JENIS DASAR HUKUM PERSYARATAN MEKANISME/PROSEDUR/ BIAYA WAKTU KET. PELAYANAN TATA CARA PENYELESAIAN 1 2 3 4 5 6 7 1 1. Tidak dipungut biaya 1 hari kerja 2. Surat pengantar dari sekolah/universitas atau lembaga lain untuk pemohon dari wilayah prop DIY 3. Proposal Penelitian 4. Kartu Identitas 2 IZIN LOKASI 1. 1. Fotokopi KTP - Tidak dipungut biaya 12 hari kerja 2. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan 3. Fotokopi NPWP 2. PP Nomor 38 Tahun 2007 4. Gambar Kasar/Sketsa tanah yang dimohon 3. 5. - 4. Perda Kab.GK No.2 Tahun 2008 6. Uraian rencana proyek yang akan dibangun (proposal) - 5. 7. 8. - 9. - - - - - 3 - PP. No. 38 Tahun 2007 1. - 0 - - Perka. BPN No. 3 Tahun 2007 - Perda Kab. Gk No. 2 Tahun 2008 2. Gambar kasar/sketsa tanah yang dimohon - 3. Rencana tapak/site plan rencana pemanfaatan tanah 4. Fotocopy bukti alas hak tanah yang akan dimohon NO Surat pernyataan mengenai tanah-tanah yang sudah dimiliki oleh perusahaan pemohon dan perusahaan lain yang merupakan grup dengannya IZIN PENETAPAN LOKASI (IPL) Kepala Bagian KSPP memberikan disposisi kepada Kasubbag Pengendalian Pertanahan. Pernyataan kesanggupan akan memberikan ganti rugi dan atau menyediakan tempat penampungan bagi pemilik tanah/ yang berhak atas tanah Surat persetujuan presiden/BKPM/BKPMD (bagi perusahaan PMA/PMDN) Peraturan Menteri Agraria/ Kepala BPN Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi SK Bupati Gunungkidul No. 400/7006 B/Kep/99 tentang Izin Lokasi IZIN PENDATAAN DAN PENELITIAN Surat Keterangan atau bukti keanggotaan dari DPD REI untuk perusahaan pembangunan perumahan Laporan/nota dinas sebagai lampiran Surat/rekomendasi penerbitan/penolakan Ijin Lokasi oleh Sekretaris Daerah disampaikan kepada Kepala KPT. Kepala Bagian KSPP menuangkan hasil rapat, rekomendasi tata ruang dan pertimbangan teknis pertanahan dalam laporan/nota dinas sebagai lampiran draft Surat/rekomendasi penerbitan /penolakan Ijin Lokasi oleh Sekretaris Daerah Surat Permohonan IPL beserta lampirannya disampaikan kepada Bupati Gunungkidul Surat Permohonan IPL dari instansi pemerintah yang membutuhan lahan untuk pembangunan fasilitas kepentingan umum Kasubbag Pengendalian Pertanahan menyiapkan surat permohonan kajian/rekomendasi tata ruang kepada Bappeda/BKPRD dan pertimbangan teknis pertanahan kepada Kantor Pertanahan Instansi terkait penerbitan Ijin Lokasi melaksanakan rapat koordinasi dan peninjauan lokasi setelah mendengarkan presentasi dari pemohon Kepala KPT menyusun Surat Keputusan Ijin Lokasi/surat penolakan dan mengagendakan serta memberi nomor Keputusan Ijin Lokasi/surat penolakan Kasubbag Pengendalian Pertanahan menyiapkan undangan, tempat dan bahan rapat koordinasi instansi terkait penerbitan Ijin Lokasi dan surat permintaan presentasi kepada pemohon II. Jenis Pelayanan, Dasar Hukum, Persyaratan, Biaya, dan Waktu Keputusan Presiden RI Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Bidang Pertanahan Surat Pengantar dari Bappeda Prop DIY ( bagi peminta izin dari luar prop DIY) Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33/KPTS/1986 tentang Tata Laksana Pemberiaj Ijin Bagai Setiap Instansi Pemerintah maupun Non Pemerintah yang melakukan pendataa/Penelitian Pemohon mengambil, mengisi, melengkapi, dan menyerahkan formulir permohonan ke petugas loket pada Kantor KPT. Apabila berkas sudah lengkap dan benar, pemohon diberikan tanda terima berkas. Berkas permohonan diteruskan kepada Sekretaris Daerah cq. Kepala Bagian KSPP Setda Kab. Gunungkidul Kepala Bagian KSPP memberikan disposisi kepada Kasubbag Pengendalian Pertanahan.
28
Embed
II. Jenis Pelayanan, Dasar Hukum, Persyaratan, Biaya, dan ... · diberikan tanda terima berkas. ... Penyerahan SK/Izin. Surat Izin Tempat Usaha ... Pas Photo Pimpinan Perusahaan ukuran
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
JENIS DASAR HUKUM PERSYARATAN MEKANISME/PROSEDUR/ BIAYA WAKTU KET.
PELAYANAN TATA CARA PENYELESAIAN
1 2 3 4 5 6 7
1 1. Tidak dipungut biaya 1 hari kerja
2. Surat pengantar dari sekolah/universitas atau lembaga lain
untuk pemohon dari wilayah prop DIY
3. Proposal Penelitian
4. Kartu Identitas
2 IZIN LOKASI 1. 1. Fotokopi KTP - Tidak dipungut biaya 12 hari kerja
2. Fotokopi Akta Pendirian
Perusahaan
3. Fotokopi NPWP
2. PP Nomor 38 Tahun 2007 4. Gambar Kasar/Sketsa tanah yang dimohon
3. 5. -
4. Perda Kab.GK No.2 Tahun 2008 6. Uraian rencana proyek yang akan dibangun (proposal) -
5. 7.
8. -
9.
-
-
-
-
-
3 - PP. No. 38 Tahun 2007 1. - 0 -
- Perka. BPN No. 3 Tahun 2007
- Perda Kab. Gk No. 2 Tahun 2008
2. Gambar kasar/sketsa tanah yang dimohon -
3. Rencana tapak/site plan rencana pemanfaatan tanah
4. Fotocopy bukti alas hak tanah yang akan dimohon
NO
Surat pernyataan mengenai tanah-tanah yang sudah dimiliki
oleh perusahaan pemohon dan perusahaan lain yang
merupakan grup dengannya
IZIN PENETAPAN
LOKASI (IPL)
Kepala Bagian KSPP memberikan disposisi
kepada Kasubbag Pengendalian Pertanahan.
Pernyataan kesanggupan akan memberikan ganti rugi dan atau
menyediakan tempat penampungan bagi pemilik tanah/ yang
berhak atas tanah
Surat persetujuan presiden/BKPM/BKPMD (bagi perusahaan
PMA/PMDN)
Peraturan Menteri Agraria/ Kepala
BPN Nomor 2 Tahun 1999 tentang
Izin Lokasi
SK Bupati Gunungkidul No.
400/7006 B/Kep/99 tentang Izin
Lokasi
IZIN PENDATAAN DAN
PENELITIAN
Surat Keterangan atau bukti keanggotaan dari DPD REI untuk
perusahaan pembangunan perumahan
Laporan/nota dinas sebagai lampiran
Surat/rekomendasi penerbitan/penolakan Ijin
Lokasi oleh Sekretaris Daerah disampaikan
kepada Kepala KPT.
Kepala Bagian KSPP menuangkan hasil rapat,
rekomendasi tata ruang dan pertimbangan
teknis pertanahan dalam laporan/nota dinas
sebagai lampiran draft Surat/rekomendasi
penerbitan /penolakan Ijin Lokasi oleh
Sekretaris Daerah
Surat Permohonan IPL beserta lampirannya
disampaikan kepada Bupati Gunungkidul
Surat Permohonan IPL dari instansi pemerintah yang
membutuhan lahan untuk pembangunan fasilitas kepentingan
umum
Kasubbag Pengendalian Pertanahan
menyiapkan surat permohonan
kajian/rekomendasi tata ruang kepada
Bappeda/BKPRD dan pertimbangan teknis
pertanahan kepada Kantor Pertanahan
Instansi terkait penerbitan Ijin Lokasi
melaksanakan rapat koordinasi dan peninjauan
lokasi setelah mendengarkan presentasi dari
pemohon
Kepala KPT menyusun Surat Keputusan Ijin
Lokasi/surat penolakan dan mengagendakan
serta memberi nomor Keputusan Ijin
Lokasi/surat penolakan
Kasubbag Pengendalian Pertanahan
menyiapkan undangan, tempat dan bahan
rapat koordinasi instansi terkait penerbitan Ijin
Lokasi dan surat permintaan presentasi
kepada pemohon
II. Jenis Pelayanan, Dasar Hukum, Persyaratan, Biaya, dan Waktu
Keputusan Presiden RI Nomor 34
Tahun 2003 tentang Kebijakan
Nasional Bidang Pertanahan
Surat Pengantar dari Bappeda Prop DIY ( bagi peminta izin
dari luar prop DIY)
Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor
33/KPTS/1986 tentang Tata
Laksana Pemberiaj Ijin Bagai
Setiap Instansi Pemerintah maupun
Non Pemerintah yang melakukan
pendataa/Penelitian
Pemohon mengambil, mengisi, melengkapi,
dan menyerahkan formulir permohonan ke
petugas loket pada Kantor KPT. Apabila
berkas sudah lengkap dan benar, pemohon
diberikan tanda terima berkas.
