I SALINAN I GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 210TAHUN 2015 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2015 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Menimbang Mengingat a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 136 Tahun 2014, teIah diatur mengenai Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2014; b. bahwa dengan beriakunya ketentuan PasaI 16 ayat (1) Peraturan Menteri DaIam Negeri Nomor 101 Tahun 2014 ten tang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2015, maka Peraturan Gubernur Nomor 136 Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam huruf a periu disempurnakan; C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud daIam huruf a dan huruf b, periu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2015; 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LaIu Lintas dan Angkutan Jalan; 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
23
Embed
I SALINAN I GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUSHarga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat. 14. Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan danjatau tahun ... menurut
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
I SALINAN I
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUSIBUKOTA JAKARTA
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUSIBUKOTA JAKARTA
NOMOR 210TAHUN 2015
TENTANG
PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTORDAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
Menimbang
Mengingat
a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 136 Tahun2014, teIah diatur mengenai Penghitungan Dasar PengenaanPajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama KendaraanBermotor Tahun 2014;
b. bahwa dengan beriakunya ketentuan PasaI 16 ayat (1)Peraturan Menteri DaIam Negeri Nomor 101 Tahun 2014tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak KendaraanBermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun2015, maka Peraturan Gubernur Nomor 136 Tahun 2014sebagaimana dimaksud dalam huruf a periu disempurnakan;
C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddaIam huruf a dan huruf b, periu menetapkan PeraturanGubernur tentang Penghitungan Dasar Pengenaan PajakKendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama KendaraanBermotor Tahun 2015;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentangPemerintahan Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakartasebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LaIu Lintasdan Angkutan Jalan;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PajakDaerah dan Retribusi Daerah;
2
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
tentang
Menetapkan
5. Undang~UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 ten tangKendaraan dan Pengemudi;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2014tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak KendaraanBermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun2015;
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang KetentuanUmum Pajak Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang PajakKendaraan Bermotor;
10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea BalikNama K,endaraan Bermotor;
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang OrganisasiPerangkat Daerah;
MEMUTUSKAN :
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHITUNGAN DASARPENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIKNAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2015.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1,
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Dacrahsebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah KhususIbukota Jakarta.
4. Dinas Pelayanan Pajak yang selanjutnya disebut Dinasadalah Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerah KhususIbukota Jakarta.
3
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pelayanan Pajak ProvinsiDaerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda besertagandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat,dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atauperalatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatusumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraanbermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat danalat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan rodadan motor dan tidak melekat secara permanen sertakendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
7. Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiapkendaraan bermotor yang dipergunakan untuk mengangkutorang atau barang dengan dipungut bayaran, yang memilikiizin anta,ra lain izin trayek atau izin usaha angkutan ataukartu pengawasan.
8. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKBadalah pajak atas kepemilikan danjatau penguasaankendaraan bermotor.
9. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnyadisingkat BBN-KB adalah pajak atas penyerahan hak milikkendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atauperbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli,tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalambadan usaha.
10. Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk adalah kendaraan bermotoryang mengalami perubahan teknis danj atau sertapenggunaannya.
11. Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar yang Bergerak adalahalat-alat. berat dan alat-alat besar yang dalam operasinyamenggunakan roda dan motor tidak melekat secarapermanen.
12. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkatNJKB adalah Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraanbermotor.
13. Harga Pasaran Umum yang selanjutnya disingkat HPU adalahHarga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber datayang akurat.
14. Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan danjatau tahunyang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi olehpihak berwenang.
15. Umur RangkajBody adalah umur kendaraan bermotor di airyang dihitung dari tahun pembuatan rangkajbody.
16. Umur M9tor adalah umur motor kendaraan bermotor di airyang dihitung dari tahun pembuatan.
4
17. Harga Kosong (off the road) adalah harga kendaraan bermotordari pabrikanjagen penjualan termasuk Pajak PertambahanNilai.
18. Harga lsi (on the road) adalah harga kendaraan bermotor daripabrikanjagen penjualan termasuk Pajak Pertambahan Nilai,BBN-KB dan PKB.
BAB II
DASAR PENGENAAN PKB DAN BBN-KB
Pasal 2
(1) Penghitungan dasar pengenaan PKB berdasarkan perkalianNJKB dan bobot yang mencerminkan secara relatif kadarkerusakan jalan danjatau pencemaran lingkungan akibatpenggunaan kendaraan bermotor.
(2) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkanberdasarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor padaminggu pertama bulan Desember tahun 2014.
(3) Bobot untuk menghitung dasar pengenaan PKB sebagaimanadimaksud pada ayat (1), berdasarkan faktor-faktor yangmeliputi :
a. tekanan gandar;
b. jenis bahan bakar kendaraan bermotor; dan
c. jenis, penggunaan, tahun pembuatan dan ciri-ciri mesindari kendaraan bermotor.
