IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR …repository.uinjambi.ac.id/2200/1/SIP152069_RUSLAH_IP... · 2020. 4. 20. · IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR

114 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA

BELURAN PANJANG KECAMATAN TABIR

KABUPATEN MERANGIN PROVINSI JAMBI

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-Syarat

Guna Untuk Memperoleh Sarjana Strata Satu (S.1)

Dalam Ilmu Pemerintahan

Oleh:

RUSLAH

SIP.152069

Pembimbing :

Dra. Ramlah, M.Pd.I,M.Sy

Dr. Maryani, S.Ag, M.HI

KONSENTRASI MANAJEMEN PEMERINTAHAN DAERAH

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS SYARI’AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

2019

iii

iii

v

v

MOTTO

تُىبُىا إِلَيْهِ ۚ هُىَ أَوْشَأَكُمْ مِهَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ

إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ

Artinya : Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu

pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah

kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi

memperkenankan (doa hamba-Nya). QS. Hud: 61)

vi

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa Beluran Panjang

Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin Provinsi Jambi bertujuan untuk

mengetahui bagaimana implementasi kebijakan peraturan menteri dalam negeri

nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa di kantor desa

Beluran Panjang Kecamatan Tabir. Penelitian ini menggunakan metode penelitian

kualitatif yaitu penelitian secara langsung dengan mengumpulkan data

menggunakan sistem wawancara dengan Aparatur Pemerintahan Desa yang ada di

Desa Beluran Panjang Kecamatan Tabir.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tentang pedoman

pembangunan desa ini sudah di laksanakan dengan baik sesuai dengan standar

operasional prosedur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, meskipun belum ada

sosialisasi atau bimbingan teknis dari pihak pemerintah pusat dan pemerintah

daerah. Dalam pelaksanaannya, implementasi tersebut sudah disosialisasikan

kepada aparatur pemerintahan desa akan tetapi belum disampaikan secara langsug

kepada masyarakat.

Hasil penelitian menunjukan: 1) terdapat dua kendala yang ditemui dalam

Pembangunan Desa Beluran Panjang; diantaranya kurangnya sumber daya

manusia aparatur pemerintah desa dan kurangnya kepedulian dan parsitipasi

masyatakat; (2) terdapat dua upaya yang dilakukan oleh pemerintah Desa Beluran

Panjang dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa diantaranya; melibatkan masyarakat

dalam Pembangunan Desa dan meningkatkan disiplin kerja aparatur pemerintah

Desa Beluran Panjang.

Kata Kunci: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tahun

2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

vii

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji Allah semesta alam, salawat dan salam atas junjungan

alam Rasulullah Saw.

Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tuaku,yaitu bapak Kasim dan

Ibu Rubima tercinta, motivator terbesar dalam hidupku yang tak pernah jemu

mendo‘akan dan menyayangiku, atas semua pengorbanan dan kesabaran

mengantarku sampai kini. Tak pernah cukupku membalas cinta bapak dan mak

padaku.

Kepada Abang dan kakakku, Abangku Syamsir, Kakakku Rogayah, Rudiah,

Hermi dan adik tercinta dan tersayang Subihi dan Asra Kurniawan saya ucapkan

terima kasih telah mendoakan dan memberi semangat yang luar biasa.

viii

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan

karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan

skripsi ini yang berjudul: Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa Beluran

Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin Provinsi Jambi.

Kemudian tidak luput pula sholawat Beriring salam kepada Nabi Besar

Muhammad SAW, yang telah memberi kita petunjuk dari alam kebodohan

menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat sekarang

ini, terang bukan karna lampu yang menyinari dan bukan pula karna bulan dan

matahari akan tetapi terangnya karna ilmu pengetahuan serta iman dan Islam.

Skripsi ini disusun sebagai sumbangan pemikiran terhadap perkembangan

Ilmu pemerintahan dan memenuhi sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar

Sarjana Strata Satu (S.I) pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Syari‘ah

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Dalam penyelesaian

penyusunan skripsi ini, penulis telah berusaha dengan semaksimal mungkin untuk

kesempurnaan skripsi ini, namun karena keterbatasan ilmu pengetahuan dan

pengalaman penulis, sehingga masih terdapat kejanggalan dan kekurangan dalam

penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang

sedalam-dalamnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. H. Hadri Hasan, MA. Rektor UIN STS Jambi

2. Bapak Dr. A.A. Miftah, M.Ag Dekan Fakultas Syari‘ah UIN Sulthan

Thaha Saifuddin Jambi.

3. Bapak H.Hermanto Harun, Lc.,M.HI.,Ph.D Wakil Dekan 1 Fakultas

Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

4. Ibu Dr. Rahmi Hidayati, S.Ag.,M.HI, Wakil Dekan ll Fakultas Syariah

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

5. Ibu Dr. Yuliatin, S.Ag.,M.HI Wakil Dekan lll dan Kerjasama Fakultas

Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

xi

6. Ibu Mustiah, RH, S.Ag., M.Sy Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

7. Ibu Tri Endah Karya, S.IP.,M Sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Syari‘ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

8. Ibu Dra. Ramlah, M.Pd.I, Pembimbing l

9. Ibu Dr. Maryani, S.Ag, M.HI pembimbing II

10. Bapak / Ibu Dosen, Karyawan dan Karyawati Fakultas Syari‘ah UIN

Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Sepenuhnya hanya dapat memanjatkan do‘a yang sebanyak-banyaknya

kepada kehadirat Allah SWT, semoga jasa-jasa itu menjadi ‗amal Jariyah bagi

mereka semuanya dan mendapakan ridho Allah SWT.

Demikian semoga Allah SWT senantiasa memberi hidayah-Nya kepada

kita semua. Amiin Yarobbal ‗alamiiin.

x

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ...................................................................................... i

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .................................................. ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING.................................................................... iii

PENGESAHAN PANITIA UJIAN .................................................................. iv

MOTTO ............................................................................................................. v

ABSTRAK ......................................................................................................... vi

PERSEMBAHAN .............................................................................................. vii

KATA PENGANTAR ....................................................................................... viii

DAFTAR ISI ...................................................................................................... x

DAFTAR SINGKATAN .................................................................................. xii

DAFTAR TABEL.............................................................................................. xiii

DAFTAR GAMBAR ........................................................................................

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ................................................................ 1

B. Rumusan Masalah .......................................................................... 7

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ...................................................... 8

D. Batasan Masalah ............................................................................ 9

E. Kerangka Teori .............................................................................. 10

F. Tinjauan Pustaka ............................................................................ 22

BAB II METODE PENELITIAN DAN SISTEMATIKA PENULISAN

A. Metode Penelitian .......................................................................... 27

B. Jenis Sumber Data ......................................................................... 27

C. Instrumen Pengumpulan Data ........................................................ 29

D. Teknik Analisis Data ..................................................................... 31

E. Sistematika Penulisan .................................................................... 32

xi

F. Jadwal Penelitian ........................................................................... 33

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Profil Umum Desa Beluran panjang .............................................. 35

B. Sejarah Umum Desa Beluran Panjang ........................................... 41

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Impementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114

Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa Beluran

Panjang Kabupaten Merangin Provinsi Jambi ............................... 55

B. Kendala Dalam Implementasi Penerapan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman

Pembangunan Desa Beluran Panjang Kabupaten Merangin

Provinsi Jambi................................................................................ 86

C. Upaya untuk mengatasi hambatan dalam implementasi

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014

tentang Tentang Pedoman Pembangunan Desa Beluran Panjang

Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin Provinsi Jambi ................ 90

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .................................................................................... 91

B. Saran ............................................................................................. 92

DAFTAR PUSTAKA ...............................................................................................

LAMPIRAN-LAMPIRAN ......................................................................................

CURRICULUM VITAE

xii

DAFTAR SINGKATAN

APBDes : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

BPD : Badan permusyawaratan Desa

Kadus : Kepala Dusun

Kaur : Kepala Urusan

KK : Kepala Keluarga

Musrenbangdes : Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

PKD : Pengkajian Keadaan Desa

PMD : Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

RKPDes : Rencana Kerja Pembangun Desa

RPJMDes : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

SDM : Sumber Daya Manusia

SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah

TPK : Tim Pengelola Kegiatan

xiii

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jadwal penelitian .................................................................................. 33

Tabel 2. Batas Wilayah Desa Pada Kecamatan Tabir ........................................ 37

Tabel 3. Jarak Antara Desa Ke Ibukota Kecamatan .......................................... 38

Tabel 4. Banyaknya Penduduk, Jenis Kelamin dan Sex Rasio Penduduk

Kecamatan Tabir Tahun 2011 – 2016 ................................................. 39

Tabel 5. Jumlah Penduduk menurut desa di Kecamatan Tabir Tahun 2016 ....... 39

Tabel 6. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Dirinci Per Desa di

Kecamatan Tabir Tahun 2016 ............................................................... 40

Tabel 7. Jumlah Penduduk Menurut jenis Kelamin ............................................ 44

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam tata pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, istilah desa

tidak asing lagi bagi kita semua. Desa merupakan sebagai suatu gejala yang

bersifat universal terdapat dimanapun didunia ini, sebagai suatu komunitas kecil

yang terikat pada lokasi tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap)

maupun bagi pemenuhan kebutuhannya dan terutama yang tergantung pada sektor

pertanian.1

Menurut Siagian, pembangunan merupakan suatu rangkaian usaha

mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang di

tempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan

bangsa (nation -building) .2

Pemerintahan Desa adalah satuan pemerintahan terendah. Desa adalah Desa

dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa,

adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang

untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat

setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak usul, dan atau hak tradisional yang

1 V. Wiratna Sujarweni, Akuntansi Desa, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2013), hlm.1 2 Sondang P. Siagian, Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, Dan Strateginya,

(Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hml. 4.

2

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia.3

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik

Indonesia Tahun 1945 di nyatakan bahwa tujuan pembangunan nasional bangsa

indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia,

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut

melaksanakan ketertiban dunia.4 Hal itu sejalan dengan tujuan pembangunan desa

untuk meningkatkan kesejahteraaan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia

serta penggulangan kemiskinan melalui pemeIsa an kebutuhan dasar,

pembangunan sarana prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta

pemamfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara keberlanjutan.5

Di dalam al Quran terdapat banyak ayat yang memotivasi manusia untuk

sama-sama membangun kehidupan di permukaan bumi ini sesuai kapabilitasnya

tanpa memandang golongan tertentu sebagaimana digambarkan dalam Ayat QS.

Hud: 61:

وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُىبُىا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ هُىَ أَوْشَأَكُمْ مِهَ الْأَرْضِ

Artinya : Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu

pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian

bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-

Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya).”6

3 Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

5 Pasal 78 Ayat (10) Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

6 Departemen Agama RI, 2000, Alquran Terjemahan, CV. Thoha Putra

3

Ayat tersebut dengan jelas mengabarkan fungsi dan peran manusia

dihadirkan di muka bumi adalah untuk memakmurkannya. Tugas dan

tanggungjawab ini menjadi kewajiban bersama umat manusia dengan tanpa

memandang jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan. Kesemuanya

memikul amanat dalam kapasitasnya sebagai khalifah/pemakmur di pentas dunia.

Pembangunan desa memegang peranan yang penting karena merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dan pada hakikatnya bersinergi terhadap

pembangunan daerah dan nasional. Hal tersebut dilihat melalui banyaknya

program pembangunan yang di rancang pemerintah untuk pembangunan desa.

Pembangunan desa di harapkan dapat menekankan angka urbanisasi dari

desa ke kota. Fokus pembangunan desa ini juga di harapkan dapat meminimalisasi

kemerosotan aktivitas ekonomi di desa, di antaranya karena minimnya sumber

daya manusia pedesaan yang bersedia bekerja di sektor-sektor ekonomi pedesaan.7

Pemerintah desa merupakan salah satu jenjang birokrasi yang bersentuhan

langsung dengan kepentingan masyarakat, tentunya berkewajiban untuk

mengemplementasikan program-program pembangunan. Sukses dan tidaknya

program itu tergantung pada kinerja aparat pemerintahan Desa dalam hal ini

kepala desa sebagai pengambil kebijakan tertinggi. Kepala Desa dalam

kapasitasnya terebut di harapkan dapat melaksanakan berbagai kebijakan baik

yang berasal dari pimpinan dan kepemimpinannya (kebijakan struktural) ataupun

7 Mudrajad Kuncuoro, Otonomi Daerah Menuju Era Baru Pembangunan Daerah Edisi 3,

(Yogyakarta: Erlangga, 2014).,hlm. 423

4

kebijakan-kebijakan yang sifatnya teknis di tingkat desa. Keberhasilan kepala desa

dalam mengimplementasikan segala kebijakan yang ada merupakan salah satu

indikator bahwa peran-peran birokrasi di desa telah berjalan, tentunya pelayanan

kepada masyarakat akan semakin baik. Idealnya seorang pemimpin harus memiliki

pengetahuan umum yang luas, semakin tinggi kedudukannya dalam hierarchie

Kepemimpinan organisasi, maka semakin banyak pula tuntutan untuk berfikir dan

bertindak secara generalis8

Kepala Desa Beluran Panjang sebagai pemimpin penyelenggaraan

Pemerintahan Desa Beluran Panjang Kecamatan Tabir Ilir Kabupaten Merangin,

mempunyai tugas dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pembangunan

yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan menteri dalam negeri nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman

pembangunan desa.

Secara Yuridis, pembangunan desa dilakukan dengan:9

1. Pembangunan Desa di laksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah

Desa

2. Pembangunan desa di maksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa

dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong

3. Pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana di maksud pada ayat (1) di

lakukan dengan memamfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa

8 Hasan Alwi, dkk. Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka,

2005), hlm. 253. 9 Lihat pasal 81 Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa

5

4. Pembangunan lokal berskala desa di laksanakan sendiri oleh desa;

5. Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke desa di informasikan kepada

pemerintah desa;

Ayat (1) Pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja

pembangunan desa‖

Dalam ayat ini berarti bahwa semua pembangunan harus di laksanakan

berdasarkan rencana kerja pembangun desa (RKP Desa)10

. sehingga pemerintah

Desa Beluran Panjang tidak boleh melaksanakan pembangunan di luar RKP Desa

beluran panjang yang sudah di sahkan oleh pemerintah desa dan Badan

Permusyawaratan Desa (BPD).

Permasalahan yang Peneliti temui di Desa Beluran Panjang perencanaan

pembangunan yang terdapat di dalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka

Menengah) Desa, RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Desa hanya terfokus kepada

penyelenggaraan pemerintahan (belanja pegawai), hal ini terlihat dari besarnya

belanja pegawai untuk perjalanan dinas. Sedangkan pembangunan non fisik yakni

pembinaan dan pemberdayaan untuk masyarakat masih minim. Hal ini terlihat dari

terbatasnya anggaran untuk pelatihan bagi masyarakat dalam meningkatkan

perekonomian, sebagaimana termaktub dalam Pasal 6 Permendagri Nomor 114

Tahun 2014 dimana Bidang pelaksanaan pembangunan Desa antara lain

10

Rencana kerja pemerintah desa (RKP Des), merupakan penjabaran dari pembangunan

jangka menengah desa unyuk jangka 1 (tahun). luhat pasal 79 ayat 9 (2) huruf b. ibid.

6

Pemberdayaan Masyarakat antara lain: a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian,

perikanan dan perdagangan; b. pelatihan teknologi tepat guna;

Selain itu permasalahan yang ditemukan dalam Pelaksanaan pembangunan

desa di Desa Beluran Panjang hanya terfokus kepada pembangunan fisik yang

belum terlaksana dengan baik, seperti pembangunan jalan rabat beton yang sudah

mulai rusak padahal baru dibangun. Sementara pembangunan non fisik atau

pembangunan sumber daya manusia masih minim, seharusnya pembangunan fisik

dan non fisik desa perlu dilakukan secara seimbang, secara subtansi pelaksanaan

pembangunan di Desa Beluran Panjang masih jauh dari harapan dan cita- cita.

Sedangkan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 114 Tahun 2014

pembangunan desa memiliki beberapa aspek yang harus dilakukan dalam hal

pembangunan yang mana semua itu masih belum terlaksana dengan baik oleh

pemerintahan desa di Desa Beluran Panjang salah satunya terkait pembangunan

ekonomi untuk mengurangi angka kemiskinan.

Kemudian permasalahan selanjutnya kurang maksimalnya pembinaan

kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat. dan Semua itu dapat

dilihat dari agenda program yang di lakukan oleh pemerintah desa sebagaimana

yang tercantum di dalam RPJM Desa dan RKP Desa. keterlibatan atau partisipasi

masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan mulai dari perencanaan,

pelaksanaan, sampai pada evaluasi pembangunan sangat penting, proses perlibatan

masyarakat baik dalam tahap perencanaan sampai tahap pelaksanaan

pembangunan selaku penerima mamfaat masih sangat lemah.

