IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERMENKES NOMOR 755/MENKES/ PER/IV/2011 TERHADAP TUGAS DAN FUNGSI KOMITE MEDIK RUMAH SAKIT UMUM PUSAT HAJI ADAM MALIK MEDAN TESIS Oleh RIA FITRIANI NASUTION 137032236/IKM PROGRAM STUDI S2 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2015 UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
136
Embed
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERMENKES NOMOR 755/MENKES/ …
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERMENKES NOMOR 755/MENKES/
PER/IV/2011 TERHADAP TUGAS DAN FUNGSI KOMITE MEDIK
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT HAJI ADAM MALIK MEDAN
TESIS
Oleh
RIA FITRIANI NASUTION
137032236/IKM
PROGRAM STUDI S2 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2015
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERMENKES NOMOR 755/MENKES/
PER/IV/2011 TERHADAP TUGAS DAN FUNGSI KOMITE MEDIK
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT HAJI ADAM MALIK MEDAN
TESIS
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Magister Kesehatan (M.Kes)
dalam Program Studi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat
Minat Studi Administrasi Rumah Sakit
pada Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Sumatera Utara
Oleh:
RIA FITRIANI NASUTION
137032236/IKM
PROGRAM STUDI S2 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2015
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Judul Tesis : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERMENKES
NO.755/MENKES/PER/IV/2011 TERHADAP
TUGAS DAN FUNGSI KOMITE MEDIK DI
RSUP. HAJI ADAM MALIK MEDAN
Nama Mahasiswa : Ria Fitriani Nasution
Nomor Induk Mahasiswa : 137032236
Program Studi : S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat
Minat Studi : Administrasi RumahSakit
Menyetujui Komisi Pembimbing
Prof. dr. Sutomo Kasiman, Sp.PD. Sp.JP (K)
Ketua
(dr. Fauzi, S.K.M)
Anggota
Dekan
(Dr. Drs. Surya Utama, M.S)
Tanggal Lulus : 22 Oktober2015
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Telah Diuji
Pada Tanggal : 22 Oktober 2015
PANITIA PENGUJI TESIS
Ketua : Prof. dr. SutomoKasiman, Sp.PD, Sp.JP (K)
Anggota : 1. dr. Fauzi, S.K.M
2. Dr. Drs. Zulfendri, M.Kes
3. Drs. Amru Nasution, M.Kes
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
PERNYATAAN
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERMENKES NOMOR 755/MENKES/
PER/IV/2011 TERHADAP TUGAS DAN FUNGSI KOMITE MEDIK
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT HAJI ADAM MALIK MEDAN
TESIS
Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah
diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan
sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah
ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini
dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Medan, Oktober 2015
Penulis,
Ria Fitriani Nasution
137032236/IKM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
ABSTRAK
Rumah sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan merupakan
bagian dari sumber daya kesehatan yang sangat diperlukan dalam mendukung
penyelenggaraan upaya kesehatan. Untuk itu rumah sakit perlu menyelenggarakan
tata kelola klinis (clinical governance) yang baik untuk melindungi pasien. Hal ini
sejalan dengan amanat peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kesehatan
dan perumahsakitan yaitu Permenkes RI No.755/Menkes/ Per/IV/2011. Peraturan
Menteri Kesehatan ini dimaksudkan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja
komite medik dirumah sakit. Peraturan Menteri Kesehatan ini diharapkan akan
meluruskan persepsi keliru yang menganggap Komite Medik adalah wadah untuk
memperjuangkan kesejahteraan para staf medik.
Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan (RSUP HAM Medan)
merupakan rumah sakit kelas A. Berdasarkan survei pendahuluan pada minggu II
Januari 2014 tentang masalah keprofesionalan tenaga medik,diperoleh informasi
bahwa masih sebanyak pengaduan masyarakat/pasien tentang ketidakpuasan mereka
terhadap pelayanan tenaga medik ke Komite Medik.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kebijakan
Permenkes RI No. 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik
di Rumah Sakit diimplementasikan dalam tugas dan fungsi Komite Medik di Rumah
Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komite Medik RSUP Haji Adam Malik
telah mengimplementasikan 755/Menkes/Per/IV/2011 dengan baik. Masalah yang
dihadapi adalah masalah komitmen kerja yang masih kurang pada beberapa dokter
yang juga berperan rangkap sebagai dosen di perguruan tinggi.
Saran yang dapat disampaikan dalam tulisan ini adalah sebaiknya diminta
komitmen yang lebih tegas dari dokter yang bersangkutan agar tidak mengabaikan
tugas di rumah sakit. Misalnya melalui perjanjian tertulis yang mengatur tentang
dampak dan akibat bila mengabaikan komitmen kerja, memberikan hak dan
wewenang kepada Komite Medik untuk melakukan penilaian kinerja dokter,
Keterbatasan waktu yang dimiliki para pengurus Komite Medik dapat diatasi dengan
mengangkat tenaga staf yang akan membantu para pengurus menjalankan tugasnya
sebagai anggota Komite Medik
Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Komite Medik RSUP Haji Adam Malik
Medan
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
ABSTRACT
A hospital as one of the health service facilities is part of health resource
which is highly needed in supporting health organization. Therefore, it needs to
organiza good clinical governance in order to protect patients. This is in line with the
legal provisions concerning helth and hospital stipulated in Permenkes RI No.
755/Menkes/Per/IV/2011. This Decree of the Health Minister is intended to improve
and increase the performance of hospital medical committee. It is also expected to
make a correction of wrong perception which assumes that medical committee is a
body that strives for the committee members’ welfare.
RSUP (Central General Hospital) Haji Adam Malik, Medan, is a Class A
type. Based on the preliminary survey in the second week of January, 2014,
regarding medical personner’s professionalism, it was found that many
people/patients complained to the Medical Committee about their dissatiffaction with
medical personnel’s services.
The objective of the research was to find out how far the policy of Permenkes
RI No. 755/Menkes/Per/IV/2011 on the Organization of Hospital Medical Committee
was implemented in the duty and function of the Medical Committee at RSUP Haji
Adam Malik, Medan.
The result of the research showed that the Medical Committee of RSUP Haji
Adam Malik had implemented Permenkes RI No. 755/Menkes/Per/IV/2011 properly.
The problem was about some doctors’ lack of work commitment since they were also
instructors at the universities.
It is recommended that the doctors have good commitment for not ignoring
the duty in the hospital by, for example, signing agreement about the consequences of
ignoring work commitment, give the right and outhority to the Medical Committee to
asses doctors’ performance. The limited time owned by the Medical Committee can
be settled by recruiting new staffs who will help the management do their job as
Medical Committee members.
Keyword : Implementation of Policy, Medical Committee of RSUP Haji Adam
Malik Medan
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmanirrahim
Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah
memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini
dengan sebaik-baiknya dengan judul “Implementasi Kebijakan Permenkes Nomor
755/Menkes/Per/IV/2011” . Tesis ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar
Magister Kesehatan dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara.
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih terdapat banyak
kekurangan dan kelemahan, hal ini disebabkan kemampuan dan pengetahuan penulis
yang masih terbatas. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis akan
menerima kritikan dan saran dari berbagai pihak guna kesempurnaan tesis ini.
Penulis telah banyak mendapat bantuan, bimbingan dan dorongan dari
berbagai pihak dalam menyelesaikan tesis ini. Pantas kiranya penulis dengan hati
yang tulus mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya
kepada :
1. Prof. Subhilhar, Ph.D, selaku Pejabat Rektor Universitas Sumatera Utara
2. Dr. Drs. Surya Utama, M.S selaku Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Sumatera Utara yang telah memberikan kesempatan untuk mengikuti
pendidikan pada program studi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas
Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
3. Dr. Ir. Evawany Y, Aritonang, M.Si selaku Sekretaris Program Studi S2 Ilmu
Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara.
4. Prof. dr. Sutomo Kasiman, Sp.PD. Sp.JP (K) selaku Pembimbing I yang telah
sabar dalam memberikan masukan dan meluangkan waktu untuk membimbing
penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
5. dr. Fauzi, S.K.M selaku Pembimbing II, guru dan konsultan bagi penulis yang
telah banyak memberikan ide-ide kreatif dan wawasan lapangan dalam proses
pembelajaran saya.
6. Dr. Drs. Zulfendri, M.Kes selaku Penguji 1 yang telah memberikan arahan dan
masukan dalam penyelesaian tesis ini.
7. Drs. Amru Nasution, M.Kes yang telah memberikan arahan dan masukan dalam
penyelesaian tesis ini.
8. Direktur RSUP. Haji Adam Malik Medan yang telah memberikan izin penelitian
kepada penulis
9. dr. Emir T. Pasaribu, Sp.B (Onk) selaku Ketua Komite Medik RSUP. Haji Adam
Malik Medan
10. Seluruh dosen dan staf di lingkungan program studi S2 Ilmu Kesehatan
Masyarakat peminatan Administrasi Rumah Sakit Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu yang sangat berarti
selama penulis mengikuti pendidikan.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
11. Papa dan Mama tercinta, H. Abdul Muis Nasution, S.H., M.M dan Hj. Deliana
Hanum Lubis atas kasih sayang, doa, nasehat, dorongan dan perhatiannya,
sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Perguruan Tinggi Negeri.
12. Saudara-saudaraku yang tersayang Hj. Poppy Imelda Mahrani Nasution, S.Sos.
MSP, Indra Mulia Nasution, S.Sos. M.Si, Baginda Irwansyah, S.H yang selalu
dengan sabar mendampingi penulis.
13. Drs. Rahudman Hrp selaku mantan Walikota Medan yang telah banyak berjasa
dalam membuka wawasan cakrawala berpikir dan kesempatan di dunia pekerjaan.
14. dr. Radar Radius Tarigan yang telah memberikan rekomendasi dan banyak
membantu dalam mengumpulkan data dan informasi sehingga penulis dapat
menyelesaikan tesis ini dengan sebaik-baiknya.
15. Rekan-rekan seperjuangan mahasiswa program studi S2 Ilmu Kesehatan
Masyarakat angkatan 2013 yang telah membantu penulis selama pendidikan dan
proses penyusunan tesis.
Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah terlibat
selama penyusunan tesis ini.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Atas semua bantuan, dorongan, dan saran yang diberikan, penulis
mengucapkan terima kasih. Semua bantuan, dorongan dan saran akan mendapat
balasan yang setimpal dari Allah SWT. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat
di masa yang akan datang.
Amin ya robbal alamin.
