Hukum Jaminan

HUKUM JAMINAN

Anggota Kelompok :

1. Harning Priyastuty (125020309111001)

2. Ashalia Trisani (125020309111002)

Istilah & Pengertian Hukum Jaminan

Menurut J. Satrio

“Pengaturan hukum yang mengatur jaminan-jaminan piutang seorang kreditur terhadap debitur.”

Menurut H.Salim

“Keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan antar pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkakn fasilitas kredit “

Unsur-unsur yang Tercantum : Adanya kaidah hukum Adanya pemberi dan penerima jaminan Adanya jaminan Adanya fasilitas kredit

Objek Hukum Jaminan

1. Objek Materiil, yaitu bahan (materiil) yang di jadikan sasaran dalam penyelidikannya

2. Objek Forma, yaitu sudut pandang tertentu terhadap objek materiilnya

Asas-asas Hukum Jaminan

Asas Publicitet Asas Specialitet Asas tidak Dapat dibagi-bagi Asas Inberzittstelling Asas Horizontal

Sistem Pengaturan Hukum Jaminan

1. sistem tertutup (clossed system)

2. sistem terbuka (open system)

Sumber Hukum Jaminan

1. Buku II KUH Perdata (BW)2. KUH Dagang3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang

Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang

Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah

5. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Firdusia

6. Pasal 49 Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran

Istilah & Pengertian Jaminan

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu zekerheid atau cautie.

Selain istilah jaminan, dikenal juga dengan agunan.

Menurut Hartono Hadisoeprapto berpendapat bahwa jaminan adalah : “Sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan

keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.”

Menurut M. Bahsan berpendapat bahwa Jaminan adalah : “Segala sesuatu yang diterima kreditur dan diserahkan

debitur unutk menjamin duatu utang piutang dalam masyarakat.”

Jenis Jaminan

Jaminan di bagi menjadi 2 macam :1. Jaminan materiil (kebendaan)

Gadai (pand) Hipotek Hak tanggungan Jaminan Fidusia

2. Jaminan imateriil (perorangan)

Syarat Benda Jaminan

Syarat-syarat benda jaminan yang baik adalah : Dapat secara mudah membantu perolehan kredit

itu oleh pihak yang memerlukan Tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari

kredit untuk melakukan atau meneruskan usahanya Memberikan kepastian kepada si kreditur, dalam

arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, bila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi hutangnya si penerima (pengambil) kredit

Sifat Perjanjian Jaminan

1. Perjanjian pokok merupakan perjanjian untuk mendapatkan fasilitas kredit dari lembaga perbankan atau lembaga keuangan nonbank.

2. Perjanjian accesoir adalah perjanjian yang bersifat tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian pokok.

Lembaga-lembaga Jaminan

Gadai (Pand) Pasal 1150 s/d Pasal 1161 BW

Hipotik Pasal 1162 s/d Pasal 1232 BW Fidusia UU No. 42 Tahun 1999 Hak Tanggungan UU No. 4 Tahun 1996

GADAI

Menurut H.Salim gadai adalah“Suatu perjanjian yang dibuat antara

kreditur dengan debitur di mana debitur menyerahkan benda bergerak kepada kreditur untuk menjamin pelunasan suatu hutang gadai, ketika debitur lalai melaksanakan tugasnya.” Dasar Hukum Pasal 1150 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1160 Buku II KUH Perdata

Subjek dan Objek Gadai

Subjek Gadai pihak pemberi gadai (pandgever) Pihak penerima gadai (pandnemer)

Objek gadai : benda bergerak benda bergerak berujud Benda bergerak tidak berujud

Hak dan Kewajiban Penerima Gadai

Hak penerima gadai adalah: Menerima angsuran pokok pinjaman dan bunga sesuai dengan

waktu yang di tentukan Menjual barang gadai, jika pemberi gadai tidak memenuhi

kewajibannya setelah lampau waktu atau setelah dilakukan peringatan untuk pemenuhan

Kewajiban penerima gadai: Menjaga barang yang digadaikan sebaik-baiknya Tidak diperkenakan mengalihkan barang yang digadaikan

menjadi miliknya, walaupun pemberi gadai wanprestasi Memberitahukan kepada pemberi gadai (debitur) tentang

pemindahan barang-barang gadai Bertanggung jawab atas kerugian atau susutnya barang gadai,

sejauh hal itu terjadi akibat kelalaiannya

Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai

Hak-hak pemberi gadai: Menerima uang gadai dari penerima gadai Berhak atas barang gadai, apabila hutang pokok, bunga,

dan biaya lainnya telah dilunasinya Berhak menuntut kepada pengadilan supaya barang

gadai dijual untuk melunasi hutang-hutangnya

Kewajiban pemberi gadai: Menyerahkan barang gadai keada penerima gadai Membayar pokok dan sewa modal kpeada penerima gadai Membayar biaya yang dikeluarkan oleh penerima gadai

untuk menyelamatkan barang-barang gadai

Jangka Waktu Gadai

Pada prinsipnya jangka waktu gadai, yaitu 15 hari dan maksimal 120 hari. “Jika sampai dengan jatuh tanggal tempo pinjaman tidak dilunasi/diperpanjang, maka barang jaminan akan dilelang pada tanggal yang sudah ditentukan.”

