PERAN PEMERINTAH KABUPATEN TEBO TERHADAP REKLAMASI …

PERAN PEMERINTAH KABUPATEN TEBO TERHADAP REKLAMASI

PASCA TAMBANG BATU BARA DI DESA RANTAU API BERDASARKAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 10 TAHUN 2009

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)

Dalam Ilmu Pemerintahan

Pada Fakultas Syariah

Oleh:

JADDUL HAQ

SIP. 162336

Dosen Pembimbing:

Agus Salim, M. A., M. I. R., Ph. D

Tasnim Rahman Fitra, S.Sy., M.H

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTHAN THAHA SAIFUDDIN

JAMBI

2021

ii

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Nama : Jaddul Haq

NIM : SIP.162336

Jurusan/Konsentrasi : Ilmu Pemerintahan/PerencanaanPembangunan Daerah

Fakultas : Syariah

Alamat : Simpang Rimbo

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa sekripsi yang berjudul Peran

Pemerintah Kabupaten Tebo terhadap Reklamasi Pasca Tambang Batu Bara

di Desa Rantau Api Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor

10 Tahun 2009 adalah hasil karya pribadi saya tidak mengandung plagiarism dan

tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali kutipan

yang telah disebutkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan secara

ilmuan.

Apabila pernyataan ini tidak benar, maka peneliti siap untuk

mempertanggungjawabkannya sesuai hukum yang berlaku dan ketentuan UIN

Sultan Thaha Saiifuddin Jambi, termasuk pencabutan gelar yang saya peroleh dari

skripsi ini.

Jambi, 9 Maret 2021

Penulis,

Jaddul Haq

SIP.162336

iii

Pembimbing I : Agus Salim, M. A., M. I. R., Ph. D

Pembimbing II : Tasnim Rahman Fitra, S.Sy., M.H

Alamat : Fakultas Syariah UIN STS Jambi

Jl.Jambi-MA. Bulian KM.16 SIMP. Sungai Duren.

Jaluko Kab. Muaro Jambi (31346) Telp. (0741) (582021)

Jambi, 9 Maret 2021

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fakultas Syariah

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Di-

JAMBI

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi

saudari Jaddul Haq yang berjudul Peran Pemerintah Kabupaten Tebo

terhadap Reklamasi Pasca Tambang Batu Bara di Desa Rantau Api

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 10 Tahun 2009

telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi syarat-

syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Program Studi Ilmu

Pemerintahan pada Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Demikianlah, kami ucapkan terima kasih semoga bermanfaat bagi

kepentingan Agama, Nusa dan Bangsa.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I Pembimbing II

Agus Salim, M. A., M. I. R., Ph. D Tasnim Rahman Fitra, S.Sy., M.H

NIP. 19780817 200901 1 009 NIP. 19920405 201801 1003

iv

v

MOTTO

Artinya: Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang

memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan

kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang,

menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah

(Al-Anbiyaa’ 21: 73)1

1Al-Anbiyaa’ (21): 73.

vi

ABSTRAK

Nama : Jaddul Haq

Nim : SIP.162336

Judul : Peran Pemerintah Kabupaten Tebo terhadap Reklamasi Pasca

Tambang Batu Bara di Desa Rantau Api Berdasarkan Peraturan

Daerah Kabupaten Tebo Nomor 10 Tahun 2009

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui Peran Pemerintah Kabupaten Tebo

terhadap Reklamasi Pasca Tambang Batu Bara di Desa Rantau Api Berdasarkan

Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 10 Tahun 2009. Penelitian ini

dilakukan di Desa Rantau Api dengan menggunakan pendekatan kualitatif,

melalui tahapan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dan kesimpulan

dari penelitian ini sebagai berikut; pertama, peran pemerintah kabupaten terhadap

reklamasi pasca tambang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor

10 Tahun 2009 di Desa Rantau Api, diantaranya melakukan pengawasan teknis,

memeriksa laporan kegiatan tambang, penelitian dan pengembangan dan

megnevaluasi pelaksanaan reklamasi dan penutupan tambang; kendala pemerintah

kabupaten terhadap reklamasi pasca tambang berdasarkan Peraturan Daerah

Kabupaten Tebo Nomor 10 Tahun 2009 di Desa Rantau Api diantarnaya

kurangnya partisipasi masyarakat, lemahnya pengawasan pemerintah daerah dan

adanya intervensi Bupati; faktor pendukung pemerintah kabupaten terhadap


10 Tahun 2009 di Desa Rantau Api, diantarnaya adanya keseriusan pemerintah

daerah, kerjasama antar instansi pemerintah daerah, pemerintah desa dan

masyarakat dan pencabutan izin operasional.

Kata kunci: Peran Pemerintah, Reklamasi Pasca Tambang, Batu Bara

vii

PERSEMBAHAN

Alhamdulilllah….

Kupanjatkan rasa syukurku kehadiratmu ya Allah

Berkat ridhomu aku telah berhasil menyelesaikan skripsi ini

Kupersembahkan karya sederhana ini sebagai tanda cinta

Dan baktiku atas segala curahan kasih sayang untuk ibuku Nurani dan ayahku

Zaini doa yang kuterima serta pertolongan yang tak terhingga

Terima kasih….

Ya Allah…..

Diriku berserah semua atas kehendakmu

Diriku ingin berguna dalam hidup

Semoga hidayah dan rahmatmu selalu menyertaiku

Aku berharap masa depanku akan lebih baik

Dengan membaca bismillahirrohmaanirrohim

Aku akan meneruskan langkahku menuju masa depan yang lebih cerah

Aminn……….

viii

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT,

karena atas berkat rahmat, hidayahnya, yang mana dalam penyelesaian skripsi ini

penulis selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga dapat menyelesaikan

skripsi ini dengan baik. Kemudian shalawat dan salam semoga tetap telimpah

kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya

kejalan yang benar dan dapat dirasakan manifestasinya dalam wujud Imam, Islam

dan amal nyata yang shalih likulli zaman wa makan.

Skripsi ini diberi judul “Peran Pemerintah Kabupaten Tebo terhadap

Reklamasi Pasca Tambang Batu Bara di Desa Rantau Api Berdasarkan

Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 10 Tahun 2009” merupakan suatu

kajian terhadap Komunikasi Kepemimpinan yang diperuntukkan untuk

komunikasi kepemimpinan terhadap sebagai abdi masyarakat. Dan inilah yang

diketengahkan dalam skripsi ini.

Berkat adanya bantuan dari berbagai pihak, terutama bantuan dan

bimbingan yang diberikan oleh dosen pembimbing, maka skripsi ini dapat

diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, hal yang pantas penulis ucapkan adalah

kata terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu penyelesaian skripsi

ini, terutama sekali kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Suaidi, MA., Ph. D selaku Rektor UIN STS Jambi.

2. Bapak Dr. Sayuti, S. Ag., M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.

3. Bapak Agus Salim, M.A., M.I.R., Ph. D, selaku Wakil Dekan I, Bidang

Akademik, Bapak Dr. Ruslan Abdul Gani, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II,

Bidang Adminitrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. H., Ishaq,

SH., M. Hum, selaku Wakil Dekan III, Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama

Fakultas Syariah UIN STS Jambi.

ix

4. Ibu Dr. Irmawati Sagala, S.IP., M.Si selaku Ketua program studi Ilmu

Pemerintahan dan Bapak Yudi Armansyah, M. Hum, selaku Sekretaris

program studi di Fakultas Syariah UIN STS Jambi.

5. Agus Salim, M. A., M. I. R., Ph. D selaku Pembimbing I dan Tasnim Rahman

Fitra, S.Sy., M.H selaku Pembimbing II skripsi ini di Fakultas Syariah UIN

STS Jambi.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN STS Jambi yang telah memberikan

ilmu pengetahuan kepada penulis.

7. Bapak dan Ibu karyawan/karyawati di lingkungan Fakultas Syariah UIN STS

Jambi.

8. Sahabat-sahabatku program studi Ilmu Pemerintahan angkatan 2016.

9. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik langsung

maupun tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh

karenanya diharapkan kepada semua pihak untuk dapat memberikan kontribusi

pemikiran demi perbaikan skripsi ini. Kepada Allah SWT kita mohon ampunan-

Nya, dan kepada manusia kita memohon kemaafannya. Semoga amal kebajikan

kita dinilai seimbang oleh Allah SWT.

Jambi, 9 Maret 2021

Penulis,

Jaddul Haq

SIP.162336

x

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ................................................................................. i

LEMBAR PERNYATAAN ...................................................................... ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING............................................................ iii

PENGESAHAN PANITIA UJIAN .......................................................... iv

MOTTO ..................................................................................................... v

ABSTRAK ................................................................................................. vi

PERSEMBAHAN ...................................................................................... vii

KATA PENGANTAR ............................................................................... viii

DAFTAR ISI .............................................................................................. xi

DAFTAR SINGKATAN ........................................................................... xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ...................................................... 1

B. Rumusan Masalah ............................................................... 7

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian ....................... 8

D. Kerangka Teori.................................................................... 10

E. Tinjauan Pustaka ................................................................. 16

BAB II METODE PENELITIAN A. Jenis Penelitian .................................................................... 20

B. Pendekatan Penelitian ......................................................... 20

C. Tempat dan Waktu Penelitan .............................................. 20

D. Jenis dan Sumber Data ........................................................ 21

E. Teknik Pengumpulan Data .................................................. 22

F. Teknik Analisis Data ........................................................... 24

G. Sistematika Penulisan.......................................................... 26

H. Jadwal Penelitian ................................................................. 27

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Desa Rantau Api ..................................................... 29

B. Visi Dan Misi Desa Rantau Api .......................................... 29

C. Aspek Geografis .................................................................. 31

D. Aspek Demografis ............................................................... 35

E. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Rantau Api ............. 43

F. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup ....... 45

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Peran Pemerintah Kabupaten Terhadap Reklamasi Pasca

xi

Tambang Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo

Nomor 10 Tahun 2009 di Desa Rantau Api ........................ 55

B. Kendala Pemerintah Kabupaten Terhadap Reklamasi Pasca

Tambang berdasarkan PeraturanDaerah Kabupaten Tebo

Nomor 10 Tahun 2009 di Desa Rantau Api ........................ 65

C. Faktor Pendukung Pemerintah Kabupaten Terhadap

Reklamasi Pasca Tambang berdasarkan Peraturan

Daerah Kabupaten Tebo Nomor 10 Tahun 2009 di Desa

Rantau Api ........................................................................... 69

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan………………………………………….……. 77

B. Saran-saran.............…...……………………............…….. 78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

xii

DAFTAR SINGKATAN

HAM : Hak Asasi Manusia

STS : Sulthan Thaha Saifuddin

SWT : Subhanahu Wata’ala

SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah

SAW : Shallallahu Alaihi Wasallam

SDA : Sumber Daya Alam

UIN : Universitas Islam Negeri

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam

Pasal 33 Ayat 3 menyatakan bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang

terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya

untuk memakmurkan rakyat”.2 Apabila dikaitkan dengan pembangun di

Indonesia, pembangunan pada hakekatnya merupakan suatu proses perubahan

yang terus menerus dengan melakukan perbaikan dan peningkatkan menuju ke

arah cita-cita dan tujuan pembangunan nasional diantaranya mewujudkan

masyarakat adil dan makmur serta mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan

pancasila dan UUD 1945. 3

Salah satu agenda usaha negara dalam mewujudkan masyarakat yang adil

dan makmur adalah dengan pemanfaatan hasil bumi dalam berbagai sektor, salah

satunya adalah dalam pemanfaatan bahan tambang khususnya Batu Bara. Sektor

pertambangan di Indonesia merupakan sektor yang berfungsi untuk mendapatkan

devisa negara paling besar, tetapi keberadaan kegiatan dan/atau usaha tambang di

Indonesia kini banyak dibicarakan oleh berbagai kalangan dalam

implementasinya.

Pertambangan Batu Bara adalah usaha pertambangan yang

dilakukan perusahaan yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak

memiliki izin dan instansi pemerintah sesuai peraturan perundangan-undangan

2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 BAB XIV Pasal 33 Ayat 3

3 Irsan, “Kebijakan Reklamasi Pasca Tambang Sebagai Bentuk Pengendalian Lahan Bekas

Tambang Batubara Ditin”, Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2018, hlm. 5

2

yang berlaku Pertambangan Batu Bara.4 Perubahan lingkungan di sekitar

pertambangan karena proses konversi lahan pertanian menjadi kawasan

penambangan yang tidak dilakukan secara arip juga berdampak negatif bagi

petani yang mempunyai lahan pertanian yang mempunyai lahan di sekitar

kawasan penambangan.5

Permasalahan industri pertambangan Batu Bara yang paling pelik adalah

dampak lingkungan yang ditimbulkan. Dampak lingkungan kegiatan

pertambangan antar lain: penurunan produktivitas tanah, pemadatan tanah,

terjadinya erosi dan sedimentasi, terjadinya gerakan tanah atau longsoran,

terganggunya flora dan fauna, terganggunya keamanan dan kesehatan penduduk,

serta perubahan iklim mikro. Bukan hanya menyebabkan terjadi kerusakan

lingkungan secara fisik, dampak buruk industri pertambangan Batu Bara

melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan keadilan sosial, ketimpangan dan

kemiskinan, serta masalah tenaga kerja. Untuk itulah perusahaan tambang Batu

Bara harus segera merencanakan bentuk kegiatan pasca tambang dalam rangka

mengalokasi ulang hal-hal yang sifatnya sosial kemasyarakatan. Singkatnya

industri ini seakan menampakan citra buruk akibat yang ditimbulkan pada indstri

pertambangan Batu Bara.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 10 Tahun 2009

Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu

4 Dian Permata Sari1 dan Imam Buchori, “Efektivitas Program Reklamasi Pasca Tambang

Timah Di Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka”, Jurnal Biro Penerbit Planologi UNDIP

Volume 11 (3): 299-312 September 2015, hlm. 63 5 Lilik Suntari, “Dinamika Pengelolaan Sumber Daya Air di Desa Pudak Kulon Kecamatan

Pudak Kabupaten Ponorogo”, Jurnal Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik, Universitas

Muhammadiyah Ponorogo, 2015, hlm. 3

3

Bara mewajibkan perusahaan pertambangan untuk melakukan reklamasi dan

kegiatan pasca tambang atas areal tambang yang diusahakannya. Dalam Pasal 1

ayat 4 Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka

penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi

penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan,

pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan

pascatambang, ditambahkan dalam dalam Pasal 53 disebutkan bahwa jenis usaha

jasa pertambangan meliputi: konsultasi, perencanaan, pelaksanaan, serta

pengujian peralatan di pascatambang dan reklamasi.6

Diharapkan kepada penambang Batubara dapat melakukan kegiatan

pertambangan dengan memikirkan dampak setelah terjadinya kegiatan

penambangan, bukan hanya untuk mencari keuntungan, sehingga setelah kegiatan

pertambangan selesai lahan tersebut dapat digunakan kembali sesuai dengan

peruntukan awalnya dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Dalam

Pasal 52 apabila terjadi tumpang tindih wilayah dan hak atas tanah maka langkah

yang diambil sebagai berikut:

(1) Dalam hal terjadi tumpang tindih antara kegiatan usaha pertambangan

dan/atau kegiatan selain usaha pertambangan mineral dan batubara, maka

prioritas peruntukan lahan ditentukan oleh Bupati dengan pertimbangan

instansi/dinas terkait.