(4) Penetapan bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) danayat (3), diperuntukan bagi kendaraan bermotor sebagaiberikut:
a. sedan, sedan station, jeep, station wagon, minibus,microbus, bus, sepeda motor dan sejenisnya serta alatalat berat dan alat-alat besar, sebesar 1,00 (satu); dan
b. mobil barangjbeban, sebesar 1,30 (satu koma tiga).
Pasal 3
(1) Hasil penghitungan dasar pengenaan PKB sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), berupa tabel sebagaimanatercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
(2) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1),tercantum pada kolom 7 Lampiran I Peraturan Gubernurini.
(3) Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luarjalan umum, dasar pengenaan PKB adalah NJKB.
5
Pasal4
(1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untukkendaraan bermotor yang dioperasikan di air ditetapkanberdasarkan penjumlahan nilai jual rangka/body dan nilaijual motor penggerak kendaraan bermotor di air.
(2) NJKB untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di airsebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkanHPU atas suatu kendaraan bermotor yang dioperasikan diair pada minggu pertama bulan Desember tahun 2014.
(3) Nilai jual rangka/body kendaraan bermotor yang dioperasikandi air sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dibedakanmenurut jenis, isi kotor (GT/ gross tonnage) antara GT 5sampai dengan GT 7, fungsi dan umur rangka/body.
(4) Nilai jual motor penggerak kendaraan bermotor yangdioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (I)dibedakan menurut daya kuda/horse power dan umurmotor.
Pasal5
(1) Dasar pengenaan BBN-KB adalah NJKB sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
(2) Dasar pengenaan BBN-KB yang dioperasikan di air adalahNJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
(3) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (I), tercantum padakolom 5 Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
(4) Dasar pengenaan PKB untuk kendaraan yang dioperasikandi atas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan dasarpengenaan BBN-KB untuk kendaraan yang dioperasikan diatas air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantumdalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.
Pasal 6
(1) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3ayat (2), untuk kendaraan bermotor angkutan umum orangditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen).
(2) Dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana dimaksud dalamPasal 5 ayat (1), untuk kendaraan bermotor angkutanumum orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen).
(3) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3ayat (2), untuk kendaraan bermotor angkutan umumbarang ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen).
(4) Dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana dimaksud dalamPasal 5 ayat (1), untuk kendaraan bermotor angkutanumum barang ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen).
6
Pasal7
(1) Pemberlakuan pengenaan PKB untuk kendaraan bermotorangkutan umum orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6ayat (1) dan pemberlakuan pengenaan BBN-KB untukkendaraan bermotor angkutan umum orang sebagaimanadimaksud dalam Pasal 6 ayal (2) hanya diberikan kepadakendaraan angkutan umum orang yang dimiliki oleh badanhukum Indonesia yang bergerak di bidang angkutan umumorang, memiliki izin penyelenggaraan angkutan umumorang dan buku uji kendaraan yang masih berlaku.
(2) Pemberlakuan pengenaan PKB untuk kendaraan bermotorangkutan umum barang sebagaimana dimaksud dalamPasal 6 ayat (3) dan pemberlakuan pengenaan BBN-KBuntuk kendaraan bermotor umum barang sebagaimanadimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) hanya diberikan kepadakendaraan bermotor angkutan umum barang yang dimilikioleh badan hukum Indonesia yang bergerak di bidangangkutan umum barang dan memiliki buku uji kendaraanyang masih berlaku.
Pasal8
(1) Dasar pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutanumum orang yang tidak berbadan hukum ditetapkansebesar 60% (enam puluh persen).
(2) Dasar pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutanumum barang yang tidak berbadan hukum sebesar 80%(de1apan puluh persen).
Pasal9
Pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umumorang dan angkutan umum barang sebagaimana dimaksudda1am Pas",l 7, hanya diberikan kepada kendaraan bermotorangkutan umum yang melakukan pendaftaran ulang denganmelampirkan surat pernyataan sanggup mengubah kepernilikankendaraan bermotor umum menjadi berbadan hukum palinglambat tanggal 31 Desember 2015.
Pasal 10
(1) NJKB ubah bentuk sebagai dasar penghitungan PKB danBBN-KB ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan NJKBdengan nilai jual ubah bentuk.
(2) Nilai jual ubah bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
(3) Kendaraan bermotor ubah bentuk lainnya yang nilai jualnyabelum tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernurini, akan diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri.
