2012, No.789 4 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2012/bn789-2012lamp.pdf · penyerahan berkas perkara. Esensi penyelidikan di bidang ... perkara pidana

2012, No.789 4

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

PEDOMAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN

LINGKUNGAN HIDUP PENDAHULUAN

A. Umum

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa penyidikan tindak pidana merupakan sub sistem atau bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu. Proses penegakan hukum pidana merupakan satu rangkaian proses hukum mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pengadilan.

2. Proses penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahap penyelidikan, penindakan, pemeriksaan serta penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. Esensi penyelidikan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan kegiatan mengumpulkan bahan keterangan.

3. Melalui fungsi “Koordinasi dan Pengawasan” (Korwas) diharapkan pelaksanaan tugas pokok penyidikan antara Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup dengan Penyidik Polri dapat berjalan selaras dan harmonis.

4. Proses penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengeloaan lingkungan hidup oleh Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup dalam pelaksanaannya terkait dengan aparat penegak hukum lain terutama yang berada di dalam sistem peradilan kriminal (criminal justice system).

5. Untuk mewujudkan proses penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang profesional, transparan, akuntabel, murah, efektif dan efisien perlu dibuat pedoman teknis, khususnya bagi Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup yang didukung dengan administrasi penyidikan yang telah disepakati dengan unsur penegak hukum lainnya.

www.djpp.depkumham.go.id

http://www.djpp.depkumham.go.id

2012, No.789 5

B. Sasaran

Sasaran pedoman ini adalah:

1. Memberikan pemahaman mengenai kegiatan yang dilaksanakan oleh Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup dalam melaksanakan pengumpulan bahan keterangan dan penyidikan.

2. Memberikan standar dalam melakukan tindakan dalam rangka penanganan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

3. Memberikan acuan dalam penatausahaan maupun kelengkapan administrasi penyidikan.

C. Azas

Dalam melaksanakan penyidikan, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup harus memperhatikan azas-azas yang terdapat dalam Hukum Acara Pidana yang menyangkut hak-hak warga negara, antara lain:

1 Legalitas

penyidikan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Praduga tak bersalah (Presumption of Innocence)

Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

3. Persamaan di muka hukum (Equality Before the Law)

Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan.

4. Pemberian bantuan/penasehat hukum (Legal Aid/Assistance)

Setiap orang yang tersangkut perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan. Sebelum dimulainya pemeriksaan, kepada tersangka wajib diberitahukan tentang apa yang disangkakan kepadanya dan haknya untuk mendapat bantuan hukum atau dalam perkaranya itu wajib didampingi penasehat hukum.

D. Prinsip

Penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:



2012, No.789 6

1. Profesionalisme, yakni penyidikan dilakukan oleh Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup yang memiliki kemampuan teknis di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

2. Akuntabilitas, yakni penyidikan yang dilaksanakan oleh Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup dapat dipertanggungjawabkan.

3. Efektif dan Efisien, yakni penyidikan dilakukan secara tepat waktu, biaya ringan serta berpedoman pada keseimbangan wajar antar sumber daya yang dipergunakan.

E. Definisi

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Penyidik adalah Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup dan Penyidik Pejabat Kepolisian Republik Indonesia.

2. Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup selanjutnya disebut Penyidik PPNSLH adalah pejabat pegawai negeri sipil di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang sebagaimana penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan.

3. Tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran sesuai ketentuan pidana dalam undang-undang di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

4. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

5. Pengumpulan bahan keterangan yang selanjutnya disebut Pulbaket adalah serangkaian tindakan Penyidik PPNSLH untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

6. Tersangka adalah setiap orang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

7. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.



2012, No.789 7

8. Ahli adalah seorang yang memiliki kemampuan dan keterampilan khusus tentang hal tertentu.

9. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah, atau sedang, atau diduga terjadinya peristiwa tindak pidana.

10. Laporan kejadian yang selanjutnya disebut LK adalah laporan tertulis yang dibuat Penyidik tentang penjelasan/keterangan yang diketahui sendiri oleh pelapor atas suatu peristiwa kejahatan atau pelanggaran di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, ataupun diketahui langsung oleh Penyidik kemudian ditutup dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan.

11. Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

12. Penindakan adalah setiap tindakan hukum yang dilakukan terhadap setiap orang maupun benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terjadi, maupun upaya paksa melalui kegiatan pemanggilan, pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.

13. Tempat kejadian perkara yang selanjutnya disingkat TKP adalah tempat dimana suatu tindak pidana dilakukan/terjadi dan tempat-tempat lain dimana tersangka dan atau korban dan atau barang bukti, yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dapat ditemukan.

14. Bukti permulaan yang cukup adalah alat bukti yang berupa keterangan dan data yang terkandung di dalam dua di antara Laporan Kejadian, Laporan Pulbaket, Berita Acara Pemeriksaan di TKP, keterangan saksi-saksi termasuk ahli, dan Barang Bukti, yang menunjukkan telah terjadi tindak pidana dan bahwa orang yang akan ditangkap adalah pelaku dan/atau penanggung jawabnya.

15. Bukti yang cukup adalah bukti permulaan yang cukup ditambah dengan keterangan dan data yang terkandung dalam satu di antara Laporan Kejadian, Laporan Pulbaket, Berita Acara Pemeriksaan di TKP, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan tersangka, dan barang bukti, dimana setelah disimpulkan menunjukkan bahwa tersangka adalah pelaku atau penanggung jawab tindak pidana.

16. Bantuan penyidikan adalah bantuan yang diberikan oleh Penyidik Pejabat Kepolisian Republik Indonesia kepada Penyidik PPNSLH



2012, No.789 8

berupa bantuan teknis, taktis dan upaya paksa serta konsultasi penyidikan.

17. Bantuan teknis adalah bantuan pemeriksaan ahli dalam rangka pembuktian secara ilmiah (scientific crime investigation).

18. Bantuan taktis adalah bantuan personil Polri dan peralatan Polri dalam rangka pendukung pelaksanaan penyidikan tindak pidana oleh Penyidik PPNSLH.

19. Bantuan upaya paksa adalah bantuan yang diberikan oleh Penyidik Pejabat Kepolisian Republik Indonesia kepada Penyidik PPNSLH berupa kegiatan penindakan secara hukum dalam rangka penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

20. Koordinasi dan Pengawasan yang selanjutnya disebut Korwas adalah suatu bentuk kerjasama antara Penyidik Pejabat Kepolisian Republik Indonesia dengan Penyidik PPNSLH dalam melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, penilikan dan pengarahan terhadap pelaksanaan penyidikan untuk menjamin agar seluruh kegiatan penyidikan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya, dan sesuai sendi-sendi hubungan fungsional.

21. Pemeriksaan adalah kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan identitas tersangka, saksi, dan/atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti di dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan di dalam berita acara pemeriksaan.

22. Berita acara adalah catatan atau tulisan yang bersifat otentik, dibuat dalam format tertentu oleh Penyidik PPNSLH atas kekuatan sumpah jabatan, yang memuat keterangan dari orang yang diperiksa atau keterangan yang berkaitan dengan setiap tindakan yang dilakukan oleh Penyidik PPNSLH.

II. PELAKSANAAN

A. Diketahuinya tindak pidana

1. Suatu tindak pidana di bidang pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat diketahui dari:

a. Adanya laporan dari masyarakat atau petugas secara tertulis atau lisan.

b. Tertangkap tangan oleh masyarakat atau petugas.

c. Diketahui langsung oleh Penyidik PPNSLH.



2012, No.789 9

2. Laporan yang diajukan secara lisan maupun tertulis dicatat oleh Penyidik PPNSLH, kemudian dituangkan dalam Laporan Kejadian yang ditandatangani oleh Penyidik.

Laporan kejadian merupakan data awal terjadinya suatu tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan merupakan dasar bagi Penyidik PPNSLH untuk melakukan pengumpulan bahan keterangan dan penyidikan.

3. Dalam hal tertangkap tangan, Penyidik tanpa surat perintah dapat:

a. Melakukan tindakan pertama di TKP;

b. Segera melakukan pemeriksaan dan tindakan yang diperlukan sesuai dengan kewenangan Penyidik PPNSLH;

c. Membuat berita acara terhadap setiap tindakan serta melengkapi administrasi penyidikan (Laporan Kejadian, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penangkapan, dan lain-lain) paling lambat dalam waktu satu kali dua puluh empat jam);

d. Memberikan surat pemberitahuan kepada keluarga orang yang ditangkap paling lambat 1 (satu) minggu setelah dilakukannya penangkapan.

B. Pengumpulan Bahan dan Keterangan

1. Persiapan

a. Melakukan koordinasi dengan ahli, petugas laboratorium, dan Korwas PPNS, maupun instansi terkait.

b. Menyiapkan kelengkapan administrasi yang meliputi:

1) surat perintah tugas.

2) surat permintaan bantuan ahli, petugas laborato-rium, Penyidik Polri dan/atau staf/petugas dari instansi yang bertanggungjawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai kebutuhan.

3) laporan kejadian atau data awal lainnya.

c. Menyiapkan Peralatan

Peralatan yang dibawa disesuaikan dengan dugaan tindak pidana lingkungan hidup yang terjadi, antara lain:

1) peralatan pengambilan sampel temasuk alat penanganannya (botol sampel, alat pengambil sampel, pengawet, pendingin);

2) tali, label dan lak;



2012, No.789 10

3) alat pembungkus barang bukti/sampel (kertas sampul warna coklat, kantong plastik berbagai ukuran, amplop besar, dan lain-lain sesuai keperluan);

4) alat pengukur (meteran);

5) peralatan uji portabel (test kit);

6) perlengkapan P3K dan peralatan keselamatan pribadi (sepatu boot/sepatu keamanan, baju pelindung, kaca mata atau penutup muka, sarung tangan, dan lain-lain);

7) kamera;

8) handycam;

9) Global Positioning System (GPS);

10) garis PPNSLH;

11) komputer jinjing (notebook);

12) printer;

13) alat tulis;

14) formulir administrasi penyidikan;

15) buku catatan;

16) alat komunikasi.

2. Penanganan TKP

a. Pengamanan TKP

Pengamanan TKP dilakukan dengan:

1) memasang garis PPNSLH;

2) memerintahkan setiap orang yang diduga terkait dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk tetap tinggal di tempat;

3) melakukan penjagaan.

b. Pemotretan

1) Pemotretan dilakukan terhadap situasi TKP secara keseluruhan dari berbagai sudut dan detail dalam jarak dekat (close up) terhadap setiap objek dalam TKP.

