Permenkes No.168 Menkes Per II 2005 Tentang Prekursor Farmasi 2005

PERATURAN M

DENGAN RAHMAT TENTERI KESEHATA

Menimbang : Mengingat :

a. Bahwdi satkegiatan idisalahgunarkotika

b. Bahwa dengaakan minstabilitakeamananoleh kare

c. Bahwa seu d

keten nUndang-UPeraturan Menteri Kesehatan tentang Prekursor Farm ;

1. Unda UKesehatanNomor Nomor 34

2. Undang-UPeng hWorPembentuLernbaranTambaha

3. Unda UPeng hSubstances 1971( Konvensi Psikotropika 1971) , (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 100,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3657 )

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang

ENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 168/Menkes/Per/ll/2005

TENTANG OR FARMASI UHAN YANG MAHA ESA N REPUBLIK INDONESIA,

PREKURS

M

a precursor sebagai salah satu atau bahan u sisi sangat dibutuhkan dalam berbagai

ndustri dan di sisi lain sangat potensial nakan untuk keperluan memproduksi atau psikotropiksae cara gelap; penggunaan precursor tidak sesuai

n peruntukkannya atau disalahgunakan enimbulkan gangguan kesehatani, s bidang ekonomi, gangguan serta kejahatan secaraz internasional,

na itu perlu diawasi secara ketat. hubungan dengan pertimbangan pada

hur f a an huruf b, dan sebagai pelaksanaan tua Undang-Undang Psikotropika dan

ndang Narkotika, perlu ditetapkan

asing- ndang Nomor 23 Tahun 1992 tentang

(Lembaran Negara Tahun 1992 100, Tambahan Lembaran Negara 95) ndang Nomor 7 Tahun 1994 tentang

esa an Agreement Establishingz The ld Trade Organization (Persetujuan

kan Organisasi Perdagangan Dunia),( Negara Tahun 1994 Nomor 57,

n Lembaran Negara Nomor 3564); ng- ndang Nomor 8 Tahun 1996 tentang esa an Conventioonn Psychotropic

PsikotropNomor 103 671)

5. Undang-UPengesahllicit TrafSubs eBang teNarkotikaNegara Lem

6. Unda UNarkotikaNomor 673698

7. Unda UPerlindunTahun 19Nega

8. Kepu atentang KewDepartem

9. KeputusatentaDepartem

10. PeraturanMenPsiko

11. PeraturanMenimpo

12. KeputusaMenPsiko

13. KeputusaMenNark

14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 12TT/ Menkes /SK/XI/ 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan

15. Keputusan Menteri Perindustrian dan

ika (Lembaran Negara Tahun 1997 , Tambahan Lembaran Negara Nomor

ndangN omor 7 Tahun 1gg7 tentang an United Nations Convention Againstl fic in Narcotic Drugs and Psychotropic

tanc s 1988 (Konvens Perserikatan Bangsa-sa ntang Pemberantasan Peredaran Gelap

dan Psikotropika 1988),( Lembaran Tahun 1997 Nomor 17 Tambahan

baran Negara Nomor 3673) ng- ndang Nomor 22 Tahun 1997 tentang

( Lembaran Negara Tahun 1997 , Tambahan Lembaran Negara Nomor

) ng- ndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

gan Konsumen (Lembaran Negara 99 Nomor 42, Tambahan Lembaran

ra Nomor 3821): tus n Presiden Nomor 102 Tahun 2001

Kedudukan dan Tugas Fungsi enangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja

en n Presiden Nomor 109 Tahun 2001

ng Unit Organisasi dan Tugas Eselon I en Menteri Kesehatan Nomor 688/

kes/ per/ VIl/ 1997 tentang Peredaran tropika

Menteri Kesehatan Nomor 7 88/ kes/ per/ Vll/ 1997 tentang Ekspor dan r Psikotropika

n Menteri Kesehatan Nomor 917/ kes/ SK/ Vllll 1997 tentang Jenis Prekurso tropika

n Menteri Kesehatan Nomor 8 90/ kes/ SK Vlll/ 1998 tentang Jenis Prekursor otika

Perdagangan n 2A04 tentang Ket rsor

MEMUTUSKA

Menetap n : PERATURA HATAN

TENTANG PREKU RMASI

Dalam Pe1. Prekursor

tertentu ykeperluan

2. Narkotik tanaman penurmengdibedakanUndang Keseh

3. Psikotnarkotikasusunan smenta

4. lmporFarmasi, menggunprodu

5. lmporFarmapenun k tribusikan kepada industry farmasi sebagai pengguna akhir prekursor.

