Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen . PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH Jl. Prof. Moh. Yamin No. 1 Palu - 94117 Telp.: (0451) 424784, 454866, 425053 Fax : (0451) 425053 Email : [email protected]Website : www.pt-palu.go.id Nomor Dokumen W21-U/ 1 /APM-DP/SOP/TPK/2016 Tanggal Pembuatan 03 Februari 2016 Tanggal Revisi 20 Februari 2018 Revisi Ke 3 Tanggal Efektif 01 Maret 2018 Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah SOP PENERIMAAN SAMPAI PENYERAHAN BERKAS KE MAJELIS HAKIM TAPM PT – SULAWESI TENGAH 1|2 Dasar Hukum : Kualifikasi : 1. UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukuman Acara Pidana; 2. UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; 3. UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum; 4. SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan di tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan; 5. Buku II Edisi 2007 MARI tentang Pedoman Pelaksanaan dalam Empat Lingkungan Peradilan Khususnya Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum; 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 138/KMA/SK/IX/2009 tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI; 7. UU Nomor 49 Tahun 2006 tentang Peradilan Tindak Pidana Korupsi 8. UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi 9. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi 10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Publik; 11. Peraturan SEKMA RI No.01 tahun 2012 Tentang pedoman Monitoring dan evaluasai terhadap SOP di lingkungan MA dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya. 12. Peraturan MA RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang organisasi dan Tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariantan Peradilan. 13. Standar Oprasional Prosedur (SOP) Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah; 1. S-2 Hukum 2. S-1 Hukum 3. D3- Altri 4. SLTA Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan : - SOP Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (Hakim) - SOP Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (Panitera Pengganti) - SOP Perpanjangan Penahanan Pasal 27 (Tahap I dan II) Komputer, Register Induk Perkara Tipikor, Buku-buku referensi, Jaringan internet Peringatan : PencatatandanPendataan : 1. Jika SOP tidak dilaksanakan maka penyelesaian berkas perkara Tindak Pidana Korupsi Banding tidak akan terlaksana. 2. Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka dikenakan sanksi sesuai peraturan hukum yang berlaku Register Induk Perkara Tipikor No Aktivitas Pelaksana Mutu Baku Staf Tpk Panmud Tpk PP Panitera / Wakil Panitera Majelis Hakim KPT/ WKPT PN. Pengaju Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Output 1 . Menerima berkas perkara Tindak Pidana Korupsi banding - Berkas Perkara - Lembar disposisi 1 hari Diterimanya berkas perkara banding 2 . Memeriksa status penahanan terhadap terdakwa perkara Tindak Pidana Korupsi banding - Alat Tulis Kantor (ATK) - Buku register Penahanan - Berkas Perkara 1 hari Terdatanya status Penahanan yang Hampir berakhir 3 . Berkas diperiksa kelengkapannya. Bila lengkap mengisi ceklist pada aplikasi SIPP dan bila tidak lengkap, diminta kekurangan kelengkapannya tersebut kepada PN Pengaju. - Formulir Check List - Alat Tulis Kantor (ATK) 1 Hari Terdatanya kelengkapan berkas perkara untuk tingkat banding 4 . Mendaftarkan perkara banding dalam buku register induk dan memberi nomor perkara PT pada aplikasi SIPP. - Buku register Tindak pidana Korupsi Banding - Berkas Perkara - Alat Tulis Kantor (ATK) - Komputer 1 Jam Terdaftarnya perkara Tindak Pidana Korupsi banding dalam Buku Register dan SIPP 5 . Membuat penetapan Majelis Hakim dan Penunjukkan Panitera Pengganti - Berkas Perkara 1 hari Penetapan Penunjukan Hakim dan Penunjukan Panitera Pengganti Ya Tidak
17
Embed
SOP PENERIMAAN SAMPAI PENYERAHAN BERKAS KE …pt-palu.go.id/images/zona_integritas/area_2/SOP/kepaniteraan/SOP Kep... · - SOP Penerimaan Sampai Penyerahan Berkas Ke Majelis Hakim