(2) Apabila pengalihan hak atas tanah tidak dapat dihindarkan atas permintaan

pemilik tanah yang berhak, maka tanah tersebut harus dibebaskan atas

nama perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan

ketentuan seluruh lahan pasca pertambangan diserahkan kepada

Pemerintah Daerah. 7

6 Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan

Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Pasal 1 dan 53 7 Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan

Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Pasal 52

4

Sementara dalam Dalam Pasal 46 Pemerintah Daerah bertanggungjawab

dalam pelaksanaan pengawasan dan pemantauan lingkungan yang dilaksanakan

oleh Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Tanggungjawab Pemerintah Daerah,

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian persetujuan :

a. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) terdiri dari kerangka

acuan analisa dampak lingkungan (KA-AMDAL), AMDAL, Rencana

Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan

(RPL); dan

b. Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Linkungan (UKL-

UPL) untuk IUP yang tidak wajib AMDAL, disusun oleh pemegang Izin

Usaha Pertambangan, selaku pemprakasa dengan mengacu pedoman teknis

penyusunan UKL-UPL sesuai ketentuan Perundang-undangan yang

berlaku.8

Kenyataan di lapangan yang terjadi saat ini di Desa Rantau Api

Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi reklamasi pasca tambang

Batu Bara belum dilakukan dengan baik. Dampak dari pasca tambang sangat

merugikan masyarakat sekitar. Berdasarkan hasil observasi penulis ditemukan

bahwa pasca tambang Batu Bara di Desa Rantau Api banyak menimbulkan

kerugian bagi masyarakat Desa Rantau Api seperti pencemaran lingkungan,

kerusakan jalan dan kerusakan hutan. Pemerintah Daerah dinilai kurang proaktif

terhadap bekas tambang Batu Bara yang sudah di Reklamasi (sudah di timbun)

maupun yang belum di reklamasi (belum di timbun). Terdapat 12 lubang bekas

tambang yang tidak di pakai oleh perusahan dan 8 lubang bekas tambang yang

belum ditumbun, ini dapat berdampak buruk bagi masyarakat Desa Rantau Api

8 Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan

Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Pasal 46

5

pasalnya lubang-lubang tersebut bersebelahan dengan kebun Karet dan Sawit

masyarakat.9

Gambar 1

Kondisi Pasca Galian PT NAR Batu Bara di Desa Rantau Api 10

Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa bekas galian PT NAR Batu

Bara yang meninggalkan beberapa lubang, kerap kali menjadi kegelisahan

masyarakat Desa Rantau Api, pasalnya lubang tersebut berbatasan dengan lahan

Sawit dan Karet masyarakat Desa Rantau Api. Sebagaimana dilihat bersama

Bapak Aswar selaku ketua RT 6 di Desa Rantau Api, sebagai berikut:

Lubang yang ada dibelakang itu jumlahnya delapan, dan lebih. Ini kalau

dibiarkan tidak segera ditimbun, dampaknya pada tanaman masyarakat RT

saya, semua dirugikan kalau longsor. Ini saja sudah mulai sedikit-sedikit

longsor karena hujan. Jadi ini harus segera ditindaklanjuti agar tidak ada

yang dirugikan.11

Hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa reklamasi yang dilakukan

PT NAR tidak berjalan sebagaimana mestinya karena masih ada bebrapa lubang

9 Observasi penulis di Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi

Jambi, pada 18 Juni 2020 10

Dokumentasi penulis tentang bekas galian PT NAR Batu Bara yang meninggalkan

beberapa lubang, pada 4 Juni 2020 11

Wawancara bersama Bapak Aswar selaku ketua RT 6 di Desa Rantau Api, tentang

Permasalahan yang Dialami Masyarakat, pada 18 Juni 2020

6

tidak ditimbun. Kurangnya inisiatif pemerintah kabupaten untuk berupaya

memanfaatkan lubang sebagai untuk lahan pertanian atau untuk tempat wisata dan

perindustrian lainnya di Desa Rantau Api. Berbeda dengan Desa Mengupe di

Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi lahan-lahan bekas

pertambangan tersebut sudah direklamasi dan sudah dimanfaatkan untuk menjadi

lahan pertanian kelapa.

Masyarakat Desa Rantau Api mengharapkan kepada pemerintah Daerah

supaya melakukan reklamasi bekas lubang dikarenakan sangat mengkhawatirkan

karena bekas lubang Batu Bara seolah dibiarkan begitu saja. Kekhawatiran juga

dirasakan masyarakat yang mempunyai kebun Karet dan Sawit di sekitar

pertambangan tersebut karena lambat laun bekas tambang tersebut akan melebar

dan merambah ke area perkebunan warga setempat. Sampai sekarang belum ada

kejelasan dari pemrtintah daerah tersebut kepada masyarakat untuk direklamasi

kembali.12

Peran serta pemerintah daerah sangat diperlukan guna mengatasi

permasalahan di atas sehingga masyarakat bisa tenang dan lingkungan sekitar

menjadi layak dan sehat, maka penelitian tentang peran pemerintah lokal dan

program reklamasi lahan bekas tambang perlu untuk dilakukan. Melalui

pendekatan kondisi partisipasi peran pemerintah dalam perencanaan reklamasi

lahan bekas tambang diharapkan dapat meningkatkan keberdayaan masyarakat

dalam pengelolaan lingkungan. Fungsi partisipasi peran pemerintah dan PT NAR

adalah sebuah instrumen komunikasi dua arah antara pemrakarsa dengan

12

Observasi penulis Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi

Jambi, tentang paska reklamasi tambang Batubara, pada 18 Juni 2020

7

masyarakat dalam menentukan formulasi kebijakan pengelolaan lingkungan di

wilayah tersebut. Adanya pengetahuan tentang peran pemerintah terkait dalam

reklamasi beserta faktor yang mempengaruhinya, maka dapat dijadikan bahan

kajian dan analisis lebih lanjut dalam kebijakan pengelolaan sumber daya alam

dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.

Oleh karena itu penulis berkeinginan mempelajari lebih mendalam

dengan mengadakan penelitian dan dengan mengambil judul: Peran Pemerintah

Kabupaten Tebo terhadap Reklamasi Pasca Tambang Batu Bara di Desa

Rantau Api Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 10

Tahun 2009.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis jelaskan

sebelumnya, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pemerintah kabupaten terhadap reklamasi pasca tambang

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 10 Tahun 2009 di

Desa Rantau Api?

2. Apa saja kendala pemerintah kabupaten terhadap reklamasi pasca tambang


Desa Rantau Api?

3. Apa saja faktor pendukung pemerintah kabupaten terhadap reklamasi pasca

tambang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 10 Tahun

2009 di Desa Rantau Api?

8

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dengan adanya semua perumusan masalah di atas, diharapkan adanya

suatu kejelasan yang dijadikan tujuan bagi penulis dalam skripsi ini. Tujuan yang

ingin dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui peran pemerintah kabupaten terhadap reklamasi pasca


2009 di Desa Rantau Api.

b. Untuk mengetahui kendala pemerintah kabupaten terhadap reklamasi pasca


2009 di Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi

Jambi.

c. Untuk mengetahui faktor pendukung pemerintah kabupaten terhadap

reklamasi pasca tambang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo

Nomor 10 Tahun 2009 di Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten

Tebo Provinsi Jambi.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian mengenai peran pemerintah kabupaten terhadap reklamasi pasca

tambang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 10 Tahun 2009 di

Desa Rantau Api, ini diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut:

a. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam hal ini pemerintah Kabupaten

Tebo Provinsi Jambi. Penelitian ini sebagai studi awal yang dapat menjadikan

suatu pengalaman dan wawasan bagi penulis sendiri terhadap peran

9

pemerintah kabupaten terhadap reklamasi pasca tambang berdasarkan

Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 10 Tahun 2009di Desa Rantau Api

Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi.

b. Menjadi bahan bacaan yang menarik bagi siapapun yang akan membacanya.

c. Sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana Strata Satu

(S1) di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Siafuddin

Jambi.

d. Penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan untuk Fakultas Syari’ah khususnya

jurusan Ilmu Pemerintahan, dan dosen-dosen Fakultas Syari’ah lainnya.

e. Sebagai sumber referensi dan saran pemikiran bagi kalangan akademisi dan

praktisi masyarakat di dalam menunjang penelitian selanjutnya yang akan

bermanfaat sebagai bahan perbandingan bagi penelitian yang lain.

D. Kerangka Teori

1. Peran

Teori peran adalah sebuah teori yang digunakan dalam dunia sosiologi,

psikologi dan antropologi yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi

maupun disiplin ilmu. Teori peran berbicara tentang istilah “peran” yang biasa

digunakan dalam dunia teater, dimana seorang aktor dala teater harus bermain

sebagai tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk

berprilaku secara tertentu. Posisi seorang aktor dalam teater dinalogikan dengan

posisi seseorang dalam masyarakat, dan keduanya memiliki kesamaan posisi.13

13

Sarlito Wirawan Sarwono, Teori- Teori Psikologi Sosial, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015),

hlm.215

10

Peran diartikan pada karakterisasi yang disandang untuk dibawakan oleh

seorang aktor dalam sebuah pentas drama, yang dalam konteks sosial peran

diartikan sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu

posisi dalam struktur sosial. Peran seorang aktor adalah batasan yang dirancang

oleh aktor lain, yang kebetulan sama- sama berada dalam satu penampilan/ unjuk

peran (role perfomance).14

2. Kebijakan

Kebijakan adalah arah tindakan yang memiliki maksud/tujuan yang

ditetapkan seseorang atau beberapa orang dalam mengatasi suatu masalah maupun

persoalan. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Anderson dalam Mukhlis Hamdi

sebagai berikut:

Kebijakan merupakan sebagai suatu rangkaian rindakan bertujuan yang

diikuti oleh sesorang atau sekelompok actor berkenaan dengan suatu

masalah atau suatu hal yang menarik perhatian. Kata “policy” umumnya

digunakan untuk menunjukkan pilihan terpenting yang dibuat baik dalam

kehidupan organisasi maupun dalam kehidupan pribadi.15

Dari kutipan di atas dapat dicermati bahwa kebijakan merupakan upaya

memecahkan problem sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan

kesejaheraan masyarakat. Dan dalam kebijakan setidaknya harus memenuhi empat

hal penting yakni; (1) tingkat hidup masyarakat meningkat, (2) terjadi keadilan :

By the law, social justice, dan peluang prestasi dan kreasi individual, (3) diberikan

peluang aktif partisipasi masyarakat (dalam membahas masalah, perencanaan.

3. Tahapan Kebijakan

14

Edy Suhardono, Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya), (Jakarta: PT

Gramedia Pustaka Utama, 1994), hlm. 3 15

Mukhlis Hamdi, Kebijakan Publik, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2015), hlm. 36

11

Menurut Mukhlis Hamdi, tahapan–tahapan kebijakan publik terdiri atas

beberapa tahapan berikut.16

a. Tahap penyusunan agenda setting

Pada tahap ini, para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan

masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah publik berkompetisi

terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Kemudian,

barulah pada akhirnya beberapa masalah masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada

tahapan agenda setting, suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali,

sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula

masalah karena alasan–alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

b. Tahap formulasi kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para

pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari

pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai

alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Pada tahap ini masing–masing aktor

akan mengusulkan pemecahan masalah yang terbaik.

c. Tahap adopsi kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan, pada akhirnya

salah satu dari alternatif kebijakan diadopsi dengan dukungan dari mayoritas

legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.

d. Tahap implementasi kebijakan

16

Mukhlis Hamdi, Kebijakan Publik, hlm. 79-85

12

Keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif

pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan–

badan administrasi maupun agen–agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan

yang telah diambil dilaksanakan oleh unit–unit administrasi yang

memobilisasikan sumberdaya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini

berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan

mendapat dukungan dari pelaksana, namun beberapa yang lain mungkin akan

ditentang oleh para pelaksana.

e. Tahap evaluasi kebijakan

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi

untuk melihat sejauh mana kebijakan yang telah dibuat mampu memecahkan

masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang

diinginkan. Tujuannya, adalah memperbaiki masalah yang akan dihadapi

masyarakat. Oleh karena itu ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria

yang menjadi dasar untuk menilai kebijakan publik telah menarik dampak yang

diinginkan.

Tahap evaluasi kebijakan dapat dipandang sebagai akhir proses kebijakan

dan dapat juga diartikan tidak. Sebab, setelah tahap evaluasi kebijakan masih ada

tahap perubahan dan terminasi kebijakan. Kedua tahapan ini dilaksanakan setelah

masalah dankegagalan kebijakan diidentifikasi. Namun demikian, tentunya tidak

semua kebijakan akan menemukan masalah sehingga gagal meraih dampak yang

diinginkan, banyak juga diantaranya yang berhasil. Oleh karena itu, rekomendasi

yang diajukan adalah terus menjalankan kebijakan tersebut.

13

4. Reklamasi Pasca Tambang

Reklamasi ialah usaha memperbaiki (memulihkan kembali) lahan yang

rusak sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan, agar dapat berfungsi secar

optimal sesuai dengan kemampuannya. Reklamasi lahan bekas tambang bertujuan

untuk memperbaiki ekosistem lahan bekas tambang melalui perbaikan kesuburan

tanah dan penanaman lahan di permukaan.17

Tujuan lainya adalah mampu

menjaga agar lahan tidak labil, lebih produktif dan meningkatkan produktivitas

lahan bekas tambang tersebut. Sehingga pada akhirnya reklamasi dapat

menghasilkan nilai tambah lingkungan dan menciptakan keadaan yang lebih baik

dibandingkan dengan keadaan sebelumnya.

Regulasi di atas menjadi pijakan untuk melakukan perbaikan likungan

pascatambang juga telah disiapkan secara jernih oleh pemerintah. Ketentuan

rekalmasi datur dalam mentri energi dan sumberdaya mineral Nomor 18 Tahun

2008 tentang reklamsi dan penutupan tambang. Hal-hal yang perlu diperhatiakan

selama pengerjaan reklamsi adalah sebagai berikut: Reklamasi wajib dilakukan

paling lambat 1 (satu) bulan setelah tidak ada kegiatan usaha pertambangan pada

lahan terganggu, yang meliputi:

a. Lahan bekas tambang

b. Lahan diluar bekas tambang, lahan bekas tambang seperti timbun tanah

penutup overburder, timbunan bahan baku/produksi, jalur trasportasi.

Kegiatan pertambangan merupakan kegiatn usaha jangka panjang

melibatkan alat berat, padat modal, dan aturan regulasi yang dikeluarkan dari

17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017-2018, Pasal 30

14

beberapa sektor. Tahapan kegiatan perencanaan tambang meliputi penaksiran

sumberdaya dan cadangan, perencanaan batas pembangunan (final ultimate

pitlimit), pentahapn tambang, penjadwalan produksi tambang, perecangan tempat

penimbunan (wastedump design), perhitungan kebutuhan alat dan tenaga kerja,

perhitungan biaya modal dan biaya operasi, evaluasi finansial analisis dampak

likungn, tamggumg jawab sosial kelompok (corporate social responsibilty)

termasuk pengembangn masyarkat (community developomt) serta penutupan

tambang.Perencanaan tambang sejak awal sudah dilakukan upaya yang sisematis

untuk mengantisopasi perlidungan likungan dan pengembangan kelompok

masyarakat sekitar tambang.

5. Reklamasi Lahan Pasca tambang Batu Bara

Upaya yang dapat dilakukan untuk merestorasi suatu ekosistim yang telah

rusak akibat kegiatan pertambangan tergantung pada tingkat kerusakan yang

terjadi pada lahan dan ketersedian sumberdaya untuk meperbaiki kerusakan

tersebut. Pada lahan bekas tambang diperkirakan sangat sedikit mengadung

bahan-bahan organic dan aktifas mikroba tanah. Lahan tersebut dalam kondisi

terbuka dan tisdak ada vegetasi yang tumbuh di atasnya. Kondisi ini menujukan

bahwa intensitas gangguan yang terjadi tergolang berat dengan ukuran besar dan

ganggun berjangka panjang. Revegetasi lahan kritis dengan meperhatikan berbagi

kendala yang ada pada lahan-lahan kritis pasca tambang. Maka perlu

direncanakan berbagai kegiatan sebagai berikut:

a. Seleksi Species

15

Seleksi species pohan yang tepat merupakan kunci utama dalam

keberhasilan revegetasi. Beberapa yang perlu diperhatikan dalam seleksi species

adalah sebagai berikut:18

a. Mempunyai kemapuan adaptasi yang tinggi

Pada tahap awa, jenis-jenis pohan yang akan ditanam perlu dipilih jenis

yang dapat beradaptasi dengan kondisi likungan setempat baik suhu, curah hujan,

ketinggian, jenis dan kondisi setempat. Hal ini dapat dilakukan dengan cara-cara.

Mengidentifikasi dan memilih jenis-jenis lokal yang potensial, mengevaluasi

karakteristik silvika jenis dengan kondisi likungan setempat serta melakukan

species trial dan uji provenace.