7

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara pra penelitian di Desa Beluran

Panjang ditemukan beberapa permasalahan berkenaan dengan Pembangunan Desa,

dimana masih terdapat tenaga (tukang) dari luar desa yang digunakan untuk

pelaksanaan pembangunan fisik,11

padahal Pasa 2 Ayat (2) Permendagri Nomor

114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa menyatakan bahwa

Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan

seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong. Sehingga terkesan

bahwa pemerintah Desa Beluran Panjang kurang melibatkan masyarakat dalam

segi hal pembangunan. Apabila pemerintah Desa Beluran Panjang melaksanakan

pembangunan desa sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri, maka tidak

akan terjadi permasalahan.

Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan tersebut, terkait dengan

fenomena pembangunan. maka penulis merasa tertarik mengangkat permasalahan

ini kedalam sebuah karya tulis skripsi sebagai tugas akhir. Berdasarkan

permasalahan tersebut maka penulis tertarik mengkaji dengan mengangkat judul

“Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014

Tentang Pedoman Pembangunan Desa Beluran Panjang Kecamatan Tabir

Kabupaten Merangin Provinsi Jambi.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka penulis

merumuskan masalah sebagai berikut :

11

Wawancara dengan H. Tobroni selaku Tokoh Masyarakat Desa Beluran Panjang

8

1. Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun

2014 di Desa Beluran Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin

Provinsi Jambi ?

2. Apa saja yang menjadi kendala dalam implementasi Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa di

Desa Beluran Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin Provinsi Jambi?

3. Bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan dalam implementasi Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Tentang Pedoman

Pembangunan Desa di Desa Beluran Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten

Merangin Provinsi Jambi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Untuk mengetahui pengimplementasian Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangun Desa di Desa

Beluran Panjang Kecamatan Tabir.

b. Untuk mengetahui kendala dalam penerapan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa di

Desa Beluran Panjang Kecamatan Tabir.

c. Untuk mengetahui upaya untuk mengatasi kendala dalam penerapan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang

Pedoman Pembangunan Desa di Desa Beluran Panjang Kecamatan Tabir.

9

2. Manfaat penelitian

Adapun yang menjadi mamfaat dalam penelitian ini adalah:

a. Hasil penelitian ini di harapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan

tentang Implementasi sebuah kebijakan dan diharapkan dapat meningkatkan

pengetahuan penulis.

b. Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan untuk mengembangkan

penelitian ini lebih lanjut guna untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan

khususnya studi ilmu pemerintahan UIN STS JAMBI

c. Syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) Di Universitas Islam

Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi Fakultas Syariah Jurusan Ilmu

Pemerintahan.

D. Batasan Masalah

Agar tidak terjadi perluasan pada pokok pembahasan dalam penulisan skripsi

maka penulis akan membatasi penelitian yang mendalam pada hal - hal yang

berkaitan dengan Implementasi dan apa saja kendala dalam penerapan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan

Desa di Desa Beluran Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin khususnya

terkait perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.

10

E. Kerangka teori

Teori teori yang digunakan dalam argumentasi hendaknya dikuasai

sepenuhnya serta mengikuti perkembangan teori yang mitakhir.12

Agar penulis ini

lebih terarah dan tepat sasaran, maka penulis perlu menggunakan kerangka teori

sebagai landasan utama guna untuk mendapatkan konsep yang tepat dan benar

dalam penyusunan ilmiah ini. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan

teori dalam menjawab pertanyaan penelitian13

.

1. Implementasi Kebijakan

a. Pengertian Implementasi

Secara umum Implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai

tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta baik berupa individu

ataupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telaah

dirumuskaan dalam kebijakan.14

Menurut Howleyt dan Ramest mendefenisikan Implementasi

Kebijakan merupakan proses pelaksanaan program - program atau kebijakan

- kebijakan yang merupakan upaya peterjemahan dari rencana kedalam

praktek.

12

. Khusaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar. Metodologi Penelitian Sosial, Jakarta : Bumi

Aksara, 2008 hlm. 24. 13

. Tim Penyusunan, Pedoman Penulisan Skripsi (Edisi Revisi), Cet. Ke-2 (Jambi: Syariah

Press,2014 hlm 25). 14 Dyah Mutiarin, Arif Zaenudin, Manajemen Birokrasi Dan Kebijakan, (Yogyakarta:

Pustaka Belajar, 2014)., hlm. 19

11

Menurut Van Mater Hort mendefinisikan Implementasi kebijakan,

merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat - pejabat atau

kelompok kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk

tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Menurut Hinggis Implementasi adalah sebagai rangkuman dan

berbagai kegiatan yang didalamnya sumber daya manusia menggunakan

sumber daya lain untuk mencapai sasaran strategi.

Sedangkan menurut Gringdle Implementasi sering dilihat sebagai suatu

proses yang peIsa dengan muatan politik dimana mereka yang

berkepentingan berusaha sependapat mungkin mempengaruhinya. Dalam

penerapan program ada suatu kegiatan yang dimaksud untuk

mengoperasikan sebuah program.15

b. Model Implementasi

Menurut Charles O. Jones kebijakan publik merupakan kebijakan yang

digunakan dalam praktek sehari - hari. Namun, digunakan untuk

menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda. Charles O.

Jones menganalisis masalah Implementasi kebijakan dengan cara skematis,

dengan mendasar pada konsep aktivitas-aktivitas fungsional.

Mengemukakan beberapa dimensi dari pelaksanaan pemerintah dari

program-program yang disahkan, kemudian menentukan implementasinya.

15 Ibid., hlm.20

12

Membahas aktoraktor yang terlibat dengan memfokuskan pada birokrasi

sebagai pelaksana primer.16

2. Pengertian Desa

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114

Tahun 2014, yang dimaksud dengan Desa adalah desa dan desa adat yang

disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan kesatuan

masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat

setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal - usul, dan/atau hak

tradisional yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

Desa dalam pengertian umum adalah sebagai suatu gejala yang bersifat

universal, terdapat dimanapun di dunia ini sebagai suatu komunitas kecil, yang

terkait pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap)

maupun bagi pemeIsa an kebutuhannya dan terutama yang tergantung pada

sektor pertanian.

Desa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kesatuan wilayah

yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan

sendiri (di kepalai oleh kepala desa) atau desa merupakan kelompok ranah

diluar kota yang merupakan kesatuan. 17

16

Charles O. Jones, Pengantar Kebijakan Publik,(Jakarta: Rajawali Press, 1991), hlm.36 17

V. Wiratna Sujarweni, Akuntansi Desa, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2013), hlm.1

13

Desa berbeda dengan kelurahan dimana desa bukanlah bawahan dari

Kecamatan, karena Kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah

Kabupate/Kota, dan desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah.

Berbeda dengan Kelurahan, desa memiliki hak untuk mengatur wilayahnya

lebih luas. Namun dalam perkembangannya sebuah desa dapat diubah statusnya

menjadi Kelurahan.

Desa mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan urusan

pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal - usul desa,

menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

Kabupaten/Kota yang direrahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan

pemerintahan secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat. Serta

tugas perbantuan dari pemerintah, dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah

Kabupaten/Kota urusan pemerintahan lainnya yang diserahkan kepada desa.18

3. Pemerintahan Desa

Menurut undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintahan

Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat

setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengaturan Desa berasaskan : 1) Rekognisi, 2) Subsidiaritas, 3) Keberagaman,

4) Kebersamaan, 5) kegotongroyongan, 6) Kekeluargaan, 7) Musyawarah, 8)

18 Didit Herlianto, Manajemen Keuangan Desa, (Yogyakarta: Gosyen Publishig, 2017),

hlm.1-2

14

Demokrasi, 9) Kemandirian, 10) Partisipasi, 11) Kesetaraan, 12) Pemberdayaan

13) Berkelanjutan19

.

4. Pembangunan Desa

Pembangunan perdesaan merupakan bagian dari pembangunan sosial

ekonomi secara keseluruhan. Akses masyarakat terhadap sumberdaya

dipengaruhi oleh sistem ekonomi, sosial, dan politik yang ada. Pembangunan

merupakan suatu sistem perubahan sosial yang saling berkaitan satu sama lain.

Pembangunan merupakan suatu proses yang dihasilkan dari pemanduan

berbagai elemen yaitu yang didasarkan pada sistem nilai yang ada, sumber daya

alam maupun manusia, teknologi yang tersedia, dan berbagai bentuk organisasi

sosial dan politik. Jika salah satu elemen berubah maka keseluruhan sistem

akan berubah pula.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114

Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Pembangunan Desa adalah

peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya

kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan desa adalah keseluruhan kegiatan

yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

5. Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa

Pelaksanaan kegiatan pembangunan desa bagian kesatu umum menurut

peraturan menteri dalam negeri nomor 114 tahun 2014 pasal 52 adalah :20

19

Undang – undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

15

(1) Kepala Desa mengoordinasikan kegiatan pembangunan Desa yang

dilaksanakan oleh perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.

(2) Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi:

a. pembangunan Desa berskala lokal Desa; dan

b. pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke Desa.

(3) Pelaksanaan pembangunan Desa yang berskala local

sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf a, dikelola melalui swakelola

Desa, kerjasama antar Desa dan/atau kerjasama Desa dengan pihak

ketiga.

(4) Kepala Desa mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pembangunan

Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak ditetapkan

APB Desa.

Kemudian Pasal 53 menjelaskan bahwa:

(1) Pembangunan Desa yang bersumber dari program sektoral dan/atau

program daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah,

Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyatakan

pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah diintegrasikan ke

dalam pembangunan Desa, program sektor dan/atau program daerah di

20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman

Pembangunan Desa, pasal 52-57. hlm. 22

16

Desa dicatat dalam APB Desa.

(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyatakan

pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah didelegasikan

kepada Desa, maka Desa mempunyai kewenangan untuk mengurus.

(4) Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa

yang diselenggarakan oleh BPD.

(5) Dalam hal pembahasan dalam musyawarah Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) tidak menyepakati teknis pelaksanaan program sector dan/atau

program daerah, kepala Desa dapat mengajukan keberatan atas

bagian dari teknis pelaksanaan yang tidak disepakati, disertai dasar

pertimbangan keberatan dimaksud.

(6) Kepala Desa menyampaikan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(5) kepada bupati/walikota melalui camat.

Lebih lanjut lagi Pasal 54 menerangkan:

(1) Kepala Desa mengoordinasikan pelaksanaan program sektor dan/atau

program daerah yang didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.

(2) Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat desa dan/atau unsur

masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

17

Tahapan persiapan diatur dalam Pasal 55 yang meliputi:

a. penetapan pelaksana kegiatan;

b. penyusunan rencana kerja;

c. sosialisasi kegiatan;

d. pembekalan pelaksana kegiatan;

e. penyiapan dokumen administrasi;

f. pengadaan tenaga kerja; dan

g. Pengadaan bahan/material.

Selanjutnya berkenaan dengan Penetapan Pelaksana Kegiatan diatur dalam

Pasal 56 yang berbunyi:

(1) Kepala Desa memeriksa daftar calon pelaksana kegiatan yang tercantum

dalam dokumen RKP Desa yang ditetapkan dalam APB Desa.

(2) Kepala Desa menetapkan pelaksana kegiatan dengan keputusan kepala

Desa.

(3) Dalam hal pelaksana kegiatan mengundurkan diri, pindah domisili keluar

Desa, dan/atau dikenai sanksi pidana kepala Desa dapat mengubah

pelaksana kegiatan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman

Pembangunan Desa Pasal 621

21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman

Pembangunan Desa. Pasal 6 hlm. 6

18

(1) Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi kepala Desa, arah

kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi

bidang penye lenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan

pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan

masyarakat Desa.

(2) Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), antara lain:

a. Penetapan dan penegasan batas Desa

b. Pendataan Desa

c. Penyusunan tata ruang Desa

d. Penyelenggaraan musyawarah Desa

e. Pengelolaan informasi Desa

f. Penyelenggaraan perencanaan Desa

g. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa

h. Penyelenggaraan kerjasama antar Desa

i. Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa; dan

j. Kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.

(3) Bidang pelaksanaan pembangunan Desa antara lain:

a. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrasruktur dan

lingkungan Desa antara lain:

1. Tambatan perahu

2. Jalan pemukiman

19

3. Jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian

4. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro

5. Lingkungan permukiman masyarakat Desa; dan

6. Infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa.

b. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana

kesehatan antara lain:

1. Air bersih berskala Desa

2. Sanitasi lingkungan

3. Pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu; dan

4. Sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa.

c. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana

pendidikan dan kebudayaan antara lain:

1. Taman bacaan masyarakat

2. Pendidikan anak usia dini

3. Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat

4. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan

5. Sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai

kondisi Desa.

d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan,

pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara

lain:

20

1. Pasar Desa

2. Pembentukan dan pengembangan BUM Desa

3. Penguatan permodalan BUM Desa

4. Pembibitan tanaman pangan

5. Penggilingan padi

6. Lumbung Desa

7. Pembukaan lahan pertanian

8. Pengelolaan usaha hutan Desa

9. Kolam ikan dan pembenihan ikan

10. Kapal penangkap ikan

11. Cold storage (gudang pendingin)

12. Tempat pelelangan ikan

13. Tambak garam

14. Kandang ternak

15. Instalasi biogas

16. Mesin pakan ternak

17. Sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.

e. Pelestarian lingkungan hidup antara lain:

1. Penghijauan

2. Pembuatan terasering

3. Pemeliharaan hutan bakau

4. Perlindungan mata air

21

5. Pembersihan daerah aliran sungai

6. Perlindungan terumbu karang; dan

7. Kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.

(4) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan antara lain:

a. Pembinaan lembaga kemasyarakatan

b. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban

c. Pembinaan kerukunan umat beragama

d. Pengadaan sarana dan prasarana olah raga

e. Pembinaan lembaga adat

f. Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan

g. Kegiatan lain sesuai kondisi Desa.

(5) Bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain:

a. Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan

b. Pelatihan teknologi tepat guna

c. Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat

Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa

d. Peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:

1. Kader pemberdayaan masyarakat Desa

2. Kelompok usaha ekonomi produktif

3. Kelompok perempuan

4. Kelompok tani

5. Kelompok masyarakat miskin

22

6. Kelompok nelayan

7. Kelompok pengrajin

8. Kelompok pemerhati dan perlindungan anak

9. Kelompok pemuda;dan

10. Kelompok lain sesuai kondisi Desa.

F. Tinjauan Pustaka

Dalam suatu penelitian tidak terlepas dari perolehan data melalui referensi

buku-buku atau literature studi kependudukan ini dilakukan untuk memenuhi

atau mempelajari serta mengutif pendapat-pendapat dari pada ahli yang ada

hubungannya dengan permasalahan yang di teliti.

Sepanjang penelitian peneliti mengambil buku-buku, skripsi, tesis dan

artikel yang berkaitan dengan implementasi UU No 114 tahun 2014 tentang

Pedoman Pembangunan Desa di Desa Beluran Panjang Kecamatan Tabir

Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. Dari berbagai penelitian yang telah penulis

telusuri yaitu:

1. Sinta Nurpuspa Dewi meneliti tentang Implementasi Kebijakan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang

Pedoman Pembangunan Desa (Penelitian di Desa Nagraksari Kecamatan

Jampangkulon Kabupaten Sukabumi). Hasil penelitian menunjukkan

bahwa implementasi kebijakan tentang pedoman pembangunan desa

ini sudah di laksanakan dengan baik sesuai dengan standar

23

operasional proseduryang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa,

meskipun belum ada sosialisasi atau bimbingan teknis dari pihak

pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam pelaksanaannya,

implementasi tersebut sudah disosialisasikan kepada aparatur

pemerintahan desa akan tetapi belum disampaikan secara langsug kepada

masyarakat.22

2. Fatma Dwi Jati, meneliti tentang analisis perencanaan pembangunan desa

berdasarkan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 di Kabupaten Sleman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab belum sesuainya RPJM

Desa dari desa-desa di Kabupaten Sleman dengan Permendagri Nomor

114 Tahun 2014 ialah Sumber Daya Manusia (SDM), Pilkades 2015, dan

kesiapan Dinas PMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa).

Untuk mengatasi masalah tersebut perlu dilakukan tindakan-tindakan,

antara lain, komitmen pemimpin, pelatihan dan pengawasan, diskusi

kelompok terarah (FGD) per desa, pengangkatan perangkat desa baru,

dan penggalian potensi-potensi desa.23

3. Dhobit Al Barru meneliti tentang implementasi Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 114 Tahun 2014 dalam penyusunan rencana pembangunan

22

Sinta Nurpuspa Dewi, Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Penelitian di Desa Nagraksari Kecamatan

Jampangkulon Kabupaten Sukabumi), Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. UIN Sunan

Gunung Djati Bandung. 23

Fatma Dwi Jati, Analisis Perencanaan pembangunan desa berdasarkan Permendagri Nomor

114 Tahun 2014 di Kabupaten Sleman, Skripsi, Universitas Gadjah Mada, 2017

24

jangka menengah desa (RPJMDES) Desa Lubuk Raja Kecamatan Bandar

Petalangan Kabupaten Pelalawan Tahun 2015. Hasil penelitian ini

menunjukakan bahwa pembentukkan tim penyusunan RPJMDesa di Desa

Lubuk Raja tidak menyertakan perempuan dalam penyusunan RPJM

Desa, penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten

di lakukan dengan bersosialisasi mengenai rencana pembangunan

kawasan pedesaaan. pengkajian keadaan desa hanya terfokus kepada

dusun satu desa lubuk raja, penyusunan rencana pembangunan desa

melalui musyawarah desa di mana peserta yang hadir pada musyawarah

desa sangat sedikit dan kurangnya pemahaman tim RPJMDesa24

.