6. Menteri adalah Menteri yang bertanggun jawab di bidang kesehatan. 7. Direktur Jenderal adalah DirekturJenderal Kesehata Departemen

Kesehatan Pelayanan Kefarmasian dan Alat

Nomor 647 Tahuentuan lmpor Preku

N

ka N MENTERI KESESOR FA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

raturan ini yang dimaksud dengan: Farmasi adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia ang dapat digunakan sebagai bahan baku/ penolong untuk proses produksi industry farmasi. adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan

unan atau perubahan kesadaran hilangnya rasa, mengurangi sampai hilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungayna, ng

ke dalam golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri

atan. ropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan

yang berkhasiat sikoaktif melalui pengaruh selektif pada araf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas

l dan perilaku. tir Produsen Prekursor Farmasi, selanjutnya disebut Prekursor

adalah perusahaan memiliki industry farmasi yang akan precursor sebagai bahan baku atau bahan penolong proses

ksi yang mendapat penunjukan untuk mengimpor sendiri prekursor. tir terdaftar Prekursor Farmasi selanjutnya disebut lT Prekursor si adalah Pedagang Besar Bahan Baku Farmasyi ang mendapat

an untuk mengimpor prekursor guna didisju

BAB II JENIS PREKURSOR FARMASI

Pasal 2

Jenis prekursor yang dipergun dibidang farmasi sebagaimana tercantum dalam lampiran I peraturan ini.

1. Prekuoleh pFarma( Pedagan

2. PenunjukPasal 1 bu

3. Untuk d imana dimaksud harus mengajuk ral dengan melampira. Foto k ib. Foto k ic. Foto kd. Foto ke. Re na f. Su

kebutug. Foto k

4. At

ayat (3), lakan sebagai lP prekursor Farmasi paling lambat dalam jangka waktu 15 (lima belas)hari kerja terhitung sejak permohonan di terima dengan lengkap.

5. Bentuk dokumen penunjukan sebagai lP Prekursor Farmasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran ll p ran ini.

akan untuk keperluan proses produksi

BAB III PERSYARATAN PENUNJUKAN

Pasal 3

rsor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat diimpor erusahaan yang telah mendapat menunjukan sebagai lP_Prekursor si (lndustri Farmasi) atau penunjukan sebagai lT Prekursor Farmas

g Besar Bahan Baku Farmasi). an sebagai IP Prekursor Farmasi sebagaimana di maksud dalam

4tir ditetapkan oleh Direktur Jenderal. apat ditunjuk sebagai IP Prekursor Farmasi sebaga

angkutan pada ayat (1), perusahaan yang bersan permohonan tertulis kepada Direktur Jendekan dokumen: op lzin Usaha Industri Farmasi op Angka Pengenal lmporti Produsen( APlP ) opi Tanda Daftar Perusahaa (TDP) opi omor Pokok Wajib Pajak ( NPWP) N

nca produksi selama1 (satu) tahun rat pernyataan dari penanggung jawab produksi yang menyatakan

han precursor selama1 (satu) tahun dan opSi IIVSP Apoteker penanggung jawab produksi.

as permohonan tertulis perusahaan sebagaimana dimaksud pada irektur Jenderal menerbitkan persetujuan dan atau penoD

eratu

Pasal 4

jukan sebagai lP Prekursor Farmasi sebagaimana dimaksu dalam ng mencakup masa berlaku penunjukan lP Prekursor Farmasir

1. PenunPasal 3 yaNegardiimpo

2. Penerbitaditerbitkaselama 1

3. Perusahan yang telah mendapatkan penunjukan sebagai IP Prekursor Farmasi hanya dapat mengimpor precurs -mata untuk kebutuhan prosesdiperd

1. Penunjukan sebagai IP Prekursor Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku selama1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

2. Penunayat (1

1. PenunjukFarmasi) DirekturJ

2. Untuk d ana dimaksud harus mengajuk dengan melampira. Surat b. Foto k ic. Foto kd. Foto ke. Foto kf. Foto

pengalamg. Surat pernyataan tidak keberatan impor precursor dari apoteker

penanggung Jawab pedagang besar bahan baku farmasi h. Rencana pendistribusian ke industry farmasi pengguna akhir dan i. SIK atau SP Apoteker penanggung jawab pedagang besar bahan baku

farmasi.

a asal, pelabuhan tujuan jumlah dan jenis precursor yang dapat r.

n lP Prekursor Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) n dengan memperhatikan kapasitas dan rencana produksi

atu) tahun. (s

or s matae produksi industry farmasi yang dimilikinya dan dilarang agangkan dan atau dipindahtangankan.

