Tugas Hukum Jaminan

7/28/2019 Tugas Hukum Jaminan

1/23

PELAKSANAAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

TERKAIT DENGAN PASAL 6 DAN PASAL 20

UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996

A. ABSTRAK

Tanah menjadi jaminan atas pelunasan utang piutang harus dibebani dengan hak tanggungan

sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan Undang-Undang

Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan

dengan Tanah. Terkait dengan jaminan berupa tanah tersebut sebelumnya terdapat perjanjian

kredit yang dibuat oleh pihak debitur maupun pihak kreditur yang merupakan perjanjian pokok.

Kemudian tanah yang dibebani hak tanggungan dibuat akta pembebanan hak tanggungan atastanah yang dibuat oleh seorang PPAT merupakan perjanjian assesoir. Akta tersebut kemudian di

daftar di Kantor Pertanahan guna diterbitkan sertifikat hak tanggungan yang mempunyai

kekuatan eksekutorial sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun

1996.

Tidak jarang debitur melakukan wanprestasi atas perjanjian kredit tersebut, sehingga kreditur

mempunyai hak untuk melakukan eksekusi atas jaminan tersebut sebagaimana diatur dalam

Pasal 6, Pasal 11 ayat (2) huruf e, dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Akan

tetapi, debitur juga melakukan gugatan perlawanan terhadap usaha kreditur melakukan eksekusi

ke Pengadilan Negeri.

Terhadap putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Sukoharjo dengan nomor

20/Pdt.Plw/2010/PN.Skh, bahwa hakim menolak gugatan pelawan hal ini dikarenakan bahwa

kreditur mempunyai hak untuk melakukan eksekusi apabila debitur wanprestasi sebagaimana

tercantum dalam Pasal 6, Pasal 11 ayat (2) huruf e, dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4

Tahun 1996. Akibat hukumnya, tanah yang menjadi jaminan tersebut penguasaan yuridis berada

di tangan kreditur sebagai pihak yang mempunyai hak atas jaminan atas pelunasan utang piutang

debitur.

B. LATAR BELAKANG MASALAH

Seiring dengan perkembangan jaman yang semakin komplek maka mempengaruhi dunia

ekonomi terkait dalam hal pembangunan nasional. Pembangunan nasional untuk meningkatkan

taraf kehidupan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana tertuang dalam Pancasila dan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Upaya mengembangkan

perekonomian dan perdagangan diperlukan peran dari pemerintah dan pelaku usaha (masyarakat

dan badan hukum). Pengembangan perekonomian tersebut memerlukan adanya modal yang


2/23

besar sehingga modal tesebut diperoleh dengan perkreditan melalui perbankan. Upaya

perkreditan yang dilakukan oleh debitur dan kreditur dilakukan dengan membuat perjanjian

kredit terlebih dahulu sebagai perjanjian pokok. Perjanjian kredit biasanya dalam bentuk

perjanjian baku yang diberikan oleh kreditur kepada debitur dimana untuk disepakati bersama.

Akan tetapi ada pula perjanjian kredit dibuat secara akta notariil yang dibuat oleh Notaris.

Notaris dalam hal ini harus teliti guna melindungi masing-masing pihak terkait dengan hak dan

kewajibannya. Pemberian kredit oleh kreditur kepada debitur tidak secara cuma-cuma melainkan

disertai dengan pemberian jaminan yang senilai dengan jumlah dari nilai kredit tersebut.

Mayoritas debitur memberikan jaminan kepada kreditur berupa tanah dalam bentuk sertifikat hak

atas tanah. hal ini disebabkan tanah mempunyai nilai yang relatif stabil bahkan tidak akan

mengalami kemerosotan, sangat menguntungkan bagi kreditur. Sebagaimana diatur dalam Pasal

51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 bahwa hak milik, hak guna usaha dan hak guna

bangunan dibebani dengan hak tanggungan. Lembaga Hak Tanggungan tersebut belum dapat

berfungsi sebagaimana mestinya, karena belum adanya undang-undang yang mengaturnya secara

lengkap, sesuai yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun1960. Dalam kurun waktu itu, berdasarkan ketentuan peralihan yang tercantum dalam Pasal 57

Undang-Undang Pokok Agraria, masih diberlakukan ketentuan Hypotheek sebagaimana

dimaksud dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dan ketentuan

Credietverband dalam Staatsblad 1908-542 sebagaimana yang telah diubah dengan Staatsblad

1937-190, sepanjang mengenai hal-hal yang belum ada ketentuannya dalam atau berdasarkan

Undang-Undang Pokok Agraria (Penjelasan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960).

Hal ini disebabkan Hypotheek diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang

menganut asas perlekatan dimana tidak sesuai dengan asas hukum tanah nasional yang menganut

asas pemisahan horizontal. Sehingga, perlu dibentuk undang-undang yang spesialitas mengenai

hak tanggungan kemudian diundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang HakTanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. Ada lembaga

jaminan hutang yaitu Hak Tanggungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4

Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4

Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang berkaitan dengan

tanah, adalah :

Hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah

itu untuk pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakankepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lainnya.

Berdasarkan pengertian dari hak tanggungan tersebut, bahwa jaminan berupa tanah tersebut

juga termasuk benda yang terdapat diatas tanah sebagai pelunasan atas hutang tertentu.

Pembebanan jaminan atas tanah dengan hak tanggungan tersebut tidak akan terlepas dari

perjanjian kredit sebagai perjanjian pokoknya. Selanjutnya dibuat Akta Pembebanan Hak


3/23

Tanggungan (APHT) yang dibuat oleh seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang

sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan

Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Akan tetapi, tidak selalu seorang kreditur meminta kepada

Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk langsung membuat Akta Pembebanan Hak Tanggungan

karena dapat terjadi pihak debitur tidak dapat datang sendiri secara langsung memberikan hak

tanggungan dan dapat pula disebabkan karena tanah yang menjadi jaminan terjadi peralihan hak

sehingga perlu dibuatkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang dibuat oleh Notaris

yang berwenang. Pembuatan Akta Pembebanan Hak Tanggungan terdapat beberapa janji yang

dimuat didalamnya, sebagai pihak Pejabat Pembuat Akta Tanah tersebut perlu sikap teliti dalam

hal melindungi hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Karena perjanjian ini merupakan

perjanjian assesoir atau perjanjian tambahan dari perjanjian kredit yang merupak perjanjian

pokok. Perjanjian assesoir ini dilakukan setelah perjanjian pokok telah ditanda tangani oleh para

pihak.

Dengan demikian, perjanjian tersebut telah menimbulkan hak dan kewajiban yang harus

dipenuhi oleh masing-masing pihak. Pihak debitur mempunyai kewajiban untuk melakukan

angsuran atau pelunasan terhadap piutang tersebut kepada kreditur sebagaimana tertuang dalam

perjanjian kredit maupun perjanjian assesoir tersebut. Tidak jarang bahwa debitur telah

melakukan wanprestasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 maupun Pasal 20 Undang-Undang

Nomor 4 Tahun 1996 telah memberikan kewenangan kepada kreditur sebagai pihak pemegang

hak tanggungan untuk melakukan eksekusi atas hak tanggungan. Salah satu perkara yang terjadi

di Kabupaten Sukoharjo terkait dengan eksekusi hak tanggungan yang mendapat perlawanan dari

pihak debitur. Pihak debitur yang bernama Tumiyem, Tohari, Sudarno dan Hardiman telah

melakukan perjanjian kredit dengan salah satu bank yaitu Bank Rakyat Indonesia yang berkantor

Cabang di Kartasura. Bank Rakyat Indonesia yang berkantor Cabang di Kartasura selaku pihakkreditur, telah memberikan fasilitas kredit yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor

1 tertanggal 03 Oktober 2005. Kemudian akta perjanjian kredit tersebut terjadi perubahan dengan

Akta Perpanjangan dan Suplesi Kredit No.01 tertanggal 3 Oktober 2005. Guna menjamin

pelunasan hutang, pihak debitur memberikan jaminan berupa :

a. sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1617 a/n Tumiyem dengan luas 98

m2.

b. sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2154 a/n Tohari dengan luas 290 m2.

c. sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 4465 a/n Tohari dengan luas 665 m2.

d. sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1205 a/n Hardiman dengan luas 4084

m2.

