PRINSIP KEADILAN DALAM PENETAI•AN NISBAH BAGI HASIL MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH (Stu di Kasus Bank Mumalat Indonesia Tbk.) ... -.. II I Oleh: Q-;rd Muhammad Nurbadruddin 302046026608 KONSENTRASI PERBANKAN SYARIAH PROGRAM STUDI MUAMALAT FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1431 HI 2010 M
93
Embed
II Irepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/21408/1/MUHA… · A. Pengertian keadilan dalam ekonomi Islam ... kedamaian mental dan kebahagiaan hanya dapat dicapai melalni
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PRINSIP KEADILAN DALAM PENETAI• AN NISBAH
BAGI HASIL MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH
(Stu di Kasus Bank Mumalat Indonesia Tbk.)
... -.. II I
Oleh:
Q-;rd
'T\~L
Muhammad Nurbadruddin 302046026608
KONSENTRASI PERBANKAN SYARIAH PROGRAM STUDI MUAMALAT
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA 1431 HI 2010 M
LEMBARPERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa :
1. Skripsi ini merupakan basil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi
salah satu persyaratan memperoleh gelar strata 1 di Universitas Islam
Negeri (UIN) SyarifHidayatullah Jakarta.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telab saya
cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam
Negeri (UIN) SyarifHidayatullah jakarta.
3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya
atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia
menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta.
Jakarta, 31 Agustus 2010
M .. Nurbadruddin
PERINSIP KEADILAN DALAM PENETAPAN NISBAH
BAGI HASIL MUDHARABAH PADA BANI( SYARIAH
(Stusi kasus Bank Muamalat Indonesia Tbk.)
Skripsi Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukmn
untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.Sy)
Pembimbing I
Oleh:
Muhammad Nurbadruddin NIM:302046026608
Pembimbing II
'
Dr. H. . Mukri Aji, MA. H. Ah. Azharuddi athif, M.Ag, MH. NIP. 195703121985031003 NIP. 197400725 001121001
KONSENTRASI PERBANKAN SYAR1AH PROGRAM STUDI MUAMALAT
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
PENGESAHAN PANITIA UJIAN
Skripsi berjudul "PRINSIP KEADILAN DALAM PENETAPAN NISBAH BAGI HASIL MUDHARABAH PADA BANK SY ARIAii (Studi Kasus Bank Muamalat Indonesia Tbk.)" Telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SyarifHidayatullah Jakarta pada tanggal 10 Desember 2010. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syari'ah pada Prodi Muamalat (Ekonomi folam).
Ketua
Sekretaris
Jakarta, I 0 Desember 20 I 0 Mengesahkan, D,~an,Ji~lt Syariah clan Hukum /,,>'" '''"<'
,;~:~~;\~
PANITIA UJIAN
: Dr. Euis Amalia, M.Ag NIP. 197107011998032002
: Mu'min Rauf M.A NIP. 150281979000000000
Pembimbing I : Dr. H. A. Mukri Aji, MA NIP. 195703121985031003
BAB IV: Penetapan Nisbah Bagi Hasil dalam Prinsip Keadilan Pada Bank
Muamalat Indonesia, pada bab ini menjelaskan penerapan mudhambah di
Bank Muamalat Indonesia, penentuan besarnya nisbah, analisis dan
interpretasi keadilan yang diharapkan dan relevansinya penerapan nisbah
bagi basil perbankan syariah terhadap perwujudan bisnis yang berkeadilan.
BAB V: Penutup, pemungkas dari pembahasan yang akan di isi dengan penntup dan
saran-saran.
BAB II
KONSEP KEADJLAN DALAM NISBAHMUDHARABAH
A Pengertian, Konsep Keadilan dan Landasan Hukum
Prinsip yang me1tjadi fundamental dalam tindakan individu maupun
intraksi sosial, yaitu keadilan. Secara umum tindakan ini membutuhkan suatu
kebijakan bersikap hingga aplikatifnya.
Makna dari kata "adil" dalam bahasa Indonesia ba:hasa Arab "al 'adf'
yang artinya sesuatu yang baik, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak
seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan. Untuk
menggambarkan keadilan juga digunakan kata-kata yang lain (sinonim) seperti
qisth, hukum, dan sebagainya. Sedangkan akar kata 'ad! dalam berbagai bentuk
konjugatifnya bisa saja kehilangan kaitannya yang langsung dengan sisi
keadilan itu (misalnya "ta 'dilu" dalam arti mempersekutukan Tuhan dan 'ad!
dalam arti tebusan). Beberapa kata yang memiliki arti sama dengan kata "adil"
di dalam AL Quran digunakan berulang ulang. Kata "al 'adf' dalam AL Quran
dalam berbagai bentuk terulang sebanyak 35 kali. Kata "al qisth" terulang
sebanyak 24 kali. Kata "al wajnu" terulang sebanyak 10 kali, dan kata "al
wasth" sebanyak 5 kali.