2) Hasil pemotretan dilengkapi dengan keterangan yang memuat hal-hal berikut:

a) hari, tanggal, bulan, tahun dan jam pemotretan;

b) merek dan tipe kamera;

c) kecepatan (speed) kamera dan diafragma;

d) sumber cahaya;



2012, No.789 11

e) filter lensa kamera yang digunakan (jika menggunakan filter).

f) jarak kamera terhadap objek (dilengkapi sketsa kasar TKP yang memuat letak kamera dan objek yang difoto);

g) tinggi kamera;

h) nama, pangkat, jabatan dan NIP petugas yang melakukan pemotretan.

c. Pembuatan Sketsa TKP

1) Sketsa TKP dibuat dengan menggunakan kertas berukuran (kertas milimeter);

2) Pada sketsa TKP, dibuat tanda atau arah letak TKP;

3) Dibuat dengan skala untuk mengukur jarak antara objek yang satu dengan objek yang lain;

4) Untuk setiap objek diberi tanda dengan huruf kapital dan pada keterangan gambar dijelaskan letak objek tersebut;

5) Untuk keabsahan sketsa TKP, Penyidik PPNSLH harus mencantumkan informasi sebagai berikut:

a) nama pembuat;

b) tanggal pembuatan;

c) peristiwa yang terjadi di TKP;

d) Lokasi TKP.

d. Pengumpulan Barang Bukti

Barang bukti tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi:

1) Sampel/contoh uji (limbah dan/atau material lain yang bersifat sebagai sisa usaha dan/atau kegiatan, serta materi/unsur lainnya). Pelaksanaan pengambilan sampel/ contoh uji tersebut perlu memperhatikan:

a) metode pengambilan dan perlakuan.

Metode pengambilan dan perlakuan sampel/contoh uji harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).

b) penyisihan.

Penyisihan dilakukan pada saat pengambilan barang bukti/sampel/contoh uji. Barang bukti/sampel/ contoh uji dipisahkan dengan keterangan “sebagai barang bukti” dan “sebagai sampel analisis”.

c) laboratorium.



2012, No.789 12

Pengujian barang bukti/sampel/contoh uji dilakukan di laboratorium yang terakreditasi dan teregistrasi.

2) Dokumen-dokumen kajian, perizinan, dan surat lainnya terkait dengan kegiatan/usaha;

3) Peralatan, benda, dan/atau bahan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

4) Benda-benda lain yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung dengan tindak pidana yang terjadi.

e. Identifikasi Saksi/Tersangka

Identifikasi saksi/tersangka dapat dilakukan dengan cara:

1) Mengajukan pertanyaan kepada orang atau pihak yang diduga melihat, mendengar atau mengalami sendiri tindak pidana yang terjadi;

2) Mengajukan pertanyaan kepada orang-orang yang mengetahui dan/atau yang berhubungan dengan TKP.

f. Pembuatan Berita Acara

Setiap kegiatan yang dilakukan dalam pengumpulan bahan dan keterangan dibuatkan berita acaranya, antara lain:

1) Berita acara pemeriksaan TKP;

2) Berita acara pengambilan barang bukti/sampel/contoh uji;

3) Berita acara pembungkusan dan penyegelan barang bukti/sampel/contoh uji;

4) Berita acara penyitaan barang bukti/sampel/contoh uji;

5) Berita acara penyisihan barang bukti/sampel/contoh uji;

6) Berita acara pengambilan foto/video.

7) Berita acara penyerahan barang bukti/sampel/contoh uji ke laboratorium.

8) Berita acara pengambilan hasil analisis barang bukti/ sampel/contoh uji dari laboratorium.

g. Pembuatan dan Penyampaian Laporan Pulbaket

Hasil pelaksanaan pulbaket dilaporkan secara lengkap kepada pejabat pemberi perintah dan/atau koordinator Penyidik PPNSLH.

C. Penyidikan

1. Perencanaan Penyidikan



2012, No.789 13

Sebelum melakukan penyidikan, Penyidik PPNSLH dan atasan Penyidik PPNSLH membuat perencanaan untuk menentukan arah pelaksanaan dengan melakukan:

a. Penjabaran unsur pasal yang diperkirakan dilanggar

Contoh:

Pasal 102 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”, dijabarkan sebagai berikut:

No. Unsur Pasal Tersangka (TSK) Barang Bukti Saksi

1. Setiap orang • KTP • Kartu Keluarga • Akte kelahiran

• Ketua lingkungan (RT/RW)

• Keluarga TSK • Karyawan

2. Yang melakukan pengelolaan limbah B3

• Alat pengolahan limbah (kalau ada)

• Sampel limbah B3

• Sarana • Korban

• Petugas pengelola limbah

• Karyawan • Ahli. • Karyawan • Masyarakat

3. Tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4)

• Keputusan izin .....

• Administrasi

• Pejabat yg mengeluarkan izin

• Ahli

Jumlah ........ Barang Bukti ..... Saksi

Keterangan:

Dari analisis terhadap unsur-unsur pasal yang akan dikenakan pada tersangka, dapat diketahui jumlah barang bukti maupun saksi yang dapat digunakan sebagai acuan untuk pembagian tugas, perencanaan waktu dan kontrol/ pengendalian pelaksanaan penyidikan.

b. Penentuan sasaran penyidikan, yang meliputi:

1) orang yang diduga melakukan tindak pidana;

2) jenis perbuatan pidana;



2012, No.789 14

3) unsur-unsur pasal yang telah dilanggar;

4) alat bukti dan barang bukti.

c. Cara bertindak, yang meliputi:

1) teknis pengumpulan bahan keterangan;

2) teknis penindakan;

3) teknis pemeriksaan;

4) penyelesaian dan penyerahan berkas perkara.

d. Penentuan target waktu yang akan digunakan untuk menyelesaikan penyidikan.

e. Pengelolaan penyidikan berupa penyiapan administrasi penyidikan, evaluasi, dan laporan.

2. Pembentukan Tim Penyidikan

Penunjukan personil Penyidik PPNSLH yang dilibatkan dalam tim penyidikan perlu memperhatikan:

a. Personil yang ditunjuk mempunyai moral baik, integritas, dedikasi, dan profesional.

b. Personil Penyidik PPNSLH yang ditunjuk sebaiknya tidak memiliki hubungan subjektivitas dengan tersangka.

c. Jumlah Penyidik PPNSLH yang ditunjuk disesuaikan dengan kompleksitas kasus yang ditangani.

Contoh: 1) Penanganan kasus mudah dapat dilaksanakan oleh 2 (dua)

orang Penyidik PPNSLH. 2) Penanganan kasus sedang dapat dilaksanakan oleh 3 (tiga)

orang Penyidik PPNSLH.

3) Penanganan kasus sulit dapat dilaksanakan oleh 4 (empat) orang Penyidik PPNSLH.

4) Penanganan kasus sangat sulit dilaksanakan oleh tim yang beranggotakan paling sedikit 5 (lima) orang Penyidik PPNSLH.

3. Pembentukan tim supervisi atau asistensi untuk mengawasi dan mendukung pelaksanaan penyidikan.

4. Penyediaan dukungan kepada tim penyidikan berupa:

a. sarana dan pra sarana.

b. anggaran.

c. kelengkapan piranti lunak, antara lain petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.



2012, No.789 15

5. Mekanisme Penyidikan

a. Dimulainya Penyidikan

1) Penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan setelah dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan oleh pejabat yang berwenang dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Tingkat Pusat dikeluarkan oleh atasan Penyidik PPNSLH setingkat Eselon II selaku Penyidik PPNSLH.

b) Tingkat Daerah/Wilayah dikeluarkan oleh atasan Penyidik PPNSLH setingkat eselon II selaku Penyidik PPNSLH.

c) Dalam hal atasan Penyidik PPNSLH bukan penyidik (di daerah/wilayah), surat perintah penyidikan dikeluarkan oleh Koordinator Penyidik PPNSLH yang diketahui oleh atasan Penyidik PPNSLH.

2) Penyidik PPNSLH memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum dan Penyidik Polri.

b. Pemanggilan Saksi dan/atau Tersangka

1) Pemanggilan dilaksanakan sesuai ketentuan KUHAP yang dilakukan dengan surat panggilan yang sah dan menyebutkan alasan panggilan yang jelas.

2) Surat panggilan ditandatangani oleh atasan Penyidik PPNSLH setingkat Eselon II selaku Penyidik PPNSLH. Dalam hal atasan bukan PPNSLH, surat panggilan ditandatangani oleh koordinator Penyidik PPNSLH.

3) Penyampaian surat panggilan dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh Penyidik PPNSLH yang bersangkutan dan disertai dengan tanda bukti penerimaan.

4) Surat panggilan sudah diterima oleh yang bersangkutan paling lambat 3 hari sebelum tanggal kehadiran yang ditentukan.

5) Surat panggilan wajib diberi nomor sesuai ketentuan registrasi penyidikan di lingkungan instansi Penyidik PPNSLH.

6) Dalam hal panggilan pertama tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, dilakukan pemanggilan kedua disertai surat perintah membawa, yang administrasinya dibuat oleh Penyidik PPNSLH.

7) Dalam hal membawa saksi dan/atau tersangka, Penyidik PPNSLH dapat meminta bantuan kepada Penyidik Polri yang dalam pelaksanaan dilakukan secara bersama-sama.



2012, No.789 16

Pelaksanaan membawa saksi dan/atau tersangka ini dituangkan dalam berita acara.

8) Dalam hal saksi dan/atau tersangka yang dipanggil berdomisili di luar wilayah kerja Penyidik PPNSLH, pemanggilan dilakukan dengan bantuan Penyidik Polri.

9) Untuk memanggil saksi dan/atau tersangka WNI yang berada di luar negeri, Penyidik PPNSLH dapat meminta bantuan kepada Penyidik Polri.

c. Penangkapan

1) Penangkapan dilaksanakan sesuai ketentuan KUHAP;

2) Penangkapan dapat dilakukan paling lama satu kali dua puluh empat jam;

3) Surat perintah penangkapan ditandatangani oleh atasan PPNSLH setingkat eselon II selaku Penyidik PPNSLH. Apabila atasan Penyidik PPNSLH bukan Penyidik PPNSLH, maka surat perintah penangkapan ditandatangani Koordinator Penyidik PPNSLH;

4) Dalam melakukan penangkapan Penyidik PPNSLH menunjukkan surat perintah tugas terlebih dahulu, kemudian memberikan 1 (satu) lembar surat perintah penangkapan kepada tersangka;

5) Satu lembar surat perintah penangkapan diberikan kepada keluarga orang yang ditangkap segera setelah dilakukan penangkapan;

6) Setelah melakukan penangkapan, Penyidik PPNSLH segera membuat Berita Acara Penangkapan dalam 7 (tujuh) rangkap dan ditandatangani oleh PPNSLH yang melakukan penangkapan dan oleh orang yang ditangkap;

7) Apabila orang yang ditangkap tidak mau menandatangani berita acara penangkapan, maka Penyidik PPNSLH memberi catatan dalam berita acara penangkapan disertai alasannya;

8) Sesudah atau sebelum dilakukan penangkapan, Penyidik PPNSLH memberitahu Kepala Desa/Ketua Lingkungan dimana tersangka yang ditangkap itu bertempat tinggal;

9) Penangkapan yang dilakukan di luar wilayah hukum Penyidik PPNSLH yang bertugas melakukan penangkapan dapat dikoordinasikan dengan Penyidik PPNSLH setempat atau dimintakan bantuan kepada Penyidik Polri;

10) Dalam hal diperlukan penguatan personil untuk melakukan penangkapan, Penyidik PPNSLH dapat meminta bantuan kepada Penyidik Polri secara tertulis. Permintaan tertulis



2012, No.789 17

ini memuat identitas tersangka dan alasan penangkapan, serta dilampiri dengan laporan kejadian dan laporan kemajuan penyidikan yang ditujukan kepada:

a) Tingkat Pusat kepada Bareskrim Polri up. Biro Korwas PPNS;

b) Tingkat Daerah/Wilayah kepada Dit.Reskrimsus/ Sat. Reskrim.

d. Penahanan

1) Penahanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan KUHAP.