4. Muhammad Syafiq Shanhaji meneliti tentang‖ Perancanaan

Pembangunan Desa Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

114 Tahun 2014 tentang pembangunan desa dalam prespektif fikih

siyasah‖ tahun 2018 hasil penelitian menjelaskan bahwasanya

perencanaan pembangunan desa yang di lakukan di Desa Sumber Anyar

Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo secara sistematika

perumusan dan pembuatan perancanaan pembangunan desa sudah sesuai

dengan aturan sistematika perencanaan pembangunan desa dalam

peraturan menteri dalam negeri nomor 114 tahun 2014 tentang

pembangunan desa, akan tetapi secara subtansi perencanaan pembangun

24

Dhobit Al Barru, Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014

Dalam Penyusuna Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), Skripsi Sarjana

Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Riau, 2015.

25

di desa sumber anyar masih jauh dari harapan dan cita-cita akan

perencanaan pembangunan yang maju.25

5. Febi Dwiyana Ginting, yang meneliti tentang Peranan Pemerintah Desa

Untuk Meningkatkan Partisipasi Dalam Pembangunan Infrastruktur

Berdasarkan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 di Desa Limau Manis

Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang. Peraturan Menteri

dalam Negeri No 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa

dalam pasal 1 ayat11 dan 12 juga dijelaskan bahwa perencanaan

pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan

oleh pemerintah desa dengan melibatkan badan permusyawaratan desa

dan unsur masyarakat secara partisipatif karena dalam pembangunan

infrastruktur desa yang ideal harus lebih didasarkan atau ditentukan oleh

masyarakat itu sendiri sehingga infrastruktur yang dibangun juga dapat

menumbuhkan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat dalam

mengelola dan memelihara setelah proyek tersebut berakhir. Kesimpulan

yang didapatkan setelah melakukan penelitian adalah peranan pemerintah

desa dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

tidak sepenuhnya efisien. Hal ini dapat dilihat dari partisipasi masyarakat

yang masih rendah di Desa Limau Manis yang disebabkan oleh kendala

25

Muhammad Syafiq Shanhaji, Perencanaan Pembangunan Desa Menurut Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Desa Dalam Prespektif Fikih Siyasah,

(Studi Kasus di Desa Sumber Anyar Kecamatan Melandingan Kabupaten Situbondo), Skripsi Sarjana

Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. 2018.

26

internal masyarakat sendiri dan kendala dimana pemerintah desa belum

sepenuhnya menjalankan peranannya untuk meningkatkan partisipasi

masyarakat.26

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada objek

penelitian dan fokus penelitian, dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian

adalah Desa Beluran Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin sedangkan

fokus dalam penelitian ini terdiri dari Perencanaan pembangunan, pelaksanaan

pembangunan dan pengawasan, sedangkan pada penelitian sebelumnya lebih

difokuskan pada perencanaan saja.

26

Febi Dwiyana Ginting, Peranan Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Dalam

Pembangunan Infrastruktur Berdasarkan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 di Desa Limau Manis

Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang. Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sumatera Utara, 2017

27

BAB II

METODOLOGI PENELITIAN DAN SISTEMATIKA PENULISAN

A. Metode penelitian

Metode penelitian adalah suatu proses penelitian atau pemahaman yang

berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena social dan

masalah manusia27. Penelitian ini merupakan sebuah karya ilmiah, tentunya

merupakan sebuah penelitian yang dipertanggungjawabkan dengan baik, selain

itu penelitian juga merupakan suatu upaya untuk menemukan kebenaran atau

untuk lebih membenarkan suatu kebenaran.

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan Penelitian ini menggunakan Pendekatan Kualitatif. Pendeka

tan kualitatif yaitu Pendekatan yang sikapnya utuh dan sistematik terkait

dengan suatu keseluruhan, tidak bertumpu pada pengukuran, sebab penjelasan

mengenai suatu gejala di peroleh dari pelaku (sasaran penelitian). Pada

penelitian ini membutuhkan data - data berupa pemaparan dan bukan dalam

bentuk persentase angka statistik.

B. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Adapun jenis dan sumber data yang di gunakan dalam penelitian yaitu data

primer dan data sekunder:

27

Iskandar, Metode Penelitian Kualitatif, Cet Ke- (Jakarta: Gaung Persada, 2009), hlm.

11

28

a) Data primer

Data primer adalah data pokok yang di perlukan dalam

penelitian, diperoleh secara langsung dari sumbernya ataupun dari

lokasi yang objeknya penelitian, atau keseluruhan data hasil penelitian

yang di peroleh di lapangan.28

Yaitu sumber data yang di peroleh secara lansung dari sumber

aslinya. Data primer dalam penelitian ini di peroleh melalui

wawancara dengan para Perangkat desa, literature masyarakat, serta

literature buku – buku yang mempunyai keterkaitan dan hubungan

langsung dengan objek kajian yang akan dibahas dalam proposal

skiripsi ini.

b) Data sekunder

Data sekunder adalah data penunjang data utama untuk

melengkapi sumber data primer. Data sekunder ini dapat diperoleh

melalui buku, artikel, browsing internet, dan juga dokumentasi

pribadi.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber subjek dari mana

data diperoleh, sumber data dalam penelitian kualitatif ini adalah orang

(narasumber), posisi narasumber sangat penting bukan hanya sekedar

memberi respon melainkan juga sangat memberikan infiomasi. penentuan

sumber data yang berdasarkan atas jenis data yang telah di tentukan seperti

28

Sayuti Una, (Pedoman Penulisan Skripsi(Edisi Revisi), Cet Ke 2 (Jambi : Syariah Press

Dan Fakultas Syariah Uin Sts Jambi,2014), hlm 34

29

sumber data yang berdasarkan dari sumber dokumen, sumber pustaka, dan

sumber lapangan. Jadi sumber data dalam penelitian ini adalah kepala desa

dan perangkat desa, literature masyarakat Desa beluran panjang dan

sebagai tambahan materi dan bahan yang berkaitan dengan implementasi

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang

Pedoman Pembangunan Desa di Desa beluran panjang kecamatan tabir

kabupaten merangin.

C. Instrument Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan relevan di lapangan yakni di desa

Beluran Panjang Kecamatan Tabir, maka peneliti menggunakan beberapa

metode pengumpulan data. Karena penelitian ini digolongkan kedalam bentuk

penelitian lapangan maka dalam memperoleh data di lapangan dilakukan cara

sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah semua dasar ilmu pengetahuan. Para ilmuan hanya

dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan

yang di peroleh melalui observasi. Sebelum peneliti melakukan penelitian,

peneliti sudah mengamati fenomena yang relevan dengan pokok

pembahasan peneliti yakni melakukan pengamatan dalam implementasi

kebijakan, penerapan Peraturan Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014

30

Tentang Pedoman Pembangunan Desa dan pendapat masyarakat di Desa

Beluran Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin29

2. Wawancara

Wawancara adalah metode yang digunakan untuk mengumpul data atau

keterangan lisan dari seseorang yang di sebut responden melalui suatu atau

keterangan lisan yang di sebut responden melalui suatu percakapan

sistematis dan terorganisasi yang dilakukan oleh peneliti sebagai

pewawancara dengan sejumlah orang disebut sebagai responden atau yang

di wawancarai untuk mendapatkan sejumlah informasi yang berhubungan

masalah yang di teliti. Adapun wawancara yang di lakukan sebagai

berikut:30

.

1. Kantor Kades (Kepala Desa) Kecamatan Tabir Kabupaten

Merangin.

3. Dokumentasi

Dalam penelitian ini penelitian ini menggunakan metode dokumentasi

atau keputusan untuk memperkuat kebenaran data yang akan di analisis.

Metode dokumentasi adalah metode atau teknik pengumpulan data dari

beberapa dokumen yang bersifat resmi dan diakui seperti memo, buku, surat

kabar, majalah dan lain sebagainya. Metode dokumentasi ini digunakan

29

Burhan Bungin, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,

2008), hlm.155 30

Sayuti Una,Mh, Pedoman Penulisan Skripsi: Edisi Revisi, Hlm.39

31

untuk memperoleh data - data yang mampu melengkapi serta memperkuat

penelitian.31

D. Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan untuk memahami hubungan dan konsep dalam data

sehingga dapat di kembangkan dan di implementasikan. Berdasarkan hal di atas

dapat di kemukakan bahwa Analisis data adalah proses mencari dan menyusun

secara sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan

bahan-bahan lain sehingga dapat dengan mudah dipahami dan semuannya dapat di

informasikan kepada orang lain.32

Di dalam analisis data penelitian ini yang di

laksanakan menggunakan beberapa teknik yaitu :

1. Reduksi Data

Mereduksi data ialah aktifitas peneliti dalam memilih dan memilah data

yang dianggap relavan untuk disajikan. mereduksi data yang di peroleh dari

hasil wawancara, data wawancara ini yang telah di rekam kemudian di

transkipkan dengan tujuan memudahkan peneliti memilah data-data yang

sesuai untuk dianalisis. Mereduksi data yaitu data yang di ambil merupakan

data yang penting tentang pembangunan didesa Beluran Panjang Kecamatan

Tabir Kabupaten Merangin.

31

Suharsimi, Metode Kualitatif,Kuantitatif Dan R&D,(Bandung: Alfabeta, 2009),

Hlm.240 32

. Sugiyono, Metode Kualitatif Dan RNB (bandung: alfabeta, 2013), hlm. 137.

32

2. Penyajian data.

Data di sajikan secara sistematis agar lebih mudah memahami tentang

karya ilmiah tentang pedoman pembangunan desa didesa Beluran Panjang

Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin.

3. Penarikan kesimpulan

Langkah terakhir yaitu membuat kesimpulan dari data-data yang

terkumpul, sehingga dapat diambil langkah-langkah awal untuk penelitian

lanjutan dan mengecek kembali data-data asli yang di peroleh.33

Kesimpulan

ini merupakan data yang mengenai dengan data yang bersangkutan dengan

ketentuan pembangunan didesa Beluran Panjang Kecamtan Tabir Kabupaten

Merangin.

E. Sistematika Penulisan

Agar penulisan skripsi tidak keluar dari pembahasan maka penulis

membuat sistematika penulisan yang akan menjadi panduan dalam penulisan

Proposal skripsi ini dan menjadi ringkasan dari pembahasan - pembahasan

yang ada disetiap bab-nya sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang, rumusan masalah,

batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori

dan tinjauan pustaka.

33

. Sayuti Una, pedoman penulisan skripsi edisi revisi, (Jambi: Syari‘ah press IAIN STS

2014), hlm 69

33

BAB II : Metode peneilitian. Dalam bab ini membahas mengenai

pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, pengumpulan,

serta analisis data, sistematika penulisan dan jadwal penelitian.

BAB III : Merupakan bab yang memuat gambaran umum lokasi.

BAB IV : Pembahasan . Dalam bab ini membahas tentang ―Implementasi

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 di

Desa Beluran Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin‖

BAB V : Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

F. Jadwal Penelitian

Untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian di lapangan,

maka penulis menyusun agenda secara sistematis yang terlihat pada tabel

jadwal penelitian sebagai berikut:

34

Tabel 1

Jadwal penelitian

NO Kegiatan

Tahun 2019

Mei Juni Juli Agustus Septembr Oktober

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Pengajuan

judul

2 Pembuatan

proposal

3

Perbaikan

proposal

dan seminar

4 Surat izin

riset

5 Pengumpula

n data

6

Pengolahan

data dan

analisis data

7 Pembuatan

laporan

8

Bimbingan

dan

perbaikan

9 Agenda dan

ujian skripsi

10

Perbaikan

dan

penjilidan

35

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Profil Umum Desa Beluran Panjang

1. Sejarah Kecamatan Tabir

Asal mula penduduk Marga Batin V berasal dari 60 Tumbi atau keluarga

yang dipindah dari Koto Rayo terletak kira-kira 2 km sebelah ilir dari Rantau

Limau Manis sekarang ini lebih kurang 20 km dari Kampung Baruh.34

Awalnya penduduk Koto Rayo hidup dengan aman dan tentram dengan

pimpinan Poyang Depati. Menurut cerita yang didapat bahwa Poyang Depati

mempunyai seorang anak perempuan yang cantik sekali, sehingga banyak raja

dan pangeran ingin menjadikannya sebagai permaisuri. Salah satu diataranya

adalah raja tun talanai yang cukup berkuasa dan disegani, dari sekian banyak

yang meminangnya satupun diantaranya tidak ada yang berkenan dihati poyang

depati dan putrinya. Karena Poyang Depati merasa tidak aman atas keselamatan

putrinya, maka sepakatlah mereka untuk pindah kesuatu tempat yang lebih

aman dan membuat kampung baru untuk mencegah pengejaran akhiranya Koto

Rayo dihancurkan, sehingga lenyap dari pandangan.35

Di lain pihak ada yang mengatakan bahwa perpindahan ke 60 Tumbi atau

keluarga dari Koto Rayo karena terserang wabah penyakit dan seringnya datang

serangan-serangan dari Batanghari. Ke-60 keluarga ini terus menyusuri sungai

34

http://camattabir.blogspot.com/2014/12/sejarah-kecamatan-tabir-rantau-panjang.html 35

Dokumentasi dan Sejarah Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin 29 November 2018

36

Tabir hingga ke Ujung Tanjung Muaro Semayo dan dari sini mereka

menyebar ke 5 tempat untuk membuat masing-masing kampung atau dusun,

antara lain : 19 Tumbi tinggal di Ujung Muaro Semayo dan membuat sebuah

dusun, yaitu dusun lamo (Kampung Baruh), sampai sekarang dusun ini masih

utuh dan bahan rumah tempat tinggal Poyang Depati masih ditempati oleh

cucu-cucunya. Sedangkan ke 41 keluarga lainnya terus menelusuri sungai

hingga kehulu sungai Tabir. Sebanyak 14 keluarga mendirikan dusun Seling, 9

orang keluarga mendirikan dusun Beluran Panjang, 13 keluarga mendirikan

dusun Pulau Aro, dan keluarga mendirikan dusun Muaro Jernih.36

Jambi adalah salah satu provinsi yang ada di Pulau Sumatera. Berbatasan

dengan Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Riau dan Bengkulu. Provinsi ini

memiliki areal perkebunan karet dan kelapa sawit yang telah sejak lama

menjadi tumpuan hidup masyarakatnya. Salah satu kabupaten di Provinsi Jambi

yang memiliki areal perkebunan karet dan kelapa sawit yang cukup luas adalah

Kabupaten Merangin. Kabupaten ini pada awalnya bernama Kabupaten

Sarolangun Bangko atau yang biasa disingkat dengan Sarko. Namun setelah era

reformasi bergulir, beberapa kabupaten yang ada di Provinsi Jambi mengalami

pemekaran termasuk di dalamnya Kabupaten Sarko yang berubah menjadi

Kabupaten Merangin dengan ibukotanya Bangko dan Kabupaten Sarolangun. 37

36

http://camattabir.blogspot.com/2014/12/sejarah-kecamatan-tabir-rantau-panjang.html 37

Dokumentasi dan Sejarah Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin 29 November 2018

37

Seiring dengan pemekaran wilayah kabupaten tersebut, kecamatan-

kecamatan yang ada di dalamnya pun mengalami hal yang serupa. Kecamatan

Tabir yang dahulu mencakup wilayah yang luas dalam Kabupaten Merangin

pun mengalami pemekaran. Kecamatan ini berkembang menjadi beberapa

kecamatan, seperti Tabir Ulu yang berpusat di Muara Jernih, Tabir Ilir yang

berpusat di Rantau Limau Manis, Margo Tabir di Margoyoso dan lain

sebagainya.