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen
Tanggal Efektif 01 Maret 2018Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENERIMAAN SAMPAI PENYERAHAN BERKAS KE MAJELIS HAKIM
TAPM PT – SULAWESI TENGAH 1 | 2
Dasar Hukum : Kualifikasi :1. UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukuman Acara Pidana;2. UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun
1985 tentang Mahkamah Agung;3. UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;4. SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di
Pengadilan Tingkat Pertama dan di tingkat Banding Pada 4 (empat)Lingkungan Peradilan;
5. Buku II Edisi 2007 MARI tentang Pedoman Pelaksanaan dalam EmpatLingkungan Peradilan Khususnya Pedoman Teknis Administrasi danTeknis Peradilan Pidana Umum;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 138/KMA/SK/IX/2009tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI;
7. UU Nomor 49 Tahun 2006 tentang Peradilan Tindak Pidana Korupsi8. UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi9. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026 Tahun 2012
tentang Standar Pelayanan Publik;11. Peraturan SEKMA RI No.01 tahun 2012 Tentang pedoman Monitoring
dan evaluasai terhadap SOP di lingkungan MA dan Badan Peradilanyang berada dibawahnya.
12. Peraturan MA RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang organisasi dan Tata kerjaKepaniteraan dan Kesekretariantan Peradilan.
13. Standar Oprasional Prosedur (SOP) Pengadilan Tinggi SulawesiTengah;
Tanggal Efektif 01 Maret 2018Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
TAPM PT – SULAWESI TENGAH 1 | 3
Dasar Hukum : Kualifikasi :1. UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukuman Acara Pidana;2. UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah Agung;3. UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;4. UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi;5. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi;6. UU Nomor 49 Tahun 2006 tentang Peradilan Tindak Pidana Korupsi;7. Buku II Edisi 2007 MARI tentang Pedoman Pelaksanaan dalam Empat
Lingkungan Peradilan Khususnya Pedoman Teknis Administrasi dan TeknisPeradilan Pidana Umum;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 138/KMA/SK/IX/2009 tentangjangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI;
9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026 Tahun 2012 tentangStandar Pelayanan Publik;
10. Peraturan SEKMA RI No.01 tahun 2012 Tentang pedoman Monitoring danevaluasai terhadap SOP di lingkungan MA dan Badan Peradilan yang beradadibawahnya.
11. Peraturan MA RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang organisasi dan Tata kerjaKepaniteraan dan Kesekretariantan Peradilan.
12. SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di PengadilanTingkat Pertama dan di tingkat Banding Pada 4 (empat) LingkunganPeradilan;
Dasar Hukum : Kualifikasi :1. UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukuman Acara Pidana;2. UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun
1985 tentang Mahkamah Agung;3. UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;4. SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan
Tingkat Pertama dan di tingkat Banding Pada 4 (empat) LingkunganPeradilan;
5. Buku II Edisi 2007 MARI tentang Pedoman Pelaksanaan dalam EmpatLingkungan Peradilan Khususnya Pedoman Teknis Administrasi danTeknis Peradilan Pidana Umum;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 138/KMA/SK/IX/2009tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026 Tahun 2012tentang Standar Pelayanan Publik;
8. Peraturan SEKMA RI No.01 tahun 2012 Tentang pedoman Monitoringdan evaluasai terhadap SOP di lingkungan MA dan Badan Peradilan yangberada dibawahnya.
9. Peraturan MA RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang organisasi dan Tata kerjaKepaniteraan dan Kesekretariantan Peradilan.