2) Surat perintah penahanan ditandatangani oleh atasan Penyidik PPNSLH setingkat eselon II selaku Penyidik PPNSLH. Dalam hal atasan Penyidik PPNSLH bukan Penyidik PPNSLH, maka surat perintah penahanan ditandatangani oleh Koordinator Penyidik PPNSLH.

3) Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik berlaku paling lama 20 (dua puluh) hari dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama 40 (empat puluh) hari.

4) Berdasarkan pemeriksaan dokter, tersangka yang ditahan dalam keadaan sakit dan perlu dirawat di rumah sakit, dapat dibantarkan penahanannya oleh Penyidik PPNSLH. Pelaksanaan pembantaran penahanan adalah sebagai berikut:

a) ada surat perintah pembantaran dan dibuat berita acara pembantaran.

b) setelah selesai dirawat berdasarkan keterangan dokter, pembantaran dicabut dengan surat perintah pencabutan pembantaran dan dibuatkan berita acara pencabutan pembantaran.

c) dalam hal tersangka dilanjutkan penahanannya, dikeluarkan surat perintah penahanan lanjutan dan dibuatkan berita acara penahanan lanjutan.

d) lamanya waktu pembantaran tidak dihitung sebagai waktu penahanan.

e. Penangguhan Penahanan

1) Penangguhan penahanan dilaksanakan sesuai ketentuan KUHAP.

2) Permohonan penangguhan penahanan dapat diajukan oleh tersangka, keluarga tersangka atau penasehat hukum kepada Penyidik PPNSLH atau atasan Penyidik PPNSLH yang melakukan penahanan.



2012, No.789 18

f. Pengalihan jenis penahanan

1) Penyidik PPNSLH atau atasan Penyidik PPNSLH dapat melakukan pengalihan jenis penahanan atas permintaan tersangka, keluarga tersangka atau penasehat hukum.

2) Pengalihan jenis penahanan dilaksanakan berdasarkan surat perintah dari atasan Penyidik PPNSLH setingkat eselon II selaku Penyidik PPNSLH yang tembusannya diberikan kepada tersangka dan keluarganya serta instansi yang berkepentingan.

3) Penyidik PPNSLH dapat menitipkan penahanan tersangka kepada Penyidik Polri dengan mengajukan permintaan secara tertulis yang memuat identitas secara lengkap dan dilampiri dengan surat perintah penahanan dan pemberitahuan kepada keluarga. Permintaan ini ditujukan kepada:

a) Tingkat Pusat kepada Bareskrim Polri up. Biro Korwas PPNS.


g. Penggeledahan

1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a) mengajukan permintaan izin penggeledahan terlebih dahulu dengan membuat surat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dengan tembusan kepada Penyidik Polri.

b) sebelum surat permintaan izin penggeledahan dikirim kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat, Penyidik PPNSLH dapat minta pertimbangan kepada penyidik Polri tentang alasan perlunya dilakukan penggeledahan.

c) surat permintaan izin penggeledahan ditandatangani oleh atasan Penyidik PPNSLH setingkat eselon II selaku PPNSLH. Dalam hal atasan bukan Penyidik PPNSLH, surat permintaan ditandatangani oleh Koordinator Penyidik PPNSLH.

d) setelah surat izin penggeledahan dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat, dikeluarkan surat perintah penggeledahan yang ditandatangani oleh atasan PPNSLH setingkat eselon II selaku Penyidik PPNSLH. Koordinator Penyidik PPNSLH. Dalam hal atasan bukan Penyidik PPNSLH, surat permintaan ditandatangani oleh Koordinator Penyidik PPNSLH



2012, No.789 19

e) apabila tersangka atau penghuni menyetujui, penggeledahan rumah/tempat tertutup lainnya dilakukan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang.

f) apabila tersangka atau penghuni menolak, penggeledahan rumah/tempat tertutup lainnya dilakukan dengan disaksikan oleh Kepala Desa atau Ketua Lingkungan dan 2 (dua) orang saksi tambahan.

g) setelah melakukan penggeledahan, Penyidik PPNSLH segera membuat berita acara yang turunannya diberikan kepada penghuni rumah/tempat tertutup yang bersangkutan.

h) pelaksanaan pengegeledahan rumah/tempat tertutup lainnya yang dilakukan di luar daerah hukum Penyidik PPNSLH dikoordinasikan dengan Penyidik PPNSLH setempat dimana akan dilakukan penggeledahan.

2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak sehingga Penyidik PPNSLH harus segera bertindak, maka:

a) Penggeledahan dapat dilakukan tanpa surat izin Ketua Pengadilan Negeri.

b) Penggeledahan dapat dilakukan:

(1) pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau berada dan yang berada diatasnya.

(2) pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau berada.

(3) di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya.

(4) di tempat penginapan dan tempat umum lainnya.

(5) apabila tertangkap tangan.

c) Setelah melakukan penggeledahan, Penyidik PPNSLH segera membuat berita acara yang turunannya diberikan kepada penghuni rumah/tempat tertutup yang bersangkutan.

d) Setelah melakukan penggeledahan, Penyidik PPNSLH segera melaporkan tentang tindakan tersebut Kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk mendapatkan persetujuannya.

e) Penggeledahan pakaian dan penggeledahan badan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

(1) penggeledahan pakaian seseorang, termasuk barang yang dibawanya didasarkan pada adanya dugaan atau alasan yang cukup bahwa pada orang tersebut terdapat benda yang dapat disita.



2012, No.789 20

(2) pada saat tersangka tertangkap tangan dan dibawa kepada Penyidik PPNSLH, maka Penyidik PPNSLH segera melakukan penggeledahan pakaian dan/atau badan tersangka.

f) Berita Acara Penggeledahan ditandatangani oleh Penyidik PPNSLH yang melakukan penggeledahan dan tersangka/keluarga tersangka dan/atau kepala desa/ ketua lingkungan, serta 2 (dua) orang saksi.

g) Dalam pelaksanaan penggeledahan, Penyidik PPNSLH berwenang memerintahkan setiap orang yang terkait dengan tindak pidana untuk tidak meninggalkan tempat selama penggeledahan berlangsung.

h. Penyitaan

1) Pelaksanaan penyitaan dilakukan sesuai dengan ketentuan KUHAP.

2) Pelaksanaan penyitaan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a) mengajukan permintaan izin penyitaan secara tertulis terlebih dahulu kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dengan tembusan kepada Penyidik Polri.

b) sebelum surat permintaan izin penyitaan dikirim kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat, Penyidik PPNSLH dapat meminta pertimbangan kepada penyidik Polri tentang alasan perlunya dilakukan penyitaan.

c) surat permintaan izin penyitaan ditanda tangani oleh atasan Penyidik PPNSLH setingkat eselon II selaku PPNSLH. Dalam hal Atasan bukan Penyidik PPNSLH, surat permintaan ditandatangani oleh Koordinator Penyidik PPNSLH;

d) setelah surat izin penyitaan dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat, dikeluarkan surat perintah penyitaan yang ditandatangani oleh atasan Penyidik PPNSLH setingkat eselon II selaku Penyidik PPNSLH. Apabila atasannya bukan Penyidik PPNSLH, penanda-tanganan dilaksanakan oleh Koordinator Penyidik PPNSLH.

e) setelah melakukan penyitaan, Penyidik PPNSLH segera membuat berita acara penyitaan yang ditandatangani oleh Penyidik PPNSLH yang melakukan penyitaan dan pemilik/orang yang menguasai benda yang disita. Salinan berita acara tersebut diberikan kepada pemilik/orang yang menguasai benda yang disita



2012, No.789 21

f) penyitaan yang dilakukan di luar daerah hukum Penyidik PPNSLH, pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Penyidik PPNSLH setempat dimana akan dilakukan penyitaan.

3) Dalam keadaan sangat perlu dan mendesak atau tertangkap tangan, Penyidik PPNSLH dapat melakukan penyitaan, yang pelaksanaannya:

a) tanpa surat izin/surat izin khusus dari Ketua Pengadilan Negeri.

b) tanpa surat perintah penyitaan.

c) penyitaan dapat dilakukan terhadap benda dan/ atau alat yang ternyata/diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan/atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti.

d) setelah melakukan penyitaan, Penyidik PPNSLH wajib segera melaporkan pelaksanaan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna mendapatkan persetujuan.

e) Berita Acara Penyitaan ditandatangani oleh Penyidik PPNSLH yang melakukan penyitaan dan oleh tersangka/ keluarga tersangka dan/atau kepala desa/ketua lingkungan dan 2 (dua) orang saksi.

f) setelah dilakukan penyitaan, Penyidik PPNSLH memberikan tanda terima kepada pemilik/orang yang menguasai benda yang disita.

g) Penyidik PPNSLH berwenang memerintahkan setiap orang agar yang terkait dengan tindak pidana untuk tidak meninggalkan tempat selama proses penyitaan berlangsung.

h) pelaksanaan penyitaan yang dilakukan di luar daerah hukum Penyidik PPNSLH dikoordinasikan dengan Penyidik PPNSLH setempat dimana akan dilakukan penyitaan.

i. Pemeriksaan

1) Dalam mengumpulkan keterangan, Penyidik PPNSLH melakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam berita acara berdasarkan ketentuan KUHAP terhadap:

a) Saksi;

b) Ahli;

c) Tersangka.



2012, No.789 22

2) Sebelum melaksanakan pemeriksaan, Penyidik PPNSLH wajib:

a) menentukan waktu, tempat, dan sarana pemeriksaan.

b) mempelajari kasus yang terjadi dan unsur-unsur pidananya.

c) menyusun dan merumuskan daftar pertanyaan pemeriksaan untuk mendapatkan jawaban yang secara garis besar meliputi:

(1) pertanyaan awal, yaitu pertanyaan yang menyangkut identitas atau biodata/riwayat hidup.

