HUBUNGAN ORIENTASI SOSIAL PERANGKAT DESA … · i HUBUNGAN ORIENTASI SOSIAL PERANGKAT DESA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Studi Kasus di Dusun Planggok Desa Margokaton Kecamatan

HUBUNGAN ORIENTASI SOSIAL PERANGKAT DESA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Studi Kasus di Dusun Planggok Desa Margokaton Kecamatan Seyegan Sleman Yogyakarta

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar

Sarjana Ekonomi Program Studi Manajemen Universitas Sanata Dharma

Oleh :

Yacoba Asri Dharmayanti

NIM : 05 2214 045

PROGRAM STUDI MANAJEMEN JURUSAN MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA

2012

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

i



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar

Sarjana Ekonomi Program Studi Manajemen Universitas Sanata Dharma

Oleh :


NIM : 05 2214 045

PROGRAM STUDI MANAJEMEN JURUSAN MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA

2012


ii


iii


iv

MOTTO

Kau memperoleh kekuatan, keberanian, dan rasa percaya diri

dari setiap pengalaman yang membuatmu berhenti sejenak

untuk menghadapi takutmu.

Kau dapat berkata pada dirimu sendiri, ‘Aku telah tabah

menghadapi kengerian ini, aku pasti mampu menghadapi hal

berikutnya’.

-Eleanor Roosevelt-

Serahkanlah segala kekuatiranmu kepada-Nya, sebab Ia yang

memelihara kamu.

Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apa pun juga, tetapi

nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada TUHAN

dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.

JIKA KAMU BERPIKIR BISA, MAKA KAMU AKAN BISA

MELAKUKANNYA.


v

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan Kepada:

Yesus Kristus, penuntun jalanku

Bunda Maria, pendamping hidupku

Papa,Mama, kakak, adik-adik ku tercinta

Anakku tersayang


vi

UNIVERSITAS SANATA DHARMA FAKULTAS EKONOMI

JURUSAN MANAJEMEN-PROGRAM STUDI MANAJEMEN

PERNYATAAN KEASLIHAN KARYA TULIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul:



Dan diajukan untuk diuji pada tanggal 29 Februari 2012 adalah hasil karya saya

Dengan ini, saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat serta pemikiran dari penulis lain yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, saya tiru atau saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan (disebutkan dalam referensi) pada penulis aslinya.

Bila dikemudian hari terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi yaitu skripsi ini digugurkan, ijasah dikembalikan kepada pimpinan Universitas Sanata Dharma dan gelar akademik yang saya peroleh (S.E.) dibatalkan serta bila diperlukan bersedia diproses sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku (UU No 20 Tahun 2003, pasal 25 dan pasal 70).

Yogyakarta, 29 Februari 2012 Yang membuat pernyataan


NIM: 062214001


vii

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma :

Nama : Yacoba Asri Dharmayanti

Nomor Mahasiswa : 05 2214 045

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma, karya ilmiah saya yang berjudul : HUBUNGAN ORIENTASI SOSIAL PERANGKAT DESA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT. Studi Kasus di Dusun Planggok Desa Margokaton Kecamatan Seyegan Sleman Yogyakarta. Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengolahnya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis. Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Yogyakarta

Pada tanggal : 29 Februari 2012

Yang menyatakan,



viii

ABSTRAK




Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma

Yogyakarta 2012

Penelitian ini bertujuan untuk : 1) Mendeskripsikan orientasi kewirausahaan sosial perangkat desa dalam perspektif anggota masyarakat. 2) Mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat dalam perspektif masyarakat. 3) Menjelaskan hubungan antara orientasi kewirausahaan sosial perangkat desa dan kesejahteraan masyarakat. Jenis penelitian ini adalah studi kasus yang melibatkan 84 orang sebagai responden.

Penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data, yaitu kuesioner dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis crosstab yang bertujuan untuk menganalisis karakteristik responden dan analisis data Korelasi Product Moment untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara orientasi kewirausahaan sosial perangkat desa dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis crosstab dapat diketahui bahwa sebagian besar responden berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 72 orang (85,7%), dari sisi usia mayoritas berusia 36 - 45 tahun yaitu sebanyak 25 orang (29,8%), dari aspek pendidikan mayoritas berpendidikan SMA/SMK yaitu sebanyak 30 orang (35,7%), dan dari sudut pekerjaan mayoritas bekerja sebagai buruh tani, yaitu sebanyak 37 responden (44,0%). Masyarakat mendeskripsikan perangkat desa 85,7% berorientasi sosial sedangkan 80% masyarakat mendeskripsikan perangkat desa berorientasi non profit. Hasil analisis data Korelasi Product Moment menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara orientasi sosial dan non sosial dan orientasi profit dan non profit dengan kesejahteraan masyarakat. Kata kunci : orientasi wirausaha, sosial, non sosial, profit, non profit, kesejahteraan masyarakat.


ix

ABSTRACT

THE SOCIAL ORIENTATION OF THE RELATIONSHIP WITH THE COMMUNITY WELFARE

case study on Planggok Village Margokaton Village Seyegan Town of Sleman Yogyakarta


Faculty of Economics Universitas Sanata Dharma

Yogyakarta 2012

This research aims to 1) Describe the orientation of social entrepreneurship in the village of device perspective community members. 2) measure the level of welfare society in the perspective of the community. 3) explain the relationship between the orientation of social entrepreneurship and community welfare devices village. This is a the study case involving 84 people respondents.

Researcher used several technic which in collectivy data ... questionnair and interview. Data analysis techniques used crosstab to analyze the characteristics of respondents aims. The Product Moment Correlation was applied find out whether there is a relationship between orientation of social entrepreneurship and community welfare devices village.

Based on the results of the analysis of the crosstab can be aware that the majority of respondents were male, as many as 72 people (85,7%), from the age of majority at age 36-45 years, as many as 25 people (29.8%), the majority of the education aspects of SMA/SMK are educated as much as 30 people (by 35.7 per%), and from a majority of jobs working as a laborer, i.e. as much as 37 respondents (44,0%). The community described the village social-oriented while 85,7% 80% community-oriented village devices describes a non profit. Data analysis Product Moment Correlation suggests that there is a significant relationship between orientation and social non profit social and orientation and non profit with the welfare of society. Keywords: entrepreneurial orientation, social, social, non profit, non profit, community welfare.


x

KATA PENGANTAR

Segala hormat, puji dan syukur penulis persembahkan kepada Tuhan Yang

Maha Esa atas segala berkat, kasih serta anugerah-Nya yang senantiasa penulis

rasakan dari awal sampai akhir penulisan skripsi yang berjudul “HUBUNGAN

ORIENTASI SOSIAL PERANGKAT DESA TERHADAP

KESEJAHTERAAN MASYARAKAT. Studi Kasus di Dusun Planggok Desa

Margokaton Kecamatan Seyegan Sleman Yogyakarta”. Skripsi ini dibuat

dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana

Ekonomi pada Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata

Dharma Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa tanpa adanya motivasi, bimbingan dan bantuan

dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan selesai tepat pada waktunya. Oleh sebab

itu, dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan

terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Romo Rektor Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, Dr. Ir. P. Wiryono

Priyotamtama, S.J.

2. Drs. Y.P. Supardiyono, M.Si., Akt., Q.I.A., selaku Dekan Fakultas Ekonomi,

Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

3. V. Mardi Widyadmono, S.E., M.B.A., selaku Ketua Program Studi

Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta dan

Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, koreksi, dan

saran dalam penulisan skripsi ini.


xi

4. A.Budisusila, SE.,M.Soc.Sc., selaku pembimbing II yang telah berkenan

mencurahkan perhatian, waktu, tenaga, pikiran dan semangat kepada penulis

untuk menyusun skripsi ini dari awal hingga selesai.

5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi,

Universitas Sanata Dharma Yogyakarta yang telah memberikan bekal ilmu

yang sangat berguna bagi penulis selama proses perkuliahan.

6. Kedua orang tuaku, yang telah melahirkanku dan tak henti-hentinya

memberikan kasih sayang, dukungan serta doa hingga akhirnya penulisan

skripsi ini terselesaikan.

7. Kakakku Eko dan kedua adikku Sari dan Adi yang selalu memberikan

semangat dan motivasi.

8. Anakku tersayang Danang Christian yang selalu memberikan motivasi &

kekuatan untuk terus bersemangat dan berjuang dalam menyelesaikan

penulisan skripsi.

9. Patrick Catur Wahyu Nugroho yang selalu menyempatkan waktunya dan tak

pernah lelah untuk memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan

penulisan skripsi ini.

10. Sahabat-sahabatku Mas restu, Baskoro, Gokdi, Menik, Dera, Victa, Tari, Mas

betti, Shinta, David, Steve dan Teman-temanku Manajemen USD angkatan

2005 terkhusus Manajemen B yang telah memberi pengalaman, dukungan,

serta doa selama ini.

11. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih

buat dukungan, doa dan kerjasamanya selama ini.


xii

Penulis percaya bahwa kasih dan kemurahan Tuhan selalu menyertai dan

memberkati semua pihak yang telah membantu serta memberikan dukungannya

dalam skripsi ini. Penulis menyadari skripsi ini jauh dari sempurna, untuk itu

saran dan kritik yang sifatnya membangun akan penulis terima dengan senang

hati. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan menfaat bagi setiap orang

yang membacanya.

Yogyakarta, 29 Februari 2012

Penulis



xiii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ......................................................................................i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ......................................... ii

HALAMAN PENGESAHAN ...................................................................... iii

HALAMAN MOTTO ...................................................................................iv

HALAMAN PERSEMBAHAN ................................................................... v

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA .......................................................vi

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI....................................... vii

ABSTRAK ................................................................................................... viii

ABSTRACT ...................................................................................................ix

KATA PENGANTAR ................................................................................... x

DAFTAR ISI................................................................................................ xiii

DAFTAR TABEL ...................................................................................... xviii

DAFTAR GAMBAR ....................................................................................xix

BAB I PENDAHULUAN ........................................................................... 1

A. Latar Belakang............................................................................ 1

B. Rumusan Masalah........................................................................5

C. Tujuan Penelitian........................................................................ 6

D. Manfaat Penelitian...................................................................... 6

BAB II KAJIAN TEORI ............................................................................ 7

A. Memahami Wirausaha dan Kewirausahaan ............................... 7

1. Pengertian Tentang Wirausaha dan Kewirausahaan ............ 7


xiv

2. Perbedaan Antara Kewirausahaan Bisnis dan

Kewirausahaan Sosial .......................................................... 8

3. Mengubah Bangsa Dengan Kewirausahaan Sosial .............. 9

4. Karakteristik, Komponen dan Kompetensi

Kewirausahaan Sosial ......................................................... 11

B. Kuadran Kewirausahaan Sosial................................................. 15

1. Kuadran 1 ............................................................................ 16

2. Kuadran 2………………………………………………….16

3. Kuadran 3………………………………………………… .17

4. Kuadran 4………………………………………………… .17

C. Kesejahteraan Masyarakat ....................................................... 18

1. Peran Kewirausahaan Sosial Terhadap Kesejahteraan

Masyarakat .......................................................................... 20

D. Sekilas Tentang Perangkat Desa ............................................... 22

1. Pemilihan Kepala Desa Menurut UU No. 32/2004............. 23

2. Struktur Perangkat Desa…………………………………...27

E. Kerangka Konseptual Penelitian ............................................... 34

F. Hipotesis……………………………………………………….35

BAB III METODE PENELITIAN ............................................................. 36

A. Jenis Penelitian.......................................................................... 36

B. Subyek dan Obyek Penelitian………………………………….36

C. Waktu Dan Lokasi Penelitian………………………………. .36

D. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional……………….....37


xv

1. Orientasi Kewirausahaan Sosial .......................................... 37

2. Kesejahteraan Masyarakat………………………………....37

3. Definisi Operasional……………………………………….39

E. Pengukuran Variabel................................................................. 40

F. Populasi dan Sampel…………………………………………...40

1. Populasi ............................................................................... 40

2. Sampel……………………………………………………..41

G. Teknik Pengambilan Sampel..................................................... 41

H. Sumber Data…………………………………………………...42

I. Teknik Pengumpulan Data…………………………………….42

J. Teknik Pengujian Instrumen…………………………………..43

1. Analisis Validitas Eksternal ................................................ 43

2. Analisis Reliabilitas………………………………………..43

K. Teknik Analisis Data................................................................. 43

BAB IV GAMBARAN UMUM DESA MARGOKATON ....................... 47

A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian Dalam Konteks Desa.... 47

1. Visi dan Misi Desa Margokaton ......................................... 47

2. Administratif………………………………………………47

3. Geografis…………………………………………………..49

4. Demografis………………………………………………...49

B. Profil Masyarakat Desa Margokaton ........................................ 49

1. Pendidikan........................................................................... 49

2. Kesehatan………………………………………………….50


xvi

3. Mata Pencaharian Menurut Sektor………………………...51

C. Gambaran Umum Dusun Planggok .......................................... 53

1. Gambaran Wilayah Dusun Planggok.................................. 53

2. Kesehatan………………………………………………….55

3. Mata Pencaharian…………………………………………..55

D. Alasan Tempat Penelitian ......................................................... 55

BAB V ANALISIS DATA ......................................................................... 56

A. Hasil Uji Instrumen................................................................... 56

1. Uji Validitas Eksternal ......................................................... 57

2. Uji Reliabilitas……………………………………………..57

B. Karakteristik Responden ........................................................... 58

1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin ........ 58

2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia ……………….59

3. Karakteristik Responden berdasarkan Pendidikan

Terakhir ............................................................................... 60

4. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan ............... 60

C. Orientasi Wirausaha Perangkat Desa ........................................ 62

D. Kesejahteraan Masyarakat dilihat dari Orientasi Sosial

dan Non Sosial dan Orientasi Profit dan Non Profit ................. 65

E. Pengujian Hipotesis................................................................... 69

F. Pembahasan……………………………………………………74

BAB VI KESIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN PENELITIAN

A. Kesimpulan ............................................................................... 77


xvii

B. Saran…………………………………………………………..79

C. Keterbatasan Penelitian………………………………………..80

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................... 81

LAMPIRAN


xviii

DAFTAR TABEL

Tabel IV.1 Tingkat Pendidikan Di Desa Margokaton................................. 51

Tabel IV.2 Prasarana Kesehatan.................................................................. 51

Tabel IV.3 Mata Pencaharian Sektor........................................................... 52

Tabel V.1 Analisis Deskriptif .................................................................... 60

Tabel V.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .............. 61

Tabel V.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur............................ 61

Tabel V.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan ................... 62

Tabel V.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan ..................... 63

Tabel V.6 Kategori Skor Nilai ................................................................... 69

Tabel V.7 Tabulasi Silang Orientasi Sosial dan Non Sosial –

Kesejahteraan Masyarakat ........................................................ 69

Tabel V.8 Tabulasi Silang Orientasi Profit dan Non Profit –

Kesejahteraan Masyarakat ........................................................ 70

Tabel V.9 Tabulasi Silang Kuadran dan Kesejahteraan Masyarakat......... 70

Tabel V.10 Interprestasi Dari Nilai r............................................................ 72

Tabel V.11 Correlations ............................................................................... 72

Tabel V.12 Correlations ............................................................................... 75


xix

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kuadran Kewirausahaan Sosial.............................................. 15

Gambar II.2 Stuktur Perangkat Desa .......................................................... 27

Gambar II.3 Kerangka Konseptual ............................................................. 34

Gambar IV.1 Peta Desa Margokaton ........................................................... 49

Gambar V.1 Kuadran Kewirausahaan Sosial.............................................. 65


1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jumlah pengangguran di Indonesia masih tinggi. Angka pengangguran

terbuka di Indonesia masih mencapai 8,12 juta jiwa. Angka tersebut belum

termasuk dalam pengangguran setengah terbuka, yaitu mereka yang bekerja

kurang dari 30 jam per minggu. Masih tingginya angka pengangguran di

Indonesia, harus diatasi dengan menyiapkan sumber daya manusia yang

memiliki kompetensi yang unggul (www.kompas.com diunggah oleh

Kistyarini, 26 November 2011 jam 03:50 WIB). Pemerintah bertanggung

jawab untuk menggerakkan semua sumber daya di dalam negeri ini untuk

menciptakan kemakmuran sosial yang berkeadilan, seperti yang dirumuskan

di dalam Pembukaan UUD 1945.