10. Standar Oprasional Prosedur (SOP) Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah;
1. S-2 Hukum
2. S-1 Hukum
3. D3- Altri
4. SLTA
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
- SOP Penerimaan sampai Penyerahan Berkas ke Majelis Hakim- SOP Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (Panitera Pengganti)
Alat Tulis Kantor (ATK), komputer/Laptop
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :1. Jika SOP tidak dilaksanakan maka penyelesaian berkas perkara Tindak
Pidana Korupsi Banding tidak akan terlaksana.2. Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka dikenakan sanksi sesuai peraturan
hukum yang berlaku
Register Induk Perkara Tipikor
No AktivitasPelaksana Mutu Baku
StafTPK
PanmudTPK
PP Panitera /Wakil
Panitera
Ketua /MajelisHakim
KPT /WKPT
PN.Pengaju
Persyaratan/Perlengkapan
Waktu Output
1. Ketua Majelis Hakimmenerima berkas Perkara,Penetapan PenunjukanHakim dan Paniterapengganti yang telahditandatangani
2 Membuat penetapan hari sidangyang ditandatangani oleh KetuaMajelis Hakim
- Berkas Perkara- Alat Tulis Kantor
(ATK)- Komputer/Laptop
1Jam
TersedianyaPenetapan harisidang
3 Menyerahkan berkas perkarakepada Hakim Anggota I
- Berkas Perkara- Buku Ekspedisi- Alat Tulis Kantor
(ATK)
1jam
Diserahkannyaberkas perkarakepada HakimAnggota I
4Menerima kembali berkasperkara dan menyerahkannyakepada Hakim Anggota II
- Berkas Perkara- Buku Ekspedisi- Alat Tulis Kantor
(ATK)
1jam
Diserahkannyaberkas perkarakepada HakimAnggota II
5Menerima kembali berkasperkara dan menyerahkannyakepada Ketua Majelis Hakim
- Berkas Perkara- Buku Ekspedisi- Alat Tulis Kantor
(ATK)
1jam
Diserahkannyaberkas perkarakepada KetuaMajelis Hakim
6 Mengetik Konsep Putusan danBerita Acara Sidang
- Berkas Perkara- Konsep Putusan-Komputer/Laptop
3hari
TerketiknyaKonsep Putusan
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukuman Acara Pidana;2. UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun
1985 tentang Mahkamah Agung;3. UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;4. SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan
Tingkat Pertama dan di tingkat Banding Pada 4 (empat) LingkunganPeradilan;
5. Buku II Edisi 2007 MARI tentang Pedoman Pelaksanaan dalam EmpatLingkungan Peradilan Khususnya Pedoman Teknis Administrasi danTeknis Peradilan Pidana Umum;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 138/KMA/SK/IX/2009tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026 Tahun 2012tentang Standar Pelayanan Publik;
8. Peraturan SEKMA RI No.01 tahun 2012 Tentang pedoman Monitoring danevaluasai terhadap SOP di lingkungan MA dan Badan Peradilan yangberada dibawahnya.
9. Peraturan MA RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang organisasi dan Tata kerjaKepaniteraan dan Kesekretariantan Peradilan.
10. Standar Oprasional Prosedur (SOP) Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah;
1. S2 – Hukum2. S1 – Hukum3. D3 – Altri4. SLTA
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Penerimaan sampai Penyerahan Berkas ke Majelis Hakim2. SOP Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (Hakim)
1. Alat Tulis Kantor (ATK)2. Komputer/Laptop3. Buku Ekspedisi Panitera Pengganti4. Buku Bantu Minutasi Perkara
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka Asas Peradilan yang sederhana, cepatdan biaya ringan tidak akan terlaksana
1. Register Induk Perkara Tindak PidanaKorupsi
2. Buku Agenda Sidang Perkara Tindak PidanaKorupsi Banding
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen
Tanggal Efektif 01 Maret 2018Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP MINUTASI SAMPAI PENGIRIMAN BERKAS
TAPM PT – SULAWESI TENGAH 1 | 2
Dasar Hukum : Kualifikasi :1. UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukuman Acara Pidana;2. UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 14
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;3. UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;4. SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di
Pengadilan Tingkat Pertama dan di tingkat Banding Pada 4 (empat)Lingkungan Peradilan;
5. Buku II Edisi 2007 MARI tentang Pedoman Pelaksanaan dalam EmpatLingkungan Peradilan Khususnya Pedoman Teknis Administrasi danTeknis Peradilan Pidana Umum;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 138/KMA/SK/IX/2009tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI;
7. UU Nomor 46 Tahun 2006 tentang Peradilan Tindak Pidana Korupsi8. UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi9. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026 Tahun 2012
tentang Standar Pelayanan Publik;11. Peraturan SEKMA RI No.01 tahun 2012 Tentang pedoman Monitoring
dan evaluasai terhadap SOP di lingkungan MA dan Badan Peradilanyang berada dibawahnya.