(2) pertanyaan pokok, yaitu pertanyaan yang mengarah pada jawaban unsur-unsur tindak pidana.

(3) pertanyaan tambahan, yaitu pertanyaan yang merupakan hasil pengembangan pertanyaan pokok yang mengandung hal-hal yang meringankan atau memberatkan, serta latar belakang dan faktor yang mendorong dilakukannya tindak pidana.

3) Dalam memeriksa tersangka, Penyidik PPNSLH wajib:

a) mengambil gambar/foto tersangka dari jarak dekat (close up), baik dari depan maupun dari samping.

b) meneliti identitas orang yang diperiksa dengan mencocokan tanda pengenal orang yang akan diperiksa seperti KTP, SIM, Paspor, KIMS, dan sebagainya.

4) Dalam hal diperlukan bantuan teknis pemeriksaan psikologi guna mendapatkan keterangan dari saksi dan/atau tersangka, Penyidik PPNSLH dapat meminta bantuan secara tertulis kepada penyidik Polri dengan menguraikan risalah permasalahan.

5) Dalam hal diperlukan pemeriksaan laboratorium forensik, Penyidik PPNSLH dapat meminta bantuan secara tertulis kepada penyidik Polri yang dilampiri dengan:

a) laporan kejadian;

b) laporan kemajuan;

c) berita acara penemuan, penyitaan, penyisihan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti.

6) Dalam hal diperlukan pemeriksaan identifikasi, Penyidik PPNSLH dapat meminta bantuan secara tertulis kepada penyidik Polri yang dilampiri dengan:

a) laporan kejadian;



2012, No.789 23

b) laporan kemajuan;

c) berita acara pemeriksaan saksi/tersangka;

d) dalam pemeriksaan sidik jari disertai dengan barang bukti sidik jari laten dan sidik jari pembanding.

7) Dalam hal diperlukan keterangan ahli, Penyidik PPNSLH dapat meminta bantuan secara langsung kepada ahli yang bersangkutan.

8) Konfrontasi

Apabila dalam pemeriksaan terdapat pertentangan atau ketidaksesuaian keterangan antara tersangka yang satu dengan tersangka yang lain, atau antara tersangka dengan saksi, atau antara saksi dengan saksi yang lain, Penyidik PPNSLH dapat melakukan pemeriksaan konfrontasi guna mencari persesuaian serta kepastian keterangan yang benar atau paling mendekati kebenaran.

9) Rekonstruksi

Untuk memberikan gambaran serta meyakinkan pemeriksa atas kebenaran keterangan tersangka atau saksi dalam memperjelas suatu rangkaian kegiatan terjadinya suatu tindak pidana, dapat dilakukan rekonstruksi dengan memperagakan kembali cara tersangka melakukan tindak pidana yang dipandu dengan skenario dari hasil pemeriksaan yang telah didapat.

10) Pengambilan Sumpah Saksi dan Ahli:

a) Apabila berdasarkan hasil pengamatan Penyidik PPNSLH timbul dugaan bahwa saksi yang diperiksa tidak akan hadir dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, maka dilakukan pengambilan sumpah/janji sebelum pemeriksaan di tingkat penyidikan dimulai.

b) Apabila dalam proses pemeriksaan saksi yang diperiksa memberitahukan kepada Penyidik PPNSLH bahwa dirinya tidak dapat hadir dalam tahap peradilan, Penyidik PPNSLH menuangkan informasi tersebut dalam berita acara pemeriksaan dan melakukan pengambilan sumpah/janji saksi yang bersangkutan.

(1) Dalam berita acara pengambilan sumpah/janji saksi/ahli, dicantumkan identitas masing-masing orang yang menandatangani berita acara tersebut.



2012, No.789 24

(2) Inti sumpah/janji adalah pernyataan saksi/ahli, bahwa ia akan/telah memberi keterangan yang sebenarnya.

(3) Penyidik PPNSLH menyediakan minimal 2 (dua) orang yang dapat diangkat sebagai saksi dalam pengambilan sumpah/janji saksi/ahli.

(4) Sebelum pengambilan sumpah/janji agar ditanyakan terlebih dahulu agama saksi/ahli dan kesediaannya untuk diambil sumpahnya.

(5) Tata cara pengambilan sumpah/janji dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan saksi/ahli. Naskah pengambilan sumpah/janji dibacakan oleh Penyidik PPNSLH atau rohaniwan dan diikuti oleh saksi/ahli yang diambil sumpahnya.

(6) Berita acara pengambilan sumpah/janji saksi/ahli dibuat oleh Penyidik PPNSLH dan ditandatangani oleh Penyidik PPNSLH yang mengambil sumpah, orang yang disumpah, dan para saksi.

(7) Naskah sumpah/janji dan kelengkapan lainnya disesuaikan dengan agama saksi/ahli sebagai berikut:

(a) Saksi:

i. Untuk yang beragama Islam.

“Demi Allah, saya bersumpah, bahwa saya sebagai saksi telah/akan)* memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Apabila saya tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, saya akan mendapat kutukan dari Tuhan.”

ii. Untuk yang beragama Katolik.

“Demi Allah, Bapak, Putra, dan Roh Kudus, saya bersumpah, bahwa saya sebagai Saksi, telah/akan)* menerangkan dengan sungguh-sungguh dan sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Jika saya berdusta, saya akan mendapat hukuman dari Tuhan.”

iii. Untuk yang beragama Protestan.

“Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya sebagai Saksi, telah/akan)* menerangkan dengan sungguh-sungguh dan



2012, No.789 25

sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Jika saya berdusta, saya akan mendapat hukuman dari Tuhan. Semoga Allah menolong saya.”

iv. Untuk yang beragama Hindu Dharma.

“Demi Ida Sanghyang Widi Wasa, saya bersumpah, bahwa saya sebagai saksi, telah/akan)* memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Apabila saya tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, saya akan mendapat kutukan dari Tuhan.”

v. Untuk yang beragama Budha.

“Demi Sanghyang Adhi Budha, saya berjanji, bahwa saya sebagai Saksi, telah/akan)* memberikan keterangan yang sebenarnya. Jika saya berdusta atau menyimpang dari pada yang telah saya ucapkan ini, maka saya bersedia menerima karma yang buruk.”

vi. Untuk yang memeluk Aliran Keperca-yaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

“Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya berjanji bahwa saya, telah/akan)* memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Dan jika saya, tidak memberikan keterangan yang sebenarnya semoga Tuhan yang Maha Esa memberikan kutukan kepada saya.”

(b) Ahli:

i. Untuk yang beragama Islam:

“Demi Allah, saya bersumpah, bahwa saya sebagai Ahli telah/akan)* memberikan keterangan menurut pengetahuan saya yang sebaik-baiknya, tidak lain dari pada yang sebaik-baiknya. Apabila saya tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, saya akan mendapat kutukan dari Tuhan.”



2012, No.789 26

ii. Untuk yang beragama Katolik:

“Demi Allah, Bapak, Putra dan Roh Kudus, saya bersumpah, bahwa saya sebagai Ahli, telah/akan)* memberikan keterangan menurut pengetahuan saya yang sebaik-baiknya, tidak lain dari pada yang sebaik-baiknya. Jika saya berdusta, saya akan mendapat hukuman dari Tuhan.”

iii. Untuk yang beragama Protestan:

“Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya sebagai Ahli, telah/akan)* memberikan keterangan menurut pengetahuan saya yang sebaik-baiknya, tidak lain dari pada yang sebaik-baiknya. Jika saya berdusta, saya akan mendapat hukuman dari Tuhan. Semoga Allah menolong saya.”

iv. Untuk yang beragama Hindu Dharma:

“Demi Ida Sanghyang Widi Wasa, saya bersumpah, bahwa saya sebagai Ahli, telah/akan)* memberikan keterangan menurut pengetahuan saya yang sebaik-baiknya, tidak lain dari pada yang sebaik-baiknya. Apabila saya tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, saya akan mendapat kutukan dari Tuhan.”

v. Untuk yang beragama Budha:

“Demi Sanghyang Adhi Budha, saya berjanji, bahwa saya sebagai Ahli, telah/ akan)* memberikan keterangan menurut pengetahuan saya yang sebaik-baiknya tidak lain dari pada yang sebaik-baiknya. Jika saya berdusta atau menyimpang dari pada yang telah saya ucapkan ini, maka saya bersedia menerima karma yang buruk.”

vi. Untuk yang memeluk Aliran Keperca-yaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa:

“Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya berjanji bahwa saya sebagai Ahli, telah/akan)* memberikan keterangan menurut pengetahuan saya yang sebaik-baiknya, tidak lain dari pada yang



2012, No.789 27

sebaik-baiknya. Dan jika saya, tidak memberikan keterangan yang sebenarnya semoga Tuhan yang Maha Esa memberikan kutukan kepada saya.”

j. Pencegahan atau Penangkalan

1) Untuk kepentingan penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dapat dilakukan pencegahan atau penangkalan terhadap seseorang yang diduga kuat merupakan pelaku atau orang yang bertanggungjawab terhadap tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

2) Permintaan pencegahan dan penangkalan ini diajukan secara tertulis dengan memuat identitas orang yang dikenakan pencegahan atau penangkalan yang meliputi sekurang-kurangnya:

a) Nama;

b) Umur;

c) Pekerjaan;

d) Alamat

e) Jenis kelamin;

f) Kewarganegaraan.

3) Permintaan ini ditujukan kepada:

a) Tingkat Pusat kepada Bareskrim Polri up. Biro Korwas PPNS.


k. Penyelesaian Berkas Perkara

1) penyelesaian berkas perkara merupakan kegiatan akhir dari proses penyidikan.

2) ringkasan (resume) kasus yang ditangani, ditulis sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Diketik di atas kertas folio warna putih, dengan jarak 1,5 (satu setengah) spasi;

b) Di antara spasi tidak boleh dituliskan apapun;

c) Kata-kata harus ditulis lengkap, tidak diperbolehkan menggunakan singkatan kecuali singkatan kata resmi dan dikenal umum;



2012, No.789 28

d) Penulisan angka yang menyebutkan jumlah harus diulangi dengan huruf dalam tanda kurung;

e) Nama orang ditulis dengan huruf besar (huruf balok);

f) Tata urut pembuatan resume sebagai berikut:

(1) Dasar;

(2) Perkara yang berisi uraian singkat tentang tindak pidana yang terjadi dengan menyebutkan:

(a) Pasal pidana yang dipersangkakan;

(b) Pelaku dengan identitas yang lengkap dan jelas;

(c) Tempat dan waktu kejadian.

(d) Dampak/korban terhadap lingkungan/ harta benda/jiwa;

(e) Taksiran kerugian.