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan /Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (alinea 4 Pembukaan UUD 1945)


2

Pemerintah Indonesia secara terstruktur dari pusat hingga daerah

menerima mandat untuk memajukan kesejahteraan umum. Presiden harus

menjadikan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia menjadi sasaran. Gubernur

harus memikirkan kesejahteraan masyarakat di tingkat propinsi. Camat harus

mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat di tingkat kecamatan, Kepala

Desa/Lurah mengemban amanat untuk memberikan kesejahteraan bagi

masyarakat dalam lingkup yang paling kecil dalam struktur pemerintahan

melalui kerjasama dengan kepala dusun.

Sejak diberlakukan penerapan UU No 22 tahun 1999 telah terjadi

pergeseran model pemerintahan daerah dari yang semula menganut model

efisiensi struktural ke arah model demokrasi. Penerapan model demokrasi

mengandung arti bahwa penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah

menuntut adanya partisipasi dan kemandirian masyarakat daerah (lokal) tanpa

mengabaikan prinsip persatuan negara bangsa. Desentralisasi (devolusi) dan

dekonsentrasi merupakan keniscayaan dalam organisasi negara bangsa yang

hubungannya bersifat kontinum, artinya dianutnya desentraliasi tidak perlu

meninggalkan sentralisasi. Partisipasi dan kemandirian di sini adalah berkaitan

dengan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan atas

prakarsa sendiri yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Otonomi daerah merupakan wewenang untuk mengatur urusan

pemerintahan yang bersifat lokalitas menurut prakarsa sendiri berdasarkan

aspirasi masyarakat. Dengan demikian desentralisasi sebenarnya menjelmakan

otonomi masyarakat setempat untuk memecahkan berbagai masalah dan


3

pemberian layanan kesejahteraan masyarakat yang bersangkutan.

Peranan pemerintah daerah sangat penting dalam kegiatan percepatan

pembangunan daerah tertinggal. Peranan yang diberikan selain dalam bentuk

sarana dan prasarana baik itu yang berupa sarana fisik maupun subsidi

langsung, yang juga tidak kalah pentingnya adalah pemerintah daerah juga

harus memberikan bimbingan teknis dan non teknis secara terus menerus

kepada masyarakat yang sifatnya mendorong dan memberdayakan masyarakat

agar mereka dapat merencanakan, membangun, dan mengelola sendiri

prasarana dan sarana untuk mendukung upaya percepatan pembangunan di

daerah tertinggal serta melaksanakan secara mandiri kegiatan pendukung

lainnya.

Jaring Pengaman Sosial, Jaminan Kesehatan Masyarakat, PNPM

Mandiri, Raskin dan lain sebagainya merupakan beberapa contoh inisiatif

pemerintah dalam memajukan kesejahteraan masyarakat. Bahkan dalam

sumpah pelantikan Kepala desa dinyatakan bahwa Kepala Desa berjanji akan

berusaha sekuat tenaga membantu memajukan kesejahteraan masyarakat pada

umumnya dan masyarakat Desa pada khususnya, akan setia kepada Bangsa

dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (UU No 5 tahun 1979 tentang

Pemerintahan Desa). Dengan demikian, inisiatif peningkatan kesejahteraan

sebuah komunitas/desa terletak di tangan aparat desa.

Beberapa publikasi seperti yang dibuat oleh Boorstein, di dalam

bukunya, How to Change the World, (How to Change the World: Social

Entrepreneurs and the Power of New Ideas, David Bornstein, 2nd edition,


4

Oxford University Press, 2007) menunjukkan bahwa wirausaha sosial itu

muncul karena kegagalan pemerintah untuk melaksanakan kewajibannya

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wirausaha sosial adalah individu

dengan solusi inovatif kepada masyarakat dengan lebih menekankan pada

kepentingan sosial. Mereka memiliki ambisi dan ketekunan untuk menangani

masalah sosial utama dan menawarkan ide-ide baru untuk perubahan dalam

sekala besar. Pemerintah harus memiliki jiwa sosial yang bisa menawarkan

ide-ide baru kepada masyarakat, karena pemerintah memiliki sumber daya

yang bisa dipergunakan oleh masyarakat sebesar-besarnya untuk mencapai

kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, aparat pemerintah dapat

digolongkan sebagai wirausaha sosial.

Boorstein lebih jauh mengidentifikasi 6 karakteristik wirausaha sosial:

1. Mereka bersedia untuk mengoreksi diri (They are willing to self-correct).

Terbuka pada pendekatan-pendekatan lain yang mungkin dapat digunakan

untuk mencapai tujuan.

2. Mereka bersedia untuk saling percaya (They are willing to share credit).

Rasa saling percaya akan menjadi ikatan bagi anggota komunitas.

3. Mereka bersedia meninggalkan struktur yang sudah ada sehingga

mendorong mereka untuk berinovasi menemukan cara-cara baru dalam

melakukan sesuatu

4. Mereka bersedia melewati batas-batas keilmuan. Mereka berfungsi sebagai

“social alchemists”, mengumpulkan gagasan, pengalaman dan sumber

daya dari berbagai sumber.


5

5. Mereka bersedia bekerja diam-diam (work quietly). Mereka berkomitmen

untuk mencapai tujuan/misi tertentu daripada mencari

ketenaran/popularitas.

6. Mereka memiliki motivasi etis yang kuat. Mereka memperhatikan aspek

etika di dalam menentukan cara/metode untuk mencapai tujuan.

Jika kehadiran para wirausaha sosial adalah akibat kegagalan aparat

pemerintah menjalankan fungsinya, maka dapat dinyatakan bahwa

karakteristik wirausaha sosial pastilah juga dimiliki oleh para pemerintah.

Menarik untuk melihat lebih jauh apakah para aparat pemerintah memiliki

orientasi wirausahanya. Bila mereka memiliki orientasi wirausaha sosial,

maka dapat dipastikan bahwa aktivitas mereka akan memberikan dampak pada

peningkatan kesejahteraan masyarakatnya (ekonomi, sosial dan lingkungan).

B. Rumusan Masalah

Guna mendalami keterkaitan antara orientasi wirausaha dengan

kesejahteraan masyarakat, peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Orientasi wirausaha apa yang dimiliki oleh para aparat desa dalam

perspektif masyarakat?

2. Bagaimanakah persepsi masyarakat atas kesejahteraan mereka?

3. Apakah ada keterkaitan antara orientasi wirausaha dengan kesejahteraan

masyarakat?


6

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan orientasi kewirausahaan sosial perangkat desa dalam

perspektif anggota masyarakat.

2. Mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat dalam perspektif masyarakat.

3. Menjelaskan hubungan antara orientasi kewirausahaan sosial perangkat

desa dan kesejahteraan masyarakat.

D. Manfaat penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Membantu perangkat desa untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat.

2. Membantu masyarakat mengenali kontribusi yang dapat dilakukan untuk

meningkatkan kesejahteraan.

3. Memberikan indikator calon perangkat desa yang peduli akan tingkat

kesejahteraan masyarakat.

4. Diharapkan menjadi bahan pertimbangan dan masukkan bagi perangkat

desa dalam menetapkan kebijakan dan strategi untuk meningkatkan


5. Dapat menjadi bahan evaluasi bagi para perangkat desa dalam

menjalankan program kerja.


7

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Memahami Wirausaha dan Kewirausahaan

1. Pengertian Tentang Wirausaha dan Kewirausahaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Wirausaha adalah orang

yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara

produksi baru, menyusun operasi untuk mengadakan produk baru,

mengatur permodalan operasinya serta memasarkannya.

Dalam lampiran Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan

Pengusahaan Kecil Nomor 961/KEP/M/XI/1995, dicantumkan bahwa:

a. Wirausaha adalah orang yang mempunyai semangat, sikap, perilaku

dan kemampuan kewirausahaan.

b. Kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku dan kemampuan

seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada

upaya mencari, menciptakan serta menerapkan kerja, teknologi dan

produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan

pelayanan yang lebih baik dan atau memperoleh keuntungan yang

lebih besar.

Dalam pengertiannya, “fungsi dari wirausahawan adalah untuk

mereformasi atau merevolusi pola dari produksi.” Wirausahawan menurut

Schumpeter adalah “agent of change” dalam ilmu ekonomi. Dengan


8

menyajikan pasar yang baru atau menciptakan cara-cara baru dalam

melakukan banyak hal, mereka memajukan perekonomian.

Wirausahawan sosial adalah orang yang mengetahui atau

memahami adanya masalah sosial di masyarakat untuk selanjutnya orang

tersebut menggunakan prinsip-prinsip kewirausahaan mengorganisasi,

mengkreasi dan mengelola entitas untuk membuat perubahan sosial.

(Paulus Wirotomo).

2. Perbedaan Antara Kewirausahaan Bisnis dan Kewirausahaan Sosial

Kewirausahaan sosial diartikan sebagai usaha atau kegiatan untuk

meningkatkan nilai sumber daya ekonomi ke tingkatan yang lebih tinggi,

baik produktivitasnya maupun manfaatnya. Kewirausahaan sosial lebih

menitikberatkan kepada lahirnya bangunan tata nilai sosial yang dicapai

melalui perubahan sosial disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan sosial

sedangkan kewirausahaan bisnis adalah meningkatkan pertumbuhan

ekonomi dan membantu terwujudnya pemerataan ekonomi. (Mair and

Marty, 2006).

Perbedaan kewirausahaan bisnis dan sosial adalah terletak pada

mekanismenya. Mekanisme kewirausahaan bisnis adalah mengantisipasi

dan mengorganisasikan pasar agar berfungsi menghasilkan produk dan

jasa sekaligus profit bagi entrepreneur sedangkan mekanisme

kewirausahaan sosial adalah memberdayakan masyarakat yang kurang

beruntung menjadi lebih berkesempatan untuk mencapai kesejahteraan.


9

Paulus Wirotomo memberikan definisi yang membedakan antara

wirausaha dengan wirausaha sosial. Paulus Wirotomo mendefiniskan

wirausaha sebagai innovator berjiwa bisnis yang akan mematenkan hasil

penemuan mereka untuk kepentingan mereka sendiri. Definisi ini

memperlihatkan bahwa kepentingan bisnis yang memfokuskan pada

pencarian keuntungan dengan sangat menonjol. Kesejahteraan atau

kegunaan bagi masyarakat luas bukanlah tujuan utama dari wirausahawan

ini. Wirausaha sosial yang didefinisikan oleh Paulus Wirotomo sebagai

innovator sosial yaitu orang-orang yang melakukan terobosan, serta

melakukan hal-hal yang bersifat baru yang kemudian ditujukan untuk

kesejahteraan bagi orang banyak. Jika wirausahawan bisnis mengukur

kinerja dengan keuntungan dan pendapatan dengan kata lain pengembalian

modal, maka wirausahawan sosial diukur keberhasilannya dari dampak

aktivitasnya terhadap masyarakat.

3. Mengubah Bangsa Dengan Kewirausahaan Sosial

Wirausahawan pada masa lalu selalu dipahami dalam konteks

wirausahawan bisnis semata. Kewirausahaan diartikan sebagai usaha atau

kegiatan dalam rangka meningkatkan nilai sumber daya ekonomi ke

tingkatan yang lebih tinggi, baik produktivitasnya maupun manfaatnya.

Wirausahawan bisnis telah mendorong laju pertumbuhan ekonomi

dan peningkatan pendapatan masyarakat menjadi lebih baik. Upaya

penanggulangan kemiskinan telah dilakukan pemerintah melalui ragam

usaha. Berbagai program penanggulangan kemiskinan telah dikemas dan


10

dijalankan di seluruh Indonesia. Sebagian dari upaya itu telah membawa

hasil, sementara sebagian lainnya belum berdampak apa-apa. Jumlah

penduduk miskin di Indonesia masih berada pada angka yang cukup tinggi.

Perlu ada langkah-langkah baru yang harus dikembangkan untuk

memperbaiki kondisi masyarakat Indonesia.

Memahami kenyataan ini, maka sudah saatnya apabila kini bangsa

Indonesia menoleh dan mendalami kewirausahaan sosial sebagai salah

satu alternatif mengatasi kemiskinan. Masyarakat Indonesia harus mulai

memperbaiki kesejahteraan masyarakat dengan menumbuhkan dan

mengembangkan kewirausahaan sosial. Kewirausahaan sosial bukan

hanya sebagai instrumen perubahan angka-angka ekonomi, tetapi lebih

jauh dari itu, yaitu sebagai instrumen perubahan nilai, pandangan dan jalan

baru dalam kehidupan.

Sekitar 30 tahun yang lalu, gagasan kewirausahaan sosial mulai

dikembangkan. Bill Drayton, pendiri dan CEO Ashoka, memprakarsai

konsep kewirausahaan sosial. Prinsip Kewirausahaan sosial Menurut

Drayton tidak berbeda dengan kewirausahaan bisnis, bedanya

kewirausahaan sosial digunakan untuk memenuhi kebutuhan sosial. Bagi

Drayton ada dua hal kunci dalam kewirausahaan sosial, yang Pertama

adalah adanya inovasi sosial yang mampu mengubah sistem yang ada di

masyarakat. Kedua, hadirnya individu bervisi, kreatif, berjiwa pengusaha

(entrepreneurial), dan beretika di belakang gagasan inovatif tersebut. Jadi

wirausaha sosial adalah individu yang bervisi, kreatif, berjiwa pengusaha,


11

dan beretika, yang mampu menciptakan inovasi sosial dan mampu

mengubah sistem yang ada di masyarakat. Wirausahawan sosial adalah

orang yang mengetahui atau memahami adanya masalah sosial di

masyarakat untuk selanjutnya orang tersebut dengan menggunakan

prinsip-prinsip kewirausahaan mengorganisasi, mengkreasi dan mengelola

sebuah entitas untuk membuat perubahan sosial.

Jika wirausahawan bisnis mengukur kinerja dengan keuntungan

dan pendapatan (pengembalian modal), maka wirausahawan sosial diukur

keberhasilannya dari dampak aktivitasnya terhadap masyarakat. Fondasi

dasar kewirausahaan sosial adalah:

a. Tujuan dari entitas adalah melakukan perbaikan masyarakat atau

berkontribusi dalam mengatasi masalah yang ada di masyarakat.

b. kepemilikan entitas adalah milik masyarakat atau komunitas, bukan

dimiliki oleh seorang individu pemodal.

c. Di dalam aktivitasnya terkandung muatan aktivitas bisnis yang

memberikan manfaat kepada masyarakat.