2. Keadaan Geografis Kecamatan Tabir

Kecamatan Tabir terletak di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi dengan

luas wilayah kecamatan 242 Km2, banyaknya desa 11 Desa, berada pada 73 m

di atas permukaan laut, berbatasan dengan: 38

Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bungo

Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tabir Selatan dan Tabir Ilir

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tabir Selatan dan Tabir Ilir

Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tabir Ulu

Adapun batasa wilayah desa dalam Kecamatan Tabir sebagaimana terlihat

pada tabel berikut: 39

38

BPS Merangin, Tabir Dalam Angka, 2018 39

Ibid

38

Tabel II

Batas Wilayah Desa Pada Kecamatan Tabir40

No Desa Batas

Wilayah

Batasan

1 Kelurahan

Mampun

A. Utara

B. Selatan

C. Barat

D. Timur

: Kelurahan Pasar Baru Rantau Panjang

: Desa Seling

: Kecamatan Tabir Lintas

: Kelurahan Kampung Baruh

2 Kelurahan

Kampung Baruh

A. Utara

B. Selatan

C. Barat

D. Timur

: Kelurahan Dusun Baru

: Kecamatan Margo Tabir

: Kelurahan Pasar Rantau Panjang

: Kelurahan Dusun Baru

3 Kelurahan Pasar

Rantau Panjang

A. Utara

B. Selatan

C. Barat

D. Timur

: Kelurahan Kampung Baruh

: Kelurahan Mampun

: Kelurahan Pasar Baru Rantau Panjang

: Kelurahan Kampung Baru

4 Seling A. Utara

B. Selatan

C. Barat

D. Timur

: Desa Kandang

: Kecamatan Tabir Lintas

: Kecamatan Tabir Ulu

: Kelurahan Mampun

5 Kandang A. Utara

B. Selatan

C. Barat

D. Timur

: Desa Koto Rayo

: Desa Seling

: Desa Koto Rayo

: Desa Koto Rayo

6 Koto Rayo A. Utara

B. Selatan

C. Barat

D. Timur

: Kabupaten Bungo

: Kelurahan Pasar Baru Rantau Panjang

: Kabupaten Bungo

: Kelurahan Kampung Baruh

7 Kelurahan Dusun

Baru

A. Utara

B. Selatan

C. Barat

D. Timur

: Desa Koto Rayo

: Kecamatan Margo Tabir

: Kelurahan Kampung Baruh

: Kelurahan Beluran Panjang

8 Beluran Panjang A. Utara

B. Selatan

C. Barat

D. Timur

: Kecamatan Tabir Ilir

: Kecamatan Margo Tabir

: Kelurahan Dusun Baru

: Desa Tanjung Ilir

40

Kantor Kecamatan Tabir Desa Beluran Panjang, Daftar Isian Tingkat Perkembangan Desa

Dan Keluruhan, 2016.

39

9 Tanjung Ilir A. Utara

B. Selatan

C. Barat

D. Timur

: Kecamatan Tabir Ilir

: Kecamatan Margo Tabir

: Kelurahan Beluran Panjang

: Desa Lubuk Napal

10 Lubuk Napal A. Utara

B. Selatan

C. Barat

D. Timur

: Kecamatan Tabir Ilir

: Desa Tanjung Ilir

: Desa Tanjung Ilir

: Desa Tanjung Ilir

11 Kelurahan Pasar

Baru Rantau

Panjang

A. Utara

B. Selatan

C. Barat

D. Timur

: Desa Koto Rayo

: Kelurahan Mampun

: Desa Kandang

: Kel. Pasar Rantau Panjang

Tabel III

Jarak Antara Desa Ke Ibukota Kecamatan41

No Desa Jarak ke Ibukota

Kecamatan (Km)

1 2 3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Kelurahan Mampun

Kelurahan Kampung Baruh

Kelurahan Pasar Rantau Panjang

Seling

Kandang

Koto Rayo

Kelurahan Dusun Baru

Beluran Panjang

Tanjung Ilir

Lubuk Napal

Kelurahan Pasar Baru Rantau Panjang

2

1

0

6

7

4

1

8

10

13

2

41

Kantor Kecamatan Tabir Desa Beluran Panjang, Daftar Isian Tingkat Perkembangan Desa

Dan Keluruhan, 2016.

40

3. Penduduk

Jumlah penduduk Kecamatan Tabir berdasarkan pendataan terakhir 2016

adalah 29.729 jiwa, terdiri dari laki-laki 14.938 jiwa dan perempuan 14.791

jiwa. Sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel IV

Banyaknya Penduduk, Jenis Kelamin dan

Sex Rasio Penduduk Kecamatan Tabir

Tahun 2011 – 201642

Tahun Laki-Laki Perempuan Jumlah Sex Rasio

2011

2012

2013

2014

2015

2016

14.144

14.327

14.492

14.652

14.800

14.938

13.967

14.148

14.326

14.483

14.646

14.791

28.111

28.475

28.818

29.135

29.446

29.729

101

101

101

101

101

101

Tabel V

Jumlah Penduduk Menurut Desa di

Kecamatan Tabir Tahun 201643

No Desa Jumlah

Penduduk

Jumlah Ruta

1 2 3 4

1

2

3

Kelurahan Mampun

Kelurahan Kampung Baruh

Kelurahan Pasar Rantau Panjang

3.645

4.071

4.197

889

980

1.431

42

Kantor BPS Kabupaten Merangin, Daftar Isian Tingkat Perkembangan Desa Dan

Keluruhan, 2016. 43

Kantor BPS Kabupaten Merangin, Daftar Isian Tingkat Perkembangan Desa Dan

Keluruhan, 2016.

41

4

5

6

7

8

9

10

11

Seling

Kandang

Koto Rayo

Kelurahan Dusun Baru

Beluran Panjang

Tanjung Ilir

Lubuk Napal

Kelurahan Pasar Baru Rt. Panjang

2.287

1.355

1.555

6.998

1.365

1.572

428

2.256

600

422

495

1.658

278

455

146

611

Tabel VI

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Dirinci Per Desa di

Kecamatan Tabir Tahun 201644

No Desa Laki-laki Perempuan Sex

Rasio

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Kelurahan Mampun

Kelurahan Kampung Baruh

Kelurahan Pasar Rt. Panjang

Seling

Kandang

Koto Rayo

Kelurahan Dusun Baru

Beluran Panjang

Tanjung Ilir

Lubuk Napal

Kelurahan Pasar Baru Rt. Panjang

1.847

2.016

2.122

1.159

651

797

3.492

665

817

223

1.149

1.798

2.055

2.075

1.128

704

758

3.506

700

755

205

1.107

103

98

102

103

92

105

100

95

108

109

104

B. Sejarah Umum Desa Beluran Panjang

1. Sejarah Desa Beluran Panjang

Desa Beluran Panjang mulai berdiri dan terbentuk pada tahun 1921,

dengan kepala desa pertama adalah Pak Abu Talip, dari tahun 1921 -1928,

44

Kantor BPS Kabupaten Merangin, Daftar Isian Tingkat Perkembangan Desa Dan

Keluruhan, 2016.

42

kemudian dilanjutkan oleh kades pak Japal mulai tahun 1928 — 1935, dan

kemudian terpilih kepala desa berikutnya yaitu Bapak Mael Jayo untuk periode

tahun 1935 — 1946. Kemudian dilanjutkan Oleh Kades Pak Kasim Mulai

Tahun 1946 — 1956, kemudian dilanjutkan oleh Kades Tayib Mulai 1956 —

1971, kemudian dilanjutkan oleh Kades Agani mulai dari tahun 1971-

1977,Sarun dari tahun 1977-1983, berikutnya Kades Samah dari tahun 1983

1988,kemudian dilanjutkan Kades Sulaiman dari tahun 1988-1996, Kades M.

Zaki dari tahun 1996-2004, Kades Kamel dari tahun 2004 — 2009, Abu bakar

2009-2015, Sabnu (Penjabat Sementara) 2015-2016, dan sekarang dipimpin

oleh kades Lukman. Awal berdiri desa Beluran Panjang terdiri dari satu dusun,

yaitu dusun Tanjung Beringin dan saat ini Desa Beluran panjang telah

dimekarkan menjadi 3 dusun dan 9 Rukun Tetangga.45

Desa Beluran Panjang merupakan desa asli dari daerah Kab. Merangin

Provinsi Jambi, dengan populasi awal sebanyak 123 Kepala Keluarga (KK),

dan sekarang telah berkembang menjadi 455 KK yang mayoritas penduduknya

bermatapencaharian sebagai petani atau pekebun.46

Desa Beluran Panjang merupakan desa dalam Marga Bathin V yang

masih satu rumpun dengan berbagai desa di Rantau Panjang, Rantau Limau

Manis dan Desa Lainnya. Rumah-rumah penduduk berdiri berjejer di sepanjang

jalan yang dilalui, walaupun terkesan kurang rapi, tetapi cukup tertata dengan

45

Profil Desa Beluran Panjang diterbitkan oleh Kantor Desa Beluran Panjang, 2017 46

Profil Desa Beluran Panjang diterbitkan oleh Kantor Desa Beluran Panjang, 2017

43

baik. Jarak antara satu rumah dengan rumah lainnya paling dekat sekitar lima

meter, bahkan di beberapa sudut desa ada yang sampai berjarak puluhan meter.

Hal ini karena tradisi yang berlaku di desa ini adalah dalam membangun rumah

biasanya mesti berdekatan dengan keluarga dan kerabat sendiri atau paling

tidak orang yang telah dikenal. Apalagi bagi yang memiliki anak perempuan,

maka menjadi kewajiban orang tua untuk menyiapkan rumah bagi anaknya jika

kelak berumah tangga. Hal ini dilakukan oleh masyarakat desa ini di samping

untuk memudahkan saling silaturrahmi, juga agar senantiasa dapat menjaga

kedekatan emosional antar sesama keluarga.47

Sebagian besar rumah yang ada di desa ini telah dibangun dengan sistem

konstruksi modern, yaitu menggunakan semen dan lain sebagainya. Perubahan

konstruksi bangunan yang ada di desa ini dapat dikatakan terjadi baru

belakangan ini saja setelah masyarakat mengenal jenis konstruksi beton yang

ternyata lebih kuat dan mudah untuk dikerjakan. Di samping itu, jenis bahan

bangunan ini mudah didapat seiring dengan terbukanya jalur transportasi darat

yang menghubungkan ke kota terdekat. Meskipun demikian, masih banyak juga

dijumpai masyarakat yang masih menggunakan konstruksi lama atau memakai

kayu sebagai bahan baku utama. Bentuk bangunannya pun beragam, tetapi

sebagian besar bergaya khas Melayu yang atapnya berbentuk lonjong

dilengkapi dengan semacam serambi di sisi-sisinya.

47

Profil Desa Beluran Panjang diterbitkan oleh Kantor Desa Beluran Panjang, 2017

44

Lokasi lain yang juga dipilih masyarakat sebagai tempat pemukiman

adalah pinggiran sungai yang memang telah lama menjadi urat nadi wilayah ini.

Meskipun demikian, lokasi ini dipilih oleh masyarakat yang telah tinggal lama

di tempat tersebut yang digunakan untuk menghubungkan wilayah-wilayah

yang ada. Bentuk rumahnya pun tak jauh berbeda dengan yang ada di sepanjang

jalan, tetapi biasanya berbentuk panggung (tingkat) untuk mengantisipasi

terhadap luapan air sungai yang rutin terjadi.

Untuk menggantikan lokasi pinggir sungai sebagai lahan pemukiman

yang kurang diminati lagi, masyarakat juga memanfaatkan areal perkebunan

sebagai lokasi pemukiman. Hal ini biasanya dilakukan oleh para pekerja

penyadap karet yang merupakan penduduk pendatang dari berbagai daerah di

luar desa ini. Meskipun demikian, beberapa tahun belakangan ini masyarakat

asli desa ini pun turut membangun rumah di lokasi ini berbaur dengan

penduduk pendatang tersebut. Hal ini ditambah lagi dengan keberadaan

program transmigrasi yang dilakukan pemerintah, di mana areal pemukiman

yang diperuntukkan bagi kalangan transmigran berada tidak jauh dari desa dan

perkebunan warga yang menambah ramai suasana yang dahulunya hanya

ditinggali warga setempat. Tidak mengherankan jika kemudian muncul

pemukiman-pemukiman baru di sekitar desa, karena dengan alasan efektivitas

rumah di lokasi perkebunan mereka. Bahkan, banyak di antara mereka yang

tetap membangun rumah di lokasi perkebunan meskipun sebenarnya telah

memiliki rumah di desa. Realitas ini berdampak pada makin luasnya wilayah

45

pemukiman desa, di samping implikasi lainnya yaitu makin sulitnya

mengumpulkan masyarakat jika ada keperluan karena makin berpencarnya

keberadaan mereka tersebut

2. Geografis Desa

Secara geografis Desa Beluran Panjang berbatasan dengan: 48

- Sebelah Timur Deşa Tanjung Ilir Kec. Tabir

- Sebelah Selatan Deşa Lubuk Bumbun Kec. Margo Tabir

- Sebelah Barat Kel. Duşun Baru Kec. Tabir

- Sebelah Utara Deşa Ulak Makam Kec. Tabir Ilir

3. Penduduk

Desa Beluran Panjang terbagi dalam 3 dusun dan 9 RT yang di huni oleh

penduduk lebih kurang 1.526 jiwa, dapat pula di rinci berdasarkan jenis

kelamin, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :49

Tabel VII

Jumlah Penduduk Menurut jenis Kelamin.50

No Laki-Laki Perempuan Jumlah

1 769 757 1.526

48

Profil Desa Beluran Panjang diterbitkan oleh Kantor Desa Beluran Panjang, 2017 49

Monografi Desa Beluran Panjang, tahun 2019 50

Wawancara di Kantor Desa Beluran Panjang Kabupaten Merangin. Daftar Isian Tingkat

Perkembangan Desa.

46

Kemudian dari pada itu jumlah penduduk Desa Beluran Panjang

Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin terdiri dari berbagai suku seperti :

Melayu (Penduduk asli), Jawa, Palembang, Minang dan sebagainya.

4. Visi dan Misi

a. Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa

depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa.

Penyusunan Visi Desa Beluran Panjang ini dilakukan dengan pendekatan

partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Beluran

Ppanjang seperti pemerintah Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, tokoh agama,

lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya.

Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah

pembangunan di Kecamatan Tabir mempunyai titik berat di sektor

infrastruktur. Maka berdasarkan pertimbangan diatas Visi Desa Beluran

Panjang yaitu ―Terwujudnya Desa Beluran Panjang Yang Tertib, Aman

dan Damai, Serta Meningkatkan Akuntabilitas Masyarakat Demi

Terwujudnya Good Governance‖51

b. Misi

Selain Penyusunan Visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat

sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan Oleh Desa agar tercapainya visi

desa tersebut.Visi berada di atas Misi .Pernyataan Visi kemudian dijabarkan

51

Profil Desa Beluran Panjang, 2019

47

ke dalam misi agar dapat di opesionalkan / dikerjakan. Sebagaimana

penyusunan Visi, misipun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan

partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Beluran Panjang,

sebagaiman proses yang dilakukan maka misi Desa Beluran Panjang

adalah.52

l) Mewujudkan pemerintah Desa Beluran Panjang yang efektif dan efisien

dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.

2) Meningkatkan derajat hidup masyarakat melalui upaya peningkatan

pelayanan kesehatan Desa.

3) Mengembangkan sektor pertanian dan sektor usaha industri kecil yang

berwawasan lingkungan.

4) Mengembangkan pentingnya peningkatan Sumber Daya Manusia melalui

dukungan Program Wajib Belajar 9 tahun

5. Struktur Pemerintahan Desa

Struktur organisasi disini berarti kerjasama atau pembagian tugas antara

personil pemerintah serta masyarakat untuk melakukan pembangunan. Sebagai

organisasi kerja, maka untuk mencapai organisasi itu harus di susun sebagai

tata laksana yang dapat melaksanakan tugasnya masing-masing, baik tujuan

umum maupun tujuan khusus menurut jenis dan tingkat masing-masing. Agar

tujuan yang hendak di capai itu terlaksana, maka perlu adanya kerjasama antara

pemerintahan desa dengan masyarakat desa, saling memiliki tanggung jawab

52

Profil Desa Beluran Panjang, 2019

48

dalam mengelola desa. Apabila hal tersebut terlaksana denagan baik, akan

terciptalah adanya kerja sama yang harmonis dan lancar atara masing-masing

pengurus sehingga akan dapat terjamin suksesnya penyelenggaraan program

kegiatan pemerintah desa sesuai dengan yang telah di tetapkan. 53

Adapun struktur organisasi pemerintahan desa Beluran Panjang

Kecamatan Tabir Kabuapten Merangin adalah sebagai berikut :

53

Wawancara dengan Bapak Sanusi selaku Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Kantor Desa

Beluran Panjang Kabupaten Merangin. pada tanggal 17 Juni 2019

49

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Desa54

6. Mata Pencaharian

Sebagaimana yang banyak dibicarakan orang, bahwa Desa dalam wilayah

Tabir sangat terkenal dengan perkebunan karetnya. Komoditas ekspor ini

memang erat kaitannya dengan kebiasaan masyarakatnya yang gemar bertani

54

Kantor Desa Beluran Panjang Kabupaten Merangin. Daftar Isian Tingkat Perkembangan

Desa.