Pasal 5

jukan sebagai lP Prekursor Farmasi sebagaimana dimaksud pada ) bila tidak diperpanjang dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

an sebagai lT Prekursor Farmasi( Pedagang Besar Bahan Baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal1 butir5 ditetapkan oleh

eend ral, bagaimapat ditunjuk sebagai lT Prekursor Farmasi se

pada ayat (1), perusahaan yang bersangkutanJenderal ane permohonan tertulis kepada Direktur

kan dokumen : nlzi Usaha Pedagang Besar Bahan Baku Farmasi

op Surat lzin Usaha Perdagangan (SIUP) opi Angka Pengenal lmportir Umum (APlU) opi Tanda Daftar Perusahaa (TDP) opi Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP)

pko i memberitahukan lmpor Barang (PlB) yang menunjukan an bidang impor precursor dalam 3 (tiga) tahun;

3. Atas p2), Direk gai IT Prekursor Farmasi Paling lambat dalam jangka w (lima belas) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.

4. Bentu otercantum

1. Penunjuk am Pasal 6 berlaku paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

2. Penun ana di maksud pada ayat (1 u.

Perusahaaa. Penunjukan sebagai IP Prekursor Farmasi d an b. Penunjukan sebagai IT Prekursor FarmaDilarang untuk mengalihka si atau lT Prekursor Farmasi dan epada pihak lain.

1. Menteindust

2. Rencana berda rk perkiraan kebutuhan precursor secara nasional

3. Menteri mengatur lebih lanjut penyusunan rencana kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secarater koordinasi dengan instansi terkait.

ermohonan tertulis perusahaan sebagaimana di maksud pada ayat( tur Jenderal Menerbitkan Persetu uan Sebaj

aktu 15

k d kumen penunjukan sebagai lT Prekursor Farmasi sebagaimana dalam Lampiran lll peraturan ini.

Pasal 7

an sebagai IT Prekursor Farmasi sebagaimana dimaksud dal

jukan sebagai lT Prekursor Farmasi sebagaimp) a abila tidak diperpanjan dinyatakan tidak berlak

Pasal 8

n yang telah mendapat:

si n atau mengatas namakan Prekursor Farmaatau persetujuan imp r precursor tersebut ko

BAB IV RENCANA KEBUTUHAN TAHUNAN

Pasal 9

ri menyusun rencana kebutuhan precursor untuk kepentingan ry farmasi dan ilmu pengetahuan setiap tahun.

kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun an jumlah persediaan dan sa

BAB V PEREDARA

1. Setiapmemb diedarkan.

2. Industri farmasi yang menggun dalam kegiatan industrinya harus membuat catatan penggunaan prekursor.

3. Industri farmasi dilarang menggunakan prekursor yang tidak sesuai dengan kegiatan usahanya.

Prekursor sebagaimana diimaksud dalam pasal 2 hanya dapat di impor oleh perusahaan yang telah mendapat penunjukan sebagai lP Prekursor Farmasi(iPedagang

1. PerusahaaFarmasi hlangsung

2. Industri F ng memperoleh precursor dari lT Prekursor Farmasi sebagaimana di ada ayat (1) hanya menggunakan precursor dimaksud seba baku/ penolong proses produtangan

1. Setiap kali impor prekursor yang dilakukan oleh lT Prekursor Farmasi

harus mendapat persetujuan impor terlebih dahulu dari Direktur Jenderal yang mencakup masa berlaku persetujuan impor jumlah dan jenis

N

Bagian Pertama Produksi

Pasal 10

perusahaan yang memproduksi dan mengedarkan precursor wajib uat catatan tentang precursor farmasi yang diproduksi dan

akan precursor

Bagian Kedua Impor

Pasal 11

ndustri Farmasi) atau penunjukan sebagai IT Prekursor Farmasi Besar Bahan Baku Farmasi).

Pasal 12

n yang telah mendapat menunjukan sebagai lT Prekursor anya dapat mengimpor prekursour untuk didistribusikan secara tanpa perantara kepada industry Farmasi pengguna akhir.

rmasi pengguna akhir yaamaksud pgai b han a

ksinya dan dilarang memperdagangkan dan atau memindah kan pada pihak lain.

Pasal 13

precurtujuan.

2. Persetujuan impor sebagaimana dimaks yat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

3. Bentudalam

Prekursor yang diimpor tidak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan ini harus dimusnahkan atau di ekspor kem uai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

1. Prekuoleh pFarma

2. Setiapterlebih dahulu dari Direktur Jenderal.

3. Persetujuan ekspor sebagaimana yat (2) Direktur Jenderal.

4. Bentuk dokumen persetujuan ekspor precursor sebagaimana lampiran IV peraturan ini.

1. Trans patau pundan an

2. Setiap perubahan Negara tujuan impor dan ekspor precursor pada transito,harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal.

3. Ketentuan tentang tata cara memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri.

sor, tujuan penggunaan, nama eksportir, Negara asal, pelabuhan

ud pada a

k dokumen persetujuan impor prekursor sebagaimana tercantum lampiran lV peraturan ini.