Tanaman individu merespons tidak hanya pada tempat teratur udar tahuna

atau pada presifikasi rata-rata, namun lebih cendrung pada kondisi likungan

sekitarnya. Diantara areal bekas tambang terdapat definisi luas dan mikroklimasi

serat drainase pada berbagai lokasi. Dengan memilih species yang dapat

berdaptasi pada iklim general dapat mengakibatkan keberhasilan tanaman jika

kondisi iklim mikroklimatik.

b. Species yang cepat tumbuh

Hal ini dimaksudkan agar species yang cepat tumbuh menutupi tanah-tanah

yang terbuka sehingga laju kontribusi zat-zat organic akan menarik oragnisme

tanah serta dapat meperkecil aliran run off dan erosi air limpasan. Oleh karena itu

18

Kalistaputri Rizki Wardani, “Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010

Tentang Reklamasi dan Pascatambang Pada Pertambangan Pasir Besi di Kabupaten Cilacap (Studi

Kasus Pada Pt Bhineka Bumi dan PT Mitra Handal Abadi), Skripsi: Fakultas Hukum Universitas

Sebelas Maret Surakarta Tuhana, Najib Imanullah, 2015, hlm. 4

16

diperlukan jenis-jenis poiner yang pertumbuhannya cepat, sistim tajuk yang

melebar dan berlapis serta memiliki sistim perkara yang intensif.

c. Ketersediaan bahan tanaman

Dalam hal ini dimaksud agar bahan-bahan tanaman seperti bibit yang

tersedia dapat dijangkau dengan mudah, tersedia dalam kuantitas yang cukup dan

kuantitas yang baik. Disamping itu kultivasi dan teknik pembibitan serta

kebutuhan nutrisi perlu diketahui. Pemilihan species membutuhkan input yang

berkelanjutan seperti pupuk, kultivasi dan teknik agrikkultur, sehingga diperlukan

cara tertentu guna menambah bahan organic dan persiapan untuk vegetasi yang

lebih permanen. Pemilihan jenis species dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan

pembibitan langsung dan penanaman bibit. Pilihanya ditentukan oleh species yang

digunakan dan kondisi likungan setempat. Jika kedua cara ini dilakukan

bersamaan, maka harus dapat mgurangi kompetisi, pembibitan secara umum

membutuhkan penanaman dengan tangan khsusnya pada kondisi tanah yang

lapangnya kasar.19

d. Teknik silvikultur diketahui

Untuk memudahkan dalam pelaksanaan penanaman dan pemeliharaan

lanjutan. Maka jenis-jenis yang terpilih perlu diketahui teknik silvikulturalnya

terutama yang berhungan dengan perlakuan biji, teknik persemaian, waktu

pemindahan ke lapangan, sensutifitas terhadap teknik toksisitas logam berat Ph

rendah, jenis dan dosis pupuk yang diperlukan serta tolenrasi terhadap cahaya, air

dan hama penyakit

19 Ilvi Restia, “Peran Pemerintah Dalam Menertibkan Aktivitas Pertambangan Batu Yang

Dilakukan Warga Di atas Tanah Pribadi di Kabupaten Bantul”, hlm. 5

17

E. Tinjauan Pustaka

Terdapat penelitian yang memiliki kesamaan tema dengan penelitian yang

peneliti lakukan, yaitu;

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ilvi Restia mahasiswa Program

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, ditulis

pada tahun 2018, dengan judul “Peran Pemerintah Dalam Menertibkan Aktivitas

Pertambangan Batu Yang Dilakukan Warga Di atas Tanah Pribadi di Kabupaten

Bantul” Hasil dari penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Bantul sangat

kesulitan dalam menertibkan aktivitas pertambangan batu ini dikarenakan warga

sendiri merasa tanah tempat pertambangan adalah milik mereka sendiri, dan

mereka merasa itu adalah hak mereka. Selain itu Kepala Kepolisian Resort Bantul

tidak bisa menerabkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dikarenakan merasa

kasihan kepada warga diikarenakan menambang adalah satu-satunya sumber mata

pencaharian mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup.20

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Mu’amar Ridwan mahasiswa

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, ditulis

pada tahun 2019, dengan judul “kerjasama antara pemerintah desa dan PT.

MAKIN dalam mensejahterakan masyarakat studi di Desa Teluk Rendah Ulu

Kecamatan Tebo Ilir. Hasil dan kesimpulan sebagai berikut: (1) Bentuk swadaya

masyaarkat desa masyarakat di Desa Teluk Rendah Ulu adanh dengan

berbudidaya keramba ikan nila yang berlokasi ditepian sungai batanghari, dari

proses swadaya yang di lakukan ini telah banyak memperbaiki taraf hidup

20

Ilvi Restia, “Peran Pemerintah Dalam Menertibkan Aktivitas Pertambangan Batu Yang

Dilakukan Warga Di atas Tanah Pribadi di Kabupaten Bantul”, hlm. 3

18

masyarakat, mulai dari yang awalnya hanya mampu menjadi pekerja harian, tidak

memiliki rumah sendiri, tidak mencukupi kebutuhan ekonomi dan sekolah anak

kini mereka memiliki keramba ikan sendiri, ada juga yang sudah memiliki rumah

sendiri walaupun masih menjadi pekerja harian dan dapat memberikan pendidikan

yang baik atau menyekolahkan anak-anak dengan hasil usaha yang cukup baik

dan lebih berkembang; (2) Faktor pendukung dan penghambat kerjasama anatara

pemerintah desa dan PT. MAKIN dalam mensejahterakan masyarakat di Desa

Teluk Rendah Ulu, diantaranya; faktor pendukung, meningkatkan kedisiplinan

dalam bekerja, pengawas pembangunan dan pemberian bantuan; faktor

penghambat, rendahnya pengawas kebijakan, dan terbatasnya SDM yang

memadai; (3) Kerjasama antara pemerintahn desa dan PT. MAKIN dalam

mensejahterakan masyarakat di Desa Teluk Rendah Ulu, dilaksanakan dengan

mengajak partisipasi masyarakat, terbuka dari hasil perjanjian, dan

bertanggungjawab atas hasil perjanjian;21

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Irsan mahasiswa Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya, ditulis pada tahun 2018, dengan judul “Kebijakan

Reklamasi Pasca Tambang Sebagai Bentuk Pengendalian Lahan Bekas Tambang

Batu Bara Ditin”, Hasil menunjukkan bahwa reklamasi dan pascatambang

merupakan tanggungjawab yang timbul karena undang-undang, karena Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara mewajibkan

melaksanakan reklamasi dan pascatambang bagi pemegang IUP dan IUPK.

Kewenangan yang diberikan undang-undang tersebut diberikan kepada

21

Mu’amar Ridwan , “Kerjasama Antara Pemerintah Desa dan PT. MAKIN dalam

mensejahterakan masyarakat studi di Desa Teluk Rendah Ulu Kecamatan Tebo Ilir”, Skripsi:

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2019, hlm. 4

19

Pemerintah berupa pembuatan peraturan daerah, pemberian izin pelaksaaan

reklamasi, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha

pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, pembinaan dan

pengawasan. Wewenang pemerintah yang demikian luasnya perlu ada sinergisitas

antara perusahaan tambang, masyarakat, LSM dan perguruan tinggi/lembaga

penelitian. Kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah adalah membuat

peraturan daerah yang sesuai dengan kondisi di Sumatera Selatan. Peraturan

Daerah tersebut berisikan: pertama, pengelolaan lahan pasca penambangan

berbasis lingkungan dan berkelanjutan. kedua, penguatan tim sinergisitas berupa

tim monitoring bagi semua stakeholders. Ketiga, masyarakat dapat berpartisipasi

dalam menentukan pengelolaan lahan pasca penambangan.22

Dari beberapa contoh hasil penelitian di atas, maka dapat digambarkan

beberapa persamaan dan perbedaannya. Persamaan proposal ini dengan hasil-hasil

penelitian sebelumnya adalah pada salah satu variabel yang digunakan dalam

membahas pokok permasalahan yaitu pada kebijakan pemerintah. Sedangkan,

perbedaan antara proposal ini dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya adalah

pada peran pemerintah kabupaten terhadap reklamasi pasca tambang berdasarkan

Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 10 Tahun 2009 Tentang

Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

22

Irsan, “Kebijakan Reklamasi Pasca Tambang Sebagai Bentuk Pengendalian Lahan Bekas

Tambang Batubara Ditin”, hlm. 5

20

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis kualitatif yaitu untuk

mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti.23

Sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam

rangka mengetahui penelitian ini tentang peran pemerintah kabupaten terhadap


Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha

Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Menurut Sugiyono menyatakan bahwa

“Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk

meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawanya adalah

eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.24

Merriam

menambahkan. kualitatif adalah suatu rencana dan cara yang akan digunakan

peneliti untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya

adalah eksperimen) 25

di mana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik

pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data

23

Umar, Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, (Jakarta: PT Raja Grafindo

Persada, 2011), hlm. 22 24

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, (Bandung: Alfabeta,

2009), hlm. 9 25

Sharan B. Merriam, Rualitative Research and Case Study Applications in Education,

(New York City, 1998), hlm. 3

21

bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan

makna dari pada generalisasi.

B. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis yang dengan kata lain

adalah jenis penelitian ini mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa

yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.26

Atau dengan kata lain yaitu

suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan

nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan

menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang

dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang

pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini tentang peran pemerintah kabupaten terhadap reklamasi

pasca tambang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 10 Tahun

2009 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan

Batu Bara. Kegiatan penelitian ini dimulai sejak disahkannya penelitian, yaitu

bulan Maret 2020. Lokasi penelitian ini ada di Desa Rantau Api Kecamatan

Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi dan pemilihan lokasi ini berdasarkan

pertimbangan sebagai berikut:

1. Rendahnya perhatian pemerintah kabupaten dalam melakukan reklamasi bekas

galian tambang Batu Bara bersama PT NAR yang tidak merugikan

masyarakat.

26

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, hlm. 9.

22

2. Adanya kemudahan untuk mendapatkan data dan informasi dan berbagai

keterangan yang diperlukan untuk menyusun proposal skripsi ini.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder.

Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer yang penulis ambil dari informasi di lapangan melalui observasi

dan wawancara di lokasi penelitian, adapun data primer penulis adalah


Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara

dan wawancawa bersama pegawai pemerintah Kabupaten Tebo Provinsi

Jambi dalam implementasi pembangunan pelayanan persampahan.

2. Data sekunder yang penulis ambil adalah yang berhubungan dengan penelitian

ini adalah laporan kerja Desa Rantau Api dan permasalahan lingkungan Desa

Rantau Api

Sumber data penelitian ini terdiri dari, manusia, situasi/ peristiwa, dan

dokumentasi. Sumber data manusia berbentuk perkataan orang yang bisa

memberikan data melalui wawancara. Sumber data yang berbentuk suasana/

peristiwa berupa suasana yang bergerak ataupun lisan, meliputi ruangan, suasana,

dan proses. Sumber data tersebut merupakan objek yang akan diobservasi.

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah peristiwa atau kejadian, di mana

dalam penelitian ini peristiwa dijadikan sumber data adalah penelitian ini tentang

peran pemerintah kabupaten terhadap reklamasi pasca tambang berdasarkan

23


Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

E. Instrumen Pengumpulan Data

1. Observasi

Dalam observasi ini, penulis terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang

yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.

Martinis Yamin menyatakan bahwa “dalam observasi partisipatif peneliti

mengamati apa yang dikerjakan orang, mendengarkan apa yang mereka ucapkan,

dan berpatisipasi aktif dalam aktiivitas mereka.”27

Dalam penelitian ini, sesuai

dengan objek penelitian maka, penulis memilih observasi partisipan. Observasi

partisipan yaitu suatu teknik pengamatan di mana penulis ikut ambil bagian dalam

kegiatan yang dilakukan oleh objek yang diselidiki. Observasi ini dilakukan

dengan mengamati dan mencatat langsung terhadap peran pemerintah kabupaten

terhadap reklamasi pasca tambang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo


Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir

Kabupaten Tebo Provinsi Jambi.

2. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide

melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik

tertentu. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi

terstruktur (semistructure interview) di mana pelaksanaannya lebih bebas bila

27

Martinis Yamin, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial Kualitatif dan Kuantitatif,

(Jakarta: Komplek Kejaksaan Agung, Cipayung, 2009), hlm. 79

24

dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Alat-alat yang digunakan penulis

dalam wawancara adalah buku catatan, laptop, dan camera karena penulis

menggunakan wawancara catatan lapangan. Hal ini bermanfaat untuk mencatat

dan mendokumentasikan semua percakapan dengan sumber data, di mana

kesemuanya telah digunakan setelah mendapat izin dari sumber data. Orang yang

diwaancarai dalam penelitian ini, diantaranya:

a. Kepala dinas lingkungan hidup Kabupaten Tebo Provinsi Jambi (satu orang)

b. Pegawai dinas lingkungan hidup Kabupaten Tebo Provinsi Jambi (dua orang)

c. Kepala Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi

Jambi (satu orang)

d. Masyarakat Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi

Jambi (tiga orang)

3. Dokumentasi

Analisis dokumen dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber

dari arsip dan dokumen baik yang berada pada pemerintah Kabupaten Tebo

Provinsi Jambi, yang ada hubungannya dengan penelitian tersebut. Dalam hal ini

dokumentasi diperoleh melalui dokumen-dokumen atau arsip-arsip dari lembaga

yang di teliti. Adapun di dalam skripsi ini penulis mengumpulkan data mengenai

sejarah, visi-misi, profil, serta bukti-bukti peran pemerintah kabupaten terhadap


10 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan

Mineral dan Batu Bara di Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten

Tebo Provinsi Jambi.

25

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya,

menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari dan

membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lainAktivitas analisis

data yaitu reduksi data, penyajian data, dan mengambil kesimpulan lalu

diverifikasi.

1. Reduksi Data

Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian

pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-

catatan tertulis di lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data dimulai

dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus,

menulis memo dan sebagainya dengan maksud menyisihkan data atau informasi

yang tidak relevan. Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui catatan lapangan

dan wawancara, kemudian data tersebut dirangkum, dan diseleksi sehingga akan

memberikan gambaran yang jelas kepada penulis.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan penyusunan sekumpulan informasi dari reduksi

data yang kemudian disajikan dalam laporan yang sistematis dan mudah

dipahami. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif.

Penyajiannya juga dapat berbentuk matrik, diagram, tabel dan bagan. Penyajian

data juga dapat dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan antara kategori dan

sejenisnya. Penyajian data dilakukan dengan mengelompokkan data sesuai dengan

sub bab-nya masing-masing. Data yang telah didapatkan dari hasil wawancara,

26

dari sumber tulisan maupun dari sumber pustaka. Dalam penelitian ini penulis

menggunakan teks yang bersifat naratif.

3. Kesimpulan/Verifikasi

Langkah yang terakhir dilakukan dalam analisis data kualitatif adalah

penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih

bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti yang kuat

yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan dalam

penulisan kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.

Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya

kurang jelas sehingga menjadi jelas setelah diteliti.

Dari ketiga metode analisis data di atas penulis menyimpulkan bahwa,

ketiga metode ini yang meliputi reduksi data, penyajian data dan kesimpulan akan

penulis lakukan setelah semua data telah diperoleh melalui wawancara catatan

lapangan, dan juga memudahkan penulis di dalam mengetahui dan menarik

kesimpulan tentang peran pemerintah kabupaten terhadap reklamasi pasca

tambang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 10 Tahun 2009

Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu

Bara di Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi.

dan Curriculum Vitae.

27

J. Jadwal Penelitian

Untuk mempermudah dalam penelitian dan penulisan skripsi dari awal hingga selesai pada tahun 2019-2020, maka penulis

menggunakan jadwal penelitian sebagai berikut:

NO KEGIATAN

BULAN

Desember

2019

Januari

2020

Februari

2020

Maret-Juni

2020

Juli-Desemner

2020

Januari

2020

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Pengajuan judul √

2 Penyusunan proposal √ √ √

3 Pengurusan dosen pembimbing √

4 Perbaikan proposal √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

5 Pengurus izin seminar √

6 Seminar proposal √ √

7 Izin riset √

8 Analisis data √ √ √

9 Penulisan skripsi √

10 Perbaikan dari pembimbing √

11 Penyempurnaan, penggandaan,

dan ujuan munaqasah

√ √

Catatan: Jadwal penelitian ini sewaktu-waktu dapat berubah

28

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Desa Rantau Api

Desa Rantau Api dahulunya adalah perpecahan dari dua Desa yaitu Desa

Lubuk Mandarsah dan Desa Mengupeh yang dikepalai oleh seorang Depati yang

pada Tahun 1988 berubah menjadi Desa Rantau Api yang dikepalai oleh seorang

Kepala Desa. Seorang Kepala Desa memimpin beberapa Dusun disekitarnya.