BPD

Kepala Desa

Lukman

Sekdes

M. Kumaidi

Kaur Keuangan

Subhan

Kaur

Umum&Perenca

Ali Ibrahim

Kasi

Pemerintahan

Mat Nur

Kadus

Tanjung Beringin

Kasi

Kesra&Pel

Hamda

Kadus Sakai Tabakang

Zulkifli

Kadus Dam Pengeda

Abdurrahman

50

dan berkunjung dari satu daerah ke daerah lainnya. Menurut penuturan

beberapa tetua desa dan tokoh masyarakat, Tunggul Bulin dan Rantau Limau

Manis adalah sebuah desa yang dapat dikategorikan sebagai salah satu wilayah

desa paling awal yang melakukan pengelolaan karet yang dilakukan oleh rakyat

di Kabupaten Merangin, meskipun tidak ditemukan adanya bukti tertulis yang

menyebutkannya.55

Satu-satunya fakta yang dapat dijadikan bukti adalah beberapa areal

perkebunan karet yang sudah tua dan berumur hampir seabad yang diyakini

merupakan karet tertua yang ada di wilayah ini. Areal ini diyakini sebagai

tempat penanaman karet pertama yang dilakukan nenek moyang masyarakat

desa ini. Bibit-bibit karet tersebut mereka dapatkan dari Singapura sekitar tahun

1890-an dengan cara dimasukkan ke dalam peti yang terbuat dari kayu dan

terkunci rapat, kemudian dibawa berlayar ke desa ini dengan menggunakan

perahu. Pada saat itu, mereka karet saja dengan pertimbangan ketatnya blokade

yang dilakukan pemerintah kolonial Belanda. Sejak saat itulah masyarakat

wilayah ini mulai berkenalan dan bersentuhan dengan tanaman langka yang

bernama karet tersebut. Hal ini kiranya sejalan dengan apa yang diungkapkan

oleh Padmo yang menyebutkan bahwa beberapa orang dari Nusantara dikirim

untuk mengunjungi beberapa perkebunan karet yang ada di semenanjung

Malaka dan membeli bibitnya di sana serta mengusahakannya di tanah air.

55

Kantor Desa Beluran Panjang Kabupaten Merangin. Daftar Isian Tingkat Perkembangan

Desa.

51

Tahun 1930-an merupakan saat sejarah awal yang menggembirakan bagi

petani karet di desa ini karena saat itu areal perkebunan karet yang diusahakan

oleh masyarakat sudah sedemikian luas. Tanaman karet tidak lagi menjadi hak

monopoli kalangan tertentu dalam masyarakat, tetapi hampir sebagian besar

masyarakat telah memiliki perkebunan karet sendiri. Meskipun demikian, orang-

orang kaya dan mampu tetap mendominasi sektor ini dengan memiliki areal

perkebunan yang lebih luas. Hal ini dapat dimengerti karena untuk

mengusahakan komoditas ekspor ini pasti membutuhkan dana yang tidak sedikit,

mulai dari membuka hutan untuk areal perkebunan, memelihara dan menjaganya

dari beragam hama yang mengancam pertumbuhannya, menyadapnya hingga

menjualnya. 56

Seiring dengan makin luasnya areal perkebunan karet yang membutuhkan

penanganan ekstra, sementara masyarakat yang ada tidak mampu menangani

karena jumlah mereka yang terbatas, di samping juga karena masing-masing

sibuk dengan tugasnya sendiri, maka masyarakat setempat berinisiatif untuk

mendatangkan pekerja dari wilayah lain yang masih dalam propinsi Jambi yaitu

dari Kerinci. Masyarakat Kerinci saat itu memang sangat membutuhkan

pekerjaan karena hasil yang mereka dapatkan dari mengusahakan tanaman kayu

manis tidak mencukupi hingga mereka menerima tawaran dari masyarakat Desa

Beluran Panjang. Sejak saat itu, mulailah orang-orang dari luar daerah mengadu

56

https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbkepri/potensi-sejarah-kabupaten-merangin-

provinsi-jambi/

52

nasib di desa ini dan diperkenalkan dengan tanaman karet serta dipekerjakan di

sektor ini.57

Setelah beberapa saat orang-orang Kerinci mendominasi pengelolaan

perkebunan karet di wilayah ini sebagai penyadap karet, maka pada tahun 1970-

an secara berangsur-angsur mereka mulai menarik diri dari pekerjaan ini. Hal ini

terjadi karena usaha perkebunan kayu manis yang mereka usahakan di Kerinci

mulai menampakkan hasil yang menggembirakan karena laku keras di pasaran

dengan harga yang tinggi. Di samping itu juga disebabkan banyaknya anggota

keluarga mereka yang diterima menjadi pegawai negeri dan menduduki beragam

jabatan di pemerintahan daerah dengan penghasilan yang cukup besar sehingga

dapat menjamin kehidupan mereka. Menyikapi kenyataan ini, para pengusaha

karet di desa ini cukup dibuat pusing juga sehingga akhirnya seorang pemilik

perkebunan karet terbesar di wilayah ini berinisiatif untuk mendatangkan orang-

orang Jawa, terutama dari Pati Jawa Tengah, yang telah lama dikenal sebagai

pekerja yang ulet untuk dipekerjakan di sektor perkebunan karet rakyat di desa

ini. Tindakan serupa diikuti oleh pemilik perkebunan karet lainnya sehingga

jumlah pekerja yang datang dari Pati di desa ini mencapai angka ribuan hingga

saat ini.

Para pekerja di sektor ini datang dengan membawa beberapa anggota

keluarga yang biasanya terdiri dari seorang isteri dan satu orang anak laki-laki,

57

https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbkepri/potensi-sejarah-kabupaten-merangin-

provinsi-jambi/

53

atau minimal seorang laki-laki. Untuk melakukan pekerjaan di sektor ini maka

diterapkan kebijakan dengan membagi beberapa hektar kebun untuk dikerjakan

oleh beberapa orang. Biasanya beberapa hektar kebun karet tersebut hanya

dikerjakan oleh satu keluarga dengan maksud agar hasil yang didapatkan dari

pengelolaan itu tidak berpindah kepada orang lain atau berkumpul pada mereka

saja. Selanjutnya, jika keberadaan mereka di sektor ini dianggap telah tua serta

semakin lanjut usia dan tidak sanggup lagi bekerja, maka segera ia mencarikan

gantinya yang biasanya berasal dari anak atau saudaranya untuk bekerja di

pemilik perkebunan yang sama sehingga keberlangsungannya tetap terjaga,

bahkan hingga saat ini. 58

Penguasaan perkebunan karet di desa ini sebagian besar dimiliki oleh

kalangan ulama dan pemangku yang merupakan golongan terpandang dan kaya

dalam struktur masyarakat tidak resmi yang ada desa ini. Kedua kalangan ini

diyakini dan dianggap merupakan keturunan dari para pendiri dan pemuka desa

ini. Perkebunan-perkebunan karet tersebut mereka usahakan sendiri sejak dahulu

dan ada juga yang merupakan warisan dari keluarga yang kemudian

dikembangkan sehingga mencapai areal yang luas untuk siap dilakukan

penyadapan. Orang-orang lain di luar kelompok ini sangat sulit untuk

mengusahakannya karena membutuhkan biaya yang besar, meskipun ada

58

https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbkepri/potensi-sejarah-kabupaten-merangin-

provinsi-jambi/

54

beberapa yang mampu melakukannya tetapi dalam jumlah yang relatif sedikit

dan seadanya.59

Berbeda halnya dengan kondisi yang terjadi di tempat lain, kepemilikan

tanah oleh masyarakat Desa Beluran Panjang dilakukan dengan tanpa adanya

sertifikat yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Model kepemilikan

tanah yang berlaku di tempat ini hanya diakui oleh pemiliknya dengan disaksikan

oleh beberapa orang saksi yang dianggap mengetahuinya. Batas-batas antara satu

areal tanah dengan yang lainnya hanya dibuat seadanya dan alami, bahkan

seringkali berdasarkan kondisi yang ada di lapangan seperti bukit, sungai, danau

dan pohon besar. Beberapa orang memang ada yang memiliki surat yang

menerangkan kepemilikan tanah atau lahan tersebut, tetapi hanya dibuat oleh

kepala desa setempat dengan mencantumkan saksi-saksi yang mengetahui hal itu.

Adanya surat semacam ini dilakukan oleh masyarakat dengan tujuan agar ketika

dilakukan jual beli maka tidak perlu repot-repot lagi menghubungi orang-orang

yang dianggap mengetahui keberadaan tanah atau lahan tersebut. Hal ini dapat

terjadi karena memang tanah-tanah dan lahan-lahan tersebut pada awalnya

memang berupa hutan belantara yang digarap sesuka hati masyarakat. Dengan

telah digarapnya lahan tersebut, maka otomatis telah menjadi miliknya yang sah

menurut adat yang berlaku dalam masyarakat desa ini dan orang lain tidak

berhak mengklaimnya kecuali setelah dilakukan proses jual beli.

59

https://meranginkab.go.id/s1ksdnfk_jd-kebijakan-pembangunan.html#

55

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 di

Desa Beluran Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin Provinsi

Jambi

Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 di

Desa Beluran Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin Provinsi

Jambidapat dilihat dari 3 poin utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan

pembangunan dan pengawasan. Dimana ketiga point tersebut dapat dijelaskan

sebagai berikut:

1. Perencanaan Pembangunan Desa

Berdasarkan Permendagri No 114 tahun 2014 Pasal 1,

perencanaan Pembangunan Desa merupakan proses pentahapan kegiatan

yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan

permusyawaratan Desa dan Unsur Masyarakat secara partisipatif guna

pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka

mencapai tujuan pembangunan desa.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Lukman selaku Kepala Desa

Beluran Panjang diketahui bahwa mekanisme penyusunan RPJMDes Desa

Beluran Panjang dilakukan dalam 7 tahapan, yang diawali dari

pembentukan Tim Penyusun RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka

Menengah) hingga pengesahan RPJMDes, adapun tahapan yaitu:

56

a. Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa

Setelah Kepala Desa dilantik secara resmi maka dengan segera

Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RPJM Desa berjumlah paling

sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang. Anggota

Tim Penyusun juga perlu mempertimbangkan keterwakilan perempuan di

dalamnya. Tim Penyusun RPJM Desa disahkan dengan Keputusan

Kepala Desa. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Lukman

selaku Kepala Desa Beluran Panjang:

―...yang pertama itu membentuk Tim, jadi setelah Kepala Desa

dilantik secara resmi oleh Bupati Merangin, maka segera

membentuk Tim Penyusun RPJM Desa berjumlah paling sedikit 7

(tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang. Karena Desa

Beluran Panjang ini kecil maka kita cukup 7 orang saja. Tim

Penyusun RPJM Desa disahkan dengan Keputusan Kepala Desa..‖60

Berdasar pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa pembentukan

Tim Tim Penyusun RPJM Desa merupakan kewenangan dari kepala desa

terpilih yang diberi ketentuan sebanyak tujuh hingga sebelas orang

dengan mempertimbangkan wilayah dan kompleksitas kelompok dalam

desa.

Struktur Tim Penyusun RPJM Desa Beluran Panjang antara lain:

1) Kepala Desa selaku pembina.

2) Sekretaris Desa selaku ketua.

60

Wawancara dengan Bapak Lukman selaku Kepala Desa Beluran Panjang, tanggal 11 Agustus

2019

57

3) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa selaku sekretaris.

4) Anggota yang berasal dari perangkat desa, lembaga pemberdayaan

masyarakat, dan unsur masyarakat lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Lukman selaku Kepala

Desa Beluran Panjang diketahui Tugas Tim Penyusun RPJM Desa adalah

sebagai berikut:61

1) Menyelaraskan arah kebijakan pembangunan kabupaten Merangin.

2) Mengkaji keadaan desa.

3) Menyusun rancangan RPJMDes.

4) Menyempurnakan rancangan RPJMDes

5) Tim Penyusun RPJM Desa mendengarkan dan membahas pemaparan

visi dan misi Kepala Desa, yang akan menjadi acuan dalam seluruh

proses penyusunan RPJM Desa ini

Menurut Bapak Ali Ibrahim selaku Kaur Umum dan Perencanaan

Desa Beluran Panjang diketahui bahwa RPJM Desa memuat visi dan misi

Kepala Desa. Penjabaran visi dan misi Kepala Desa menjadi sangat

penting untuk mendapatkan gambaran yang jelas seperti apa visi, misi,

strategi, dan program pembangunan selama 6 (enam) tahun masa jabatan

Kepala Desa. Langkah awal Tim Penyusun RPJM Desa adalah

mendengarkan pemaparan visi dan misi Kepala Desa serta membahas

61

Wawancara dengan Bapak Lukman selaku Kepala Desa Beluran Panjang , tanggal 2 Juli

2019

58

bagaimana visi dan misi tersebut akan menjadi acuan dalam seluruh

proses penyusunan RPJM Desa Beluran Panjang . Berikut penuturannya:

―...RPJM Desa itu kan memuat visi dan misi Kepala Desa.

Penjabaran visi dan misi Kepala Desa menjadi sangat penting untuk

mendapatkan gambaran yang jelas seperti apa visi, misi, strategi,

dan program pembangunan selama 6 tahun masa jabatan Kepala

Desa. Maka langkah awal Tim Penyusun RPJMDes adalah

mendengarkan pemaparan visi dan misi Kepala Desa serta

membahas bagaimana visi dan misi tersebut akan menjadi acuan

dalam seluruh proses penyusunan RPJMDes....‖62

Pernyataan tersebut memberikan gambaran bahwa RPJM Desa

merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Desa terpilih. Penjabaran

visi dan misi Kepala Desa menjadi sangat penting untuk mendapatkan

gambaran yang jelas seperti apa visi, misi, strategi, dan program

pembangunan selama 6 tahun masa jabatan Kepala Desa terpilih tersebut.

Maka sebelum RPJMDes dilaksanakan dilakukan pemaparan visi dan

misi Kepala Desa serta membahas bagaimana visi dan misi tersebut akan

menjadi acuan dalam seluruh proses penyusunan RPJMDes sehingga apa

yang disampaikan saat kampanye dan apa saja program tersebut dapat

terakomodir dalam dokumen perencanaan.

62

Wawancara dengan Bapak Ali Ibrahim selaku Kaur Umum dan Perencanaan Desa Beluran

Panjang , tanggal 3 Juli 2018

59

b. Penyelarasan Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kabupaten

Merangin

Menurut Bapak Lukman selaku Kepala Desa Beluran Panjang

tahapan selanjutnya adalah Tim penyusun RPJM Desa menyelaraskan

arah kebijakan pembangunan Kabupaten Merangin Provinsi Jambiuntuk

mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten

Merangin Provinsi Jambidengan pembangunan desa. Penyelarasan arah

kebijakan itu dilakukan dengan mengkaji RPJMD Pemerintah Daerah

Kabupaten Merangin Provinsi Jambitahun 2013-2018 untuk mendapatkan

informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten Merangin.

Berikut penuturannya:

―.....tahapan selanjutnya adalah Tim penyusun RPJM Desa

menyelaraskan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Merangin

Provinsi Jambiuntuk mengintegrasikan program dan kegiatan

pembangunan Kabupaten Merangin Provinsi Jambidengan

pembangunan desa. Penyelarasan arah kebijakan itu dilakukan

dengan mengangkai RPJMD Pemerintah Daerah Kabupaten

Merangin Provinsi Jambitahun 2013-2018 untuk mendapatkan

informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten

Merangin..‖63

Pernyataan tersebut menunjukan bahwa tugas Tim penyusun RPJM

Desa cukup berat, dikarenakan harus menyelaraskan arah kebijakan

pembangunan Kabupaten Merangin Provinsi Jambiagar dapat

mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten

63

Wawancara dengan Bapak Lukman selaku Kepala Desa Beluran Panjang , tanggal 2 Juli

2018

60

Merangin Provinsi Jambidengan pembangunan desa yang akan

direncanakan ke depannya dalam dokumen RPJMD Des. Kegiatan

penyelarasan arah kebijakan itu dilakukan dengan mengkaji RPJMD

Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin Provinsi Jambitahun 2013-2018

untuk mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan

kabupaten Merangin.

Menurut Bapak Lukman selaku Kepala Desa Beluran Panjang

informasi arah kebijakan pembangunan Kabupaten Merangin Provinsi

Jambisekurang-kurangnya meliputi: 64

1) Rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten Merangin.

2) Rencana strategis satuan kerja perangkat daerah.

3) Rencana umum tata ruang wilayah kabupaten Merangin.

4) Rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten Merangin.

5) Rencana pembangunan kawasan perdesaan.

Selanjutnya Bapak Ali Ibrahim selaku Kaur Umum dan

Perencanaan Desa Beluran Panjang menjelaskan bahwa:

―....kegiatan penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten

Merangin Provinsi Jambidilakukan dengan cara mendata dan

memilah rencana program dan kegiatan pembangunan Kabupaten

Merangin Provinsi Jambiyang akan masuk ke desa. Hal ini

dilakukan dengan cara mengelompokkan menjadi bidang

penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa,

pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat

desa. Hasil pendataan dan pemilahan tersebut dituangkan dalam

64

Wawancara dengan Bapak Lukman selaku Kepala Desa Beluran Panjang , tanggal 2 Juli

2018

61

format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan

masuk ke desa Data rencana program dan kegiatan menjadi

lampiran hasil pengkajian keadaan desa....‖65

Pernyataan tersebut memberikan penjelasan bahwa dari penyusunan

RPJM Desa merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun

yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan

keuangan desa, kebijakan umum dan program, dengan mengacu pada

RPJM Daerah, program OPD, lintas OPD (Organisasi Perangkat Daerah),

dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja. Tahap

penyusunan RPJM Desa ini dimulai dari tingkat dusun yaitu musyawarah

dusun (musdus), kemudian berlanjut ke lokakarya desa, Dalam lokakarya,

dilakukan pengelompokkan berdasarkan bidang, yaitu bidang fisik dan

prasarana, bidang ekonomi, dan bidang sosial budaya. Barulah dalam

musrenbang dilakukan perangkingan berdasarkan beberapa kriteria yang

sudah ditentukan.

c. Pengkajian Keadaan Desa

Menurut Bapak Lukman selaku Kepala Desa Beluran Panjang

setelah penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Merangin

Provinsi Jambi maka Tim Penyusun RPJM Desa melakukan pengkajian

keadaan desa yang dilakukan dalam rangka mempertimbangkan kondisi

obyektif desa. Laporan hasil pengkajian keadaan desa menjadi bahan

65

Wawancara dengan Bapak Ali Ibrahim selaku Kaur Umum dan Perencanaan Desa Beluran

Panjang , tanggal 3 Juli 2019

62

masukan dalam musyawarah desa dalam rangka penyusunan perencanaan

pembangunan desa. Berikut penuturannya:

―setelah kegiatan penyelarasan arah kebijakan pembangunan

Kabupaten Merangin Provinsi Jambimaka langkah selanjutnya Tim

Penyusun RPJM Desa melakukan pengkajian keadaan desa yang

dilakukan dalam rangka mempertimbangkan kondisi obyektif desa.

