Hukum Jaminan Oleh Muh.wahyudin Hs

Tugas : Hukum Jaminan

TENTANG JAMINAN

oleh

MUH. WAHYUDIN HS

21009084

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KENDARI

KENDARI

2013

KATA PENGANTAR

Assalamu ‘Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur atas kehadirat ALLAH SWT. karena berkat limpahan rahmat dan

hidayah-Nya sehengga penulis dapat menyelesaikan makalah ini sesuai dengan waktu

yang telah di tentukan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa makalah ini masih sangat jauh dari

kesempurnaan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan. Namun berkat

keinginan dan hasrat yang kuat serta bantuan dari berbagai pihak maka segala

hambatan dan kesulitan dalam mengerjakan makalah dapat terselesaikan dengan baik.

Di sadari sepenuhnya bahwa makalah ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab

itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi

kesempurnaan makalah ini di masa yang akan datang.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Kendari, November 2013

Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Perdata materiil mengenal dan mengatur tentang lembaga-lembaga

jaminan utang. Lembaga-lembaga jaminan ini memang disediakan untuk dapat

dijadikan jaminan oleh setiap calon kreditur. Pengertian jaminan itu sendiri menurut

Hartono Hadisoeprapto (1984:50) adalah : Sesuatu yang diberikan kepada kreditur

untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitor akan memenuhi kewajiban yang dapat

dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.

Apabila prestasinya bernilai cukup tinggi, suatu perikatan berdasarkan

perjanjian pinjam meminjam sebaiknya disertai dengan salah satu bentuk lembaga

jaminan penyelesaian utang. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

membedakan 2 (dua) jenis jaminan, yaitu jaminan yang bersifat perorangan dan

jaminan yang bersifat kebendaan. Salah satu bentuk perikatan dengan jaminan

perorangan dikenal sebagai penanggungan (borgthocht), pemberian jaminan

kebendaan kepada seorang kreditur tertentu, memberikan suatu kedudukan

(privelege) istimewa bagi kreditur tertentu terhadap kreditur lainnya. Fungsi jaminan

seperti ini adalah memberikan hak dan kekuasaan kepada kreditur untuk

mendapatkan pelunasan dari hasil penjualan barang-barang jaminan bila mana debitur

tidak melunasi hutangnya pada waktu yang telah ditentukan.

Dalam KUHPerdata, pengaturan mengenai jaminan secara umum terhadap

pelunasan hutang dapat kita lihat pada Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata. Pasal

1131 menyatakan : Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang

tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari,

menjadi tanggungan untuk perikatan perseorangan. Selanjutnya dalam Pasal 1132

KUHPerdata dinyatakan : Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi

semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu

dibagi-bagi menurut keseimbangan yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-

masing, kecuali apabila di antara pada berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah

untuk didahulukan.

Berdasarkan ketentuan kedua Pasal tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa

semua kekayaan debitur baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di

kemudian hari semua menjadi jaminan atas segala hutangnya, sehingga jika debitur

tidak memenuhi kewajibannya atau ingkar janji maka semua kekayaan debitur dapat

disita dan dilelang, dari hasil tersebut dibagi-bagi menurut keseimbangan besar

kecilnya piutang para kreditur.

Perikatan dengan jaminan kebendaan dapat diadakan melalui pemakaian

lembaga jaminan seperti gadai, hipotik, hak tanggungan ataupun fidusia. Maksud dari

pemberian jaminan dalam suatu perikatan seperti pemberian kredit perbankan yaitu

untuk memberikan kepastian kepada kreditur bahwa debitur akan dapat melunasi

kewajibannya dari hasil penjualan barang jaminan di mana kewajiban tersebut harus

dapat dinilai dengan uang. Adanya pemberian jaminan untuk suatu perjanjian harus

diperjanjikan terlebih dahulu secara tegas, oleh karena memberikan suatu barang

sebagai jaminan berarti melepaskan sebagian dari kekuasaan barang tersebut.

Mengacu pada jenis pinjaman yang terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu jaminan

perorangan dan jaminan kebendaan, maka agunan dapat dikelompokkan sebagai

jaminan kebendaan. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang

Hak Tanggungan Atas Tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah,

maka Peraturan mengenai pengikatan agunan telah mengalami perubahan yang

signifikan.