7
Pasal 11
(1) Dalarn hal penghitungan dasar pengenaan PKB sebagairnanadirnaksud dalarn Pasal 3 ayat (2) dan dasar pengenaanBBN-KB sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 5 ayat (1)yang jenis, rnerek, tipe dan nilai jualnya belurn ditetapkandalarn Larnpiran I Peraturan Gubernur ini, Gubernur dapatrnenetapkan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB.
(2) Gubernur rnelirnpahkan kewenangan penghitungan dasarpengenaan PKB dan BBN-KB Tahun 2015 sebagairnanadirnaksud pada ayat (I) kepada Kepala Dinas.
(3) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB sebagairnanadirnaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Dinasdengan rnenerbitkan Keputusan Kepala Dinas.
(4) Kepala Dinas berdasarkan pelirnpahan kewenangan dariGubernur sebagairnana dirnaksud pada ayat (2), dapatrnelakukan peninjauan kernbalij pernbetulan dasar pengenaanPKB danjatau BBN-KB sebagairnana dirnaksud pada ayat (I)sepanjang terdapat kekeliruan penghitungan.
(5) Hasil pemnJauan kernbalijpernbetulan dasar pengenaanPKB danjatau BBN-KB sebagairnana dirnaksud pada ayat (4)ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
Pasal 12
(1) Kepala Dinas dalarn rnenetapkan dasar pengenaan PKB danBBN-KB sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 11 ayat (2),untuk kendaraan berrnotor :
a. tahun pernbuatan terbaru:
1. dalarn hal diperoleh harga kosong (off the road), nilaijualnya ditetapkan dengan pengurangan sebesar tarifPajak Pertarnbahan Nilai; dan
2. dalarn hal diperoleh harga isi (on the road), nilaijualnya ditetapkan dengan pengurangan sebesar tarifPKB ditarnbah tarif BBN-KB ditambah tarif PertambahanNilai.
b. tahun pernbuatan lebih tua, nilai jualnya ditetapkanberdasarkan HPU atau dengan rnernbandingkan jenis,rnerek, tipe, isi silinder dan tahun pernbuatan dari negaraprodusen yang sarna.
(2) Dalarn hal HPU suatu kendaraan berrnotor tidak diketahui,NJKB dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruhfaktor-faktor :
a. harga kendaraan berrnotor dengan lsi silinder danj atausatuan tenaga yang sarna;
8
b. penggunaan kendaraan bermotor untuk umum ataupribadi;
c. harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraanbermotor yang sarna;
d. harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatankendaraan bermotor yang sarna;
e. harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraanbermotor;
f. harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotorsejenis; dan
g. harga 'kendaraan bermotor berdasarkan dokumenPemberitahuan Impor Barang (PIB).
(3) Kepala Dinas dapat menetapkan dasar pengenaan PKB atasKereta Gandeng atau Tempel dan Tambahan atau selisihNJKB ganti mesin yang belum tercantum dalam Lampiran Idan Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
(4) Dasar pengenaan PKB dan BBN-KB sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dan ayat (3), disampaikan kepada MenteriDalam Negeri melalui Direktur Keuangan Daerah palinglambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
Pasal 13
Tata cara permohonan penetapan dan penghitungan NJKBterhadap jenis, merek, tipe dan tahun pembuatan kendaraanbermotor yang terdapat kekeliruan danjatau belum tercantumdalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur iniditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
Pasal 14
Perubahan peruntukan atau fungsi kendaraan bukan umummenjadi kendaraan umum harus memenuhi persyaratan izinusaha angkutan dan izin trayek.
BAB III
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15
Terhadap PKB dan BBN-KB yang terutang dalam masa pajakyang berakhir sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini,masih tetap mengacu pada ketentuan Peraturan Gubernurtentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak KendaraanBermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yangberlaku pada tahun saat terutang pajak.
9
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, PeraturanGubernur Nomor 136 Tahun 2014 tentang Penghitungan DasarPengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik NamaKendaraan Bermotor Tahun 2014, dicabut dan dinyatakan tidakberlaku.
Pasal 17
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam BeritaDaerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Ditetapkan di Jakartapada tanggal 27 Agustus 2015
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUSIBUKOTA JAKARTA,
ttd.
BASUKl T. PURNAMA
Diundangkan di Jakartapada tanggal 1September 2015
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUSIBUKOTA JAKARTA,
ttd.
SAEFULLAH
BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTATAHUN 2015 NOMOR 51026
DASAR PENGENAAN PKB DAN BBN-KB
TAHUN 201S
JENIS : SEPEDA MOTOR - RODA 3
NO MEREK TYPE TH BUAT NJKB BOBOT DP PKB1 2 3 4 5 6 71 APP KTM TM 150ZH 2011 8.800.000 1,0 8.800.0002 2012 9.800.000 1,0 9.BOO.OuU