Nama Desa Rantau Api adalah Pembaharuan dari dua Desa yaitu Desa Lubuk

Mandarsah dan Desa Mengupeh. Pada waktu penggabungan menjadi sebuah Desa

disepakati secara bersama-sama menjadi nama Desa yaitu Desa Rantau Api. 28

B. Visi Dan Misi Desa Rantau Api

1. VISI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan

yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi

Desa Rantau Api ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-

pihak yang berkepentingan di Desa Rantau Api seperti pemerintah Desa, BPD,

Tokoh Masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa

pada umumnya. 29

Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja

wilayah pembangunan di Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi

mempunyai titik berat sektor infrastruktur, Maka berdasarkan pertimbangan di

28

Profil Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, pada 16

Desember 2020 29


Desember 2020

29

atas Visi Desa Rantau Api adalah : “Mewujudkan Masyarakat Desa Rantau

Api Mandiri Berkualitas Dan Sejahtera Dalam Membangun Pada Tahun

2020”

2. MISI

Selain Penyusunan Visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat

sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar tercapainya visi desa

tersebut, Visi berada di atas Misi, Pernyataan Visi kemudian dijabarkan ke dalam

misi agar dapat di opesionalkan / dikerjakan. Sebagaimana penyusunan Visi,

misipun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan

pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Rantau Api, sebagaiman proses yang

dilakukan maka misi Desa Rantau Api adalah : 30

a. Menggerakkan dan Mengembangkan Sector Ekonomi Masyarakat.

b. Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan.

c. Meningkatkan Kualitas Pendidikan Agama dan Pendidikan Non Formal.

d. Meningkatkan dan Mengembangkan Infrastruktur Pedesaan.

e. Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Desa yang Akuntabel dan Transparan.

f. Memberdayakan Kelembagaan Desa. Mewujudkan Aparatur Pemerintahan

Desa yang bersih, adil, berkualitas dan berwibawa.

C. Aspek Geografis

1. Letak Geografis dan Batas Desa

a. Desa Rantau Api terletak dalam wilayah Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten

Tebo Provinsi Jambi dengan batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut:

30


Desember 2020

30

1. Sebelah Utara, Berbatasan dengan Desa Lubuk Mandarsah

2. Sebelah Timur, Berbatasan Desa Mengupeh

3. Sebelah Selatan, Berbatasan dengan Desa Muara Kilis

4. Sebelah Barat, Berbatasan dengan Desa Penapalan. 31

b. Luas Wilayah

Luas wilayah Desa Rantau Api adalah Ha

Yang terdiri dari :

- Tanah Pekarangan dan Pemukiman : 100 Ha

- Tanah Tegalan dan Kebonan : 600 Ha

- Lain-lain : 3.820 Ha

- Tanah Sawah : 50 Ha

c. Pembagian Wilayah Kerja Desa Rantau Api

Untuk memudahkan dalam pelaksanaan tugas pelayanan sehari-hari, Desa

Rantau Api terbagi menjadi 2 Dusun, dengan perincian terdiri dari :

1. Dusun Baru ,

2. Dusun Pendung. 32

2. Gambaran Umum Demografis

Keadaan Penduduk Desa Rantau Api sampai dengan bulan Desember 2019

a. Jumlah Kepala Keluarga (KK) : 184 KK

b. Jumlah Penduduk

- Laki-laki : 334 jiwa

31


Desember 2020 32


Desember 2020

https://id.wikipedia.org/wiki/Lubuk_Mandarsah,_Tengah_Ilir,_Tebo

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Mengupeh,_Tengah_Ilir,_Tebo&action=edit&redlink=1

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Muara_Kilis,_Tengah_Ilir,_Tebo&action=edit&redlink=1

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Penapalan,_Tengah_Ilir,_Tebo&action=edit&redlink=1

31

- Perempuan : 308 jiwa

Jumlah :642 jiwa

c. Jumlah penduduk menurut agama :

- Islam : : 642 jiwa

- Kristen/Protestan : - jiwa

- Khatolik : - jiwa

- Hindu : - jiwa

- Budha :- jiwa

- Konghucu : - jiwa 33

d. Data mutasi penduduk Desa Rantau Api Tahun 2019

- Kelahiran : Laki-laki : 2 org,

Perempuan : - org,

Jumlah : 2 org

- Kematian : Laki-laki : - org,

Perempuan : - org,

Jumlah : - org

- Pendatang : Laki-laki : 1 org

Perempuan : - org,

Jumlah : -1org

- Pindah :Laki-laki : - org

Perempuan : - org

Jumlah : - org34

33


Desember 2020

32

e. Jumlah penduduk berdasarkan mata pencahariannya, sebagai berikut : 35

- Petani : 281orang

- Buruh Tani : 20 orang

- Buruh Migran : 8 orang

- PNS : 6 orang

- Perajin RMT : - orang

- Pedagang Keliling : - orang

- Peternak : - orang

- Montir : - orang

- Perawat Swasta : - orang

- Pembantu RMT : - orang

- TNI : - orang

- POLRI : - orang

- Pens.PNS/TNI/PoLISI : - orang

- Png.Kel.Menengah : - orang

- Pengacara : - orang

- Notaris : - orang

- Dukun Melahirkan Terlatih : 2 orang

- Pengusaha Alternatif : - orang

- Dosen Swasta : - orang

- Seniman/Artis : - orang

34


Desember 2020 35


Desember 2020

33

- Karyawan Perusahaan Swasta : - orang

- Jasa Lainnya : - orang

f. Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan36

- Tamat S3 : - orang

- Tamat S2 : - orang

- Tamat S1 : 14 orang

- Tamat D3 : - orang



- Tamat SLTA : 30 orang

- Tamat SMP : 35 orang

- Tamat SD : 80 orang

- Tamat SDLB B : - orang

- Tamat SDLB C : - orang

- Tidak Tamat SD : 90 orang

- Belum Tamat SD : 40 orang

- Tidak Sekolah : 40 orang

g. Keadaaan Aparat Pemerintah Desa Rantau Api

Jumlah Aparat Pemerintah Desa Rantau Api sampai dengan akhir

37Desember 2019 sebanyak 12 orang terdiri :

- Kepala Desa : 1 orang

36


Desember 2020 37


Desember 2020

34

- Sekretaris Desa : 1 orang

- Kepala Urusan : 2 orang

- Kepala Seksi : 2 orang

- Kepala Dusun : 2 orang

- Operator Desa : 1 orang

- Staf : 2 Orang

D. Aspek Demografis

1. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui

rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak

perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan

asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan

berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, Bagian Dana

Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan

Pemerintah Kabupaten, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga. 38

Adapun Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.

1.479.481.165,- ( Satu Miliyar Empat Ratus Tujuh Sembilan Juta Empat Ratus

Delapan Puluh Satu Ribu Seratus Enam Puluh Lima Rupiah ) yang berasal dari :

URAIAN JUMLAH (Rp )

1 PENDAPATAN Rp.1.636.577.420,-

1.1 Pendapatan Asli Desa -

1.1.1 Hasil Usaha : -

38


Desember 2020

35

1.1.1.1 Hasil BUMDesa -

1.1.1.2 TKD -

1.1.2 Hasil Aset -

1.1.2 Swadaya, Partisipasi dan Gotong

Royong -

1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa

Yang Sah -

-

1.2 Pendapatan Transper39

1.2.1 Dana Desa Rp. 913.685.000,-

1.2.2 Bagian dari hasil pajak & retribusi

daerah Kabupaten/Kota Rp. 14.134.420,-

1.2.3 Alokasi Dana Desa Rp. 648.758.000,-

1.2.4 Bantuan Keuangan -

1.2.4.1 Bantuan Provinsi Rp. 60.000.000,-

1.2.4.2 Bantuan Kabupaten/Kota -

1.3 Pendapatan Lain-lain -

1.3.1 Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-

3 yang tidak mengikat -

1.3.2 Lain-lain Pendapatan Desa yang sah -

1.3.2.1 Bagi hasil kerjasama dengan pihak

Ketiga -

1.3.2.2 Bantuan Perusahaan yang ada di desa -

JUMLAH PENDAPATAN ( Rp ) Rp.1.636.577.420,-

39


Desember 2020

36

2. Belanja Desa

Belanja desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari

rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun yang tidak

akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja sesuai dengan

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 terdiri dari : 40

URAIAN JUMLAH (Rp)

2 BELANJA Rp.1.636.577.420,-

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp. 571.360.420,-

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Rp. 660.000.000,-

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 91.532.000,-

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 313.685.000,-

Bidang Tak terduga -

JUMLAH BELANJA (Rp ) Rp.1.636.577.420,-

3. Pembiayaan

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang

perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik

pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran

berikutnya. Namun demikian dalam RKP Desa Tahun 2018 ini, Pemerintah Desa

Rantau Api belum dapat menyusun kebijakan pembiayaan disebabkan disamping

40


Desember 2020

37

sistem baru juga belum disusunnya perubahan dan atau perhitungan APB Desa

tahun sebelumnya.

URAIAN JUMLAH (Rp)

3 PEMBIAYAAN -

3.1 Penerimaan pembiayaan -

3.1.1 SILPA

3.1.2 Pencairan Dana Cadangan -

3.1.3 Hasil Kekayaan Desa yang dipisahkan -

JUMLAH ( Rp ) -

3.2 Pengeluaran pembiayaan -

Pembentukan Dana Cadangan -

Penyertaan Modal Desa -

JUMLAH ( Rp ) -

4. Prioritas RKP-Desa Tahun 2020

Program dan kegiatan pembangunan Desa Rantau Api Tahun Anggaran

2020 mengacu pada RPJM Desa Tahun 2018-2021. Dalam rangka penyusunan

kegiatan pembangunan yang akan diusulkan untuk didanai dari APBN, APBD

Provinsi, APBD Kabupaten, PNPM-MP, APB-Desa (ADD), serta swadaya

mengacu pada beberapa kriteria, yaitu: 41

a. Menjadi prioritas dalam RPJMDes

b. Tingkat kemendesakan

41


Desember 2020

38

c. Tingkat kemanfaatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat

d. Tingkat kemanfaatan bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat

e. Kebutuhan biaya

f. Luas cakupan kegiatan

Pada tahun anggaran 2020 program dan kegiatan pembangunan

diprioritaskan untuk peningkatan infrastruktur desa, Peningkatan kualitas sumber

daya manusia, Peningkatan kapasitas lembaga, baik lembaga pemerintahan

maupun lembaga kemasyarakatan desa, Peningkatan kesejahteraan masyarakat,

serta pengembangan generasi muda. Adapun program prioritas tahun 2020

selengkapnya adalah sebagai berikut :

5. Bidang Pemerintahan Desa

Prioritas Kegiatan yang akan dilaksanakan di bidang Pemerintahan Desa

Tahun anggaran 2020, Yaitu: 42

42


Desember 2020

No Nama Penyusunan

Profil Desa

Kantor

Desa

1

kali

Perang

kat

12

Bula

n

APB

Des

1

Penyele

nggaraa

n

Pemerin

tahan

Desa

Biaya

Musyawarah

Desa

Kantor

Desa

12

kali

Perang

kat

12

Bula

n

12.000.0

00

APB

Des

Penyusunan

RPJM dan RKP

Desa

Kantor

Desa

1

Pake

t

Masy

3

Bula

n

8,400,00

0

APB

Des

SILTAP Kades

Dan Perangkat

Kantor

Desa

7

Oran

g

Perang

kat

12

Bula

n

165,000,

000

APB

Des

Tunjangan

Kades Dan

Kantor

Desa 8

Oran

Perang

kat 12

Bula

55,200,0

APB

Des

39

Perangkat g n 00

Insentif RT Kantor

Desa

12

Oran

g

RT

12

Bula

n

86,400,0

00

APB

Des

Tunjangan

BPD

Kantor

Desa

7

Oran

g

Perang

kat

12

Bula

n

64,200,0

00

APB

Des

Media Cetak Kantor

Desa

12

Bula

n

1.200.00

0 APB

Des

Baju Dinas

Perangkat

Kantor

Desa

4

Oran

g

Perang

kat

12

Bula

n

8.450,00

0

APB

Des

ATK Kantor Kantor

Desa

6

Pake

t

Perang

kat

12

Bula

n

12.000.0

00

APB

Des

BPJS Perangkt

Desa

Kantor

Desa

1

Pake

t

Perang

kat

12

Bula

n

2,928,00

0

APB

Des

Pulsa Listrik

Kantor

Desa &

Sanggar

seni

1

Pake

t

12

Bula

n

2.400.00

0

APB

Des

Saran &

prasarana

Kantor

Desa

1

Pake

t

10.000.0

00 APB

Des

Wifi Kantor

Desa

1

Pake

tr

12

Bula

n

7.200.00

0

APB

Des

Lapto 2

Unit

14.500.0

00

APB

Des

PTPKD Kantor 12.0 Perang12

Bula27.600.0

APB

40

6. Bidang Pembangunan Desa

Prioritas Kegiatan yang akan dilaksanakan di bidang Pembangunan Desa

Tahun anggaran 2018, Yaitu: 43

Pembangun

an Desa

Sumor Bor 12 Titik 5.

Dsn

192.000.00

0

APBDe

s

Kegiatan Pembuatan

tambatan perahu RT.001 Mtr

146.000.00

0

APBDe

s

Kegiatan Pebangunan

Drainase RT.004

300

metet

150.000.0

00

APBDe

s

Pamsimas Simpang

Raya

RT.004-

015

200

meter 32.596.000

APBDe

s

BUMDes

120.000.00

0

APBDe

s

43


Desember 2020

Desa rg kat n 00 Des

Pengerasan

Jalan Rt 10

jalan

Desa

255

m

138.390.

000

APB

Des

Operasional

Kantor

Kantor

Desa

15,372,0

00

APB

Des

41

7. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Prioritas Kegiatan yang akan dilaksanakan di bidang Pembinaan

Kemasyarakatan Tahun anggaran 2020, Yaitu: 44

a.

Pelatihan

Perangkat

Desa, rt

b Pelatihan

BPD

c.

Pelatihan

PKK

50

Org

Masyarakat 1.Kali

60.000.000 APBDes

d. Pelatihan

Kesenian

Muda

Mudi

20.000.000

e. Pelatihan

Olah Raga Pemuda

32.000.000

f.

Pelatihan

Keagamaam

37.000.000

g.

Bantuan

Masyarakat

Miskin 1.Kali 25.000.000

h.

Bantuan

Siswa

Miskin

berprestasi

1.Kali 13.885.000

44 Profil Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, pada 16

Desember 2020

42

i.