Medan, Oktober 2015
Penulis,
Ria Fitriani Nasution
137032236/IKM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
RIWAYAT HIDUP
Penulis bernama Ria Fitriani Nasution, dilahirkan pada tanggal 28 Mei 1987
di kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara, beragama Islam, bertempat tinggal
di Jl. STM-Suka TAni No. 7A Medan. Penulis merupakan anak ke empat dari 4
(empat) bersaudara, dari pasangan ayahanda H. Abdul Muis Nasution, SH.MM, dan
ibunda Hj. Deliana Hanum Lubis.
Jenjang pendidikan formal penulis dimulai dari pendidikan Sekolah Dasar
dimulai tahun 1993-1999 di SD Swasta Taman Asuhan Pematangsiantar, pendidikan
SMP tahun 1999-2002 di SLTP Swasta Taman Asuhan, pendidikan SMA tahun
2002-2005 di SMU Negeri 2 Pematangsiantar, Pendidikan S1 kedokteran Fakultas
Kedokteran Universitas Sumatera Utara Medan tahun 2005-2012, dan dan penulis
menempuh pendidikan lanjutan di Program Studi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat
minat studi Administrasi Rumah Sakit Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas
Sumatera Utara pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015.
Sejak tanggal 11 April 2012 sampai dengan 1 Oktober 2013 Penulis bekerja
sebagai dokter di manjemen RSU. Bunda Thamrin Medan yaitu sebagai Sekertaris
Komite Medik RSU. Bunda Thamrin Medan, dan menjadi anggota kelompok kerja
Pelayanan Medik dalam peran serta Akreditasi RSU. Bunda Thamrin Medan pada
tanggal 29 Juni 2012. Pada tahun 2014 sd sekarang bertugas di RSUD. Dr. R.M.
Djoelham Binjai.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
DAFTAR ISI
Halaman
ABSTRAK ........................................................................................................... i
ABSTRACT .......................................................................................................... ii
KATA PENGANTAR ........................................................................................ iii
RIWAYAT HIDUP ............................................................................................. vii
DAFTAR ISI ....................................................................................................... viii
DAFTAR TABEL ............................................................................................... xi
DAFTAR GAMBAR ........................................................................................... xii
DAFTAR LAMPIRAN ....................................................................................... xiii
BAB 1. PENDAHULUAN ...............................................................................
1.1. Latar Belakang .......................................................................... 1
3. 1993: Pada tanggal 11 Januari 1993 secara resmi Pusat Pendidikan Fakultas
Kedokteran USU Medan dipindahkan ke RSUP H. Adam Malik sebagai tanda
dimulainya Soft Opening. Kemudian diresmikan oleh Bapak Presiden RI pada
tanggal 21 Juli 1993.
4. 2007: Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 280/KMK.05/2007
dan Surat Keputusan Menteri Kesehatan dengan No.756/Menkes/SK/VI/2007
tepatnya pada Juni 2007 RSUP. H. Adam Malik telah berubah status menjadi
Badan Layanan Umum (BLU) bertahap dengan tetap mengikuti pengarahan-
pengarahan yang diberikan oleh Ditjen Yanmed dan Departemen Keuangan untuk
perubahan status menjadi BLU (Badan Layanan Umum) Penuh.
5. 2008: Untuk mewujudkan RSUP sebagai BLU perlu pemberdayaan dan
kemandirian Instalasi dan SMF (Satuan Medis Fungsional) sehingga produktif
dan efisien dan dilakukan penyesuaian Organisasi yang didukung oleh Peraturan
Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 244/Menkes/Per/III/2008 tentang
Organisasi dan tata kerja RSUP H Adam Malik Medan tanggal 11 Maret 2008.
6. 2009: RSUP. H. Adam Malik berubah status menjadi Badan Layanan Umum
(BLU) Penuh. Hal tersebut ditetapkan dengan penerbitan Surat Keputusan
Menteri Keuangan No. 214/KMK.05/2009 pada tanggal 10 Juni 2009.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
4.1.2. Struktur Organisasi RSUP H. Adam Malik Medan
Direktur
Utama
Direktur SDM &
Pendidikan
Direktur
Keuangan
Direktur
Umum &
Operasional
Direktur
Medik &
Keperawatan
Komite
MedikSekretaris
Sub Komite
Kredensial
Sub Komite Mutu
Profesi
Sub Komite Etika
& disiplin
Gambar 4.1. Struktur Organisasi RSUP H. Adam Malik Medan
Sumber: Arsip RSUP H. Adam Malik Medan Tahun 2015
4.1.3. Visi dan Misi RSUP H. Adam Malik Medan
Untuk ”Membuat Rakyat Sehat”, Departemen Kesehatan Republik Indonesia
telah menetapkan 4 (empat) Grand Strategy pembangunan kesehatan yang menjadi
misi RSUP H. Adam Malik, meliputi:
1. Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat
2. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas
3. Meningkatkan Surveilance, monitoring dan informasi kesehatan
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
4. Meningkatkan pendapatan.
Merujuk pada misi Departemen Keuangan tersebut maka visis RSUP H.
Adam Malik adalah : ” Menjadi pusat unggulan pelayanan kesehatan dan pendidikan
serta pusat rujukan kesehatan wilayah Sumatera bagian Utara dan Tengah dan pada
tahun 2010 yang bertumpu pada kemandirian”. Maka langkah-langkah yang
dilakukan adalah :
1. Memberikan pelayanan kesehatan paripurna, bermutu dan terjangkau oleh seluruh
lapisan masyarakat.
2. Menyelenggarakan pendidikan dan latihan yang bermutu untuk menghasilkan
sumber daya manusia yang profesional di bidang kesehatan
3. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan dalam
rangka meningkatkan mutu pelayanan.
4. Menyelenggarakan pelayanan yang menunjang peningkatan mutu pelayanan
kesehatan.
4.1.4. Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi RSUP H. Adam Malik
1. Tugas Pokok
a. Melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasilguna dengan
mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara
serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan
upaya rujukan.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
b. Bekerjasama dengan fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara dan
lembaga lainnya dalam menyelenggarakan pendidikan klinik calon dokter
spesialis serta tenaga kesehatan lainnya.
2. Fungsi RSUP H. Adam Malik
a. Menyelenggarakan pelayanan medis
b. Pelayanan dan asuhan keperawatan
c. Penunjang medis dan non medis
d. Pengelolaan sumber daya manusia
e. Pendidikan dan penelitian secara terpadu dalam bidang profesi kedokteran dan
pendidikan kedokteran berkelanjutan.
f. Pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan lainnya
g. Penelitian dan pengembangan
h. Pelayanan rujukan
i. Administrasi umum dan keuangan.
3. Susunan Organisasi
Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 244/MenKes/
per/III/2008 tentang organisasi RSUP H. Adam Malik Medan menyatakan bahwa
susunan organisasi RSUP H. Adam Malik Medan terdiri dari :
a. Direktorat Medik dan Keperawatan
b. Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pendidikan
c. Direktorat Keuangan
d. Direktorat Umum dan Operasional
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
e. Unit-unit Non Struktural
Direktorat Medik dan Keperawatan dipimpin oleh seorang direktur yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Tugas dari
Direktorat Medik dan Keperawatan adalah melaksanakan pengelolaan pelayanan
medis, keperawatan dan penunjang. Fungsi dari Direktorat Medik dan Keperawatan
adalah :
a. Penyusunan rencana pelayanan medis, keperawatan dan penunjang
b. Koordinasi pelaksanaan pelayanan medis, keperawatan dan penunjang
c. Pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelayanan medis, keperawatan dan
penunjang.
Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan terdiri dari :
a. Bidang Pelayanan Medik
b. Bidang Pelayanan Keperawatan
c. Bidang Pelayanan Penunjang
d. Instalasi
e. Kelompok Jabatan Fungsional
Bidang Pelayanan Medik terdiri dari:
a. Seksi Pelayanan Medik Rawat Jalan
b. Seksi Pelayanan Medik Rawat Inap
c. Seksi Pelayanan Medik Rawat Khusus
Bidang Pelayanan Medik Rawat Jalan mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan penyusunan rencana pelayanan, koordinasi pelaksanaan,
pemantauan dan evaluasi pelayanan medis rawat jalan.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik adalah rumah sakit negeri kelas
A. Rumah sakit ini mampu memberikan pelayanan kedokteran spesialis dan
subspesialis luas oleh pemerintah ditetapkan sebagai rujukan tertinggi atau disebut
pula sebagai rumah sakit pusat. RSU H Adam Malik menyediakan 633 tempat tidur
inap, lebih banyak dibanding setiap rumah sakit di Sumatera Utara yang tersedia rata-
rata 80 tempat tidur inap. Dengan 210 dokter, rumah sakit ini tersedia lebih banyak
dibanding rata-rata rumah sakit di Sumatera Utara. 34 dari 633 tempat tidur di rumah
sakit ini berkelas VIP keatas.
Struktur organisasi RSUP H. Adam Malik dituangkan dalam surat keputusan
direktur utama RSUP H. Adam Malik Medan Nomor OT.01.01/IV.2.1/ /2015 Januari
2015.
4.1.5. Komite Medik Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan
Sebagaimana dituangkan dalam Permenkes RI No. 755/Menkes/Per/IV/2011
bahwa Komite medik dibentuk oleh kepala/direktur rumah sakit dan bertanggung
jawab kepada kepala/direktur rumah sakit. Organisasi Komite Medik sekurang-
kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota. Ketua Komite Medik ditetapkan
oleh Kepala/Direktur Rumah Sakit. Sekretaris dan anggota diusulkan oleh Ketua
Komite Medik dan ditetapkan oleh Kepala/Direktur Rumah Sakit. Dalam hal Wakil
Ketua Komite Medik diperlukan maka wakil ketua diusulkan oleh Ketua Komite
Medik dan ditetapkan oleh Kepala/Direktur Rumah Sakit.
Komite Medik Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan terdiri
atas : Ketua Sub Komite Kredensial, Sekretaris Sub Komite Kredensial, Anggota Sub
Komite Kredensial, Ketua Sub Komite Mutu Profesi, Sekretaris Sub Komite Mutu
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Profesi, Anggota Sub Komite Mutu Profesi, Ketua Sub Komite Etika dan Disiplin
Profesi, Anggota Sub Komite Etika dan Disiplin Profesi, Mitra Bestari.
Secara umum komite medik RSUP H. Adam Malik Medan bertugas untuk
memantau dan memastikan bahwa pelayanan yang diberikan kepada pasien sudah
sesuai dengan standar. Dalam hal ini Komite Medik menjadi media komunikasi
antara petugas medis dengan pimpinan Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik
Medan. Ini berarti Komite Medik harus bekerjasama dan selalu melakukan koordinasi
dengan para petugas medis yang bekerja di lapangan atau yang berhadapan langsung
dengan pasien.