(3) Fakta-fakta penanganan di tempat kejadian;

(4) Surat-surat terkait penanganan perkara antara lain, surat pemanggilan saksi/ tersangka, perintah membawa, penangkapan, penahanan, perpanjangan penahanan, pengalihan penahanan, penangguhan penahanan, pengeluaran tahanan, penggeledahan, penyitaan, penyisihan barang bukti, pelelangan barang bukti, penyitaan surat lain, memuat nomor dan tanggal surat beserta:

(a) Keterangan saksi/ahli;

(b) Keterangan tersangka;

(c) Barang Bukti;

(d) Pembahasan:

Memuat gambaran konstruksi dan analisis dari tindak pidana yang didasarkan pada hubungan yang logis antara fakta-fakta yang ada dengan keterangan yang diperoleh, baik dari tersangka, maupun saksi/ahli, hubungan yang logis antara keterangan yang satu dengan keterangan yang lainnya, serta hubungan yang logis antara barang bukti yang ada dengan fakta maupun keterangan yang diperoleh, yang dikaitkan



2012, No.789 29

dengan unsur hukum dari pasal pidana yang dipersangkakan;

(e) Kesimpulan:

Memuat kesimpulan Penyidik PPNSLH yang dibuat berdasarkan pembahasan mengenai sangkaan perbuatan pidana yang dilakukan oleh masing-masing tersangka dan perbuatannya yang telah memenuhi unsur-unsur pasal dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dipersangkakan;

(5) Resume, berita acara, dan kelengkapan administrasi penyidikan disusun sebagai berkas perkara dengan urutan yang telah ditentukan.

l. Penyerahan Berkas Perkara

1) Penyerahan berkas hasil penyidikan oleh Penyidik PPNSLH kepada penuntut umum pada dasarnya merupakan pelimpahan tanggung jawab atas suatu perkara dari penyidik ke penuntut umum;

2) Pelaksanaan penyerahan Berkas Perkara dilakukan dengan urutan sebagai berikut:

a) Tahap pertama, yaitu penyerahan berkas perkara;

b) Tahap kedua, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh penuntut umum.

D. Pengawasan dan Pengendalian Penyidikan

1. Atasan Penyidik PPNSLH

Atasan Penyidik PPNSLH memberikan petunjuk atau arahan tentang kegiatan penyidikan secara rinci dan jelas, untuk menghindari kesalahan penafsiran oleh Penyidik PPNSLH yang akan maupun sedang melakukan penyidikan;

2. Penyidik Polri selaku koordinator dan pengawas PPNS

Pengawasan dan pengendalian yang dilaksanakan oleh Penyidik Polri dilakukan dalam bentuk pemberian bantuan penyidikan kepada atasan Penyidik PPNSLH dan Penyidik PPNSLH dalam melaksanakan tugas penyidikan. Bantuan tersebut meliputi:

a. bantuan taktis, baik berupa personil maupun peralatan penyidikan;



2012, No.789 30

b. bantuan teknis penyidikan;

c. bantuan pemeriksaan ahli dalam rangka pembuktian secara ilmiah; dan

d. bantuan upaya paksa berupa pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.

E. Penghentian Penyidikan

1. Penghentian penyidikan merupakan salah satu kegiatan penyelesaian perkara yang dilakukan apabila:

a. Tidak terdapat cukup bukti.

b. Peristiwa yang terjadi bukan merupakan tindak pidana.

c. Perkara dihentikan demi hukum karena:

1) Tersangka meninggal dunia.

2) Masa tindak pidana telah kadaluarsa.

3) Tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (nebis in idem).

2. Penghentian penyidikan dilakukan dengan:

a. Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan yang ditandatangani oleh atasan Penyidik PPNSLH setingkat eselon II selaku Penyidik PPNSLH. Apabila atasan Penyidik PPNSLH bukan Penyidik PPNSLH, surat tersebut ditandatangani oleh Koordinator Penyidik PPNSLH;

b. Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan yang disampaikan kepada tersangka/keluarganya/penasehat hukumnya, serta kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penyidik Polri;

c. Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3);

d. Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penyidik Polri.

3. Dalam hal ditemukan bukti baru atau penghentian penyidikan yang didasarkan pada putusan pra peradilan ternyata tidak sah, maka Penyidik wajib melanjutkan penyidikan kembali dengan menerbitkan:

a. Surat Ketetapan Pencabutan Penghentian Penyidikan yang ditandatangani oleh atasan Penyidik PPNSLH setingkat eselon II selaku Penyidik PPNSLH. Apabila atasan Penyidik PPNSLH bukan Penyidik PPNSLH, surat tersebut ditandatangani oleh Koordinator Penyidik PPNSLH;

b. Surat Perintah Penyidikan Lanjutan diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Kepolisian.



2012, No.789 31

F. Pelimpahan Penyidikan

1. Pelimpahan penyidikan dari Penyidik PPNSLH kepada Penyidik Polri dilaksanakan apabila:

a. peristiwa pidana yang ditangani mencakup lebih dari satu wilayah hukum Penyidik PPNS;

b. berdasarkan pertimbangan keamanan dan geografis, Penyidik PPNSLH tidak dapat melakukan penyidikan; atau

c. peristiwa pidana yang ditangani merupakan gabungan tindak pidana tertentu dan tindak pidana umum, kecuali tindak pidana yang bukan merupakan kewenangan Penyidik Polri.

2. Pelimpahan penyidikan dari Penyidik PPNSLH kepada Penyidik Polri, dilaksanakan dengan surat pelimpahan.

3. Pelaksanaan pelimpahan penyidikan dibuatkan berita acaranya.

4. Setelah dilimpahkan kepada Penyidik Polri, pelaksanaan penyidikan selanjutnya dapat melibatkan Penyidik PPNS terkait.

III. ADMINISTRASI PENYIDIKAN

PPNSLH wajib melaksanakan administrasi penyidikan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan penyidikan.

Administrasi penyidikan PPNSLH terdiri dari:

A. Kelengkapan Administrasi yang merupakan isi Berkas Perkara.

1. Penyusunan isi Berkas Perkara

Penyusunan isi berkas perkara merupakan kegiatan penempatan urutan lembaran kelengkapan administrasi penyidikan yang merupakan isi berkas perkara yang disusun dalam satu berkas perkara. Penyusunan isi berkas perkara dilakukan setelah pembuatan resume.

Adapun kelengkapan administrasi penyidikan yang merupakan isi berkas perkara adalah:

a. Sampul berkas perkara (PPNSLH: A.1)

Yang dimaksud dengan sampul berkas perkara adalah kulit depan dan belakang berkas perkara.

Sampul depan berkas perkara berisi:

1) Nomor dan tanggal Laporan Kejadian.

2) Nama, nama kecil, alias tempat tanggal lahir/umur agama kewarganegaraan tempat tinggal, pekerjaan, sudah pernah dihukum berapa kali.



2012, No.789 32

3) Tanggal mulai ditahan.

4) Tanggal penangguhan penahanan atau pengalihan jenis penahanan atau pengeluaran dari tahanan.

5) Sampul diberi nomor, tanggal dan tempat, serta ditanda tangani oleh PPNSLH yang melakukan penyidikan dan diketahui oleh pimpinan Penyidik atau pejabat yang ditunjuk.

6) Penomoran dilakukan sesuai dengan nomor urut dalam Buku Registrasi Berkas Perkara.

7) Dibuat paling sedikit 4 (empat) rangkap sesuai dengan jumlah berkas perkara.

b. Daftar isi berkas perkara (PPNSLH: A.2)

1) Daftar isi berkas perkara menunjukkan urutan dan isi berkas tersebut.

2) Maksud daftar isi adalah untuk mengetahui kelengkapan isi berkas dan memudahkan mempelajari perkara pidana.

c. Resume (PPNSLH: A.3)

1) Resume merupakan ikhtisar dan kesimpulan dari hasil pemeriksaan tindak pidana yang terjadi dengan cara penulisan tertentu.

2) Pembuatan resume supaya memenuhi persyaratan formal dan material (vide : pembuatan resume).

3) Dibuat paling sedikit 4 (empat) rangkap sesuai dengan jumlah berkas perkara.

d. Laporan Kejadian (PPNSLH: A.4)

Laporan Kejadian merupakan bukti tertulis telah diterimanya:

1) Laporan/pengaduan, atau diketahui langsung tentang sesuatu peristiwa yang diduga tindak pidana.

2) Tertangkap tangan.

3) Laporan Kejadian dicatat dalam Buku Registrasi Laporan Kejadian dan diberi nomor berdasarkan nomor urut yang ada dalam buku registrasi.

e. Surat Perintah Penyidikan (PPNSLH: A.5)

Surat Perintah Penyidikan dicatat dalam Buku Registrasi Surat Perintah Penyidikan dan diberi nomor berdasarkan nomor urut yang ada dalam buku registrasi tersebut.

f. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (PPNSLH: A. 6)



2012, No.789 33

1) Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dibuat dalam 6 (enam) rangkap (warna putih) dengan perincian sebagai berikut:

a) 1 (satu) lembar untuk Jaksa Penuntut Umum; b) 4 (empat) lembar untuk Berkas Perkara; c) 1 (satu) lembar untuk arsip.

2) Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dicatat dalam Buku Registrasi Surat Pemberitahuan Dimulainya/Dihentikannya Penyidikan dan diberi nomor berdasarkan nomor urut yang ada dalam buku registrasi tersebut.

g. Surat Perintah Penghentian Penyidikan (PPNSLH: A.7)

Surat Perintah Penghentian Penyidikan dicatat dalam Buku Registrasi Surat Perintah Penyidikan dan diberi nomor berdasarkan nomor urut yang ada dalam buku registrasi tersebut.

h. Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan (PPNSLH: A.8)

Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan dicatat dalam Buku Registrasi Surat Perintah Penyidikan dan diberi nomor berdasarkan nomor urut yang ada dalam buku registrasi tersebut.

i. Surat Pemberitahuan Dihentikannya Penyidikan (PPNSLH: A.9)

1) Surat pemberitahuan dihentikannya penyidikan dibuat dalam 6 (enam) rangkap (warna putih) dengan perincian sebagai berikut:

a) 1 (satu) lembar untuk Jaksa Penuntut Umum; b) 4 (empat) lembar untuk Berkas Perkara; c) 1 (satu) lembar untuk arsip.

2) Surat pemberitahuan dihentikannya penyidikan dicatat dalam Buku Registrasi Surat Pemberitahuan Dimulainya/Dihentikannya Penyidikan dan diberi nomor berdasarkan nomor urut berikutnya dari buku registrasi tersebut.

j. Surat Ketetapan Pencabutan Penghentian Penyidikan (PPNSLH: A.10)

Surat Ketetapan Pencabutan Penghentian Penyidikan dicatat dalam Buku Registrasi Perintah Penyidikan dan diberi nomor berdasarkan nomor urut berikutnya dari buku registrasi tersebut.



2012, No.789 34

k. Surat Perintah Penyidikan Lanjutan (PPNSLH: A.11).