Untuk mengetahui apa yang adil dan apa yang tidak adil terlihat bukan
merupakan kebijakan yang besar, lebih-lebih lagi jika keadilan diasosiasikan
dengan aturan hukum positif, bagaimana suatu tindakan harus dilakukan dan
10
Keadilan sebagai kekuatan hukum. Namun tentu tidak demikian halnya
jika ingin memainkan peran menegakkan keadilan. Perdebatan tentang
keadilan telah melahirkan berbagai aliran pemikiran hukum dan teori-teori
sosial lainnya. Dua titik ekstrim keadilan, adalah keadilan yang dipahami
sebagai sesuatu yang irasional dan pada titik lain dipahami secara rasional.
Tentu saja banyak varian-varian yang berada diantara kedua titik ekstrim
tersebut. Keadilan telah menjadi pokok pembicaraan serius sejak awal
munculnya filsafat Yunani. Pembicaraan keadilan memiliki cakupan yang luas,
mulai dari yang bersifat etik, filosofis, hukum, sampai pada keadilan sosial.
Banyak orang yang berpikir bahwa bertindak adil dan tidak adil tergantung
pada kekuatan dan kekuatan yang dimiliki, untuk menjadi adil cukup terlihat
mudah, namun tentu saja tidak begitu halnya penerapannya dalam kehidupan
manusia.
Kata "keadilan" dalam bahasa Inggris adalah "justice" yang berasal dari
bahasa latin "iustitia". Kata ''justice" memiliki tiga macam makua yang
berbeda yaitu; (1) secara atributif berarti suatu kualitas yang adil atau fair
(sinonimnya justness), (2) sebagai tindakan berarti tindakan menjalankan
hukum atau tindakan yang menentukan hak dan ganjaran atau hukuman
(sinonimnya judicature), dan (3) orang, yaitu pejabat publik yang berhak
menentukan persyaratan sebelum suatu perkara di bawa ke pengadilan
(sinonimnya judge, jurist, magistrate).
Keadilan hak setiap individu. Setiap orang memiliki kehormatan yang
11
membatalkannya. Atas dasar ini keadilan menolak jika lenyapnya kebebasan
bagi sejumlah orang yang dapat dibenarkan oleh ha! lebih besar yang
didapatkan orang lain. Keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang
dipaksakan oleh segelintir orang di perberat oleh sebagian besar keuntungan
yang dinikmati banyak orang.
Banyak hal dikatakan adii dan tidak adii, tidak harrya hukum, institusi,
dan sistem sosial, bahkan juga tindakan-tindakan tertentu, termasuk keputusan,
penilaian, dan tuduhan. Kita juga menyebut sikap-sikap serta kecendrungan
orang adil dan tidak adil.
Keadilan sebagai fairness. Untuk melakukan ha! ini kita tidak akan
menganggap kontrak satu-satunya cara untuk memahami sesuatu tertentu.
Namun, gagasan yang menandainya adalah bahwa prinsip-prinsip keadilan
bagi struktur dasar manusia merupakan tujuan dasar dari kesepakatan. Hal-ha!
itu adalah prinsip yang akan diterima orang-orang yang bebas dan rasional
untuk mengejar kepentingan mereka dalam posisi asali ketika mendefinisikan
kerangka dasar asosiasi mereka. Prinsip-prinsip ini akan mengatur semua
persetujuan lebih lanjut, mereka menetukan jenis kerja sosial yang bisa
dimasuki dan bentuk- bentuk pemerintah yang bisa didirikan. Cara pandang ini
disebut oleh John Rawls adalah keadilan sebagai fairness1•
Prinsip keadilan adalah basil dari persetujuan dan tawar-menawar yang
fair. Karena dengan adanya situasi posisi asali, relasi semua orang simetri,
12
maka situasi awal ini adalah fair antar individu sebagai personal moral, yakni
sebagai makhluk yang rasional dengan tujuan dan kemampuan mereka
mengenali rasa keadilan. Salah satu bentuk keadilan sebagai fairnees adalah
memandang berbagai pihak dalam situasi awal sebagai rasional dan sama-sama
netraL Karena itu, perlu kiranya untuk menyatakan sejak awal keadilan sebagai
fairness, seperti pandangan kontrak lainnya, terdiri dari dua bagian : 1.
interpretasi atas situasi awal dan atas persoalan pilihan yang ada, dan 2.
seperangkap prinsip-prinsip yang disepakati.
Keadilan tidak selalu berarti persamaan. Keadilan adalah tawazun
(keseimbangan) antara berbagai potensi individu baik moral maupun material.