4.1.6. Struktur Kepengurusan Komite Medik RSUP H Adam Malik Medan
(Uraian Tugas, Fungsi, Wewenang, Tanggung Jawab Dan Kewajiban
Komite Medis)
Gambar 4.2. Struktur Kepengurusan Komite Medik RSUP H Adam Malik
Medan
Sumber: Arsip RSUP H. Adam Malik Medan Tahun 2015
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Tugas dan Fungsi Komite Medis
1. Komite medik mempunyai tugas meningkatkan profesionalisme staf medis yang
bekerja di rumah sakit dengan cara :
a. Melakukan kredensial bagi seluruh staf medis yang akan melakukan pelayanan
medis di rumah sakit
b. Memelihara mutu profesi staf medis;dan
c. Menjaga disiplin, etika dan perilaku profesi staf medis
2. Dalam melaksanakan tugas kredensial komite medik mempunyai fungsi sebagai
berikut :
a. Penyusunan dan pengkompilasian daftar kewenangan klinis sesuai dengan
masukan dari kelompok staf medis berdasarkan norma keprofesian yang
berlaku
b. Penyelenggaraan pemeriksaan dan pengkajian :
1) Kompetensi
2) Kesehatan fisik dan mental
3) Perilaku
4) Etika profesi
c. Evaluasi data pendidikan professional kedokteran/kedokteran gigi
berkelanjutan
d. Wawancara terhadap pemohon kewenangan klinis
e. Penilaian dan pemutusankewenangan klinis yang adekuat
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
f. Pelaporan hasil penilaian kredensial dan menyampaikan rekomendasi
kewenangan klinis kepada komite medik
g. Melakukan proses rekredensial pada saat berakhirnya masa berlaku surat
penugasan klinis dan adanya permintaan dari komite medik;dan
h. Rekomendasi kewenangan klinis dan penerbitan surat penugasan klinis.
3. Dalam melaksanakan tugas memelihara mutu profesi staf medis, komite medis
memiliki fungsi sebagai berikut :
a. Pelaksanaan audit medis
b. Rekomendasi pertemuan ilmiah internal dalam rangka pendidikan berkelanjutan
bagi staf medis;
c. Rekomendasi kegiatan eksternal dalam rangka pendidikan berkelanjutan bagi
staf medis;
d. Rekomendasi proses pendampingan (proctoring) bagi staf medis yang
membutuhkan.
4. Dalam melaksanakan tugas menjaga disiplin ,etika dan perilaku profesi staf komite
medis memiliki fungsi sebagai berikut :
a. Pembinaan etika dan disiplin profesi kedokteran
b. Pemeriksaan staf medis yang diduga melakukan pelanggaran disiplin;
c. Rekomendasi pendisiplinan pelaku professional di rumah sakit;dan
d. Pemberian nasehat/pertimbangan dalam pengambilan keputusan etis pada
asuhan medis pasien.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Wewenang Komite Medis
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, komite medik berwenang :
1. Memberikan rekomendasi rincian kewenangan klinis ( delineation of clinical
privilege) ;
2. Memberikan rekomendasi surat penugasan klinis (clinical appointment);
3. Memberikan rekomendasi penolakan kewenangan klinis ( clinical privilege)
tertentu;
4. Memberikan rekomendasi perubahan/ modifikasi rincian kewenangan klinis
(delineation of clinical privilege );
5. Memberikan rekomendasi tindak lanjut audit medis;
6. Memberikan rekomendasi pendidikan kedokteran berkelanjutan;
7. Memberikan rekomendasi pendampingan (proctoring)
8. Memberikan rekomendasi pemberian tindakan disiplin.
4.1.6.1. Subkomite Kredensial
Sub komite kredensial memiliki tujuan untuk melindungi keselamatan pasien
dengan memastikan bahwa staf medik yang melakukan pelayanan medik di rumah
sakit adalah yang kredibel. Sub komite kredensial ini fungsinya adalah melakukan
kebijakan komite medik dalam bidang kredensial, yaitu dengan menjaga keselamatan
pasien, dan menjaga standar kompetensi staf medik yang langsung berhadapan
dengan pasien.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Sub komite kredensial memiliki tugas :
a. Mendapatkan dan memastikan staf medis yang professional dan akuntabel bagi
pelayanan di rumah sakit
b. Menyusun jenis-jenis kewenangan klinis bagi setiap staf medis yang melakukan
pelayanan medis di rumah sakit sesuai dengan cabang ilmu
kedokteran/kedokteran gigi yang ditetapkan oleh kolegium kedokteran/
kedokteran gigi Indonesia.
c. Menjaga reputasi dan kredibilitas para staf medis dan institusi rumah sakit di
hadapan pasien, penyandang dana dan pemangku kepentingan rumah sakit
lainnya.
Mekanisme Kredensial
Mekanisme kredensial dan rekredensial di rumah sakit adalah tanggung
jawab komite medik yang dilaksanakan oleh subkomite kredensial. Proses kredensial
tersebut dilaksanakan dengan semangat keterbukaan, adil, obyektif, sesuai dengan
prosedur dan terdokumentasi.
Peran Sub Komite Kredensial
a. Penerimaan staf medis
Rumah Sakit Umum Pusat. Haji Adam Malik Medan telah menerapkan
beberapa langkah dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Permenkes Nomor
755/Menkes/ Per/IV/2011 ini, yaitu pertama sekali dokter yang bersangkutan harus
memasukkan surat permohonan untuk bertugas ke Direktur Utama rumah sakit
melalui tata usaha. Surat permohonan tersebut berisikan surat permohonan pribadi,
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
surat lulus butuh dari departemen yan terkait, rincian kewenangan klinis dari
departemen tersebut, surat tanda registrasi maupun kelengkapan lainnya yang
dibutuhkan. Selanjutnya surat dan kelengakapan berkas tersebut akan di terima oleh
Direktur Utama melalui SDM, SDM akan memberikan disposisinya atas
pertimbangan dari tim ad hock.
Tim ad hock terdiri atas perwakilan dari departemen-departemen yang terkait.
Tim adhock disini fungsinya untuk menanyakan apakah departemen tersebut memang
membutuhkan tambahan dokter atau tidak. Pada tahapan inilah ditentukan apakah
permohonan diterima atau ditolak.
Setelah tim ad hock memutuskan untuk menerima permohonan maka langkah
selanjutnya adalah penyerahan berkas administrasi ke komite medik yang akan
diproses oleh sekertariat, yang selanjutnya akan diteruskan kepada sub komite
kredensial. Sub Komite Kredensial akan memeriksa apakah kewenangan klinis sudah
ditanda tangani oleh kepala departemen yang terkait, jika belum maka sub komite
kredensial akan meminta kepada staf medis yang bersangkutan untuk dapat
melengkapinya terlebih dahulu. Jika sudah dilengkapi maka komite medik akan
mengeluarkan surat rekomendasi dan clinical appointment yang akan diserahkan
kepada Direktur Utama. Kemudian Direktur Utama akan membuatkan nota tugas
kepada staf medis yang bersangkutan.
b. Pencabutan / Pengurangan Kewenangan Klinis
Rumah Sakit Umum Pusat. Haji Adam Malik belum pernah melakukan
pencabutan kewenangan klinis staf medis. Jika memang harus dilakukan pencabutan
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
kewenangan klinis, maka sebelumnya harus dilakukan audit kasus untuk
membuktikan ada/tidaknya kasus malpraktek. Dan pada saat kredensial / rekredensial,
peer group harus melakukan evaluasi apakah ada pengurangan sebahagian
kompetensi yang diajukan oleh staf medis yang bersangkutan.
Mekanisme kredensial dan rekredensial di rumah sakit menjadi tanggung
jawab komite medik yang dilaksanakan oleh sub komite kredensial. Proses kredensial
dilaksanakan dengan semangat keterbukaan, adil, obyektif, sesuai dengan prosedur
dan terdokumentasi.
4.1.6.2. Subkomite Mutu Profesi
Sub komite mutu profesi berperan dalam menjaga mutu profesi medis.
Sub komite mutu profesi menjalankan tugasnya dengan :
a. Memberikan perlindungan terhadap pasien agar senantiasa ditangani oleh staf
medis yang bermutu, kompeten, etis, dan professional
b. Memberikan asas keadilan bagi staf medis untuk memperoleh kesempatan
memelihara kompetensi dan kewenangan klinis
c. Mencegah terjadinya kejadian yang tidak diharapkan
d. Memastikan kualitas asuhan medis yang diberikan oleh staf medis melalui upaya
pemberdayaan, evaluasi kinerja profesi yang berkesinambungan, maupun evaluasi
kinerja profesi yang terfokus
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Peran Sub Komite Mutu Profesi
a. Audit Kasus
Audit kasus dilakukan berdasarkan ada tidaknya aduan dari keluarga pasien atau
pasien. Bentuk pengaduan yang dibuat keluarga harus dalam bentuk laporan
tertulis. Audit kasus dilakukan tidak secara berkala tetapi jika ada pengaduan
yang diterima. Audit kasus akan langsung diproses tetapi harus disesuaikan
dahulu dengan kronologis yang dibuat oleh perawat.
Surat pengaduan yang disampaikan biasanya berupa tentang pengaduan adanya
kepuasan/ketidak puasan terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan, surat
pengaduan disampaikan kepada direktur medik (Pelayanan Medik), setelah itu
surat diteruskan kepada Komite Medik yang kemudian akan disesuaikan dengan
kronologis yang dibuat oleh perawat. Setelah itu dengan memanggil dan
melibatkan pihak-pihak yang terkait maka masalah tersebut langsung diselesaikan
pada saat itu juga.
b. Audit Medis
Pelakasanaan audit medis dilaksanakan sebagai implementasi fungsi manajemen
klinis dalam rangka penerapan tata kelola klinis yang baik di rumah sakit. Audit
medis tidak digunakan untuk mencari ada atau tidaknya kesalahan seorang staf
medis dalam saatu kasus. Audit medis yang dilakukan oleh rumah sakit adalah
kegiatan evaluasi profesi secara sitemik.
Audit medis dilakukan berdasarkan kasus medis yang terbanyak. Komite medik
akan membuat panitia ad hock dalam menyelesaikan kasus medis yang akan
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
dibahas. Audit medis akan dilakukan jika ada pemberitahuan berupa surat dari
direktur yang ditujukan kepada direktur medik (Pelayanan Medik), setelah itu
surat akan diteruskan ke Komite Medik. Selanjutnya komite medik akan
memberitahu pihak-pihak yang terkait untuk dapat membentuk panitia ad hock
nya setelah itu barulah dapat dilakukan audit medis, setelah audit selesai maka
panitia ad hock dapat dibubarkan. Panitia ad hock ini sifatnya sementara.