Surat Perintah Penyidikan Lanjutan dicatat dalam Buku Register Surat Perintah Penyidikan dan diberi nomor berdasarkan nomor urut berikutnya dari buku registrasi tersebut.

l. Surat Panggilan (PPNSLH: A.12)

1) Surat panggilan dibuat 7 (tujuh) rangkap dengan perincian sebagai berikut:

a) 4 (empat) lembar untuk berkas perkara; b) 1 (satu) lembar untuk yang dipanggil; c) 1 (satu) lembar untuk Penyidik PPNSLH; d) 1 (satu) lembar untuk arsip.

2) Surat Panggilan pertama dicatat dalam Buku Registrasi Surat Panggilan dan diberi nomor berdasarkan nomor urut Buku Registrasi Surat Panggilan.

3) Untuk panggilan kedua menggunakan nomor yang sama dengan panggilan pertama ditambahkan dengan huruf a dengan kode tanggal dan bulan disesuaikan.

m. Surat Perintah Membawa Tersangka/Saksi (PPNSLH: A.13)

1) Surat Perintah Membawa Tersangka/Saksi dibuat 7 (tujuh) rangkap (semua warna putih) dengan perincian sebagai berikut:

a) 1 (satu) lembar untuk tersangka/saksi; b) 4 (empat) lembar untuk Berkas Perkara; c) 1 (satu) lembar untuk Penyidik/Petugas; d) 1 (satu) lembar untuk arsip.

2) Surat Perintah Membawa Tersangka/Saksi dicatat dalam Buku Registrasi Surat Panggilan dan diberi nomor berdasarkan nomor urut selanjutnya dari Buku Registrasi Surat Panggilan.

n. Surat Ketetapan Penunjukan Penasehat Hukum (PPNSLH: A.14)

o. Surat Kuasa Penasehat Hukum (PPNSLH: A.15)

p. Surat Perintah Penangkapan (PPNSLH: A.16)

1) Surat Perintah Penangkapan dibuat 9 (sembilan) rangkap dengan perincian sebagai berikut:

a) 4 (empat) lembar untuk Berkas Perkara; b) 1 (satu) lembar untuk tersangka; c) 1 (satu) lembar untuk keluarga tersangka;



2012, No.789 35

d) 1 (satu) lembar untuk Penyidik/Petugas; e) 1 (satu) lembar untuk Jaksa Penuntut Umum; f) 1 (satu) lembar untuk arsip.

2) Surat Perintah Penangkapan dicatat dalam Buku Registrasi Surat Perintah Penangkapan/Pelepasan dan diberi nomor berdasarkan nomor urut yang ada dalam buku registrasi tersebut.

q. Surat Perintah Pelepasan Tersangka (PPNSLH: A.17)

Surat Perintah Pelepasan Tersangka dicatat dalam Buku Registrasi Surat Perintah Penangkapan/Pelepasan dan diberi nomor sama dengan nomor surat perintah penangkapan ditambah huruf a, dengan kode tanggal dan bulan disesuaikan.

r. Surat Perintah Penahanan (PPNSLH: A.18)

1) Surat Perintah Penahanan dibuat 10 (sepuluh) rangkap dengan perincian sebagai berikut:

a) 4 (empat) lembar untuk Berkas Perkara; b) 1 (satu lembar untuk yang ditahan; c) 1 (satu) lembar untuk keluarga; d) 1 (satu) lembar untuk Ketua Pengadilan Negeri apabila

dilakukan perpanjangan penahanan; e) 1 (satu) lembar untuk Jaksa Penuntut Umum; f) 1 (satu) lembar untuk Pejabat Rutan/Cabang Rutan; g) 1 (satu) lembar untuk arsip.

2) Surat Perintah Penahanan dicatat dalam Buku Registrasi Surat Perintah Penahanan dan diberi nomor berdasarkan nomor urut dalam buku tersebut.

s. Surat Perintah Penangguhan Penahanan (PPNSLH: A.19)

1) Surat Perintah Penangguhan Penahanan dibuat 10 (sepuluh) rangkap dengan perincian sebagai berikut:

a) 4 (empat) lembar untuk dilampirkan dalam Berkas Perkara.

b) 1 (satu) lembar untuk tersangka; c) 1 (satu) lembar untuk keluarga tersangka; d) 1 (satu) lembar untuk Jaksa Penuntut Umum; e) 1 (satu) lembar untuk ketua Pengadilan Negeri; f) 1 (satu) lembar untuk Pejabat Rutan/Cabang Rutan; g) 1 (satu) lembar untuk arsip.

2) Surat Perintah Penangguhan Penahanan dicatat dalam Buku Registrasi Surat Perintah Penahanan dan diberi nomor sama dengan nomor surat perintah penahanan



2012, No.789 36

ditambah huruf a, dengan kode tanggal dan bulan disesuaikan.

t. Surat Perintah Pencabutan Penangguhan Penahanan (PPNSLH: A.20)

Surat Perintah Pencabutan Penangguhan Penahanan dicatat dalam Buku Registrasi Surat Perintah Penahanan dan diberi nomor sama dengan nomor surat perintah penahanan ditambah huruf b, dengan kode tanggal dan bulan disesuaikan.

u. Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan kepada Kejaksaan (PPNSLH: A.21)

1) Permintaan Perpanjangan Penahanan kepada Jaksa Agung/Kepala Kejaksaan Tinggi/Negeri (warna putih) dibuat 2 (dua) rangkap dengan perincian sebagai berikut:

a) 1 (satu) lembar untuk Jaksa Penuntut Umum;

b) 1 (satu) lembar untuk arsip

2) Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan dicatat dalam Buku Registrasi Surat Perintah Penahanan dan diberi nomor berdasarkan nomor urut dalam buku registrasi tersebut.

v. Surat Perintah Perpanjangan Penahanan (PPNSLH: A.22)

Surat Perintah Perpanjangan Penahanan dicatat dalam Buku Registrasi Surat Perintah Penahanan dan diberi nomor sama dengan surat perintah penahanan ditambah huruf c, dengan kode tanggal dan bulan disesuaikan.

w. Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan Lanjutan Kepada Ketua Pengadilan (PPNSLH: A.23)

1) Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan Lanjutan kepada Ketua Pengadilan Negeri (warna putih) dibuat 3 (tiga) rangkap dengan perincian sebagai berikut :

a) 1 (satu) lembar untuk Ketua Pengadilan Negeri; b) 1 (satu) lembar untuk Jaksa Penuntut Umum; c) 1 (satu) lembar untuk Arsip; d) Dilampiri Resume dari hasil penyidikan.

2) Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan Lanjutan dicatat dalam Buku Registrasi Surat Perintah Penahanan dan diberi nomor berdasarkan nomor urut dalam buku registrasi tersebut.



2012, No.789 37

x. Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Lanjutan (PPNSLH: A.24)

Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Lanjutan dicatat dalam Buku Registrasi Surat Perintah Penahanan dan diberi nomor sama dengan nomor surat perintah penahanan ditambah huruf d, dengan kode tanggal dan bulan disesuaikan.

y. Surat Perintah Pembantaran Penahanan (PPNSLH: A.25)

Surat Perintah Pembantaran Penahanan dicatat dalam Buku Registrasi Surat Perintah Penahanan dan diberi nomor sama dengan nomor surat perintah penahanan ditambah huruf e, dengan kode tanggal dan bulan disesuaikan.

z. Surat Perintah Pencabutan Pembantaran Penahanan (PPNSLH: A.26)

Surat Perintah Pencabutan Pembantaran Penahanan dicatat dalam Buku Registrasi Surat Perintah Penahanan dan diberi nomor sama dengan nomor surat perintah penahanan ditambah huruf f, dengan kode tanggal dan bulan disesuaikan.

aa. Surat Perintah Penahanan Lanjutan (PPNSLH: A.27)

Surat Perintah Penahanan Lanjutan dicatat dalam Buku Registrasi Surat Perintah Penahanan dan diberi nomor sama dengan surat perintah penahanan ditambah huruf g, dengan kode tanggal dan bulan disesuaikan.

bb. Surat Perintah Pengalihan Jenis Penahanan (PPNSLH: A. 28)

1) Dibuat 10 (sepuluh) rangkap dengan perincian sebagai berikut:

a) 4 (empat) lembar untuk dilampirkan dalam Berkas Perkara

b) 1 (satu) lembar untuk tersangka yang ditahan; c) 1 (satu) lembar untuk keluarga tersangka; d) 1 (satu) lembar untuk penjagaan/Pamapta/Pejabat

Rutan/ Cabang Rutan; e) 1 (satu) lembar untuk Jaksa Penuntut Umum; f) 1 (satu) lembar untuk Ketua Pengadilan Negeri; g) 1 (satu) lembar untuk arsip.

2) Surat Perintah Pengalihan Jenis Penahanan dicatat dalam Buku Registrasi Surat Perintah Penahanan dan diberi nomor sama dengan surat perintah penahanan ditambah huruf h, dengan kode tanggal dan bulan disesuaikan.



2012, No.789 38

cc. Surat Perintah Pengeluaran Tahanan (PPNSLH: A.29)

1) Dibuat 10 (sepuluh) rangkap dengan perincian sebagai berikut: a) 4 (empat) lembar untuk Berkas Perkara; b) 1 (satu) lembar untuk tersangka; c) 1 (satu) lembar untuk keluarga tersangka; d) 1 (satu) lembar untuk Ketua Pengadilan Negeri; e) 1 (satu) lembar untuk Jaksa Penuntut Umum; f) 1 (satu) lembar untuk Kepala Rutan; g) 1 (satu) lembar untuk arsip.

2) Surat perintah pengeluaran tahanan dicatat dalam Buku Register Surat Perintah Penahanan dan diberi nomor sama dengan surat perintah penahanan ditambah huruf i, dengan kode tanggal dan bulan disesuaikan.

dd. Surat Permintaan Penetapan Izin/Izin Khusus Penggeledahan (PPNSLH: A.30)

Surat permintaan izin untuk melakukan penggeledahan dicatat dalam Buku Registrasi Penggeledahan dan diberi nomor berdasarkan nomor urut dalam Buku Registrasi Penggeledahan.

ee. Surat Perintah Penggeledahan (PPNSLH: A.31)

1) Surat Perintah Penggeledahan dibuat 7 (tujuh) rangkap dengan perincian sebagai berikut :

a) 4 (empat) lembar untuk Berkas Perkara; b) 1 (satu) lembar untuk Penyidik/Petugas; c) Satu lembar untuk Kepala Kejaksaan Agung RI/Ketua

Pengadilan Negeri; d) 1 (satu) lembar untuk arsip.