Pasal 14

bal sesi

Bagian Ketiga Ekspor

Pasal 15

rsor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat diekspor erusahaan yang telah mendapat menunjukan sebagai lT Prekursor si (Pedagang Besar Bahan Baku Farmasi) kali ekspor precursor farmasi harus mendapat persetujuan ekspor

dimaksud pada a

Bagian Keempat Transito

Pasal 16

ito rekursor harus dilengkapi dengan dokumen persetujuan impor ersetujuan ekspor yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-

yang berlaku. g

Pasal 17

an dan pengemasan kembali prekursor pada transito hanya 1. Pengemas

dapat dilakukan pada precursor dan kemasan precursor yang mengalami kerusakan.

2. Pengemasan dan pengemasan kemb gaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dibawah pengawasan Pe jabat Bea dan Cukai.

1. Prekursorindust

2. Prekudisalurkan oleh industry farmasi yang bersangkutan dan atau pedagang besar bahan baku farmasi yang izin dari Direktur Jenderal.

3. Setiap kegiatan penyaluran prekursor harus dilengkapi dengan dokumen penyaluran.

1. Prekursor hanya dapat digunakan untuk tujuan industry farmasi dan ilmu pengetahuan.

2. Setiap industri farmasi dilarang menggunakan precursor untuk mempuntuk

Pasal 20

Industri farmasi yang menggunakan prekursor untuk memproduksinya narkotik dan psikotropika harus mendapat izin dari Menteri.

ali ba precursor se

Bagian Kelima Penyaluran

Pasal 18

yang diproduksi dan diimpor hanya dapat disalurkan kepada

ry farmasi atau lembaga ilmu pengetahuan. rsor yang digunakan untuk tujuan industry farmasi hanya dapat

telah mendapat

Bagian Keenam Penggunaan

Pasal 19

roduksi narkotik dan psikotripika, kecuali telah memiliki izin memproduksi nya.

Pasal 21

Setiap prekursor yang disimpan dimiliki ata n harus dapat dibuktikan diperoleh secara alam Pasal 10, Pasal 11,Pasa12, Pasa 13, Pasa 14, Pasal 15, Pasa 16, Pasa 17,P asa 18 dan Pasal 19.

Pasal 22 Setiap inindustriny

1. PerusFarmasetiap bupaling lam berikutnya dari setiap bulan pelaksanaan impor dan penggunaannya.

2. Bentuk laporan, tertulis dari perusahaan yang telah memperoleh penunlampi

1. PerusPrekuJenderal prekursor al 15 (l a belas) bulan berikutnya dari setiap bulan pelaksanaan impor dan pendistribusiannya.

2. Bentuk laporan tertulis dari perusahaan yang telah memperoleh penunjukan sebagai lT Prekursor Farmasi sebagaimana tercantum dalam lampiran Vl peraturan ini.

u digunakasah sesuai ketentuan sebagaimana diatur d

BAB VI PENCATATAN DAN PELAPORAN

dustry farmasi yang menggunakan prekursor dalam kegiatan a harus melakukan pencatatan.

Pasal 23

ahaan yang telah mendapat menunjukan sebagai lP Prekursor si wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Direktur Jenderal

lan tentang pelaksanaan impor dan penggunaan prekursor, bat pada tanggal 15 bulan

jukan sebagai lP Prekursor Farmasi sebagaimana tercantum dalam ran V peraturan ini.

Pasal 24

ahaan yang telah mendapat persetujuan penunjukan sebagai IT rsor Farmasi wajib memberikan laporan tertulis kepada Direktur

setiap bulan tentang pelaksanaan impor dan pendistribusian paling lambat pada tangg im

BAB VII PENANDAAN

Pasal 25

rus diberi wadah atau kemasan, 1. Setiap precursor yang diedarkan ha

2. Wadah atau kemasan sebagaimana dim ayat (1) wajib diberi penandaan berupa tulisan

3. Ketentuan tentang pers aimana dimaksud pada ayat(2) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

1. Pembinaadilakukan

2. Pemba. Teb. Mencegah terjadinya pec. Melindungi masyarakat dari bahaya gunaan precursor dan d. Memberantas peredaran gelap preku

3. Dalamberba

1. Mentebawah tan

2. Pengawaspengawas ses

3. Dalam rnpetugas pa. Melak

prpe

b. Memec. Melakukan pengamanan terhadap precursor yang tidak memenuhi

ketentuan sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri ini. 4. Petugas pengawas dalam melaksanakan ketlap kegiatan pengawasan

harus dilengkapi dengan surat tugas sesuai ketentuan yang berlaku.

aksud pada “PREKURSOR".

yaratan dan tata cara penandaan sebag

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

en t rhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan precursor

oleh Menteri. inaan sebagaimana di maksud pada ayat(1) diarahkan pada: rpenuhinya prekursor untuk kepentingan industry farmasi

nyalah gunaan precursor penyalah rsor.

melaksankan pembinaan, Menteri dapat bekerjasama dengan gai instansi, organisasi kemasyarakatan terkait lainnya

Pasal 27

ri melakukan pengawasan terhadap precursor yang berada di ugg ng jawabnya

an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas uai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

elaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) engawas berwenang: ukan pemeriksaan setempat dan atau mengambil contoh

ecursor pada sarana produksi penyaluran, penyimpanan dan redaran.

riksa atau dokumen yang berkaitan dengan prekursor.