Adapun yang menjadi tujuan dari audit medis bukan untuk mencari kesalahan
tetapi mencari penyebab atas suatu masalah medis. Misalnya : lama rawatan di
ICU selama > 14 hari, maka dicari apa penyebabnya, siapa saja yang terlibat
(rekam medis, DPJP, laboratorium), maka dibentuklah tim ad hock untuk
menyelesaikan masalah tersebut.
c. Merekomendasikan Pendidikan Berkelanjutan Bagi Staf Medis.
4.1.6.3. Subkomite Etika dan Disiplin Profesi
Setiap staf medik dalam melaksanakan asuhan medik di rumah sakit harus
menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme kedokteran dan kinerja professional yang
baik. Dengan kinerja profesionalisme yang baik, pasien akan memperoleh asuhan
medik yang aman dan efektif. Didalam penanganan asuhan medik sehari-hari di
rumah sakit tidak jarang akan dijumpai kesulitan dalam pengambilan keputusan,
sehingga diperlukan adanya suatu tim / unit kerja untuk dapat membantu memberikan
pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Keputusan yang diambil oleh sub
komite etika dan disiplin profesi merupakan upaya pendisiplinan staf medik di rumah
sakit yang bersangkutan, jadi pelaksanaannya tidak berkaitan dengan proses
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
penegakan disiplin profesi di lembaga pemerintah, organisasi profesi ataupun hukum.
Penegakan disiplin profesi yang dimaksud disini juga bukan sebuah penegakan
disiplin kepegawaian yang diatur dalam tata tertib kepegawaian rumah sakit.
Mekanisme Kerja
Kepala/Direktur rumah sakit menetapkan kebijakan dan prosedur seluruh
mekanisme kerja subkomite disiplin dan etika profesi berdasarkan masukan komite
medis. Selain itu Kepala/ Direktur rumah sakit bertanggung jawab atas tersedianya
berbagai sumber daya yang dibutuhkan agar kegiatan ini dapat terselenggara.
4. Peran Sub Komite Etika dan Disiplin Profesi
Melindungi pasien dari pelayanan staf medis yang tidak memenuhi syarat dan
tidak layak untuk melakukan asuhan klinis. Selain itu juga Sub Komite Etika dan
Disiplin Profesi bertanggungjawab dalam memelihara dan meningkatkan mutu
profesionalisme staf medis di rumah sakit. Secara umum Sub Komite ini tidak dapat
bekerja sendiri karena harus bekerja sama dengan Sub Komite Mutu dan Sub Komite
Kredensial. Hal ini berkaitan dengan pencabutan kewenangan klinis, pengurangan
kewenangan klinis, pembinaan dan pengawasan yang melibatkan Sub Komite
Kredensial. Maka sebelumnya Komite Medik harus melakukan penelusuran melalui
audit kasus yang melibatkan Sub Komite Mutu Profesi. Jika sampai membahayakan
dan tidak memperhatikan keselamatan pasien barulah bisa dilakukan pencabutan
kewenangan klinis. Namun sampai saat ini RSUP. Haji Adam Malik belum pernah
menemukan kasus yang fatal dan belum pernah melakukan pencabutan kewenangan
klinis.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
4.2. Hasil Wawancara tentang Kebijakan Permenkes RI No.
755/Menkes/Per/IV/2011 di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik
Medan
Untuk mengukur sejauh mana Permenkes RI No. 755/Menkes/Per/IV/2011
telah diimplentasikan di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan maka
digunakan beberapa indikator sebagai berikut:
1. Komunikasi
Sub indikator :
a. Sosialisasi permenkes dan berbagai ketentuan di dalam nya
b. Koordinasi antar bagian pada Komite Medik
c. Alur komunikasi yang jelas.
2. Sumberdaya
Sub indikator:
a. Personil, yang terdiri atas:
1) Jumlah personil
2) Motivasi kerja
3) Komitmen
4) Kualitas SDM
b. Fasilitas pendukung
c. Pembiayaan (anggaran/dana, sumber dana, kondisi pembiayaan)
d. Kewenangan
1) Kebebasan menjalankan tugas dan tanggungjawab
2) Kebebasan intervensi dari pihak yang tidak berkepentingan.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
3. Struktur Birokrasi
Sub indikator:
a. Ada prosedur yang tetap dan jelas bagi pelaku kebijakan dalam melaksankan
kebijakannya
b. Ketepatan atau kesesuaian pelaksanaan Permenkes nomor 755/menkes/
per/IV/2011 sesuai dengan berbagai ketentuan yang telah diatur adanya
tanggung jawab dalam menjalankan sebuah kebijakan
c. Adanya tanggung jawab dalam menjalankan kebijakan.
4. Disposisi
Sub indikator:
a. Pemahaman para pelaksana dalam memenuhi tanggung jawabnya terhadap
pelaksanaan Permenkes nomor 755/menkes/per/IV/2011.
b. Intensitas yang berupa sikap dari para pelaksana Permenkes nomor
755/menkes/per/IV/2011
c. Penerimaan atau penolakan terhadap pelaksanaan kebijakan.
4.2.1. Sosialisasi Kebijakan yang Dilakukan Komite Medik dalam Rangka Melaksanakan Kebijakan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik Rumah Sakit di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan
Matriks 4.1. Sosialisasi Permenkes RI No.755/Menkes/Per/IV/2011dan Berbagai
Ketentuan di Dalamnya
A. Sosialisasi Permenkes RI No.755/Menkes/Per/IV/2011dan Berbagai
Ketentuan di Dalamnya Ketua Komite Medik Ya, sosialisasi tentang Permenkes ini kami terima di tahun 2011, saat
peraturan ini mulai diberlakukan. Sebenarnya sebelumnya kan udah ada juga peraturannya, peraturan ini dibuat untuk mengubah pandangan yang keliru tentang tugas dan fungsi komite medik. Peraturan Menteri Kesehatan ini diharapkan akan meluruskan persepsi keliru yang menganggap komite medik adalah wadah untuk memperjuangkan kesejahteraan para staf medik.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Matriks 4.1. (Lanjutan)
A. Sosialisasi Permenkes RI No.755/Menkes/Per/IV/2011dan Berbagai
Ketentuan di Dalamnya Sekretaris Komite Medik
Ya., disosialisasikan karena status RSUP HAji Adam MAlik adalah unit organisasi yang bertanggungjawab di bawah kementrian kesehatan. Ini disosialisasikan pada tahun 2011 yang lalu. Seluruh anggota komite medik diundang untuk diberi penjelasan tentang tugas, fungsi dan wewenang komite medik yang sebenarnya.tujuannya supaya gak terjadi miss communication atau salah persepsi. Kalau kerja ini kan paling enak kalau alur tugas dan fungsi masing-masing jelas..masing-masing tau apa yang jadi tanggungjawab dan wewenangnya. Jadi kalau ada maslah kita tidak saling menolak atau sitilahnya buang badan.
Sub komite kredensial Ya disosialisasikan, walaupun sebenarnya fungsi dan tugasnya gak jauh beda dengan yang lama. Hanya untuk mempertegas saja.
Dari uraian jawaban wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa sosialisasi
Permenkes RI No.755/Menkes/Per/IV/2011dan Berbagai Ketentuan Di Dalamnya
dilaksanakan dengan baik. Dengan adanya sosialisasi tentang ketentuan baru maka
diharapkan pelaksaan atau implementasi dari sebuah kebijakan dapat dilakukan
dengan lebih baik dan kerjasama dapat terjalin. Secara umum proses sosialisasis
dilakukan melalui berbagai kegiatan rapat, seminar, breafing dan sebagainya. Agar
proses sosialisasi dapat berhasil maka dibutuhkan proses komunikasi yang efektif
pula. Komunikasi adalah suatu proses atau kegiatan penyampaian pesan dari
seseorang kepada orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam proses
komunikasi beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah media yang digunakan,
waktu, tempat dan pembicara.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Matriks 4.2. Koordinasi Antar Bagian Pada Komite Medik
B. Koordinasi Antar Bagian Pada Komite Medik
Ketua Komite Medik Ya, itu pasti. Karena Komite Medik tidak bisa bekerja sendirian kan? Kita bisa memberikan respon kan kalau ada laporan dari berbagai piha di rumah sakit ini. Tapi yang kita tindaklanjuti hanya masalah yang berhubungan dengan masalah mutu layanan, kredensial dan etika profesi. Jadi ini sering kita informasikan kepada rekan-rekan lain dari berbagai bagian. Misalnya dari SMF, direktur pelayanan, direktur SDm dan sebagainya.
Sekretaris Komite Medik Ya, kita sering berkoordinasi dengan bagian-bagian lain. Kita tidak bisa memutuskan sebuah solusi tanpa mendengarkan tanggapan dan masukan dari berbagai pihak. Kalau ada masalah maka kita akan panggil divisi yang berkaitan dan kita diskusikan bersama. Misalnya ada keterlambatan dalam bidang pelayanan…biasanya kan paling banyak keluhan di sini…. maka itu merupakan bagian dari bidang pelayanan medis untuk menyelesaikan masalahnya. Sebagai contoh permasalahan yang akan dihadapi atau ditindaklanjuti oleh komite medik adalah dokter atau staf medik yang tidak mematuhi aturan yang sudah ditetapkan oleh komite medik atau staf medik yang melakukan pelanggaran.
Sub komite kredensial Sub komite kredensial memiliki fungsi yang cukup jelas ya. Kita bertugas untuk melindungi keselamatan pasien dengan memastikan bahwa staf medik yang akan melakukan pelayanan medik di rumah sakit adalah yang kredibel. Proses kredensial tersebut dilaksanakan dengan semangat keterbukaan, adil, obyektif, sesuai dengan prosedur, dan terdokumentasi. Dalam proses kredensial, sub komite kredensial melakukan serangkaian kegiatan termasuk menyusun tim mitra bestari, dan melakukan penilaian kompetensi seorang staf medik yang meminta kewenagan klinis tertentu.Jadi, dengan demikian bahwa sub komite kreedensial memang harus selalu berkoordinasi dengan sub komite lain dan pihak –pihak lain termasuk pimpinan rumah sakit dan para pegawai di sini.
Sub Komite Mutu Profesi Medik Pertanyaan apakah sub Komite Mutu profesi medik melakukan koordinasi dengan sub komite medik yang lain di rumah sakit ini, jawabannya jelas ya.. kami juga berperan bagaimana supaya rumah sakit berkualitas dengan cara memberikan perlindungan terhadap pasien agar senantiasa ditangani oleh staf medik yang bermutu, kompeten, etis, dan professional. Jadi itu bukan hanya tugas dari kredensial toh?untuk mempertahankan mutu layanan dilakukan upaya pemantauan dan pengendalian misalnya morning report, kasus sulit, ronde ruangan,kasus kematian (death case), audit medik, journal reading. Nah ini semuakan butuh informasi dari teman-teman di bagian lain termasuk para dokter dan perawat yang bertugas.