Ia adalah tawazun antara individu dan komunitas (masyarakat). Kemudian
antara satu komunitas dengan komunitas yang lain dan tidak ada jalan menuju
tawazun ini kecuali dengan berhukum kepada syara'ah Allah dan kepada kitab
dan hikmah yang Ia turunkan. Keadilan tidak berarti kesamaan mutlak karena
menyakan antara dua hal yang berbeda seperti membedakan antara dua hal
yang sama. Kedua tindakan ini tidak bisa dikatan keadilan sama sekali, apalagi
persamaan secara mutlak adalah suatu hal yang mustahil karena bertentangan
dengan tabiat manusia dan tabiat segala sesuatu2.
Keadilan adalah menyamakan dua ha! yang sama sesuai batas-batas
persamaan dan kemiripan kondisi antar keduanya.
13
Persamaan yang ideal adalah keadilan yang tidak ada kedzaliman terhadap
seorang pun di dalamnya. Oleh karena itu, para pakar d:efinisi bahasa tidak
dapat menjadikan persamaan yang ideal sebagai suatu persamaan dalam
kewajiban karena persamaan dalam kewajiban dengan adanya perbedaan
kemampuan untuk melaksanakannya adalah kedzaliman yang buruk.
Mereka juga tidak dapat menjadikan keadilan sebagai persamaan dalam
hak karena persamaan dalam hak dengan adanya perbedaan dalam kewajiban
adalah kezaliman yang buruk. Ia merupakan "perampasan" yang tidak diterima
oleh aka! dan sangat menbahayakan kepentingan umum sebagaimana
membahayakan kepentingan tiap individn yang memiliki berbagai hak dan
kewajiban".
Jadi, yang benar adalah persamaan dalam kesempatan dan sarana. Oleh
sebab itu, tidak boleh ada seorangpun yang tidak mendapatkan kesempata1111ya
untuk mengembangkan kemampuan yang memungkinkannya untuk
melaksanakan salah satu kewajibannya. Juga tidak boleh acla seorang pun yang
tidak mendapatkan sarananya yang akan dipergum1kan untuk mencapai
kesempatan tersebut3.
Dengan itu, pembagian dalam nisbah mudharabah haruslah
berlandaskan kesetaraan kesempatan dalam mendapatkan keuntungan sesuai
dengan porsi masing-masing dalam bentuk kontribusi dan tanggung jawab
yang dibebankan.
14
Keadilan sebagai landasan dalam segala ha! memberikan, sebagai acuan
untuk melakukan tindakan atau keputusan lebih baik. Dalam firman Allah
SWT:
Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada km1m kerabat, .. "(an-Nahl: 90)
Pada ayat diatas Allah SWT telah menjelaskan betapa suatu keadilan
sudah menjadi perintah. Penerapan keadilan yang ada tidak !ah hanya pada
tingkat sikap individual yang harus di terapkan akan tetapi tingkat intraksi
sosial pun harus dilaksanakan hingga tercapainya suatu k<~adilan yang merata
dalam tatanan sosial. Ketika di kembalikan kepada tingkat ekonomi ini juga
menjadi suatu hal yang bisa di kontrol dalam kebijakan-kebijakan
Keadilan perpaduan hukum dan moral. Keadilan dalam Islam
merupakan perpaduan yang menyenangkan antara hukum clan moralitas. Islam
tidak bermaksud untuk menghancurkan kebebasan individu tetapi
mengontrolnya demi kepentingan masyrakat yang terdiri dari individu itu
sendiri, dan karenanya juga melindungi kepentingan yang sah. Hukum
memaknai perannya dalam mendamaikan pribadi dengan kepentingan
masyarakat dan bukan sebalikuya. Individu diperbolehkan menggunakan hak
pribadinya dengan syarat tidak mengganggu kepentingan masyarakat. Ini
I I
15
adil berarti hidup menurut prinsip-prinsip Islam 4 . Allah telah menekankan
kepada masyarakat yang beriman atau kepada masyarakat yang moralis
relegius itu untuk menegakkan keadilan tanpa pandang bulu. Bahkan Islam
memberikan jaminan perlindungan yang cukup terhadap orang-orang yang
bukan Islam sekalipun, mereka itu tidak kehilangan hak perlindungan dan
keadilan. Allah SWT telah berfirman: (al- maidah :8)
Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk ber/aku tidak adil. ber/aku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu keljakan. (Q. S. al-Maidah: 08)
Bagi Smith, orang yang bertindak secara adil melakukan keadilan
bukan karena ada hukum yang telah dipaksakan melainkan karena digerakkan
oleh perasaan moral, simpati, rasa hormat pada kehidupan, harkat dan martabat
manusia. Karena itu, sebelum adanya masyarakat sipil dan hukum positif,
setiap orang berpegang pada perasaan kodrati akan keadilan yang dimiliki
dalam lubuk hatinya dan berharap akan menemukannya pada diri orang lain5.
