Peraturan Menteri Kesehatan tentang Klasifikasi dan Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit Perizinan Rumah Sakit (Permenkes No.56 th 2014)
Peraturan Menteri Kesehatan tentang
Klasifikasi dan Perizinan Klasifikasi dan Perizinan Rumah SakitRumah Sakit
(Permenkes No.56 th 2014)
UU NO.44 2009
TTG RUMAH SAKIT
Permenkes Nomor : 659/2009 Tentang RS Indonesia Kelas DuniaPermenkes Nomor 56 tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan RSPermenkes Nomor : 012/2012 Tentang Akreditasi Rumah SakitSK Menteri Kesehatan Nomor: 428/2012 Tentang Penetapan Lembaga Independen Pelaksana Akreditasi RS di Indonesia
KEBIJAKAN TERKAIT RUMAH SAKIT
Permenkes Nomor :755/2011 Tentang Penyelenggaraan Komite Medik
Permenkes Nomor :001/2012 Tentang Sistem Rujukan Perseorangan Permenkes Nomor 1438/2010 Tentang Standar Pelayanan KedokteranPermenkes Nomor 1691/2011 Tentang Keselamatan Pasien di RS
SK Menteri Kesehatan Nomor: 238/2013 Formularium NasionalPermenkes 856/2009 tentang Standar IGDPermenkes 519/2011 tentang Ijin Praktik AnestesiPermenkes 411/2010 tentang Laboratorium KlinikKepmenkes 834/2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan HCUKepmenkes 1178/2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan ICU di RSKepmenkes 834/2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan HCUKepmenkes 382/2007 tentang Pedoman PPI di RS dan Fasyankes Lain
Kepmenkes 1204/2004 tentang Persyaratan Kesling RSPermenkes 56/2014 tentang Perizinan & Klasifikasi RS
Permenkes No.56 tahun 2014 Bab I Ketetuan UmumBab II Pendirian dan Penyelenggaraan Bab III Bentuk Rumah SakitBab IV Klasifikasi Rumah SakitBab V Perizinan Rumah SakitBab VI Registrasi dan Akreditasi Rumah SakitBab VII Penamaan Rumah SakitBab VIII Pembinaan dan PengawasanBab IX Ketentuan PeralihanBab X Ketentuan Penutup
KETENTUAN UMUM Rumah Sakit :
UKP Paripurna yang menyelenggarakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat
RSU:Pelayanan semua bidang dan jenis penyakit
RS Khusus:Pelayanan pada satu bidang atau satu jenis penyakit
Pendirian dan Penyelenggaraan
Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta Rumah Sakit yang didirikan dan
diselenggarakan oleh Pemerintah merupakan Unit Pelaksana Teknis dan diselenggarakan berdasarkan pengelolaan BLU.
Rumah Sakit yang didirikan dan diselenggarakan oleh swasta harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya brgerak dibidang perumahsakitan.
Bentuk Rumah Sakit
1. Rumah Sakit Menetap - sifatnya permanen untuk jangka waktu lama2. Rumah Sakit Bergerak - sifatnya sementara - bentuknya bus, kapal laut, karavan, gerbong
atau kontainer.3. Rumah Sakit Lapangan - untuk kondisi darurat, bencana alam
Klasifikasi Rumah Sakit
Jenis Pelayanan : 1.Rumah Sakit Umum kelas A, B, C, D dan D Pratama.2. Rumah Sakit Khusus kelas A, B, C
Penetapan Klasifikasi berdasarkan: Pelayanan, SDM, Peralatan dan Bangunan dan Prasarana.
Perizinan Rumah Sakit Setiap rumah sakit wajib memiliki izin
Izin Rumah Sakit: a. Izin Mendirikan b. Izin Operasional
Izin Mendirikan
Untuk mendirikan baru atau mengubah fungsi bangunan lama.
Diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) tahun.
Perpanjangan Izin Mendirikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir.
Izin Operasional Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di
rumah sakit.
Berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.
Pengajuan perpanjangan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum habis masa berlaku izin operasional.
Dalam hal masa berlaku Izin Operasional berakhir dan pemilik Rumah Sakit belum mengajukan perpanjangan Izin Operasional, Rumah Sakit harus menghentikan kegiatan pelayanannya kecuali pelayanan gawat darurat dan pasien yang sedang dalam perawatan inap.
Dalam hal Rumah Sakit tetap menyelenggarakan pelayanan tanpa Izin Operasional, dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
Perubahan Izin Operasional
Perubahan Izin Operasional dapat dilakukan jika terjadi perubahan:a. kepemilikan;b. jenis Rumah Sakit;c. nama Rumah Sakit; dan/ataud. kelas Rumah Sakit.
REGISTRASI DAN KREDITASI RS
persyaratan untuk perpanjangan Izin Operasional dan perubahan kelas.
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Menteri, Pemerintah Daerah provinsi dan/atau
Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan dan dapat mengikutsertakan masyarakat, asosiasi perumahsakitan, atau organisasi profesi.
Pembinaan dan pengawasan ditujukan untuk:a. meningkatkan mutu penyelenggaraan Rumah Sakit;b.meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan
kemudahan akses masyarakat terhadap Rumah Sakit; dan
c.meningkatkan mutu sistem informasi dan komunikasi Rumah Sakit.
Tindakan administratif dapat:•berupa teguran lisan, teguran tertulis, publikasi menggunakan media elektronik atau media cetak, penyesuaian Izin Operasional, pemberhentian sementara sebagian kegiatan Rumah Sakit, pencabutan izin praktik tenaga kesehatan dan/atau pencabutan Izin Operasional.•Penyesuaian Izin Operasional berupa penurunan kelas Rumah Sakit.
KETENTUAN PERALIHAN
• Rumah Sakit yang telah memiliki izin berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/Menkes/Per/I/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit tetapi belum ditetapkan kelasnya harus mengajukan permohonan Izin Operasional berdasarkan Peraturan Menteri ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri inidiundangkan;
Rumah Sakit Khusus yang menggunakan nama kekhususan selain yang ditentukan dalam Peraturan Menteri ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan;
Rumah Sakit yang diselenggarakan oleh Pemerintah, yang belum berbentuk unit pelaksana teknis harus menyesuaikan diri paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan;
18