Dari uraian di atas, maka yang dimaksud dengan jaminan pemberian kredit

termasuk dalam pemberian kredit perbankan yaitu keyakinan pihak kreditur (bank)

atas kesanggupan pihak debitur untuk melunasi hutang kreditnya sesuai dengan yang

diperjanjikan, dan untuk memperoleh jaminan dalam setiap pemberian atau pelepasan

kredit, maka bank melakukan penilaian secara seksama terhadap watak, modal,

kemampuan agunan dan prospek usaha debitur (The Five of Credit Analysis),

sehingga kreditur memperoleh keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur

untuk melunasi kredit yang diberikan.

B. Rumusan Masaalah

Adapun rumusan masaalah dari penulisan makalah ini ialah :

1. bagaimana jaminan tentang orang ?

2. bagaimana jaminan tentang kebendaan ?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan pada makalah ini ialah :

1. Untuk mengetahui jaminan tentang orang.

2. Untuk mengetahui jaminan tentang kebendaan.

BAB II

PEMBAHASAN

1. ISTILAH DAN PENGERTIAN JAMINAN PERORANGAN

Istilah jaminan perorangan berasal dari kata borgtocht, dan ada juga yang

menyebutkan dengan istilah jaminan imateriil.  Pengertian jaminan perorangan

menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, mengartikan jaminan imateriil (perorangan)

adalah:

“Jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya

dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur

umumnya”.

Unsur jaminan perorangan, yaitu:

1. mempunyai hubungan langsung pada orang tertentu;

2. hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu; dan

3. terhadap harta kekayaan deitur umumnya.

Soebekti mengartikan jaminan perorangan adalah:

“Suatu perjanjian antara seorang berpiutang (kreditur) dengan seorang ketiga, yang

menjamin dipenuhinya kewajiban si berhutang (debitur). Ia bahkan dapat diadakan di

luar (tanpa) si berhutang tersebut”

Menurut Soebekti juga, bahwa maksud adanya jaminan ini adalah untuk

pemenuhan kewajiban si berhutang, yang dijamin pemenuhannya seluruhnya atau

sampai suatu bagian tertentu, harta benda si penanggung (penjamin) dapat disita dan

dilelang menurut ketentuan perihal pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan.

A . JENIS-JENIS JAMINAN PERORANGAN

1. Jaminan penanggungan (borgtocht) adalah kesanggupan pihak ketiga untuk

menjamin debitur 

2. Jaminan garansi (garansi bank) (Pasal 1316 KUH Perdata), yaitu bertanggung

jawab guna kepentingan pihak ketiga.

3. Jaminan Perusahaan.

Dari jenis jaminan perorangan tersebut, maka dalam sub-sub bab berikut ini

hanya disajikan yang berkaitan dengan penanggungan utang dan garansi bank.

B . PENANGGUNGAN UTANG

1. Pengertian dan Sifat Penanggungan Utang

Perjanjian penanggungan utang diatur dalam Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850

KUH Perdata. Yang diartikan dengan penanggungan adalah:

“Suatu perjanjian, di mana pihak ketiga, demi kepentingan kreditur, mengikatkan

dirinya untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi

perikatannya” (Pasal 1820 KUH Perdata).

Apabila diperhatikan definisi tersebut, maka jelaslah bahwa ada tiga pihak

yang terkait dalam perjanjian penanggungan utang, yaitu pihak kreditur, debitur, dan

pihak ketiga. Kreditur di sini berkedudukan sebagai pemberi kredit atau orang

berpiutang, sedangkan debitur adalah orang yang mendapat pinjaman uang atau kredit

dari kreditur. Pihak ketiga adalah orang yang akan menjadi penanggung utang debitur

kepada kreditur, manakala debitur tidak memenuhi prestasinya.

Alasan adanya perjanjian penanggungan ini antara lain karena si penanggung

mempunyai persamaan kepentingan ekonomi dalam usaha dari peminjam (ada

hubungan kepentingan antara penjamin dan peminjam), misalnya si penjamin sebagai

direktur perusahaan selaku pemegang seham terbanyak dari perusahaan tersebut

secara pribadi ikut menjamin hutang-hutang perusahaan tersebut dan kedua

perusahaan induk ikut menjamin hutang perusahaan cabang.