Berkas permohonan diteruskan kepada
Sekretaris Daerah cq. Kepala Bagian KSPP
Setda Kab. Gunungkidul
Kepala Bagian KSPP memberikan disposisi
kepada Kasubbag Pengendalian Pertanahan.
JENIS DASAR HUKUM PERSYARATAN MEKANISME/PROSEDUR/ BIAYA WAKTU KET.
PELAYANAN TATA CARA PENYELESAIAN
1 2 3 4 5 6 7
NO
-
-
-
-
-
-
-
-
4 1. 1. 1. 1. Permanen 1 (P1) : Rp 400.000,-/m2 10 hari kerja
2. Permanen 2 (P2) : Rp 250.000,-/m2
2. 2. Gambar rencana lengkap rangkap 2 (Dua); 2. Pemeriksaan Berkas. 3. Semi Permanen : Rp 100.000,-/m2
3. 3. Pemeriksaan Lokasi/Lapangan. 4.
4. Penetapan Biaya/Retribusi.
4. 5. Proses SK/Izin.
6. Pembayaran di Kasir.
5. 7. Penyerahan SK/Izin.
5 1. Akta Pendirian dan/ atau Perubahan Perusahaan 1. 1.
2.
2. Pemeriksaan Berkas.
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 3. Pemeriksaan Lokasi/Lapangan. 2.
4. Sertifikat Badan Usaha (SBU) 4. Penetapan Biaya/Retribusi.
5. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pimpinan perusahaan 5. Proses SK/Izin.
6. 6. Penyerahan SK/Izin. a. Golongan/ Kualifikasi Perusahaan kecil
sebesar Rp 150.000,-7. Kartu Tanda Anggota Asosiasi (KTA) b. Golongan/ Kualifikasi Perusahaan Menengah
8. sebesar Rp 500.000,-
c. Golongan/ Kualifikasi Perusahaan Besar
9. Bukti Pembayaran Administrasi IUJK Sebesar Rp 2.000.000,-
10. IUJK Perusahaan pusatnya (bagi perusahaan cabang).
6 1. 1. Mengisi Formulir. 1. 1. 10 hari kerja
2.
2. Pemeriksaan Berkas. 2. Reklame layar/spanduk Rp 100.000,-
2. 3. Peninjauan tempat reklame akan dipasang. 3. Pemeriksaan Lokasi/Lapangan. 3. Reklame berjalan Rp 200.000,-
4. Membayar pajak reklame. 4. Penetapan Biaya/Retribusi. 4. Reklame papan Rp 80.000,-
5. Proses SK/Izin.
6. Penyerahan SK/Izin.
Surat Izin Tempat Usaha (SITU)/ HO/ Surat Izin Gangguan
Kasubbag Pengendalian Pertanahan
menyiapkan surat permohonan pertimbangan
teknis pertanahan kepada Kantor Pertanahan
Kasubbag Pengendalian Pertanahan
menuangkan hasil rapat dan pertimbangan
teknis pertanahan dalam laporan/nota dinas
sebagai lampiran draft Keputusan Bupati
tentang penerbitan /surat penolakan IPL
Apabila IPL disetujui, Bupati menandatangani
Surat Keputusan IPL dan Bagian Hukum
mengagendakan serta memberi nomor
Keputusan IPL
Bagian KSPP memberitahukan kepada
pemohon untuk mengambil Keputusan IPL /
surat penolakan
Pengajuan berkas permohonan di loket
pelayanan.
Staf Bagian KSPP menyerahkan Surat
keputusan IPL kepada pemohon
Untuk Pengambilan Izin Usaha Jasa Konstruksi
(IUJK) ditentukan berdasarkan golongan/kualifikasi
perusahaan yaitu:
Kasubbag Pengendalian Pertanahan
menyiapkan undangan, tempat dan bahan
rapat koordinasi instansi terkait penerbitan IPL
Instansi terkait penerbitan IPL melaksanakan
rapat koordinasi dan peninjauan lokasi (jika
diperlukan)
Ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) pimpinan
perusahaan
Pas Photo Pimpinan Perusahaan ukuran 3 x 4 cm = 3 buah,
berwarna
Fotokopi KTP/Akta pendirian bagi perusahaan yang berbadan
hukum;
Surat keputusan Ijin Penetapan lokasi (IPL)
dikirim ke Bagian KSPP dan diagendakan
IZIN MENDIRIKAN
BANGUNAN (IMB)
Perda No 11 Tahun 2000 tentang
retribusi IMB.
Keputusan Bupati Gunungkidul
Nomor 167/188.45/1992 tentang
Prosedur dan Syarat Pemberian Izin
Mendirikan Bangunan di Wilayah
Kabupaten Gunungkidul.
Mengisi blangko permohonan yang diketahui lurah dan camat;
Fotokopi sertifikat/ surat keterangan status tanah dari pejabat
yang berwenang;
Surat keterangan tidak keberatan dari tetangga dari bagunan
bertingkat/bangunan usaha;
KMB=Koefisien
Macam Bangunan;
KGB=Koefisien
Guna Bangunan;
ITHB=Indeks
Taksasi Harga
KLB=Koefisien Letak
Bangunan.
Untuk Pengambilan Formulir Surat Permohonan Izin
(SPI) sebesar Rp 25.000,-.
Paling lama 4
minggu setelah
Surat Permohon-an
Izin dinyatakan
lengkap.
dengan rumus 10/100XKMBXKGBXITHBXKLBXLuas
Bangunan
Pengajuan berkas permo-honan di loket
pelayanan.
IZIN PEMASANGAN
REKLAME
Perda Kabupaten Gunungkidul
Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak
Reklame.
Papan reklame diberi dibubuhi tanda bukti telah memenuhi
syarat.
Pengajuan berkas permo-honan di loket
pelayanan.
Keputusan Bupati Gunungkidul No.
02/KPTS/1999 Tentang Juklak
Perda Kab. Gunungkidul No. 4
Tahun 1998.
Reklame bilboard, megatron, cahaya Rp 500.000,-
IZIN USAHA JASA
KONSTRUKSI (IUJK)
Peraturan Daerah Kabupaten
Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2002
tentang Pemberian Izin Usaha Jasa
Konstruksi.
JENIS DASAR HUKUM PERSYARATAN MEKANISME/PROSEDUR/ BIAYA WAKTU KET.
PELAYANAN TATA CARA PENYELESAIAN
1 2 3 4 5 6 7
NO
7 1 I. 1. Menerima berkas permohonan dari Permohonan SIUP baru : 7 hari kerja
A. Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) : KPT, diteliti kebenaran pengisian . 1. SIUP Kecil Rp 25.000.000,-
1. Fotokopi Akta Notaris Pendirian perusahaan. berkas. 2. SIUP Menengah Rp 150.000,-
2. Foto Ccopy SK Pengesahan badan hukum 2. Ceking lookasi. 3. SIUP Besar Rp 250.000,-
dari Menteri Hukum Dan HAM RI. 3. Dikeluarkan Rekomendasi dari
3. Fotokopi KTP Direktur Utama. Dinas Perindagkoptam. Permohonan SIUP perubahan 1 :
4. Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak. 4. Dikembalikan ke KPT. 1. SIUP Kecil Rp 20.000.000,-
5. Fotokopi Izin Gangguan. 2. SIUP Menengah Rp 100.000,-
6. Pas photo Direktur Utama ukuran 3x4 cm 3. SIUP Besar Rp 150.000,-
sebanyak 2 lembar.
Permohonan SIUP perubahan 2 :
B. Perusahaan berbentuk Koperasi : 1. SIUP Kecil Rp 15.000,-
1. Fotokopi Akta Notaris Pendirian / dan perubahan 2. SIUP Menengah Rp 75.000,-
koperasi, yang telah disahkan oleh Pejabat Berwenang. 3. SIUP Besar Rp 150.000,-
2. Fotokopi KTP Ketua Pengurus.
3. Fotokopi Izin Gangguan. Permohonan penggantian SIUP :
4. Pas photo Ketua ukuran 3x4 cm sebanyak 2 lembar. 1. SIUP Kecil Rp 10.000,-
2. SIUP Menengah Rp 50.000,-
C. Perusahaan berbentuk CV atau persekutuan Firma : 3. SIUP Besar Rp 100.000,-
1. Fotokopi Akta Pendirian / dan perubahan perusahaan,
yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri. Permohonan pendaftaran ulang :
2. Fotokopi Izin Gangguan. 1. SIUP Kecil Rp 20.000,-
3. Fotokopi KTP Penanggungjawab perusahaan. 2. SIUP Menengah Rp 750.000,-
4. Pas photo Penanggungjawab perusahaan 3. SIUP Besar Rp 150.000,-
ukuran 3x4 cm sebanyak 2 lembar.