2) Surat Perintah Penggeledahan dicatat dalam Buku Registrasi Penggeledahan dan diberi nomor berdasarkan nomor urut dalam Buku Registrasi Penggeledahan.

ff. Surat Laporan untuk Mendapatkan Persetujuan Penggeledahan (PPNSLH: A.32)

Surat Laporan untuk Mendapatkan Izin Penggeledahan dicatat dalam Buku Registrasi Penggeledahan dan diberi nomor berdasarkan nomor urut Buku Registrasi Penggeledahan.

gg. Surat Permintaan Izin/Izin Khusus Penyitaan (PPNSLH: A.33)

Surat permintaan izin/izin khusus untuk melakukan penyitaan dicatat dalam Buku Registrasi Penyitaan dan diberi nomor berdasarkan nomor urut Buku Registrasi Penyitaan.



2012, No.789 39

hh. Surat Perintah Penyitaan (PPNSLH: A.34)

1) Surat Perintah Penyitaan dibuat dalam rangkap 9 (sembilan) dengan perincian sebagai berikut : a) 4 (empat) lembar untuk Berkas Perkara; b) 1 (satu) lembar untuk tersangka/dari siapa benda itu

disita; c) 1 (satu) lembar untuk Penyidik/Petugas; d) 1 (satu) lembar untuk Ketua Pengadilan Negeri; e) 1 (satu) lembar untuk penuntut umum; f) 1 (satu) lembar untuk arsip.

2) Surat Perintah Penyitaan dicatat dalam Buku Registrasi Penyitaan dan diberi nomor berdasarkan nomor urut Buku Registrasi Penyitaan.

ii. Surat Persetujuan Penyitaan (PPNSLH: A.35).

Surat untuk mendapatkan persetujuan penyitaan dicatat dalam Buku Registrasi Penyitaan dan diberi nomor berdasarkan nomor urut Buku Registrasi Penyitaan.

jj. Surat Perintah Pengembalian Benda Sitaan (PPNSLH: A.36)

Surat perintah pengembalian benda sitaan dicatat dalam buku Registrasi Penyitaan dan diberi nomor berdasarkan nomor urut Buku Registrasi Penyitaan.

kk. Surat Permintaan Izin untuk Merampas/Memusnahkan Benda Sitaan/Barang Bukti kepada Ketua Pengadilan Negeri (PPNSLH: A.37)

Surat Permintaan izin untuk Merampas/Memusnahkan Benda Sitaan/Barang Bukti kepada Ketua Pengadilan Negeri dicatat dalam Buku Registrasi Penyitaan dan diberi nomor berdasarkan nomor urut Buku Registrasi Penyitaan.

ll. Surat Perintah Perampasan/Pemusnahan Benda Sitaan/ Barang Bukti (PPNSLH: A.38)

Surat Perintah Perampasan/Pemusnahan Benda Sitaan/ Barang Bukti dicatat dalam Buku Registrasi Penyitaan dan diberi nomor berdasarkan nomor urut buku registrasi tersebut.

mm. Surat Permintaan Izin untuk Menyisihkan/Melelang Benda Sitaan/Barang Bukti kepada Ketua Pengadilan Negeri (PPNSLH: A.39)

Surat permintaan Izin untuk Melelang Benda Sitaan/Barang Bukti dicatat dalam Buku Registrasi Lelang dan diberi nomor berdasarkan nomor urut Buku Registrasi Lelang.



2012, No.789 40

nn. Surat Perintah Pelelangan Benda Sitaan/Barang Bukti (PPNSLH: A.40)

Surat Perintah Pelelangan Benda Sitaan/Barang Bukti dicatat dalam Buku Registrasi Lelang dan diberi nomor berdasarkan nomor urut Buku Registrasi Lelang.

oo. Surat Permintaan Bantuan Pelaksanaan Pelelangan Benda Sitaan/Barang Bukti kepada Kepala Kantor Lelang Negara (PPNSLH: A.41)

Surat Permintaan Bantuan Pelaksanaan Pelelangan Benda Sitaan/Barang Bukti dicatat dalam Buku Registrasi Lelang dan diberi nomor berdasarkan nomor urut Buku Registrasi Lelang.

pp. Surat Permintaan Penetapan Re-Ekspor kepada Ketua Pengadilan Negeri (PPNSLH: A.42)

Surat permintaan penetapan re-ekspor dicatat dalam Buku Registrasi Penyitaan dan diberi nomor berdasarkan nomor urut Buku Registrasi Lelang.

qq. Surat Pengiriman Berkas Berkara (PPNSLH: A.43)

Surat Pengiriman berkas perkara dicatat dalam Buku Registrasi Ekspedisi Berkas Perkara, Tersangka dan Barang Bukti dan diberi nomor berdasarkan nomor urut buku registrasi tersebut.

rr. Surat Pengiriman Tersangka dan Barang Bukti (PPNSLH: A.44)

Surat Pengiriman Tersangka dan Barang Bukti dicatat dalam Buku Registrasi Ekspedisi Berkas Perkara, Tersangka dan Barang Bukti dan diberi nomor berdasarkan nomor urut buku registrasi tersebut.

ss. Tanda Terima Barang Sitaan (PPNSLH: A.45)

Dibuat dalam 7 (tujuh) rangkap (semua warna putih) dengan perincian sebagai berikut:

a) 4 (empat) lembar untuk Berkas Perkara; b) 1 (satu) lembar untuk tersangka atau siapa barang/surat

itu diterima; c) 1 (satu) lembar untuk atasan Penyidik/Petugas; d) 1 (satu) lembar untuk Arsip.

tt. Tanda Terima Pengiriman Berkas Perkara (PPNSLH: A. 46)

uu. Berita Acara Pemeriksaan TKP (PPNSLH: A.47)



2012, No.789 41

vv. Berita Acara Pemeriksaan Saksi/Ahli (PPNSLH: A.48)

ww. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka (PPNSLH: A.49)

xx. Berita Acara Konfrontasi (PPNSLH: A.50)

yy. Berita Acara Pengambilan Sumpah Saksi/Ahli (PPNSLH: A.51)

zz. Berita Acara Membawa dan menghadapkan saksi/ Tersangka (PPNSLH: A.52)

aaa. Berita Acara Penangkapan (PPNSLH: A.53)

bbb. Berita Acara Pelepasan Tersangka (PPNSLH: A.54)

ccc. Berita Acara Penahanan (PPNSLH: A.55)

ddd. Berita Acara Penangguhan Penahanan (PPNSLH: A.56)

eee. Berita Acara Perpanjangan Penahanan (PPNSLH: A.57)

fff. Berita Acara Perpanjangan Penahanan Lanjutan (PPNSLH: A.58)

ggg. Berita Acara Pembantaran Penahanan (PPNSLH: A.59)

hhh. Berita Acara Pencabutan Pembantaran Penahanan (PPNSLH: A.60)

iii. Berita Acara Pengalihan Jenis Penahanan (PPNSLH: A.61)

jjj. Berita Acara Pengeluaran Tahanan (PPNSLH: A.62)

kkk. Berita Acara Penggeledahan (PPNSLH: A.63)

lll. Berita Acara Penyitaan (PPNSLH: A.64)

mmm. Berita Acara Pengambilan Barang Bukti/Sampel/ Contoh Uji (PPNSLH: A.65)

nnn. Berita Acara Penyisihan Barang Bukti/Sampel/Contoh Uji (PPNSLH: A.66)

ooo. Berita Acara Penyegelan dan/atau Pembungkusan Barang Bukti (PPNSLH: A.67)

ppp. Berita Acara Penyerahan Barang Bukti/Sampel/Contoh Uji Untuk Pemeriksaan (PPNSLH: A.68)

qqq. Berita Acara Pengambilan Hasil Analisis dan Sisa Barang Bukti/Sampel/Contoh Uji (PPNSLH: A.69)



2012, No.789 42

rrr. Berita Acara Pengembalian Barang Bukti (PPNSLH: A.70)

sss. Berita Acara Penerimaan Hasil Pelelangan Benda Sitaan/Barang Bukti (PPNSLH: A.71)

ttt. Berita Acara Perampasan/Pemusnahan Benda Sitaan/ Barang Bukti (PPNSLH: A.72)

uuu. Berita Acara Re-Ekspor (PPNSLH: A.73)

vvv. Berita Acara Serah Terima Tersangka dan Barang Bukti (PPNSLH: A.74)

www. Berita Acara Pelimpahan Penyidikan (PPNSLH: A.75)

xxx. Daftar Saksi (PPNSLH: A.76)

yyy. Daftar Tersangka (PPNSLH: A.77)

zzz. Daftar Barang Bukti (PPNSLH: A.78)

2. Pemberkasan

Pemberkasan merupakan kegiatan untuk menyusun isi berkas perkara dengan susunan dan cara penyampulan, pengikatan dan penyegelan, serta penomoran dengan tata cara yang telah ditentukan sebagai berikut:

a. Setiap lembaran kertas berkas perkara, pada bagian kirinya (pada margin) dilubangi dengan alat perforator (alat pembuat lubang pada kertas) pada tiga tempat, yaitu tengah, atas dan bawah dengan jarak yang sama.

b. Dengan jarum dan tali/benang tanpa sambungan, kertas dijilid sedemikian rupa sehingga benang tidak akan mudah putus/lepas dan simpul dibuat pada/di atas lubang tengah.

c. Kedua ujung tali/benang dihimpun jadi satu dan dipotong sepanjang 10 cm dari simpul, kemudian ditarik ke kanan bawah pada halaman sampul berkas perkara.

d. Sepanjang 5 cm dari kedua ujung tali/benang dibubuhi lak, dan sebelum lak tersebut kering ditekan dengan cap/ stempel PPNSLH yang terbuat dari bahan logam kuningan.

e. Tidak dibenarkan membubuhi lak di atas simpul.

Lak dan cap/stempel jangan sampai menghalang-halangi/ menutupi tulisan yang terdapat pada sampul berkas perkara.

f. Penomoran pada sampul berkas perkara diambilkan dari nomor urut buku register Berkas Perkara dan cara penomorannya sebagai berikut:



2012, No.789 43

1) Kode/singkatan berkas perkara (BP) diikuti tanda baca (-) dan nomor urut.

2) Identitas Penyidik. 3) Nama institusi. 4) Angka bulan. 5) Angka tahun

g. Jumlah berkas

Mengingat sifat dan kepentingannya, maka berkas perkara dibuat 4 (empat) rangkap dengan perincian sebagai berikut:

1) 2 (dua) berkas untuk Jaksa Penuntut Umum 2) 1 (satu) berkas untuk Penyidik 3) 1 (satu berkas untuk arsip Unit Kerja

Catatan : apabila terjadi pemisahan berkas terhadap masing-masing tersangka (splitzsing) maka berkas perkara dipersiapkan sesuai kebutuhan dan jumlah tersangka.

B. Kelengkapan Administrasi yang bukan merupakan isi Berkas Perkara.

Kelengkapan administrasi yang bukan merupa kan isi Berkas Perkara adalah:

1. Surat Penugasan (PPNSLH: B.1)

Surat Penugasan dicatat dalam Buku Registrasi Surat Penugasan dan diberi nomor berdasarkan nomor urut Buku Registrasi Surat Penugasan.