12. Peraturan MA RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang organisasi dan Tatakerja Kepaniteraan dan Kesekretariantan Peradilan.
13. Standar Oprasional Prosedure (SOP) Pengadilan Tinggi SulawesiTengah;
1. S-2 Hukum
2. S-1 Hukum
3. D3- Altri
4. SLTA
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
- SOP Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (Panitera Pengganti)- SOP Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
Komputer, Register Induk Perkara Tipikor, Buku-bukureferensi, Jaringan internet
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :1. Jika SOP tidak dilaksanakan maka penyelesaian berkas perkara Tindak
Pidana Korupsi Banding tidak akan terlaksana.2. Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka dikenakan sanksi sesuai
peraturan hukum yang berlaku
Register Induk Perkara Tipikor
No AktivitasPelaksana Mutu Baku
StafTpk
PanmudTpk
PP Panitera /Wakil Panitera
MajelisHakim
KPT /WakilKPT
Bag TUdan RT
Persyaratan/Perlengkapan
Waktu Output
1. Staf menerima berkas perkaraterlah diputus dan salinannyadari Panitera Pengganti yangditandatangani oleh majelishakim untuk diminutasi
4 Membuat surat pengantarpengiriman berkas dan salinanputusan ke PN pengaju yangditandatangani Panitera
- SuratPengantar
- BerkasPerkara
- Komputer
1hari
SuratPengantarditandatangani
5 Menyerahkan berkas perkarake Sub Bagian Tata Usahadan Rumah TanggaDisertai surat pengantar yangtelah diberi nomor surat keluaruntuk pengiriman ke PNPengaju. Mengisi Minutasipada Aplikasi SIPP
- SuratPengantarPengirimanBerkas
- BerkasPerkaraBundel A
- BukuEkspedisiBerkas Keluar
1hari
Dikirimnyaberkasperkara kePengadilanNegeri
Tidak
Ya
Ya
Tidak
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen
Tanggal Efektif 01 Maret 2018Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PENYERAHAN BERKAS KE PANITERAAN HUKUM
TAPM PT – SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum : Kualifikasi :1. UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukuman Acara Pidana;2. UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun
1985 tentang Mahkamah Agung;3. UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;4. SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di
Pengadilan Tingkat Pertama dan di tingkat Banding Pada 4 (empat)Lingkungan Peradilan;
5. Buku II Edisi 2007 MARI tentang Pedoman Pelaksanaan dalam EmpatLingkungan Peradilan Khususnya Pedoman Teknis Administrasi danTeknis Peradilan Pidana Umum;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 138/KMA/SK/IX/2009tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026 Tahun 2012tentang Standar Pelayanan Publik;
8. Peraturan SEKMA RI No.01 tahun 2012 Tentang pedoman Monitoringdan evaluasi terhadap SOP di lingkungan MA dan Badan Peradilanyang berada dibawahnya.