Permohonan pembaruan SIUP :
D. Perusahaan Perorangan : 1. SIUP Kecil Rp 25.000,-
1. Fotokopi Pemilik/Penanggungjawab perusahaan. 2. SIUP Menengah Rp 150.000,-
2. Fotokopi Izin Gangguan. 3. SIUP Besar Rp 250.000,-
3. Pas photo Pemilik/Penanggungjawab ukuran 3x4 cm
9 Rekomendasi 1. Peraturan Daerah Kabupaten A. Permohonan baru : 1. Pemohon mengambil formulir per- 10 hari kerja
Izin Gangguan Gunungkidul Nomor 13 Tahun Mengisi formulir permohonan, dilampiri dokumen : mohonan izin di Kantor Pelayanan
2010 tentang Izin Gangguan. 1. Fotokopi KTP Pemohon Terpadu (KPT).
2. Dokumen pengelolaan lingkunganhidup. 2. Berkas permohonan diajukan ke
2. Peraturan Bupati Gunungkidul 3. Fotokopi Izin mendirikan Bangunan (IMB). loket pelayanan di KPT.
tentang Petunjuk pelaksanaan 4. Denah tempat usaha dan gambar situasi (site plan) 3. Penelitian berkas permohonan.
Perda Nomor 13 tentang tempat usaha yang jelas. 4. Penmeriksaan/peninjauan lokasi.
Izin Gangguan. 5. Fotokopi Akta Pendirian perusahaan yang telah disah- 5. Dikeluarkan rekomendasi oleh
kan Pejabat yang berwenang, bagi perusahaan yang Kapedal.
3. Peraturan Daerah Kabupaten berbadan hukum 6. Berkas permohonan & rekomendasi
Gunungkidul Nomor 16 Tahun 6. Surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tempat, diserahkan ke KPT dan kemudian
2010 tentang Retribusi Izin apabila tempat usaha dimaksud bukan milik sendiri atau diproses.
Gangguan. surat perjanjian sewa.
4. Peraturan Bupati Gunungkidul 7. Surat Persetujuan dari pemilik rumah/tanah/tetangga
Nomor 29 Tahun 2010 tentang sekitarnya terhadap usaha yang akan dilaksanakan
Petunjuk Pelaksanaan Perda. dan diketahui oleh Pejabat wilayah setempat.
Nomor 16 Tahun 2010 tentang
Retribusi Izin Gangguan. B. Permohonan perubahan :
1. Fotokopi Akta Pendirian dan atau Akta Perubahan
perusahaan yang telah disahkan oleh Pejabat yang
berwenang.
2. Dokumen pengelolaan lingkunganhidup.
3. Fotokopi KTP Pemohon
4. Surat Keterangan Perubahan, bagi perusahaan
perorangan.
5. Fotokopi Izin mendirikan Bangunan (IMB).
6. Izin Gangguan Asli.
C. Permohonan penggantian karena hilang :
1. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian.
2. Fotokopi Izin mendirikan Bangunan (IMB).
3. Fotokopi KTP Pemohon
4. Fotokopi Izin Gangguan (apabila ada).
D. Permohonan penggantian karena rusak :
1. Fotokopi KTP Pemohon
2. Fotokopi Izin mendirikan Bangunan (IMB).
3. Izin Gangguan Asli yang rusak.
10 REKOMENDASI 1. Undang-Undang No. 3 Tahun 1. Menerima berkas permohonan 7 hari kerja
1982 tentang Wajib Daftar 1. Foto kopi Akta Pendirian dari KPT diteliti kebenaran 1. PT Rp 175.000,-
Perusahaan Perusahaan pengisian berkas 2. Koperasi Rp 50.000,-
2. Foto kopi SK Pengesahaan 2. Ceking lokasi 3. CV Rp 75.000,-
WAJIB DAFTAR
PERUSAHAAN (WDP)
Perusahaan yang berbentuk PT Biaya Baru
JENIS DASAR HUKUM PERSYARATAN MEKANISME/PROSEDUR/ BIAYA WAKTU KET.
PELAYANAN TATA CARA PENYELESAIAN
1 2 3 4 5 6 7
NO
2. Peraturan Menteri Badan Hukum dari Menteri 3. Dikeluarkan Rekomendasi 4. Fa Rp 75.000,-
Perdagangan No. 37/M-DAG/ Kehakiman dari Dinas Perindagkoptamb. 5. Perusahaan Perorangan
PER/9/2007 tentang Penyelengg- 3. Foto kopi KTP Pemilik/Dirut/ 4. Dikembalikan ke KPT Rp 50.000,-
garaan Pendaftaran Perusahaan Penanggung Jawab Perusahaan 6. Bentuk Usaha Lainnya
4. Foto kopi SIPD, SIUJK, TDI Rp 125.000,-
5. Foto kopi NPWP Perusahaan 7. Perusahaan Asing
Rp 500.000,-
1. Foto kopi Akta Pendirian 1. PT Rp 100.000,-
Perusahaan Cabang 2. Koperasi Rp 25.000,-
2. Surat Penunjukan sebagai 3. CV Rp 25.000,-
Direktur 4. Fa Rp 25.000,-
3. Foto kopi KTP Direktur 5. Perusahaan Perorangan
4. Foto kopi SIPD, SIUJK, TDI Rp 25.000,-
5. Foto kopi NPWP Perusahaan
6. Bentuk Usaha Lainnya
Rp 50.000,-
1. Foto kopi Akta Pendirian Koperasi 7. Perusahaan Asing
Yang telah disahkan Rp 250.000,-
2. Foto kopi KTP Penanggung jawab
Koperasi
3. Foto kopi SIUP, SIUJK, TDI 1. PT Rp 75.000,-
2. Koperasi Rp 20.000,-
3. CV Rp 20.000,-
1. Foto kopi Akta Pendirian 4. Fa Rp 20.000,-
Perusahaan yang didaftarkan 5. Perusahaan Perorangan
pada Pengadilan Negeri Rp 20.000,-
2. Foto kopi KTP direktur 6. Bentuk Usaha Lainnya
3. Foto kopi SIUP, SIUJK, TDI Rp 30.000,-
7. Perusahaan Asing
Rp 150.000,-
1. Foto kopi Akta Pendirian
2. Foto kopi KTP direktur
3. Foto kopi SIUP, SIUJK, TDI 1. PT Rp 175.000,-
2. Koperasi Rp 50.000,-
3. CV Rp 75.000,-
1. Foto kopi Akta Pendirian 4. Fa Rp 75.000,-
(bila ada) 5. Perusahaan Perorangan
2. Foto kopi KTP Pemilik Rp 50.000,-
3. Foto kopi SIUP, SIUJK, TDI 6. Bentuk Usaha Lainnya
Rp 125.000,-
Perusahaan lain 7. Perusahaan Asing
1. Foto kopi Akta Pendirian Rp 500.000,-
2. Foto kopi KTP direktur
3. Foto kopi SIUP, SIUJK, TDI
4. Foto kopi NPWP Perusahaan 1. PT Rp 10.000,-
2. Koperasi Rp 10.000,-
3. CV Rp 10.000,-
4. Fa Rp 10.000,-
5. Perusahaan Perorangan
Rp 10.000,-
6. Bentuk Usaha Lainnya
Rp 10.000,-
7. Perusahaan Asing
Rp 10.000,-
Salinan
untuk Kantor Cabang
Perusahaan yg berbentuk Koperasi
Perusahaan yg berbentuk CV
Perusahaan yg berbentuk Fa
Perusahaan yg berbentuk Perorangan
Petikan
Perusahaan yang berbentuk PT
Perubahan
Penggantian
Pendaftaran Ulang
WAJIB DAFTAR
PERUSAHAAN (WDP)
JENIS DASAR HUKUM PERSYARATAN MEKANISME/PROSEDUR/ BIAYA WAKTU KET.