Laporan hasil pengkajian keadaan desa menjadi bahan masukan

dalam musyawarah desa dalam rangka penyusunan perencanaan

pembangunan desa..‖66

Pernyataan tersebut menunjukan bahwa pengkajian keadaan desa

adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan

obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait

yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika

masyarakat desa.

Selanjutnya menurut Bapak Ali Ibrahim selaku Kaur Umum dan

Perencanaan Desa Beluran Panjang kegiatan pengkajian keadaan desa

meliputi kegiatan sebagai berikut:

1) Penyelarasan data desa.

2) Penggalian gagasan masyarakat.

3) Penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan desa.

Penyelarasan data desa dilakukan melalui kegiatan (1) pengambilan

data dari dokumen data desa, dan (2) pembandingan data desa dengan

kondisi desa terkini. Data desa ini meliputi data dan kondisi sumber daya

66

Wawancara dengan Bapak Lukman selaku Kepala Desa Beluran Panjang , tanggal 2 Juli

2019

63

alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan, dan sumber

daya sosial budaya yang ada di desa. Hasil penyelarasan data desa

dituangkan dalam format data desa dan dilampirkan pada laporan hasil

pengkajian keadaan desa. Selanjutnya hasil penyelarasan data desa

tersebut menjadi bahan masukan dalam musyawarah desa dalam rangka

penyusunan perencanaan pembangunan desa.

Menurut Bapak Ali Ibrahim selaku Kaur Umum dan Perencanaan

Desa Beluran Panjang dalam kegiatan penggalian gagasan masyarakat ini

Tim Penyusun RPJM Desa melakukan pendampingan terhadap

musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus bersama unsur

masyarakat. berikut penuturannya:

―...dalam kegiatan penggalian gagasan masyarakat ini Tim

Penyusun RPJM Desa melakukan pendampingan terhadap

musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus bersama unsur

masyarakat...‖67

Pernyataan tersebut menggambarkan Pengkajian Keadaan Desa

(PKD) merupakan tahapan penting dalam perencanaan pembangunan di

desa. PKD bertujuan untuk mendapatkan data akurat untuk mendukung

program-program pembangunan yang akan diputuskan dalam

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).

67

Wawancara dengan Bapak Ali Ibrahim selaku Kaur Umum dan Perencanaan Desa Beluran

Panjang , tanggal 3 Juli 2018

64

Kegiatan utama PKD berupa penggalian dan pengumpulan data

mengenai keadaan objektif masyarakat, masalah, potensi, dan beragam

informasi yang menggambarkan kondisi desa secara jelas dan lengkap,

tak terkecuali dinamika masyarakat desa.

Penggalian gagasan yang dilakukan dengan cara diskusi kelompok

akan berjalan secara terarah. Dalam pelaksanaan diskusi kelompok dapat

menggunakan alat bantu berupa sketsa desa, kalender musim,dan bagan

kelembagaan desa sebagai alat kerja untuk menggali gagasan masyarakat.

Bapak Bapak Lukman selaku Kepala Desa Beluran Panjang

melanjutkan:

―....Ketika terjadi hambatan dan kesulitan dalam penerapan alat

bantu kerja tersebut, Tim Penyusun RPJM Desa dapat

menggunakan alat kerja lainnya yang sesuai dengan kondisi dan

kemampuan masyarakat desa. Tim Penyusun RPJM Desa dapat

menambahkan alat bantu kerja sesuai dengan situasi dan kondisi

setempat dalam rangka meningkatkan kualitas hasil penggalian

gagasan...‖68

Pernyataan tersebut menunjukan bahwa pelaksanaan penyusunan

RPJMDesa tidak selalu berjalan sebagimana mestinya, adanya perbedaan

pandangan tentunya mempengaruhi proses dalam penyusunan

RPJMDesa, sehingga membuat Tim harus bekerja ekstra dengan

memanfaatkan alat kerja yang ada.

68

Wawancara dengan Bapak Lukman selaku Kepala Desa Beluran Panjang , tanggal 2 Juli

2019

65

Tahap selanjutnya adalah Tim Penyusun RPJM Desa melakukan

rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desaberdasarkan

usulan rencana kegiatan dalam diskusi kelompok. Hasil rekapitulasinya

dituangkan dalam format usulan rencana kegiatan dan menjadi lampiran

laporan hasil pengkajian keadaan desa.

Setelah merekapitulasi usulan rencana kegiatan desa, Tim Penyusun

RPJM Desa menyusun laporan hasil pengkajian keadaan desa.

Selanjutnya, laporanhasil pengkajiannyadituangkan dalam berita acara

dengan dilampiri dokumen:

1) Data desa yang sudah diselaraskan.

2) Data rencana program pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk

ke desa.

3) Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan.

4) Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa dari dusun

dan/atau kelompok masyarakat.

Tim Penyusun RPJM Desa melaporkan kepada Kepala Desa

mengenai hasil pengkajian keadaan desa. Berdasarkan laporan hasil

kajian keadaan desa, Kepala Desa menyampaikan laporannya kepada

BPD untuk penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah

desa. Hal ini sebagaiman disampaikan oleh Bapak Lukman selaku

Kepala Desa Beluran Panjang :

66

―..hasil pengkajian keadaan desa yang diserahkan Tim Penyusun

RPJM Desa. Maka berdasarkan laporan hasil kajian keadaan desa,

Kepala Desa menyampaikan laporannya kepada BPD untuk

penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah

desa..‖69

Pernyataan tersebut menunjukan bahwa setelah semua data tersebut

selesai disusun, Tim Penyusun selanjutnya melaporkan hasil PKD kepada

Kepala Desa. Selanjutnya, Kepala Desa menyampaikan laporan itu

kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat melalui

Musrenangdes.

Pernyataan tersebut dibenarkan oleh Bapak M. Isa selaku Anggota

BPD Desa Beluran Panjang :

―....Kepala Desa menyampaikan laporan kepada BPD mengenai

hasil kajian keadaan desa untuk penyusunan rencana pembangunan

desa melalui musyawarah desa bersama BPD dan unsur masyarakat

lainnya..‖70

Pernyataan tersebut menunjukan bahwa Kepala Desa berkewajiban

menyampaikan laporan kepada BPD mengenai hasil kajian keadaan desa

untuk penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa

bersama BPD dan unsur masyarakat lainnya.

Penggalian gagasan masyarakat dilakukan untuk menemu-kenali

potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya desa,

69

Wawancara dengan Bapak Lukman selaku Kepala Desa Beluran Panjang , tanggal 2 Juli

2019 70

Wawancara dengan Bapak M. Isa selaku Anggota BPD Desa Beluran Panjang , tanggal 3

Juli 2019

67

sertamengidentifikasi masalah yang dihadapi desa. Hasil penggalian

gagasan menjadi dasar bagi masyarakat dalam merumuskan usulan

rencana kegiatan meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa,

pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan

masyarakat desa.

Penggalian gagasan masyarakat dilakukan secara partisipatif

dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa sebagai sumber data

dan informasi. Pelibatan masyarakat desa dapat dilakukan melalui

musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat antara

lain:

1. Tokoh adat.

2. Tokoh agama.

3. Tokoh masyarakat.

4. Tokoh pendidikan.

5. Kelompok tani.

6. Kelompok perempuan.

7. Kelompok masyarakat miskin.

8. Kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial

budaya masyarakat desa Beluran Panjang .

d. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyelenggarakan musyawarah

desa berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan desa. Musyawarah Desa

68

dapat dilaksanakan setelah Kepala Desa menyerahkan laporan hasil

pengkajian keadaan desa. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Bapak M.

Isa selaku Anggota BPD Desa Beluran Panjang :

―.....setelah pengkajian selesai maka Badan Permusyawaratan Desa

(BPD) menyelenggarakan musyawarah desa berdasarkan laporan hasil

pengkajian keadaan desa. Jadi, Musyawarah Desa dapat dilaksanakan

setelah Kepala Desa menyerahkan laporan hasil pengkajian keadaan

desa..‖71

Pernyataan tersebut menunjukan bahwa tahapan yang dilakukan setelah

pengkajian selesai adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

menyelenggarakan musyawarah desa berdasarkan laporan hasil pengkajian

keadaan desa. Jadi, Musyawarah Desa dapat dilaksanakan setelah Kepala

Desa menyerahkan laporan hasil pengkajian keadaan desa.

Dalam Musyawarah Desa yang perlu dibahas dan disepakati antara lain:

1) Laporan hasil pengkajian keadaan desa.

2) Rumusan arah kebijakan pembangunan desa yang dijabarkan dari visi dan

misi Kepala Desa.

3) Rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa,

pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan

masyarakat desa.

Pembahasan rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan

desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan

71

Wawancara dengan Bapak M. Isa selaku Anggota BPD Desa Beluran Panjang , tanggal 3

Juli 2019

69

pemberdayaan masyarakat desa dilakukan dengan diskusi kelompok secara

terarah yang dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa,

pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan

masyarakat desa. Diskusi kelompok secara terarah itu membahas hal-hal

mengenai:

1) Laporan hasil pengkajian keadaan desa.

2) Prioritas rencana kegiatan desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.

3) Sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan desa.

4) Rencana pelaksana kegiatan desa yang akan dilaksanakan oleh perangkat

desa, unsur masyarakat desa, kerjasama antar desa, dan/atau kerjasama

desa dengan pihak ketiga.

Menurut Bapak M. Isa selaku Anggota BPD Desa Beluran Panjang

hasil kesepakatan musyawarah desa dituangkan dalam berita acara.

Selanjutnya hasil kesepakatan ini menjadi pedoman bagi pemerintah desa

dalam menyusun RPJM Desa. Hasil kesepakatan musyawarah desa

dituangkan dalam berita acara. Selanjutnya hasil kesepakatan ini menjadi

pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun RPJM Desa‖72

Pernyataan tersebut memberikan kesimpulan bahwa hasil kesepakatan

musyawarah desa yang dituangkan dalam berita acara. Selanjutnya hasil

72

Wawancara dengan Bapak M. Isa selaku Anggota BPD Desa Beluran Panjang , tanggal 3

Juli 2019

70

kesepakatan ini akan menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam

menyusun RPJM Desa.

Menurut Bapak Ali Ibrahim selaku Kaur Umum dan Perencanaan Desa

Beluran Panjang Pelaksanaan teknis musyawarah desa mengacu pada

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme

Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Permendesa No. 2/2015).

e. Penyusunan Rancangan RPJM Desa

Menurut Bapak Ali Ibrahim selaku Kaur Umum dan Perencanaan Desa

Beluran Panjang Tim Penyusun RPJM Desa menyusun rancangan RPJM Desa

berdasarkan berita acara hasil kesepakatan musyawarah desa. Rancangan RPJM

Desa dituangkan dalam format rancangan RPJM Desa. Setelah rancangan

RPJM Desa selesai disusun maka Tim Penyusun RPJM Desa membuat berita

acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa yang dilampiri dengan

dokumen rancangan RPJM Desa dan disampaikan kepada Kepala Desa. Berikut

penuturannya:

―....Tim Penyusun RPJM Desa menyusun rancangan RPJMDes

berdasarkan berita acara (BA) hasil kesepakatan Musdes. Rancangan

RPJMDes dituangkan dalam format rancangan RPJMDes. Setelah

rancangan RPJM Desa selesai disusun maka Tim Penyusun RPJM Desa

membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa

yang dilampiri dengan dokumen rancangan RPJM Desa dan

disampaikan kepada Kepala Desa.‖73

73

Wawancara dengan Bapak Ali Ibrahim selaku Kaur Umum dan Perencanaan Desa Beluran

Panjang , tanggal 3 Juli 2018

71

Berdasarkan pernyataan tersebut diketahui bahwa Tim Penyusun RPJM

Desa menyusun rancangan RPJMDes berdasarkan berita acara (BA) hasil

kesepakatan Musdes. Rancangan RPJMDes dituangkan dalam format

rancangan RPJMDes. Setelah rancangan RPJM Desa selesai disusun maka Tim

Penyusun RPJM Desa membuat berita acara tentang hasil penyusunan

rancangan RPJM Desa yang dilampiri dengan dokumen rancangan RPJM Desa

dan disampaikan kepada Kepala Desa.

Selanjutnya Bapak Ali Ibrahim selaku Kaur Umum dan Perencanaan

Desa Beluran Panjang menjelaskan bahwa Kepala Desa berwenang memeriksa

dokumen rancangan RPJM Desa yang telah disusun oleh Tim Penyusun RPJM

Desa. Apabila Kepala Desa belum menyetujui rancangan RPJM Desa maka

Tim Penyusun RPJM Desa harus melakukan perbaikan berdasarkan arahan

Kepala Desa. Jika rancangan RPJM Desa telah disetujui oleh Kepala Desa

dilanjutkan dengan kegiatan musrenbang desa. Berikut Keterangannya:

―...Kades berwenang memeriksa dokumen rancangan RPJMDes yang

telah disusun oleh Tim Penyusun RPJMDes. Apabila Kades belum

menyetujui rancangan RPJM Desa maka Tim Penyusun RPJM Desa

harus melakukan perbaikan lagi berdasarkan arahan Kepala Desa . Jika

rancangan Kades telah disetujui oleh Kades maka dilanjutkan dengan

kegiatan musrenbangdes..‖74

Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa Kades memiliki

kewenangan untuk memeriksa dokumen rancangan RPJMDes yang telah

74

Wawancara dengan Bapak Ali Ibrahim selaku Kaur Umum dan Perencanaan Desa Beluran

Panjang , tanggal 3 Juli 2018

72

disusun oleh Tim Penyusun RPJMDes. Apabila hasil pemeriksaan Kades belum

menyetujui rancangan RPJM Desa maka Tim Penyusun RPJM Desa harus

melakukan perbaikan lagi berdasarkan arahan Kepala Desa . Jika rancangan

Kades telah disetujui oleh Kades maka dilanjutkan dengan kegiatan

musrenbangdes.

f. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musrenbang Desa

Menurut Bapak Ali Ibrahim selaku Kaur Umum dan Perencanaan Desa

Beluran Panjang bahwa Kepala Desa menyelenggarakan musrenbang desa

untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa. Hasil kesepakatan

musrenbang desa kemudian dituangkan dalam berita acara. Berikut

penjelasannya:

―Kepala Desa menyelenggarakan musrenbang desa untuk membahas dan

menyepakati rancangan RPJM Desa. Hasil kesepakatan musrenbang desa

kemudian dituangkan dalam berita acara.‖75

Prnyataan tersebut memberikan informasi bahwa Kepala Desa

menyelenggarakan musrenbang desa untuk membahas dan menyepakati

rancangan RPJM Desa. Hasil kesepakatan musrenbang desa kemudian

dituangkan dalam berita acara.

Musrenbang desa melibatkan Pemerintah Desa, BPD, dan unsur

masyarakat. Yang dimaksud dengan unsur masyarakat adalah (1) tokoh adat,

(2) tokoh agama, (3) tokoh masyarakat, (4) tokoh pendidikan, (5) perwakilan

75

Wawancara dengan Bapak Ali Ibrahim selaku Kaur Umum dan Perencanaan Desa Beluran

Panjang , tanggal 3 Juli 2019

73

kelompok tani, (6) perwakilan kelompok perempuan, (7) perwakilan kelompok

masyarakat miskin. Selain unsur masyarakat yang tersebut di atas, musrenbang

desa juga dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial

budaya masyarakat.

g. Penetapan RPJM Desa

Menurut Bapak Lukman selaku Kepala Desa Beluran Panjang

Musrenbang desa akan menghasilkan kesepakatan dan kemungkinan usulan

perbaikan rancangan RPJM Desa, maka Kepala Desa menjadi pengarah bagi

Tim Penyusun RPJM Desa dalam proses perbaikan dokumen rancangan RPJM

Desa. Rancangan RPJM Desa inilah yang menjadi lampiran rancangan

peraturan desatentang RPJM Desa. Berikut penjelasannya:

―..Musrenbangdes akan menghasilkan kesepakatan dan kemungkinan

usulan perbaikan rancangan RPJM Desa, maka Kades akan menjadi

pengarah bagi Tim Penyusun RPJM Desa dalam proses perbaikan

dokumen rancangan RPJM Desa. Rancangan RPJM Desa inilah yang

menjadi lampiran rancangan peraturan desatentang RPJM Desa..‖76

Selanjutnya Bapak Lukman selaku Kepala Desa Beluran Panjang

menjelaskan bahwa RPJM Desa disahkan dengan peraturan desa yang

dirancang oleh Kepala Desa. Rancangan peraturan desa tentang RPJM Desa itu

kemudian dibahas dan disepakati Kepala Desa bersama BPD untuk ditetapkan

menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa.