2. Surat Pemberitahuan Penahanan kepada Keluarga Tersangka (PPNSLH: B.2)

Surat Pemberitahuan ini dicatat dalam Buku Registrasi Pemberitahuan kepada Keluarga Tersangka dan diberi nomor sesuai dengan nomor urut buku registrasi tersebut.

3. Surat Pemberitahuan Perpanjangan Penahanan Kepada Keluarga Tersangka (PPNSLH: B.3)


4. Surat Pemberitahuan Perpanjangan Penahanan Lanjutan kepada Keluarga Tersangka (PPNSLH: B.4)




2012, No.789 44

5. Surat Pemberitahuan Penahanan Lanjutan kepada Keluarga tersangka (PPNSLH: B.5)


6. Surat Pemberitahuan Pengalihan Jenis Penahanan Kepada Keluarga Tersangka (PPNSLH: B.6)


7. Surat Pemberitahuan Pengeluaran Tahanan kepada Keluarga tersangka (PPNSLH: B.7)


8. Surat Pemberitahuan Pembantaran Penahanan Kepada Keluarga tersangka (PPNSLH: B.8)


9. Surat Pemberitahuan Pencabutan Pembantaran Penahanan kepada Keluarga Tersangka (PPNSLH: B.9)


10. Surat Pemberitahuan Penyitaan/Pelelangan Benda Sitaan/ Barang Bukti kepada Tersangka/Kuasa Hukumnya (PPNSLH: B.10)


11. Surat Pemberitahuan Perampasan/Pemusnahan Benda Sitaan/ Barang Bukti kepada Tersangka/Kuasa Hukumnya (PPNSLH: B.11)




2012, No.789 45

12. Surat Permintaan Pemeriksaan Laboratorium (PPNSLH: B.12)

Surat permintaan ini dicatat dalam Buku Registrasi Permintaan Pemeriksaan Laboratorium, Identifikasi, Forensik, dan diberi nomor berdasarkan nomor urut buku registrasi tersebut.

13. Surat Permintaan Visum et Repertum (PPNSLH: B.13)

Surat permintaan ini dicatat dalam Buku Registrasi Permintaan Visum et Repertum dan diberi nomor berdasarkan nomor urut buku registrasi tersebut.

14. Surat Permintaan Bantuan Pemeriksaan Laboratorium Forensik (PPNSLH: B.14)


15. Surat Permintaan Bantuan Pemeriksaan Identifikasi (PPNSLH: B.15)


16. Surat Permintaan Bantuan Ahli (PPNSLH: B.16)

Surat Permintaan Bantuan Ahli dicatat dalam Buku Registrasi Permintaan Bantuan Ahli/Personil dan diberi nomor berdasarkan nomor urut buku registrasi tersebut.

17. Surat Permintaan Bantuan Personil (PPNSLH: B.17)

Surat Permintaan Bantuan Personil dicatat dalam Buku Registrasi Permintaan Bantuan Ahli/Personil dan diberi nomor berdasarkan nomor urut buku registrasi tersebut.

18. Surat Permintaan Pencekalan Kepada Kepala Kepolisian (PPNSLH: B.18)

Surat ini dicatat dalam Buku Registrasi Permintaan Bantuan Pencekalan dan diberi nomor berdasarkan nomor urut buku registrasi tersebut.

19. Surat Permintaan Pencarian Orang (PPNSLH: B.19)

Surat ini dicatat dalam Buku Registrasi Pencarian Orang/Barang dan diberi nomor berdasarkan nomor urut buku registrasi tersebut.

20. Surat Permintaan Pencarian Barang (PPNSLH: B.20)

Surat ini dicatat dalam Buku Registrasi Pencarian Orang/Barang dan diberi nomor berdasarkan nomor urut buku registrasi tersebut.



2012, No.789 46

21. Surat Pelimpahan Penyidikan (PPNSLH: B.21)

Surat Pelimpahan ini dicatat dalam Buku Registrasi Pelimpahan/Penerimaan Berkas Perkara dan diberi nomor berdasarkan nomor urut buku registrasi tersebut.

22. Surat Pemberitahuan Hasil/Perkembangan Pengumpulan Bahan Keterangan/Penyidikan (PPNSLH: B.22)

Surat pemberitahuan ini dicatat dalam Buku Registrasi Pemberitahuan Hasil/Perkembangan Penyidikan dan diberi nomor berdasarkan nomor urut buku registrasi tersebut.

23. Surat Permintaan Penunjukan Penasehat Hukum (PPNSLH: B.23)

24. Buku Registrasi Laporan Kejadian (PPNSLH: B.24)

25. Buku Registrasi Berkas Perkara (PPNSLH: B.25)

26. Buku Registrasi Tindak Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup (PPNSLH: .B26)

27. Buku Registrasi Surat Perintah Tugas (PPNSLH: B.27)

28. Buku Registrasi Penyidikan (PPNSLH: B.28)

29. Buku Registrasi Pemberitahuan Dimulainya/Dihentikannya Penyidikan (PPNSLH: B.29)

30. Buku Registrasi Pemanggilan/Perintah Membawa (PPNSLH: B.30)

31. Buku Registrasi Penangkapan/Pelepasan (PPNSLH: B.31)

32. Buku Registrasi Penahanan (PPNSLH: B.32)

33. Buku Registrasi Penggeledahan (PPNSLH: B.33)

34. Buku Registrasi Penyitaan (PPNSLH: B.34)

35. Buku Registrasi Pelelangan Benda Sitaan/Barang Bukti (PPNSLH: B.35)

36. Buku Registrasi Pencarian Orang/Barang (PPNSLH: B.36)

37. Buku Registrasi Permintaan Bantuan Ahli/Personil (PPNSLH: B.37)

38. Buku Registrasi Permintaan Pemeriksaan Laboratorium, Identifikasi, Forensik (PPNSLH: B.38)

39. Buku Registrasi Permintaan Visum et Repertum (PPNSLH: B.39)

40. Buku Registrasi Permintaan Bantuan Pencekalan (PPNSLH: B.40)



2012, No.789 47

41. Buku Registrasi Ekspedisi Berkas Perkara, Tersangka dan Barang Bukti (PPNSLH: B.41)

42. Buku Registrasi Penerimaan/Pelimpahan Berkas Perkara (PPNSLH: B.42)

43. Buku Registrasi Barang Bukti (PPNSLH: B.43)

44. Buku Registrasi Barang Temuan (PPNSLH: B.44)

45. Buku Registrasi Permintaan Izin Pemeriksaan (PPNSLH: B.45)

46. Buku Registrasi Pemberitahuan Hasil/Perkembangan Pulbaket/ Penyidikan (PPNSLH: B.46)

47. Buku Registrasi Pemberitahuan Kepada Keluarga Tersangka (PPNSLH: B.47)



2012, No.789 48



2012, No.789 49



2012, No.789 50



2012, No.789 51



2012, No.789 52



2012, No.789 53



2012, No.789 54



2012, No.789 55



2012, No.789 56



2012, No.789 57



2012, No.789 58



2012, No.789 59



2012, No.789 60



2012, No.789 61



2012, No.789 62



2012, No.789 63



2012, No.789 64



2012, No.789 65



2012, No.789 66



2012, No.789 67



2012, No.789 68



2012, No.789 69



2012, No.789 70



2012, No.789 71



2012, No.789 72



2012, No.789 73



2012, No.789 74



2012, No.789 75



2012, No.789 76



2012, No.789 77



2012, No.789 78



2012, No.789 79



2012, No.789 80



2012, No.789 81



2012, No.789 82



2012, No.789 83



2012, No.789 84



2012, No.789 85



2012, No.789 86



2012, No.789 87



2012, No.789 88



2012, No.789 89



2012, No.789 90



2012, No.789 91



2012, No.789 92



2012, No.789 93



2012, No.789 94



2012, No.789 95



2012, No.789 96



2012, No.789 97



2012, No.789 98



2012, No.789 99



2012, No.789 100



2012, No.789 101



2012, No.789 102



2012, No.789 103



2012, No.789 104



2012, No.789 105



2012, No.789 106



2012, No.789 107



2012, No.789 108



2012, No.789 109



2012, No.789 110



2012, No.789 111



2012, No.789 112



2012, No.789 113



2012, No.789 114



2012, No.789 115



2012, No.789 116



2012, No.789 117



2012, No.789 118



2012, No.789 119



2012, No.789 120



2012, No.789 121



2012, No.789 122



2012, No.789 123



2012, No.789 124



2012, No.789 125



2012, No.789 126



2012, No.789 127



2012, No.789 128



2012, No.789 129



2012, No.789 130



2012, No.789 131



2012, No.789 132



2012, No.789 133



2012, No.789 134



2012, No.789 135



2012, No.789 136



2012, No.789 137



2012, No.789 138



2012, No.789 139



2012, No.789 140



2012, No.789 141



2012, No.789 142



2012, No.789 143



2012, No.789 144



2012, No.789 145



2012, No.789 146



2012, No.789 147



2012, No.789 148



2012, No.789 149



2012, No.789 150



2012, No.789 151



2012, No.789 152



2012, No.789 153



2012, No.789 154



2012, No.789 155



2012, No.789 156



2012, No.789 157



2012, No.789 158



2012, No.789 159



2012, No.789 160



2012, No.789 161



2012, No.789 162



2012, No.789 163



2012, No.789 164



2012, No.789 165



2012, No.789 166



2012, No.789 167



2012, No.789 168



2012, No.789 169



2012, No.789 170



2012, No.789 171



2012, No.789 172



2012, No.789 173



2012, No.789 174



2012, No.789 175



2012, No.789 176



2012, No.789 177



2012, No.789 178



2012, No.789 179



2012, No.789 180



2012, No.789 181



2012, No.789 182



2012, No.789 183



2012, No.789 184



2012, No.789 185



2012, No.789 186



2012, No.789 187



2012, No.789 188



2012, No.789 189



2012, No.789 190



2012, No.789 191



2012, No.789 192



2012, No.789 193



2012, No.789 194



2012, No.789 195



2012, No.789 196



2012, No.789 197



2012, No.789 198



2012, No.789 199



2012, No.789 200



2012, No.789 201



2012, No.789 202



2012, No.789 203



2012, No.789 204



2012, No.789 205



2012, No.789 206



2012, No.789 207



2012, No.789 208



2012, No.789 209



2012, No.789 210



2012, No.789 211



2012, No.789 212



2012, No.789 213



2012, No.789 214



2012, No.789 215



2012, No.789 216



2012, No.789 217



2012, No.789 218



2012, No.789 219



2012, No.789 220



2012, No.789 221



2012, No.789 222



2012, No.789 223



2012, No.789 224



2012, No.789 225



2012, No.789 226



2012, No.789 227



2012, No.789 4 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2012/bn789-2012lamp.pdf · penyerahan berkas perkara. Esensi penyelidikan di bidang ... perkara pidana

Documents