4. Karakteristik, Komponen dan Kompetensi Kewirausahaan Sosial

a. Karakteristik seorang wirausahawan sosial yaitu:

1) Mengenali adanya kemacetan atau kemunduran dalam kehidupan

masyarakat dan menyediakan jalan keluar dari kemacetan atau

kemunduran itu. Ia menemukan apa yang tidak berfungsi,

memecahkan masalah dengan mengubah sistemnya,

menyebarluaskan pemecahannya, meyakinkan seluruh masyarakat


12

untuk berani melakukan perubahan dan merealisasikan semua

sistem tersebut.

2) Wirausaha sosial tidak puas hanya memberi “ikan” atau

mengajarkan cara “memancing ikan”. Tetapi juga tidak akan diam

hingga “industri perikanan” itu berubah.

b. Kewirausahaan sosial memuat tiga komponen:

1) Mengidentifikasi sistem/keseimbangan yang menyebabkan

kerugian atau berkurangnya kesejahteraan.

2) Mengidentifikasi peluang perbaikan keseimbangan, dengan

mengembangkan tata nilai sosial baru untuk mempengaruhi tata

nilai yang ada.

3) Menyusun keseimbangan baru, untuk mencegah kerugian dan

menjamin kesejahteraan masyarakat luas.

c. Kompetensi kewirausahaan sosial

Kompetensi kewirausahaan sosial tidak hanya di butuhkan oleh

kalangan ahli, mahasiswa, dosen, perguruan tinggi dan masyarakat

namun lebih penting lagi bagi perangkat desa yang bersentuhan

langsung dengan kesejahteraan masyarakat dari kalang yang paling

bawah atau yang menjadi dasar perubahan dan bertanggung jawab

langsung terhadap kesejahteraan masyarakat dari pihak pemerintah.

Beberapa ketrampilan dan kompetensi juga harus di miliki oleh

seorang perangkat desa. Ketrampilan yang harus dimiliki oleh seorang


13

perangkat desa dalam mengembangkan kompetensi kewirausahaan

sosial diantaranya:

1) Managerial skill

Managerial skill atau keterampilan manajerial merupakan

bekal yang harus dimiliki wirausaha sosial. Seorang wirausahawan

sosial harus mampu menjalankan fungsi-fungsi perencanaan,

pengorganisasian, penggerakkan dan pengawasan agar usaha yang

dijalankannya dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Kemampuan menganalisis dan mengembangkan masyarakat,

kemampuan mengelola sumber daya manusia, material, fasilitas

dan seluruh sumber daya lingkungan merupakan syarat mutlak

untuk menjadi wirausaha sosial.

2) Conceptual skill

Conceptual skill merupakan kemampuan untuk

merumuskan tujuan, kebijakan dan strategi utama menuju

tercapainya kesejahteraan masyarakat. Tidak mudah memang

mendapatkan kemampuan ini. Kita harus akstra keras belajar dari

berbagai sumber dan terus belajar dari pengalaman sendiri dan

pengalaman orang lain dalam berwirausaha sosial.

3) Human skill

Human skill (keterampilan memahami, mengerti,

berkomunikasi dan berelasi). Supel, mudah bergaul, simpati dan

empati kepada orang lain adalah modal keterampilan yang sangat


14

mendukung kita menuju keberhasilan usaha. Dengan keterampilan

seperti ini, kita akan memiliki banyak peluang dalam merintis dan

mengembangkan usaha. Upaya yang dapat dilakukan untuk

meningkatkan kemampuan ini misalnya dengan melatih diri

diberbagai organisasi, bergabung dengan komunitas sosial dan

melatih kepribadian kita agar bertingkah laku menenangkan bagi

orang lain.

4) Decition making skill

Decition making skill (keterampilan merumuskan masalah

dan mengambil keputusan). Sebagai seorang wirausaha, kita

seringkali dihadapkan pada kondisi ketidakpastian. Berbagai

permasalahan biasanya bermunculan pada situasi seperti ini.

Wirausaha sosial dituntut untuk mampu menganalisis situasi dan

merumuskan berbagai masalah untuk dicarikan berbagai alternatif

pemecahannya. Tidak mudah memang memilih alternatif terbaik

dari berbagai alternatif yang ada. Agar tidak salah menentukan

alternatif, sebelum mengambil keputusan, wirausaha sosial harus

mampu mengelola informasi sebagai bahan dasar pengambilan

keputusan. Keterampilan memutuskan dapat kita pelajari dan kita

bangun melalui berbagai cara. Selain pendidikan formal,

pendidikan informal melalui pelatihan, simulasi dan berbagi

pengalaman dapat kita peroleh.


15

5) Time managerial skill

Time managerial skill (keterampilan mengatur dan

menggunakan waktu). Para pakar psikologi mengatakan bahwa

salah satu penyebab atau sumber stress adalah ketidakmampuan

seseorang dalam mengatur waktu dan pekerjaan. Ketidakmampuan

mengelola waktu membuat pekerjaan menjadi menumpuk atau tak

kunjung selesai sehingga membuat jiwanya gundah dan tidak

tenang. Seorang wirausaha sosial harus terus belajar mengelola

waktu. Keterampilan mengelola waktu dapat memperlancar

pelaksanaan pekerjaan dan rencana-rencana yang telah digariskan.

Sumber : (Suryana. 2003. Kewirausahaan: Pedoman Praktis, Kiat

dan Proses Menuju Sukses. Jakarta: Salemba Empat).

B. Kuadran Kewirausahaan Sosial

Kuadran kewirausahaan sosial menjelaskan orientasi/cara pandang dari

seorang wirausahawan sosial. Setiap kuadran menawarkan pendekatan bisnis

yang berbeda. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing kuadran:

Gambar II.1 Kuadran Kewirausahaan Sosial

Socially Driven

Market Driven

IV III

II I

No Profit Reqd Profit Reqd Social Entrepeneur


16

Berikut adalah penjelasan dari masing-masing kuadaran :

1. Kuadran 1

Kuadran tradisional tanpa keuntungan. Kuadran ini mewakili

organisasi-organisasi yang didasari oleh misi sosial dan tidak

menghasilkan keuntungan. Organisasi-organisasi tersebut tidak dibatasi

oleh pajak, dan masih harus mengumpulkan cukup dana untuk

mengimbangi pengeluaran. Beberapa contoh ialah Yayasan, Lembaga,

Perkumpulan, Institusi Keagamaan.

Organisasi ini bergantung pada pemberian, donasi, dan sumbangan

uang untuk menyokong kegiatan sosial mereka. Hal ini juga turut disadari

sebagai titik lahir dari perusahaan sosial modern, karena organisasi dalam

kuadran tersebut mendapatkan sasaran sosialnya melalui rancangan

organisasinya. Wirausahawan sosial menempati kuadran ini, kadangkala

mereka merancang organisasi mereka untuk menyediakan barang dan jasa

dimana mereka dapat memasang tarif, dalam rangka mengumpulkan dana

untuk operasi mereka.

2. Kuadran 2

Tipping Point Quadrant (kuadran awal perubahan) (kuadran

berefek besar). Kuadran ini mewakili organisasi-organisasi yang tidak

hanya didasari oleh misi sosial tapi juga berorientasi pada keuntungan.

Organisasi-organisasi dan wirausahawan sosial yang berada pada kuadran

ini memegang janji untuk memberikan perubahan ekonomi. Berdasarkan

pada apapun pendekatan bisnis “multi garis-bawah” telah mencapai masa


17

yang kritis terhadap pasar, mereka dapat menetapkan tingkat agar

bagaimana performa /jalannya bisnis dapat diukur.

3. Kuadran 3

Transient Organization Quadrant (kuadran organisasi sementara).

Kuadran ini mewakili perusahaan, yang dikendalikan oleh pasar, tapi tidak

berorientasi pada keuntungan. Untuk beberapa saat, perusahaan tersebut

dapat beroperasi dalam jangka waktu yang singkat. Menurut penuturan

Dorado, motivasi dari seorang wirausahawan sosial bukanlah pendirian

suatu perusahaan, tetapi penciptaan sebuah langkah yang jelas sehingga

para partisipannya dapat menyelesaikan masalah sosial yang beragam;

meskipun tidak relevan dengan inisiatif untuk mendapat keuntungan.

Organisasi-organisasi dalam kuadran ini memiliki dukungan dari

perusahaan publik dan swasta, sumbangan atau dukungan dari pemerintah.

Organisasi-organisasi ini mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan dari

pasar; dan kemudian menggunakan hasil yang didapatkan dari pemenuhan

kebutuhan-kebutuhan tersebut untuk mendukung kegiatan sosial.

4. Kuadran 4

Traditional Business Quadrant (kuadran bisnis tradisional).

Kuadran ini mewakili sebagian besar bentuk klasik dari bisnis, yang

berorientasi keuntungan dan didorong oleh pasar. Mereka menghasilkan

barang dan jasa yang diinginkan pasar dan menggunakan keuntungan yang

dihasilkan untuk membayar investor dan pajak sama halnya untuk

pengembangan dan pertumbuhan perusahaan. Jika mereka gagal


18

mendapatkan keuntungan, mereka tidak akan berfungsi atau akan dibeli

oleh kompetitornya atau ditutup. Strategi pertumbuhan mereka adalah

dengan mengikuti pasar dan berubah sesuai permintaan.

Jika atau ketika pasar memutuskan bahwa masalah-masalah sosial

patut diperhatikan, di kuadran ini wirausahawan sosial ditujukan untuk

menyokong/mendukung kegiatan-kegiatan yang berguna dalam

meningkatkan penjualan karena mereka sadar untuk bertanggung jawab

secara sosial. Biasanya perusahaan di kuadran ini, mendonasikan sebagian

dari keuntungan mereka, mendirikan fasilitas-fasilitas “hijau”,

menawarkan layanan gratis atau layanan berbiaya rendah kepada

organisasi-organisasi sosial.

Sumber : (David Bornstein. 2000. How to Change the World: Social

Entrepreneurs and the Power of New Ideas, 2nd edition. Oxford University

Press)

C. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan (welfare) ialah kata benda yang dapat diartikan nasib

yang baik, kesehatan, kebahagiaan, dan kemakmuran. Dalam istilah umum,

sejahtera menunjuk pada keadaan yang baik, kondisi masyarakat di mana

orang-orangnya dalam keadaan makmur, sehat dan damai. Dalam konteks

bermasyarakat, kesejahteraan diartikan sebagai bantuan keuangan atau

lainnya kepada individu atau keluarga dari organisasi swasta dan negara atau

pemerintah dikarenakan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Masyarakat desa sudah sejak lama bertanggungjawab dalam memenuhi


19

kebutuhan pangan warganya. Soetardjo Kartohadikoesoemo menjelaskan

desa itu memikul tanggung-jawab atas persediaan makan rakyat. Di desa

tiap habis panen setahun sekali diadakan rapat desa. Dalam rapat seringkali

juga dimusyawarahkan tentang pembagian air, tentang memperbaiki saluran

air dan gagasan pengairan, tentang pemberantasan hama, tentang pembelian

rabuk bersama, tentang pembikinan rabuk kompos bersama, tentang

mulainya menggarap tanah untuk tanaman padi, tentang penggarapan tanah

yang kosong, tentang pembukaan lumbung desa dan pembayaran pinjaman

untuk lumbung desa, tentang penanaman tanggul dan waderan dipinggir

jalan desa, tentang tanaman ditegal dan pekarangan, tentang pembelian bibit

bersama, tentang tanaman dipinggir desa dan lain-lain sebagainya.

(Soetardjo Kartohadikoesoemo, Desa, Jogjakarta, 1953).

Jika kehadiran para wirausaha sosial adalah akibat kegagalan aparat

pemerintah menjalankan fungsinya, maka dapat dinyatakan bahwa

karakteristik wirausaha sosial pastilah juga dimiliki oleh para pemerintah.

Menarik untuk melihat lebih jauh apakah para aparat pemerintah memiliki

orientasi wirausahanya. Bila mereka memiliki orientasi wirausaha sosial,

maka dapat dipastikan bahwa aktivitas mereka akan memberikan dampak

pada peningkatan kesejahteraan masyarakatnya (ekonomi, sosial dan

lingkungan). Dampak ekonomi bisa terlihat dari hal berikut: besaran kapital

finansial yang diputar, peningkatan pendapatan anggota masyarakat yang

bergabung atau dilayani, dan pertambahan entrepreneur yang dihasilkan.

Dampak sosial bisa berwujud pada peningkatan level taraf kehidupan


20

sebagai efek peningkatan kehidupan ekonomi. Sementara dampak

lingkungan adalah perbaikan kondisi alam sebagai akibat pola aktivitas

ekonomi yang lebih ramah lingkungan. Siapa saja, dengan sentuhan sosial di

dalam hati dan pikirannya, bisa menggunakan prinsip-prinsip

entrepreneurial untuk terlibat dalam pola ini.

1. Peran Kewirausahaan Sosial Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Pemerintah orde baru mengeluarkan regulasi-regulasi yang

menguntungkan (favoritisme) terhadap industrialisasi dan konglomerasi.

Industrialisasi dan modernisasi selain menciptakan berbagai kemajuan,

juga telah melahirkan proses marginalisasi. Buruh, petani dan nelayan

menjadi profesi yang semakin terpinggirkan karena meskipun secara

jumlah mereka mayoritas, dalam penciptaan nilai tambah sangat kecil

jika dibandingkan sektor industri. Menurunnya peran sektor agraris,

disebabkan karena orang desa tidak memiliki alternatif lain untuk

bertahan hidup kecuali menjual lahan sempit mereka dan menjadi buruh

di kota. Eldrege (1988).

Kewirausahaan sosial menjadi menarik kita diskusikan, ketika

kita dihadapkan pada angka kemiskinan yang melonjak drastis, menjadi

39,05 juta jiwa atau 17,5% jumlah penduduk (versi BPS dengan biaya

hidup Rp 152.847,00 per orang/bulan). Sementara itu versi Bank Dunia

(dengan ukuran US$2 per orang/hari) menyebut angka kemiskinan di

Indonesia mencapai 110 juta jiwa atau 53% penduduk. Di sisi lain, tidak

adanya daya tarik investasi, industri di Indonesia tengah memasuki usia


21

senja (sunset industry). Kesempatan kerja kian menyempit dan

melonjaknya pengangguran terbuka sebesar 11,89 juta jiwa (10,80% dari

jumlah angkatan kerja). Badan Pusat Statistik (BPS) mengingatkan

adanya ancaman peningkatan kemiskinan karena inflasi akibat

melonjaknya harga bahan pangan pokok.

Pada tahun 2010 ini, pemerintah menargetkan penciptaan

kesempatan kerja sebanyak 2,3 juta yang diharapkan dapat menyerap

para penganggur dan setengah penganggur. Namun, pertambahan

angkatan kerja yang setiap tahun mencapai 2 juta orang, ditambah

dengan pengangguran yang belum mendapat pekerjaan (carry over) dan

pekerja yang terkena PHK tidak sebanding dengan kesempatan kerja

yang diciptakan. Dengan demikian, jumlah pengangguran akan terus

meningkat. Hal tersebut disadari bahwa kemampuan sektor formal dalam

penyerapan tenaga kerja sangat terbatas, yaitu hanya 37 persen dari

seluruh angkatan kerja. Sementara di sisi lain, sektor informal mampu

menyerap tenaga kerja sebesar 63 persen.