Dengan berjalannya pelaksanaan kredit, ternyata pihak debitur melakukan keterlambatan

membayar angsuran. Akan tetapi, pihak kreditur telah memberikan kesempatan bagi pihak


4/23

debitur berupa restrukturisasi yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Restrukturisasi Kredit

Nomor 21 tertanggal 29 Desember 2006 yang dibuat oleh Notaris Nyonya Wirati Kendarto, agar

membayar atas keterlambatan angsuran tersebut. Dalam akta perjanjian restrukturisasi tersebut

memuat klausul jika debitur tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang dipersyaratkan

sebanyak tiga kali berturut-turut maka putusan restrukturisasi kredit tersebut batal dan kewajiban

bagi debitur kembali ke perjanjian pokoknya. Akan tetapi, pihak debitur tidak memenuhi

kewajibannya sebagai debitur sehingga debitur tersebut wanprestasi. Pihak debitur wanprestasi,

kreditur telah memberikan somasi atau Surat Peringatan kepada pihak debitur agar memenuhi

kewajibannya. Somasi dilakukan oleh pihak kreditur sebanyak tiga kali yaitu tanggal 9

Desember 2009, 5 Januari 2010, dan 1 Februari 2010. Pihak debitur juga tidak memenuhi

kewajibannya sehingga pihak kreditur melakukan pelelangan umum atas empat objek hak

tanggungan yang menjadi jaminan tersebut dengan pemberitahuan pelaksanaan lelng dan

pengosongan objek lelang tertanggal 17 Maret 2010 dan pihak kreditur melakukan eksekusi atas

4 bidang tanah tersebut. Akan tetapi, pihak debitur sebagai pelawan melakukan perlawanan

kepada pihak kreditur, yaitu Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Kartasura sebagai TerlawanI; Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta sebagai Terlawan II; dan Kantor

Badan Pertanahan Kabupaten Sukoharjo sebagai Terlawan III. Pihak debitur mengajukan

gugatan perlawanan ke Pengadilan Negeri Kabupaten Sukoharjo dengan nomor register perkara

20/Pdt.Plw/2010/PN.Skh dengan pokok perkara sebelum ada pengumuman lelang di Harian

Jawa Pos Radar Solo hari Rabu tanggal 17 Maret 2010 pihak debitur tidak pernah diberi surat

peringatan atau somasi dari Pengadilan Negeri berapa kewajiban yang wajib dibayar oleh pihak

debitur. Sehingga menurut pihak debitur tidak ada somasi atau surat peringatan lebih dahulu

maka penjualan benda yang menjadi objek hak tanggungan dan objek sengketa yang akan dijual

secara lelang tidak adanya kepastian. Selain itu, menurut pihak debitur tidak pernah mendapat

surat dari Pengadilan Negeri adanya sita eksekusi dan pelaksanaan penjualan secara lelangtersebut tidak melalui Pengadilan Negeri. Permasalahan tersebut telah diputus oleh Hakim Ketua

Pengadilan Negeri Sukoharjo dengan perkara nomor 20/Pdt.Plw/2010/PN.Skh tertanggal 5

Agustus 2010,

Dalam Provisi :

- Menolak tuntuan provisi para pelawan tersebut;

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Terlawan I tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Para Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar;2. Menyatakan perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima;

3. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara

ini sebesar Rp. 538.000,00

Berdasarkan pada uraian diatas bahwa pihak debitur sebagai pelawan mengajukan

perlawanan karena menurut pelawan tidak adanya surat pemberitahuan dari Pengadilan Negeri


5/23

akan kewajiban membayar hutang sehingga menurut pelawan pelelangan objek sengketa tidak

mempunyai kepastian hukum. Disatu sisi, hal ini berkaitan dengan kewenangan dari pihak

kreditur sebagai pihak yang melakukan eksekusi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun

1996.

C. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pada uraian tersebut diatas, maka penulis akan menganalisa bagaimana

akibat hukum dari 4 bidang tanah yang menjadi jaminan atas suatu kredit tersebut ?

D. TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Pustaka Tentang Perjanjian Kredit Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10

Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang

Perbankan,

Kredit adalah peyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain

yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu

dengan pemberian bunga. Unsur essensial dari suatu kredit adalah kepercayaan, yaitu

keyakinan dari bank sebagai kreditur bahwa kredit yang diberikan akan sungguh-sungguh

diterima kembali dalam jangka waktu yang berdasarkan pada kesepakatan. Unsur-unsur

kredit adalah (Hermansyah. 2005: Hal 56):

i. kepercayaan, yaitu keyakinan dari si oemberi kredit bahwa prestasi yang

diberikannya baik dalam bentuk uang, atau jasa, akan benar-benar diterimanya

kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.

ii. Waktu, yaitu masa yang memisahkan antara pemebrian prestasi dengan kontraprestasi

yang akan diterima pada masa yang akan datang.

iii. Degree of risk, yaitu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat adanya jangka

waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan

diterima kemudian hari.

Perjanjian merupakan perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam Buku III Pasal

1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pinjam Meminjam ialah perjanjian dengan

mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-

barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini

akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Akan

tetepi pada kenyataannya bahwa perjanjian kredit itu tidak murni perjanjian pinjam

meminjan saja melainkan juga terdapat perjanjian pemberian kuasa, pemberian jaminan dan

perjanjian lainnya.


6/23

Perjanjian yang terjadi antara yang satu dengan yang lain, hal ini mewajibkan pihak yang

satu untuk berprestasi dan memberi hak kepada pihak yang lain untuk menerima prestasi.

Pihak yang berkewajiban berprestasi disebut dengan debitur, sedangkan pihak yang berhak

atas prestasi adalah kreditur.

Objek dari kredit, digolongkan dalam beberapa golongan, yaitu dapat dilihat dari segikegunaan, tujuan, jangka waktu, dan jaminan. Hal penting dalam perjanjian kredit, objek

kredit yang dilihat dari segi jaminan, antara lain:

a) Jaminan orang, yaitu kredit yang diberikan kepada seorang debitur dengan jaminan

orang yang menanggung kredit tersebut bila debitur lalai memenuhi kewajibannya.

b) Kredit dengan jaminan barang yaitu kredit yang diberikan kepada seseorang debitur

dengan jaminan benda bergerak maupun tidak bergerak, yang berfungsi sebagai

jaminan atas pelunasan kredit yang diterima apabila debitur lalai dalam penuhi

kewajibannya.

c) Kredit agunan dokumen yaitu kredit yang diberikan kepada seorang debitur dengan

jaminan yang memiliki debitur umumnya dokumen hubungan kerja antara debitur

dengan pihak ketiga dengan maksud kredit tersebut untuk membiayai pekerjaan atau

proyek hubungan kerja antara debitur dengan pihak ketiga. Jaminan dengan istilah

agunan, sebagaiman diatur dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun

1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang

Perbankan, agunan adalah jaminan tambahan diserahkan nasabah debitur kepada bank

dalam rangka mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip

syariah. Jaminan kredit adalah pihak debitur untuk mendapatkan kepercayaan darikreditur sebagai pihak yang menyalurkan dana, dimana dana tersebut setelah ada pada

debitur akan dikembalikan lagi pada kreditur dengan cara mengangsur dalam suatu

waktu yang telah ditentukan guna menjamin angsuran tersebut pihak debitur

memberikan sesuatu sebagai jaminan kepada kreditur yang apabila debitur tidak lagi

mampu membayar angsurannya, kreditur dapat mengambil pelunasan dengan cara

menjual jaminan tersebut.