PELAYANAN TATA CARA PENYELESAIAN
1 2 3 4 5 6 7
NO
1. PT Rp 5.000,-
2. Koperasi Rp 5.000,-
3. CV Rp 5.000,-
4. Fa Rp 5.000,-
5. Perusahaan Perorangan
Rp 5.000,-
6. Bentuk Usaha Lainnya
Rp 5.000,-
7. Perusahaan Asing
Rp 5.000,-
11 REKOMENDASI 1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1. Foto kopi izin HO 1. Penerimaan berkas permoho- 1. TDI/IUI Kecil Rp 50.000,- 6 Hari kerja
1984 tentang Perindustrian 2. Foto kopi KTP nan IUI/TDI dari KPT 2. IUI Menengah Rp 150.000,-
2. PP No. 13 Tahun 1995 tentang 3. Foto kopi Akta Pendirian Perusa- 2. Penelitian kelengkapan berkas 3. IUI Besar Rp 300.000,-
Izin Usaha Industri haan (khusus PT,CV, dan Fa) permohonan disesuaikan dng
3. Kepmen Perindustrian dan 4. Meterai enam ribu 1 (satu)lembar jenis ijin yang dimohon
perdagangan No.254/MPP/Kep/ 5. Foto kopi dokumen UKL/UPL/ 3. Pemeriksaan lapangan atas
7/1997 tentang kriteria industri AMDAL/SPPL dasar data isian format/
Kecil dan Perdagangan Kecil Semua syarat rangkap 2 (dua) berkas permohonan
di lingkungan Deperindag. kecuali poin 5 4. Pembuatan Berita Acara
4. Kepmen Perindustrian dan Pemeriksaan atas dasar
Perdagangan pengamatan dan kenyataan
No. 590/MPP/Kep/10/1999 tentang di lapangan
Ketentuan dan Tata Cara Pembe- 5. Penerbitan Rekomendasi di
rian Izin Usaha Industri sesuaikan dng hasil pemerik-
5. Perda Kab. Gunungkidul No. 10 saan lapangan/berkas
Tahun 2003 tentang Retribusi permohonan
IUI 6. Penyerahan Rekomendasi Izin
(IUI/TDI) ke KPT
12 REKOMENDASI 1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1. Penerimaan berkas permoho- 1. Tidak dipungut biaya 6 Hari kerja
1984 tentang Perindustrian nan IUI/TDI dari KPT
2. PP No. 13 Tahun 1995 tentang 1. Foto kopi izin HO 2. Penelitian kelengkapan berkas
Izin Usaha Industri 2. Foto kopi KTP Penanggungjawab permohonan disesuaikan dng
3. Kepmen Perindustrian dan 3. Foto kopi Akta Pendirian Perusa- jenis ijin yang dimohon
perdagangan No.254/MPP/Kep/ haan (khusus PT,CV, dan Fa) 3. Pemeriksaan lapangan atas
7/1997 tentang kriteria industri 4. Foto kopi Surat persetujuan dasar data isian format/
Kecil dan Perdagangan Kecil prinsip berkas permohonan
di lingkungan Deperindag. 5. Foto kopi formulir informasi 4. Pembuatan Berita Acara
4. Kepmen Perindustrian dan pembangunan pabrik dan sarana Pemeriksaan atas dasar
Perdagangan produksi (proyek) pengamatan dan kenyataan
No. 590/MPP/Kep/10/1999 tentang 6. Foto kopi izin lokasi di lapangan
Ketentuan dan Tata Cara Pembe- 7. Foto kopi NPWP 5. Penerbitan Rekomendasi di
rian Izin Usaha Industri 8. Foto kopi dokumen UKL/UPL/ sesuaikan dng hasil pemerik-
5. Perda Kab. Gunungkidul No. 10 AMDAL/SPPL saan lapangan/berkas
Tahun 2003 tentang Retribusi Semua syarat rangkap 2 (dua) permohonan
IUI 6. Penyerahan Rekomendasi Izin
(IUI/TDI) ke KPT
1. Foto kopi izin HO
2. Foto kopi Akte Pendirian
Perusahaan dan perubahan2
bagi perusahaan berbadan hukum
3. Foto kopi informasi
pembangunan pabrik dan sarana
produksi (proyek)
4. Foto kopi izin lokasi
5. Foto kopi NPWP
6. Foto kopi dokumen UKL/UPL/
AMDAL/SPPL
IUI Melalui Tahap Persetujuan
Prinsip
IUI Tanpa Melalui Tahap persetujuan
Prinsip
IZIN TANDA DAFTAR
INDUSTRI (TDI)
IZIN USAHA INDUSTRI
JENIS DASAR HUKUM PERSYARATAN MEKANISME/PROSEDUR/ BIAYA WAKTU KET.
PELAYANAN TATA CARA PENYELESAIAN
1 2 3 4 5 6 7
NO
7. Foto kopi KTP Penanggungjawab
Perusahaan semua rangkap 2
(dua)
13 REKOMENDASI 1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1. Surat Keterangan laporan 1. Penggantian IUI hilang dan atau 8 Hari Kerja
PENGGANTIAN 1984 tentang Perindustrian kehilangan dari Kepolisian bagi rusak sebesar 50% dari
2. PP No. 13 Tahun 1995 tentang IUI yang hilang retribusi yang tertuang
Izin Usaha Industri 2. IUI Asli bagi yang Izin IUI rusak
3. Kepmen Perindustrian dan atau tidak dapat dibaca lagi
perdagangan No.254/MPP/Kep/
7/1997 tentang kriteria industri
Kecil dan Perdagangan Kecil
di lingkungan Deperindag.
4. Kepmen Perindustrian dan
Perdagangan
No. 590/MPP/Kep/10/1999 tentang
Ketentuan dan Tata Cara Pembe-
rian Izin Usaha Industri
5. Perda Kab. Gunungkidul No. 10
Tahun 2003 tentang Retribusi
IUI
14 REKOMENDASI 1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1. Foto kopi KTP Penanggungjawab 1. Penerimaan berkas permoho- 1. TDI/IUI Kecil Rp 50.000,- 10 hari kerja
1984 tentang Perindustrian Perusahaan nan IUI/TDI dari KPT 2. IUI Menengah Rp 150.000,-
2. PP No. 13 Tahun 1995 tentang 2. Foto kopi Akte Pendirian 2. Penelitian kelengkapan berkas 3. IUI Besar Rp 300.000,-
Izin Usaha Industri Perusahaan dan perubahan2
permohonan disesuaikan dng
3. Kepmen Perindustrian dan bagi perusahaan berbadan hukum jenis ijin yang dimohon
perdagangan No.254/MPP/Kep/ 3. Foto kopi izin HO 3. Pemeriksaan lapangan atas
7/1997 tentang kriteria industri 4. Foto kopi dokumen UKL/UPL/ dasar data isian format/
Kecil dan Perdagangan Kecil AMDAL/SPPL berkas permohonan
di lingkungan Deperindag. 5. Foto kopi izin lokasi 4. Pembuatan Berita Acara
4. Kepmen Perindustrian dan 6. Foto kopi NPWP Pemeriksaan atas dasar
Perdagangan Perusahaan semua rangkap 3 pengamatan dan kenyataan
No. 590/MPP/Kep/10/1999 tentang (tiga) di lapangan
Ketentuan dan Tata Cara Pembe- 5. Penerbitan Rekomendasi di
rian Izin Usaha Industri sesuaikan dng hasil pemerik-
5. Perda Kab. Gunungkidul No. 10 saan lapangan/berkas
Tahun 2003 tentang Retribusi permohonan
IUI 6. Penyerahan Rekomendasi Izin
(IUI/TDI) ke KPT
15 IZIN USAHA 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun A. Izin Pertambangan Rakyat 1. Menerima berkas permohonan 1. Izin Pertambangan Rakyat 15 hari kerja
PERTAMBANGAN 2009 tentang Pertambangan 1. Foto kopi KTP pemohon dari KPT diteliti kebenaran Rp 5.000,-/ 1.000 m2
Mineral dan Batu Bara 2. Peta lokasi pertambanagn dengan pengisian berkas 2. Kuasa Pertambangan Eksplo-
ngan Daerah skala se-kecil2nya 1:10.000 2. Dilakukan survay dan rasi Rp 50.000,-/Ha
2. Peraturan Daerah Kabupaten (satu berbanding sepuluh ribu) pengukuran 3. Kuasa Pertambangan Eksploi-
Gunungkidul Nomor 11 Tahun bagi kegiatan eksploitasi 3. Dikeluarkan Rekomendasi tasi Rp 100.000,-/Ha
2003 tentang Usaha Pertamba- 3. Daftar nama anggota kelompok dari Dinas Perindagkoptamb. 4. Kuasa pertambangan pemur-
ngan Daerah apabila diusahakan secara 4. Dikembalikan ke KPT nian/pengolahan Rp 300.000,-
berkelompok 5. Kuasa pertambangan peng-
4. Informasi mengenai lingkungan angkutan Rp 200.000,-
lokasi pertambangan apabila 6. Kuasa Penjualan Rp 200.000,-
kegiatannya ekploitasi
5. Surat pernyataan persetujuan
pemilik tanah apabila tanah lokasi
pertambangan tersebut bukan
milik sendiri
6. Bukti surat laik jalan bagi
kendaraan yang akan digunakan
MINERAL BATUAN
IZIN USAHA INDUSTRI
IZIN PERLUASAN
INDUSTRI (IPI)
JENIS DASAR HUKUM PERSYARATAN MEKANISME/PROSEDUR/ BIAYA WAKTU KET.