4 Friedn1ann. Teori Hukutn (/Jeval Theorv)_ edisi Hrna_ T .ondon_ 1%7 h S17-:)1 R
16
Keadilan sebagai komutatif, prinsip utama keadilan komutatif adalah no
harm atau prinsip tidak melukai dan merugikan orang lain. Kita harus
bertindak adil terhadap orang lain, kalau kita tidak melukai atau merugikannya
entah sebagai manusia, anggota sebuah keluarga, sebagai warga sebuah
masyarakat, ataupun sebagai lembaga. Sebaliknya, keadilan dilanggar kalau
seseorang dilucuti dari apa yang dimilikinya sebagai hak dan yang dapat secara
sah menuntutnya dari orang lain, atau, kalu kita merugikan atau melukainya
tanpa alasan. Dengan ini keadilan komutatif menyangkut jaminan dan
penghargaan atas hak-hak individu, khususnya hak-hak asasi6.
Keadilan komutatif sesungguhnya berisi dua kewajiban. Yang pertama
adalah keawajiban dari si Aku untuk mempertahankan dan membela hak-hak,
kepentingan dan dirinya sampai titik dimana ia secara sah dan adil dapat
memaksa orang lain untuk menghargai hak, kepentingan dan dirinya. Yang
kedua adalah kewajiban dari orang lain untuk menghargai hak-hak si Aku tadi
sebagaimana dia sendiri ingin agar hak dan kepentingannya dihargai.
Kewajiban jenis kedua ini terutama mengambil bentuk negatif berupa: tidak
melanggar hak dan kepentingan orang lain7.
a. Nilai Keadilan
I. Kebebasan mutlak adalah hal yang tidak mutlak
Itulah kebebasan yang diterapkan oleh Islam, apakah kebebasan
ekonomi itu harus mutlak? Tidak!. Islam memberikan kepada manusia
17
kebebasan memiliki (hurriyatut tamalluk) tidak membiarkannya begitu saja
memiliki apa saja yang ia suka dengan cara sesuakanya pula, mengelola
miliknya sesuakanya, dan disembarangan alokasi yang ia sukai. Islam
meletakkan batasan-batasan pengelolaan hakl milik, baik dalam bentuk
pengembangan atau konsumsi. Disamping mewajibkan hak-hak tertentu pada
harta yang dimiliki jika telah mencapai nisbah tertentu, dan hak-hak lain yang
di tentukan oleh syariat Islam.
Karena kebebasan cenderung membuat orang "mabuk" dan bila di lepas
tanpa ikatan akan menimbulkan tindakan liar, maka Islam membatasi
kebebasan ekonomi dengan batasan-batasan yang dibuatnya, dengan hak-hak
yang ditentukannya, dan dengan ikatan-ikatan yang tdah ditetapkannya.
Dengan batasan-batasan tersebut Islam menghalalkan yang halal dan
mengharamkan yang haram.
2. Kebebasan yang terikat dengan keadilan
Sesungguhnya kebebasan yang di syariatkan. Islam adalah dalam
bidang ekonomi bukanlah kebebasan mutlak yang terlepas dari setiap ikatan,
tetapi ia adalah kebebasan yang terkendali, terikat dengan keadilan yang
diwajibkan Allah. Hal ini karena tahiat manusia ada semaca.m kontradiksi yang
telah di ciptakan Allah padanya untuk suatu hikmah yang menjadi tuntutan
pernakmuran bumi dan kelangsungan hidup 8 .
18
Diantara tabiat manusia yang Jain adalah bahwa manusia senang
mengumpulkan harta sehingga saking cintanya kadang-kadang
mengeluarkannya dari batas kewajaran, selain itu tabiat bumk adalah sifat kikir
dan ambisi. Dan tidak kalah bumknya dari tabiat bumk tersebut adalah cinta
keabadian, jika tidak dengan dirinya sendiri, mungkin melalui anak ketumnan
sesudahnya.
Betapapun tabiat tersebut, mempakan kebutuhan pemakmuran bumi
dan kesempurnaan ujian yang hams dijalani manusia. Tetapi tabiat-tabiat ini
betapapun hikmah penciptaannya apabila dibiarkan sendirian pasti akan
mendorong manusia untuk melampaui batas dan menolak hak, kemudian
mengambil sesuatu yang bukan haknya dan tidak mau menunaikan kewajiban.
3. Keadilan sebagai fondasi
Sesungguhnya pilar penyangga kebebasan ekonomi yang berdiri
diatas pemulian fitrah dan harkat manusia disempumakan dan ditentukan oleh
pilar penyangga yang lain yaitu keadilan. Keadilan dalam Islam bukan !ah
prinsip yang sekunder, ia adalah cikal bakal dan fondasi kokoh yang memasuki
semua ajaran dalam hokum Islam bempa aqidah, syar' ah, dan akhlak (moral)9.