Karena itu, solusi yang paling tepat untuk mempercepat

penanggulangan pengangguran dan kemiskinan, yaitu memperluas

kesempatan kerja di sektor informal, khususnya dengan mencetak

wirausaha-wirausaha baru atau mendorong masyarakat pengangguran

dan setengah pengangguran untuk menjadi wirausaha handal di berbagai

bidang usaha produktif. Penciptaan wirausaha baru, sebagai salah satu

solusi penciptaan lapangan kerja, akan berimplikasi terhadap


22

pertumbuhan dunia usaha. Dengan wirausaha, maka dapat menyerap

angkatan kerja secara signifikan, khususnya diarahkan pada optimalisasi

pemanfaatan potensi sumber daya yang ada. Kebijakan ini diharapkan

dapat meningkatkan pendapatan dan perekonomian masyarakat sehingga

peningkatan kesejahteraan dapat terwujud dan dapat mengurangi

pengangguran secara signifikan.

D. Sekilas Tentang Perangkat Desa

Perangkat desa dilihat dari fungsinya sebenarnya bertujuan untuk

mensejahterakan masyarakat desa. Berdasarkan peraturan desa pada tiap-tiap

desa menyatakan bahwa tanggung jawab perangkat desa adalah

mensejahterakan masyarakatnya, oleh sebab itu untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat desa dan meningkatkan kemajuan desa, desa perlu

dikelola dangan baik, dan perlu kerjasama yang baik antara aparat desa

dengan masyarakat desa itu sendiri. Hal ini akan sulit diwujudkan tanpa ada

kerjasama yang baik. Lembaga dan aparat pemerintah desa digambarkan

sebagai instansi yang kualitas dan kinerja aparatnya rendah. Banyak keluhan

masyarakat yang kita dengar berkaitan dengan pelayanan publik selama ini.

Dari jaman kemerdekaan sampai sekarang secara rata-rata hampir tidak ada

perkembangan yang berarti. Yang terlihat hanyalah pembangunan fisik yang

secara umum juga tidak seberapa. Proses rekruitmen perangkat desa selama

ini dirasa kurang tepat, menjadi faktor penentu rendahnya SDM dan

rendahnya kompetensi di bidang tugasnya. Secara otomatis ini akan


23

menyebabkan rendahnya kinerja sekaligus rendahnya kualitas pelayanan

publik.

Mekanisme pemberian sanksi dari ringan sampai pemberhentian bagi

aparat pemerintah desa juga sulit untuk diterapkan, sehingga banyak

pelanggaran maupun keluhan masyarakat terutama yang berkaitan dengan

rendahnya kualitas kinerja aparat seakan dibiarkan berlalu begitu saja. Beda

dengan PNS yang bisa dikenakan sanksi tegas termasuk mutasi, penurunan

pangkat bahkan sampai pemberhentian tidak dengan hormat. Banyak terjadi

pelanggaran administratif terutama kinerja yang jelek dari aparat pemerintah

desa tidak mendapat solusi yang tepat. Seseorang yang menduduki jabatan

tertentu di jajaran pemerintah desa terlepas apakah dia disiplin kerja atau tidak,

berkompeten atau tidak dalam tugasnya, dia akan tetap “aman” menduduki

jabatan tersebut sampai pensiun. Sebaliknya, seorang aparat pemerintah desa

setinggi apapun kinerja dan prestasi kerjanya juga tidak akan mendapatkan

promosi jabatan, kenaikan pangkat ataupun kenaikan gaji secara berkala.

Dengan kondisi seperti ini prinsip dasar profesionalisme tidak akan tercapai.

1. Pemilihan Kepala Desa Menurut UU No. 32/2004

Dalam pemilihan kepala desa, misalnya, selain menegaskan bahwa

kepala daerah dipilih secara langsung, UU No. 32/2004 pasal 203 ayat (3)

menyatakan, “Pemilihan kepala desa dalam kesatuan masyarakat hukum

adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan yang diakui

keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat yang ditetapkan

dalam Perda dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah”. Tentang


24

masa jabatan kepala desa, meskipun undang-undang menentukan masa

jabatan kepala desa adalah enam tahun, penjelasan pasal 204 menyatakan

bahwa “Masa jabatan kepala desa dalam ketentuan ini dapat dikecualikan

bagi kesatuan masyarakat hukum adat yang keberadaannya masih hidup

dan diakui yang ditetapkan dengan Perda. Secara demikian, sejak

keruntuhan Orde Baru kita menganut paradigma pluralisme legal,

sekurang-kurangnya dalam pengaturan pemerintahan daerah dan desa”.

Dengan paradigma ini sumber “tertib hukum (sosial)” tidaklah

dimonopoli oleh negara. Hukum negara bukan satu-satunya sumber

ketertiban yang sah, apalagi sarana rekayasa sosial yang efektif,

sebagaimana lazimnya dianut dalam paradigma legalisme liberal. Dalam

paradigma pluralisme legal masyarakat diandaikan juga mampu

memproduksi “ketertiban hukum (sosial)”-nya sendiri. Maka, antar

lingkaran-lingkaran “tertib hukum (sosial)” itu harus saling berinteraksi,

bernegosiasi, dan saling mengakomodasi. Kalau mengikuti konstruksi

undang-undang ini berarti desa tidak sekadar diperlakukan sebagai

wilayah administrasi pemerintahan negara, melainkan juga kesatuan

masyarakat hukum adat dengan hak-hak tradisionalnya. Karena itu, pada

diri kepala desa sesungguhnya terdapat status ganda, sebagai pejabat

pemerintah sekaligus pemimpin utama dalam masyarakat tradisional

dengan hak-hak tradisionalnya. Status ganda ini tercermin cukup jelas

dalam pengaturan tentang wewenang dan kewajiban kepala desa

sebagaimana ditentukan dalam PP No. 72/2005. Di antaranya, selain


25

berwenang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, kepala desa

juga berkewajiban mendamaikan perselisihan, serta mengayomi dan

melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat. (UU No. 22/1999

menyebutkan eksplisit bahwa kepala desa mempunyai wewenang untuk

mendamaikan perkara /sengketa dari para warganya sebagai hak asal-usul).

Melekat dalam status ganda ini kiranya setiap kepala desa harus

menjalankan peran mediasi dalam hubungan antara negara dan masyarakat

desa. suatu peran yang sesungguhnya tidak ringan dan tidak selalu mudah

dijalankan. Kalau digunakan bahasa UU No. 5/1979, kepala desa disebut

sebagai “orang pertama mengemban tugas dan kewajiban yang berat,

karena ia adalah penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang

pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan urusan pemerintahan

umum, termasuk ketenteraman dan ketertiban.” Status (sebagai orang

pertama) pada umumnya memerlukan simbol-simbol dan penguasaan

sumber daya untuk membiayai dan merawat statusnya tersebut. Pada masa

lalu penguasaan tanah bengkok merupakan simbol status sekaligus sumber

daya yang dapat membiayai status tersebut. Dan, secara tradisional status

ini pada mulanya menjadi haknya untuk seumur hidup.

Pada pasal 27 juga ditentukan: (1) kepala desa diberi penghasilan

tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan

keuangan desa, (2) penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya

ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa, (3)

penghasilan tetap paling sedikit sama dengan Upah Minimum Regional


26

Kabupaten/Kota. Pada pasal 28 ditentukan bahwa: (1) ketentuan lebih

lanjut mengenai kedudukan keuangan kepala desa dan perangkat desa

diatur dengan Perda Kabupaten/Kota, (2) Perda tersebut sekurang-

kurangnya memuat: (a) rincian jenis penghasilan, (b) rincian jenis

tunjangan, dan (c) penentuan besarnya dan pembebanan pemberian

penghasilan dan atau tunjangan. Pengaturan mengenai kedudukan

keuangan yang dirinci ini, menggantikan sistem bengkok yang berlaku

sebelumnya, pada umumnya dianggap sebagai penyebab menurunkan

penghasilan kepala desa, sekaligus menghilangkan fungsi sosialnya,

dibandingkan dengan sistem bengkok yang pemanfaatnya terikat pada

tradisi masyarakatnya. Penurunan penghasilan kepala desa jelas

kontradiktif dengan status kepala desa yang sedikit banyak hendak

dipulihkan dalam konteks tradisionalnya. Peran Gubernur dalam

penyelenggaraan pemerintahan desa sangat terbatas. Peran itu terutama

terdapat secara tidak langsung dalam fungsi pembinaan dan pengawasan

oleh pemerintah pusat. Gubernur dalam kedudukan sebagai wakil

pemerintah pusat menurut pasal 217 UU No. 32/2004 dapat melaksanakan

pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan secara berkala, baik bagi

kepala daerah /wakil kepala daerah, anggota DPRD, perangkat daerah,

pegawai negeri sipil, maupun kepala daerah. Pelaksanaan ketentuan

tersebut dapat dilakukan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi dan

/atau lembaga penelitian.


27

2. Struktur Perangkat Desa

Gambar II. 2 Stuktur Perangkat Desa

Adapun rincian dari tugas bagan perangkat desa yaitu:

a. Kepala desa

Tugas dan kewajiban kepala desa sebagaimana yang diatur

dalam pasal 101 UU No. 22 Tahun 1999 adalah:

1) Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa.

2) Membina kehidupan masyarakat desa.

BPD

Sekretaris Desa

Kepala Desa

Kaur Pemerintah

Kaur Kesra

Kaur Keuangan

Kaur Pembangunan

Kades 1

Kades 2

Kades 3

Kades 4


28

3) Membina perekonomian desa.

4) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.

5) Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa.

6) Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat

menunjuk kuasa hukumnya.

b. Sekretaris desa

Sekretaris desa, membantu kepala desa dalam perumusan

perencanaan pembangunan desa, penertiban administrasi keuangan,

administrasi perkantoran, perumusan peraturan desa dan pelayanan

masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud sekretaris

desa mempunyai fungsi:

1) Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan pelaporan.

2) Pelaksanaan urusan administrasi umum.

3) Pelaksanaan administrasi pemerintahan, pembangunan dan

kemasyarakatan.

4) Pelaksanaan tugas kepala desa dikarenakan kepala desa

berhalangan.

c. Kepala dusun pemerintah

Kepala dusun pemerintah mempunyai tugas menyusun laporan

program pembinaan wilayah dan masyarakat, melaksanakan kegiatan

keamanan dan ketertiban masyarakat, menyelesaikan sengketa perdata

yang menjadi wewenangnya, menyusun data kependudukan, dan


29

melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan kesatuan bangsa

dan politik.

Untuk melaksanakan tugas kepala dusun pemerintah

mempunyai fungsi:

1) Pengumpulan dan pengolahan data yang berhubungan dengan

bidang tugas sebagai bahan acuan dalam rangka pembinaan

masyarakat dan pembinaan wilayah.

2) Pelaksanaan tugas-tugas keagrarian sesuai dengan wewenangnya.

3) Pelaksanaan administrasi kependudukan yang meliputi mati, lahir,

datang dan pindah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4) Pengumpulan dan pengolahan data bidang ketentraman dan

ketertiban dan menginventaris potensi rakyat dalam rangka

memperkecil akibat bencana dan melaksanakan pembinaan

keamanan dan ketertiban.

5) Pelaksanaan segala usaha dalam rangka membina Kesatuan Bangsa

dan Perlindungan Mayarakat.

6) Pelaksanaan pembinaan kerukunan antar warga.

7) Pengumpulan bahan dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

8) Pelaksanaan pemungutan pajak-pajak daerah seperti Pajak Bumi

dan Bangunan dan Pajak serta retribusi lainnya sesuai dengan

ketentuan.


30

9) Penginventarisasian segala permasalahan yang berhubungan

dengan tugas dan menyusun kebijaksanaan pemecahannya.

10) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan petunjuk

dan kebijakan pimpinan.

d. Kepala urusan kesejahteraan rakyat

Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pendataan sarana dan

prasaran peribadatan, melaksanakan penyaluran bantuan korban

bencana, melaksanakan pendataan terhadap jumlah dan jenis

penyandang masalah sosial, melaksanakan kegiatan yang berhubungan

dengan masalah pendidikan dan pemberdayaan masyarakat serta

masalah kesehatan.

Untuk melaksanakan tugas, kepala urusan kesejahteraan sosial

mempunyai fungsi:

1) Penyusunan rencana program dalam rangka pelaksanaan

pembinaan keagamaan, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial,

pemuda dan olah raga serta pemberdayaan perempuan.

2) Pelaksanaan pelayanan masyarakat di bidang kesejahteraan sosial.

3) Pengumpulan dan penyaluran bantuan-bantuan terhadap korban

bencana dan penyandang masalah sosial.

4) Pembinaan terhadap kegiatan kesejahteraan keluarga, pemuda dan

olah raga serta organisasi kemasyarakatan lainnya.


31

5) Pembinaan terhadap organisasi keagamaan dan kegiatan-kegiatan

keagamaan serta kegiatan-kegiatan sosial lainnya.

6) Pelaksanaan segala usaha dalam rangka meningkatkan peranan

perempuan dan pemberdayaan perempuan.

7) Monitoring dan pembinaan pelayanan kesehatan masyarakat.


dengan kesejahteraan sosial dan menyusun rencana kebijakan

pemecahannya.

9) Pelaksanaan tugas lain yang sesuai dengan bidang tugas

berdasarkan ketentuan dan petunjuk serta kebijakan pimpinan.

e. Kepala urusan keuangan

Mempunyai tugas melaksanakan pengolahan keuangan desa,

administrasi keuangan desa, menerima, menghimpun dan melakukan

pembayaran kepada pihak ke-III, membuat laporan

pertanggungjawaban keuangan, dan mengumpulkan bahan untuk

penyusunan RAPB Desa serta melaksanakan tugas lain sesuai bidang

tugasnya.

Untuk melaksankan tugas, Kepala Urusan Keuangan

mempunyai fungsi:

1) Pelaksanaan administrasi keuangan desa.

2) Pengumpulan bahan-bahan penyusunan Rencana Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa.


32

3) Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan.

4) Pengelolaan keuangan desa.

5) Penerimaan dan Penyaluran bantuan keuangan dari Pemerintah

Daerah.

6) Penyusunan Rencana Penggunaan Uang.

7) Pelaksanaan penataan administrasi keuangan desa.

f. Kepala urusan ekonomi pembangunan

Mempunyai tugas meyusun program kerja, mengolah data

bidang perekonomian dan pembangunan, meningkatkan partisipasi dan

swadaya gotong royong masyarakat, mengadministrasikan bantuan

pembangunan yang masuk di desa, menyiapkan bahan dalam rangka

musyawarah desa, memelihara sarana dan prasarana pembangunan dan

perkonomian.

Untuk melaksankan tugas, kepala ekonomi pembangunan

mempunyai fungsi:

1) Pendataan sarana dan prasarana perekonomian masyarakat.

2) Pengolahan data jumlah dan jenis produksi perekonomiaan dan

distribusi.

3) Pelaksanaan pembinaan terhadap perekonomian seperti Koperasi,

usaha Kecil, Industri Kecil, Industri Rumah Tangga, dan lain-lain

jenis kegiatan perekonomian.


33

4) Pelayanan kepada masyarakat di bidang ekonomi dan

pembangunan.

5) Pelaksanaan segala usaha dalam rangka meningkatkan partisipasi

dan swadaya gotong royong masyarakat dan pemberdayaan

masyarakat.