PELAYANAN TATA CARA PENYELESAIAN
1 2 3 4 5 6 7
NO
untuk pengangkutan apabila
kegiatannya pengangkutan
7. Foto kopi Izin Gangguan apabila
kegiatannya pengolahan,
permintaan atau penjualan
8. Rekomendasi dari Dinas teknis
apabila lokasi pertambangannya
di sungai
9. Izin Penggunaan Ruang
B. Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum
1. Salinan Akta Pendirian Perusaha-
an dan perubahan2 nya bagi
Badan Hukum
2. Foto kopi KTP pemohon
3. Reverensi Bank Pemerintah dan
atau fiskal
4. Peta wilayah pertambangan yg
dimohon dengan skala se-kecil2
nya 1:100.000
5. Surat pernyataan kesanggupan
tenaga ahli
6. Proposal rencana kegiatan penye-
lidikan umum
7. Izin Penggunaan Ruang
C. Kuasa Pertambangan Eksplorasi
1. Salinan Akta Pendirian Perusaha-
an dan perubahan2 nya bagi
Badan Hukum
2. Foto kopi KTP pemohon
3. Reverensi Bank Pemerintah dan
atau fiskal
4. Surat pernyataan kesanggupan
tenaga ahli
5. Peta wilayah pertambangan yg
dimohon dengan skala se-kecil2
nya 1:25.000 dan dilengkapi dng
batas2 yang jelas
6. Foto kopi kepemilikan tanah
7. Surat pernyataan persetujuan
pemilik tanah apabila tanah lokasi
pertambangan tersebut bukan
milik sendiri
8. Proposal rencana kegiatan
eksplorasi
9. Izin Penggunaan Ruang
D. Kuasa Pertambangan Eksploitasi
1. Foto kopi akta pendirian perusa-
haan dan perubahan2nya bagi
badan hukum
2. Foto kopi KTP pemohon
3. Reverensi Bank Pemerintah dan
atau fiskal
4. Peta wilayah pertambangan yg
dimohon dengan skala se-kecil2
nya 1:10.000 (satu berbanding
sepuluh ribu) dilengkapi dengan
JENIS DASAR HUKUM PERSYARATAN MEKANISME/PROSEDUR/ BIAYA WAKTU KET.
PELAYANAN TATA CARA PENYELESAIAN
1 2 3 4 5 6 7
NO
batas2 yang jelas
5. Surat pernyataan kesanggupan
tenaga ahli
6. Foto kopi kepemilikan tanah
7. Surat pernyataan persetujuan
pemilik tanah apabila tanah lokasi
pertambangan tersebut bukan
milik sendiri
8. Persetujuan pengelolaan lingku-
ngan hidup (AMDAL atau UKL/
UPL)
9. Studi kelayakan kegiatan
eksploitasi
10. Izin Penggunaan Ruang
E. Kuasa Pertambangan pengolahan/pemurnian
1. Foto kopi akta pendirian perusa-
haan dan perubahan2nya bagi
badan hukum
2. Foto kopi KTP pemohon
3. Reverensi Bank Pemerintah dan
atau fiskal
4. Surat pernyataan kesanggupan
tenaga ahli
5. Proposal rencana kegiatan
pengolahan/pemurnian
6. Studi kelayakan kegiatan
pengolahan/pemurnian
7. Persetujuan pengelolaan lingku-
ngan hidup (AMDAL atau UKL/
UPL)
8. Foto kopi kepemilikan tanah
9. Surat pernyataan persetujuan
pemilik tanah apabila tanah lokasi
pertambangan tersebut bukan
milik sendiri
10 Foto kopi Izin gangguan
11 Izin Penggunaan Ruang
F. Kuasa Pertambangan Pengangkutan
1. Foto kopi akta pendirian perusa-
haan dan perubahan2nya bagi
badan hukum
2. Foto kopi KTP pemohon
3. Proposal rencana kegiatan
pengangkutan
4. Foto kopi STNK yang akan di-
gunakan untuk pengangkutan
5. Salinan laik jalan bagi kendaraan
yang akan digunakan
6. Izin Penggunaan Ruang
G. Kuasa Pertambangan Penjualan
1. Foto kopi akta pendirian perusa-
haan dan perubahan2nya bagi
badan hukum
2. Foto kopi KTP pemohon
3. Proposal rencana kegiatan
penjualan bahan galian
JENIS DASAR HUKUM PERSYARATAN MEKANISME/PROSEDUR/ BIAYA WAKTU KET.
PELAYANAN TATA CARA PENYELESAIAN
1 2 3 4 5 6 7
NO
4. Foto kopi Izin gangguan
5. Foto kopi SIUP
6. Izin Penggunaan Ruang
H. Perpanjangan Izin Pertambangan Rakyat
1. Foto kopi KTP pemohon
2. Laporan Kegiatan
3. Peta kemajuan tambang apabila
kegiatan eksploitasi
4. Foto kopi Izin gangguan apabila
kegiatan pengolahan pemurnian,
atau penjualan
5. Surat pernyataan persetujuan
pemilik tanah apabila tanah lokasi
pertambangan tersebut bukan
milik sendiri
6. Foto kopi pelunasan pajak
7. Rekomendasi dari Dinas teknis
apabila lokasi pertambangannya
di sungai
8. Izin Penggunaan Ruang
I. Perpanjangan Kuasa Pertambangan Penyelidikan
Umum
1. Foto kopi KTP pemohon
2. Reverensi Bank Pemerintah dan
atau fiskal
3. Laporan Kegiatan
4. Izin Penggunaan Ruang
J. Perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksplorasi
1. Foto kopi KTP pemohon
2. Reverensi Bank Pemerintah dan
atau fiskal
3. Surat pernyataan kesanggupan
tenaga ahli
4. Peta kemajuan wilayah pertamba-
ngan yang dimohon
5. Foto kopi bukti kepemilikan tanah
6. Surat pernyataan persetujuan
pemilik tanah apabila tanah lokasi
pertambangan tersebut bukan
milik sendiri
7. Izin Penggunaan Ruang
K. Perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksploitasi
1. Foto kopi KTP pemohon
2. Laporan Kegiatan
3. Foto kopi pelunasan pajak
4. Reverensi Bank Pemerintah dan
atau fiskal
5. Surat pernyataan kesanggupan
tenaga ahli
6. Peta kemajuan wilayah pertamba-
ngan yang dimohon
7. Foto kopi bukti kepemilikan tanah
8. Surat pernyataan persetujuan
pemilik tanah apabila tanah lokasi
pertambangan tersebut bukan
milik sendiri
JENIS DASAR HUKUM PERSYARATAN MEKANISME/PROSEDUR/ BIAYA WAKTU KET.