Dasar hukum jaminan kredit yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Stb.1847b

Nomor 23 yang mengatur kaitannya dengan jaminan dalam Pasal 314 sampai dengan Pasal

316 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang berkaitan dengan pembebanan hipotik KapalLaut, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dengan objek jaminan

kredit berupa tanah berserta segala sesuatu yang berada diatas tanah tersebut, Undang-

Undang Nomor 42 Tahun 1992 tentang Fidusia dengan objek jaminan kredit berupa benda

bergerak.

2. Tinjauan Pustaka Tentang Hak Tanggungan.

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996.


7/23

Definisi Hak Tanggungan sebagai berikut: Hak Tanggungan adalah hak jaminan

yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak

berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk

pelunasan hutang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor

tertentu terhadap kreditor-kreditor lain. (Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2005:

Hal. 13)

Berdasar pada pengertian dari Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun

1996, bahwa hak tanggungan merupakan lembaga jaminan dengan objek hak atas tanah

yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dimana beserta dengan berikut

atau tidak berikut benda-benda yang berada diatas tanah yang menjadi jaminan atas suatu

utang guna pelunasan hutangnya tersebut dengan mengutamakan kedudukan bagi

kreditur tertentu.

Unsur-unsur pokok dari Hak Tanggungan berdasarkan pada definisi HakTanggungan yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun

1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang berkaitan dengan

tanah, antara lain :

a) Dapat dibebankan atas tanahnya (hak atas tanah) saja, tetapi dapat dibebankan

juga berikut benda-benda lainnya yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu.

Dengan mengingat hukum tanah nasional menganut asas pemisahan horizontal.

b) Hak jaminan untuk menjamin pelunasan hutang tertentu.

c) Objek Hak Tanggungan adalah hak atas tanah yang sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria,

yaitu Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha dan Hak Pakai atas tanah

Negara.

d) Utang yang dijamin tersebut harus suatu utang tertentu.

e) Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap

kreditur-kreditur lainnya.

Asas-asas dalam hak tanggungan sebagai lembaga jaminan atas tanah guna pelunasan

hutang tertentu meliputi:

a. Memberikan kedudukan yang diutamakan (Preferent) kepada kreditornya. Hal ini

berarti bahwa kreditor pemegang hak tanggungan mempunyai hak didahulukan di

dalam mendapatkan pelunasan atas piutangnya daripada kreditor-kreditor lainnya

atas hasil penjualan benda yang dibebani hak tanggungan tersebut;


8/23

b. Selalu mengikuti objeknya dalam tangan siapapun objek tersebut berada artinya

meskipun hak atas tanah yang menjadi objek hak tanggungan tersebut telah

beralih atau berpindah-pindah kepada orang lain, namun hak tanggungan yang

ada tetap melekat pada objek tersebut dan tetap mempunyai kekuatan mengikat.

c. Memenuhi asas spesialitas dan publisitas. Asas Spesialitas wajib dicantumkanberapa yang dijamin serta benda yang dijadikan jaminan, juga identitas dan

domisili pemegang dan pemberi Hak Tanggungan yang wajib dicantumkan dalam

Akta Pemberian Hak Tanggungan. Asas Publisitas wajib dilakukan dengan akta

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan wajib didaftarkan pada Kantor

Pertanahan.

d. Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya, artinya dapat dieksekusi seperti

putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti. Hak atas tanah

yang dapat dibebani dengan hak tanggungan diatur dalam Pasal 51 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1960, Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunanyang diatur dalam Pasal 25, Pasal 33 dan Pasal 39 merupakan objek yang dapat

dibebani dengan hak tanggungan. Kemudian terkait dengan hal ini diatur lebih

lanjut dalam undang-undang yaitu Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4

Tahun 1996 (Munir Fuady,2002: hal.146). Selain tercantum dalam Pasal 4 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang

Nomor 4 Tahun 1996, bahwa Hak Pakai atas Tanah Negara menurut ketentuan

yang berlaku wajib didaftar dan dapat dipindahtangankan juga dapat dibebani

dengan hak tanggungan. Rumah Susun dibangun diatas tanah hak milik, hak guna

bangunan atau hak pakai atas tanah negara, dan hak guna bangunan atau hak

pakai di atas hak pengelolaan (Pasal 17 jo Pasal 47 ayat (5) Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun) juga merupakan objek hak

tanggungan. Secara Hukum Adat memungkinkan bangunan yang ada diatasnya

pada suatu saat diangkat atau dipindahkan dari tanah tersebut. Konsekuensinya

adalah pemilik satuan rumah susun harus memenuhi syarat sebagai pemegang hak

atas tanah.

Menurut Undang-Undang Nomor Tahun 1996 bahwa Hak Guna Bangunan merupakan

salah satu objek hak tanggungan, akan tetapi menurut Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor

40 Tahun 1996, tanah yang dapat diberikan dengan hak Guna Bangunan adalah Tanah

Negara, Tanah Hak Pengelolaan, Tanah Hak Milik. Hak Guna Bangunan atas tanah negara

dan Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Pengelolaan yang dapat dijadikan jaminan hutang

dengan dibebani Hak Tanggungan, sedangkan Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Milik

tidak dapat dijadikan jaminan hutang dengan dibebani Hak Tanggungan, dikarenakan Hak

Guna Bangunan atas tanah Hak Milik meskipun wajib didaftar akan tetapi tidak dapat

dipindahtangankan kepada pihak lain. Subjek dari hak tanggungan sebagaimana diatur dalam


9/23

Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996,yaitu (Adrian Sutedi, 2010:

hal.54).

1) Pemberi Hak Tanggungan, adalah orang perorangan atau badan hukum yang

mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek hak

tanggungan pada saat pendaftaran hak tanggungan itu dilakukan;

2) Pemegang Hak Tanggungan adalah orang perorangan atau badan hukum yang

berkedudukan sebagai pihak yang mendapatkan pelunasan atas pihutang yang

diberikan.

Proses pembebanan hak tanggungan dilaksanakan melalui dengan dua tahap, yaitu tahap

pemberian hak tanggungan dengan dibuatnya Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT)

oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah yang didahului dengan perjanjian utang-piutang yang

dijamin; tahap pendaftarannya oleh Kantor Pertanahan merupakan saat lahirnya hak

tanggungan yang dibebankan. Tahap pemberian hak tanggungan diatur dalam Pasal 10Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, pemberian hak tanggungan didahului dengan janji

untuk memberikan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang

dituangkan didalam dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian utang-piutang

yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang menimbulkan utang tersebut. Pemberian hak

tanggungan dilakukan dengan pembuatan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) oleh

Pejabat Pembuat Akta Tanah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Apabila objek hak tanggungan berupa hak atas tanah yang berasal dari konversi hak

lama yang telah memenuhi syarat untuk didaftarkan akan tetapi pendaftarannya belum

dilakukan, maka pemberian hak tanggungan dilakukan bersamaan dengan permohonan hak

atas tanah yang bersangkutan. Tahap pendaftaran hak tanggungan yang diatur dalam Pasal 13Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, pemberian hak tanggungan wajib didaftarkan pada

Kantor Pertanahan selambat-lambatnya tujuh hari kerja setelah penandatangan Akta

Pembebanan Hak Tanggungan (APHT), Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib mengirimkan

Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) yang bersangkutan dan warkah lain yang

duiperlukan kepada Kantor Pertanahan. Warkah lain yang dimaksud meliputi surat-surat

bukti yang berkaitan dengan objek hak tanggungan, dan identitas pihak-pihak yang

bersangkutan termasuk di dalamnya sertifikat hak atas tanah dan/atau surat-surat keterangan

mengenai objek hak tanggungan.