6) Pendataan terhadap jumlah dan jenis bantuan yang ada di desa.

7) Penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan Musyawarah Rencana

Pembangunan Desa.

8) Penyusunan rencana strategis pengembangan sarana dan prasarana

perekonomian.


dengan perekonomian dan pembangunan dan menyusun rencana

pemecahannya.

10) Pelaksanaan tugas lain yang berhubungan dengan bidang tugas

sesuai dengan ketentuan, petunjuk dan kebijaksanaan pimpinan.

g. Kepala dusun

Berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas kepala desa

dalam wilayah kerjanya. Kepala dusun mempunyai tugas pokok

melaksanakan kegiatan pemerintah desa diwilayah kerjanya. Kepala

dusun mempunyai fungsi:

1) Pelaksanaan kegiatan pemerintah, pembangunan dan

kemasyarakatan di wilayah kerjanya.

2) Pelaksanaan keputusan dan kebijaksanaan kepala desa.


34

Para karyawan desa harus menjalankan tugas sesuai dengan

tugasnya masing-masing. Tugas-tugas tersebut harus direncanakan terlebih

dahulu agar tidak terjadi kesalahan dan kerancuan pada sistem

pemerintahan desa. Sistem kinerja yang baik akan selalu membawa

kebaikan pula bagi sistem pemerintahan. Disamping hal-hal tersebut

sebagai aparatur negara, mereka tidak boleh membiarkan segala tindakan

yang bersebrangan dengan peraturan-peraturan yang telah berlaku di

negara ini, dan mereka juga harus selalu siap sedia melayani segala

kebutuhan masyarakat desa, tidak ada pembedaan antara orang-orang

tertentu, yang nantinya akan menjadikan perpecahan di lingkungan

masyarakat. Sebagai alat pemerintahan mereka juga selalu memperbaharui

atau memperbaiki kinerja mereka, menurut pembagian dan wewenang

masing-masing karyawan.

E. Kerangka Konseptual Penelitian

Untuk memudahkan pemahaman proposal penelitian ini maka penulis

mengungkapkan kerangka konseptual sebagai berikut:

Gambar II. 3 Kerangka Konseptual

Orientasi Sosial & Individu

Orientasi Profit & Non ProfitKesejahteraan Masyarakat

Orientasi Kewirausahaan Sosial


35

F. Hipotesis

Hipotesis merupakan suatu pernyataan atau dugaan sementara yang

digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian. Pada suatu desa

orientasi pemimpin lokal diduga berhubungan dengan tingkat kesejahteraan

masyarakat. Keterkaitan tersebut akan menentukan tercapai tidaknya tujuan

dari kepala Desa yaitu mensejahterakan masyarakatnya. Bagaimana orientasi

kewirausahaan sosial yang dimiliki oleh pemimpin lokal dengan tingkat

kesejahteraan masyarakat dapat saling berhubungan dan akan berada di

kuadran manakah orientasi kewirausahaan suatu pemimpin lokal tersebut.

Maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Orientasi Sosial - Individual pemimpin lokal secara parsial menentukan



36

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan studi eksploratif untuk mengungkapkan

hubungan antara orientasi kewirausahaan perangkat desa dengan kesejahteraan

masyarakat dalam perspektif anggota masyarakat.

B. Subyek dan Obyek Penelitian

1. Subyek penelitian ini adalah anggota masyarakat pada komunitas desa

(masing-masing). Anggota masyarakat di dalam penelitian ini adalah

penduduk setempat yang telah tinggal di wilayah itu minimal 1 tahun,

berusia minimal 17 tahun.

2. Obyek penelitian ini adalah orientasi kewirausahaan sosial yang

dikategorikan dalam empat kuadran, yaitu traditional non profit quadrant,

tipping point quadrant, transient organization quadrant, dan traditional

business quadrant. Obyek yang kedua adalah kesejahteraan masyarakat

dalam perspektif anggota masyarkat melalui dimensi kekayaan materi,

pengetahuan dan kesehatan.

C. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu : Bulan Oktober - November 2010.


37

Lokasi Penelitian : Dusun Planggok, Desa Margokaton, Kecamatan

Seyegan, Kabupaten Sleman,Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta.

D. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Penelitian eksploratif ini berfokus pada dua variabel pokok, yaitu

orientasi kewirausahaan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

1. Orientasi Kewirausahaan Sosial

Yaitu konsep yang menunjukkan/mencerminkan perilaku

seseorang ditinjau dari dimensi orientasi misinya (sosial atau pasar) dan

orientasi profit (mempersyaratkan profit atau tidak).

2. Kesejahteraan Masyarakat

Dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat, di perlukan suatu

ukuran dasar yang harus dapat dipenuhi oleh masyarakat itu sendiri, hal

tersebut dilihat dari pengeluaran masyarakat untuk menunjang kehidupan

sehari-hari diantaranya ialah pendidikan, kesehatan, kebutuhan makan,

perumahan, energi dan gas, pakaian, transportasi dan rekresasi, pajak dan

pembayaran dan sejenisnya, tabungan dan investasi.

a. Jumlah pengeluaran pendidikan yang di keluarkan oleh masyarakat

guna memfasilitasi sekolah di jenjang pendidikan yang di ambil oleh

anak/orang yang masih menempuh pendidikan.

b. Jumlah pengeluaran kesehatan yang dikeluarkan masyarakat untuk

memeriksakan diri dan berobat ke dalam suatu instansi atau lembaga


38

kesehatan pemerintah yang ada termasuk pembelian obat dan

suplemen untuk mencegah penyakit-penyakit ringan.

c. Jumlah pengeluaran masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan pokok

yaitu makanan melalui pembelian beras, lauk-pauk dan yang lainnya.

d. Jumlah pengeluaran untuk pemeliharaan perumahan/tempat tinggal

yang di miliki oleh perorangan atau bersama yang berfungsi sebagai

pelindung dan tempat berteduh dari hujan dan panas terik matahari

serta tempat aktivitas sehari-hari keluarga.

e. Jumlah pengeluaran energi dan gas guna menunjang kegiatan

masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti gas, minyak

dan listrik.

f. jumlah pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan sandang yang sangat

penting melindungi tubuh dan berpengaruh terhadap aktivitas

seseorang.

g. Jumlah pengeluaran untuk transportasi dan rekreasi dalam keluarga

untuk memenuhi kebutuhan hiburan dan rekreasi sehingga jiwa

menjadi sehat.

h. Jumlah pengeluaran pajak dan pembayaran sejenisnya oleh masyarakat

untuk pembiayaan perpajakan baik pajak kendaraan, pajak bumi dan

bangunan serta iuran-iuran yang ada di masyarakat.

i. Jumlah pengeluaran untuk kepentingan komunikasi yang merupakan

kebutuhan masyarakat untuk berhubungan satu dengan yang lainnya

melalui media elektronik dan non elektronik.


39

3. Definisi Operasional

a. Perangkat Desa menurut Undang-undang No 32 Tahun 2004 (hasil

revisi dari Undang-undang No 22 Tahun 1999) pasal 202 menjelaskan

pemerintah desa secara lebih rinci dan tegas yaitu bahwa, pemerintah

desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa, adapun yang disebut

perangkat desa disini adalah sekretaris desa, pelaksana teknis lapangan,

seperti kepala urusan, dan unsur kewilayahan seperti kepala dusun atau

dengan sebutan yang lain.

Dilihat dari acuan Undang-undang tersebut kepala dusun sebagai

bagian dari perangkat desa mempunyai posisi di bawah kepala desa,

sekaligus melaporkan kegiatan yang telah dijalankan kepada kepala

desa sebagai atasannya, dimana posisi kepala dusun langsung

bersentuhan dengan anggota masyarakat sekaligus penggerak roda

kegiatan kemasyarakatan secara langsung maupun tidak langsung.

b. Kesejahteraan sosial adalah suatu keadaan dimana orang tersebut

mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dari segi sosial dalam

meningkatkan bidang-bidang tertentu seperti pendidikan, kesehatan,

kekayaan materi.

c. Orang miskin adalah dimana kurangnya pendapatan yang memadai

untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan atau

perumahan. Kemiskinan yang parah jika seseorang tidak hanya merasa

miskin, tetapi juga kekurangan sarana untuk keluar dari kemiskinan.


40

d. Masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang berkumpul

dalam suatu tempat yang interdependent (saling terikat satu sama lain)

dan hidup bersama dalam komunitas yang teratur. Didalamnya terdiri

dari berbagai orang yang saling berhubungan guna menciptakan suatu

tatanan yang teratur untuk mewujudkan suatu tujuan bersama.

E. Pengukuran Variabel

Pengukuran variabel dengan menggunakan skala Likert didesain untuk

menilai sejauh mana subyek setuju atau tidak setuju dengan pernyataan yang

diajukan, yaitu dengan memberikan skala pada masing-masing point jawaban

sebagai berikut (Sumarni & Salamah, 2005:60):

Berikut merupakan skor nilai untuk setiap tanggapan :

Jawaban / Skor

Sangat Setuju (SS) : 5

Setuju (S) : 4

Netral (N) : 3

Tidak Setuju (TS) : 2

Sangat Tidak Setuju (STS) : 1

F. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang


41

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik

kesimpulannya (Sugiyono, 2007 : 115). Yang menjadi populasi dalam

penelitian ini adalah seluruh lapisan masyarakat yang tinggal di desa yang

dapat memberikan informasi tentang bagaimana peran serta perangkat

desa terhadap kesejahteraan masyarakat.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki

oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2007 : 116).

G. Teknik Pengambilan Sampel

Untuk mengetahui jumlah sampel dalam penelitian ini, dapat

ditentukan dengan rumus sebagai berikut (Sarwono, 2006:120):

2.1 αNNn

+

Keterangan:

n = jumlah sampel

N = jumlah polulasi

α = derajat kebebasan (dipakai sebesar 5%).

Dengan rumus diatas maka dapat diketahui misalnya jika jumlah

populasi 94 KK, maka jumlah sampel dapat ditentukan sebagai berikut:

1)05,0.(107107

2 +=n = 84 KK


42

Maka jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 84 KK.

Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah masyarakat desa yang

tinggal di Dusun Planggok Desa Margokaton.

H. Sumber Data

Adapun data yang di peroleh peneliti adalah data primer, data primer

adalah data yang berasal dari sumber yang asli dan dikumpulkan secara

khusus untuk menjawab pertanyaan penelitian (Cooper dan William,

1996:256). Dimana data ini langsung di ambil dari masyarakat sekitar yang

dapat memberikan informasi tentang peranan aparat desa terhadap

kesejahteraan masyarakat yang tinggal di desa tersebut.

I. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik dalam pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah

kuesioner dan wawancara.

1. Kuesioner yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara

memberikan daftar pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh

informasi dari responden mengenai peran serta perangkat desa terhadap


2. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian

dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya atau

pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan

panduan wawancara (interview guide).


43

J. Teknik Pengujian Instrumen

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang rasional dan dapat

dipertanggungjawabkan maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Analisis Validitas Ekternal

Validitas eksternal instrumen diuji dengan membandingkan (untuk

mencari kesamaan) antara criteria yang ada pada instrumen dengan fakta-

fakta empiris yang terjadi dilapangan.

2. Analisis Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuisioner yang

merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuisioner

dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan

adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengukuran reliabilitas

dapat dilakukan dengan One Shot atau pengukuran sekali saja, disini

pengukurannya hanya sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan

pertanyaan lain atau mengukur jawaban pertanyaan.

K. Teknik Analisis Data

1. Analisis Korelasi Pearson Product Moment dan Korelasi Parsial

Untuk menguji hipotesis bahwa ada hubungan antara perangkat

desa dengan kesejahteraan masyarakat, maka rumusnya adalah Korelasi

Product Moment (Sugiyono, 2007 : 44).

rxy =


44

Keterangan :

= Koefisien korelasi product moment

n = Banyaknya responden

= Jumlah Skor X

= Jumlah hasil kali antara X dan Y

= Jumlah skor Y

Taraf nyata α : 5%

Menurut Sugiyono 2007 (dalam Priyatno, 2009:54) pedoman

untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi adalah sebagai

berikut :

0,00 – 0,199 = Sangat Rendah

0,20 – 0,399 = Rendah

0,40 – 0,599 = Sedang

0,60 – 0,799 = Kuat

0,80 – 1,000 = Sangat Kuat

Untuk membuktikan bahwa hipotesis tersebut diterima atau

ditolak maka digunakan uji signifikansi dengan statitik uji t (Usman,

2006 : 204).

t = 212

rnr−

−


45

Keterangan :

t : Nilai yang dicari

r : Koefisien korelasi

n : Jumlah sampel

Dengan ketentuan : H0 diterima jika t hitung ≤ t tabel

H0 ditolak jika t hitung ≥ t tabel

2. Uji t

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah Orientasi Profit dan

Non Profit, Orientasi Sosial dan Non Sosial berhubungan secara signifikan

dengan Kesejahteraaan masyarakat.

Tahap-tahap untuk melakukan uji t adalah sebagai berikut:

a. Menentukan tingkat signifikansi

Tingkat signifikansi menggunakan α = 5% (signifikansi 5%

atau 0,05 adalah ukuran standar yang sering digunakan dalam

penelitian).

b. Menentukan dengan menggunakan SPSS atau rumus

(Priyatno, 2008:84)

=

Keterangan:

r = Koefisien korelasi parsial

k = Jumlah variabel independen

n = Jumlah data


46

c. Menentukan

Tabel distribusi t dicari pada a = 5% : 2 = 2,5% (uji 2 sisi)

dengan derajat kebebasan (df) n-k-2 (n adalah jumlah sampel dan k

adalah jumlah variabel independent).

d. Kriteria pengujian

Ho diterima dan Ha ditolak bila, <

Ho ditolak dan Ha diterima bila, >

e. Menarik kesimpulan

Jika H0 ditolak dan Ha diterima dapat disimpulkan bahwa

Orientasi Profit dan Non Profit, Orientasi Sosial dan Non Sosial (X)

berhubungan dengan Kesejahteraaan masyarakat (Y).

Tingkat signifikansi menggunakan α = 5% (signifikansi 5%

atau 0,05 adalah ukuran standar yang sering digunakan dalam

penelitian).


47

BAB IV

GAMBARAN UMUM DESA MARGOKATON

A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian Dalam Konteks Desa

1. Visi dan Misi Desa Margokaton

a. Visi

Terwujudnya masyarakat Desa Margokaton yang mandiri,

Sejahtera dan Produktif.

b. Misi

1. Membangun kebersamaan dan kepedulian dalam menurunkan

angka kemiskinan.

2. Pemberdayaan masyarakat melalui usaha produktif, kesadaran

kesehatan lingkungan, kesempatan memperoleh pendidikan.

3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana.