Sifat perjanjian penanggungan utang adalah bersifat accesoir (tambahan),

sedangkan perjanjian pokoknya adalah perjanjian kredit atau perjanjian pinjam uang

antara debitur dengan kreditur.

2. Akibat-akibat Penanggungan antara Kreditur dan Penanggung

Pada prinsipnya, penanggung utang tidak wajib membayar utang debitur

kepada kreditur, kecuali jika debitur lalai membayar utangnya. Untuk membayar

utang debitur tersebut, maka barang kepunyaan debitur harus disita dan dijual terlebih

dahulu untuk melunasi utangnya (Pasal 1831 KUH Pedata).

Penanggungan tidak dapat menuntut supaya barang milik debitur lebih dahulu

disita dan dijual untuk melunasi utangnya jika:

a) Ia (penanggung utang) telah melepasakan hak istimewanya untuk menuntut

barang-barang debitur lebih dahulu disita dan dijual;

b) Ia telah mengikatkan dirinya bersama-sama dengan debitur utama secara

tanggung menanggung; dalam hal itu akibat-akibat perikatannya diatur

menurut asas-asas utang-utang tanggung menanggung;

c) Debitur dapat mengajukan suatu eksepsi yang hanya mengenai dirinya sendiri

secara pribadi;

d) Debitur dalam keadaan pailit; dan

e) Dalam hal penanggungan yang diperintahkan hakim (Pasal 1832 KUH

Perdata).

3. Akibat-akibat Penanggungan antara Debitur dan Penanggung dan antara Para

Penanggung

Hubungan hokum antara penanggung dengan debitur utama adalah erat

kaitannya dengan telah dilakukannya pembayaran hutang debitur kepada kreditur.

Untuk itu, pihak penanggung menuntut kepada debitur supaya membayar apa yang

telah dilakukan oleh penanggung kepada kreditur. Di samping penanggungan utang

juga berhak untuk menuntut:

a) Pokok dan bunga;

b) Pengantian biaya, kerugian, dan bunga.

Di samping itu, penanggung juga dapat menuntut debitur untuk diberikan ganti

rugi atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan, bahkan sebelum ia membayar

utangnya:

a) Bila ia digugat di muka hakim untuk membayar;

b) Bila debitur berjanji untuk membebaskannya dari penanggungannya pada

suatu waktu tertentu;

c) Bila utangnya sudah dapat ditagih karena lewatnya jangka waktu yang telah

ditetapkan untuk pembayarannya;

d) Setelah lewat sepuluh tahun, jika perikatan pokok tidak mengandung suatu

jangka waktu tertentu untuk pengakhirannya, kecuali bila perikatan pokok

sedemikian sifatnya, sehingga tidak dapat diakhir sebelum lewat waktu

tertentu.

Hubungan antara para penanggung dengan debitur disajikan berikut ini. Jika

berbagai orang telah mengikatkan dirinya sebagai penanggung untuk seorang debitur

dan untuk utang yang sama, maka penanggung yang melunasi hutangnya berhak

untuk menuntut kepada penanggung yang lainnya, masing-masing untuk bagiannya.

4. Hapusnya Penanggungan Utang

Hapusnya penanggungan utang diatur dalam Pasal 1845 sampai dengan Pasal

1850 KUH Perdata. Di dalam Pasal 1845 KUH Perdata disebutkan bahwa perikatan

yang timbul karena penanggungan, hapus karena sebab-sebab yang sama dengan

yang menyebabkan berakhirnya perikatan lainnya. Pasal ini menunjuk kepada Pasal

1381, Pasal 1408, Pasal 1424, Pasal 1420, Pasal 1437, Pasal 1442, Pasal 1574, Pasal

1846, Pasal 1938, dan Pasal 1984 KUH Perdata.

Di dalam Pasal 1381 KUH Perdata ditentukan 10 (sepuluh) cara berakhirnya

perjanjian penanggungan utang, yaitu pembayaran; penawaran pembayaran tunai;

diikuti dengan penyimpanan atau penitipan; pembaruan utang; kompensasi;

pencampuran utang; pembebasan utang; musnahnya barang yang terutang; kebatalan

atau pembatalan; dan berlakunya syarat pembatalan.

2. JAMINAN KEBENDAAN 

Jaminan kebendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda,

yang mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan

terhadap siapapun,selalu mengikuti benda dimana berada dan dapat dialihkan.