Pencegahan

Covid 19

16.610.000

E. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Rantau Api

Seperti halnya desa lain, Desa Rantau Api mempunyai struktur perangkat

Desa Rantau Api ini dapat dilihat melalui struktur sebagai berikut:

Struktur Organisasi Pemerintah Desa Rantau Api

KEPALA DESA

IDA LAILA

BPD

SEKRETARIS

DESA

URUSAN

UMUM

INDRAWAN

A

URUSAN

KEUANGA

N IRMA

LIANA

URUSAN

PERENCAN

AAN

ZULHAM,

SEKSI

PEMERINTAHA

N RENA

SEKSI

KEMASYARA

KATAN

SEKSI

PEMBANGUNAN

PEMBERDAYAAN

DUSUN

I

ZULTO

DUSUN

II

BASRI

DUSUN

III

MUSLI

DUSUN

IV

SUDIRM

DUSUN

V

MISTA

DUSUN

VI

NGATIN

DUSUN

VII

SAMSUL

43

Berdasarkan peraturan pemerintah Undang-Undang Nomor 06 Tahun

2014 tentang desa menyatakan bahwa: Kepala desa bertugas menyelenggarakan

pemerintahan desa, melaksanakan pebangunan desa, pembinaan kemasyarakatan

desa dan pemberdayaan masyarakat desa.45

Adapun tugas dan fungsi masing-

masing bagian dari struktur organisasi pemerintah tersebut di atas adalah sebagai

berikut: 46

1. Tugas Kepala Desa

a. Memimpin penyelenggaraan daerah;

b. Membina kehidupan masyarakat desa;

c. Membina perekonomian desa;

d. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;

e. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa bersama lembaga adat desa;

f. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjukkan

kuasa hukumnya;

g. Mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBD untuk di bahas

bersama BPD dan menetapkan sebagai peraturan desa;

h. Menjaga kelestarian adat istidat yang hidup dan berkembang di desa yang

bersangkutan

i. Melaksanakan kewewenang lain sesuai dengan Peraturan Perundang-

undangan; 47

45

Undang-Undang RI Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 26 ayat (1). 46


Desember 2020 47


Desember 2020

44

2. Kewajiban Kepala Desa

a. Memberikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa kepada Bupati;

b. Memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD;

c. Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa kepada

masyarakat;

3. Fungsi Kepala Desa

a. Pelaksanaan pembinaan masyarakat desa;

b. Pelaksanaan pembinaan perekonomian desa;

c. Pemeliharaan keterangan dan ketertiban masyarakat desa;

d. Pelaksanaan musyawarah penyelesaian perselisihan masyarakat desa;

e. Penyusunan dan pengajuan rancangan peraturan: 48

F. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup adalah dokumen

perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk periode 5 (lima) tahun

yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan

indikatif sesuai tugas pokok dan fungsinya. Renstra merupakan instrumen untuk

merumuskan dan mencapai tujuan organisasi serta menggambarkan bagaimana

cara mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai pada periode rencana jangka

menengah, sekaligus untuk memenuhi aspek akuntabilitas suatu instansi

pemerintah kepada para pihak yang berkepentingan. Renstra ini dirumuskan dalam

kerangka pandangan yang strategis, antisipatif dan akomodatif terhadap tuntutan

48


Desember 2020

45

kebutuhan masyarakat dan daerah serta perubahan lingkungan eksternal dan

internal. 49

Fungsi Renstra adalah sebagai dokumen acuan untuk memudahkan

melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan

datang, sebagai dokumen acuan untuk mengukur outcome (hasil) yang harus

dicapai, dijadikan sebagai sarana untuk meminimalisr resiko dan mengoptimalkan

hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan

tugas. Renstra dapat juga berfungsi sebagai alat atau media untuk berkoordinasi

dengan pihak lain, selain itu juga untuk mempermudah pencapaian target, strategi

dan penggunaan sumber daya yang ada. 50

Proses penyusunan Renstra dilakukan dengan mengacu pada ketentuan

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah. Secara ringkas proses penyusunan Renstra yang dilakukan

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo adalah dengan mengidentifikasi dan

mengeksplorasi kebijakan, tujuan dan sasaran yang menjadi isu strategis dan

agenda nasional, provinsi dan daerah, sebagaimana telah tertuang dalam dokumen

perencanaan yang ada di masing-masing lingkup/tingkat. Tujuan merujuk pada

RPJM Daerah serta kebijakan dimaksud adalah untuk menjamin terciptanya

sinergitas dan sinkronisasi program pembangunan baik secara vertikal maupun

secara horizontal antar Satuan Kerja, mengingat Satuan Kerja merupakan

49

Profil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, pada 23 Desember

2020 50


2020

46

pelaksana utama dengan dukungan unsur stakeholder lainnya baik dari masyarakat

maupun dunia usaha dalam mengimplementasikan RPJM Daerah Kabupaten Tebo

untuk kurun lima tahun ke depan. 51

Seluruh dokumen yang ada merupakan bagian dari sistem perencanaan

pembangunan yang sistematis dan terpadu, sehingga seluruh tahapan dan

dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang

erat antara satu dengan yang lainnya. Demikian halnya dengan dokumen Renstra

sebagai salah satu komponen dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Keterkaitan dimaksud meliputi keterkaitan visi dan misi, program, kegiatan,

termasuk kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan untuk

mengukurnya. 52

Renstra yang telah disusun selanjutnya akan menjadi acuan dalam

penyusunan perencanaan dokumen jangka pendek atau tahunan yang tertuang

dalam rencana kerja perangkat daerah. Renja merupakan dokumen acuan

operasional Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama 1

(satu) tahun.Berdasarkan hal tersebut maka Dinas Lingkungan Hidup menyusun

Rencana Strategis Tahun 2017-2022 yang merupakan dokumen perencanaan lima

tahunan Dinas Lingkungan Hidup yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran,

strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di bidang lingkungan

hidup berdasarkan kondisi dan potensi daerah di Kabupaten Tebo. 53

51


2020 52


2020 53


2020

47

c. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022 adalah sebagai dokumen perencanaan

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo dalam pengelolaan lingkungan yang

berkelanjutan di Kabupaten Tebo selama kurun waktu 5 (lima) Tahun. 54

b. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Tebo tahun 2017-2022 guna memberikan arah dan pedoman pelaksanaan

pembangunan urusan terkait agar dapat dilaksanakan secara terpadu, sinergis,

harmonis dan berkesinambungan, dengan:

a. Sinkronisasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Tebo dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Tebo. 55

b. Menyediakan bahan serta pedoman untuk menyusun Rencana Kinerja

(Rencana Kerja Tahunan) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo dalam

kurun waktu tahun 2017-2022.

54


2020 55


2020

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

UPTD

SEKSI RUANG TERBUKA HIJAU

DAN HUTAN KOTA

SEKSI PENGADUAN,

PENYELESAIAAN

SENGKETA DAN

PENEGAKAN HUKUM

SEKSI PENGELOLAAN

SAMPAH DAN LIMBAH

DOMESTIK

SEKSI PEMELIHARAAN,

PENINGKATAN KAPASITAS

DAN KAJIAN DAMPAK

LINGKUNGAN

SEKSI PERTAMANAN DAN

PEMAKAMAN UMUM

SEKSI PEMANTAUAN,

PENCEMARAN,

KERUSAKAN LINGKUNGAN

DAN LIMBAH B3

SEKSI PELAYANAN

KEBERSIHAN

SEKSI INVENTARISASI DAN

DOKUMEN LINGKUNGAN

BIDANG PERTAMANAN DAN

RUANG TERBUKA HIJAU

BIDANG PENGENDALIAN

PENCEMARAN,

KERUSAKAN DAN

PENAATAN LINGKUNGAN

BIDANG PELAYANAN

KEBERSIHAN DAN

PENGELOLAAN SAMPAH

BIDANG TATA LINGKUNGAN

DAN ANALISIS MENGENAI

DAMPAK LINGKUNGAN

HIDUP

SUB BAGIAN

PERENCANAAN

KEUANGAN

DAN

SUB BAGIAN UMUM,

KEPEGAWAIAN

DAN ASET

SEKRETARIS

KEPALA DINAS

STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEBO

d. Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup

1. Sumber Daya Aparatur

Jumlah sumber daya aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo

keadaan Desember 2017 adalah sebanyak 51 orang, terdiri dari: 56

o Pegawai Negeri Sipil : 26 Orang

o Pegawai Honorer : 25 Orang

Deskripsi Kompetensi Tingkat Pendidikan Formal Pegawai

NO. PENDIDIKAN FORMAL JUMLAH KETERANGAN

1 Pasca Sarjana 3 2 Sarjana 15 3 Sarjana Muda 3 4 SLTA Sederajat 5 5 SLTP Sederajat - 6 SD -

JUMLAH 26

: Deskripsi Kompetensi Tingkat Eselonering Pegawai

No. ESELON Jumlah Keterangan

1

2 3 4

Eselon II B

Eselon III A

Eselon III B Eselon IV A

1

1 4 5

JUMLAH 11

Deskripsi Kompetensi Tingkat Pangkat / Golongan Pegawai

No. Pangkat / Golongan Jumlah Keterangan

1 Pembina Utama Muda (IV/c) 1 2 Pembina (IV/a) 4 3 Penata Tingkat I (III/d) 2 4 Penata (III/c) 4 5 Penata Muda Tk. I (III/b) 3 6 Penata Muda (III/a) 5 7 Pengatur Tk. I (II/d) 2 8 Pengatur (II/c) 5 9 Pengatur Muda Tk. I (II/b) - 10 Pengatur Muda (II/a) -

56


2020

50

11 Juru Tk. I (I/d) - 12 Juru (I/c) -

JUMLAH 26

Deskripsi Kompetensi Tingkat Pendidikan Struktural Pegawai57

No. Pendidikan Struktural Jumlah Keterangan

1 Diklatpim Tk. II 1 2 Diklatpim Tk. III 4 3 Diklatpim Tk. IV 2

JUMLAH 7

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Tebo dibantu oleh petugas teknis sebanyak 62 orang. Secara rinci

dapat dilihat pada tabel 3.5. berikut ini.

Jumlah Petugas Teknis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo

berdasarkan Bidang .

57


2020

NO

PETUGAS TEKNIS

JUMLAH

1 2 3

1 ADM. PERKANTORAN 11

2 KEBERSIHAN KANTOR 1

3 PENJAGA MALAM KANTOR 3

4 SOPIR 1

5 TAMAN 3

6 LABORATORIUM 2

7 ADM . KEUANGAN 1

8 PENGAWAS TPA 3

9 PENGAWAS ANGKUT SAMPAH 2

10 SOPIR DUMP TRUK SAMPAH 7

11 PETUGAS PENGANGKUT

SAMPAH

28

J U M L A H 62

51

2. Sumber Daya Aset

Secara keseluruhan sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran

pelaksanaan tugas cukup memadai. Untuk sarana dan prasarana mobilitas dan

fasilitas yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo dapat

dilihat pada tabel 3.6. berikut ini:

Sarana Prasarana Pendukung yang Dimiliki Dinas Lingkungan Hidup58

NO JENIS JUMLAH KET

1 Gedung

- Ruang Kantor 1

- Laboratorium 1

II Perlengkapan kantor

- Meja dan kursi Tamu 7

- Meja kerja 51

- kursi Kerja 51 - Kursi Putar 6

- Kursi Lipat 33

- Filling Cabinet 6

- Meja Komputer 5

- telepon 1

- Fax 1

III. Peralatan kantor

- Mesin ketik 1

- Komputer 10

- Printer 6

- Notebook/Laptop 6

- kamera Digital 1

- Ac 14

- jam dinding 6

IV Peralatan Kerja lainnya

- Rak alumunium 4

- almari 7

- Rak kayu 2

- stalvolt 4

- televisi 2

- UPS 1

V Pealatan Laboratorium

- alat laboratorium 4

- corong 4

58


2020

52

- Microsope minokular 1

- microsope Buret 2

- pipet ukur 4

- Alat laboratorium penunjang 21

- Multi Parameter sistem 1

- Generator Set 1

VI Kendaraan Dinas

- Mobil Operasional 4

- Sepeda Motor 7

3. Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan

arah kebijakan pada mewujudkan kualitas lingkungan dalam rangka

meningkatkan daya dukung lingkungan dan antisipasi terhadap perubahan iklim,

maka pencapaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo

Provinsi Jambi dapat digambarkan sebagaimana pada tabel dibawah ini : 59

59


2020

No

Indikator kinerja sesuai tugas

dan fungsi perangkat

daerah

Target

NSPK

Target

IKK

Target indikator

lainnya

(%)

1 2 3 4 5

1 Rasio prasarana dan sarana

dengan jumlah pegawai

100

100

100

2 Presentase pegawai yang mengikuti pendidikan dan

pelatihan teknis

100

100

100

3 Presentase Realisasi Anggaran

Pendapatan dan Belanja

100

100

100

4 Jumlah kegiatan pemantauan

100 100 100

5

Jumlah Koordinasi dengan

Stakeholder dalam rangka

peningkatan kualitas lingkungan hidup

100

100

100

53

6

Jumlah pembinaan dan

sosialisasi terhadap kegiatan /

usaha yang memiliki potensi mencemari lingkungan

100

100

100

7 Jumlah layanan laboratorium

lingkungan

100 100 100

8 Presentase Klaim kesalahan hasil pengujian 100 100 100

9 Jumlah layanan yang

terakreditasi

100 100 100

1

0

Presentase peralatan yang

terkalibrasi

100 100 100

54

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran pemerintah kabupaten terhadap reklamasi pasca tambang


Desa Rantau Api

1. Melakukan Pengawasan Teknis

Pengawasan dilakukan dalam mengontrol kinerja dan juga PT NAR

Batubara yang ada Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo

Provinsi Jambi, sebagaimana yang disampaikan Ibu Ria Angraini selaku

Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo, sebagai berikut:

Kami melakukan pengawasan rutin setelah PT akan melakukan

penghentian produksi batubara dikarenakan batubara yang ada di lokasi

tersebut sudah mulai habis, dan kami melihat operasi produksi dan juga

prosedur yang ada di sana. Dengan memantau secara berkala dapat

memberikan efek yang baik untuk memantau tindak tanduk PT NAR

Batubara yang akan meninggalkan lahan tambang untuk merancang apa

yang akan dilakukan di lahan bekas tambang agar dapat bermanfaat bagi

masyarakat sekitarnya.60

Hasil wawancara penulis dapat diketahui bahwa pemerintah dengan semua

kewajiban yang dilakukan dalam mengawasi setiap PT NAR Batubara yang akan

menghentikan produksi tambang agar bisa direncanakan tindakan apa yang akan

dilakukan agar lahan bekas tambang batubara tidak merugikan masyarakat sekitar

yang hanya menyisakan lubang yang berdampak buruk bagi masyarakat sekitar

tapi dari bekas lahan tambang dapat memberikan manfaat yang besar bagi

60

Wawancara bersama Ibu Ria Angraini selaku Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Tebo, pada 13 Desember 2020

55

masyarakat sekitarnya setelah produksi tambang tidak lagi dilakukan ditempat

tambang tersebut. Sebagaimana yang disampaikan Bapak Zarhan selaku Seksi

Pemantauan, Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Dan Limbah B3 Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo, sebagai berikut:

Kita memastikan dari proses pengambilan, pengangkutan dan juga dampak

terhadap lingkungan kita periksa ini dilakukan agar tidak ada dampak yang

merugikan pihak lain seperti masyarakat yang menyangkut banyak orang

terutama untuk alam kedepannya kalau menyisakan lubang yang tidak

berfungsi apa-apa kan yang merasakan dampaknya masyarakat yang berada

disekitar tambang, terlebih jika pengangkutan hasil tambang yang tidak

mengikuti aturan yang ada tentunya semua itu bakal memberikan kerugian

bagi masyarakat, pertama debu dan polusi yang ditimbulkan selanjutnya

kemacetan jalan lalu lintas dan yang terparah nantinya meningkatnya angka

kecelakaan jadi semua harus diawasi agar berjalan baik dan dapat

memberikan dampak yang baik pula bagi masyarakat sekitar. 61

Hasil wawancara penulis dapat diketahui bahwa pengawasan berfungsi

untuk setiap proses tambang batubara tidak memberikan dampak yang negative

saja bagi alam dan masyarakat tapi dengan adanya tambang batubara dapat

memberikan dampak yang baik bagi masyarakat yang berada disekitar lahan

tambang untuk tercapainya kemaslahatan bagi masyarakat maka perlu

pengawasan yang efektif dan rutin dari pemerintahan. Sebagaimana yang

disampaikan Bapak Ridwan selaku seksi pelayanan Kebersihan Dinas Lingkungan

Hidup Kabupaten Tebo, sebagai berikut:

Kita juga harus memastikan apakah sema produksi memberikan dampak

positif bagi warga sekitar atau merugikan kalau hanya merugikan saja

tentunya sangat tidak baik bagi masyarakat disekitar tambang nantinya

harus ada sisi positif dan keuntungan bagi masyarakat yang ada di sekitar

tambang setidaknya sedikit harapan agar bermanfaat bukan saja pihak-pihak

tertentu yang hanya diuntungkan dan menyisakan kerugian bagi masyarakat

61

Wawancara bersama Bapak Zarhan selaku Seksi Pemantauan, Pencemaran, Kerusakan

Lingkungan Dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo, pada 4 Januari 2021

56

sekitar tambang batubara. 62

Hasil wawancara penulis dapat diketahui bahwa bentuk pengawasan bagi

PT NAR Batubara sangat perlu dilakukan agar dapat menjalankan tambang

batubara dengan baik tidak hanya mendapatkan keuntungan bagi pihaknya tapi

juga dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar agar dapat

dirasakan maanfaatnya secara baik bukan menyisakan kerugian bagi masyarakat.