Pendaftaran hak tanggungan dilakukan oleh Kantor Pertanahan dengan membuatkanbuku tanah hak tanggungan dan mencatatnya dalam buku tanah hak atas tanah yang menjadi

objek hak tanggungan serta menyalin catatan tersebut pada sertifikat hak atas tanah yang

bersangkutan.

Kepastian tanggal dalam buku tanah dimaksudkan agar dalam pembuatan buku tanah hak

tanggungan tidak berlarut-larut sehingga dapat merugikan para pihak yang berkepentingan


10/23

dan mengurangi kepastian hukum, adanya hari, tanggal buku tanah hak tanggungan, maka

hak tanggungan itu lahir, asas publisitas terpenuhi dengan dibuatnya buku tanah hak

tanggungan dan hak tanggungan mengikat kepada pihak ketiga. Hak atas tanah yang menjadi

jaminan belum bersertifikat, tanah tersebut wajib disertifikatkan terlebih dahulu sebelum

dilakukan pendaftaran hak tanggungan yang bersangkutan. Adanya sertifikat hak tanggungan

yang merupakan tanda bukti adanya hak tanggungan yang diterbitkan oleh Kantor

Pertanahan yang memuat irah-irah DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN

YANG MAHA ESA, mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan

pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sertifikat tersebut sebagai pengganti grosse akta

hipotik sepanjang mengenai hak atas tanah. Berdasarkan Pasal 14 ayat (1), ayat (2), dan ayat

(3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, bahwa:

i. sebagai tanda bukti adanya hak tanggungan, Kantor Pertanahan menerbitkan sertifikat

hak tanggungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ii. Sertifikat hak tangunggan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) memuat irah-irahdengan kata DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA".

iii. Sertifikat hak tanggungan sebagaiman dimaksud dalam ayat (2), mempuayai kekuatan

eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse akta hipotik sepanjang mengenai

hak atas tanah.

Irah-irah yang dicantumkan pada sertifikat hak tanggungan dimaksudkan guna

menegaskan adanya kekuataan eksekutorial pada sertifikat hak tanggungan, sehingga apabiladebitur cidera janji (wanprestasi), dapat dieksekusi seperti halnya suatu putusan pengadilan

yang telah memperoleh kekuataan hukum tetap. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan

yang diberikan oleh undang-undang untuk melakukan eksekusi hak tanggungan yang telah

dibebankan atas tanah dapat dilakukan tanpa harus melalui proses gugat menggugat atau

beracara di pengadilan. Hal ini disebut dengan parate eksekusi. Berdasarkan pada Pasal 18

ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996, hapusnya hak tanggungan karena suatu hal

sebagai berikut:

a. Hapusnya hutang yang dijamin dengan hak tanggungan. Hapusnya hutang itu

mengakibatkan hak tanggungan sebagai perjanjian accessoir menjadi hapus. Hal initerjadi karena adanya hak tanggungan tersebut adalah untuk menjamin pelunasan dari

hutang debitor yang menjadi perjanjian pokoknya.

b. Dilepaskannya hak tanggungan tersebut oleh pemegang hak tanggungan. Apabila

debitor atas persetujuan kreditor pemegang hak tanggungan menjual objek hak

tanggungan untuk melunasi hutangnya, maka hasil penjualan tersebut akan

diserahkan kepada kreditor yang bersangkutan dan sisanya dikembalikan kepada


11/23

debitor. Untuk menghapuskan beban hak tanggungan, pemegang hak tanggungan

memberikan pernyataan tertulis mengenai dilepaskannya hak tanggungan tersebut

kepada pemberi hak tanggungan (debitor). Dan pernyataan tertulis tersebut dapat

digunakan oleh kantor pertanahan dalam mencoret catatan hak tanggungan tersebut

pada buku tanah dan sertifikat hak tanah yang menjadi objek hak tanggungan yang

bersangkutan (Pasal 22 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996);

c. Pembersihan Hak Tanggungan berdasarkan suatu penetapan peringkat oleh Ketua

Pengadilan Negeri. Pembersihan berdasarkan penetapan peringkat oleh ketua

pengadilan negeri hanya dapat dilaksanakan apabila objek hak tanggungan dibebani

lebih dari satu hak tanggungan. Dan tidak terdapat kesepakatan diantara para

pemegang hak tanggungan dan pemberi hak tanggungan tersebut mengenai

pembersihan objek hak tanggungan dan beban yang melebihi harga pembeliannya,

apabila pembeli tersebut membeli benda tersebut dari pelelangan umum.

d. Hapusnya hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan. Alasannya disebabkankarena hapusnya hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan tidak lain dan tidak

bukan adalah sebagai akibat tidak terpenuhinya syarat objektif sahnya perjanjian,

khususnya yang berhubungan dengan kewajiban adanya objek tertentu, yang salah

satunya meliputi keberadaan dari sebidang tanah tertentu yang dijaminkan.

3. Tinjauan Pustaka Tentang Eksekusi Hak Tanggungan Eksekusi adalah pelaksanaan

putusan hakim.

Tidak semua putusan hakim dapat dimintakan eksekusi, kecuali putusan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap yang tidka mungkin dilawan dengan upaya hukumverzet, banding maupun kasasi. Pada prinsipnya, hanya putusan yang berkekuatan hukum

tetap yang dapat dilaksanakan putusannya, yaitu putusan pengadilan yang bersifat

condemnatoir karena putusan telah berkekuatan hukum tetap, didalamnya mengandung

hubungan hukum yang tetap dan pasti antara pihak yang berpekara. Pada prinsipnya

eksekusi merupakan realisasi kewajiban yang dikalahkan dalam putusan hakim, untuk

memenuhi prestasi yang tercantum dalam amar putusan hakim. Dengan kata lain eksekusi

terhadap putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, di mana proses ini

merupakan tahap terakhir dalam proses acara berperkara di pengadilan.

Menurut Sudikno Mertokusumo, ada tiga jenis eksekusi yaitu (Sudikno Mertokusumo,

1988: hal. 181):

a) Eksekusi Untuk Melakukan Suatu Perbuatan. Hal ini diatur dalam pasal 225 HIR,

Jika seseorang dihukum akan melakukan suatu perbuatan, dan ternyata ia tidak

melakukannya, maka pihak yang dimenangkan, memiliki wewenang untuk

meminta pertolongan pada ketua Pengadilan agar kepentingannya didapatkan.