1. Pelanggaran dikenakan sanksi

2. Sanksi admin aa. Pencabuta

1. Mengdenga aFarma

2. Mempdiimporny

3. Tidak me2 (dua) ka

4. Terdapat tinpepengaddengamema a

b. Pencabuta1. Meng

dengan ya2. Tidak me

2(dua) ka3. Terdapat

pepenyalahgunaan narkotik dana atau psikotroplka yang memanfaatkan precursor yang diimpornya.

3. Pencabutan penunjukan lP Prekursor Farmasi dan lT Prekursor Farmasi sebagaimana di maksud pada ayat (2) dilakukan oleh Direktur Jenderal.

BAB IX SANKSI

Pasal 28

terhadap ketentuan dalam administratif.Peraturan ini

istr si sebagaimana dimaksud pada ayat( 1) dapat berupa: n penunjukan sebagai IP Prekursor Farmasi apabila :

impor prekursor yang jenis atau jumlahnya tidak sesuai n y ng tercantum dalam dokumen penunjukan IP Prekursor si. erdagangkan atau memindahtangankan prekursor yang

a. laporkan realisasi impor dan penggunaannya se banyak li dalam waktu 3 (tiga) bulan. cukup bukti melakukan pelanggaraan atau dugaan

dak pidana yang befkaitan dengan penyalah gunaan nun ajuk n lP Prekursor Farmasi atau dinyatakan bersalah oleh

ilan atas pelanggaran dan tindak p idana yang berkaitan n penyalahgunaan narkotik dan atau psikotropika yang nfa tkan precursor yang diimpornya. n penunjukan sebagai IT Prekursor Farmasi, apabila:

impor prekursor yang jenis atau Jumlahnya tidak sesuai ng tercantum dalam dokumen persetujuan impor. laporkan realisasi impor dan pendistribusian sebanyak li dalam waktu 3 (tiga) bulan. cukup bukti melakukan pelanggaran atau dugaan tindak

pidana yang berkaitan dengan penyalah gunaan penunjukan lT Prekursor Farmasi atau dinyatakan persalah oleh pengadilan atas

langgaran dan tindak pidana yang berkaitan dengan

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Industri Farmasi dan Pedagang Besar Bahan Baku Farmasi harus menyesuaikan dengan ketentuan m Peraturan Menteri ini paling lambat 3 (tiga) bulan.

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik In

Ditetapkan di Jakarta Pa

Menteri Kesehatan ,

Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp. JP(K)

sebagaiman diatur dalaa

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

donesia.

da Tanggal 2 Februari 2005

Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan

/ Menkes/Per.II/20nggal : 2 Februari

ENIS PREKURSOR FARMA

No arang No H.S Cas

Nomor : 168 05 Ta 2005

DAFTAR J SI

Nama B No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

10. 11. 12. 13. 14. 15.

16. 17. 18.

19. 20. 21. 22.

23. 24. 25.

Anh AsaAsa fAseton Etil Eter Kal eMet ToluAsa nilat dan gara EfedErgom nya Erg lsosAsa r3,4- M tile il-2 prop1-Fe pPiperonal Pseudo efedrina (lNN) dan garam ya Safrol Nor nAsa rDietil eter - MutuF- Lain-lain Asam fenil asetat dan garamnyPipeAsam sulfat :oleum - Asam sulfat dari Copper smelter - Lain - lain

2915 24.002806.10.002807.00.002914.11.002909.1 1.00.00 2841.61.002914.12.002902.30.002924.23.00

2939.41.102939.61.10.00 2939.62.002932.91.002932.63.002932.92.00,00

2914.31.002932.93.002939.42.00,00

2932.94.002939.49.002922.43.00

2909.11 .11.10

2909.11.90.00 2916.34.00

2807.00.10.00

24-7 01-0 93-9 4-1

60-29-7 64-7 3-3

88-3 2-1

42-3

60-79-7 15-5 58-1 8-6

4676-39-5 79-7 57-0

4 9-7

41-6 92-3

60-29-7 82-2 89-4

-9

idrida Asetat m Klorida m Sul at

ium P rmanganat il Etil Keton en

mN -asetial antramnyarin dan garamnya

etrin (lNN) dan garamotamin (lNN) dan garamnyaafrol m lise gat dan garamnya

e n dioksifenanon nil-2- ropanon

n

efedri (lain-lain) m ant anilat

armasi 2909

a ridin dan garamnya 2933.32.00.00 110-

.00 108-

.00 7647-

.00 7664-

.00 67-6

.00 7722-

.00 78-9

.00 108-

.00 89-5

.00 299-

.00 113-

.00 120-

.00 82-5

.00 103-

.00 120- 90-82-

.00 94-5

.00 154-

.00 118-

,00

.00 103-

2807 7664-93

2807.00.90.00 Termasuk garam-garamnya kecuali asam klorida dan asam sulfat.

MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. SITI FADILAH SUPARO, Sp. JP (K)