9. Peraturan MA RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang organisasi dan Tatakerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
10. Standar Oprasional Prosedur (SOP) Pengadilan Tinggi SulawesiTengah;
1. S-2 Hukum
2. S-1 Hukum
3. D3- Altri
4. SLTA
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
- SOP Kepaniteraan Hukum Komputer, Register Induk Perkara Tipikor, Buku-bukureferensi, Jaringan internet
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :1. Jika SOP tidak dilaksanakan maka penyelesaian berkas perkara Tindak
Pidana Korupsi Banding tidak akan terlaksana.2. Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka dikenakan sanksi sesuai
peraturan hukum yang berlaku
Register Induk Perkara Tipikor
No AktivitasPelaksana Mutu Baku
StafTpk
PanmudTpk
PP Panitera /Wakil Panitera
MajelisHakim
KPT /WakilKPT
PANHUK
Persyaratan/Perlengkapan
Waktu Output
1. Melakukan PengecekanBerkas Perkara putus DalamBuku Pembantu Tipikor
- Alat TulisKantor (ATK)
- Buku BantuPerkara TindakPidana KorupsiBanding
1hari
Data PerkaraTipikor Putus
2 Mengarsipkan Berkas Perkarayang sudah putus (Bundel B)dan putusan PT dalam RuangArsip Tipikor
- BerkasPerkaraTindak PidanaKorupsi
- Alat TulisKantor (ATK)
1hari
Pengarsipanberkasperkara
3 Menyerahkan seluruh berkasperkara yang sudah putus danyang telah BHT kekepaniteraan Hukum
- Berkas PerkaraTindak PidanaKorupsi
- Alat TulisKantor (ATK)
- Buku BantuPerkara TindakPidana KorupsiBanding
- Buku EkspedisiPenyerahanBerkas PerkaraKeKepaniteraanHukum
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP PERPANJANGAN PENAHANAN PASAL 27 KUHAP (TAHAP I DAN II)
TAPM PT – SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum : Kualifikasi :1. UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Khususnya pasal 29 ayat (1a,b),
(2) dan (3b,c);2. UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Khususnya pasal 27 ayat (1), (2);3. UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Peradilan Tindak Pidana Korupsi ;4. UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi ;5. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi ;
1. S-2 Hukum
2. S-1 Hukum
3. D3- Altri
4. SLTA
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
- SOP Perpanjangan Penahanan Pasal 29 KUHAP (Tahap I Dan II)- SOP Penerimaan sampai Penyerahan Berkas ke Majelis Hakim- SOP Surat Masuk dan Surat Keluar
Komputer, Register Induk Perkara Tipikor, Buku-bukureferensi, Jaringan internet
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :1. Jika SOP tidak dilaksanakan maka penyelesaian berkas perkara Tindak
Pidana Korupsi Banding tidak akan terlaksana.2. Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka dikenakan sanksi sesuai
peraturan hukum yang berlaku
Register Penahanan
No AktivitasPelaksana Mutu Baku
StafTpk
PanmudTpk
PP Panitera /Wakil Panitera
MajelisHakim
KPT /WakilKPT
BAG TUdan RT
Persyaratan/Perlengkapan
Waktu Output
1
.
Menerima LaporanPermohonan Banding dariPengadilan Negeri yangtelah didisposisi olehKPT/WKPT, Panitera danmencatat ke Buku Agendasurat masuk
- BukuAgendasurat masukAlat TulisKantor (ATK)