Sebagaimana yang disampaikan Ibu Nurhikmah selaku Inventarisasi Dan

Dokumen Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo, sebagai

berikut:

Saat ini kami terus melakukan pengawasan guna melihat kewajiban dari perusahan dalam mengkonservasi pasca tambang batubara agar tidak

memberikan dampak buruk bagi warga sekitar takutnya nanti kalau sudah

tidak produksi batubara lagi lubang tambang ditinggalkan begitu saja tanpa

ada penanganan apa-apa yang ahanya menyisakan kerugian yang berdampak

bagi masyarakat sekitar tambang. 63

Hasil wawancara penulis dapat diketahui bahwa pemerintah memastikan

bahwa pihak PT NAR Batubara yang memproduksi batubara menangani lahan

tambang setalah produksi dengan baik yang tidak hanya meninggalkan lahan

kosong yang dapat merugikan masyarakat sekitar dan tentunya merusak alam

sekitar , dengan adanya dampingan dari pemerintah terkait maka penanganan

lahan pasca produksi tambang ini dpat berjalan secara baik tanpa merugikan pihak

manapun.

62

Wawancara bersama Bapak Ridwan selaku seksi pelayanan Kebersihan Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo, pada 4 Januari 2021 63

Wawancara bersama Ibu Nurhikmah selaku Inventarisasi Dan Dokumen Lingkungan

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo, pada 4 Januari 2021

57

2. Memeriksa Laporan Kegiatan Tambang

Pemeriksaan laporan dilakukan guna mendapatkan kejelasan dari aktivitas

yang tengah dijalankan oleh PT NAR Batubara. Sebagaimana yang disampaikan

Bapak Ridwan selaku seksi pelayanan Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Tebo, sebagai berikut:

Pemeriksaan kita lakukan kesegala penjuru dari luar dan juga dalam perusahaan, harus jelas laporan kegiatan mereka, terinci dan juga terstruktur

tentunya dengan segala keterbukaan yang ada degan keadaan yang tidak di

buat-buat dan fakta dan yang tertera dilapangan harus sesuai dengan isi

laporan yang kami periksa, agar sama-sama senang dan bisa saling

membrikan dampak yang baik satu sma lain dengan adanya tambang

batubara ini. 64

Hasil wawancara penulis dapat diketahui bahwa setiap proses penambangan

batubara sebagai pemerintah terkait berhak menerima laporan terkait permaslahan

tamabang yang sedang berproduksi baik dalam lingkup perusahaan yang

menaungi dan juga dari luar agar tercipta kerjasama antara pihak perusahaan

dengan masyarakat yang terdampak lahan bekas tambang sehingga bisa

membrikan sisi posirif bagi masyarakat terdampak. Sebagaimana yang

disampaikan Bapak Zarhan selaku Seksi Pemantauan, Pencemaran, Kerusakan

Lingkungan Dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo, sebagai

berikut:

Kita akui masih menemukan kesalahan dalam membuat laporan, dan kami

meminta mereka untuk memperbaiki sesuai dengan realita yang ada jangan

membuat fakta yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, tentunya ini

menjadi pelajaran selanjutnya agar bisa diperbaiki dan memiliki

keterbukaan antara pihak perusaan dengan pemerintah terkait. 65

64

Wawancara bersama Bapak Ridwan selaku seksi pelayanan Kebersihan Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo, pada 4 Januari 2021 65



58

Hasil wawancara penulis dapat diketahui bahwa masih adanya laporan dari

pihak perusaan batubara yang tidak sesuai dengan fakta lapangan menjadikan

pemerintah terkait harus lebih tegas untuk dapat diperbaiki kedepannya dengan

mengedepankan keterbukaan agar tercipta dampak yang positif bagi masyarakat.

Bapak Zarhan selaku Seksi Pemantauan, Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Dan

Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo

Ini harus dilakukan pengawasan, dan juga pelaporan yang benar, kita harus

memeriksa kewajiban dari perusahaan dalam memberikan pelayanan yang

seharusnya diberikan kepada masyarakat sekitar jangan hanya mau

mengambil kekayaan alam dengan menyisakan dampak negatif bagi

masyarakat yang berada di sekitar area tambang. 66

Hasil wawancara penulis dapat diketahui bahwa laporan yang diberikan

kepada pengawas pemerintahan harus dibuat deng benar agar bisa menjadi

evaluasi bagi pemerintah terkait dalam menagani permaslahan tembang dan

keluhan masyarakat yang sering didengarkan dapat diselesaikan dengan baik dan

bijak. Sebagaimana yang disampaikan Ibu Nurhikmah selaku Inventarisasi Dan


berikut:

Laporan yang saat ini diterima harus dilampirkan bukti dari pajak dak juga

dampak lingkungan yang dihasilkan batubara seperti apa cara

penyelesaiannya, harus transparan harus jelas jangan ada yand ditutup-tutupi

agar adapat kesejahteraan bagi masyarakat sekitar jangan nanti malah

memberikan hal yang negative seperti kerusakan alam tanpa ada

pengembangan selanjutnya. 67

Hasil wawancara penulis dapat diketahui bahwa laporan harus memberikan

lampiran dengan bukti terkait agar dapat ditindak lanjuti oleh pemerintah yang

66


Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo, pada 4 Januari 2021 67



59

bertugas mengawasi proses tambang batubara agar dapat memberikan maanfaat

yang berarti bagi masyarakat sekitar yang bersentuhan atau berdekatan langung

dengan area tambang.

3. Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dilakukan guna menlihat dampak yang dihasilkan dari limbah PT

NAR Batubara yang ada. Sebagaimana yang disampaikan Ibu Nurhikmah selaku

Inventarisasi Dan Dokumen Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Tebo, sebagai berikut:

Kita periksa kadar tanah dan juga batubara apakah berdampak buruk atau

tidak, sehingga tidak menyebabkan longsor ataupun ada korban karena

kesalahan dalam pelaksanaan tambang, karena sangat penting untuk

mengetahui semuanya itu agar bisa dijadikan acuan untuk meminamilisir

kerugian bagi orang banyak, kalu tidak begitu nanttinya tambang akan

hanya meninggalakan bekas yang akan merugikan masyarakat jadi kami

akan lakukan observasi disekitar area tambang untuk mengetahui kelanjutan

yang akan dilakukan untuk kebaikan bersama. 68

Hasil wawancara penulis dapat diketahui bahwa pengetahuan akan

karateristik tambang adalah salah satu hal yang penting dan perlu untuk dilakukan

karena dapat menjadi sumber acuan dalam mengatasi bekas tambang nantinya

dengan diketahui setiap unsur dan karateristik maka penaganannya akan menjadi

lebih mudah. Sebagaimana yang disampaikan Bapak Zarhan selaku Seksi

Pemantauan, Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Dan Limbah B3 Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo, sebagai berikut:

Penelitian yang kita lakukan untuk mengungkap kontribusi pertambangan

batubara dan juga dampak buruk yang dihasilkan serta mencarikan solusi

untuk permasalahan yang dihadapi tidak hanya mengeruk sumberdaya alam

yang ada tapi diharapkan penambangan batu bara dapat memberikan

68



60

kontribusi yang baik kepada masyarakat banyak untuk bisa meringankan

setiap beban ekonomi yang mereka hadapi, pun jika nantinya permintaan

masyarakat tidak terealisasi dengan baik maka pihak dari penambangan

batubara untuk bisa bermusyawarah dengan pihak terkait agar dapat jalan

keluar terbaik dengan keputusan tidak berat sebelah. 69

Hasil wawancara penulis dapat diketahui bahwa penelitian yang dilakukan

oleh pemerintah diharapkan untuk bisa menjadikan masyarakat dan pihak dari

penambang batubara dapat memberikan manfaat diantara keduanaya terutama

untuk masyarakat disekitar tambang untuk dijadikan sebagai patokan bagi sistem

pemerintahan untuk tidak memberikan manfaat atau keuntungan disalah satu

pihak saja. Sebagaimana yang disampaikan Ibu Nurhikmah selaku Inventarisasi

Dan Dokumen Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo, sebagai

berikut:

Kita akan melaporkan temuan kita di lapangan kepada Bupati, sehingga Bupati akan melakukan tidakan kepada pt tersebut jika terdapat

penyelewengan maka Bupati akan menangani setiap apapun yang dilakukan

oleh PT untuk bisa menyelesaikan permaslahan dengan sebaik-baiknya

tanpa keluar dari masalah dengan tidak meyelesaikan masalahtersebut. 70

Hasil wawancara penulis dapat diketahui bahwa setiap tindak tanduk yang

dilakukan oleh pihak PT penambang batubara akan dilaporkan kepada Bupati

yang kemudian akan ditindaklanjuti oleh Bupati dan jika terdapat

penyelewenagan maka akan menjadi tanggungjawab Bupati untuk mengatasi

masalah tersebut.

4. Mengevaluasi pelaksanaan reklamasi dan penutupan tambang

Pelaksanaan reklamasi dilakukan guna mendapatkan kepastian keamanan

69


Lingkungan Dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo, pada 4 Januari 2021 70



61

bagi masyarakat yang tinggal di sekitar tempat operasional PT NAR Batubara. Ibu

Nurhikmah selaku Inventarisasi Dan Dokumen Lingkungan Dinas Lingkungan

Hidup Kabupaten Tebo

Pasca tambang yang dilakukan PT harus sesuai denan prosedur yang ada,

jangan sampai tidak ditimbun kembali, kalaupun tidak ditimbun maka harus

dijadikan suatu tempat yang bernilaikan objek wisata, perlu adanya

pemngembangan yang baik, jadi nantinya bisa menghasilkan pundi-pundi

rupiah bagi masyarakat sekitar, tidak hanya mendapat debu dari bekas

angkutan batu-bara saja tapi berdampak ekonomis dari objek wisata yang

bisa dihasilkan dari bekas tambang batu bara. 71

Hasil wawancara penulis dapat diketahui bahwa bekas tambang batubara

diharapkan bisa menghasilkan nilai ekonomis yang bisa meningkatkan pendapatan

masyarakat yang berda di dekat area tambang batubara, tidak hanya menyisakan

lubang yang dapat merugikan masyarakat. Hasil evalusi ditemukan bahwa peran

yang selama ini dilakukan belum efektif, diantarnaya

a. Kurang Rutin dalam Pengawasan

Sebagaimana yang disampaikan Bapak Zarhan selaku Seksi Pemantauan,

Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup


Masih kurang kita akui dalam melakukan pengawasan, karena masih ada

beberapa kendala, dari waktu dan juga pimpinan yang kurang

mengintruksikan melakukan pengawasan. Reklamasi yang dilakuakn PT

tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, karena mereka tidak merapikan

dan mengatur dengan baik pasca tambang dan ini berdampak buruk bagi

warga sekitar, kalau dibiarkan lubang bekas tambang begitu saja tidak hanya

meninggalkan lubang tambang yang nantinya akan menjadi bencana bahkan

bisa memakan korban jika tidak ditangani secara baik dan benar. 72

71





62

Hasil wawancara penulis dapat diketahui bahwa pasca tambang batu bara

perlu penanganank khusus agar dapat berdaya guna bagi masyarakat yang berada

disekitar sana, karena jika tidak dilakukan tindakan secara benar maka takutnya

nanti akan berdampak negative bahkan bisa menelan korban jiwa akibat lobang

tambang yang tergenang air dan mempunyai kedalaman yang sangat dalam

takutnya ada masyarakat yang bisa saja tenggelam disana maka dari itu butuh

penanganan yang benar untuk mengatasi pasca tambang.

b. Laporan tidak ditindak lanjuti

Bapak Hamidan selaku Kaur Umum dan Perencanaan Desa Bapak Arif

selaku pemerintah Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo

Provinsi Jambi

Kita terus melaporkan kepada dinas terkait, terkait masalah ini, tapi sampai sekarang belum ada tespon, seolah mereka itu menutup mata. Kita

mengalami kerugian lahan yang ditepi tempat pasca tambang, karena terjadi

gersang dan juga longsor akibat intisari batubaranya diambil, sama saja

mineralnya dihisap habis maka tanaman yang berada disekitarnya bakal sulit

untuk tumbuh dengan subur diakibatkan tanahnya yang menjadi Gerang

akibat dari unsur hara tanah yang habis tersedot dan terus dikeruk

sebelumnya yang hanya menisakan lubang tambang. 73

Hasil wawancara penulis dapat diketahui bahwa sisa lahan bekas tambang

mengakibatkan area tanah disekitar lahan menjadi gersang yang mengakibatkan

tumbuhan di atasnya menjadi tidak tumbuh dengan subur yangh berdampak

dengan hasil panen yang menjadi berkurang dari sebelumnya, akibat unsur hara

yang ada didalamnya telah habis akibat dari proses tambang sebelumnya.

73

Wawancara bersama Bapak Arif selaku pemerintah Desa Rantau Api Kecamatan Tengah

Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, pada 8 Desember 2020

63

c. Pengembangan hanya sebauh wacana



berikut:

Kita terus berupaya untuk mengembangkan bekas tamabng dijadikan objek

wisata, tapi kita akui masih dala tahap perencanaan saja. Kita berikan sanksi

dan juga penghentian izin usaha tambang, karena perusahaan tersebut

beralilh tempat yang tidak jauh dari lokasi tambang sebelumnya, jika

tambang yang sebelumnya mempunyai riwayat yang tidak baik yaitu pasca

tambang yang dibiarkan begitu saja tanpa ada penangan khus terhadap

lubang besar akibat galian bekas tambang batu-bara maka pemierintah dapat

memberikan sanksi tegas dengan tidak melanjutkan izin penambangan batu

bara kepada Pt terkait. 74

Hasil wawancara penulis dapat diketahui bahwa jika pihak PT NAR

Batubara tidak mengindahkan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya

diantara keduanya yaitu mengelola pasca tambang menjadi sesuatau yang tidak

merugikan atau bernilai ekonomis maka pemerintahan bisa mencabut izin

penambangan batu bara merujuk dari penanganan batubara sebelumnya jika

sebelumnya bekas tambang dikelola secara baik maka besar kemungkinan izin

penambangan akan berlanjut tapi sebaliknya jika bekas tambang batubara

dibiarkan begitu saja maka pemerintah bisa saja mencabut izin penambangan

batubara tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah

kabupaten terhadap reklamasi pasca tambang berdasarkan Peraturan Daerah

Kabupaten Tebo Nomor 10 Tahun 2009 di Desa Rantau Api, diantaranya

74



64

melakukan pengawasan teknis, memeriksa laporan kegiatan tambang, penelitian

dan pengembangan dan megnevaluasi pelaksanaan reklamasi dan penutupan

tambang.