Subkomite Etika dan Disiplin Profesi Ya, kita selalu melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terlapor. Misalnya dalam menangani maslah laporan dokter atau staf medik yang tidak mematuhi perturan maka pertama sekalai direktur akan memngirimkan pemberitahuan kepada komite medik, setelah ada disposisi dari direktur barulah komite medika akan memproses.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Dari jawaban wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa komite medik dan
petugas medis lain di RSUP Haji Adam Malik Medan selalu melakukan koordinasi
dalam menyelesaikan berbagai masalah yang muncul. RSUP Haji Adam Malik
Medan terutama Komite Medik sangat menyadari bahwa koordinasi sangat
dibutuhkan dalam sebuah organisasi besar ataupun kecil. Kordinasi adalah
penyelarasan secara teratur atau penyusunan kembali kegiatan - kegiatan yang saling
bergantung dari individu-individu untuk mencapai tujuan bersama. Koordinasi
sangatlah penting dalam organisasi karena di dalamnya terdapat banyak kegiatan
yang berlainan dilakukan oleh banyak orang dalam banyak bagian. Kebutuhan
koordinasi timbul sewaktu-waktu apabila satu orang atau kelompok bertanggung
jawab atas kesempurnaan suatu tugas. Apabila terdapat keadaan saling bergantungan
di antara kegiatan-kegiatan maka hasil yang efektif akan dapat tercapai. Misalnya
seperti dalam penanganan kasus di bidang pelayanan yang dinilai kurang maksimal.
Jika permasalahan berasal dari salah satu instalasi yang ada maka pertama sekali
instalasi harus membuat surat untuk dilakukan Audit medis di mana Audit Medis ini
merupakan tugas dari Sub Komite Mutu Profesi. Maka dalam hal ini terlihat adanya
koordinasi antar bagian, ada ketergantungan antar pihak yang terlibat. Dengan
dilakukannya koordinasi maka akan tercapai beberapa hal sebagai berikut:
1. Mengarahkan dan menyatukan semua tindakan serta pemikiran ke arah
tercapainya sasaran.
2. Menjuruskan keterampilan spesialis ke arah sasaran.
3. Menghindari kekosongan dan tumpang tindih pekerjaan.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
4. Menghindari kekacauan dan penyimpangan tugas dan sasaran.
5. Menghindari tindakan overlapping dari sasaran.
Selain itu, disadari bahwa RSUP Haji Adam Malik Medan dapat
membutuhkan beberapa panitia lain dalam rangka tata kelola klinis yang baik seperti
panitia infeksi nosokomial, panitia rekam medik, dan sebagainya. Panitia-panitia
tersebut perlu dikoordinasikan secara fungsional oleh sebuah komite tertentu yang
bertanggung jawab pada kepala/direktur rumah sakit. Komite tertentu tersebut
berperan meningkatkan mutu rumah sakit yang tidak langsung berkaitan dengan
profesi medik, sehingga perlu dibentuk secara tersendiri agar dapat melakukan
tugasnya secara lebih terfokus.
Matriks 4.3. Alur Komunikasi yang Jelas
C. Alur Komunikasi yang Jelas
Ketua Komite Medik
Ya, jalur komunikasi di komite medis ini ya jelas. Artinya bahwa setiap memproses
sebuah masalah memang ada tahapannya, dari mana dulu lalu lanjut kemana. Kita
juga secara teratur menyamoaikan laporan kepada Direktur RS.
Sekretaris Komite Medik
Dalam memecahkan masalah dan mencari soslusi yang terbaik setiap pihak yang
terlibat harus mengetahui perkembangan masalahnya. Masalahnya apa, siapa yang
terlibat dan solusi yang bagaimana yang diharapkan. Maka seperti yang sudah saya
sebutkan tadi misalnya ada masalah pelayanan maka terlebih dahulu ada
komunikasi dengan instalasi yang bersangkutan.selain itu selalu ada laporan
kepada pihak pengelola rumah sakit (dalam hal ini adalah kemenkes) karena segara
bentuk kegiatan harus dilaporkan kepada kemenkes Sub komite Kredensial
Bentuk komunikasi yang kami lakukan adalah dalam hal pemberian informasi
mengenai berbagai kebijakan dan prosedur bagi staf medik untuk memperoleh
kewenangan klinis dengan berpedoman pada peraturan internal staf medik (medikal
staff bylaws). Subkomite Etika dan Disiplin Profesi
Ya pasti ada komunikasi yang jelas. Struktur organisasi kan fungsinya itu juga.
Kapan kita melapor ke direktur, melalui siapa dulu baru bisa sampai ke direktur.
Semua sudah jelas diatur.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Komite medik memberikan laporan tahunan dan laporan berkala tentang
kegiatan keprofesian yang dilakukannya kepada kepala/direktur rumah sakit. Dengan
demikian lingkup hubungan antara kepala/direktur rumah sakit dengan komite medik
adalah dalam hal-hal yang menyangkut profesionalisme staf medik saja. Hal-hal yang
terkait dengan pengelolaan rumah sakit dan sumber dayanya dilakukan sepenuhnya
oleh kepala/direktur rumah sakit. Untuk mewujudkan tata kelola klinis (clinical
governance) yang baik kepala/direktur rumah sakit bekerjasama dalam hal
pengaturan kewenangan melakukan tindakan medik di rumah sakit. Kerjasama
tersebut dalam bentuk rekomendasi pemberian kewenangan klinis untuk melakukan
pelayanan medik dan rekomendasi pencabutannya oleh komite medik.
4.2.2. Jumlah Tenaga dan Kualitas Sumber Daya pada Komite Medik dalam
Pelaksanaan Kebijakan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor
755/Menkes/Per/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik Rumah
Sakit di Rumah Sakit Haji Adam Malik Medan
Matriks 4.3. Jumlah Personil, Jumlah Personil dan Kualitas SDM
A. Jumlah Personil, Jumlah Personil dan Kualitas SDM
Ketua Komite Medik
Jumlah personil komite medik ya saya rasa sudah memadai dan masing-
masing sesuai dengan keahlian. Kita semua memiliki latar belakang medis,
sehingga sedikit banyaknya kita mengetahi seluk beluk duni medis.
Sekretaris Komite Medik
Jumlah pengurus komite medik sudah mencukupi dan kualitas SDM nya juga
sudah sangat mendukung.
Subkomite Etika dan Disiplin Profesi
Ya, semua anggota komite medik RS HAji Adam Malik ini memiliki kualitas
kerja yang baik.
Dari jawaban di atas dapat disimpulkan bahwa Komite medik RSUP Haji
Adam Malik Medan memiliki kualitas SDM yang baik dan jumlahnya sudah
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
mencukupi. Jumlah personalia komite medik yang efektif berkisar sekitar lima
sampai sembilan orang termasuk ketua dan sekretaris. Namun demikian, untuk rumah
sakit dengan jumlah staf medik terbatas dapat menyesuaikan dengan situasi sejauh
tugas dan fungsi komite medik tetap terlaksana. Walaupun rumah sakit memiliki staf
medik yang terbatas jumlahnya, budaya profesionalisme yang akuntabel harus tetap
ditegakkan melalui penyelenggaraan tata kelola klinis yang baik. Pasien harus tetap
terlindungi tanpa melihat besar kecilnya jumlah staf medik. Personalia tersebut dipilih
dari staf medik yang memiliki reputasi baik dalam profesinya yang meliputi
kompetensi, sikap dan hubungan interpersonal yang baik. Mekanisme pengambilan
keputusan dibidang keprofesian dalam setiap kegiatan komite medik dilaksanakan
secara sehat dengan memperhatikan asas–asas kolegialitas. Peraturan internal staf
rumah sakit (medikal staffbylaws) akan menetapkan lebih rinci tentang mekanisme
tersebut
Ketua komite medik bertanggung jawab kepada kepala/direktur rumah sakit.
Di satu pihak, Kepala/Direktur Rumah Sakit berkewajiban untuk menyediakan segala
sumber daya agar Komite Medik dapat berfungsi dengan baik untuk
menyelenggarakan profesionalisme staf medik sesuai dengan ketentuan dalam
Peraturan Menteri Kesehatan ini. Di lain pihak, komite medik memberikan laporan
tahunan dan laporan berkala tentang kegiatan keprofesian yang dilakukannya kepada
kepala/direktur rumah sakit. Dengan demikian lingkup hubungan antara
kepala/direktur rumah sakit dengan komite medik adalah dalam hal-hal yang
menyangkut profesionalisme staf medik saja. Hal-hal yang terkait dengan
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
pengelolaan rumah sakit dan sumber dayanya dilakukan sepenuhnya oleh
kepala/direktur rumah sakit. Untuk mewujudkan tata kelola klinis (clinical
governance) yang baik kepala/direktur rumah sakit bekerjasama dalam hal
pengaturan kewenangan melakukan tindakan medik di rumah sakit. Kerjasama
tersebut dalam bentuk rekomendasi pemberian kewenangan klinis untuk melakukan
pelayanan medik dan rekomendasi pencabutannya oleh komite medik.
Matriks 4.4. Fasilitas yang Tersedia
B. Fasilitas yang Tersedia
Ketua Komite Medik
Fasilitas yang disediakan ya memadai. Ada ruangan khusus, ada fasilitas
kantor yang khusus.
Sekretaris Komite Medik
Fasilitas fisik sangat memadai. Sudah sangat memadai lah. Kalau misalnya
kita mengadakan rapat, lokakarya an sebagainya segala kebutuhan sudah
ditanggung oleh pihak rumah sakit. Suasana lingkungan juga nyaman,
artinya kantor kita ini kan tidak berada di tempat yang istilahnya banyak
pasien dan para medis menjalankan pelayanan pengobatan. Jadi masalah
failitas fisik dan lingkungan saya rasa sudah sangat mendukung.
Sub Komite Mutu
Ya, sudah sangat memadai
Sub Komite Etika dan Disiplin Profesi
Sangat memadai
Sub Komite kredensial
Sangat memadai dan saya rasa sudah cukup.
Dari jawaban di atas dapat disimpulkan bahwa fasilitas yang disediakan oleh
pengelola RSUP Haji Adam Malik Medan sudah sangat memadai bagi Komite
Medik dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dalam suatu pencapaian tujuan
perusahaan, diperlukan alat atau sarana pendukung yang digunakan dalam aktivitas
sehari-hari di perusahaan tersebut, fasilitas yang digunakan bermacam-macam
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
bentuk, jenis maupun manfaatnya, disesuaikan dengan dengan kebutuhan dan
kemampuan perusahaan. Kata fasilitas sendiri berasal dari bahasa belanda “faciliteit”
yang artinya prasarana atau wahana untuk melakukan atau mempermudah sesuatu.