Ketika Allah SWT memerintahkan tiga ha!, maka keadialan
mempakan ha! pertama yang disebutkan. Firman Allah:
19
Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, .. " (an-Nahl: 90)
Ketika Allah memerintahkan dua ha!, maka keadilan merupakan salah
satu hal yang disebutkan. Firman Allah:
Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan dengan adil. "(an-Nisa: 58).
Ketika Allah memerintahkan satu hal, maka keadilan merupakan hal
Sesungguhnya tauhid sendiri yaitu inti Islam dan fondasi bangunannya
merupakan makna dari keadilan sebagaimana kemusyrikan adalah suatu bentuk
kezhaliman. Seperti firman Allah SWT :
20
Artinya: "Dan (Ingatlah) ketika Luqman Berka/a kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar". (al-Lukman: 13)
Dari beberapa ayat di atas dapat di simpulkan, betapa pentingnya
sikap keadilan hingga sebagai fondasi dalam setiap prilaku manusia. Dan
apabila menghianati itu tindakan kezhaliman yang telah kita lakukan, kecaman
akan tindakan tersebut sangatlah di nilai ha! yang amat buruk dan dimurkai
oleh Allah SWT.
Rasa keadilan berdasarkan iman harus menyatakan ke luar detik hati
nurani yang paling mendalam. Keadilan imani itu terkait erat dengan ihsan,
yaitu keinginan berbuat baik untuk sesama manusia secarn semurni-muminya
dan setulus-tulusnya, karena kita betindak dihadapan Tuhan untuk menjadi
saksinya nanti. Dan adil juga terkait dengan sikap seimbang dan menengahi
(fair dealing), dalam semangat moderasi dan toleransi, yang dinyatakan dengan
istilah wasat (pertengahan)rn
Nilai keadilan bukan hanya sekedar sebagai penerapan hukum, akan
tetapi kata nilai menitik beratkan kepada rasa itu sendiri, hingga di terapkannya
sebagai bentuk formalitas atau hukum yaitu berupa akad yang disepakati
21
hingga nisba.h bagi hasil yang akan didapat oleh kedua belah pihak dalam
mudharabah.
B. Instrumen Keadilan dalam Ekonomi Islam
Tiap sistem ekonomi, menurut aiiran pemikiran dan agama tertentu,
memiliki nilai instrumental sendiri. Menurut Ahmad M. Saefuddin dalam
sistem kapitalis nilai instrumentalnya adalah persaingan sempuma, kebebasan
ke luar masuk pasar tanpa ristriksi, informasi dan bentuk pasar yang otomatis
monopolistiku Dalam sistem Maf}[is nilai instrumentalnya antara lain adalah
perencanaan ekonomi yang bersifat sentral dan mekanistik, pemilikan faktor
faktor produksi oleh kaum proletar secara kolektif Dalam sistem ekonomi
islam ada lima nilai instrumental yang strategis yang mempengaruhi tingkah
laku ekonomi seorang muslim, masyarakat dan pembangunan ekonomi pada
umumnya. Nilai-nilai instrumental tersebut adalah:
I. Zakat
Zakat adalah salah satu rukun Islam yang merupakan kewajiban
agama yang dibebaskan atas harta kekayaan seseorang menurut aturan tertentu.
Banyak ha! dalam ajaran Islam yang menekankan pada nilai-nilai keadilan,
terutama yang berkaitan dengan aspek muamalah syar'iyah. Diantara keadilan
itu adalah ajaran Islam tentang perlunya kepedulian sosial dari yang berpunya
(agniya) kepada yang tidak punya {masakin), yaitu menggunakan instrumen
zakat.
22
Zakat merupakan instrumen ekonomi yang diperuntukkan sebagai
pengurang kesenjangan ekonomi yang te1jadi di masyarakat. Secara khusus
zakat dalam pendistribusiannya diutamakan kepada mereka yang serba
kekurangan di dalam harta.
2. Pelarangan riba
Pelarang ini menunjukkan bahwasanya adanya suatu penegakan
keadilan dalam bermuamalah, hingga tidak adanya yang terzalimi dalam
melaksanakan aktivitas kegiatan ekonomi. Pengecaman dan pengharaman final
atas riba dalam AL Quran keadilan terhadap orang-orang yang secara ekonomi
tidak beruntung dalam masyarakat dalam memberikan bantuan tanpa harus
menambah penderiataan kembali n Hingga, bank maupun lembaga lainnya
yang mempunyai peran besar dalam sistem perekonomian dalam
mengalokasikan sumber-sumber keuangan yang tersedia dalam masyarakat
dengan melaksanakan sistem tanpa riba memberikan agar memberikan
kemudahan dalam pengembangan sektor ekonomi.