B. Kendala Pemerintah kabupaten terhadap reklamasi pasca tambang

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 10 Tahun 2009

di Desa Rantau Api

a. Kurangnya Partisipasi Masyarakat

Sebagaimana yang disampaikan Bapak Arif selaku pemerintah Desa

Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, sebagai

berikut:

Masyarakat masih kurang kompak dalam mendukung operasional untuk

menuntut atas hak kita sebagai masyarakat, kurangnya kesadaran denagan

lingkungan dan sikap acuh tak acuh saja seakan tidak apa-apa jadi mungkin

belum merasakan dampaknya sekarang tapi kalu sudah lama bekas tambang

itu dibiarkan begitu saja bakal berdampak buruk bagi alam yang akan

berdampak juga pada manusia dan masyarakat. 75

Hasil wawancara penulis dapat diketahui bahwa masih kurangnya kesadaran

masyrakat terhadap lingkungan merupakan salah satu kendala yang dihadapi oleh

masyarakat Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi

Jambi, sikap acuh berimbas pada bebasnya PT NAR Batubara dalam menagani

bekas tambang batubara. Sebagaimana yang disampaikan Bapak Saifudin selaku

masyarakat Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi

Jambi, sebagai berikut:

Ada yang memang bekerja di perusahaan itu, jadi seolah tidak melihat dan

juga tidak mendengar keluh kesah kita sebagai masyarakat yang hanya

75



65

mendapatkan dampak dari lingkungan yang ditimbulkan, jalan menjadi

rusak, lahan sekitar menjadi gersang dan membahayakan anak-anak yang

nantinya takut tengelam di area bekas tambang ini. 76

Hasil wawancara penulis dapat diketahui bahwa terdapat bebrapa

masyarakat yang bekerja di penambang batubara yang menyrebabkan tanggapan

atas keluh kesah masyarakat lain menjadi terabaikan dengan alasan masih adanya

beberapa masyarakat yang menopang hidup dari proses penambangan batu bara

itu sendiri. Sebagaimana yang disampaikan Bapak Arif selaku pemerintah Desa

Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo, sebagai berikut:

Selaku kepala desa masyarakat kita masih kurang kompak untuk bersatu mengadukan permaslahan ini ke daerah, saya sudah terus berupayaa tapi

karena dukungan dari masyarakat kecil jadi belum ada tindak lanjut sampai

dengan sekarang saya selaku kepala desa ya tugasnya menyalurkan aspirasi

rakyat, kalau tidak ada yang peduli dan merasa tidak terganggu, sulit juga

untuk bisa ditindak lanjuti. 77

Hasil wawancara penulis dapat diketahui bahwa kepala desa di Desa

Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi berupaya

untuk mengapresiasi masyarakat yang berpartisipasi dalam menanggapi bekas

tambang namud dikarenakan masih kecilnya kepedulian masyarakat terhadap

masalah bekas tambang batubara ini mengakibatkan tidak ada kelanjutan untuk

mengatasi bekas tamban batubara.

b. Lemahnya Pengawasan Pemerintah Daerah

Sebagaimana yang disampaikan Ibu Mala selaku masyarakat Desa Rantau

Api Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, sebagai berikut

Pengawasan dari Pemerintah kabupaaten masih jauh sekali, tidak adanya

76

Wawancara bersama Bapak Saifudin selaku masyarakat Desa Rantau Api Kecamatan

Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, pada 8 Desember 2020 77



66

pengawasan yang dilakuan terhadap PT yang melanggar tentang masalah

dalam menagani bekas tambang batubara, kalau tidak diawasi ya akibatnya

longgar dan mangkar terhadap permasalan dan pemberdayaan bekas

tambang batubara itu sendiri. 78

Hasil wawancara penulis dapat diketahui bahwa masih kurasngnya

perhatian pemerintah terhadap proses penambangan yang ada di Desa Rantau Api

Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi akibatnya banyaknya

pihak dari penambangan batubara tidak mengindahkan perjanjian untuk mengatasi

bekas tambang batubara nantinya. Sebagaimana yang disampaikan Ibu Maryatun

selaku Kaur Umum Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo

Provinsi Jambi, sebagai berikut:

Kalau menurut saya orang atasan kabupaten itu bekerjasama mereka tidak peduli dengan lingkungan di sini, gak ada pengawasan dari operasional, dan

juga perbaikan untuk jalan di desa ini, entah dimana yang salah, saya selaku

warga jadi kesal sendiri dan merasa dirugikan dengan adanya penambagan

batubara di darah sini.

Hasil wawancara penulis dapat diketahui bahwa salah satu masyarakat di

Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi

mengeluhkan kurangnya perhatian terhadap pengawasan oprasional dari PT

penambangan batubara membuat masyrakat terkena dampak negative dari

penambangan batubara. Sebagaimana yang disampaikan Bapak Arif selaku

pemerintah Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi

Jambi, sebagai berikut:

Saya terus memantu kunjungan yang dilakukaan pemerintah kabupaten

masih minim dan tidak efektif dalam memantau kegiatan PT, sehingga solah

tidak diawasi dan semaunya sendiri tidak memikirkan masyarakat kecil

seperti kami ini, bukannya tambah makmur malah tambah nelangsa tambah

78

Wawancara bersama Ibu Mala selaku masyarakat Desa Rantau Api Kecamatan Tengah


67

lagi jalan rusak dibuatnya jadi susah dan tersendat pekerjaan pun makin

lama jadinya. 79

Hasil wawancara penulis dapat diketahui bahwa masih kurangnya

pengawasan dari pemerinta terhadap oprasional dari PT NAR Batubara merupkan

kendala yang diamati oleh masyarakat yang mengakibatkan kurangnya kesadaran

pihak PT NAR Batubara dalam mengatasi maslah yang m,enjadi keluh nkesah

dari masyarakat yang terdapak dari penambangan batrubara itu sendiri.

c. Adanya Intervensi Bupati



berikut:

Bupati memegang pundak tertinggi perizinan, yang saya rasa ada intervensi

Bupati, sehingga PT itu semaunya sendiri dalam menjalankan aktivitasnya,

karenakan izin mereka ada ditangan pemerintah bukan ditangan kami

masyarakat kalau saja izin itu ditangan masyarakat maka mudah sekali kami

dalam menangani maslah ini. Kalau tidak kompak satu sama lain ya efek

nya seperti ini masyarakat yang selalu dirugikan. 80

Hasil wawancara penulis dapat diketahui bahwa masih adanya intervensi

didalam masalah oerizinan usaha penambangan batubara di Desa Rantau Api

Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi membuat lemahnya

penaganan masalah bekas tambang yang mengakibatkan masyarakt merasa

dirugina terhadap aktivitas penambangan yang dilakukan di area mereka.

Sebagaimana yang disampaikan Bapak Arif selaku pemerintah Desa Rantau Api

Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, sebagai berikut:

79


Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, pada 8 Desember 2020 80



68

Bupati seolah menutupi kesalahan dari PT NAR Batubara, sehingga tidak

ada tindak lanjut dari pasca tambang yang hanya meninggalkan lubang saja.

Yang lambat laun menjadi ancaman bagi masyarakt sini yang lahannya

dekat dengan tambang menjadi gersang hasil panen jauh berkurang dari

sebelum adanya penambnagan yang ada terlebih takut ada yang menjadi

korban dari lobang pasca tambang yang dibiarkan. 81

Hasil wawancara penulis dapat diketahui bahwa masih belum adanya tidak

lanjut terhadap maslah pasca tambang di Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir

Kabupaten Tebo Provinsi Jambi merupakan kendala yang dihadapi masyrakat

sekitar kurangnya perhatihan Bupati terhadap pengawasan oprasional PT NAR

Batubara juga membuat lemahnya penangana kasus pasca tambang.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kendala

pemerintah kabupaten terhadap reklamasi pasca tambang berdasarkan Peraturan

Daerah Kabupaten Tebo Nomor 10 Tahun 2009 di Desa Rantau Api diantarnaya

kurangnya partisipasi masyarakat, lemahnya pengawasan pemerintah daerah dan

adanya intervensi Bupati.

C. Faktor Pendukung Pemerintah kabupaten terhadap reklamasi pasca

tambang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 10

Tahun 2009 di Desa Rantau Api

1. Adanya Keseriusan Pemerintah Daerah

Keseriusan yang dilakukan pemerintah daerah diharapkan dapat menunjang

kemudahan dan juga keadilan yang ada. Sebagaimana yang disampaikan Ibu

Nuryatim kaur pembangunan pemerintah Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir

Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, sebagai berikut:

81



69

Kalau pemerintah daerah rutin melakukan pengawasan tentu tidak akan

terjadi lokasi pasca tambang tidak terurus dan rusak, kuncinyan tergantung

pada tangan pemerinah semakin ketat pemerintah dalam menangani kasus

maka semakin disiplin setiap penambangan yang ada dalam mengelola

bekas tambang nantinya, tapi jika kendornya pengawasan dari pemerintah

tentu saja akan menghambat bahkan bekas tambang akan meninggalkan

bekas yang merugikan masyarakat. 82

Hasil wawancara penulis dapat diketahui bahwa pengawasan terhadap area

tambang oleh pemerintah adalah salah satu usaha untuk mendisiplinkan setiap

tindak tanduk penambangan batubara dalam mengatasi bekas tambang batubara

nantinya, setiap langakah pemerintah dalam mengawasi area tambang sangat

berperan penting dalam kelangsungan sumberdaya alam nantinya yang

menentukan apakah alam dapat memberikan manfaat atau bahkan sebaliknya

dapat menimbulkan bencana bagi manusia itu sendiri. Sebagaimana yang



berikut:

Masih ada intervensi dari beberapa pihak, jadi diperlukan kerjasama yang baik dengan berbagai pihak terkait tanpa adanya kepentingan antar individu

saja tanpa mementingkan kepentingan dan hak masyarakat banyak, perlunya

kesadaran dari beberapa pihak untuk memberikan manfaat bagi masyarakat

umum tanpa adanya kepentingan individu maka perlu kajian ulang yang

bisa memngatasi pasca tambang batubara dengan sebaik-baiknya

menjunjung asas kemanusiaan dan menjanga sumberdaya alam untuk

kepentingan masyarakat umum. 83

Hasil wawancara penulis dapat diketahui bahwa masih adanya intervensi

dari beberapa pihak dalam mengatasi bekas tambang batubara menjadi salah satu

kendala yang dihadapi dalam memberdayakan bekas tambang agar menjadi

82

Wawancara bersama Ibu Nuryatim kaur pembangunan pemerintah Desa Rantau Api

Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, pada 3 Desember 2020 83



70

sumberdaya alam yang lebih bermanfaat dan tidak menjadi lubang yang dapat

memberikan bencana bagi masyarakat yang ada disekitar area tambang. Ibu

Nuryatim kaur pembangunan pemerintah Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir

Kabupaten Tebo Provinsi Jambi

Mereka itu tidak ada yang serius, Cuma main-main saja, kami sebagai

masyarakat menjadi imbasnya kalau tidak ada tindak lanjut dari bekas

tambang ini, mereka mungkin enak tidak kena secara langsung dan bahkan

mungkin dapat tips dari itu, tapi kamu sebagai masyarakat biasa ini yang

nantinya menjadi semakin sulit dan kena maslahnya belum lagi jalan rusak

akses keluiar masuk menjadi rusak dan terhambat kemudian nantinya

lubang bekas tambang menjadi bencana bagi lahan kami yang nantinnya

sedikit demi sedikit longsor akibat lubang bekas tambang yang terbangkalai

dan dibiarkan ternganga. 84

Hasil wawancara penulis dapat diketahui bahwa kurangnya keseriusan

pemerintah dalam menangani maslah pasca tambang batu bara adalah bentuk

keluhan yang diajukan oleh masyarakat yang menganggap pemerintah yang acuh

tak acuh dalam menangani masalah yang sedang masyarakat hadapi terkait bekas

tambang yang merugikan masyarakat tanpa ada tindak lanjut pemerintah dalam

mengatasi maslah tersebut. Ibu Nurhikmah selaku Inventarisasi Dan Dokumen

Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo

Kalau ada ketegsaan dari Bupati tentu akna menjadi lebih baik, jadi Bupati

harus peduli dan bersikap bijak dalm mengatasi masalah bekas tambang ini

demi masyarakt umun, hal ini harus ditangani dengan serius kalau tidak

maka masyarakatlah yang dirugikan, harapan kami tentunya bisa

diselesaikan dengan baik dan cepat agar semua bisa berjalan dengan normal

dan masyarakat tidak terdampak oleh bekas tambang batubara ini. 85

Hasil wawancara penulis dapat diketahui bahwa ketegasan dari Bupati

adalah salah satu upaya dalam melestarikan dan membenahi sumberdaya alam

84


Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, pada 3 Desember 2020 85



71

yang rusak akibat penambangan batubara, dengan jalan yang yang bersih dan

kerjasama dengan pihak PT penambangan batubara agar tercipta bekas tambang

yang dapat memberikan manfaat dan tidak merugikan masyarakat disekitar area

penambangan.

2. Kerjasama antar Instansi (pemerintah daerah, pemerintah desa dan

masyarakat)



berikut:

Kerjasama harus dijalankan agar semuanya kompak dan tidak ada lagi yang

tidak satu suara untuk mencari solusi pasca tambang batubara ini, semua

harus satu demi kepentingan masyarakat banyak, jangan ada yang

mengambil kesempatan dalam kesempitan dalam mengatasi permaslahan

pasca tambang yang ada, semua harus memikirkan tentang kesejahteraan

bersama dan mencapai kesepakatan yang tidak merugikan pihak manapun. 86

Hasil wawancara penulis dapat diketahui bahwa kesejahteraan masyarakat

dengan adanya pemeberdayaan pasca tambang batu bara adalah bentuk upaya

kerjasama antar pemerintah agar tercapai kesepakatan yang bagus untuk bisa

memberikan manfaat agar tidak ada yang dirugikan dan memperbaiki sumberdaya

alam yang telah diambil hasil alamnya akibat dari penambangan batubar.




Diperlukan rapat lagi baik dari pemerintah daerah, pihak PT dan juga

masyarakat harus menciptakan kerjasama antar instansi, kalau tidak begitu

86



72

susah untuk bisa mengatasi maslah bekas tambang yang ada semua harus

dibicarakan dan direncanakan dengan matang tidak dapat diputuskan

dengan satu atau beberapa orang terkait semua harus bersatu mencari jalan

keluar yang ada agar semua masalah dapat terselesaikan dengan baik dan

dapat mensejahterakan masyarakat. 87

Hasil wawancara penulis dapat diketahui bahwa koordinasi antara

pemerintah daera, pihak PT NAR Batubara dan masyarakat adalah salah satu

upaya yang harus dilakukan untung mengatasi masalah bekastambang guna

merencanakan hal apa yang tepat untuk mengatasi masalah lobang tambang agar

dapat menjadi sumberdaya alam yang berguna. Ibu Nuryatim kaur pembangunan

pemerintah Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi

Jambi

Masyarakat harus aktif mengadukan keluahan dan kita akan dukung untuk mencarikan solusi dari paska tambang ini, wkesadaran masyarakat dan

kepedulian akan lingkumgan sekitar sangat dibutuhkan disini, karena

dengan adanya masukan dari masyarkat maka akan menjadikan kerja

pemerintahan menjadi lebih baik dalm menyelesaikan maslah pasca

tambang. 88

Hasil wawancara penulis dapat diketahui bahwa masyarakat terdampak area

bekas tambang harus berperan aktif dalam memberikan masukan yang baik

kepada pemerintahan agar mencapai tujuan yang diinginkan terkait mau dijadikan

apa bekas tambang batubara agar berdaya guna bagi masyarakat luas. Ibu

Nurhikmah selaku Inventarisasi Dan Dokumen Lingkungan Dinas Lingkungan

Hidup Kabupaten Tebo, sebagai berikut:

Kita melakukan pertemuan dengan Bupati, dan telah memanggil pihak PT

untuk mencarikan solusi dari bekas tambang mereka harus saling mengerti

dan dapat mencari jalan keluar terbauk agar maslah bekas tanbang batubara

87


Lingkungan Dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo, pada 4 Januari 2021 88


Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, pada 3 Desember 2020

73

ini dapat terselesaikan dengan baik, masyarakatpun tidak harus menunggu

lama dan tidak merugikan bagi masyarakat dengan adanya jalan yang cepat

dan juga baik dalam memberdayakan sumberdaya alam yang telah dihambil

hasilnya. 89

Hasil wawancara penulis dapat diketahui bahwa musyawarah anatar Bupati

dan pihak PT batubar sangat diperlukan dalam mengatatasi masalha bekas

tambang batubara, makin cepat keputusan dan penangan yang pemerintah dan

pihak PT NAR Batubara lakukan makin cepat pula masyrakat mersakan hasilnya

tanpa harus merasakan kerugian akibat bekas tambang yang dibiarkan terlalu lama

dan tanpa penangana apapun.