76

Wawancara dengan Bapak Lukman selaku Kepala Desa Beluran Panjang , tanggal 2 Juli

2019

74

2. Pelaksanaan Pembangunan Desa

Berdasar pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,

dijelaskan bahwa pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan

masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan

melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa,

pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam

dan lingkungan secara berkelanjutan.

Sementara itu sebagai penuntun penyelenggaraan pembangunan desa

disusun panduan penyelenggaraan pembangunan desa yang dijabarkan dalam

Peraturan Dalam Negeri nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman

Pembangunan Desa.

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya pemerintah dalam

penyediaan barang dan jasa (goods and service) . Salah satu instrumen penting

dalam pembangunan yang wajib disediakan oleh pemerintah adalah

ketersediaan infrastruktur.

Pada saat ini telah terjadi proses pembangunan di dalam kehidupan

masyarakat di Desa Beluran Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Bungo.

Pembangunan dilakukan guna menunjang dan meningkatkan mutu kehidupan

masyarakat. Segala aspek-aspek dan segi kehidupan masyarakat mengalami

berbagai perkembangan baik dari yang terkecil hingga yang terbesar.

Pemerintah Desa Beluran Panjang Kecamatan Tabir sampai saat ini terus

memaksimalkan pembangunannya, baik dari segi infrastruktur maupun

75

sumberdaya manusia, dan membenahi pelayanan publik yang terbengkalai.

Adapun program yang menjadi perhatian lebih pemerintah Desa Beluran

Panjang Kecamatan Tabir adalah di bidang infrastruktur terutama perbaikan

jalan dan jembatan sebagai sarana transportasi utama masyarakat. Hal tersebut

berdasarkan keterangan Bapak Lukman selaku Kepala desa beluran panjang :

―Untuk pembangunan, kalau dari infrastruktur fisik seperti gedung itu

cukup baik, namun ada beberapa yang rusak dan tidak memadai seperti

TK dan tidak ada gedung kesehatan sehingga masyarakat kalau sakit

harus ke puskesmas di Tebo Pandak. Yang menjadi perhatian khusus bagi

kami di tahun anggaran 2018 adalah pembangunan jalan, drainase, dan

jembatan yang merupakan jalur transportasi masyarakat sehari-hari untuk

menjalankan aktifitasnya ke lokasi pertanian.‖77

Berdasarkan wawancara di atas fokus pembangunan di tahun 2018 Desa

Beluran Panjang adalah pembangunan di bidang infrastruktur yakni jalan,

drainase, dan jembatan. Kondisi tersebut dapat terlihat dari hasil observasi

peneliti dilokasi penelitian, seperti terlihat pada tampilan gambar berikut:

1. Jembatang Gantung

Pemeliharaan jembatan gantung dilakukan secara berkala oleh

Pemerintah Desa beluran panjang dengan cara mengecek kondisi jembatan,

khususnya papan lantai jembatan, jika kondisi rusak maka akan dilakukan

perbaikan, pengecekan secara rutin dilakukan setiap bulannya, hal ini

sebagaimana disampaikan oleh Bapak Lukman selaku Kepala desa beluran

panjang :

77

Wawancara dengan Bapak Lukman selaku Kepala desa beluran panjang , pada tanggal 17

Juni 2019

76

―...Pembangunan Infrastruktur di Desa beluran panjang yang

dilakukan pemeliharaan diantaranya adalah jembatan gantung, jadi,

setiap bulan kita lakukan pengecekan, khususnya papan lantai, karena

itu rawan lapuk akibat terkena hujan dan panas, jika ada kerusakan kita

upayakan langsung menggantikannya, itu jika dana pemeliharaan

memungkinkan, jika tidak kita meminta bantuan masyarakat‖78

Pendapat yang sama juga diutarakan oleh Bapak Sanusi selaku Tim

Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Beluran Panjang :

―...kita pastinya selalu melakukan pengecekan, apalagi pembangunan

yang baru kita bangun, karena ada masa pemeliharaan yang harus

dilakukan oleh TPK, maksudnya selama masa 2 atau 3 bulan setelah

penyerahaan kepada pemerintah dusun, maka pembangunan

infrastruktur tersebut masih dalam jaminan TPK jika ada kerusakan

akibat teknis pembangunan, namun jika ada bencana tentu diluar

tanggungjawab TPK‖79

Pernyataan tersebut menunjukan adanya keterlibatan TPK dalam

pemeliharaan infrastruktur yang dibangun, hal ini dibenarkan oleh Bapak

Hendro Setiawan selaku Pendamping Desa Teknik Infrastruktur Kecamatan

Tabir :

―...ya, benar sekali, bahwa infrastruktur yang baru dibangun,

pemeliharaannya masih menjadi tanggung jawab TPK, maka

pemerintah desa maupaun masyarakat diharapkan untuk selalu

mengecek kondisi di lapangan, dengan adanya pengecekan tersebut,

maka diharapkan segala bentuk kerusakan yang terjadi dapat diatasi

sesegara mungkin..‖80

78

Wawancara dengan Bapak Lukman selaku Kepala desa beluran panjang , pada tanggal 17

Juni 2019 79

Wawancara dengan Bapak Sanusi selaku Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Beluran

Panjang , pada tanggal 17 Juni 2019 80

Wawancara dengan Bapak Hendro Setiawan selaku Pendamping Desa Teknik Infrastruktur

Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang, pada tanggal 18 Juni 2019

77

Selain dilakukan pengecekan juga dilakukan himbauan kepada

masyarakat, agar beban yang diangkut melalui jembatan tidak berlebihan,

hal ini mengingat jembatan gantung, Pemerintah Desa beluran panjang juga

menghimbau masyarakat untuk menerapkan budaya antri jika melintasi

jembatan, khususnya jika kendaraan bermotor. Hal ini sebagaimana

diutarakan oleh Bapak Lukman selaku Kepala Desa Beluran panjang :

―...dalam upaya memelihara jembatan gantung kita menghimbau

masyarakat untuk sama-sama memelihara dengan tidak membawa

beban yang berlebihan dan membudayakan antri ketika menggunakan

kendaraan bermotor, hal ini bertujuan akan jembatan dapat bertahan

lama..‖ 81

Pendapat tersebut dibenarkan oleh Bapak H. Tobroni selaku Tokoh

Masyarakat Desa beluran panjang :

―...menurut saya, Pemerintah Desa beluran panjang telah menunjukan

kinerja yang baik dengan mengajak masyarakat untuk partisipasi dalam

pembangunan melalui upaya pemeliharaan secara bersama-sama dengan

tidak melakukan hal yang dapat merusak pembangunan yang telah dibuat

oleh pemerintah dusun, salah satu himbauan dari pemerintah dusun

adalah membudayakan antri saat melintasi jembatan dan tidak membawa

beban yang begitu berat..‖82

Jembatan yang dibangun pemerintah dusun merupakan sarana bagi

aktivitas masyarakat dalam berusaha tani atau perkebunan, dengan kondisi

81

Wawancara dengan Bapak Lukman selaku Kepala desa beluran panjang , pada tanggal 17

Juni 2019 82

Wawancara dengan Bapak H. Tobroni selaku Tokoh Masyarakat Desa Beluran Panjang ,

pada tanggal 19 Juni 2019

78

jembatan yang lantainya terbuat dari kayu atau papan tentunya

membutuhkan pemeliharaan yang cukup tinggi dikarenakan kayu mudah

sekali lapuk jika terkena hujan dan panas.

Hasil wawancara yang telah disampaikan beberapa informan di atas

menggambarkan peran pemerintah dusun dalam pemeliharaan infrastruktur

yang ada dengan melakukan pengecekan jembatan dan menghimbau

masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan melalui upaya

menjaga dan memelihara infrastruktur yang telah dibangun.

2. Jalan Beton

Pemeliharaan jalan beton juga dilakukan secara berkala oleh

Pemerintah Desa Beluran Panjang dengan cara mengecek kondisi jalan,

khususnya jika ada rumput yang merambat ke jalan, dan jika kondisi rusak

maka akan dilakukan perbaikan, pengecekan secara rutin dilakukan setiap

bulannya, hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Lukman selaku

Kepala desa beluran panjang :

―...selain jembatan gantung, jalan rabat beton juga menjadi perhatian

bagi kita, setiap bulan kita lakukan pengecekan, khususnya bagi

infrastruktur yang baru kita bangunan, namun untuk yang sudah lama

kita bangun, hanya kita upayakan perbaikan menyeluruh, untuk

pemeliharaan jalan kita lakukan dengan mencegah rumput merambat

ke jalan, karena akarnya dapat merusak jalan, jika ada yang rusak tentu

akan kita perbaiki‖83

83

Wawancara dengan Bapak Lukman selaku Kepala desa beluran panjang , pada tanggal 17

Juni 2019

79

Pernyataan tersebut dibenarkan oleh Bapak Mat Nur selaku Kepala

Seksi Pemerintahan Desa Beluran Panjang :

―..kami dari pemerintah dusun pastinya selalu melakukan pengecekan,

agar setiap pembangunan infrastruktur yang telah kita rencanakan

bersama dan kita sepakati pendanaannya serta sama-sama kita secara

swadaya dan swakelola membangunnya agar terpelihara denan baik.

Baik pengecekan yang dilakukan secara berkala maupun secara

insidental (karena banjir maupun akibat kejadian beban berat)

Selain dilakukan pengecekan juga dilakukan himbauan kepada

masyarakat agar sama-sama memelihara jalan dengan memperhatikan kondisi

jalan, jika ada terjadi kerusakan pemerintah dusun bersama masyarakat

berupaya secara swadaya memperbaikinya. Hal ini sebagaimana diutarakan

oleh Bapak Lukman selaku Kepala desa beluran panjang :

―...kita juga mendorong masyarakat sama-sama memelihara yang telah

kita bangun, jika ada kerusakan kita minta partisipasi masyarakat untuk

secara swadaya bergotong royong bahu membahu memperbaikinya

dengan sumber yang ada, baik tenaga maupun material bangunan, hal ini

merupakan bentuk kebersamaan dan rasa memiliki yang kita tanam

kepada masyarakat‖ 84

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Abdul Razak selaku Tokoh

Masyarakat Desa Beluran Panjang :

―..kita sebagai masyarakat tentunya bersyukur dengan segala bentuk

pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah baik melalui dana

desa maupaun bersumber dari dana lubuk larangan, dan pastinya kita juga

diharuskan untuk memelihara bersama dengan pemerintah dusun dengan

84

Wawancara dengan Bapak Lukman selaku Kepala Desa Beluran Panjang , pada tanggal 17

Juni 2019

80

semaksimal mungkin menjaga segala bentuk infrastuktur yang telah

dibangun‖85

Hal yang sama juga diutarakan oleh Bapak Sanusi selaku Tim Pengelola

Kegiatan (TPK) Desa beluran panjang :

―..Kita tentunya sangat mengharap dukungan dari masyarakat, tidak

hanya ketika membangun kita mengajak masyarakat berpartisipasi,

namun dalam pemeliharaan juga, hal-hal kecil yang bisa dilakukan dalam

pemeliharaan jalan antara lain adalah tidak membiarkan rumput tumbuh

dipinggir jalan tersebut, karena pertumbuhan rumput tersebut dapat

merusak jalan beton tersebut, itu merupakan hal yang sangat gampang

dilakukan oleh masyarakat‖86

Bahwa jalan beton yang dibangun pemerintah dusun merupakan jalan

lingkungan yang ada dipermukiman masyarakat yang sangat berguna dalam

aktivitas masyarakat. Tentunya pembangunan tersebut sangat diharapkan

oleh masyarakat dan untuk itu harus dilakukan pemeliharaan agar usia

penggunaan jalan tersebut menjadi panjang atau lama penggunaannya.

Hasil wawancara yang telah disampaikan beberapa informan di atas

menggambarkan peran pemerintah dusun dalam pemeliharaan infrastruktur

yang ada dengan melakukan pengecekan jalan beton dan menghimbau

masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan melalui upaya

menjaga dan memelihara infrastruktur yang telah dibangun, apalagi jalan

85

Wawancara dengan Bapak Abdul Razak selaku Tokoh Masyarakat Desa Beluran Panjang,

pada tanggal 19 Juni 2019 86

Wawancara dengan Bapak Sanusi selaku Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Beluran

Panjang , pada tanggal 17 Juni 2019

81

tersebut juga dibangun secara swadaya maupun swakelola bersama

masyarakat tentunya partisipasi dari masyarakat sangat diharapkan.

3. Drainase

Pembangunan drainase dilakukan oleh pemerintah Desa beluran

panjang agar jalannya air diselokan berjalan lancar, sehingga mampu

mengurangi banjir di depan rumah masyarakat atau air yang menggenang

dipermukiman warga, pemeliharan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa

beluran panjang dengan cara mengecek kondisi drainase apakah tersumbat

atau rusak, jika terjadi penyumbatan maka akan dilakukan pembersihan. Hal

ini sebagaimana disampaikan Bapak Mat Nur selaku Kepala Seksi

Pemerintahan Desa Beluran Panjang :

―...Drainase yang telah kita bangun tentunya akan menjadi perhatian

kita, khususnya dalam pemeliharaan, kita lakukan pengecekan jika ada

yang tersumbat, maka kita akan perbaiki baik secara gotong royong

maupun dengan menugaskan seseorang untuk membersihkannya‖87

Selain dilakukan pengecekan juga dilakukan himbauan kepada

masyarakat agar sama-sama memelihara drainase dengan tidak membuang

sampah ke drainase karena akan berakibat terjadinya penyumbatan,. Hal ini

sebagaimana diutarakan oleh Bapak Mat Nur selaku Kepala Seksi

Pemerintahan Desa Beluran Panjang :

―...kita menghimbau dengan tegas kepada masyarakat untuk sama-sama

menjaga dan memelihara keberadaan drainase yang telah kita bangun

87

Wawancara dengan Bapak Mat Nur selaku Kepala Seksi Pemerintahan Desa Beluran

Panjang , pada tanggal 17 Juni 2019

82

dengnan tidak membuang sampah sembarangan, khususnya ke drainase

langsung, karena prilaku tersebut tentunya akan berakibat bagi

masyarakat itu sendiri, jika sampah telah banyak maka akan terjadi

penyumbatan yang pada akhirnya akan beraikbat banjir, meskipun banjir

yang terjadi hanya sebatas mata kaki, namun dapat mengganggu aktivitas

masyarakat‖ 88

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Bapak M. Saleh selaku

Tokoh Masyarakat Desa Beluran Panjang :

―saya selaku tokoh masyarakat di dusun ini juga sering mengingatkan

kepada masyarakat untuk sama-sama menjaga drainase yang dibangun

dengan tidak membiarkan rumput tumbuh didalamnya yang

mengakibatkan penyumbatan drainase, karena tujuan pembangunan

drainase ini agar air mengalir dengan lancar, jika airnya tidak mengalir

dengan lancar tentunya akan berdampak terhadap banjir, meskipun banjir

tidak sampai ke rumah namun genangan air yang ada dipekarangan rumah

membuat rumah menjadi becek‖89

Beliau melanjutkan:

―..dengan adanya usaha bersama dalam menjaga infrastruktur yang

dibangun tersebut diharapkan keberadaanya menjadi berguna untuk

kelangsungan hidup masyarakat, jangan sampai membangunnya kita bisa

namun untuk melakukan pemeliharaannya kita tidak sanggup, dengan

mencangkul apabila tanah telah menumpuk dalam drainase tersebut maka

kita selaku masyarakat telah ikut membangun dusun yang kita cintai

bersama ini‖ 90

88

Wawancara dengan Bapak Mat Nur selaku Kepala Seksi Pemerintahan Desa Beluran

Panjang , pada tanggal 17 Juni 2019 89

Wawancara dengan Bapak M. Saleh selaku Tokoh Masyarakat Desa Beluran Panjang , pada

tanggal 19 Juni 2019 90

Wawancara dengan Bapak M. Saleh selaku Tokoh Masyarakat Desa Beluran Panjang , pada

tanggal 19 Juni 2019

83

Pernytaan di atas bahwa pembangunan drainase dilakukan sebagai

upaya untuk pencegahan terhadap dampak air menggenang dilingkungan

permukiman masyarakat sebagai akibat turunnya hujan, jika pembangunan

tersebut tidak dilakukan maka akan berdampak terhadap kebersihan

lingkungan masyarakat. Tentunya pembangunan tersebut sangat diharapkan

oleh masyarakat dan untuk itu harus dilakukan pemeliharaan agar usia

penggunaan jalan tersebut menjadi panjang atau lama penggunaannya.