Jaminan kebendaan mempunyai cirri-ciri ”kebendaan“ dalam arti mempunyai

sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan dimanapun berada (droit de

suite),dan memberikan hak revindikasi. Jaminan kebendaan dapat digolongkan

menjadi 5(lima) macam yaitu :

a) Gadai (pand) yang diatur dalam Bab 20 Buku II BW

b) Hipotik kapal yang diatur dalam Bab 21 Buku II BW

c) Credietverband yang diatur dalam Stb.1908 no.542 sebagaimana telah

diubah dengan Stb. No.1937 no.190

d) Hak tanggungan sebagaimana diatur dalam uu no.4 th.1996

e) Jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam uu no.42 th.1999

  Berdasarkan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(“KUHPer”),

semua kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik

yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan

untuk segala perikatan perseorangan. Ini dinamakan jaminan umum.

Jaminan itu sendiri dibagi menjadi 2 (dua), yaitu jaminan umum (Pasal 1131

KUHPer) dan jaminan khusus. Jaminan khusus ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu

jaminan kebendaan (Pasal 1131 KUHPer) dan jaminan perorangan (Pasal 1820 –

Pasal 1850 KUHPer).

 Pasal 1133 KUHPer

Hak untuk didahulukan di antara para kreditur bersumber pada hak istimewa, pada

gadai dan pada hipotek. Tentang gadai dan hipotek dibicarakan dalam Bab 20 dan

21 buku ini.

Mengenai benda yang dijadikan jaminan utang, maka kita akan membicarakan

mengenai jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan ada 4 (empat) yaitu:

1. Gadai yang diatur dalam Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160

KUHPer;

2. Fidusia yang diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999

tentang Jaminan Fidusia (“UU Fidusia”) serta peraturan-peraturan

pelaksananya;

3. Hak Tanggungan yang diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun

1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang

Berkaitan Dengan Tanah (“UU Hak Tanggungan”) serta peraturan-

peraturan pelaksananya;

4. Hipotik Kapal yang diatur dalam Pasal 1162 sampai dengan Pasal

1232 KUHPer serta Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang

Pelayaran (“UU Pelayaran”), serta peraturan-peraturan pelaksananya;

5. Resi Gudang yang diatur dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2006

tentang Sistem Resi Gudang sebagaimana telah diubah

denganUndang-Undang No. 9 Tahun 2011 (“UU Resi Gudang”) serta

peraturan-peraturan pelaksananya.

  Dalam gadai, benda yang dapat dijadikan jaminan utang adalah barang

bergerak dan piutang-piutang atas bawa, yang telah ada pada saat penjaminan

tersebut dilakukan (Pasal 1150 dan Pasal 1152 KUHPer). Ini karena berdasarkan

Pasal 1152 KUHPer, benda yang digadaikan harus diletakkan di bawah kekuasaan si

berpiutang atau pihak ketiga yang disepakati oleh kedua belah pihak. Ini berarti tidak

mungkin barang tersebut barang yang akan ada di kemudian hari.

  Benda yang dapat dijadikan jaminan dalam fidusia adalah benda bergerak

baik yang berwujud maupun yang tidak bewujud dan benda tidak bergerak khususnya

Bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam

UU Hak Tanggungan (Pasal 1 angka 2 UU Fidusia). Benda adalah segala sesuatu

yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud,

yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun tidak begerak

yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek (Pasal 1 angka 4 UU Fidusia).

Selain itu jaminan fidusia juga dapat berupa benda, termasuk piutang, baik

yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian (Pasal

9 UU Fidusia). Jaminan fidusia juga meliputi hasil dari benda yang menjadi objek

jaminan fidusia, serta meliputi juga klaim asuransi dalam hal benda yang menjadi

objek jaminan fidusia diasuransikan (Pasal 10 UU Fidusia).

  Mengenai benda yang dapat dijadikan jaminan utang dengan hak tanggungan,

berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Hak Tanggungan, adalah hak atas tanah

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain

yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu. Lebih lanjut dalam Pasal 4 dan Pasal

27 UU Hak Tanggungandiuraikan hak-hak atas tanah tersebut, yaitu:

a.    Hak Milik;

b.    Hak Guna Usaha;

c.    Hak Guna Bangunan;

d.    Hak Pakai atas tanah Negara yang menurut ketentuan yang berlaku wajib didaftar

dan menurut sifatnya dapat dipindahtangankan;

e.    Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.