3. Pencabutan Izin Operasional




Dengan melakukan pencabutan izin tentu itu akan mendukung penegakan

sanksi apabila perusahaan melanggar aturan maka pemerintah terkait akan

mencabut izin usaha terhadap pihak PT NAR Batubara karena diperlukan

kedisplinan dari pihak PT NAR Batubara dalam mengatasi maslah bekas

tambang batubara agar tidak merugikan masyarakat dengan adanya

penambangan didaerah mereka. 90

Hasil wawancara penulis dapat diketahui bahwa pencabutan izin kerja perlu

dilakuan untuk memberikan efek jera terhadap pihak PT NAR Batubara agar

dapat mengatasi bekas tambang batubara yang telah mereka buat dengan begitu

setiap yang dilakukan oleh pihak PT nantinya dapat lebih berhati-hati dalam

menangani bekas tambang dan tidak meninggalkan bekas tambang batubara

begitu saja. Sebagaimana yang disampaikan Ibu Nurhikmah selaku Inventarisasi

89





74

Dan Dokumen Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo, sebagai

berikut:

Sanksi yang diberikan itu adalah pencabutan izin yang diberikan terkait

perusahaan yang melakukan pelanggaran, dimana tidak menuruti aturan

yang ada bentuk ketegasan yang diberikan adalah hal yang dapat mengatasi

maslah dalam menangani permaslahan bekas tambang yang ada, dengan

begitu sebelum melakukan penambangan harus ada kesepakatan terlebih

dahulu terhadap bekas penamabangan nantinya. 91

Hasil wawancara penulis dapat diketahui bahwa kesepakatan antar

pemerintah dan pihak PT harus dilakukan sebelum penambangan dimulai jika

pihak PT melanggar perjanjian yang telah disepakati maka pihak pemerintahaman

berhak mencabut izin usaha yang dilakuan oleh PT batubar karena dengan

melanggar perjanjian sama sa dengan tidak memperdulikan keberlangsungan dan

kesejahteraan masyarakat yang berada disekitar area tambang. Sebagaimana yang



berikut:

Dengan adanya ketegasan dari Bupati untuk memberikan sanksi kepada

pelanggar perizinan adalah dengan mencabut azin operasional dengan

begitu pihak perusahan tidak bisa menjalankan usaha penambangan

batubara lagi agar dapat lebih bijak lagi dalam menangani masalah yang ada

jadi tidak bersikap acauh lagi. 92

Hasil wawancara penulis dapat diketahui bahwa izin oprasional terhadap

PT NAR Batubara harus dipertaruhkan jika mangjrang dari perjanjian yang telah

ditentukan oleh pemerintah terkait sebelumnya karena dengan tidak berjalan lagi

usaha yang dilakukan oleh PT batu bara maka tidak adalagi bekas tambang yang

91





75

akan dibuat olehnya. Ibu Nuryatim kaur pembangunan pemerintah Desa Rantau

Api Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi

Untuk mencapai kerja yang baik dan juga masyarakat tidak terdampak dan

tidak dirugikan adalah dengan mencabut izin perusahaan abtubara yang

tidak mentaati aturan yang telah dibuat, jangan nantinya setelah membuat

lubang yang lebih dalam lagi kemudian ditinggalkan begitu saja maka perlu

dilakukan penegasan terhadap PT NAR Batubara harus yang melanggar

perjanjian. 93

Hasil wawancara penulis dapat diketahui bahwa bagi pihak PT yang

nmerlanggar perjanjian yang telah disepakati sebelum melakukan penambangan

batubara akan dilakukan pencabutan izin usaha semua masyarakat dapat bernafas

lega dan tidak lagiu menambah lobang bekas tambang yang dapat merugikan

masyarakat nantinya.

Berdasarkan penjelasan di atas dpat disimpulkan bahwa faktor pendukung

pemerintah kabupaten terhadap reklamasi pasca tambang berdasarkan Peraturan

Daerah Kabupaten Tebo Nomor 10 Tahun 2009 di Desa Rantau Api, diantarnaya

adanya keseriusan pemerintah daerah, kerjasama antar instansi pemerintah daerah,

pemerintah desa dan masyarakat dan pencabutan izin operasional.

93


Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, pada 3 Desember 2020

76

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Peran Pemerintah

Kabupaten Tebo terhadap Reklamasi Pasca Tambang Batu Bara di Desa Rantau

Api Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 10 Tahun 2009 dapat

ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran pemerintah kabupaten terhadap reklamasi pasca tambang berdasarkan

Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 10 Tahun 2009 di Desa Rantau

Api, diantaranya melakukan pengawasan teknis, memeriksa laporan

kegiatan tambang, penelitian dan pengembangan dan megnevaluasi

pelaksanaan reklamasi dan penutupan tambang.

2. Kendala pemerintah kabupaten terhadap reklamasi pasca tambang


Desa Rantau Api diantarnaya kurangnya partisipasi masyarakat, lemahnya

pengawasan pemerintah daerah dan adanya intervensi Bupati.

3. Faktor pendukung pemerintah kabupaten terhadap reklamasi pasca tambang


Desa Rantau Api, diantarnaya adanya keseriusan pemerintah daerah,

kerjasama antar instansi pemerintah daerah, pemerintah desa dan

masyarakat dan pencabutan izin operasional;

77

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka saran yang dapat disajikan oleh peneliti

adalah sebagai berikut:

1. Diperlukan perhatian yang lebih serius lagi atau peningkatan kinerja oleh

Pemerintah Daerah setempat, serta

2. Hendaknya perlunya koordinasi yang jelas serta sosialisasi informasi yang

merata bagi pemangku kebijakan.

3. Hendaknya pemerintah daerah melibatkan semua unsur dalam menjaga

lingkungan pasca tambang batubara

78

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Al-qur’an, Al-qur’an dan terjemahnya, Bandung: Kementrian Agama RI., 2011.

Ahmad Hidayat, Transparansi Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia,

Jakarta: Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas 17 Agustus 1945.

Borni Kurniawan, desa Mandiri, desa Membangun, Jakarta: Kementerian desa,

pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia,

2015.

Basseng, Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar Profesi Pegawai Negeri Sipil, Jakarta:

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 2015.

Badan Ramdan dkk, ABCD Perencanaan desa Bacaan Khusus Untuk Kaum

Perempuan dan Masyarakat Miskin, Jakarta: Inisiatif, 2014.

Dedy Mulyadi, Studi Kebijakan Publik, dan Pelayanan Publik, Bandung:

ALFABETA, 2018.

Edy Suhardono, Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya), (Jakarta: PT

Gramedia Pustaka Utama, 1994.

Martinis Yamin, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial Kualitatif dan

Kuantitatif, Jakarta: Komplek Kejaksaan Agung, Cipayung, 2009.

Muhammad Yasin, Anotasi Undang-Undang No. 6 tahun 2014 Tentang desa,

Jakarta: Pusat Telaah dan Informasi Regional PATTIRO, 2015.

Mukhlis Hamdi, Kebijakan Publik, Bogor: Ghalia Indonesia, 2015.

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, Bandung:

Alfabeta, 2009.

Sharan B. Merriam, Rualitative Research and Case Study Applications in

Education, New York City, 1998.

Silahuddin, Kewenangan Desa Dan Regulasi Desa, Jakarta: Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia,

2015.

79

Sarlito Wirawan Sarwono, Teori- Teori Psikologi Sosial, Jakarta: Rajawali Pers,

2015.

Sukasmanto dan Dina Mariana, Modul Panduan Menyususn Kewenangan dan

Perencanaan Desa, Yogyakart: IRE Yogyakarta – CCES, 2015.

Sutoro Eko, Desa Membangun Indonesia, Yogykarta: Forum Pengembangan

Pembaharuan desa FPPD, 2014.

Sayuti Una (ed), Pedoman Penulisan Skripsi, Jambi: Fakultas Syari’ah IAIN STS

Jambi, 2012.

Umar, Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, Jakarta: PT Raja

Grafindo Persada, 2011.

Wahyudin Kessa, Perencanaan Pembangunan Desa, Jakarta: Menteri Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI, 2015.

Widjaja, Pemerintahan Desa/Marga. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

B. Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2010 tentang Pertambangan Mineral dan Batu

Bara


Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan

Mineral dan Batu Bara

Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengartikan

Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

C. Lain-lain

Dipo Lukmanul Akbar, “Peran pemerintahan desa Dalam Penyusunan Apbdes

Perspektif Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang desa (Studi Di

desa Kedungkelor kecamatan Warureja kabupaten Tegal”, skripsi:

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri

Semarang, 2014, hlm. 12

80

Herman, “Kebijakan Pemerintah Kota Bitung Dalam Meningkatkan Sarana Dan

Prasarana Puskesmas Kecamatan Lembeh Utara”, Skripsi: Program Studi

Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat, 2011.

Ilvi Restia, “Peran Pemerintah Dalam Menertibkan Aktivitas Pertambangan Batu

Yang Dilakukan Warga Di atas Tanah Pribadi di Kabupaten Bantul”,

Jurnal Program Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Yogyakarta, 2018.

Iles Sinta Lestari, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembangunan

Infrastruktur (Jalan Dan Jembatan ) Di Kecamatan Kampar Kiri Hulu

Kabupaten Kampar Tahun 2011-2013”, Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau.

Ihsanuddin, “Kualitas Pelayanan Publik Pada Badan Perizinan Penanaman Modal

dan Promosi Daerah (BP2MPD) Kabupaten Indragiri Hilir”, Jurnal

Universitas Negeri Padang, 2011.

Kalistaputri Rizki Wardani , “Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun

2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang Pada Pertambangan Pasir

Besi di Kabupaten Cilacap (Studi Kasus Pada Pt Bhineka Bumi dan PT

Mitra Handal Abadi), Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Surakarta Tuhana, Najib Imanullah, 2015.

Lilik Suntari, “Dinamika Pengelolaan Sumber Daya Air di Desa Pudak Kulon

Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo”, Juenal Fakultas Ilmu sosial dan

Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2015.

Lutfiah Hanim, “Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Aparat Pemerintah

Kelurahan Dalam Pelayanan Publik Di Era Otonomi Daerah (Studi Di

Kelurahan Gadang Kota Malang)”, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol.

2, No. 2, 2014.

Mu’amar Ridwan , “Kerjasama Antara Pemerintah Desa dan PT. MAKIN dalam

mensejahterakan masyarakat studi di Desa Teluk Rendah Ulu Kecamatan

Tebo Ilir”, Skripsi: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan

Thaha Saifuddin Jambi, 2019.

Marwin, “Peran BPD (BPD ) Dalam Pembangunan Didesa Wawondula kabupaten

Luwu Timur”, skripsi: Program Studi Ilmu pemerintahan Fakultas Ilmu

Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar, 2015.

Regina Veranty Damopolii, “Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam

Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Studi di Kecamatan Kotamobagu

Selatan Kota Kotamobagu)”, Skripsi: jurusan ilmu pemerintahan FISIP

UNSRAT Manado, 2011.

81

Regina Veranty Damopolii, “Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam

Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Studi di Kecamatan Kotamobagu

Selatan Kota Kotamobagu)”, jurusan ilmu pemerintahan FISIP UNSRAT

Manado, 2011.

Sandy Handayani, “Faktor Penghambat Pelaksanaan Otonomi Desa (Studi Kasus

di Kepenghuluan Pelita Kecamatan Bagan Sinembah Tahun 2012)”, Jom

FISIP Volume 3 No.1 Februari, 2015.

Syamsi, “Pengaruh Kualitas Pelayanan Jasa Tehadap Kepuasan Konsumen Pada

Siswa Bimbingan Dan Konsultasi Belajar Al Qolam Bandarlampung”,

Jurnal Ekonomi dan Pendidikan, Volume 5 Nomor 1, April, 2008.

Siska Dewi Agustin, “Peran BPD (BPD ) Dalam Proses Sinergisitas Dengan

Kepala desa Untuk Membangun pemerintahan Yang Demokratis Di desa

Matekan kecamatan Besuk kabupaten Probolinggo”, jurnal Universitas

Negeri malang, 2011.

Yuni Ilmi Kurniati, “Analisis Kinerja Pelayanan Publik Aparatur Pemerintah Pada

Kantor Camat Labuhan Badas kecamatan Labuhan Badas kabupaten

Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat”, program Pascasarjana

Universitas Terbuka Jakarta, 2012.

82

INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA

Dalam melaksanakan wawancara peneliti menggunakan pertanyaan-

pertanyaan yang telah disusun secara terarah dan sistematis sebagai upaya

memperoleh informasi dan data yang obyektif. Adapun Pertanyaan-pertanyaan

yang peneliti ajukan dalam wawancara sebagai berikut :

1. Bagaimana sejarah berdirinya Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir

Kabupaten Tebo Provinsi Jambi??

2. Bagaimana perkembangan yang dicapai Desa Rantau Api Kecamatan

Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi??

3. Bagaimana keadaan struktur organisasi Desa Rantau Api Kecamatan

Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi??

a. Latar belakang pendidikan

b. Alamat

c. Usaha yang dilakukan untuk peningkatan profesionalisme

4. Bagaimana keadaan masyarakat Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir

Kabupaten Tebo Provinsi Jambi??

a. Jumlah

b. Keadaan

5. Bagaimana perbedaan sebelum dan sesudah reklamasi pasca tambang


Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan

Batu Bara di Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo

Provinsi Jambi?

6. Bagaimana efektivitas sanksi reklamasi pasca tambang berdasarkan


Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu

Bara di Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo

Provinsi Jambi?

7. Apa saja langkah-langkah penyelesaian reklamasi pasca tambang


83

Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan

Batu Bara di Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo

Provinsi Jambi?

8. Bagaimana peran pemerintah kabupaten terhadap reklamasi pasca


Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan

Mineral dan Batu Bara di Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir

Kabupaten Tebo Provinsi Jambi?

9. Apa saja faktor kendala pemerintah kabupaten terhadap reklamasi pasca




Kabupaten Tebo Provinsi Jambi

10. Apa saja alternatif kebijakan pemerintah kabupaten terhadap reklamasi

pasca tambang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 10




11. Apa dampak dari dilaksanakan kebijakan pemerintah kabupaten terhadap



Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Desa Rantau Api Kecamatan

Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi?

12. Bagaimana evaluasi pelaksanaan pemerintah kabupaten terhadap





13. Bagimana dampak dari evaluasi pemerintah kabupaten terhadap



84



14. Bagaimana harapan kedepan pemerintah kabupaten terhadap reklamasi

pasca tambang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 10




85

DOKUMENTASI

Wawancara bersama Ibu Nurhikmah Inventarisasi Dan Dokumen Lingkungan

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo

Wawancara bersama Ibu Ria Angraini selaku Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Tebo

86

Memantau Aktivitas dan Keluhan Masyarakat Terkait Pencemaran Lingkungan

bersama Ibu Ria Angraini selaku Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Tebo

Memantau Aktivitas dan Keluhan Masyarakat Terkait Pencemaran Lingkungan

bersama Ibu Ria Angraini selaku Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Tebo

87

Sesi poto bersama Bapak Arif Pemerintah Desa Rantau Api Kecamatan Tengah

Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi setelah melakuan wawancara

Wawancara bersama Bapak Arif Pemerintah Desa Rantau Api Kecamatan Tengah

Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi

88

Kondisi pantauan penulis terkait lubang pasca tambang PT NAR Batubara yang

ada Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi

Kondisi Jalan Masyarakat yang Akan ke Kebun Desa Rantau Api Kecamatan

Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi

89

Kondisi dari ketinggian pantauan penulis terkait lubang pasca tambang PT NAR


Provinsi Jambi

Kondisi dari sudut pantauan penulis terkait lubang pasca tambang PT NAR


Provinsi Jambi

90

DAFTAR INFORMAN

No Nama Jabatan

1 Ibu Ria Angraini Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Tebo

2 Bapak Zarhan Seksi Pemantauan, Pencemaran, Kerusakan

Lingkungan Dan Limbah B3 Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo

3 Bapak Ridwan selaku seksi pelayanan Kebersihan Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo

4 Ibu Nurhikmah Inventarisasi Dan Dokumen Lingkungan

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo

5 Bapak Arif Pemerintah Desa Rantau Api Kecamatan


6 Ibu Nuryatim Kaur umum pemerintah Desa Rantau Api

Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo

Provinsi Jambi

7 Bapak Saifudin masyarakat Desa Rantau Api Kecamatan


8 Ibu Mala masyarakat Desa Rantau Api Kecamatan


91

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Informasi Diri

Nama : Jaddul Haq

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Tempat & Tgl. Lahir : Rantau Api 24 April 196

NIM : SIP 162336

Alamat : Simpang Rimbo

No. Telp/HP : 082375660496

Email : [email protected]

Nama Ayah : Zaini

Nama Ibu : Nurani

B. Riwayat Pendidikan

a. SDN 101/VIII Rantau Api : Tahun 2010

b. MTS Baabusalam SP. Niam Mngupeh : Tahun 2013

c. SMA N 13 Kabupaten Tebo : Tahun 2015

mailto:%[email protected]

PERAN PEMERINTAH KABUPATEN TEBO TERHADAP REKLAMASI …

Documents