USM IMPLEMENTASI PEMILIHAN PERANGKAT DESA DI …

i

USM

IMPLEMENTASI PEMILIHAN PERANGKAT DESA

DI KABUPATEN DEMAK BERDASARKAN PERDA

KABUPATEN DEMAK NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas

Dan Syarat-Syarat Guna Menyelesaikan

Program Studi Stara 1 Ilmu Hukum

Disusun Oleh :

Nama : Mulyana

Nim : A.131.15.0189

UNIVERSITAS SEMARANG

FAKULTAS HUKUM

SEMARANG

2019

v

DUKUMENTASI PERPUSTAKAAN

FAKULTAS ILMU HUKUM UNIVERSITAS SEMARANG

Perpustakaan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Semarang dengan ini

menerangkan, bahwa skripsi dibawah dengan keterangan sebagai berikut

dengan Judul :

IMPLEMENTASI PEMILIHAN PERANGKAT DESA

DI KABUPATEN DEMAK BERDASARKAN PERDA

KABUPATEN DEMAK NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Oleh :

Nama : Mulyana

Nim : A.131.15.0189

Telah didokumentasikan dengan nomor : .............................................

diperpustakaan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Semarang untuk

dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, _____________________

Bagian Administrasi Perpustakaan

Fakultas Ilmu Hukum Universitas Semarang

( ...................................................... )

vi

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah

memberikan rahmat serta hidayahnya kepada penulis. Sehingga berkat

karunianya, penulis dapat menyelesaikan penulisan penyusunan skripsi ini

dengan judul : “ Implementasi Pemilihan Perangkat Desa Di Kabupaten

Demak Berdasarkan Perda Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018

Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa ”.

Penulis menyadari bahwa penulisan penyusunan skripsi ini tidak akan

terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dukungan, dan doa dari berbagai

pihak, sejak awal masa perkuliahan hingga akhir penulisan ini. Oleh karena

itu Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih penulis kepada seluruh

pihak yang telah ikhlas membantu penulis dengan berbagai cara sehingga

Penulis dapat menjalani masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas

Semarang dengan baik dan lancar hingga menyelesaikan penulisan ini.

Sehubungan dengan penulisan penyusunan skripsi ini, penulis tidak lupa

menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Andy Krisdasusila, S.E., M.M. Selaku Rektor Universitas

Semarang yang memberi dan menjadi motivasi bagi saya dalam

menuntut ilmu di Universitas Semarang.

2. Ibu B. Rini Heryanti, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Hukum

Universitas Semarang. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan

kepada saya dan banyak mahasiswa khususnya mahasiswa Fakultas

Hukum Universitas Semarang.

vii

3. Bapak Muhammad Iftar Arya Putra, S.H., M.H. Selaku dosen wali yang

telah memberikan banyak arahan dan masukan serta dengan sabar

membimbing dan mengajari saya.

4. Bapak A. Heru Nuswanto, SH., MH. Selaku Dosen Pembimbing I dalam

penulisan penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas arahan judul akan

topik dan pembahasan dalam proposal penelitian ini. Atas saran-sarannya

juga penulis dapat membuat pola pikir yang lebih tepat dalam menyusun

materi proposal penelitian ini.

5. Bapak Dr. Amri P. Sihotang, S.S., S.H., M.Hum. Selaku Dosen

Pembimbing II dalam penulisan penyusunan skripsi ini. Terima kasih

telah meluangklan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan

penulis sehingga penulisan penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.

6. Terima kasih kepada sahabat saya “ Jazuli Mukti “ sebagai sekretaris

desa, “ Ernawati “ sebagai bayan, dan “ Amin “ sebagai pejabat pamong

desa di desa Karangasem Kabupaten Demak. Serta saudara “ Ahmad

Muklis dan Irham“ sebagai mantan peserta seleksi perangkat desa dari

desa Perampelan Kabupaten Demak. Terima kasih atas sesi

wawancaranya dan beberapa data yang telah diberikan mengenai apa

yang penulis sedang teliti.

7. Kedua orang tua penulis, ayahanda “Syarief Hidayatullah“ dan ibunda

“Sumarni“. Istriku tercinta “Umi Fatimah“ dan anakku yang terkasih

“Muhammad Kenzie Alfatih“. Kakakku yang kubanggakan “Suyatnak“

dan adikku tersayang “Suyatmi“. Keluargaku yang ku banggakan “M.

Sapuwan, Sugiono, Muslih, A. Ghofur, A. Aris, Eko Agus Yusuf ” Serta

ix

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“ Kesempatan untuk menemukan kekuatan yang lebih baik dalam diri

kita muncul ketika hidup terlihat sangat menantang. Ketika kamu terhimpit

janganlah menjerit, jangan berkeluh kesah dan merasa resah, seakan kamu

sudah putus asa. Berdoalah dengan keyakinan dan mintalah jalan keluar,

bukalah mata dan mulailah mencari “.