  Sedangkan untuk hipotek, saat ini yang dapat dijadikan objek adalah kapal.

Ini karena tanah yang dahulu dijaminkan dengan hipotek telah dijaminkan dengan

Hak Tanggungan sejak adanya UU Hak Tanggungan. Try Widiyono, S.H., M.H.,

Sp.N., dalam bukunya yang berjudul Agunan Kredit Dalam Financial Engineering,

mengatakan bahwa Pasal 1162 KUHPer memberikan batasan tentang hipotek, yaitu

suatu hak kebendaan atas benda-benda tidak bergerak untuk mengambil penggantian

daripadanya bagi pelunasan suatu perikatan. Kapal dengan bobot 7 (tujuh) ton ke atas

atau isi 20 m3termasuk benda tidak bergerak.

  Sedangkan dalam resi gudang, yang dijadikan objek jaminan adalah resi

gudang (Pasal 1 angka 9, Pasal 4, Pasal 12 – Pasal 16 UU Resi Gudang). Resi

Gudang itu sendiri adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di

gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang (Pasal 1 angka 2 UU Resi Gudang).

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) membedakan 2 (dua)

jenis jaminan, yaitu jaminan yang bersifat perorangan dan jaminan yang bersifat

kebendaan. Salah satu bentuk perikatan dengan jaminan perorangan dikenal sebagai

penanggungan (borgthocht), pemberian jaminan kebendaan kepada seorang kreditur

tertentu, memberikan suatu kedudukan (privelege) istimewa bagi kreditur tertentu

terhadap kreditur lainnya. Fungsi jaminan seperti ini adalah memberikan hak dan

kekuasaan kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari hasil penjualan barang-

barang jaminan bila mana debitur tidak melunasi hutangnya pada waktu yang telah

ditentukan.

Dalam KUHPerdata, pengaturan mengenai jaminan secara umum terhadap

pelunasan hutang dapat kita lihat pada Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata. Pasal

1131 menyatakan : Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang

tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari,

menjadi tanggungan untuk perikatan perseorangan. Selanjutnya dalam Pasal 1132

KUHPerdata dinyatakan : Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi

semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu

dibagi-bagi menurut keseimbangan yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-

masing, kecuali apabila di antara pada berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah

untuk didahulukan.

Berdasarkan ketentuan kedua Pasal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa

semua kekayaan debitur baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di

kemudian hari semua menjadi jaminan atas segala hutangnya, sehingga jika debitur

tidak memenuhi kewajibannya atau ingkar janji maka semua kekayaan debitur dapat

disita dan dilelang, dari hasil tersebut dibagi-bagi menurut keseimbangan besar

kecilnya piutang para kreditur.

B. Saran

Dalam praktek perbankan di indonesia, pemberian kredit umumnya diikuti

penyediaan jaminan oleh pemohon kredit, sehingga pemohon kredit yang tidak

memberikan jaminan sulit untuk memperoleh kredit dari bank. Persyaratan bagi

pemohon kredit untuk menyediakan jaminan ini dapat menghambat pengembangan

usaha pemohon kredit karena pengusaha kecil yang modal usahanya sangat terbatas

tidak memiliki harta kekayaan yang memenuhi syarat untuk dijadikan jaminan

kreditnya.

Dalam perkembangannya untuk membantu masyarakat memperoleh modal

dengan mudah yang diharapkan mampu mengingatkan pembangunan nasional

khususnya untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi maka pemerintah dengan di

keluarkannya UU No 10 tahun 1992 tentang perbankan tidak mensyaratkan bahwa

pemberian kredit harus diikuti dengan kewajiban pemohon kredit menyediakan

jaminan materil dan inmateril untuk itu dalam pemberian kredit baik debitur maupun

kreditur harus mempunyai itikad baik dalam melakukan perjanjian kredit.

DAFRAT PUSTAKA

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt518f8c34e5c67/apakah-

semua-benda-dapat-jadi-jaminan-utang.

Widiyono, Try. 2009. Agunan Kredit Dalam Financial Engineering.

Ghalia Indonesia.

Sutarno,SH,.MH. aspek-aspek hukum perkreditan pada bank, alfabeta

bandung, 2009.