Lampiran II

Kop Surat

DIREKTDAN ALAT KESEH N

SEB

Se ubungan perihal dan ……Nomor ……………. tanggal ……….. tentang Prdiberikan penunjukan sebagai :

P(Je

Kepada: Nama Ben …Bidang U ……Alamat PePenangguNomor TeNomor lzNomor AProdusen/Nomor TaPrerusahaan (TDP) Nomor PoWajib PajRekomen

Dengan keten1. Prekursor tersebut hanya untuk kebutuhan ……………dan dilarang

diperdagangkan atau dipindah tangankan. 2. Wajib dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis surveyor yang

ditunjuk Menter Perdagangan.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 168/Menkes/Per/Il/2005 Tanggal: 2 Februari 2005

ORAT JEND AN ERAL PELAYANAN KEFARMASIATAN DEPARTEMEN KESEHATA

PENUNJUKAN AGAI IMPORTIR PRODUSEN PREKURSOR FARMASI

Nomor ……………………………….

h dengan permohonan Nomor …... tanggal ………… ………. mempertimbangkan Peraturan Menteri Kesehatan

ekursor Farmasi,denga ini

IMPORTIR P REKURSOR FARMASI RODUSENnis, Jumlah dan Pos Tarif/ HS sebagaimana daftar terlampir)

tuk Perusahaan ……………………………. …………………………….

: ………saha : ……rusahaan dan Pabrik : ……………………………………….

: ………………………………………. ng jawab lepon/ Fax Perusahaan : ……………………………………….

i : ………………………………………. in Usaha Industrngka Pengenal lmporti Terbatas (APl-P/T) : ………………………………………. nda Daftar

……. : …………………………………kok

ak( NPWP) : ………………………………………. dadsi dari Dirjen IKAH : ……………………………………….

PREKURSOR YANG DAPAT DIIMPOR ADALAH SEBAGAIMANA DAFTAR TERLAMPIR

tuan sebagai berikut :

3. Wajib meFarmadilapoPelayananuntuk setimpor( ter

4. Wajib msebagaimdicap Kefarmasprecursordari p

5. Wajibgudang kKeseh tanPerdagangan Ka Badan POM, Ka BNN dan Ka Bareskrim.

6. Penunjukan sebagai lP-Prekursor Farmasi berlaku sa……… gan tanggal pendafManif nya yan

Tembusan1. Mente2. Dirjen l 3. Dirjen4. Kepala Badan POM 5. Kepala Badan Narkotika Nasional 6. Kabareskrim Polri 7. Bank Indonesia / ULN 8. Dinas Kesehatan setempat

karta, …

DIREKTUR JENDER L PELAYANAN KEFARMASIAN

DAN ALA

( ………………………..)

nunjukkan lembaran asli surat penunjukan sebagai lP Prekursor si ini kepada petugas Bea dan Cukai setempat serta wajib rkan kepada Departemen Kesehatan. c.q. Direktur Jenderal

Kefarmasian dan Alat Kesehatn Departemen Perdagangan Rl iap kegiatan impor guna pengisian Kartu Kendali Realisasi lampir). enyampaikan foto kopi Kartu Kendali Realisasi lmpor

ana dimaksud pada angka 3 tersebut yang telah diparaf dan oleh petugas Bea dan Cukai kepala Direktur Jenderal Pelayanan

ian dan Alat Kesehatan untuk setiap kegiatan importasi selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah barang dikeluarkan

elabuhan tujuan. menyampaikan laporan jumlah penggunaan dan stok yang ada di

epada Direktur Jendera Pelayanan Kefarmasian dan Alat Dirjen Daglu c.q. Direktur lmpor, Dirjen IKAH Departemen a

mpai dengan tanggal taran pabean berupa ….. yang dibuktikan den

est (B.C.1.1) sesuai ketentuan Kepabean g berlaku.