PELAYANAN TATA CARA PENYELESAIAN
1 2 3 4 5 6 7
NO
9. Izin Penggunaan Ruang
L. Perpanjangan Kuasa Pertambangan Pengolahan/
Pemurnian
1. Foto kopi KTP pemohon
2. Laporan Kegiatan
3. Foto kopi pelunasan pajak
4. Reverensi Bank Pemerintah dan
atau fiskal
5. Surat pernyataan kesanggupan
tenaga ahli
6. Foto kopi bukti kepemilikan tanah
7. Surat pernyataan persetujuan
pemilik tanah apabila tanah lokasi
pertambangan tersebut bukan
milik sendiri
8. Foto kopi Izin gangguan
9. Izin Penggunaan Ruang
M. Perpanjangan Kuasa Pertambangan Pengangkutan
1. Foto kopi KTP pemohon
2. Laporan Kegiatan
3. Foto kopi STNK yang akan di -
gunakan untuk pengangkutan
4. Foto kopi laik jalan bagi kendaraan
yang akan digunakan
5. Izin Penggunaan Ruang
N. Perpanjangan Kuasa Pertambangan Penjualan
1. Foto kopi KTP pemohon
2. Laporan Kegiatan
3. Foto kopi pelunasan pajak
4. Foto kopi Izin gangguan
5. Foto kopi SIUP
6. Izin Penggunaan Ruang
16 IZIN TRAYEK 1. Undang-Undang No 22 Tahun 1. Foto kopi BPKB, STNK, Buku Uji, 1. Pelayanan melalui Kantor Pelayanan a. Izin Trayek Tetap untuk mobil bus dan 1. Izin Trayek Tetap
2009 tentang Lalu Lintas dan KTP Pemilik yang masih berlaku Terpadu Kabupaten Gunungkidul, mobil penumpang berlaku selama 5 14 hari kerja
dan Angkutan Jalan serta kendaraan yang terdaftar di pemohon mengajukan permohonan (lima) tahun, bagi setiap kendaraan 2. Izin Trayek Tidak
2. Peraturan Pemerintah No wilayah Kabupaten Gunungkidul/TNKB dengan cara mengisi formulir pendaftaran/ dengan : Tetap 1 hari kerja
41 Tahun 1993 tentang AB………D (dengan menunjukan permohonan yang telah disediakan - Kapasitas s/d 8 (delapan) tempat duduk 3. Izin Operasi Angkutan
Angkutan Jalan aslinya). Untuk kendaraan yang berasal sesuai dengan jenis permohonannya. tidak termasuk pengemudi sebesar 1 hari kerja
3. Kepmenhub No 35 Tahun 2003 dari luar Daerah wajib dimutasikan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) 4. Kartu Pengawasan
tentang Penyelenggaraan terlebih dahulu ke Kabupaten Gununkidul - Kapasitas 9 (sembilan) s/d 16 (enam belas) 1 hari kerja
Angkutan Orang di Jalan 2. Surat Pernyataan Memiliki/Bukti tempat duduk tidak termasuk pengemudi
dengan Kendaraan Umum Penguasaan fasilitas penyimpanan/ sebesar Rp 125.000,- (seratus dua puluh
4. Perda Kabupaten Gunungkidul pool kendaraan dan gambar lokasi lima ribu rupiah)
No 9 Tahun 2000 tentang serta bangunannya/sket gambar - Kapasitas 17 (tujuh belas) s/d 24 (dua puluh
Retribusi Izin Trayek pool kendaraan dan gambar lokasi empat) tempat duduk tidak termasuk
5. Keputusan Bupati Gunungkidul serta bangunannya/sket gambar pengemudi sebesar Rp 150.000,- (seratus
No.262/KPTS/2000 tentang dan fotokopi Izin Gangguan HO (dengan lima puluh ribu rupiah)
Petunjuk Pelaksanaan Perda menunjukan aslinya) - Kapasitas lebih dari 24 (dua puluh empat)
Kabupaten Gunungkidul No 9 3. Surat Pernyataan Memiliki Fasilitas tempat duduk tidak termasuk pengemudi
Tahun 2000 tentang Retribusi Pemeliharaan Kendaraa/bukti kerja sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh
Izin Trayek sama dengan pihak lain yang mampu ribu rupiah)
menyediakan fasilitas pemeliharaan
kendaraan bermotor/bengkel yang b. Izin Trayek Tidak Tetap :
resmi keberadaannya (izin pemerintah) - Kapasitas s/d 8 (delapan) tempat duduk
sehingga kendaraan selalu dalam tidak termasuk pengemudi sebesar
JENIS DASAR HUKUM PERSYARATAN MEKANISME/PROSEDUR/ BIAYA WAKTU KET.
PELAYANAN TATA CARA PENYELESAIAN
1 2 3 4 5 6 7
NO
kondisi laik jalan Rp 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah)
4. Untuk izin perpanjangan, dilengkapi - Kapasitas 9 (sembilan) s/d 16 (enam belas)
dengan Kartu Pengawas terakhir dan tempat duduk tidak termasuk pengemudi
Izin Trayek Lama sebesar Rp 4.500,- (empat ribu lima ratus
rupiah)
- Kapasitas 17 (tujuh belas) s/d 24 (dua puluh
empat) tempat duduk tidak termasuk
pengemudi sebesar Rp 5.000,- (lima ribu
rupiah)
- Kapasitas lebih dari 24 (dua puluh empat)
tempat duduk tidak termasuk pengemudi
sebesar Rp 6.000,- (enam ribu rupiah)
c. Surat Dispensasi Angkutan :
Sebesar Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah)
belum termasuk premi pertanggungan
kecelakaan penumpang/Jasa Raharja
d. Izin Operasi Angkutan sebesar Rp 10.000,-
Biaya tergantung jenis kendaraan dan JBBnya
17 1. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Baru 1. untuk uji berkala reguler
- Surat Permohonan dengan jenis Kendaraan Bermotor
2. - Fotokopi STNK dan Aslinya - MP. Rp 12.500,00
- Fotokopi KTP Pemilik atau Yang dikuasakan Mobil Barang
3. - Regestrasi uji Tipe - JBB > 4000 Kg Rp 14.500,00
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Mutu - JBB < 4000 Kg Rp 17.500,00
- Membayara biaya uji
Mobil Bus
4. Pengujian Berkala Kendaraan bermotor Rubah Bentuk - JBB > 4000 Kg Rp 14.500,00
- Surat Permohonan - JBB < 4000 Kg Rp 17.500,00
- Fotokopi STNK dan Aslinya Kendaran Khusus
- Fotokopi KTP Pemilik atau Yang dikuasakan - JBB > 4000 Kg Rp 14.500,00
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Mutu - JBB < 4000 Kg Rp 17.500,00
- Surat Keterangan Tera Untuk Mobil Tanki
Kereta Gandengan dan kereta tempelan Rp
12.500,00
- Membayar biaya uji
5.
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Reguler
Biaya Penggantian tanda uji yang hilang/rusak
Rp 7.000,00
- Surat Permohonan
- Fotokopi STNK dan Aslinya
- Fotokopi KTP Pemilik atau Yang dikuasakan
6. - Buku Uji
- Membayar biaya uji
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Mutasi 2.
- Surat Permohonan
7. - Fotokopi STNK dan Aslinya
- Fotokopi KTP Pemilik atau Yang dikuasakan
- Buku Uji lama
- Surat rekomendasi mutasi uji dari daerah asal
- Kartu Induk dari Daerah Asal
- Membayar biaya uji
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Numpang Uji
- Surat Permohonan
- Fotokopi STNK dan Aslinya
- Fotokopi KTP Pemilik atau Yang dikuasakan
- Buku Uji Yang masih beralku
Surat Edaran dari Ditjen
Perhubungan Darat yang berkaitan
dengan Pengujian Berkala
Kendaraan Bermotor Kendaraan
Keputusan Menteri Perhubungan
Nomor KM. 9 Tahun 2004 tentang
Pengujian Tipe Kendaraan
Bermotor;
45 menit diluar
waktu antri
Untuk kendaraan numpang uji dan mutasi uji
mengikuti ketentuan yang berlaku pada Perda No. 17
tahun 2000.
Pemohon datang mengisi formulir permohonan
selanjutnya diserahkan ke loket pendaftaran
kemudian petugas administrasi melakukan
pengecekan berkas persyaratan yang telah
diserahkan, apa bila telah lengkap selanjutnya
ditetapkan besarnya retribusi sebagaimana
pelayanan yang dimiinta oleh pemohon, dan
data dimasukkan ke dalam SIM PKB untuk
dilakukan pendaftaran uji setelah itu pemohon
membayar retribusi kemudian diberikan
formulir pengujian untuk dilakukan
pemeriksaan kendaraan di gedung mekanis uji
setelah itu kembali ke loket untuk di evaluasi
hasil uji tersebut apa kah lulus atau tidak lulus,
apa bila berdasarkan hasil evaluasi dinyatakan
lulus langsung diberikan tanda bukti lulus uji
dan pelayan selesai.
Untuk kendaraan yang tidak lulus uji diberikan
waktu untuk melakukan perbaikan selama 7
hari, selanjutnya kembali ke UPT PKB untuk
dilakukan uji ulang dan setelah hasil uji lulus
diberikan tanda bukti lulus uji.
Peraturan Menteri Negara
Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun
2006 tentang Ambang Batas Emisi
Gas Buang Kendaraan Bermotor
Lama;
Keputusan Menteri Perhubungan
Nomor 63 Tahun 1993 tentang
Persyaratan Ambang Batas Laik
Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta
Gandengan, Kereta Tempelan,
Karoseri, dan Bak Muatan serta
Komponen-komponennya;
PP No. 44 Th. 1993 tentang
Kendaraan dan Pengemudi
UU No. 22 Th. 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan
Keputusan Meneteri Perhubungan
No. 71 Th. 1993 tentang Pengujian
Berkala Kendaraan Bermotor
PELAYANAN
PENGUJIAN
KENDARAAN
BERMOTOR
JENIS DASAR HUKUM PERSYARATAN MEKANISME/PROSEDUR/ BIAYA WAKTU KET.
PELAYANAN TATA CARA PENYELESAIAN
1 2 3 4 5 6 7
NO
- Surat rekomendasi Numpang uji dari daerah asal
- Membayar biaya uji
Pelayan Penggantian Buku Uji hilang
- Membawa STNK Asli dan Fotocopynya
- Surat Laporan kehilangan Dari Kepolisian
- Mengumumkan dimedia masa
18 1. Permohonan SKHPTJ Baru : 1.