3. Kerjasama Ekonomi
Kerjasama merupakan watak masyarakat ekonomi menurut ajaran
Islam. Kerjasama ini harus tercermin dalam segala tingkat kegiatan ekonomi,
produksi, distribusi baik barang mapun jasa. Diantaranya pembiayaan usaha
perdagangan itu berdasarkan cost plus, yakni biaya yang dikeluarkan dalam
proses perdagangan barang itu ditambah dengan sejumlah keuntungan yang
disetujui oleh kedua belah pihak, yaitu bakn dan pengusaha pedagang yang
23
bersangkutan. Baik mudharabah maupun musyrakah didasarkan profit-loss
sharing tanpa pembebanan bunga kepada salah satu pihak yang bekerjasama.
Ajaran dalam sistem ekonomi Islam tersebut akan dapat, menciptakan
kerja produktif dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, meningkatkan
kesejahteraan dan mencegah kesengsaraan masyarakat, mencegah penindasan
ekonomi dan distribusi kekayaan yang tidak merata, dan melindungi
kepentingan golongan ekonomi lemah.
Ekonomi berdasarkan kerjasama yang sesuai dengan ajaran Islam ini,
menghendaki organisasi pelaksanaan berbentuk syarikat atau syarikah, yang
kuat membantu yang lemah dan saling membantu dalam pertukan barang dan
jasa karena masing-masing tidak dapat berdiri sendiri.
4. Jamin an sosial
Peningkatan kualitas hidup haruslah dapat dirasakan oleh segenap
masyarakat, diantaranya adalah; manfaat sumber-sumber alam harus dapat
dinikmati oleh semua makhluk Allah, kehidupan fakir miskin harus
diperhatikan oleh masyarakat, terutama mereka yang punya, kekayaan tidak
boleh dinikmati dan hanya berputar diantara orang kaya sa.ia, berbuat kebaikan
kepada masyarakat, sebagaimana Allah swt telah berbuat baik kepada mu (Q.S.
28:77) antara lain menyediakan sumber-sumber alam itu., seorang muslim
yang tidak mempunyai kekayaan, harus mau dan menyumbangkan tenaganya
untuk tujuan-tujuan sosial, jaminan sosial itu harus diberikan, sekurang
kurangnya kepada mereka yang disebutkan dalam AL Quran sebagai pihak
5. Peranan negara
' '
24
Peranan negara pada umumnya, pemerintah pada khususnya sangat
menentukan dalam melaksanakan nilai-nilai sistem ekonomi Islam. Peranan ini
diperlukan dalam aspek hukum, perencanaan dan pengawasan alokasi atau
distribusi sumberdaya dan dana, pemerataan pendapatan dan kekayaan serta
pertumbuhan dan stabilitas ekonomi 13
C. Mudharabah dalam konsep fiqih
1. Pengertian Mudharabah
Mudharabah berasal dari kata darb, artinya memukul atau berjalan.
Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adala.h proses seseorang
memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.
Secara tekuis, al mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua
pihak dimana pihak pertama (shohibul maal) menyediakan seluruh (100%)
modal, sedangkan pihak Jainnya menjadi pengelola, dalam bahasa singkatnya
yaitu persetujuan kongsi antara harta salah satu pihak dengan kerja dari pihak
lain. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang
di tuangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik
modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya
25
kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka
si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut14.
2. Pembagian Mudharabah
Sacara umum mudharanah terbagi menjadi dua, yaitu: mudharabah
muthlaqah dan mudharabah muqayyadah.
a. Mudharabah Muthlaqah
Mudharabah muthlaqah adalah bentuk kerja sama antara shohibul
maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh
spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqih
ulama salaf ash shalih seringkali dicontohkan dengan ungkapan if'al ma syi' ta
(lakukanlah sesukamu) dari shahibul maa/ ke mudharib yang memberi
kekuasaan sang at besar15.
b. Mudaharabah Muqayyadah
Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah restricted
mudharabah/ specified mudharabah adalah kebalikan dari mudharabah
muthlaqah. Si mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau
tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecendrungan
umum si shahibul maal dalam memasukijenis usaha16.
3. Rukun dan Syarat Mudharabah
Faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad mudharabah adalah:
14 Adiwannan Karim, Bank Syaria11 Suatu Pengenalan Umum, (Jakarta: IlIT Tnr1l\np..ci~ ?000\ h 1 ".t'\
26
a. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)
b. Obyek mudharabah (modal dan kerja)
c. Persetujuan kedua belah pihak (ijab-qabul)
d. Nisbah keuntungan17
Pelaku. Jelaslah bahwa rukun dalam akad mudharabah sama dengan
rukun dalam akad jual beli di tambah satu faktor tambahan, yakni nisbah
keuntungan. Faktor pertama (pelaku) kiranya sudah cukup jelas. Dalam akad
mudharabah, harus ada minimal dua pelaku, pemilik modal dan pelaksana
usaha.