1Hari
TerdatanyastatusPenahananyang hampirberakhir
2 Membuat penetapanperpanjangan penahanansesuai dengan disposisiselanjutnya di paraf olehPanmud dan Panitera
4 Membuat Surat Pengantaryang diTandatangani olehPanitera/Wapan.
- SuratPengantar- Alat Tulis
Kantor(ATK)- Komputer
1Hari
SuratPengantarditandatangani
5 Mengirimkan PenetapanMelalui Bagian Tata Usahadan Rumah Tangga. Disertaisurat pengantar yang telahdiberi nomor surat keluaruntuk pengiriman ke PNPengaju. Mengisi Penahananpada Aplikasi SIPP danmencatat di buku registerpenahanan
- SuratPengantar
- SuratPenahanan
- BukuEkspedisiSuratKeluar
- BukuRegisterPenahanan
- Komputer
1Hari
Dikirimnyapenetapanperpanjanganpenahanan
Tidak
Ya
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen
PENGADILAN TINGGISULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Muh. Yamin No. 1 Palu 94117Sulawesi Tengah
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi SulawesiTengah
SOP PERPANJANGAN PENAHANAN PASAL 29 KUHAP (TAHAP I DAN II)
TAPM PT – SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum : Kualifikasi :1. UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Khususnya pasal 29 ayat (1a,b),
(2) dan (3b,c);2. UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Khususnya pasal 27 ayat (1), (2);3. UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Peradilan Tindak Pidana Korupsi ;4. UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi ;5. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi ;
1. S-2 Hukum
2. S-1 Hukum
3. D3- Altri
4. SLTA
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
- SOP Perpanjangan Penahanan Pasal 27 KUHAP (Tahap I Dan II)- SOP Penerimaan sampai Penyerahan Berkas ke Majelis Hakim- SOP Surat Masuk dan Surat Keluar
Komputer, Register Induk Perkara Tipikor, Buku-bukureferensi, Jaringan internet
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :1. Jika SOP tidak dilaksanakan maka penyelesaian berkas perkara Tindak
Pidana Korupsi Banding tidak akan terlaksana.2. Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka dikenakan sanksi sesuai peraturan
hukum yang berlaku
Register Penahanan
No AktivitasPelaksana Mutu Baku
StafTpk
PanmudTpk
PP Panitera /Wakil Panitera
MajelisHakim
KPT /WakilKPT
BAG TUdan RT
Persyaratan/Perlengkapan
Waktu Output
1
.
Menerima PermohonanPerpanjangan Penahanandari Pengadilan Negeri yangtelah didisposisi olehKPT/WKPT, Panitera danmencatat ke Buku Agendasurat masuk
- BukuAgendasurat masukAlat TulisKantor (ATK)
1Hari
TerdatanyastatusPenahananyang hampirberakhir
2 Membuat penetapanperpanjangan penahanansesuai dengan disposisiselanjutnya di paraf olehPanmud dan Panitera
4 Membuat Surat Pengantaryang diTandatangani olehPanitera/Wapan.
- SuratPengantar- Alat Tulis
Kantor(ATK)- Komputer
1Hari
SuratPengantarditandatangani
5 Mengirimkan PenetapanMelalui Bagian Tata Usahadan Rumah Tangga. Disertaisurat pengantar yang telahdiberi nomor surat keluaruntuk pengiriman ke PNPengaju. Mengisi Penahananpada Aplikasi SIPP danmencatat di buku registerpenahanan
- SuratPengantar
- SuratPenahanan
- BukuEkspedisiSuratKeluar
- BukuRegisterPenahanan
- Komputer
1Hari
Dikirimnyapenetapanperpanjanganpenahanan
Tidak
Ya
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen
Tanggal Efektif 01 Maret 2018Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
SOP SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR
TAPM PT – SULAWESI TENGAH 1 | 1
Dasar Hukum : Kualifikasi :1. UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Khususnya pasal 29 ayat (1a,b),
(2) dan (3b,c);2. UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Khususnya pasal 27 ayat (1), (2);3. UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Peradilan Tindak Pidana Korupsi;4. UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi ;5. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi ;
1. S-2 Hukum
2. S-1 Hukum
3. D3- Altri
4. SLTA
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
- Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga Alat Tulis Kantor (ATK), Komputer/Laptop, Printer, bukuAgenda Surat Masuk dan Surat Keluar
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka Asas Peradilan yang sederhana,
cepat dan biaya ringan tidak akan terlaksana.2. Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka dikenakan sanksi sesuai peraturan
1. Panmud Pidana menerimasurat-surat yang telah didisposisi oleh KPT/WKPTPanitera / Wakil Panitera utkkemudian ditelaah dan didisposisi untuk ditindaklanjuti, kemudian di registerke dlm Buku Agenda SuratMasuk