- Blangko Permohonan penerbitan.
- Blangko Surat Pernyataan dan/atau Kesanggupan. 1.
2. Kesanggupan.
- Fotokopi KTP.
- Phas Photo Berwarna Ukuran 4 x 6 sebanyak 1 lembar. 2.
3. - Phas Photo Berwarna Ukuran 2 x 3 sebanyak 2 lembar.
- Materai Rp. 6000,- sebanyak 3 lembar.
2. 3.
4.
3.
5.
6.
7.
8.
1.
9.
- Berita Acara Peralihan Hak Tempat Jualan. 1.
- Blangko Permohonan penerbitan. 2.
- Blangko Surat Pernyataan dan/atau Kesanggupan.
- Fotokopi KTP. 2.
- Phas Photo Berwarna Ukuran 4 x 6 sebanyak 1 lembar.
- Phas Photo Berwarna Ukuran 2 x 3 sebanyak 2 lembar.
10. - Materai Rp. 6000,- sebanyak 3 lembar.
3.
11. 4.
Kios/Los swadaya bangunan semi permanen bagi
penempat pertama sebesar 75 (tujuh puluh lima) kali
retribusi harian kios/los.
Selain diberikan Surat Keterangan Hak Pakai
Tempat Jualan (SKHPTJ), kepada Pemegang
Hak Pakai diberikan Kartu Bukti Pedagang
(KBP).
Selain diberikan Surat Keterangan Hak Pakai
Tempat Jualan (SKHPTJ), kepada Pemegang
Hak Pakai diberikan Kartu Bukti Pedagang
(KBP).
2. Balik Nama Hak Pakai Tempat Jualan karena
hibah di pungut biaya sebesar biaya penempatan
pertama.
Kartu Bukti Pedagang (KBP) :
Rp 1000,- setiap kartu/tahun.
Surat Keterangan Hak Pakai tempat Jualan
(SKHPTJ) :
Kartu Bukti Pedagang (KBP) :
§ Rp 1000,- setiap kartu/tahun.
Maksimal 14
(empat belas)
hari kerjaKios/Los milik Pemerintah Daerah bagi penempat
pertama sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari
nilai jual kios/los.
Balik Nama Hak Pakai Tempat Jualan karena jual
beli di pungut biaya sebesar 2 (dua) kali dari biaya
penempatan.
Surat Keterangan Hak Pakai tempat Jualan
(SKHPTJ) :
Kios/Los swadaya bangunan permanen bagi
penempat pertama sebesar 100 (seratus) kali
retribusi harian kios/los.
Peraturan Daerah Kabupaten
Gunungkidul No. 10 Tahun 2000
tentang Retribusi Terminal.
Undang-Undang No. 28 Th. 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah.
PELAYANAN SEWA
TEMPAT USAHA KIOS
DAN LOS SERTA
PEDAGANG KAKI
LIMA (PKL).
Undang-Undang No. 22 Th. 2009
Tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan.
Peraturan Bupati Gunungkidul No.
177 tentang Pembentukan, Susunan
Organisasi, Kedudukan dan Tugas
Unit Pelaksana Teknis Terminal
Dhaksinarga.
Pemegang Hak Pakai Tempat Jualan wajib
menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama
(Kontrak).
Keputusan Meneteri Perhubungan
No. 31 Th. 1995 tentang Terminal
Transportasi Jalan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri
No. 174 Tahun 1997 tentang
Pedoman Tata Cara Pemungutan
Retribusi Daerah.
Keputusan Menteri Dalam Negeri
No. 175 Tahun 1997 tentang
Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di
Bidang Retribusi Daerah.
Permohonan SKHPTJ Baru karena Proses Peralihan Hak :
Untuk memperoleh Surat Keterangan Hak
Pakai Tempat Jualan (SKHPTJ) Pemohon
mengisi blangko permohonan penerbitan
SKHPTJ ditujukan kepada Kepala Daerah atau
Kepala SKPD yang mempunyai tugas pokok
dan fungsi di bidang pengelolaan retribusi
terminal dengan melampirkan persyaratan di
maksud.
Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun
2009 tentang Pengelolaan Retribusi
Pada Pasar, Terminal dan Obyek
Wisata di Kabupaten Gunungkidul.
Keputusan Menteri Dalam Negeri
No. 147 Tahun 1995 tentang
Komponen Penetapan Retribusi.
Peraturan Daerah Kabupaten
Gunungkidul No. 4 tahun 2000
tentang Retribusi Pasar.
Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Gunungkidul No.
10 Tahun 1988 tentang Perubahan
Pertama Peraturan Daerah
Jabupaten Tingkat II Gunungkidul
No. 06 Tahun 1978 Tentang Kartu
Bukti Pedagang
Pemohon mengisi blangko Berita Acara
Peralihan Hak dari Pemegang SKHPTJ lama
kepada Pemegang SKHPTJ Baru.
Untuk memperoleh Surat Keterangan Hak
Pakai Tempat Jualan (SKHPTJ) Pemohon
mengisi blangko permohonan penerbitan
SKHPTJ ditujukan kepada Kepala Daerah atau
Kepala SKPD yang mempunyai tugas pokok
dan fungsi di bidang pengelolaan retribusi
terminal dengan melampirkan persyaratan di
maksud.
Pemegang Hak Pakai Tempat Jualan wajib
menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama
(Kontrak).
JENIS DASAR HUKUM PERSYARATAN MEKANISME/PROSEDUR/ BIAYA WAKTU KET.
PELAYANAN TATA CARA PENYELESAIAN
1 2 3 4 5 6 7
NO
Perpanjangan SKHPTJ : 1.
- Blangko Permohonan Perpanjangan
- Blangko Surat Pernyataan dan/atau Kesanggupan 1.
- Surat Keterangan Hak Pakai Tempat Jualan (SKHPTJ)
lama- Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) lama
- Kartu Bukti Pedagang (KBP) lama 2.
- Tanda Bukti Setor Retribusi Bulan Terakhir.
- Fotokopi KTP.
- Phas Photo Berwarna Ukuran 4 x 6 sebanyak 1 lembar. 3.
- Phas Photo Berwarna Ukuran 2 x 3 sebanyak 2 lembar.
- Materai Rp. 6000,- sebanyak 3 lembar.
2.
Rp 1000,- setiap kartu/tahun.
3.
19 1. 1. Surat Tanda Registrasi dokter 1. Rp 100.000,- per tahun 6 hari kerja
2. 2. 2.
3. Verifikasi Berkas administrasi oleh Dinkes
3. 3. Surat Pernyataan memiliki tempat Praktek 4.
4.
5.
5. Fotokopi KTP
6. Pas photo berwarna hitam putih 4X6 4 lembar 6 Penetapan Biaya/ Retribusi oleh KPT
7. Surat Keterangan Sehat dari dokter yang memiliki SIP 7. Pembayaran biaya/retribusi di kasir.
9. Pas photo berwarna 4X6 4 lembar dokter penanggungjawab 8. Penyerahan Ijin di loket pelayanan KPT.
10. Rekomendasi Puskesmas setempat 9 Retribusi tahun berikutnya dibayarkan
11. Denah Tempat Praktek di Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul
12. Daftar peralatan
5.
5
29 IJIN PPRAKTEK 1 Foto kopi SIR yang masih berlaku 1. Rp 0,-/tahun. 6 hari kerja
RADIOGRAFER 2
2.
3 Surat keterangan sehat dari dokter ;
4 Pas foto 4 x 6 cm sebanyak 2
5 Rekomendasi dari organisasi profesi. 3. Verifikasi Berkas administrasi oleh Dinkes
6 Surat keterangan telah melaksanakan tugas dari sarana ; 4.
5.
6 Penetapan Biaya/ Retribusi oleh KPT
7. Pembayaran biaya/retribusi di kasir.
8. Penyerahan Ijin di loket pelayanan KPT.
9 Retribusi tahun berikutnya dibayarkan
di Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul
30 IJIN PPRAKTEK 1 Foto kopi SIF yang masih berlaku 1. Rp 0,-/tahun. 6 hari kerja
FISIOTERAPIS 2 Foto kopi ijazah Fisioterapi
3 Surat keterangan sehat dari dokter ; 2.
4 Pas foto 4 x 6 cm sebanyak 2
5 Rekomendasi dari organisasi profesi.
6 Surat keterangan telah melaksanakan tugas dari sarana ; 3. Verifikasi Berkas administrasi oleh Dinkes
7 Surat keterangan adaptasi bagi lulusan luar negri 4.
5.