Hasil wawancara yang telah disampaikan beberapa informan di atas

menggambarkan peran pemerintah desa dalam pemeliharaan infrastruktur

yang ada dengan melakukan pengecekan kondisi drainase jika ada kerusakan

dan menghimbau masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan

melalui upaya menjaga dan memelihara infrastruktur yang telah dibangun,

salah satu caranya adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan dan

melakukan pembersihan pada drainase.

4. Sumber Air Bersih

Keberadaan air bersih tentunya menjadi kebutuhan bagi setiap

manusia, tidak hanya diperkotaan saja namun masyarakat diperdesaan uga

membutuhkan air, maka salah satu program pembangunan infrastruktur yang

dilakukan oleh pemerintah Desa Beluran Panjang adalah pembangunan

sumber air bersih. Tidak hanya membangun saja, namun pemerintah dusun

juga mengupayakan pemeliharaan, salah satunya dengan pengecekan rutin.

84

Hal ini sebagaimana disampaikan Bapak Mat Nur selaku Kepala Seksi

Pemerintahan Desa beluran panjang :

―...kita telah membangun sumber air bersih, yang dapat digunakan

masyarakat untuk memasak dan mencuci, kita lakukan pengecekan

secara rutin, apakah kondisi airnya tersumbat atau terjadi kebocoran

pada pipa yang mengakibatkan air tidak mengalir sebagaimana

mestinya, tentunya pengecekan ini dilakukan oleh petugas yang telah

ditunjuk oeh pemerintah dusun ‖91

Pendapat tersebut dibenarkan oleh Bapak Sanusi selaku Tim Pengelola

Kegiatan (TPK) Desa Beluran Panjang :

―..sumber air bersih yang terdapat di Desa Beluran Panjang bersumber

dari air sumur bor, karena kita tidak menentukan siapa yang

mengelolanya maka kita selalu mengecek dengan menugaskan salah

satu masyarakat untuk mengecek secara berkala kondisi pipa yang

mengaliri air, apakah patah atau pecah diinjak hewan seperti sapi dan

kambing..‖92

Selain dilakukan pengecekan juga dilakukan himbauan kepada

masyarakat agar sama-sama memelihara sumber air bersih dengan sama-sama

menjaga saluran air agar terjadinya penyumbatan,. Hal ini sebagaimana

diutarakan oleh Bapak Mat Nur selaku Kepala Seksi Pemerintahan Desa

beluran panjang :

―...kita menghimbau dengan tegas kepada masyarakat untuk sama-sama

menjaga dan memelihara keberadaan sumber air bersih yang telah kita

bangun dengan menjaga pipa yang dipasang agar tidak terjadi kebocoran,

jika terjadi kebocoran kita mengharap agar masyarakat yang

91

Wawancara dengan Bapak Mat Nur selaku Kepala Seksi Pemerintahan Desa Beluran

Panjang , pada tanggal 17 Juni 2019 92

Wawancara dengan Bapak Sanusi selaku Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Beluran

Panjang , pada tanggal 17 Juni 2019

85

mengetahuinya segara memperbaiki atau melaporkan kepada petugas

yang telah ditunjuk untuk segera diperbaiki‖ 93

Pernyataan di atas menunjukan bahwa keberadaan air bersih yang

bersumber dari mata air diperbukitan sangat membantu masyarakat dalam

memenuhi kebutuhannya akan ketersediaan air bersih, sehingga masyarakat

tidak perlu menggunakan air sungai yang kebersihannya tidak dapat dijaga

karena penggunaanya yang terlalu banyak. Tentunya keberadaan sumber air

bersih tersebut sangat diharapkan oleh masyarakat dan untuk itu harus

dilakukan pemeliharaan agar usia penggunaan tersebut menjadi panjang atau

lama penggunaannya.

Hasil wawancara yang telah disampaikan beberapa informan di atas

menggambarkan peran pemerintah dusun dalam pemeliharaan infrastruktur

yang ada dengan melakukan pengecekan kondisi pipa yang dibangun untuk

memastikan bahwa air mengalir sebagaimana mestinya, jika ada kerusakan agar

segera diperbaiki dan menghimbau masyarakat untuk berperan aktif dalam

menjaga ketersediaan air bersih dengan memperhatikan kondisi pipa sebagai

pengalir air.

Kebutuhan pembangunan khususnya di bidang infrastruktur jalan

merupakan masalah utama masyarakat di Desa Beluran Panjang seperti di

93

Wawancara dengan Bapak Mat Nur selaku Kepala Seksi Pemerintahan Desa Beluran

Panjang , pada tanggal 17 Juni 2019

86

ungkapkan Bapak Abdul Razak selaku Tokoh Masyarakat Desa Beluran

Panjang :

―Kalau pembangunan yang paling di butuhkan di desa ini itu pasti jalan,

karena sebagian besar jalan disinikan masih rusak, juga masih banyak jalan

yang berupa tanah, itu menyulitkan kami untuk melakukan kegiatan sehari-hari.

Kadang motor yang kami gunakan untuk mengangkut karet dan sawit terjebak

di jalanan tanah yang lubang‖

3. Pengawasan

Pengawasan pembangunan di Desa Beluruan Panjang telah dilakukan

secara partisipatif dengan melibatkan berbagai pihak, baik BPD selaku mitra

pemerintah desa maupun masyarakat selaku penerima manfaat dari

pembangunan itu sendiri.

B. Kendala dalam implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114

Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa di Desa Beluran

Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin Provinsi Jambi

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di Desa Beluran Panjang

Kecamatan Tabir diketahui bahwa Kendala dalam implementasi Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman

Pembangunan Desa di Desa Beluran Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten

Merangin Provinsi JambiProvinsi Jambi, diantaranya adalah:

87

1. Rendahnya Partisipasi Masyarakat

Menurut Bapak Lukman selaku Kepala Desa Beluran Panjang salah

satu kendala dalam penyusunan pembangunan Desa Beluran Panjang

Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin, adalah rendahnya partisipasi

masyarakat. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Lukman selaku

Kepala Desa Beluran Panjang:

―Banyak yang diundang, namun seringkali pemerintah desa lupa untuk

mengundang warga masyarakat yang dikelompokkan sebagai

"kelompok rentan" yaitu mereka yang tergolong sebagai minoritas,

miskin, dan kaum perempuan. Kalaupun mereka yang tergolong dalam

kelompok rentan tersebut diundang dalam musrenbangdes dalam

penetapan RPJMDes, biasanya mereka tidak bisa menyampaikan

aspirasinya, baik karena minder sehingga tidak mampu bicara maupun

karena aspirasi mereka tidak tertampung karena tidak dianggap oleh

mayoritas peserta musrenbang.‖94

Pernyataan tersebut berkesesuaian dengan pernyataan Bapak H.

Suhaimi selaku Tokoh Masyarakat Desa Beluran Panjang, berikut

keterangannya:

―...tidak semua diundang, biasanya yang diundang tokoh-tokohnya saja,

padahal yang membutuhkan pembangunan itu adalah masyarakat itu

sendiri, kalau tokoh masyarakat itu kan belum tentu paham semua

kondisi di daerahnya‖95

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Saipul Hidayat selaku Tokoh

Masyarakat Desa Beluran Panjang, berikut penjelasannya:

―..kami pemuda jarang diundang, kadang di undang bukan pengurus inti,

namun mereka yang dekat dengan kepala desa, padahal pemuda juga

94

Wawancara dengan Lukman selaku Kepala Desa Beluran Panjang, tanggal 2 Juli 2019 95

Wawancara dengan Bapak H. Suhaimi selaku Tokoh Masyarakat Desa Medan Baru, tanggal

13 Juli 2018

88

butuh dengan dukungan dari pemerintah desa dalam pembinaan dan

pembanugnan di bidang olah raga..‖96

Berdasarkan pernyataan tersebut terlihat bahwa tidak semua unsur

masyarakat diundang, jikapun datang banyak yang tidak memberikan

aspirasi karena takut bicara atau minder, sehingga dampak yang terjadi

akibat perencanaan pembangunan yang belum partisipatif adalah

pelaksanaan pembangunan desa yang selama ini dilaksanakan oleh sebagian

besar desa-desa di Indonesia belum bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh

lapisan masyarakat. Padahal pelaksanaan pembangunan desa belum bisa

dikatakan berhasil bila masih ada sebagian warga masyarakat yang belum

bisa merasakan manfaat dari pelaksanaan pembangunan tersebut.

2. Rendahnya Kemampuan Teknis Perangkat Desa

Permasalahan lain yang kendala dalam implementasi Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa

di Desa Beluran Panjang adalah kurangnya kemampuan teknis perencanaan

pembangunan desa, tercermin dari dokumen-dokumen perencanaan desa yang

belum lengkap. Hal ini ebagiamana disampaikan oleh Bapak Ali Ibrahim selaku

Kaur Umum dan Perencanaan Desa Beluruan Panjang, berikut keteranganya:

―..masalah lain yang menjadi kendalah penyusunan Pembanguan Desa

Beluran Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin Provinsi

Jambiadalah mengenai rendahnya kemampuan teknis perangkat desa,

hal ini terlihat dari dokumen perencanaan pembangunan yang belum

96

Wawancara, dengan Saipul Hidayat selaku Tokoh Masyarakat Desa Medan Baru tanggal 20

Juli 2018

89

lengkap, terkadang mereka tidak menyimpan arsip, yang lebih

disayangkan jika ada pergantian perangkat desa maka data tersebut

sudah tidak ada lagi..‖97

Pernyataan tersebut menggambarkan titik berat dalam permasalahan

mayoritas desa bukanlah kurangnya minat partisipasi masyarakat untuk turut

andil dalam perencanaan pembangunan desa melalui musyawarah, setelah

ditelusuri ternyata dikarenakan mayoritas sumber daya pemerintah desa belum

cukup cakap dalam pembuatan dokumen perencanaan desa baik RKPDesa

maupun RPJMDesa yang sesuai dengan sistematika dan tahapan

penyusunannya. Pemerintah desa mengaku bingung sekalipun sudah

mendapatkan pelatihan-pelatihan dari SKPD terkait. Fungsi pengawasan dari

BPD pun kurang berjalan sehingga adanya pembiaran yang bersifat kritis dalam

kinerja pemerintah desa.

Selain itu penyusunan pembangunan Desa Beluran Panjang Kecamatan

Tabir Kabupaten Merangin Provinsi Jambisecara optimal. Adanya keterbatasan

anggaran juga berpengaruh besar pada penyusunan anggaran pendapatan dan

belanja desa (APBDes). Adanya loncatan-loncatan dalam penyusunan dokumen

perencanaan pembangunan tersebut memperlihatkan, bahwa pada dasarnya

pemahaman teknis perencanaan pembangunan desa yang dimiliki perangkat

desa Desa Beluran Panjang belum memadai karena perangkat desa belum

dibekali dengan diklat/bimtek yang diperlukan, sehingga perangkat desa hanya

97

Wawancara dengan Ali Ibrahim selaku Kaur Umum dan Perencanaan Desa Beluruan

Panjang, tanggal 11 Juli 2018

90

melakukan kegiatan-kegiatan secara rutin seperti tahun-tahun sebelumnya,

padahal kebijakan mekanisme perencanaan pembangunan desa sudah

mengalami perubahan yang sangat mendasar.

C. Upaya untuk mengatasi hambatan dalam implementasi Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Tentang Pedoman

Pembangunan Desa di Desa Beluran Panjang Kecamatan Tabir

Kabupaten Merangin Provinsi Jambi

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan diketahui bahwa

upaya untuk mengatasi hambatan dalam implementasi Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Tentang Pedoman

Pembangunan Desa di Desa Beluran Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten

Merangin, diantaranya adalah:

1. Meningkatkan partisipasi dalam pembangunan desa, baik melalui

perencanaan, pelaksanaan maupun pembangunan di DEsa Beluran Panjang.

2. Mengadakan pelatihan bagi perangkat desa, agar dapat meningkatkan

kemampuan desa.

91

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 di Desa

Beluran Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin telah berjalan dengan

baik, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan pembangunan maupun

pengawasan, hal ini berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti

terhadap informan di lokasi penelitian, .kondisi ini juga didukung oleh

dokumen yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Beluran Panjang, seperti

dokumen perencanaan, dokumen pelaksanaan, dan dokumen pelaporan.

2. Beberapa kendala dalam implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa di Desa Beluran

Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin diantaranya adalah, rendahnya

partisipasi masyarakat dalam perencanaan serta rendahnya kemampuan teknis

perangkat desa.

3. Upaya untuk mengatasi hambatan dalam implementasi Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Tentang Pedoman

Pembangunan Desa di Desa Beluran Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten

Merangin, meningkatkan partisipasi dalam pembangunan desa, baik melalui

perencanaan, pelaksanaan maupun pembangunan di desa beluran panjang.

mengadakan pelatihan bagi perangkat desa, agar dapat meningkatkan

kemampuan desa.

92

B. Saran

1. Perlu sosialisasi dari Pemerintah Kabupaten Merangin dalam implementasi

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 di Desa Beluran

Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin Provinsi Jambi.

2. Pemerintah daerah, terutama pemerintah Desa harus memberikan kesempatan

yang luas kepada warga masyarakat untuk menyuarakan kepentingannya,

serta sekaligus mampu melakukan kontrol terhadap implementasi kebijakan

yang telah dibuat, sehingga otonomi desa dapat dipahami bukan hanya sebatas

regulasi saja tetapi mcrupakan wujud dari visi dan semangat masyarakat desa

secara partisipasif dalam pembangunan di daerahnya, yang diharapkan akan

memberikan dampak yang lebih luas.

3. Kepala Desa harus membangun relasi antar kekuatan politik di desa secara

demokratis dalam merumuskan kepentingan desa. Dengan demikian

kepentingan yang disalurkan pemerintah bukan lagi merupakan kepentingan

dari segmentasi kelompok tertentu saja, tetapi merupakan kepentingan otentik

dari masyarakat desa secara keseluruhan dan telah disepakati bersama.

Dengan demikian masyarakat akan berpartisipasi aktif dan bertanggung jawab

terhadap setiap program dan proyek yang di laksanakan di desa.

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Agama RI, 2000, Alquran Terjemahan, CV. Thoha Putra

Burhan Bungin, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada,

2008)

Charles O. Jones, Pengantar Kebijakan Publik,(Jakarta: Rajawali Press, 1991).

Dyah Mutiarin, Arif Zaenudin, Manajemen Birokrasi Dan Kebijakan, (Yogyakarta:

Pustaka Belajar, 2014)., Hlm. 19

Didit Herlianto, Manajemen Keuangan Desa, (Yogyakarta: Gosyen Publishig, 2017)

Dhobit Al Barru, Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun

2014 Dalam Penyusuna Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa(Rpjm

Desa), Skripsi Sarjana Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Riau, 2015.

H. A. Tabrani Rusyan, Membangun Desa Berprestasi, (Jakarta.Bumi Aksara, 2018)

Inu Kencana Syafi‘ie, Etika Pemerintahan, (Jakarta: Renika Cipta, 1994), Hlm. 97

Iskandar, Metode Penelitian Kualitatif, Cet Ke- (Jakarta: Gaung Persada, 2009), Hlm.

11

Lihat Pasal 78 Ayat (10) Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Lihat Pasal 81 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Muhammad Syafig Shanhaji, Perancanaan Pembangunan Desa Menurut Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Desa

Dalam Prespektif Fikih Siyasah, ( Studi Kasus Di Desa Sumber Anyar

Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo), Skripsi Sarjana Fakultas

Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunam Ampel. 2018.

Mudrajad Kuncuoro, Otonomi Daerah Menuju Era Baru Pembangunan Daerah Edisi

3, (Yogyakarta: Erlangga, 2014)

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun

1945.

Pasal 1 Ayat 10, Permendagri No 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan

Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman

Pembangunan Desa, Pasal 6

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman

Pembangunan Desa, pasal 52

Raharjo Adisasmita, Pembangunan Pedesaan Dan Perkotaan, (Yogyakarta: Liberty,

2006),

Suharsimi, Metode Kualitatif,Kuantitatif Dan R&D,(Bandung: Alfabeta, 2009)

Sondang P. Siagian, Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, Dan Strateginya,

(Jakarta: Bumi Aksara, 2000)

Sayuti Una , (Pedoman Penulisan Skripsi(Edisi Revisi), Cet Ke 2 (Jambi : Syariah

Press Dan Fakultas Syariah Uin Sts Jambi,2014)

Suharsimi, Metode Kualitatif,Kuantitatif Dan R&D,(Bandung: Alfabeta, 2009),

Hlm.240

Tim Penyusunan, Pedoman Penulisan Skripsi (Edisi Revisi), Cet. Ke-2 (Jambi:

Syariah Press,2014)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 Ayat 1.

V. Wiratna Sujarweni, Akuntansi Desa, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2013)

Wawancara Dengan Masyarakat Desa Beluran Panjang