Objek. Faktor kedua (obyek mudharabah) mernpakan konskuensi
logis dari tindakan yang dilakukan oleh mudharabah, sedangkan pelaksana
usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek mudharabah. Modal yang
diserahkan bias berbentuk uang atau barang yang di rinci btrrapa nilai uangnya.
Sedangkan kerja yang di serahkan bias berbentuk keahlian, keterampilan,
selling skill, management skill, dan lain-lain. Tanpa dua objek ini, akad
mudaharabah pun tidak akan ada.
Para fuqaha sebenarnya tidak membolehkan modal mudharabah
berbentuk barang. Ia harus uang tunaikarena barang tidak dapat dipastikan
taksiran harganya dan mengakibatkan ketidakpastian (gharar) besarnya modal
mudharabah. Namun para ulama mazhab Hanafi membolehkannya dan nilai
27
barang dijadikan setoran modal harus disepakati pada saat akad oleh mudharib
dan shahibul maal.
Yang jelas tidak boleh adalah modal mudharabah yang belum di setor,
para fuqaha telah sepakat tidak bolehnya mudharabah dengan hutang. Tanpa
adanya setoran modal, berarti shahibuJ maal tidak memberikan kontribusi apa
pun padahal mudharib telah bekerja. Para ulama Syafi'I dan Maliki melarang
ha! itu karena merusak sahnya akad.
Persetujuan. Faktor ketiga, yakni persetujuan kedua belah pihak,
merupakan konskuensi dan perinsip an-taraddin minkum (sama-sama rela).
Disini kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip an-taraddin
minkum (sama-sama rela. di sini kedua belah pihak harus secara rela
bersepakat untuk mengingatkan dari dalam akad mudharabah. Si pemilik dana
setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan dana, sementara si pelaksana
usaha pun setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan kerja.
Nisbah keuntungan. Faktor yang keempat (yakni nisbah) adalah rukun
yang khas dalam akad mudharabah, yang tidak ada dalam akad jual beli.
Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah
pihak yang bermudharabah. Mudharib mendapatkan imbalan atas kerjanya,
sedangkan shahib al-ma! mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah
keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua
belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.
Pengertian syarat dalam Al Mudharabah adalah syarat-syarat yang
ditetapkan salah satu pihak yang mengadakan kerjasama berkaitan dengan
Mudharabah. Syarat dalam Al Mudharabah ini ada dua:
1. Syarat yang shahih (dibenarkan) yaitu syarat yang tidak menyelisihi tuntutan
akad dan tidak pula maksudnya serta memiliki maslahat untuk akad tersebut.
Contohnya Pemilik modal mensyaratkan kepada pengelola tidak membawa
pergi harta tersebut keluar negeri atau membawanya keluar negeri atau
melakukan perniagaannya khusus dinegeri tertentu atau jenis tertentu yang
gampang didapatkan. Maka syarat-syarat ini dibenarkan menurut kesepakatan
para ulama dan wajib dipenuhi, karena ada kemaslahatannya dan tidak
menyelisihi tuntutan dan maksud akad perjanjian mudharabah.
2. Syarat yang fasad (tidak benar). Syarat ini terbagi tiga:
• Syarat yang meniadakan tuntutan konsekuensi akad, seperti mensyaratkan
tidak membeli sesuatu atau tidak menjual sesuatu atau tidak: menjual kecuali
dengan harga modal atau dibawah modalnya. Syarat in:i disepakati ketidak
benarannya, karena menyelisihi tuntutan dan maksud akad kerja sama yaitu
mencari keuntungan.
• Syarat yang bukan dari kemaslahatan dan tuntutan akad, seperti
mensyaratkan kepada pengelola untuk memberikan A.fudharabah kepadanya
dari harta yang Jainnya.
• Syarat yang berakibat tidak jelasnya keuntungan se:perti mensyaratkan
I
"
29
keuntungan satu dari dua usaha yang dikelola, keuntungan usaha ini untuk
pemilik modal dan yang satunya untuk pengelola atau menentukan nilai
satuan uang tertentu sebagai keuntungan. Syarat ini disepakati kerusakannya
karena mengakibatkan keuntungan yang tidak jelas dari salah satu pihak
atau malah tidak dapat keuntungan sama sekali. Sehingga akadnya batal18.