Fasilitas juga bisa dianggap suatu alat. Untuk mencapai tujuan perusahaan atau
organisasi ada banyak faktor yang mendukung, salah satu diantaranya adalah
fasilitas kerja karyawan merupakan faktor pendukung bagi kelancaran tugas yang
mereka kerjakan, sehingga pekerjaan dapat dikerjakan sesuai dengan yang
diharapkan. Fasilitas kerja terkait dengan lingkungan kerja, karena lingkungan kerja
juga merupakan fasilitas kerja, dengan adanya lingkungan kerja yang nyaman maka
karyawan dapat melaksanakan kerja (Moekijat 2001 : 155).
Matriks 4.5. Pembiayaan(Anggaran/Dana, Sumber Dana, Kondisi Pembiayaan)
C. Pembiayaan(Anggaran/Dana, Sumber Dana, Kondisi Pembiayaan)
Ketua Komite Medik
Seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa kalau dana untuk seminar,
rapat dan sebagainya semua sudah difasilitasi oleh pihak rumah sakit. Tapi
kalau diluar dari itu gak ada lagi.
Sekretaris Komite Medik
Sebenarnya inilah yang menjadi masalah selama Komite Medik ini ada. Kita
sama sekali tidak mendapat honor atau gaji dari tugas kita ini. Semua sudah
disatukan dengan system remonisasi. Anggaran tidak disediakan oleh
Kemenkes padahal sebenarnya ada disebutkan di alam salah satu pasal.
Sub Komite Mutu
Kita tidak pernah membahas masalah honor anggota komite medik secara
khusus.
Sub Komite Etika dan Disiplin Profesi
Kalau anggaran untuk rapat, seminar dan pembiayaan lain mungkin bisa
ditanyakan pada sekretaris ya..
Sub Komite Kresidensial
Anggaran untuk menjalankan tugas setahu saya gak ada masalah karena
semua sudah disediakan oleh pihak rumah sakit. Taoi kalau anggaran untuk
yang lain saya kurang paham. Mungkin pak ketua yang tau ya…
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Penganggaran merupakan komitmen resmi yang terkait dengan harapan
tentang pendapatan, biaya dan beragam transaksi keuangan dalam jangka waktu
tertentu di masa yang akan datang. Dengan penyusunan anggaran usaha-usaha akan
lebih banyak berhasil apabila ditunjang oleh kebijaksanaan-kebijaksanaan yang
terarah dan dibantu oleh perencanaan-perencanaan yang matang.
Matriks 4.6. Kewenangan
D. Kewenangan
Ketua Komite Medik
Kewenangan kita sebatas memberikan rekomendasi/saran kepada Direktur
RS.
Sekretaris Komite Medik
Komite medik melakukan kredensial, meningkatkan mutu profesi, dan
menegakkan disiplin profesi serta merekomendasikan tindak lanjutnya kepada
kepala/direktur rumah sakit; sedangkan kepala/direktur rumah sakit
menindaklanjuti rekomendasi komite medik dengan mengerahkan semua
sumber daya agar profesionalisme para staf medik dapat diterapkan dirumah
sakit.
Sub Komite Etika dan Disiplin Profesi
Kewenangan sub komite etika dan displin profesi adalah Memelihara dan
meningkatkan mutu profesionalisme staf medik di rumah sakit. Tugas kami
adalah mengupayakan adanya program pembinaan profesionalisme
kedokteran dan upaya pendisiplinan berperilaku profesional staf medik di
lingkungan rumah sakit
Sub Komite Etika dan Disiplin Profesi
Kewenangan sub komite etika dan displin profesi adalah Memelihara dan
meningkatkan mutu profesionalisme staf medik di rumah sakit. Tugas kami
adalah mengupayakan adanya program pembinaan profesionalisme
kedokteran dan upaya pendisiplinan berperilaku profesional staf medik di
lingkungan rumah sakit
Sub Komite Kredensial
kewenangan kami adalah untuk memastikan bahwa calon dokter yang akan
bertugas di rumah sakit ini adalah yang memang memilki kredibilitas. Itu ada
prosedurnya..mulai dari pengajuan permohonan hingga pada keluarnya izin
untuk bertugas
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Wewenang merupakan dasar untuk bertindak, berbuat, dan melakukan
kegiatan/aktivitas dalam suatu organisasi/instansi. Bentuk saluran wewenang yang
diterapkan di RSUP HAji Adam Malik Medan adalah wewenang fungsional, yaitu
kekuasaan seorang manajer adalah karena proses-proses, praktek-praktek, kebijakan-
kebijakan tertentu atau soal-soal lain yang berhubungan dengan pelaksanaan
kegiatan-kegiatan oleh pegawai-pegawai lain dalam bagian-bagian lain pula. Dalam
hal ini setiap sub komite memeiliki wewenang yang sudah jelas. Namun kendala yang
sering dihadapi adalah pengurus Komite medik adalah tenaga medis yang memiliki
tugas pelayanan kesehatan sehingga sering sekali kesibukan tersebut menjadi kendala
dalam menjalankan tugas sebagai pengurus komite medik.
4.2.3. Koordinasi Antar Sub Komite dalam Rangka Pelaksanaan Kebijakan
Permenkes Nomor 755/Menkes/Per/2011 tentang Penyelenggaraan Komite
Medik Rumah Sakit di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik
Medan
Matriks 4.7. Adanya Prosedur yang Jelas
A. Adanya Prosedur yang Jelas
Ketua Komite Medik
Prosedur kerja di komite ini sudah jelas karena semua sudah diatur di
Permenekes no 755 tahun 2011 itu. Jadi gak bisa sembarangan.
Sekretaris Komite Medik
Ya, sangat jelas. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa kalau ada
masalah gak langsung ke Komite Medik. Tapi melalui instatlasi yang
bersangkutan dulu.baru kemudian kita proses. Itu semua sudah diatur di
Permenekes No 755 tahun 2011. Jadi semuanya sudah jelas, jadi kita tinggal
ikutkan saja.
Sub Komite Mutu
Prosedurnya sudah diatur secara jelas di permenkes.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Matriks 4.7. (Lanjutan)
A. Adanya Prosedur yang Jelas
Sub Komite Etika dan Disiplin Profesi
Kalau masalah etika dan profesi ini kan masalah yang sangat riskan. Tapi
syukurnya semua sudah diatur di permenekes No.755. jadi kalau kita
mengambil keputusan sudah jelas dasar hukumnya.
sub Komite kredensial
semua sudah diatur dalam Permenkes kan. Jadi prosedur kerja nya sudah
jelas.
Dari jawaban wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa Komite menjalankan
tugas sesuai dengan prosedur yang sudah ada. Misalnya dalam hal Pencabutan
kewenangan klinis (clinical privilege0 dilakukan melalui prosedur tertentu yang
melibatkan komite medik. Walaupun sampai saat ini sub Komite Kredensiaal RSUPH
Adam Malik Medan belum pernah melakukan pencabutan kewenangann klinis,
namun tetap diatur ketentuan tentang pencabutan kewenangan klinikal misalnya
karena malpraktek. Untuk menentukan apakah memang benar telah terjadi mal
praktek maka terlebih dahulu dilakukan audit medik. Yang melaksanakan adalah tim
ad-hock yang dibentuk khusus untuk melakukan audit medic. Ketua tim ad-hock
ditetapkan berdasarkan penyakit yang diderita pasien. Sedangkan audit kasus adalah
penyelesaian masalah setelah adanya keluhan dari keluarga pasien yang disampaikan
melalui surat. Jika memang terbukti ada kesalahan dalam pelayanan pasien, maka
barulah dapat dilakukan pencabutan kewenangan klinis.
Kewajiban rumah sakit untuk menetapkan kewenangan klinis
(clinicalprivilege) tersebut telah diatur dengan tegas dalam peraturan perundang-
undangan tentang perumahsakitan bahwa setiap rumah sakit wajib menyusun dan
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
melaksanakan hospital bylaws yang dalam penjelasan peraturan perundang-undangan
tersebut ditetapkan bahwa setiap rumah sakit wajib melaksanakan tata kelola klinis
yang baik (good clinical governance). Hal ini harus dirumuskan oleh setiap rumah
sakit dalam peraturan staf medik rumah sakit (medikal staff bylaw) antara lain diatur
kewenangan klinis (clinical privilege).
Matriks 4.8. Adanya Tanggungjawab dalam Menjalankan Kebijakan
B. Adanya Tanggungjawab dalam Menjalankan Kebijakan
Ketua Komite Medik
Ya, tentu saja kita berusaha menjalankan tanggungjawab ini dengan baik.
Walau kadangkala kita kesulitan dalam masalah waktu. Kita juga sibuk
memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga kalau ada pelatihan-
pelatihan untuk Komite medik kita tidak selalu bisa menghadirinya. Sekretaris Komite Medik
Ya, sebenarnya tanggungjawab itu muncul dari pemahaman kita akan tujuan dan manfaat dibentuknya Komite medik ini. Kalau kita sudah menyadarinya maka kita akan tau bahwa tanggungjawab pengurus komite itu gak ringan. Bayangkan aja, bagaimana kita dituntut untuk bisa menjaga kualitas layanan rumah sakit secara eksternal maupun internal, dan tugas sebagai paramedik juga sudah menunggu di rumah sakit maupun di klinik.
Sub Komite Mutu Kita mau aja bertanggungjawab menjalankan tugas, tapi kadang-kadang waktu nya gak mendukung…ya semampu kita ajalah.
Sub Komite Etika dan Disiplin Profesi Ya, kita berusah mengemban tanggungjawab dengan sebaik mungkin.
Sub Komite Kredensial tujuan didirikannya Komite medik ini adalah untuk menjamin bahwa hak pasien terlindungi, hak para medis juga bisa diterima, jadi sebenarnya tanggungjawab kami itulah
Dari hasil wawancara dapat dilihat bahwa secara umum pengurus komite
Medik menyadari tanggungjawab yang diberikan kepada mereka. Namun sering
sekali tanggungjawab tersebut tidak maksimal dijalankan karena keterbatasan waktu.
Apalagi secara umum, pengurus komite medik adalah para dokter spesialis yang
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
memiliki jam tugas yang sangat padat. Sehingga sering sekali sebuah masalah
membutuhkan waktu yang lama dalam menyelesaikannya.