………………… : Ja

ri Kesehatan Rl IKAH, Dep.Perdagangan R Bea dan Cukai Depkeu Rl

A

T KESEHATAN

Surat Penunjukan rodusen asi

Tanggal :

No

raian Barang

Pos Tarif/ HS

Jumlah

Sebagai ImportirPNomor :

Prekursor Farm

U

Lampiran III

Kop Surat

DIREKTORADAN ALAT KESE

Sehubung………… …… bulan ………….. tahun …………lmportir/ Menteri Kesehatan Nomor …… tentang Prekursor Farmasi, dengan ini memberik IMPORT

Kepada : Nama Per : …………Bidang UAlamat PeNama Pen : …………Nomor SlNomor TeNomor Su ……(SIUP) Nomor ANomoTan DNomor PoDengan keten1. Penunjukan sebagai importir/Eksportir dafta Prrekursor tidak berlaku

sebagai persetujuan impor. 2. Setiap kali melakukan impor/ekspor harus mendapat persetujuan terlebih

dahulu dari Direktur Jendera Pelayanan Kefarmasian dan Alkes.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 168/Menkes/Per/II/2005 Tanggal : 2 Februar2i 005

T JENDERA ASIAN L PELAYANAN KEFARMHATAN DEPARTEMEN K SESEHATAN

PENUNJUKAN SEBAGAI IMPORTIR/EKSPORTIR TERDAFTAR

PREKURSOR FARMASI Nomor ……………………………………..

an dengan permohonan Saudara ……………atas nama PT/CV

Nomor………… tanggal……………. Perihal permohonan untuk mendapatkan penunjukan sebagai Eksportir Terdaftar Prekursor Farmasi, maka berdasarkan Peraturan

an penunjukan sebagai :

IR/EKSPORTIR TERDAFTAR(lT) PREKURSOR FARMASI

usahaan ………………… saha : ……………………………

n/Pabrik/Gudang : …………………………… rusahaaanggung Jawab Perusahaan ………………… K/SP Pen, Jawab : …………………………… lepon/ Fax Perusahaan : ……………………………

…… ………………… rat lzin Usaha Perdagangan :

PI Umum( AP-U) : …………………………… da afta Prerusahaan (TDP) : …………………………… kok Wajib Pajak (NPWP) : ……………………………

tuan sebagai berikut:

3. WajibPelayahari setela

4. Wajib mpemer sa

5. Penunjukan sebagai lmportir/ Eksporttir daftasampa .. yang dibupenda (B,Ckepab

Tembusan1. Mente2. Dirjen

RI 3. Dirjen Bea dan Cukai Depkeu Rl 4. Badan5. Kepal a

Nasional 6. Kabareskrim Polri 7. Bank Indonesia/ULN 8. Dinas Kesehatan setemPat

a, ………………… ….. DIREKTUR JENDER L

PELAYANAN KEFARMDAN ALAT KESEHAT

(…………………………..)

melaporkan setiap perubahan perusahaan kepada Direktur Jenderal nan Kefarmasian dan Alkes selambat-lambatnya 30 (tiga puluh)

h terjadinya perubahan tersebut. emberikan data/ informasi dan atau bersedia dilakukan an lapangan (lokasi usaha/ gudang kantor ) apabila diperlukan ik

r precursor ini berlaku ktiki engan tanggal …....d an dengan tanggal .1.1) sesuai ketentuan ftaran pabean berupa Manifes

eanan yang berlaku.

: ri Kesehatan Rl IKAH,Dep.Perdagangan

POM B dan Narkotika a

Jakart …AASIAN AN

Lampiran lV

Kop Sura

DIRDA

Nomor : LampiranPerihal : P

Menunjuk P…….. tahpermohon………… ini dbahwa ke Nomor lm ………Nomor Su …Nomor A Umum (APl-U) : …Nomor Tanda Daftar Perusahaan (TDP) : …Nomor Po : …Disetujui r • Jenis Prekursor : …………• Pos Ta : …………• Jumlah ………• Untuk ………

…………dari 3 perusahaan terlampir).

• Negara• Nama • Pelabuhan tujuan : …………………… Dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan impor/ekspor precursor tersebut harus sesuai tatalaksana

kapabeannya yang berlaku.

Peraturan Menterl Kesehatan Nomor : l68/Menkes/Per/Il/2005 Tanggal : 2 Februari 2005

t

EKTORATJE NDERAL PELAYANAN KEFARMASIAN ALAT KES TEMEN KESEHAT

N EHATAN DEPAR AN

Jakarta, ……………………

: Kepada Yth : ersetujuan Impor/ Sdr. Direktur ………………

Ekspor Prekursor Jl. ………………………….. Farmasi di – ………………………………

eraturan Menteri Kesehatan Nomor ………. tanggal …… bulan un ……… tentang Prekursor Farmasi dengan memperhatikan Surat an Saudara Nomor ………… tanggal ……….. perihal ………tersebut pada pokok surat diatas, dengan iberitahukan pada PT. ………….. pemilik:

portir terdaftar Prekursor (lT-Prekursor) :t agangan (SIUP) :