Hapusnya Gadai

Di dalam Pasal 1152 KUH Perdata ditentukan 2 cara hapusnya hak gadai, yaitu: Barang gadai itu hapus dari kekuasaan

pemegang gadai Hilangnya barang gadai atau dilepaskan

dari kekuasaan penerima gadai surat bukti kredit (SBK)

FIDUSIA

Isilah fidusia berasal dari bahasa Belanda, yaitu fiducie, Bahasa Inggris disebut fiduciary transfer of ownership, yang artinya kepercayaan.

Di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Fidusia adalah: “Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas

dasar kepercayaan dengan ketentuan bahsa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilih benda itu”

Subjek & Objek Jaminan Fidusia

Subjek dari jaminan fidusia pemberi fidusia (orang perorangan atau korporasi

pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia) penerima fidusia (orang perorangan atau korporasi

yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia

Objek Jaminan Fidusia, yaitu : Benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak

berwujud Benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang

tidak dibebani hak tanggungan

Tahap Terjadinya Perjanjian Fidusia

Perjanjian pinjam memijam uang Pembebanan Penyerahan kembali dari kreditur kepada

debitor pendaftaran

Pembebanan Jaminan Fidusia

Pembebananan pembebanan fidusia dilakukan dengan :1. Dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia2. Utang yang pelunasannya dijamin dengan jaminan fidusia

adalah: Utang yang telah ada Utang yang akan timbul dikemudian hari yang telah diperjanjikan

dalam jumlah tertentu Utang yang pada utang eksekusi dapat ditentukan jumlahnya

berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi

Jaminan fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu penerima fidusia atau kepada kuasa atau wakil dari penerima fidusia

Jaminan fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satupun atau jenis benda termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian

Hapusnya dan Roya Jaminan Fidusia

Ada tiga sebab terhapusnya jamina fidusia : Hapusnya utang yang dijaminkan

dengan fidusia. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh

penerima fidusia Musnahnya barang yang menjadi obejk

jaminan fidusia.

Hak Mendahului

Diatur dalam Pasal 27 – 28 UU No. 42/1999 tentang Jaminan Fidusia. Yang dimaksud dengan hak mendahului adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan utangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Eksekusi Jaminan Fidusia

Ada 3 cara eksekusi benda jaminan fidusia, yaitu: Pelaksanaan title eksekutorial oleh

penerima fidusia Pelaksanaan parate eksekusi Penjualan dibawah tangan yang

dilakukan berdasarkan kesepakatan pembeli dan penerima fidusia

 HAK TANGGUNGAN

Prof.Budi Harsono mengartikan hak tanggungan adalah:“Penguasaan hak atas tanah, berisi kewenangan

bagi kreditur untuk berbuat sesuatu mengernai tanah yang dijadikan agunan. Tetapi bukan untuk dikuasai secara fisik dan digunakan, melainkan untuk menjualnya jika debitur cedera janji dan mengambil dari hasilnya seluruhnya atau sebagian sebagai pembayaran lunas utang debitur kepadanya” (Budi Harsono, 1999: 24)

Dasar Hukum Hak TanggunganUndang-Undang Nomor 4 Tahun 1996

Subjek & Objek Hak Tanggungan

subjek hukum dalam pembebanan hak tanggungan adalah pemberi hak tanggungan pemegang hak tanggungan

objek dalam pembebanan hak tanggungan adalah setiap hak atas tanah dengan syarat-syarat sebagai berikut : Dapat dinilai dengan uang Termasuk hak yang didaftar dalam daftar umum Mempunyai sifat dapat dipindahtangankan Memerlukan penunjukan dengan undang-undang

Ada 5 jenis hak atas tanah yang dapat dijadikan jaminan dengan hak tanggungan, yaitu : Hak Milik Hak Guna Usaha Hak Guna Bangunan Hak Pakai, baik hak milik maupun hak atas

negara Hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan

hasil karya yang telah ada atau akan ada merupakan suatu kesatuan dengan tanah tersebut.

Proses Terjadinya Hak Tanggungan

Adapun Proses Terjadinya Hak Tanggungan : Dimulai dari perjanjian kredit diikuti

dengan HPHT (bilamana belum didaftar maka diikuti dengan SKMHT)

Pendaftaran 

Peralihan Hak Tanggungan

Peralihan hak tanggungan dapat dilakukan dengan cara : Cessi Subrogasi Pewarisan

Hapusnya Hak Tanggungan

Ada 4 sebab hapusnya hak tanggungan yaitu : Hapusnya utang yang dijamin dengan hak

tanggungan Dilepaskan hak tanggungan oleh pemegang

hak tanggungan Pembersihan hak tanggungan berdasarkan

penetapan peringkat oleh Ketua Pengadilan Negeri

Hapusnya hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan

HIPOTIK

Hipotik adalah suatu hak kebendaan atas barang-barang tidak bergerak, untuk mengambil penggantian dari padanya bagi pelunasan suatu perikatan (Pasal 1162 KUH Perdata).

Objek dan Subjek Hipotik

Objeknya adalah benda tidak bergerak (tetap).

Subjek hipotik yaitu hipotik hanya dapat diletakkan/ dipasang oleh orang yang dapat mengoperkan/memindahtangankan benda jaminan (Pasal 1168 KUHPerdata). 

Asas-asas Hipotik

Ada beberapa asas-asas hipotik, yaitu : Asas openbaarheid atau publisitas Asas specialiteit Asas ondeelbaarheid atau hipotik tidak

dapat dibagi-bagi