4.2.4. Bentuk Disposisi terhadap Pelaksanaan Kebijakan Permenkes Nomor 755/Menkes/Per/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik Rumah Sakit di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan
Matriks 4.9. Pehaman Para Pelaksana dalam Memenuhi Tanggungjawab
terhadap Pelaksanaan Permenkes No 755/Menkes/Per/IV/2011
A. P Pehaman Para Pelaksana dalam Memenuhi Tanggungjawab terhadap
Pelaksanaan Permenkes No 755/Menkes/Per/IV/2011 Ketua Komite Medik
Ya kita paham lah..pihak rumah sakit juga pasti paham itu.. Sekretaris Komite Medik
Ya paham Sub Komite Mutu Pahamlah..
Sub Komite Etika dan Disiplin Profesi Paham-paham sebatas tugas sub kita.. Sub Komite kredensial paham…
Dari jawaban wawancara dapat dilihat bahwa pelaksana kebijakan sangat
memahami tanggungjawab mereka dan apa peranan mereka dalam peningkatan
kualitas layanan rumah sakit.
Matriks 4.10. Penerimaan atau Penolakan terhadap Pelaksanaan Kebijakan
B. Penerimaan atau Penolakan terhadap Pelaksanaan Kebijakan
Ketua Komite Medik
Disposisi ini artinya penerimaan dari pihak rumah sakit kan? Ya. Pihak RS
Adam Malik sangat merespon keberadaan Komite medik ini. Walaupun ada
beberapa petugas medis yang menganggap kita ini sebagai pengawas yang
akan mengancam mereka..hahaha…tapi secara umum mereka mereka
merespon dengan baik karena mereka tau tugas dan fungsi kita itu apa.
Sekretaris Komite Medik
Ya, sangat menerima..terbukti dari fasilitas-fasilitas yang diberikan..kesediaan
untuk mendanai berbagai rapat, seminar dan lokakarya yang
diselenggarakan.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Matriks 4.10. (Lanjutan)
B. Penerimaan atau Penolakan terhadap Pelaksanaan Kebijakan
Sub Komite Mutu
Saya rasa gak ada alas an untuk tidak menerima ya, karena kita bertugas
untuk menjaga agar layanan terhadap pasien bisa maksimal.
Sub Komite Etika dan Disiplin Profesi
Ya, sangat menerima lah..kita perpanjangan tangan dari Kementrian
Kesehatan
sub Komite kredensial
setau saya pihak RS Adam Malik ini sangat merespon positif akan keberadaan
komite ini. Sebagai rumah sakit tipe A, kualitas kan harus diutamakan, maka
perlu sebuah struktur yang mengawasi mutu tersebut.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
BAB 5
PEMBAHASAN
Dalam implementasi Permenkes No 755/Menkes/Per/IV/2011 tentu terdapat
faktor pendukung dan faktor penghambat/kendala-kendala yang dihadapi oleh
pengurus Komite Medik.
5.1. Implementasi Kebijakan Permenkes RI Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011
Pelaksanaan kebijakan Permenkes Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 di Rumah
Sakit Umum Pusat haji Adam Malik Medan sudah dilaksanakan. Hal tersebut
dikarenakan staf medik yang ada di struktur komite medik mau melaksanakannya.
Selain itu juga kebijakan Permenkes No 755/ Menkes/Per/IV/2011 merupakan salah
satu syarat dalam pelaksanaan akrreditasi rumah sakit, sehingga staf medik dan
tenaga pelaksana komite medik lainnya harus menjalankan kebijakan tersebut.
5.2. Faktor-faktor Pendukung Implementasi Permenkes No 755/
Menkes/Per/IV/2011
Ketenagaan dalam dalam pelaksanaan kebijakan Permenkes Nomor
755/Menkes/Per/IV/2011 di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medsn
sudah sesua. Dimana didalam Permenkes RI No 755/ Menkes/Per/IV/2011,
disebutkan bahwa jumlah personalia komite medik yang efektif berkisar sekitar lima
sampai Sembilan orang termasuk ketua dan sekertaris. Personalia tersebut dipilih
dari staf medis yang memiliki reputasi baik dslam profesinya yang meliputi
kompetensi, sikap, dan hubungan interpersonal yang baik. Mekanisme pengambilan
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
keputusan di bidang ke profesian dalam setiap kegiatan komite medik dilaksanakan
secara sehat dengan memperhatikan asas-asas kolegialitas. Peraturan internal staf
medik (medical staff bylaws) akan menetapkan lebih rinci tentang mekanisme
tersebut.
Dalam hal pendanaan, diketahui bahwa pihak Rumah Sakit Umum Pusat Haji
Adam Malik akan menyediakan dana dalam mendukung terlaksananya kegiatan-
kegiatan komite medik.
5.3. Faktor yang Memengaruhi
5.3.1. Komunikasi
Dengan adanya komunikasi yang dilakukan secara teratur maka kerjasama
akan lebih mudah untuk dilaksanakan. Komunikasi adalah suatu proses atau kegiatan
penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain untuk mencapai tujuan tertentu.
Komunikasi adalah prasyarat kehidupan manusia dan untik menjaga keberlangsungan
sebuah organisasi atau keolompok. Kehidupan manusia akan tampak hampa apabila
tidak ada komunikasi. Karena tanpa komunikasi, interaksi antar manusia, baik secara
perorangan, kelompok, ataupun organisasi tidak mungkin dapat terjadi. Dua orang
dikatakan melakukan interaksi apabila masing-masing melakukan aksi dan reaksi.
Aksi dan reaksi dilakukan manusia baik secara perorangan, kelompok atau organisasi
Dalam sosialisasi Permenkes RI No.755/Menkes/Per/IV/2011 di Rumah Sakit
Umum Pusat Haji Adam Malik Medan dilakukan dengan menghadirkan pembicara
dari Kementrian Kesehatan. Hal ini dilakukan agar berbagai pertanyaan yang muncul
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
saat proses sosialisasi dapat terjawab. Saat sosialisasi juga dihadirkan perwakilan dari
divisi-divisi yang ada di RSUP Haji Adam Malik seperti dari Divisi Bedah, Poli
Umum, Keuangan, Personalia dan sebagainya. Hal ini dilakukan agar berbagai pihak
dapat memahami tugas pokok dan fungsi dari Komite Medik. Fungsi lain dari
sosialisasi ini adalah agar berbagai pihak menyadari dan mengetahui bahwa setiap
kebijakan memiliki berbagai dampak dan konsekwensi yang jelas. Maka setiap
kebijakan yang telah dirumuskan, terlebih dahulu harus disosialisasikan agar
masyarakat maupun pihak pihak yang terlibat memahami standar yang dituntut dari
keberhasilan tujuan kebijakan tersebut. Oleh karena itu secara umum setelah tahapan
implementasi maka tahap berikut dari sebuah perumusan kebijakan adalah tahap
penilaian.
Pada tahap ini, kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi
untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan
masalah. Kebijakan-kebijakan pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang
diinginkan. Oleh karena itu, maka ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria
yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan tersebut telah meraih dampak
yang diinginkan.
Namun, dalam beberapa pengarahan dan pelatihan yang ditujukan kepada
pengurus Komite Medik tidak dihadiri oleh selruh pengurus komite karena kesibukan
masing-masing. Sehingga kiranya perlu disusun sebuah strategi pengarahan yang
lebih efektif agar seluruh pengurus mengetahui perkembangan baru tentang tugas dan
fungsi komite medik. Demikian juga hal nya dengan pihak lain seperti pegawai
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
rumah sakit, mitra bestari bahkan masyarakt. Sehingga keberadaan komite medik ini
diketahui dan dapat diberdayakan secara maksimal.
5.3.2. Sumber Daya
Dari sudut jumlah, Komite medik RSUP Haji Adam MAlik Medan sudah
sangat memadai yaitu sebanyak 14 orang yang teridiri atas tenaga medis dengan
bidang yang berbeda-beda. Komite Medik RSUP Haji Adam Malik terdiri atas :
Ketua Sub Komite Kredensial, Sekretaris Sub Komite Kredensial, Anggota Sub
Komite Kredensial, Ketua Sub Komite Mutu Profesi, Sekretaris Sub Komite Mutu
Profesi, Anggota Sub Komite Mutu Profesi, Ketua Sub Komite Etika dan Disiplin
Profesi, Anggota Sub Komite Etika dan Disiplin Profesi, Mitra Bestari. Walaupun
berdasarkan permenkes No.755 tahun 2011 jumlah efektif Komite medik adalah 5
sampai dengan 9 orang, namun dengan melihat ukuran RSUP Haji Adam Malik yang
sangat besar maka perlu ditambah menjadi 14 orang.
Namun tentu juga harus disadari bahwa jumlah personil yang banyak tidak
menjadi faktor utama keberhasilan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Faktor
lain yang perlu diperhatikan adalah kualitas SDM dari pengurus tersebut yang dapat
diukur dari rasa tanggungjawab, motivasi kerja, loyalitas dan sebagainya. Hal yang
sangat penting dan fundamental di dalam sebuah organisasi adalah loyalitas dan
kebersamaan dari setiap anggota dan pimpinannya yang akan sangat menentukan
kemajuan dan perkembangan organisasi. Tanpa adanya loyalitas dan kebersamaan,
maka sebuah organisasi tidak akan berjalan dengan baik bahkan terkadang tidak akan
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
mampu bertahan apabila di dalamnya tidak diterapkan sikap loyal dan kebersamaan
dengan baik.
Hal ini dapat dikatakan sebagai kesetiaan terhadap organisasinya. Apabila
para anggota organisasi memiliki kesetiaan/loyalitas terhadap organisasinya, maka ia
akan merasa memiliki kesadaran akan kewajiban untuk menggunakan semua fasilitas,
kemampuan serta sumber daya yang dimilikinya demi kemajuan organisasinya.