12/23

b) Eksekusi Riil, yaitu melakukan suatu tindakan nyata/riil sepertimenyerahkan

sesuatu barang, mengosongkan sebidang tanah atau rumah, melakukan suatu

perbuatan tertentu, dan menghentikan suatu perbuatan atau keadaan. Eksekusi riil

ini dapat dilakukan langsung dengan perbuatan nyata, sesuai dengan amar putusan

tanpa memerlukan lelang. Sumber hubungan hukum yang disengketakan dalam

eksekusi riil, pada umumnya ialah upaya hukum yang mengikuti persengketaan

hak milik atau persengketaan hubungan hukum yang didasarkan atas perjanjian

jual beli, sewa menyewa, atau perjanjian melaksanakan suatu perbuatan.

c) Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang. Yaitu eksekusi yang menghukum pihak

yang dikalahkan untuk membayar sejumlah uang (pasal 196 HIR, pasal 208 RBg).

Eksekusi yang hanya dijalankan dengan pelelangan terlebih dahulu, hal ini

disebabkan nilai yang akan dieksekusi itu bernilai uang. Sumber hubungan hukum

yang disengketakan dalam eksekusi pembayaran sejumlah uang sangat terbatas

sekali, yaitu semata-mata hanya didasarkan atas persengketaan perjanjian utang

piutang dan ganti rugi berdasarkan cidera janji/wanprestasi, dan hanya dapat

diperluas berdasarkan pasal 225 HIR, dengan membayar nilai sejumlah uang

apabila tergugat tidak mau menjalankan perbuatan yang dihukumkan dalam

batasan jangka waktu tertentu.

Hak tanggungan tidak mungkin dilaksanakan dengan eksekusi riil, karena hubungan

hukum yang mendasarinya adanya hutang piutang yang harus diselesaikan dengan cara

mambayar sejumlah uang. Eksekusi hak tanggungan dapat dilakukan dengan tiga cara

sebagai berikut:

a. Eksekusi melalui penjualan di bawah tangan. Eksekusi merupakan cara yangmudah dan dapat diperjanjikan bersama oleh pemberi dan pemegang hak

tanggungan. Tujuan dari penjualan objek hak tanggungan secara di bawah tangan

adalah untuk mencari harga tertinggi sehingga tidak merugikan debitur atau

pemilik barang jaminan. Penjualan objek hak tanggungan dilakukan melalui

pelelangan umum maka harga jual jauh di bawah harga pasar.

Eksekusi objek hak tanggungan secara di bawah tangan dapat dilakukan

jika sebelumnya telah disepakati bersama oleh pemberi dan pemegang hak

tanggungan. Pelaksanaan penjualan yang dilakukan dibawah tangan dapat

dilakukan setelah lewat satu bulan sejak diberitahukan oleh pemberi dan/ataupemegang hak tanggungan kepada para pihak yang berkepentingan dan

diumumkan sedikitnya dua surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan

dan/atau media massa setempat serta tidak ada pihak yang keberatan.

Eksekusi ini dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tidak

dijelaskan siapa yang melakukan penjualan, debitur sendiri atau kreditur.


13/23

Biasanya yang melakukan penjualan dalam arti menentukan harganya adalah

kreditur. Untuk melakukan tindakan tersebut kreditur mutlak harus membuat

kesepakatan dengan debitur. Ketentuan dalam Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang

Nomor 4 tahun 1996, kesepakatan untuk menjual di bawah tangan yang dibuat

oleh pemberi dan pemegang hak tanggungan adalah pada saat hutang dapat

ditagih. Penjualan di bawah tangan yang dimulai dari pencapaian kesepakatan dan

pengumuman penjualan bari dapat dilakukan jika hutang dapat ditagih.

b. Eksekusi atas kekuasaan sendiri. Eksekusi ini sebagaiman dimaksud dalam Pasal

6 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996, Apabila debitor cidera janji, pemegang

Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan

atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan

piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Berdasarkan pada Pasal 6 Undang-

Undang Nomor 4 tahun 1996 dengan diperkuat dengan Pasal 11 ayat (2) huruf e

Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996, janji pemegang hak tanggungan pertama

mempunyai hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri objek hak tanggungan

apabila debitur cidera janji. Sehingga, pasal 6 dan pasal 11 ayat (2) huruf e

Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 merupakan tata cara eksekusi yang paling

singkat karena kreditur tidak perlu mengajukan permohonan eksekusi kepada

Ketua Pengadilan Negeri akan tetapi dapat langsung eksekusi dengan melalui

Kepala Kantor Lelang untuk melakukan pelelangan atas objek hak tanggungan

yang bersangkutan apabila jalan damai tidak tercapai.

Janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e Undang-Undang

Nomor 4 tahun 1996 harus dimuat dalam Akta Pembebanan Hak Tanggungan.

Akan tetapi kewenangan yang dimiliki oleh kreditur pemegang hak tanggunganpertama untuk menjual sendiri atau dengan perantaraan Kantor Lelang Negara

tidak dapat dilaksanakan karena pemegang hak tanggungan yang bersangkutan

masih memerlukan fiat eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri karena menurut

Pengadilan Negeri pelaksanaan lelang sebagai akibat adanya sertifikat hak

tanggungan yang memakai irah-irah DEMI KEADILAN BERDASARKAN

KETUHANAN YANG MAHA ESA harus dilakukan atas perintah dan pimpin

Ketua Pengadilan Negeri.

c. Eksekusi berdasarkan eksekutorial yang terdapat pada Sertifikat Hak

Tanggungan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-UndangNomor 4 tahun 1996 dengan irah-irah DEMI KEADILAN BERDASARKAN

KETUHANAN YANG MAHA ESA yang dicantumkan dalam sertifikat Hak

Tanggungan, dimaksudkan untuk menegaskan adanya kekuatan eksekutorial.

Akan tetapi, pihak kreditur jarang menempuh langkah penjualan di bawah tangan

atau penjualan lelang atas kekuasaan sendiri. Jika debitur wanprestasi maka

kreditur langsung meminta kepada Pengadilan Negeri agar dilaksanakan eksekusi


14/23

berdasarkan sertifikat hak tanggungan yang mempunyai tittle eksekutorial.

Eksekusi demikian didasarkan pada Pasal 224 HIR dan Pasal 258 Rbg. yang

mengatur eksekusi terhadap dokumen selain putusan pengadilan yang mempunyai

title eksekutorial.

Eksekusi berdasarkan pada Pasal 224 HIR dilakukan oleh kreditur dengancara mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri agar sertifikat hak

tanggungan dapat dieksekusi . Permohonan yang diajukan oleh kreditur dengan

menyerahkan sertifikat hak tanggungan kepada Ketua Pengadilan Negeri agar

diterbitkan fiat atau surat perintah sehingga eksekusi dapat dijalankan secara

paksa bahkan dengan bantuan aparat keamanan sekalipun. Fiat eksekusi

merupakan eksekusi yang dilaksanakan oleh Kantor Lelang Negera setelah

mendapat persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, permohonan fiat

eksekusi ini pihak Pengadilan Negeri cukup melakukan pemeriksaan terhadap

syarat-syarat formal yang telah ditentukan. Berdasarkan pada fiat tersebut disertai

dengan terbitnya surat perintah penjualan lelang, maka Kantor Lelang melakukan

penjualan atas objek hak tanggungan di muka umum. Akan tetapi sebelum

menerbitkan fiat eksekusi tersebut Ketua Pengadilan Negeri memberikan

peringatan kepada debitur agar dalam jangka waktu tertentu debitur penuhi

kewajibannya secara sukarela. Apabila peringatan tersebut tidak dapat dipenuhi

maka Ketua Pengadilan Negeri menerbitkan surat perintah penyitaan untuk

selanjutnya diterbitkan perintah penjualan lelang kepada Kantor Lelang Negara.

Sebelum pelelangan dilaksanakan harus didahului pengumuman sebanyak dua

kali berturut-turut dengan tenggang waktu 15 hari melalui surat kabar.