2. Administratif

Desa Margokaton secara administratif menempati area seluas

19,33% (515 Ha) dari seluruh luas Kecamatan Seyegan (26,63 Ha) dibagi

menjadi 12 padukuhan yaitu :

1. Padukuhan Susukan I

2. Padukuhan Susukan II

3. Padukuhan Susukan III

4. Padukuhan Somokaton

5. Padukuhan Ngaran


48

6. Padukuhan Planggok

7. Padukuhan Grajegan

8. Padukuhan Bolu

9. Padukuhan Nyamplung

10. Padukuhan Seyegan

11. Padukuhan Sonoharjo

12. Padukuhan Bantulan

Gambar IV.1 Peta Desa Margokaton


49

3. Geografis

Letak Desa Margokaton berada di daerah yang strategis dan berada

di jalur jalan raya Jogja – Kebonagung, dengan batas-batas wilayah

sebagai berikut :

a. Sebelah Utara : Desa Banyurojo, Kecamatan Tempel

b. Sebelah Timur : Desa Margoagung, Kecamatan Seyegan

c. Sebelah Selatan : Desa Margodadi, Kecamatan Seyegan

d. Sebelah Barat : Desa Sendangrejo, Kecamatan Minggir

4. Demografis

Jumlah penduduk Desa Margokaton tercatat sebanyak 7.143 jiwa

(November 2010) dengan prosentase penduduk laki-laki (51%) hampir

sama dengan penduduk perempuan (49%). Kepadatan penduduk mencapai

138 jiwa/ha dengan prosentase usia produktif sebesar 64,48%.

B. Profil Masyarakat Desa Margokaton

Berdasarkan hasil penelitian di dapatkan informasi tentang profil

masyarakat margokaton yaitu sebagai berikut:

1. Pendidikan

Berdasarkan komposisi penduduk menurut Pendidikan Desa

Margokaton dapat dilihat dari tingkat Sekolah Dasar (SD) Sampai

Perguruan Tinggi. Untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) 2.068 orang,

jumlah tingkat pendidikan SLTP 1.028 orang, jumlah tingkat pendidikan

atas atau SLTA 1.110 orang dan tingkat perguruan tinggi Strata-1 178

orang dan strata-2 11 orang.


50

Tabel IV.1 Tingkat Pendidikan Di Desa Margokaton

No. Tingkat Pendidikan Jumlah

1 Perguruan Tinggi Srata-1 dan Srata-2 189 2 SLTA 1.110 3 SLTP 1.028 4 SD 2.068 5 Belum atau tidak tamat SD 826

JUMLAH 5.221 Sumber : Data Dasar Profil Desa MargokatonTahun 2010

Dari data di atas jumlah terbesar tingkat pendidikan sebanyak

2.068 orang berpendidikan SD, di ikuti di bawahnya yaitu sebesar 1.110

orang berpendidikan SLTA, dan jumlah terkecil yaitu sebesar 826 orang

belum tamat sekolah.

2. Kesehatan

Tabel IV.2 Prasarana Kesehatan

No. Prasarana Jumlah

1 Puskesmas 1 unit 2 Posyandu 12 unit

Sumber : Data Dasar Profil Desa MargokatonTahun 2010

Jumlah fasilitas kesehatan di Desa Margokaton sangatlah minim,

untuk mendukung perawatan kesehatan masyarakat Desa Margokaton

memiliki 1 buah Puskesmas dengan keterbatasan tenaga medis dan

fasilitas yang disediakan pun kurang memadai. Desa Margokaton juga

memiliki 12 Posyandu. Di setiap dusun memiliki 1 Posyandu. Posyandu


51

diadakan satu bulan sekali dan diselenggarakan di rumah kepala dukuh

dengan kegiatan meliputi pemeriksaan balita, pemberian vitamin dan

makanan sehat.

3. Mata Pencaharian Menurut Sektor

Tabel IV.3 Mata Pencaharian Sektor

No Sektor Mata Pencaharian Jumlah

1 Pertanian 1.115 2 Peternakan 309 3 Perikanan 83 4 Jasa 1.118 JUMLAH 2.625

Sumber : Data Dasar Profil Desa MargokatonTahun 2010

Dari data di atas mata pencaharian menurut sektor, jasa memiliki

jumlah terbanyak yaitu 1.118 orang, di lanjutkan pertanian sebanyak 1.115

orang dan paling sedikit sektor perikanan sebanyak 83 orang.

a. Pertanian

Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati

yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan

baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan

hidupnya. Sektor Pertanian juga merupakan salah satu sektor penting

yang mendapat tumpuan dalam perdagangan dunia karena ia

merupakan pembekal makanan dan sumber bahan mentah kepada

penduduk dunia. Di Margokaton, pertanian adalah penggerak roda

perekonomian yang utama. Sebagian besar penduduk bermata


52

pencaharian sebagai petani. Produktivitas padi mencapai 1.133 ton,

palawija 33,5 ton, sayuran 23,2 ton, tembakau 1,2 ton (per tahun

2009), sehingga terbuka lebar potensi pertanian di desa ini untuk

dikembangkan.

b. Peternakan

Peternakan merupakan salah satu penggerak roda

perekonomian di Desa Margokaton, khususnya yang berada di Dusun

Bantulan. Dusun Bantulan memiliki beberapa peternakan yang cukup

besar yaitu peternakan sapi, babi, dan ayam. Peternakan sapi di

Bantulan ini sudah mulai terorganisir, hal ini dibuktikan adanya

kelompok peternak sapi Katon Dadi. Biasanya sapi-sapi yang

diternakkan setelah mencapai umur-umur tertentu dijual oleh

pemiliknya. Penjualan sapi-sapi tersebut mulai meningkat selama

menjelang Idul Adha. Selain itu, warga Bantulan juga mengolah

limbah kotoran yang dihasilkan ternak sapi untuk dibuat pupuk

organik, pengolahan tersebut terletak di dusun Bantulan. Pembuatan

pupuk organik tersebut dipasarkan ke sekitar Desa Margokaton dan

Wonosobo. Harga penjualan kotoran sapi berdasarkan tiap kol pick-up

dan dijual tiap tahunnya, tiap kol dihargai Rp 40.000,00.

c. Perikanan Budidaya

Usaha perikanan budidaya yang banyak adalah pengembangan

budidaya Lele, yaitu di Dusun Bolu. Sebanyak 60 kolam digunakan

untuk budidaya lele di dusun tersebut. kegiatan budidaya dimulai


53

dengan dari proses pembelian bibit ikan lele yang kemudian dilakukan

pemberian pakan 2 kali sehari selama 3 minggu. Pemanenan dan

sekaligus pengurasan kolam dilakukan pada saat waktu panen tiba.

Panen dilakukan untuk lele yang sudah memenuhi ukuran untuk di jual

(7-12 cm). Hasil panen selama satu bulan dapat mencapai 15 ton

dengan rentang waktu panen yang berbeda-beda.

d. Kerajinan/jasa

Berbagai macam produk kerajinan banyak berkembang di desa

Margokaton. Diantaranya adalah kerajinan tas dari bahan : enceng

gondok, daun pandan, kayu mending, kerajinan bambu, kerajinan

meubel, kerajinan dari lidi, kerajinan kain tenun dan lain-lain.

Kerajinan telah dipasarkan ke berbagai daerah, diantaranya

Margokaton dan sekitarnya, bahkan ke luar negeri (khususnya

kerajinan tas). Beberapa usaha kerajinan telah memiliki pelanggan

tetap yang memesan produk buatan mereka.

C. Gambaran Umum Dusun Planggok

1. Gambaran Wilayah Dusun Planggok

Dusun Planggok merupakan wilayah teritorial Kabupaten Sleman

Kecamatan Seyegan Desa Margokaton, terletak 10 km dari pusat

pemerintahan Kabupaten Sleman. Dilihat dari segi geografisnya, Dusun

Planggok bisa dikategorikan sebagai dusun berkembang. Salah satu

pengembangan yang paling menonjol adalah sedang dijalankannya


54

program desa yaitu pembuatan pupuk organik dan kandang kelompok.

Ditinjau dari kondisi geografisnya sebagian besar Dusun Planggok terdiri

dari hamparan persawahan yang digunakan sebagai garapan pertanian

untuk memenuhi kebutuhan sehari- hari.

Ditinjau dari segi demografisnya, Dusun Planggok yang masih

tergolong desa berkembang masih memakai struktur organisasi desa yang

lengkap. Salah satu indikasinya adalah masih adanya kepala dukuh sebagai

salah satu bagian struktur kepengurusan desa. Kepala dukuh tersebut

membawahi empat RT. RT 1 yaitu 29 KK meliputi 56 laki-laki dan 50

perempuan. RT 2 yaitu 36 KK meliputi 57 laki-laki dan 62 perempuan. RT

3 yaitu 18 KK meliputi 42 laki-laki dan 43 perempuan. RT 4 yaitu 34 KK

meliputi 83 laki-laki dan 74 perempuan.

Komponen masyarakat Planggok sebagian besar terdiri dari petani

(buruh tani), yang mana mereka masih menjunjung tinggi adat istiadat

dusun tersebut. Mayoritas masyarakat Planggok beragama muslim.

Tingkat kesejahteraan mereka mayoritas tergolong kedalam tingkat

ekonomi menengah kebawah. Daerah penelitian yang digunakan sebagai

objek penelitian adalah Dusun Planggok Kecamatan Seyegan Kabupaten

Sleman dengan luas sekitar 32.000 ha/m2 terletak 15 km dari kota

Yogyakarta. Secara administratif Dusun Planggok mempunyai batas-batas

yang terdiri dari:

Sebelah Utara : Dusun Susukan II Kecamatan Seyegan.

Sebelah Selatan : Dusun Grajegan Kecamatan Seyegan.


55

Sebelah Timur : Dusun Bolu Kecamatan Seyegan.

Sebelah Barat : Dusun Ngaran Kecamatan Seyegan.

2. Kesehatan

Dusun Planggok memiliki seorang tenaga medis. Selain itu, secara

rutin satu bulan sekali diadakan posyandu bagi anak-anak dan balita

masyarakat setempat yang diselenggarakan di kediaman Kepala Dukuh.

3. Mata Pencaharian

Dari data yang diperoleh, pekerjaan penduduk Dusun Planggok

meliputi petani (buruh tani), karyawan swasta, PNS, peternak, wiraswasta,

pedagang, pensiunan, dan Polri. Sebagian besar penduduk bermata

pencaharian sebagai petani (buruh tani), ini dapat dilihat dari kondisi

geografis dusun yang terdiri dari hamparan persawahan.

D. Alasan Tempat Penelitian

Alasan peneliti memilih Dusun Planggok dikarenakan peneliti tertarik

dengan potensi dusun yang dijadikan percontohan pengembangan pemukiman.

Selain itu, Dusun Planggok sering digunakan untuk kegiatan maupun

penelitian bagi universitas-universitas di Yogyakarta yang berkaitan langsung

dengan kinerja dan kesejahteraan masyarakat. Alasan lainnya adalah struktur

Dusun Planggok masih terjaga dengan baik, terbukti masih adanya kepala

dukuh. Melalui penelitian kewirausahaan ini peneliti ingin membantu

pengembangan potensi dusun Planggok dengan harapan hasil dari penelitian

ini dapat digunakan sebagai bahan pengembangan pemikiran bagi masyarakat

dusun planggok untuk menggali potensi yang ada dan mengembangkan

kesejahteraan masyarakat Dusun Planggok.


56

BAB V

ANALISIS DATA

Dalam menjawab rumusan permasalahan, peneliti melakukan analisis data.

Analisis data dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan pada penelitian

agar dapat memecahkan masalah sehingga tujuan penelitian tercapai. Pendekatan

masalah yang disesuaikan dengan objek yang diteliti baik berdasarkan

pendekatan-pendekatan yang telah diatur dalam metodologi penelitian sangat

diperlukan pada proses analisis data. Permasalahan pada penelitian ini adalah:

1. Orientasi wirausaha apa yang dimiliki oleh para aparat desa dalam perspektif

masyarakat?

2. Bagaimana persepsi masyarakat atas kesejahteraan mereka?

3. Apakah ada keterkaitan antara orientasi wirausaha dengan kesejahteraan

masyarakat?

A. Hasil Uji Instrumen

Pengujian terhadap instrumen penelitian dilakukan untuk mengetahui

validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Pada suatu penelitian, instrumen

atau alat ukur harus memenuhi kriteria sebagai instrumen yang valid dan

reliabel. Oleh karena itu, sebelum melakukan analisis terhadap data yang

diperoleh, maka perlu diadakan pengujian instrumen atau alat ukur dalam

pengambilan data penelitian. Akurasi dan konsistensi suatu penelitian dapat

dilihat melalui pengujian kuesioner sebagai instrumen penelitian. Pengujian

tersebut terdiri atas pengujian validitas dan reliabilitas.


57

1. Uji Validitas Eksternal

Hasil penelitian yang dilakukan di Dusun Planggok menggunakan

validitas eksternal dengan mengambil 84 responden penelitian yakni 72

laki-laki dan 12 perempuan menunjukkan bahwa data yang diperoleh

valid. Data tersebut dikatakan valid karena data yang diperoleh sesuai

dengan fakta-fakta empiris di lapangan. Misalnya untuk data yang

diperoleh menunjukkan bahwa keluarga tersebut dikatakan mampu atau

tergolong menengah ke atas dilihat dari jumlah pengeluaran rumah tangga

dalam satu bulan terakhir, baik pengeluaran pendidikan, pengeluaran

untuk pemenuhan kebutuhan pokok, pengeluaran pendidikan, pengeluaran

untuk pemenuhan kebutuhan pokok, pengeluaran untuk memenuhi

kebutuhan sandang, pengeluaran pemeliharaan rumah, pengeluaran

kesehatan, dan lain-lain. Selain itu, kepemilikan sebidang lahan

persawahan, hewan ternak serta pendapatan perbulan juga menjadi salah

satu fakta empiris yang peneliti temukan langsung di lapangan.

2. Uji Reliabilitas

Untuk pengujian reliabilitas, peneliti juga melakukan penelitian

terhadap 84 responden dengan instrumen (kuesioner) yang sama, dan hasil

yang didapat menunjukkan bahwa jawaban yang diberikan responden yang

satu dengan responden yang lain memiliki konsisten yang sama pula.

Dengan demikian Instrument (kuesioner) tersebut memenuhi kaidah valid

dan reliabel.


58

B. Karakteristik Responden

Karakteristik responden diketahui dari beberapa pertanyaan mengenai

profil responden. Apabila dilihat dari usia responden dan jumlah tanggungan,

maka deskripsi responden dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel V.1

Analisis Deskriptif

Karakteristik N Minimum Maksimum Mean

Usia Responden 84 25 85 47 Jumlah Tanggungan 84 1 9 5

Sumber: data diolah (2011)

Tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata responden berusia 47

dengan usia maksimal 85 tahun, dan usia minimal 25 tahun. Dari sisi jumlah

tanggungan, rata-rata responden memiliki jumlah tanggungan sebanyak 5

orang, dengan jumlah tanggungan maksimal 9 orang, dan jumlah tanggungan

minimal 1 orang. Adapun jumlah frekuensi karakteristik responden dapat

dilihat pada uraian berikut.

1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Dari 84 responden penelitian, dibedakan kedalam dua kelompok

jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Untuk lebih jelasnya

mengenai jumlah masing-masing kelompok tersebut dapat dilihat dari

tabel berikut ini.


59

Tabel V.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Karakteristik Frekuensi Persentase

Laki – laki 72 85,7% Parempuan 12 14,3%

Total 84 100% Sumber: data primer diolah (2011)

Dari tabel diatas diketahui bahwa lebih banyak responden yang

berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 72 orang atau sebesar 85,7% dari

total responden. Sedangkan responden perempuan pada penelitian ini

adalah sebanyak 12 orang atau sebesar 14,3% dari total responden.