Semua itu dapat terlihat dari para anggota organisasi yang selalu menaati peraturan
atau kesepakatan yang telah ditentukan baik tertulis maupun lisan. Ia akan
mendukung setiap program kerja organisasi yang telah dijalankan dan akan
mengerjakan bagiannya dengan baik dan penuh tanggung jawab. Tentunya terkadang
memerlukan pengorbanan baik secara materi maupun waktu yang seringkali tidak
dapat diterima oleh mereka yang tidak memiliki kesetiaan/loyalitas terhadap
organisasinya. Dalam hal ini pengurus Komite Medik dituntut untuk meluangkan
waktu mereka untuk menjalankan tugas sebagai pengurus. Para pengurus harus
menyadari bahwa dalam loyalitas terkandung beberapa unsur diantaranya
pengorbanan, kepatuhan, komitmen, ketaatan dan kesetiaan. Tentunya ini bukan
merupakan hal yang mudah, mengingat bahwa para medis ini juga memiliki tugas di
tempat lain. Oleh karena itu salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi
masalah ini adalah dengan menambah petugas tambahan yang bukan berasal dari para
medis, namun memiliki pemahaman tentang pelayanan rumah sakit. Misalnya dengan
meningkatkan arus koordinasi dan komunikasi dengan Mitra Bestari dan perwakilan
masyarakat.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
5.3.3. Struktur Birokrasi
Struktur birokrasi akan menggambarkan hubungan kerjasama antar bagian yang
terdapat dalam struktur. Di RSUP Haji Adam Malik Medan struktur organisasi
tersusun dengan sangat jelas, bagaimana prosedur kerja telah diatur, bagaimana
tanggungjawab harus dijalankan dan sebagainya. Salah satu contoh adalah dalam hal
penerimaan calon dokter yang akan bertugas. Ada beberapa langkah dan prosedur
yang harus diikuti. Pertama sekali dokter yang bermohon tersebut harus
memasukkan surat permohonan untuk bertugas ke direktur utama rumah sakit melalui
tata usaha. Surat permohonan berisi antara lain permohonan pribadi dan surat izin
dari departemen yang akan dituju oleh si dokter tersebut. Selanjutnya surat akan
diterima oleh Direktur Utama lalu di disposisikan ke bagian SDM. Di bagian SDM
ada tim ad-hock (terdiri atas perwakilan dari departemen-departemen). Tim ad-hock
fungsinya untuk menanyakan apakah departemen memang benar-benar membutuhkan
tambahan dokter atau tidak. Pada tahapan inilah ditentukan apakah permohonan
diterima atau ditolak.
Setelah tim ad-hock memutuskan untuk menerima permohonan maka langkah
selanjutnya adalah diserahkan ke Komite Medik yang akan diolah oleh sekretaris
Komite medik dan diserahkan pada sub komite yang berwenang dalam hal ini sub
komite kredensial. Sub komite Kredensial akan memeriksa apakah kewenangan
klinisnya sudah diteken oleh departemen, jika belum maka harus dilengkapi. Jika
sudah dilengkapi maka komite medik akan mengeluarkan surat rekomendasi dan
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
sekaligus membuat Clinical Appoitment dan diserahkan pada Direktur Utama untuk
dibuat nota tugasnya.
5.3.4. Disposisi
Disposisi dapat diukur dari tingkat penerimaan dan keterlibatan dalam
implementasi kebijakan. Keberhasilan implementasi sebuah kebijakan sangat
bergantung pada pihak-pihak terlibat. Misalnya dalam Permenkes Nomor
755/Menkes/Per/IV/2011 sikap RSUP Haji Adam Malik dalam pelaksanaan
kebijakan tersebut akan menjadi penentu apakah Komite medik akan berhasil
menjalankan tugasnya atau tidak. Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa
pihak Rumah sakit sangat respon terhadap keberadaan Komite medik ini. Dapat
dilihat dari kesediaan pengelola rumah sakit untuk hadir dalam berbagai rapat
maupun diskusi yang diselenggarakan. Kesediaan pihak umah sakit untuk
menyediakan fasilitas bagi komite medik juga dapat dijadikan petunjuk bahwa pihak
rumah sakit memberikan respon yang sangat positif terhadap komite ini.
5.4. Faktor-faktor Penghambat Implementasi Permenkes No 755/Menkes/
Per/IV/2011
Beberapa hal yang menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan ini
adalah:
1. Komitmen Kerja Dokter yang Bertugas Sebagai Dosen
Sub Komite kredensial adalah bagian yang khusus menangani tentang penyediaan
tenaga dokter yang professional, menjamin standar dan kompetensi para staf
medik yang akan berhadapan langsung dengan para pasien di rumah sakit. Untuk
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
mendapatkan tenaga dokter yang benar-benar professional komite medik
bekerjasama dengan bagian lain (SDM dan tim ad-hock) melakukan kegiatan
seleksi yang cukup ketat. Salah satu bentuk seleksi yang dilakukan adalah
wawancara terhadap dokter yang akan ditugaskan. Namun kendala yang sering
dihadapi adalah sering sekali kegiatan seleksi menjadi terkendala karena dokter
tersebut tidak datang pada hari yang telah ditetapkan untuk diwawancarai.
Sehingga kegiatan sub kreedensial menjadi tertunda. Namun komite medic tidak
memiliki hak untuk melakukan penundaan mengeluarkan surat rekomendasi
untuk penerbitan clinical appointment. Hal ini tentu tidak efektif mengingat
bahwa rumah sakit membutuhkan tenaga medik dalam jumlah, kualitas dan waktu
yang tepat. Pelayanan terhadap pasien tidak dapat ditunda. Kendala lain yang
dihadapi adalah beberapa dokter yang akan bertugas memiliki dua fungsi dari
instansi yang berbeda. Misalnya dokter yang juga bertugas sebagai dosen di
fakultas kedokteran atau yang serumpun. Sering sekali dokter lebih banyak
menghabiskan waktu di kampus atau sebagai staf pengajar daripada menjalankan
tugas sebagai seorang dokter. Hal ini tentu bertentangan dengan kode etik
kedokteran yang seharusnya lebih mengutamakan pelayanan terhadap pasien
daripada bidang lain. Sehingga tidak berlebihan jika loyalitas dokter tersebut
dipertanyakan sebagai seorang juru medis.
2. Kesediaan Waktu Para Komite Medik
Masalah penghambat lainnya adalah keterbatasan waktu yang dimiliki oleh para
petugas yang menjalankan profesi sebagai juru medis. Hal ini juga terungkap dari
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
hasil wawancara dengan narasumber bahwa sering sekali pengurus tidak dapat
menghadiri rapat, lokakarya dan sebagainya yang berhubungan dengan sosialisasi
tupoksi Komite Medik karena waktunya berbenturan dengan tugas sebagai juru
medis.
Hal ini mungkin dapat diantisipasi dengan adanya media informasi yang dapat
diakses kapan saja oleh pengurus Komite Medik. Demikian juga dengan
pengadaan suatu lembaga atau unit tertentu yang khusus memberikan layanan
informasi seputar tugas dan fungsi Komite Medik.
Pendelegasian tugas kepada dokter dengan jam terbang yang masih rendah juga
bisa dilakukan sehingga apabila pengurus mengalami kendala waktu maka dapat
didelegasikan kepada wakil atau staf nya.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
BAB 6
KESIMPULAN DAN SARAN
6.1. Kesimpulan
Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah:
1. Komite medik RSUP Haji Adam Malik telah mengimplementasikan
755/Menkes/Per/IV/2011 dengan baik yang meliputi 3 aspek yaitu Mutu, Etika
dan disiplin profesi serta Kredensial.
2. Sebagai bukti bahwa Komite medik Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik
Medan telah melaksanakan kebijakan Permenkes Nomor
755/Menkes/Per/IV/2011 tentan Tugas dan fungsi Komite Medik Rumah Sakit di
Rumah Sakit Haji Adam Malik Medan telah mengikuti akreditasi baik yang
bertaraf nasional maupun yang bertaraf internasional. Hal ini dijamin oleh suatu
lembaga akreditasi yang bernama Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS).
3. Sub Komite Mutu Profesi bertugas untuk menyampaikan penilaian tentang kinerja
dari dokter yang bertugas kepada Sub Komite Kredensial yang mana laporan
tersebut akan digunakan sebagai dasar penerbitan dan perpanjangan kewenangan
klinis dokter tersebut.
4. Sub Komite Kredensial
a. Secara administratif Komite Medik telah menjalankan prosedur dengan baik,
namun yang menjadi kendala adalah kadangkala staf medis yang hendak di
kredensial tidak hadir pada waktu yang ditentukan
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
b. Beberapa staf medis yang sudah di kredensial kurang dapat membagi waktu
antara tenaga pelayanan di rumah sakit dan tenaga pengajar di perguruan
tinggi
c. Dalam tahap kredensial staf medis yang hendak bermohon harus dapat
melengkapi persyaratan yang diperlukan
5. Sub Komite Mutu Profesi
Meliputi : audit kasus dan audit medik hal ini dibuat dengan tujuan untuk
melindungi keselamatan pasien, dan juga meningkatkan kualitas pelayanan
6. Sub komite Etika dan Disiplin Profesi
Staf medis di RSUP. Haji Adam Malik belum pernah melakukan pelanggaran
disiplin yang fatal, dan RSUP. Haji Adam Malik belum pernah melakukan
pencabutan kewenangan klinis
6.2. Saran
Beberapa saran yang dapat disampaikan adalah:
1. Oleh karena Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan sudah dapat
dikatakan baik dalam mengimplementasikan kebijakan Perenkes RI Nomor
755/Menkes/Per/IV/2011 tentang Komite Medik Rumah Sakit Umum Pusat Haji
Adam Malik Medan, maka diharapkan kepada Rumah Sakit Umum Pusat Haji
Adam Medan dapat terus meningkatkan kualitasnya dalam penjagaan mutu dan
profesionalisme staf medik. Dengan meningkatnya mutu dan profesionalisme staf
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
medik di rumah sakit diharapkan kualiitas pelayanan di rumah sakit juga dapat
ditingkatkan.
2. Untuk mengatasi masalah komitmen kerja yang kurang pada dokter yang
memiliki dua fungsi yaitu sebagai petugas medis dan sekaligus sebagai dosen,
maka sebaiknya diminta komitmen yang lebih tegas dari dokter yang
bersangkutan agar tidak mengabaikan tugas di rumah sakit. Misalnya melalui
perjanjian tertulis yang mengatur tentang dampak dan akibat bila mengabaikan
komitmen kerja.
3. Staf medis yang juga berperan sebagai tenaga pengajar diharapkan dapat
menyeimbangkan peran sebagai tenaga pelayanan di rumah sakit.
4. Para staf medis yang sudah di kredensial diminta untuk dapat melengkapi segala
persyaratan yang ditetapkan oleh Sub Komite Kredensial, jika staf medis tidak
dapat memenuhi aturan-aturan yang ditetapkan maka komite medik berhak
memberikan keputusan yang sesuai.
5. Agar sub komite mutu profesi lebih teratur dalam melakukan pertemuan, hal ini
dimaksudkan agar kualitas pelayanan dapat ditingkatkan.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
DAFTAR PUSTAKA
Singarimbun, Masri, 1989. Metode Penelitian Survey. Yogyakarta: LP3ES Anderson
(1979) Robert B., Proving Programs Correct, John Wiley & Sons,
Azwar Azrul, 2002. Pengantar Administrasi Kesehatan , edisi ketiga. Jakarta
Badjuri H. Abubakar dan Yuwono Teguh, 2002, Kebijakan Publik, Konsep FISIP
Universitas Diponegoro, Semarang.
Edwards III, George C., 1980. Implementing Public Policy.Washington