Setelah semua persyaratan lelang terpenuhi kemudian Kantor Lelang Negaramelakukan pelelangan atas objek tak tanggungan secara umum dimana hasilnya

digunakan untuk melunasi utang debitur dan jika ada sisanya akan dikembalikan

kepada debitur.

E. METODE PENELITIAN.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau disebut dengan penelitian

doktrinal adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran

berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Penelitian ini difokuskan

untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif (Jhony

Ibrahim, 2006: Hal 295). Penelitian hukum ini emnggunakan pendekatan perundang-

undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundangan-undangan yaitu dengan

menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum yang diteliti,

sedangkan pendekatan konseptual adalah meneliti suatu isu hukum berkaitan dengan

eksekusi hak tanggungan dengan menggunakan konsep yang berhubungan dengan isu

tersebut.


15/23

Jenis data sekunder yang antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-

buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, surat kabar harian, dan sebagainya.

Sumber data sekunder itu meliputi bahan hukum primer yang meliputi Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria,

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta

Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011

tentang Rumah Susun, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor

10 Tahun 1998, dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang hak Guna

Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah. Teknik analisa data

menggunakan logika deduktif, penalaran yang bertolak dari aturan hukum yang berlaku

umum pada kasus individual dan konkret yang dihadapi. Sumber hukum yang diperoleh

dengan cara menginventarisasi sekaligus mengkaji penelitian dari studi kepustakaan,

aturan perundang-undangan beserta dokumen-dokumen yang dapat membantu

menafsirkan norma untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Tahap terakhir yaitu

dengan menarik kesimpulan dari sumber hukum yang diolah, sehingga pada akhirnyadapat menjawab tentang pelaksanaan dari eksekusi hak tanggungan apabila debitur

melakukan wanprestasi terkait dengan Pasal 6 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4

Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan

dengan Tanah.

F. HASIL PEMBAHASAN.

Jaminan dalam kredit berupa hak atas tanah dalam bentuk sertifikat hak atas tanah

dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4

Tahun 1996. Sesuai dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 jo Pasal 4

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, bahwa hak atas tanah yang dapat dibebani hak

tanggungan adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan. Tujuan dari kredit

diperlukan adanya pemberian jaminan itu agar menjamin bagi debitur dalam pelunasan

hutang dalam jangka wktu yang telah disepakati yang tertuang secara tertulis dalam

perjanjian kredit yang dibuat dalam akta di bawah tangan atau akta notariil yang dibuat

oleh Notaris yang berwenang. Proses pembebanan hak tanggungan dilaksanakan melalui

dengan dua tahap, yaitu tahap pemberian hak tanggungan : dengan dibuatnya Akta

Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah yang didahului

dengan perjanjian utang-piutang yang dijamin; tahap pendaftarannya oleh Kantor

Pertanahan merupakan saat lahirnya hak tanggungan yang dibebankan. Tahap pemberianhak tanggungan diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996, pemberian

hak tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan hak tanggungan sebagai

jaminan pelunasan utang tertentu, yang dituangkan didalam dan merupakan bagian tidak

terpisahkan dari perjanjian utang-piutang yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang

menimbulkan utang tersebut. Pemberian hak tanggungan dilakukan dengan pembuatan

Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah yang


16/23

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila objek hak

tanggungan berupa hak atas tanah yang berasal dari konversi hak lama yang telah

memenuhi syarat untuk didaftarkan akan tetapi pendaftarannya belum dilakukan, maka

pemberian hak tanggungan dilakukan bersamaan dengan permohonan hak atas tanah

yang bersangkutan. Tahap pendaftaran hak tanggungan yang diatur dalam Pasal 13

Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996, pemberian hak tanggungan wajib didaftarkan pada

Kantor Pertanahan selambat-lambatnya tujuh hari kerja setelah penandatangan Akta

Pembebanan Hak Tanggungan (APHT), Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib mengirimkan

Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) yang bersangkutan dan warkah lain yang

duiperlukan kepada Kantor Pertanahan. Warkah lain yang dimaksud meliputi surat-surat

bukti yang berkaitan dengan objek hak tanggungan, dan identitas pihak-pihak yang

bersangkutan termasuk di dalamnya sertifikat hak atas tanah dan/atau surat-surat

keterangan mengenai objek hak tanggungan.

Pendaftaran hak tanggungan dilakukan oleh Kantor Pertanahan dengan membuatkan

buku tanah hak tanggungan dan mencatatnya dalam buku tanah hak atas tanah yang

menjadi objek hak tanggungan serta menyalin catatan tersebut pada sertifikat hak atas

tanah yang bersangkutan. Kepastian tanggal dalam buku tanah dimaksudkan agar dalam

pembuatan buku tanah hak tanggungan tidak berlarut-larut sehingga dapat merugikan

para pihak yang berkepentingan dan mengurangi kepastian hukum, adanya hari, tanggal

buku tanah hak tanggungan, maka hak tanggungan itu lahir, asas publisitas terpenuhi

dengan dibuatnya buku tanah hak tanggungan dan hak tanggungan mengikat kepada

pihak ketiga.

Hak atas tanah yang menjadi jaminan belum bersertifikat, tanah tersebut wajib

disertifikatkan terlebih dahulu sebelum dilakukan pendaftaran hak tanggungan yang

bersangkutan. Adanya sertifikat hak tanggungan yang merupakan tanda bukti adanya hak

tanggungan yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan yang memuat irah-irah DEMI

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, mempunyai

kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum

tetap. Sertifikat tersebut sebagai pengganti grosse akta hipotik sepanjang mengenai hak

atas tanah.

Berdasarkan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996, bahwa Sertifikat

hak tanggungan dengan irah-irah DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN

YANG MAHA ESA, mempuayai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti

grosse akta hipotik sepanjang mengenai hak atas tanah. Irah-irah yang dicantumkan pada

sertifikat hak tanggungan dimaksudkan guna menegaskan adanya kekuataan eksekutorial

pada sertifikat hak tanggungan, sehingga apabila debitur cidera janji (wanprestasi), dapat

dieksekusi seperti halnya suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuataan

hukum tetap.


17/23

Tidak jarang debitur tersebut melakukan wanprestasi, hal ini dikarenakan adanya

kredit macet sehingga dapat merugikan pihak kreditur. Kemudian langkah bagi pihak

kreditur dalam hal ini melakukan eksekusi yang merupakan hak dari undang-undang

sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, Apabila

debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual

obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta

mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. selain itu tercantumnya

janji-janji dalam Akta Pembebanan Hak Tanggungan sebagaimana diatur dalam Pasal 11

ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996, janji bahwa pemegang Hak

Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri obyek Hak

Tanggungan apabila debitor cidera janji;

Kreditur yang melakukan eksekusi melalui pelelangan umum tersebut mendapat

perlawanan dari pihak debitur dengan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri

domisili yang mereka pilih. Hal ini dapat dikarenakan debitur merasa tidak terima apabila

debitur dianggap melakukan wanprestasi. Sebagaimana dalam perkara nomor

20/Pdt.Plw/2010/PN.Skh, ada dua pihak yaitu pelawan dan terlawan. Pihak pelawan

adalah Tumiyem, Tohari, Sudarno dan Hardiman. Sedangkan Pihak Terlawan meliputi

Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Surakarta sebagai Terlawan I, Kantor Pelawanan

Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta sebagai Terlawan II, Kantor Badan Pertanahan

Kabupaten Sukoharjo sebagai Turut Terlawan. Perkara ini berawal dari pihak pelawan

(debitur) telah mengadakan perjanjian kredit dengan Terlawan I (kreditur) yaitu Bank

Rakyat Indonesia Kantor Cabang Kartasura, dengan dibuat akta Perjanjian Kredit Nomor

01 tertanggal 03 Oktober 2005 kemudian dirubah dengan Akta Perpanjangan dan Suplesi

Kredit No.01 tertanggal 3 Oktober 2005. Guna menjamin pelunasan kredit tersebutdebitur telah memberikan jaminan yang termuat dalam klausul perjanjian kredit tersebut

berupa 4 bidang tanah yaitu :

a) sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1617 a/n Tumiyem

dengan luas 98 m2;

b) sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2154 a/n Tohari dengan

luas 290 m2,

c) sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 4465 a/n Tohari dengan

luas 665 m2, s

d) ebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1205 a/n Hardiman dengan

luas 4084 m2. Keempat bidang tanah tersebut telah dibebani dengan hak

tanggungan.