2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Berikut ini adalah hasil-hasil dari penyebaran kuesioner oleh

penulis mengenai identitas/karakteristik responden yang didapat.

a. Umur Responden

Tabel V.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

Usia Jumlah Persentase

23 – 35 tahun 12 14,3% 36 – 45 tahun 25 29,8% 46 – 55 tahun 18 21,4% 56 – 65 tahun 13 15,5%

> 65 tahun 16 19,0% Jumlah 84 100%

Sumber : data diolah 2011

Berdasarkan data yang diperoleh dari usia responden, sebagian

besar responden berusia 36 - 45 tahun yaitu sebanyak 25 orang (29,8%).


60

Urutan kedua adalah sebanyak 18 orang (21,4%) yang berusia 46 - 55

tahun. Urutan ketiga adalah sebanyak 16 orang (19,0%) yaitu yang berusia

65 tahun ke atas, dan keempat adalah sebanyak 13 orang (15,5%).

3. Karakteristik Responden berdasarkan Pendidikan Terakhir

Tabel V.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan Jumlah Persentase (%)

SR 8 9,5% SD 10 29,8% SMP 22 21,4% SMA / SMK 30 15,5% Perguruan Tinggi 14 19,0%

Jumlah 84 100% Sumber : Data diolah, 2011.

Berdasarkan data yang diperoleh dari pendidikan responden,

sebagian besar responden berpendidikan SMA/SMK yaitu sebanyak 30

orang (35,7%). Untuk urutan kedua sebanyak 22 orang (26,2%) yang

berpendidikan SMP. Urutan ketiga adalah sebanyak 14 orang (16,7%)

yaitu yang berpendidikan Perguruan tinggi. Urutan keempat adalah

sebanyak 10 orang (11,9%) yaitu yang berpendidikan SD, dan urutan

kelima sebanyak 8 orang (9,5%) yang berpendidikan SR.

4. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

Berdasarkan pekerjaan, responden penelitian dibedakan ke dalam 6

kelompok, yaitu buruh tani, peternak, wiraswasta, karyawan swasta, PNS,

dan kelompok pekerjaan lain yang terdiri dari polisi, pensiunan, dal lain

sebagainya.


61

Tabel V.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

Karakteristik Frekuensi Persentase

Buruh Tani 37 44,0% Karyawan swasta 18 21,4% PNS 10 11,9% Peternak 5 6,0% Wiraswasta 5 6,0% Pedagang 4 4,8% Pensiunan 4 4,8% Polri 1 1,2%

Total 84 100% Sumber: data diolah (2011)

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden

bekerja sebagai buruh tani, yaitu sebanyak 37 responden, atau 44,0% dari

total responden. Kelompok yang paling sedikit adalah Polri, yaitu 1

responden atau 1,2% dari total responden. Responden yang bekerja

sebagai karyawan swasta yaitu sebanyak 18 responden atau 21,4% dari

total anggota responden. Responden yang bekerja sebagai peternak dan

wiraswasta adalah sebanyak 5 responden atau 6,0% dari keseluruhan

responden. Responden yang bekerja sebagai pedagang dan pensiunan

adalah sebanyak 4 responden atau 4,8% dari total responden.


62

C. Orientasi Wirausaha Perangkat Desa

Gambar V.1 Kuadran Kewirausahaan Sosial

Berikut adalah penjelasan dari masing-masing kuadran:

1. Kuadran 1

Berdasarkan data yang diperoleh dari 84 responden, yang terbagi

dalam 2 kategori yaitu orientasi profit non profit dan sosial non sosial

dapat diketahui bahwa 25 (29,8%) responden mengkategorikan perangkat

desa ke dalam kudran 1 yaitu kuadran tradisional tanpa keuntungan.

Kuadran ini mewakili organisasi-organisasi yang didasari oleh misi sosial

dan tidak menghasilkan keuntungan. Organisasi ini bergantung pada

pemberian, donasi, dan sumbangan uang untuk menyokong kegiatan sosial


63

mereka. Dimana bantuan desa kepada dusun untuk pembangunan

infrastruktur di salurkan langsung kepada masyarakat oleh kepala dusun.

Kepala dusun memberikan bantuan dari program pemerintah untuk

masyarakat di berikan secara langsung dari kepala dukuh utuh tanpa

pengurangan sedikitpun. Wirausahawan sosial menempati kuadran ini

kadangkala mereka merancang organisasi mereka untuk menyediakan

barang dan jasa dimana mereka dapat memasang tarif, dalam rangka

mengumpulkan dana untuk operasi mereka. Sebagai contoh bantuan dalam

pembuatan KTP, KK, kartu identitas dan pengurusan Pajak Bumi dan

Bangunan dipasang tarif yang nantinya akan dipakai sebagai kas dusun.

2. Kuadran 2

Tipping Point Quadrant (kuadran awal perubahan) (kuadran

berefek besar). Sama dengan kuadran 1, responden yang mengkategorikan

perangkat desa ke dalam kuadran 2 ini juga sebanyak 25(29,8%). Kuadran

ini mewakili organisasi-organisasi yang tidak hanya didasari oleh misi

sosial tapi juga berorientasi pada keuntungan. Organisasi-organisasi dan

wirausahawan sosial yang berada pada kuadran ini memegang janji untuk

memberikan perubahan ekonomi. Dimana segala perencanaan di bidang

ekonomi dan keputusan kegiatan kemasyarakatan di buat oleh kepala

dusun.

3. Kuadran 3

Berdasarkan data yang diperoleh dari 84 responden, yang terbagi

dalam 2 kategori yaitu orientasi profit non profit dan orientasi sosial non


64

sosial dapat diketahui bahwa orientasi masyarakat terhadap perangkat desa

termasuk dalam kuadran III yaitu Transient Org Quadrant (kuadran

organisasi sementara) dimana kuadran ini mewakili perusahaan, yang

dikendalikan oleh pasar, tapi tidak berorientasi pada keuntungan. Dari 84

responden terdapat 27 (31,1%) orang yang berpendapat bahwa motivasi

dari wirausaha perangkat desa bukanlah pendirian suatu perusahaan, tetapi

penciptaan sebuah langkah yang jelas sehingga para partisipannya/warga

masyarakat dapat menyelesaikan masalah sosial yang beragam; meskipun

tidak relevan dengan inisiatif untuk mendapat keuntungan dan memiliki

dukungan dari perusahaan publik dan swasta, sumbangan atau dukungan

dari pemerintah. Orientasi wirausaha perangkat desa ini mengidentifikasi

kebutuhan-kebutuhan dari pasar; dan kemudian menggunakan hasil yang

didapatkan dari pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut untuk

mendukung kegiatan sosial.

4. Kuadran 4

Traditional Business Quadrant (kuadran bisnis tradisional). Dari

84 responden hanya 7 (8,3%) responden yang mengkategorikan perangkat

desa ke dalam kuadran 4. Kuadran ini mewakili sebagian besar bentuk

klasik dari bisnis yang berorientasi keuntungan dan didorong oleh pasar.

Jika atau ketika pasar memutuskan bahwa masalah-masalah sosial patut

diperhatikan, di kuadran ini wirausahawan sosial ditunjukkan untuk

menyokong/mendukung kegiatan-kegiatan yang berguna dalam

meningkatkan penjualan karena mereka sadar untuk bertanggung jawab


65

secara sosial. Biasanya perusahaan dikuadran ini, mendonasikan sebagian

dari keuntungan mereka, mendirikan fasilitas-fasilitas “hijau”,

menawarkan layanan gratis atau layanan berbiaya rendah kepada

organisasi-organisasi sosial.

D. Kesejahteraan Masyarakat dilihat dari Orientasi Sosial dan Non Sosial

dan Orientasi Profit dan Non Profit

Berdasarkan hasil jawaban kuesioner dapat diketahui kesejahteraan

masyarakat yang terdiri dari indikator-indikator seperti pengeluaran

pendidikan, kesehatan, kebutuhan makanan, perumahan, energi dan gas,

pakaian, transportasi dan rekreasi, pajak dan pembayaran dan sejenisnya,

tabungan dan investasi, komunikasi. Untuk mengukur kesejahteraan

masyarakat disusun item pertanyaan sejumlah 47 butir pertanyaan terdiri dari

5 butir pertanyaan untuk indikator pendidikan, 5 butir pertanyaan untuk

indikator kesehatan, 6 butir pertanyaan untuk indikator kebutuhan makanan,

6 butir pertanyaan untuk indikator perumahan, 5 butir pertanyaan untuk

indikator energi dan gas, 3 butir pertanyaan untuk indikator pakaian, 4 butir

pertanyaan untuk indikator transportasi dan rekreasi, 4 butir pertanyaan untuk

indikator pajak dan pembayaran sejenisnya, 4 butir pertanyaan untuk

indikator tabungan dan investasi, 5 butir pertanyaan untuk indikator

komunikasi. Dari hasil penyebaran kuesioner yang dilakukan selanjutnya

dinilai sesuai dengan skor masing-masing atribut yang telah ditetapkan.

Variabel kesejahteraan dihitung berdasarkan total nilai rata-rata pada setiap

indikator, selanjutnya diskor dengan interval sebagai berikut:


66

Skor pengeluaran minimum = Rp 140.000,00

Skor pengeluaran maksimum = Rp 4.550.000,00

Interval = Pengeluaran Perkapita Maksimum – Pengeluaran Perkapita Minimum Jumlah kelas

=

= Rp 1.470.000,00

Kategori kesejahteraan relatif :

Pengeluaran rata – rata : Rp 139.999 – Rp 1.609.999 = Rendah

Pengeluaran rata – rata : Rp 1.610.000 – Rp 3.080.000 = Sedang

Pengeluaran rata – rata : Rp 3.081.000 – Rp 4.551.000 = Tinggi

NB: Relatif adalah jika sesuatu memiliki nilai yang berubah-ubah jika dibandingkan dengan

sesuatu yang berbeda-beda.

Dalam penelitian ini peneliti membagi orientasi sosial dan non sosial

ke dalam 2 kategori, begitu pula orientasi profit dan non profit. Pembagian

kategori tersebut berdasarkan atas skor nilai untuk setiap tanggapan yakni :

Tabel V.6 Kategori Skor Nilai

Jawaban Skor

Sangat Setuju (SS) 5 Setuju (S) 4 Netral (N) 3 Tidak Setuju (TS) 2 Sangat Tidak Setuju (STS) 1


67

Dari skor di atas peneliti membagi orientasi menjadi dua kategori

yaitu:

1. Skor > 3 : Orientasi sosial / orientasi non profit

2. Skor < 3 : Orientasi non sosial / orientasi profit

Dari hasil penghitungan menggunakan SPSS for Windows v.12 maka

dapat dilihat gambaran mengenai kesejahteraan masyarakat Dusun Planggok.

Gambaran kesejahteraan masyarakat jika dilihat dari orientasi sosial dan non

sosial pada tabel berikut ini:

Tabel V.7 Tabulasi silang Orientasi sosial dan non sosial – Kesejahteraan masyarakat

Kesejahteraan Masyarakat

Rendah Sedang Tinggi Total

Orientasi Sosial >3 70 2 0 72 Non sosial <3 7 4 1 12 Total 77 6 1 84

Dari tabel, dapat dilihat pada Orientasi sosial dengan skor > 3, terdapat

70 orang dengan kesejahteraan rendah dan 2 orang dengan kesejahteraan

sedang sedangkan pada orientasi non sosial dengan skor < 3, terdapat 7 orang

dengan kesejahteraan rendah, 4 orang dengan kesejahteraan sedang, dan 1

orang dengan kesejahteraan tinggi.

Dari hasil perhitungan berikutnya menggunakan program SPSS for

Windows v.12 dapat dilihat gambaran mengenai kesejahteraan masyarakat

Dusun Planggok. Gambaran kesejahteraan jika dilihat dari orientasi profit dan

non profit terdapat pada tabel berikut ini:


68

Tabel V.8 Krostabulasi Orientasi Profit dan Non Profit – Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat

Rendah Sedang Tinggi Total

Orientasi profit < 3 10 3 1 14 Non profit > 3 67 3 0 70 Total 77 6 1 84

Dari tabel di atas, dapat dilihat pada orientasi profit dengan skor < 3,

terdapat 10 orang dengan kesejahteraan rendah dan 3 orang dengan

kesejahteraan sedang dan 1 orang dengan kesejahteraan tinggi sedangkan pada

orientasi non profit dengan skor > 3, terdapat 67 orang dengan kesejahteraan

rendah dan 3 orang dengan kesejahteraan sedang.

Tabel V.9 Tabulasi silang Kuadran dan kesejahteraan masyarakat

Kesejahteraan Masyarakat Rendah Sedang Tinggi

Total

Kuadran 1 23 1 0 24 Kuadran 2 20 5 1 26 Kuadran 3 27 0 0 27 Kuadran 4 7 0 0 7

Total

77 6 1 84

Dari tabel diatas, dapat dilihat kudran 1 terdapat 23 orang dengan

kesejahteraan rendah dan 1 orang dengan kesejahteraan sedang. Kuadran 2

terdapat 20 orang dengan kesejahteraan rendah, 5 orang dengan kesejahteraan

sedang, dan 1 orang dengan kesejahteraan tinggi. Kuadran 3 terdapat 27 orang

dengan kesejahteraan rendah sedangkan kuadran 4 terdapat 7 orang dengan

kesejahteraan rendah. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa 77 responden


69

memiliki keseahteraan rendah, 6 responden dengan kesejahteraan sedang, dan

1 responden dengan kesejahteraan tinggi. Masyarakat dengan kesejahteraan

rendah memiliki pandangan yang berbeda-beda terhadap perangkat desa. Itu

membuktikan bahwa perangkat desa dengan tingkat sosial tinggi belum tentu

memiliki mayarakat yang sejahtera. Ini membuktikan bahwa dengan fasilitas,

kegiatan bahkan program-program yang dibuat oleh perangkat desa hanya

sebagai penunjang/pendukung sedangkan masyarakat harus berusaha untuk

mencapai kesejahteraan masing-masing keluarganya.

E. Pengujian Hipotesis

Hipotesis yang digunakan untuk menguji apakah ada hubungan

orientasi sosial perangkat desa dengan kesejahteraan masyarakat dilihat dari

dua variabel bebas yaitu orientasi sosial dan non sosial serta orientasi profit

dan non profit.

Penulis menggunakan teknik analisis Korelasi Product Moment.

Menurut Sugiyono (dalam Priyatno, 2009:54) pedoman untuk memberikan

interpretasi koefisien korelasi adalah sebagai berikut :

Tabel V.10 Interpretasi Dari Nilai r

r Interpretasi

0 Tidak berkorelasi 0,01 – 0,20 Sangat rendah 0,21 – 0,40 Rendah 0,41 – 0,60 Agak rendah 0,61 – 0,80 Cukup 0,81 – 0,99 Tinggi

1 Sangat tinggi


70

Untuk menghitung nilai r pada hipotesis ini dapat dilihat pada tabel

berikut:

1. Orientasi sosial dan non sosial

Tabel V.11 Correlations

1 .447**.000

84 84.447** 1.000

84 84

Pearson CorrelationSig. (2-tailed)NPearson CorrelationSig. (2-tailed)N

Orientasi sosial

KesejahteraanMasyarakat

Orientasisosial

Kesejahteraan Masyarakat

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**.