6 Penetapan Biaya/ Retribusi oleh KPT
7. Pembayaran biaya/retribusi di kasir.
8. Penyerahan Ijin di loket pelayanan KPT.
9 Retribusi tahun berikutnya dibayarkan
di Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul
Keputusan Ditjen Binkesmas Nomor
098/Yanmed / RSKS / 1987
tentang Petunjuk Pelaksanaan
Upaya Pelayanan Kesehatan
Swasta di Bidang Medik Khusus
bentuk Pelayanan Medik
Spesialistik.
Keputusan Direktur Jendral
Bimkesmas Depkes Nomor
664/Binkesmas/ DJ/1987 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Upaya
Pelayanan Kesehatan Swasta di
Bidang Pelayanan Medik Dasar
Perda Kabupaten Gunungkidul
Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Retribusi Izin Pelayanan Kesehatan
Swasta
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor 1363/Menkes/SK/XII/2001
tentang Registrasi dan Izin Praktik
Fisioterapis
Proses Penerbitan Ijin dan pengiriman surat ijin
ke KPT oleh Dinkes
Pengajuan berkas permohonan melaluI KPT di
loket pelayanan.
Pemeriksaan Berkas administrasi awal dan
pengiriman dokumen pengajuan oleh KPT ke
Dinkes .
Verifikasi Teknis dan kunjungan lapangan oleh
Dinkes
Proses Penerbitan Ijin dan pengiriman surat ijin
ke KPT oleh Dinkes
Pemeriksaan Berkas administrasi awal dan
pengiriman dokumen pengajuan oleh KPT ke
Dinkes .
Verifikasi Teknis dan kunjungan lapangan oleh
Dinkes
Foto kopi ijazah yang disyahkan pimpinan penyelenggara
pendidikan radiografer
Pengajuan berkas permohonan melaluI KPT di
loket pelayanan.
Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 357/MENKES/PER/V/ 2006
tentang Registrasi dan Izin Kerja
Radiografer
JENIS DASAR HUKUM PERSYARATAN MEKANISME/PROSEDUR/ BIAYA WAKTU KET.
PELAYANAN TATA CARA PENYELESAIAN
1 2 3 4 5 6 7
NO
31 IJIN PPRAKTEK 1 Foto kopi SIPG yang masih berlaku 1. Rp 0,-/tahun. 6 hari kerja
PERAWAT GIGI 2 Foto kopi ijazah Perawat gigi
3 Foto kopi KTP 2.
4 Surat keterangan sehat dari dokter ;
5 Pas foto 4 x 6 cm sebanyak 2
6 Rekomendasi dari organisasi profesi. 3. Verifikasi Berkas administrasi oleh Dinkes
7 Surat keterangan telah melaksanakan tugas dari sarana ; 4.
5.
6 Penetapan Biaya/ Retribusi oleh KPT
7. Pembayaran biaya/retribusi di kasir.
8. Penyerahan Ijin di loket pelayanan KPT. 1. Persyaratan 9 Retribusi tahun berikutnya dibayarkan 2. Persyaratan
di Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul
32 IJIN PPRAKTEK 1 Foto kopi SITW yang masih berlaku 1. Rp 0,-/tahun. 6 hari kerja
TERAPIS WICARA 2
3 2.
4 Surat keterangan sehat dari dokter ;
5 Pas foto 4 x 6 cm sebanyak 2
6 Rekomendasi dari organisasi profesi. 3. Verifikasi Berkas administrasi oleh Dinkes
7 Surat keterangan telah melaksanakan tugas dari sarana ; 4.
5.
6 Penetapan Biaya/ Retribusi oleh KPT
7. Pembayaran biaya/retribusi di kasir.
8. Penyerahan Ijin di loket pelayanan KPT.
9 Retribusi tahun berikutnya dibayarkan
di Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul
33 IJIN PPRAKTEK 1 Foto kopi ijazah yang disyahkan pimpinan penyelenggara 1. Rp 0,-/tahun. 6 hari kerja
AKUPUNKTUR pendidikan D III akupunktur
2 Surat keterangan sehat dari dokter ; 2.
3 Pas foto 4 x 6 cm sebanyak 2
4 Rekomendasi dari organisasi profesi.
5 Surat keterangan telah melaksanakan tugas dari sarana ; 3. Verifikasi Berkas administrasi oleh Dinkes
4.
5.
6 Penetapan Biaya/ Retribusi oleh KPT
7. Pembayaran biaya/retribusi di kasir.
8. Penyerahan Ijin di loket pelayanan KPT.
9 Retribusi tahun berikutnya dibayarkan
di Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul
34 IJIN PPRAKTEK 1 Biodata pengobat tradisional 1. Rp 0,-/tahun. 6 hari kerja
BATRA 2 Foto kopi KTP
3 Surat keterangan kepala desa / lurah tempat praktek batra ; 2.
4 Pas foto 4 x 6 cm sebanyak 2
5 Rekomendasi dari Puskesmas setempat.
Proses Penerbitan Ijin dan pengiriman surat ijin
ke KPT oleh Dinkes
Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 1019/Menkes/SK/VII/2000.
tentang Registrasi dan Izin Kerja
Perawat Gigi.
Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 867/Menkes/PER/VIII/2004
tentang Registrasi dan Praktik
Terapis Wicara
Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 867/Menkes/PER/VIII/2004
tentang Registrasi dan Praktik
Terapis Wicara
Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 1076/Menkes/SK/VII/2003
tentang Penyelenggaraan
pengobatan TradisionalPemeriksaan Berkas administrasi awal dan
pengiriman dokumen pengajuan oleh KPT ke
Dinkes .
Pengajuan berkas permohonan melaluI KPT di
loket pelayanan.
Pemeriksaan Berkas administrasi awal dan
pengiriman dokumen pengajuan oleh KPT ke
Dinkes .
Pengajuan berkas permohonan melaluI KPT di
loket pelayanan.
Verifikasi Teknis dan kunjungan lapangan oleh
Dinkes
Proses Penerbitan Ijin dan pengiriman surat ijin
ke KPT oleh Dinkes
Pengajuan berkas permohonan melaluI KPT di
loket pelayanan.
Pemeriksaan Berkas administrasi awal dan
pengiriman dokumen pengajuan oleh KPT ke
Dinkes .
Foto kopi ijazah yang disyahkan pimpinan penyelenggara
pendidikan terapis wicara
Proses Penerbitan Ijin dan pengiriman surat ijin
ke KPT oleh Dinkes
Pengajuan berkas permohonan melaluI KPT di
loket pelayanan.
Pemeriksaan Berkas administrasi awal dan
pengiriman dokumen pengajuan oleh KPT ke
Dinkes .
Verifikasi Teknis dan kunjungan lapangan oleh
Dinkes
Verifikasi Teknis dan kunjungan lapangan oleh
Dinkes
JENIS DASAR HUKUM PERSYARATAN MEKANISME/PROSEDUR/ BIAYA WAKTU KET.
PELAYANAN TATA CARA PENYELESAIAN
1 2 3 4 5 6 7
NO
6 Rekomendasi dari kejaksaan kabupaten kota bagi batra 3. Verifikasi Berkas administrasi oleh Dinkes 1.
supranatural dan kantor depag bagi batra klasifikasi 4. 2.
pendekatan agama
5.
6 Penetapan Biaya/ Retribusi oleh KPT
7. Pembayaran biaya/retribusi di kasir.
8. Penyerahan Ijin di loket pelayanan KPT.
9 Retribusi tahun berikutnya dibayarkan
di Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul
35 1. 1. 1. Rp 180.000,-/tahun. 12 hari kerja
2. Fotokopi ijin gangguan 2.
3.
2.
4. Proposal rencana jenis pelayanan 3. Verifikasi Berkas administrasi oleh Dinkes
5. 4.
6. 5.
7. Struktur organisasi dan daftar ketenagaan 6 Penetapan Biaya/ Retribusi oleh KPT
8. Fotokopi KTP dokter penanggungjawab 7. Pembayaran biaya/retribusi di kasir.
9. Surat keterangan sehat dari dokter; 8. Penyerahan Ijin di loket pelayanan KPT. 1.
10. Rekomendasi dari organisasi profesi 9 Retribusi tahun berikutnya dibayarkan 2. 11. Pas foto berwarna 4 x 6 cm sebanyak 4 di Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul Persyaratan no.7 12. Rekomendasi Puskesmas setempat
13. Fotokopi KTP
14. Surat Keterangan Sehat dari dokter yang mempunyai SIP
15. Denah Bangunan
16. Daftar Peralatan
36 1. 1. 1. Rp 150.000,-/tahun. 12 hari kerja
2. Fotokopi ijin gangguan 2.
3.
2.
4. Proposal rencana jenis pelayanan 3. Verifikasi Berkas administrasi oleh Dinkes
5. 4.
6. Dilengkapi minimal 3 orang perawat yang memiliki SIPP 5.