Berjalannya kredit, pihak debitur telah melakukan keterlambatan angsuran kemudian

pihak kreditur yaitu Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Surakarta telah memberi


18/23

kesempatan kepada pihak debitur melalui restrukturisasi yang dituangkan dalam Akta

Perjanjian Restrukturisasi Kredit Nomor 21 tertanggal 29 Desember 2006 yang dibuat

oleh Notaris Wirati Kendarto.

Hak atas tanah yang menjadi jaminan belum bersertifikat, tanah tersebut wajib

disertifikatkan terlebih dahulu sebelum dilakukan pendaftaran hak tanggungan yangbersangkutan. Adanya sertifikat hak tanggungan yang merupakan tanda bukti adanya hak

tanggungan yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan yang memuat irah-irah DEMI

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, mempunyai

kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum

tetap. Sertifikat tersebut sebagai pengganti grosse akta hipotik sepanjang mengenai hak

atas tanah

Berdasarkan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996, bahwa Sertifikat

hak tanggungan dengan irah-irah DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN

YANG MAHA ESA, mempuayai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusanpengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti

grosse akta hipotik sepanjang mengenai hak atas tanah. Irah-irah yang dicantumkan pada

sertifikat hak tanggungan dimaksudkan guna menegaskan adanya kekuataan eksekutorial

pada sertifikat hak tanggungan, sehingga apabila debitur cidera janji (wanprestasi), dapat

dieksekusi seperti halnya suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuataan

hukum tetap.

Tidak jarang debitur tersebut melakukan wanprestasi, hal ini dikarenakan adanya

kredit macet sehingga dapat merugikan pihak kreditur. Kemudian langkah bagi pihak

kreditur dalam hal ini melakukan eksekusi yang merupakan hak dari undang-undangsebagaimana tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, Apabila

debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual

obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta

mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. selain itu tercantumnya

janji-janji dalam Akta Pembebanan Hak Tanggungan sebagaimana diatur dalam Pasal 11

ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996, janji bahwa pemegang Hak

Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri obyek Hak

Tanggungan apabila debitor cidera janji;

Kreditur yang melakukan eksekusi melalui pelelangan umum tersebut mendapatperlawanan dari pihak debitur dengan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri

domisili yang mereka pilih. Hal ini dapat dikarenakan debitur merasa tidak terima apabila

debitur dianggap melakukan wanprestasi. Sebagaimana dalam perkara nomor

20/Pdt.Plw/2010/PN.Skh, ada dua pihak yaitu pelawan dan terlawan. Pihak pelawan

adalah Tumiyem, Tohari, Sudarno dan Hardiman. Sedangkan Pihak Terlawan meliputi

Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Surakarta sebagai Terlawan I, Kantor Pelawanan


19/23

Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta sebagai Terlawan II, Kantor Badan Pertanahan

Kabupaten Sukoharjo sebagai Turut Terlawan. Perkara ini berawal dari pihak pelawan

(debitur) telah mengadakan perjanjian kredit dengan Terlawan I (kreditur) yaitu Bank

Rakyat Indonesia Kantor Cabang Kartasura, dengan dibuat akta Perjanjian Kredit Nomor

01 tertanggal 03 Oktober 2005 kemudian dirubah dengan Akta Perpanjangan dan Suplesi

Kredit No.01 tertanggal 3 Oktober 2005. Guna menjamin pelunasan kredit tersebut

debitur telah memberikan jaminan yang termuat dalam klausul perjanjian kredit tersebut

berupa 4 bidang tanah yaitu :

a. sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1617 a/n Tumiyem

dengan luas 98 m2;

b. sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2154 a/n Tohari dengan

luas 290 m2;

c. sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 4465 a/n Tohari denganluas 665 m2;

d. sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1205 a/n Hardiman

dengan luas 4084 m2. Keempat bidang tanah tersebut telah dibebani dengan

hak tanggungan.

Berjalannya kredit, pihak debitur telah melakukan keterlambatan angsuran kemudian

pihak kreditur yaitu Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Surakarta telah memberi

kesempatan kepada pihak debitur melalui restrukturisasi yang dituangkan dalam Akta

Perjanjian Restrukturisasi Kredit Nomor 21 tertanggal 29 Desember 2006 yang dibuat

oleh Notaris Wirati Kendarto.

Berdasarkan uraian perkara diatas bahwa menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun

1996 bahwa pihak Kreditur dalam melakukan pelelangan merupakan salah satu

kewenangan kreditur dalam upaya eksekusi hak tanggungan sebagaimana tercantum

dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, Apabila debitor cidera janji,

pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak

Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan

piutangnya dari hasil penjualan tersebut.

Eksekusi yang dilakukan oleh debitur dalam eksekusi dengan pelelangan umum inidilakukan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta sehingga

tidak diperlukan adanya somasi dari Pengadilan Negeri karena kreditur menurut Pasal 6

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tersebut mempunyai kekuasaan sendiri untuk

melakukan eksekusi atas jaminan yang dibebani oleh hak tanggungan jika debitur

wanprestasi. Selain pasal 6 juga tercantum dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 1996, janji bahwa pemegang Hak Tanggungan pertama


20/23

mempunyai hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri atas obyek Hak Tanggungan

apabila debitor cidera janji. Janji tersebut telah tercantum dalam Akta Pembebanan Hak

Tanggungan sehingga secara otomatis berlaku untuk para pihak yang menandatangani

akta tersebut sebagai perjanjian assesoir. Dengan dibuatnya Akta Pembebanan Hak

Tanggungan tersebut maka tidak diperlukan adanya perjanjian lain. Jadi, upaya yang

dilakukan oleh kreditur, Bank Rakyat Indonesia tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 6

jo.Pasal 11 ayat (2) huruf e jo.Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, karena

pada dasarnya kewenangan dari kreditur melakukan eksekusi atas kekuasaan sendiri

melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai akibat dilakukan pedaftaran hak tanggungan di Kantor Badan Pertanahan

maka terbit sertifikat hak tanggungan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 1996. Sertifikat hak tanggungan itu memuat irah-irah DEMI

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. Kemudian

dipertegas lagi dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 bahwa titel

eksekutorial yang terdapat dalam sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum

menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan

piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahulu dari pada kreditor-kreditor

lainnya.