Sumber : Data diolah 2011

Dari hasil analisis data korelasi sederhana (r) didapat korelasi

antara orientasi sosial dan non sosial dengan kesejahteraan masyarakat,

(r) adalah 0,447. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang

agak rendah antara orientasi sosial dan non sosial dengan kesejahteraan

masyarakat.

a. Uji Signifikansi Koefisien Korelasi Sederhana (Uji t)

Uji signifikansi koefisien korelasi digunakan untuk menguji

adakah hubungan yang terjadi antara orientasi sosial dan non sosial

dengan kesejahteraan masyarakat.

1) Menentukan hipotesis

Ho : Tidak ada hubungan secara signifikan antara orientasi sosial dan

non sosial dengan kesejahteraan masyarakat.

Ha : Ada hubungan secara signifikan antara orientasi sosial dan non

sosial dengan kesejahteraan masyarakat.


71

2) Menentukan Tingkat Signifikansi

Pengujian menggunakan uji dua sisi dengan tingkat

signifikansi a = 5%.

3) Menentukan t hitung

t hitung =

t hitung =

t hitung =

t hitung =

t hitung = 5,056

4) Menentukan t tabel


dengan derajat kebebasan (df) n – 2 atau 84-2 = 82. Dengan

pengujian 2 sisi (signifikansi = 0,025) hasil diperoleh untuk t

tabel sebesar 2,000.

5) Kriteria Pengujian

Ho diterima jika – t tabel < t hitung < t tabel

Ho ditolak jika – t hitung < – t tabel atau t hitung > t tabel

6) Membandingkan t hitung dengan t tabel

Nilai t hitung > t tabel (5,056 > 2,000) maka Ho ditolak,

artinya orientasi sosial dan non sosial berhubungan dengan



72

2. Orientasi profit non profit

Tabel V.12

Correlations

1 .438**.000

84 84.438** 1.000

84 84

Pearson CorrelationSig. (2-tailed)NPearson CorrelationSig. (2-tailed)N

Orientasi profit &non profit

KesejahteraanMasyarakat

Orientasiprofit &

non profitKesejahteraan Masyarakat

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**.

Sumber : Data diolah 2011

Dari hasil analisis data korelasi sederhana (r) didapat korelasi

antara orientasi profit dan non profit dengan kesejahteraan masyarakat, (r)

adalah 0,438. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang agak

rendah antara orientasi profit dan non profit dengan kesejahteraan

masyarakat.

a. Uji Signifikansi Koefisien Korelasi Sederhana (Uji t)

Uji signifikansi koefisien korelasi digunakan untuk menguji

adakah hubungan yang terjadi antara orientasi profit dan non profit

dengan kesejahteraan masyarakat.

1) Menentukan hipotesis

Ho : Tidak ada hubungan secara signifikan antara orientasi

profit dan non profit dengan kesejahteraan masyarakat.

Ha : Ada hubungan secara signifikan antara orientasi profit

dan non profit dengan kesejahteraan masyarakat.


73

2) Menentukan Tingkat Signifikansi

Pengujian menggunakan uji dua sisi dengan tingkat

signifikansi a = 5%.

3) Menentukan t hitung

t hitung =

t hitung =

t hitung =

t hitung =

t hitung 4,954

4) Menentukan t tabel


dengan derajat kebebasan (df) n – 2 atau 84-2 = 82. Dengan

pengujian 2 sisi (signifikansi = 0,025) hasil diperoleh untuk t tabel

sebesar 2,000.

5) Kriteria Pengujian

Ho diterima jika – t tabel < t hitung < t tabel

Ho ditolak jika – t hitung < – t tabel atau t hitung > t tabel

6) Membandingkan t hitung dengan t tabel dan probabilitas

Nilai t hitung > t tabel (4,954 > 2,000) maka Ho ditolak,

artinya orientasi profit non profit berhubungan dengan



74

F. Pembahasan

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan di atas yaitu untuk

menguji apakah ada hubungan antara orientasi sosial dan non sosial, orientasi

profit dan non profit terhadap kesejahteraan masyarakat maka dapat diuraikan

sebagai berikut :

1. Dari hasil analisis yang telah dilakukan di atas, maka dapat disimpulkan

bahwa ada hubungan positif antara orientasi sosial dan non sosial,

orientasi profit dan non profit dengan kesejahteraan masyarakat dengan

interpretasi koefisien korelasi sedang. Hal ini ditunjukkan oleh nilai r dari

orientasi sosial dan non sosial sebesar 0,447, dan nilai r dari orientasi

profit dan non profit sebesar 0,438, yang artinya bahwa variabel orientasi

sosial dan non sosial dan orientasi profit dan non profit memiliki

hubungan searah (hubungan positif) dengan kesejahteraan masyarakat dan

hubungan kedua variabel tersebut dengan koefisien korelasi agak rendah.

Ketika orientasi sosial dan non sosial dan orientasi profit dan non profit

meningkat (tinggi) maka akan meningkat kesejahteraan masyarakat

dengan variabel kesejahteraan masyarakat, yang berarti pada orientasi

sosial dan non sosial dan orientasi profit dan non profit memberikan

hubungan searah (hubungan positif) dengan kesejahteraan masyarakat.

2. Dari uji signifikan t-test dengan nilai t hitung > t tabel (5,056 > 2,000)

untuk orientasi sosial dan non sosial, dan uji signifikan t-test dengan nilai t

hitung > t tabel (4,954 > 2,000) untuk orientasi profit dan non profit, ini

berarti menunjukkan ada hubungan yang signifikan, artinya terjadi


75

korelasi antara orientasi sosial dan non sosial dan orientasi profit dan non

profit dengan kesejahteraan masyarakat. Dengan tingkat signifikan 5%,

maka dapat diketahui bahwa ada hubungan yang signifikan antara

orientasi sosial dan non sosial dan orientasi profit dan non profit dengan


3. Dari tabel kuadran, diketahui bahwa 77 responden memiliki keseahteraan

rendah, 6 responden dengan kesejahteraan sedang, dan 1 responden

dengan kesejahteraan tinggi. Masyarakat dengan kesejahteraan rendah

memiliki pandangan yang berbeda-beda terhadap perangkat desa. Itu

membuktikan bahwa perangkat desa dengan tingkat sosial tinggi belum

tentu memiliki mayarakat yang sejahtera. Ini membuktikan bahwa dengan

fasilitas, kegiatan bahkan program-program yang dibuat oleh perangkat

desa hanya sebagai penunjang/pendukung sedangkan masyarakat harus

berusaha untuk mencapai kesejahteraan masing-masing keluarganya.

Kesejahteraan masyarakat tinggi atau rendah bukan hanya dilihat dari

besar kecilnya pendapatan yang diterima, tinggi rendahnya pendidikan ,

dan banyak sedikitnya asset yang dimiliki. Tetapi dapat dilihat dari besar

dan kecilnya kebutuhan kehidupan yang tercukupi. Peranan manajemen

keuangan diri dan pengendalian pemenuhan kebutuhan sangat diperlukan

untuk meningkatkan daya hidup. Karena miskin atau kaya, sejahtera atau

tidak sejahteranya seseorang bukan dilihat dari hartanya tapi dari

pemenuhan kebutuhanya baik fisik (kebutuhan : primer, sekunder dan

tersier) maupun non fisik (kebahagiaan, cinta, dan keimanan). Jadi


76

kesejahteraan masyarakat tidak semata bergantung oleh tingkat sosial

perangkat desa tetapi bergantung pada usaha masing-masing individu

(masyarakat) untuk memenuhi kebutuhan dalam mencapai kesejahteraan.


77

BAB VI

KESIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN PENELITIAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, serta uraian-uraian

yang telah dikemukakan, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Karakteristik responden adalah sebagian besar responden berjenis kelamin

laki-laki yaitu sebanyak 72 orang (85,7%), berusia 36 - 45 tahun yaitu

sebanyak 25 orang (29,8%), berpendidikan SMA/SMK yaitu sebanyak 30

orang (35,7%), dan bekerja sebagai buruh tani, yaitu sebanyak 37

responden (44,0%).

2. Orientasi wirausaha apa yang dimiliki oleh para aparat desa dalam

perspektif masyarakat termasuk dalam kuadran III yaitu Transient Org

Quadrant (kuadran organisasi sementara) yaitu sebanyak 27 orang

(31,1%).

3. Persepsi masyarakat atas kesejahteraan mereka terhadap orientasi

wirausaha yaitu orientasi sosial dengan skor >3, terdapat 70 orang dengan

kesejahteraan rendah dan 2 orang dengan kesejahteraan sedang.

Sedangkan pada orientasi non sosial dengan skor <3, terdapat 7 orang

dengan kesejahteraan rendah, 4 orang dengan kesejahteraan sedang, dan 1

orang dengan kesejahteraan tinggi. Orientasi non profit dengan skor >3

terdapat 67 orang dengan kesejahteraan rendah dan 3 orang dengan

kesejahteraan sedang. Sedangkan pada orientasi profit dengan skor <3


78

terdapat 10 orang dengan kesejahteraan rendah, 3 orang dengan

kesejahteraan sedang, dan 1 orang dengan kesejahteraan tinggi. Selain itu

persepsi masyarakat atas kesejahteraan mereka terhadap kuadran

kewirausahaan yaitu kuadran 1 terdapat 23 orang dengan kesejahteraan

rendah dan 1 orang dengan kesejahteraan sedang. Kuadran 2 terdapat 20

orang dengan kesejahteraan rendah, 5 orang dengan kesejahteraan sedang,

dan 1 orang dengan kesejahteraan tinggi. Kuadran 3 terdapat 27 orang

dengan kesejahteraan rendah sedangkan kuadran 4 terdapat 7 orang

dengan kesejahteraan rendah.

4. Ada hubungan positif antara orientasi sosial dan non sosial, orientasi profit

dan non profit dengan kesejahteraan masyarakat dengan inpretasi koefisien

korelasi sedang. Hal ini ditunjukkan oleh nilai r dari orientasi sosial dan

non sosial sebesar 0,447, dan nilai r dari orientasi profit dan non profit

sebesar 0,438, yang artinya bahwa variabel orientasi sosial dan non sosial

dan orientasi profit dan non profit memiliki hubungan searah (hubungan

positif) terhadap kesejahteraan masyarakat dan hubungan kedua variabel

tersebut dengan koefisien korelasi agak rendah.

5. Ada hubungan yang signifikan antara orientasi sosial dan non sosial dan

orientasi profit dan non profit dengan kesejahteraan masyarakat. Dari uji

signifikan t-test dengan nilai t hitung > t tabel (5,056 > 2,000) untuk

orientasi sosial dan non sosial, dan uji signifikan t-test dengan nilai t

hitung > t tabel (4,954 > 2,000) untuk orientasi profit dan non profit.


79

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan di atas, ada beberapa saran yang

dapat dikemukakan penulis bagi pihak desa atau bagi pihak lain yang terkait

dengan penelitian ini dan juga bagi peneliti selanjutnya. Saran tersebut antara

lain sebagai berikut:

1. Bagi perangkat desa

Jika dilihat dari hubungan orientasi wirausaha dengan

kesejahteraan masyarakat maka terjadi hubungan positif antara orientasi

sosial dan non sosial, orientasi profit dan non profit dengan kesejahteraan

masyarakat dengan inpretasi koefisien korelasi sedang. Hal ini berarti

bahwa perangkat desa perlu meningkatkan kinerjanya supaya tingkat

kesejahteraan masyarakat juga meningkat. Upaya yang dapat dilakukan

yaitu misalnya dalam program bantuan pembanguan dusun kepala dukuh

melibatkan masyarakat, melalui program-programnya mengupayakan

sepenuhnya untuk kepentingan warga, serta keterlibatan kepala dukuh

untuk memajukan kesejahteraaan warga.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Pada penelitian ini diketahui bahwa terjadi hubungan positif antara

orientasi sosial dan non sosial, orientasi profit dan non profit dengan

kesejahteraan masyarakat dengan inpretasi koefisien korelasi sedang,

maka lebih baik peneliti berikutnya meneliti variabel lain yang memiliki

hubungan kuat terhadap kesejahteraan masyarakat.


80

C. Keterbatasan Penelitian

Penulis sudah berusaha sebaik dan semaksimal mungkin, namun

penulis menyadari akan keterbatasan yang penulis lakukan dalam penelitian

ini yaitu :

1. Hasil dari penelitian ini belum sempurna, karena keterbatasan peneliti

dalam hal waktu dan pengetahuan. Disamping itu penulis belum

mempunyai pengalaman dalam menulis karya ilmiah, maka dalam hal

pengkajian teori, pengolahan data, dan menganalisis data, penulisan

skripsi ini jauh dari sempurna.

2. Dalam penelitian ini penulis tidak dapat memastikan kebenaran data yang

diperoleh dari responden, karena data diperoleh dengan membagikan

kuesioner kepada responden sehingga kemungkinan dalam memberikan

jawaban kurang maksimum karena ketidaksungguhan responden dalam

mengisi kuesioner.


81

DAFTAR PUSTAKA

Cooper, R. dan William Emroy, C. 1996. Metode Penelitian Bisnis Jilid 1. Edisi 5 (terj. Ellen Gunawan dan Imam Nurmawan). Jakarta : Erlangga.

David Bornstein. 2000. How to Change the World: Social Entrepreneurs and the

Power of New Ideas, 2nd edition. Oxford University Press. http://nukmanluthfie.com/2008/08/menjadi-entrepreneur-bukan-sekadar-

memperkaya-diri-sendiri/. http://swa.co.id/2010/02/menanti-jutaan-wirausaha-dari-social-entrepreneurship/ http://www.ahmadheryawan.com/lintas-kabupaten-kota/kabupaten-cianjur/508-

87-sekdes-terima-sk-bupati-.html. http://www.api.pasca.Ugm.ac.id/en/data/membangun_kewirausahaan_sosial.pdf. http://www.google.com//kesejahteraan masyarakat// Soetardjo

Kartohadikoesoemo, Desa, Jogjakarta, 1953. http://www.google.com//kompasiana, Menjadi Social Entrepreneur, Dzulfian

Syafrian, maret 2010. http://www.google.com//Menjadi Entrepreneur Bukan Sekadar Memperkaya Diri

Sendiri, August, 2008. http://www.google.com//Perbedaan Antara Kewirausahaan Bisnis Dan

Kewirausahaan Sosial. Mair and Marty, 2006. http://www.ireyogya.org/ire.php?about=booklet-7.htm. http://www.rosyid.info/2009/02/sistem-kinerja-perangkat-desa.html. Jonathan, Sarwono. 2006. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif.

Yogyakarta : Graha Ilmu. Murti Sumarni dan Salamah W. 2005. Metodologi Penelitian Bisnis. Yogyakarta :

Andi Offset. Priyatno, Dwi. 2008. Mandiri Belajar SPSS (Statistical Product and Service

Solution) : Untuk Analisis Data dan Uji Statistik. Yogyakarta : MediaKom.


82

Sugeng Haryanto. 2007. Menuju Kesejahteraan Dalam Masyarakat Hutan. Center for International Forestry Research(CIFOR).

Sugiyono. 2007. Statistika untuk Penelitian. Bandung : CV Alfabeta. Undang-Undang Dasar tahun 1945 (Amandemen). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.


LAMPIRAN



















HUBUNGAN ORIENTASI SOSIAL PERANGKAT DESA … · i HUBUNGAN ORIENTASI SOSIAL PERANGKAT DESA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Studi Kasus di Dusun Planggok Desa Margokaton Kecamatan

Documents