…………… ra ijin Usaha Perd …………………

ngka Pengenal lm orti ………………… …………………

kok Wajib Pajak ( ………………… NPWP ) untuk melaksanakan impor/ekspo

………… rif IHS No. ………… Barang ………… : …

: …memenuhi kebutuhan …………: …………(lebih

A al : …………………… dan Alamat Eksportir/lmportir : ……………………

s

2. Wajib dilketentPerda g

3. Wajib meBea dan Cguna peng

4. Wajib medengan foyang telaprecurkepadaKabarsetiapsetelah Pr

5. Wajib ediimpo

6. Persetujuamenamimpor

7. Perset ekspor ini berlaku sampai dengan …….. yang dibuktikan dengan tanggal pendaftaran pabean berupa Manifest ya yang

Demikian agar m Tembusan:

1. Mente2. Dirjen

Rl 3. Dirjen Bea dan Cukai Depkeu

Rl 4. Kepal a5. Ke al a

Nasional 6. Kabareskrim Polri 7. Bank Indonesia / ULN 8. Dinas Kesehatan setempat

karta, …

DIREKTUR JENDER L PELAYANAN KEFARMASIAN

DAN ALA

( ………………………..)

akukan verifikasi atau penelusuran teknis di Negara dengan uan muat barang oleh surveyor yang ditunjuk Menteri gan an.

nunjukan lembaran asli Surat Persetujuan ini kepada petugas ukai setempat untuk setiap kegiatan lmpor/ Ekspor precursor

isian kartu kendali realisasi impor/ekspor (terlampir). nyampaikan laporan realisasi impor/ekspor precursor di sertai to kopi kartu kendali sebagaimana pada angka 3 (tiga) tersebut h diparaf dan dicap oleh petugas Bea dan Cukai, laporan

sor yang ada di gudang dan precursor yang telah didistribusikan Dirjen Daglu c.q. Direktur lmpor/ekspor dengan tembusan

eskrim Polri, Ka BNN, Ka Badan POM cq. Direktur NAPZA untuk kali lmportasi Prekursor selambat-lambatnya 2 (dua) minggu

ekursor dikeluarkan dari pelabuhan tujuan. m ndistribusikan secara langsung tanpa melalui perantara yang r/ekspor tehadap pengguna akhir.

n impor/ekspor precursor di batalkan apabila mengubah , ng tercantum dalam persetujuan bah dan atau mengganti isi ya

kspor precursor /eujuan impor/ tanggal …….. bulan

(B.C.1.1) sesuai ketentuan kepabeannenjadi maklum.

berlaku.

ri Kesehatan Rl IKAH, Dep.Perdagangan

a B dan POM a B dan Narkotika p

Ja …………………

A

T KESEHATAN

Lampiran V Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 168/Menkes/Per/II/2005 Tanggal : 2 Februari 2005

LAPORAN REALISASI IMPOR DAN PENGGUNAAN PREKURSOR OLEH IMPO (IP) PREKURSOR

RTIR PRODUSEN

1. Nama Perusahaan : 2. Alamat Kantor : Kode Pos : 3. Alamat Pabr4. No.Pengakuan IP : Tanggal : Volume : Kg/Ton*)

No.

NamAl

PIB ujua

No. Pos Tarif /

HS'

Realisa impor Pen n S ang n

ik/ Gudang : Kode Pos :

a dan dan Pelabuhan Uraian amat Nomor T n Barang si *) ggunaan da isa Keter a

Eksportir

Tanggal

VK N an olume

g/ Ton ilai Pengguna Sisa

1 2 7 8 9 10 11 3 4 5 6

Lampiran VI Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 168/Menkes/ Per/II/2005 Tanggal : 2 Februari 2005

LAPORAN REALISASI IMPOR DAN PENDISTRIBUSIAN PREKUSOR OLE TERDAFTAR (IT) H IMPORTIR PREKURSOR FARMASI

1. Nama Perusahaan : 2. Alamat Kantor : Kode Pos : 3. Alamat Pabrik/ G4. No.Penunjukan IT : Tanggal : :

Tanggal : Volume : Kg/Ton**) ISA PENDITRIBUSIAN KEPADA PENGGUNA AKHIR **)

udang : Kode Pos : Berlaku sampai dengan

REAL SI IMPOR *)

No Namdan

Alamat Eksportir

Nomor PIB

Tujuan

o.PoTarif/

UBa

NVolu(Kg/Ton

)

N

t ah

n Keterangan

a Tanggal raian

dan Pelabuhan N s rang / me Nilai ama

dan Bidang Nomor da

HS Jenis Prekursor

ama US $ Alama Us tanggal Volume (Kg/Ton) a pengiriman

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Keterangan: *) Lampirkan kartu kendali yang sudah ditandatangani/ dicap Bea dan Cukai **) Dapat dibuat dalam lembar tersendiri ***) Coret tang tidak perlu Tembusan : Tempat ………. Tanggal ….bulan ……….tahun …… 1. Dirjen I Direktur PT.

CV……2. Ketua B3. Kaberesk

Nama Jelas/ Cap Perusahaan

KAH Deperindag

………………… NN rim POLRI

(……………………………………….)