Maka berdasar pada Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 , dengan

meminta penetapan eksekusi ke Pengadilan Negeri melalui permohonan yang diajukan

oleh kreditur dengan menyerahkan sertifikat hak tanggungan kepada Ketua Pengadilan

Negeri agar diterbitkan fiat atau surat perintah sehingga eksekusi dapat dijalankan secara

paksa bahkan dengan bantuan aparat keamanan sekalipun. Berdasarkan pada fiat tersebut

disertai dengan terbitnya surat perintah penjualan lelang, maka Kantor Lelang melakukan

penjualan atas objek hak tanggungan di muka umum. Apabila peringatan tersebut tidak

dapat dipenuhi maka Ketua Pengadilan Negeri menerbitkan surat perintah penyitaan

untuk selanjutnya diterbitkan perintah penjualan lelang kepada Kantor Lelang Negara.

Sebelum pelelangan dilaksanakan harus didahului pengumuman sebanyak dua kali

berturut-turut dengan tenggang waktu 15 hari melalui surat kabar. Sedangkan status dari

bidang tanah yang menjadi jaminan yang dibebani dengan hak tanggungan tersebut, pada

proses pembebanan hak tanggungan mengakibatkan terbitnya sertifikat hak tanggungansebagaimana tercantum dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Dengan

melalui proses tersebut pihak kreditur telah menguasai yuridis kepemilikan tanah sebagai

akibat dijaminkannya hak atas tanah tersebut atas suatu utang piutang.

Sehingga, berdasarkan pada perkara Nomor 20/Pdt.Plw/2010/PN.Skh bahwa tindakan

kreditur dalam hal ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Pasal

6 jo.Pasal 11 ayat (2) huruf e, dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Pada


21/23

dasarnya kreditur mempunyai kewenangan untuk melakukan eksekusi atas objek jaminan

yang dibebani hak tanggungan baik eksekusi atas kekuasaan sendiri maupun eksekusi

yang mempunyai title eksekutorial. Dengan objek jaminan yang dibebani dengan hak

tanggungan maka empat bidang tanah yang menjadi jaminan tersebut secara yuridis milik

kreditur sebagai akibat adanya perjanjian utang piutang.

G. KESIMPULAN

Tanah yang menjadi jaminan atas suatu utang piutang telah dibebani dengan hak

tanggungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 guna

menjamin pelunasan piutang. Dalam pelaksanaan kredit timbul permasalahan adanya

debitur wanprestasi sebagaimana dilakukan oleh Tumiyem cs dalam perkara nomor

20/Pdt.Plw/2010/PN.Skh. Disini kreditur telah melakukan eksekusi melalui pelelanganumum dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta. Akan

tetapi pihak Tumiyem cs selaku debitur melakukan gugatan perlawanan di Pengadilan

Sukoharjo dan diputus oleh Hakim Ketua Penagdilan Sukoharjo menolak gugatan

pelawan. Hal ini disebabkan bahwa tindakan kreditur melakukan eksekusi sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 jo.Pasal

11 ayat (2) huruf e, dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, apabila debitur

wanprestasi maka kreditur punya kewenangan melakukan eksekusi atas kekuasaan

sendiri. Eksekusi melalui pelelangan umum tersebut untuk mengambil hasil penjualan

secara lelang untuk membayar hutang debitur. Sehingga, dengan jaminan tanah yang

dibebani oleh hak tanggungan tersebut secara yuridis dibawah penguasaan kreditur

sebagai akibat adanya perjanjian utang piutang

H. SARAN

Berdasarkan kasus tersebut, dalam pembuatan perjanjian kredit mengenai hal-hal

yang insidentil dipertegas agar debitur mengetahui mana yang menjadi kewajiban dan

hak masing-masing pihak serta dipertegas akibat hukum apabila tidak dipenuhinya

kewajiban tersebut. guna tercapai tujuan sebagaiman tecantum dalam penjelasan angka 9

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi adanya

itikad tidak baik dari salah satu pihak sehingga merugikan. Hal yang paling penting

adalah adanya kesepakatan oleh para pihak.

I. DAFTAR PUSTAKA

Adrian Sutedi. 2010. Hukum Hak Tanggungan. Jakarta: Sinar Grafika.


22/23

Achmad Susetyo. 2009. Peroyaan Hak Tanggungan Atas Tanah Jaminan Kredit

Oleh Bank. http://kasusperbankan.wordpress.com/2009/05/28/peroyaan-hak-

tanggungan-atas-tanah-jaminan-kredit-oleh-bank/. Diakses tanggal 7 Maret 2013

jam 09.30 WIB

Arhiem. 2012. Hak Tanggungan.

http://hukumperbankan.blogspot.com/2012/05/hak-tanggungan.html.

Diakses tanggal 7 Maret 2013 jam 09.00 WIB.

Boedi Harsono. 2003. Hukum Agararia Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-

Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanannya, Edisi Revisi Cetakan Ke-9.

Jakarta:

Djambatan.Gusti Mtfyanah. 2004. Ruang Lingkup Objek Hak

Tanggungan:Telaah Kritis Terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996.

Jumal Hukum dan Pemikiran, No. 2, Tahun 6 Juli- Desember 2004.

Hermansyah. 2005. Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Jakarta:Gramedia.

Jhony Ibrahim. 2006. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Edisi

Revisi). Malang : Bayumedia Publishing.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2005. Seri Hukum Harta Kekayaan Hak

Tanggungan. Jakarta:

Kencana.Kasmir. 2000. Manajemen Perbankan. Bandung: Raja Grafindo Persada.

Mohammad Djais. 2011. Pelaksanaan Eksekusi Obyek Hak Tanggungan Berdasar

Pasal 6 UUHT Tidak Sah Menurut Hukum.

http://hukum.kompasiana.com/2011/07/24/pelaksanaan-eksekusi-obyek-

haktanggungan-berdasar-pasal-6-uuht-tidak-sah-menurut-hukum-380999.html.

Diakses tanggal 7 Maret 2013 jam 09.03 WIB.

Munir Fuady.2002. Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era

Global. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Netty Endrawati, Hutang Debitur dan Eksekusi Hak Tanggungan. INOVASI

Volume XVI, Edisi Khusus Desember 2008.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang hak Guna Usaha, Hak Guna

Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah.
http://hukumperbankan.blogspot.com/2012/05/hak-tanggungan.htmlhttp://hukumperbankan.blogspot.com/2012/05/hak-tanggungan.htmlhttp://hukum.kompasiana.com/2011/07/24/pelaksanaan-eksekusi-obyek-haktanggungan-berdasar-pasal-6-uuht-tidak-sah-menurut-hukum-380999.htmlhttp://hukum.kompasiana.com/2011/07/24/pelaksanaan-eksekusi-obyek-haktanggungan-berdasar-pasal-6-uuht-tidak-sah-menurut-hukum-380999.htmlhttp://hukum.kompasiana.com/2011/07/24/pelaksanaan-eksekusi-obyek-haktanggungan-berdasar-pasal-6-uuht-tidak-sah-menurut-hukum-380999.htmlhttp://hukumperbankan.blogspot.com/2012/05/hak-tanggungan.htmlhttp://hukum.kompasiana.com/2011/07/24/pelaksanaan-eksekusi-obyek-haktanggungan-berdasar-pasal-6-uuht-tidak-sah-menurut-hukum-380999.htmlhttp://hukum.kompasiana.com/2011/07/24/pelaksanaan-eksekusi-obyek-haktanggungan-berdasar-pasal-6-uuht-tidak-sah-menurut-hukum-380999.html


23/23

Sudikno Mertokusumo. 1988. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta:

Liberty.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah

Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Peraturan Dasar

Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

tentang Perbankan.

Windajani. 2011. Hambatan Eksekusi Hak Tanggungan di Kantor Pelayanan

Kekayaan Negara. Mimbar Hukum Edisi Khusus, November 2011.

Tugas Hukum Jaminan

Documents