A. Landasan Hukum
Secara umum landasan dasar syariah al mudharabah l1ebih mencerminkan
anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dari a.yat-ayat dan hadits
berikut ini:
I. AL Quran
Artinya: "... dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT .. " (Q.S. Al Muzammil: 20)
Yang menjadi wajhud-dilalah atau argument dari Q.S. Muzammil: 20 adalah
kata yadhribun yang sama dengan akar kata mudharabah, dimana berarti
melakukan suatu perjalanan usal1a.
Artinya: "apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karuniaAllah SWT" (Q.S.AI Jumuah: 10)
-< • . '.'.ll...;.J I .• ii . l lb. <',_,b . . I r"'j (.)A -"'"'· u c: . ('". U":I'
30
Artinya: "Tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu." (Q.S. Al Baqarah: 198)
2. Al Hadits
Artinya: "Diriwayatkan dari Jbmt Abbas, bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthallib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli temak. Jika menyalahi peraturan tersebut, mal<a yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikan syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah pun memperbolehkannya. " (H. R Thabrani).
3. Ijma'
Imam Zailai, dalam kitabnya Nasbu ar Rayah ( 4/13), telah
menyatakan bahwa para shahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi
pengolahan harta yatim secara mudharabah. Kesepakatan para shahabat ini
sejalan dengan spirit hadits yang dikutip Abu Ubaid dalam .kitab Al Amwal
(454)19.
4. Undang-undang
Pasal 19 ayat 2 huruf c, menyalurkan pembiayaan bagi hasil
berdasarkan akad mudharabah, musyarakah, atau akad Jain yang tidak
bertentangan dengan prinsip syariah.
31
Pasal 36 hurufb poin kedua PBI No 6/24/PBI/2004 berisikan tentang
bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah,
yang intinya menyatakan bahwa bank wajib melaksanakan prinsip syaiiah
dan prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatan usah:anya yang meliputi
penyaluran dana melalui prinsip bagi hasil berdasarkan prinsip mudharabah20.
D. Mudharabah sebagai sarana perwujudan keadilan dalam ekonomi Islam
Dengan demikian keadilan dalam kemitraan usaha mengandung
implikasi bahwa saham proporsional dalam laba hams merefleksikan
kontribusi yang diberikan kepada usaha oleh modal mereka baik berupa
keahlian, waktu, kemampuan manajemen, kemauan baik, dan kontrak, serta
kerugian juga hams dirasakan bersama sesuai proporsi modal dan tuntutan
tuntutan lain yang timbul akibat usaha tersebut. Dalam sebuah sistem
perekonomian dengan perbedaan-perbedaan kekayaan yang begitu substansial,
dan pemberian pinjaman modal yang menginginkan keuntungan tanpa terlibat
resiko bisnis, adalah irrasional untuk dapat memberikan pinjaman kepada
orang miskin sama banyaknya seperti halnya yang diberikan kepada orang
orang kaya, atau mengulurkan pinjaman sama banyaknya karena persyaratan
yang sama bagi keduanya, seperti tingkat suku bunga yang sama atau bahkan
lebih tinggi kepada pengusaha kecil daripada yang dikenakan kepada
pengusaha besar, dan keharusan memiliki kolateral Gaminan) dengan nilai
yang lebih tinggi dari pinjaman modal dengan mengabaikan kenyataan apakah
i
'
32
mereka akan menghasilkan keuntungan di atas rata-rata dari investasi modal
mereka. Hal ini merupakan preseden buruk bagi masyarakat karena akan
mengakibatkan pemihakan kepada satu kelas sosial tertentu saja, dan
menimbulkan kegagalan masyarakat dalam memanfaatkan bakat wirausahanya
secara maksimal.
Penggunaan sistem kemitraan bagi basil berdasarkan Syariah
diharapkan mampu menanggulangi permasalahan modal dan peluang usaha
yang terjadi selama ini karena akan menyuburkan kemampuan wirausaha di
kalangan anggota masyarakat yang lemah dari sisi permodalan, sehingga usaha
kecil dan mikro mampu menyumbang kepada output, Japangan pekerjaan, dan
distribusi pendapatan. Dengan adanya penanggungan resiko dan keuntungan
bersama oleh lembaga keuangan akan mengurangi beban pengusaha pada saat-
saat sulit dan mengganti membayar Jebih tinggi pada masa-masa untung, dan
lembaga keuangan bersedia menanggung resiko usalia tanpa mengurangi
kekuatan finansialnya, karena terbangunnya sistem pencadangan pengganti
kerugian (loss-offsetting reserves). (Q. S. al-Ma'idah: 2)
Artinya: "Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan
taqwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan
pelanggaran ".
Pembagian nisbah keuntungan pada kontrak mudharabah disyaratkan bahwa
bagi basil harus seadil-adilnya dan berdasarkan atas kesepakatan