# Joseph Campbell

Saya persembahkan Skripsi ini kepada :

Yang terkasih dan tersayang :

• Ayahanda “ Syarief Hidayatullah “ ;

• Ibunda “ Sumarni “ ;

• Istriku tercinta “ Umi Fatimah “ ;

• anakku yang terkasih “ Muhammad Kenzie Alfatih “.

• Kakakku yang ku banggakan “ Suyatnak”

• dan adikku tersayang “ Suyatmi ”

x

ABSTRAK

Pengangkatan perangkat desa dilakukan secara langsung guna membentuk

pemerintahan desa yang professional, efisien, dan efektif terbuka serta bertanggung

jawab. Jenis / tipe panelitian yuridis empiris, spesifikasi deskriptif analitis, metode

pengumpulan data lapangan dan kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer dan

bahan hukum sekunder, metode analisis kualitatif. Implementasi pemilihan Perangkat

Desa adalah Penjaringan serangkaian kegiatan menerima berkas pendaftaran dan meneliti

persyaratan administrasi bakal calon Perangkat Desa, sedangkan penyaringan dalam

bentuk seleksi untuk menentukan calon Perangkat Desa yang dilakukan bagi pendaftar

yang dinyatakan lolos seleksi administrasi / penjaringan. Kendala dalam pemilihan

Perangkat Desa adalah kedisiplinan, kreatifitas dan kemampuan, tanggung jawab, serta

kerjasama antara sesama Aparatur Desa dan Tim dalam pemilihan Perangkat Desa.

Upaya memberi pelatihan dan memupuk tingkat kesadaran para calon Perangkat Desa

untuk memahami arti penting kedisiplinan. Berkembangnya kreativitas serta inovasi yang

harus dimiliki dalam membuat program pembangunan, pemerintahan, kesejahteraan

masyarakat dan lain sebagainya dapat mendukung pelayanan untuk meningkatkan derajat

kehidupan masyarakat.

Kata Kunci : Implementasi, Pemilihan, Perangkat Desa.

ABSTRACT

Appointment of village officials is carried out directly to form a village government

that is professional, efficient, and effective, open and responsible. Types / types of

juridical empirical research, analytical descriptive specifications, methods of field data

collection and literature covering primary legal materials and secondary legal materials,

qualitative analysis methods. Implementation of the selection of Village Devices is the

Selection of a series of activities to receive the registration file and examine the

administrative requirements of prospective Village Devices, while screening in the form

of selection to determine candidates for Village Devices conducted for applicants who

have passed the administrative / networking selection. Constraints in the selection of

Village Tools are discipline, creativity and ability, responsibility, and collaboration

between Village Apparatus and Teams in the selection of Village Devices. Efforts to

provide training and foster the level of awareness of prospective Village Devices to

understand the importance of discipline. The development of creativity and innovation

that must be possessed in making development programs, government, public welfare and

so on can support services to improve the lives of the people.

Keywords : Implementation, Election, Village Devices.

xi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ……………………………………………….. i

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI ………………………. ii

HALAMAN PENGESAHAN MEMPERBANYAK ………………… iii

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN ………………………………. iv

DUKUMENTASI PERPUSTAKAAN ……………………………… v

KATA PENGANTAR ……………………………………………… vi

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ………………………………….. ix

ABSTRAK ………………………………………………………….. x

DAFTAR ISI ……………………………………………………….. xi

BAB I : PENDAHULUAN …………………………………………. 1

A. Latar Belakang Penelitian ……………………………… 1

B. Rumusan Masalah …………………………………….. 8

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian ……………………… 8

D. Keaslian Penelitian ……………………………………. 10

E. Sistematika Penulisan …………………………………. 13

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA ………………………………… 14

A. Tentang Pemerintah Desa ……………………………. 14

B. Struktur Kelembagaan Dan Pemerintah Desa ………… 23

C. Tentang Pemilihan Perangkat Desa ………………….. 31

BAB III : METODE PENELITIAN ……………………………….. 39

A. Jenis / Tipe Penelitian ……………………………….. 40

B. Spesifikasi Penelitian …………………………………. 40

C. Metode Penentuan Sampel …………………………… 41

xii

D. Metode Pengumpulan Data …………………………… 42

E. Metode Analisis Data …………………………………. 44

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ………….. 46

A. Implementasi Pemilihan Perangkat Desa Di Kabupaten

Demak Berdasarkan Perda Kabupaten Demak Nomor 1

Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian

Perangkat Desa. 46

B. Kendala-Kendala Dalam Pemilihan Perangkat Desa Di

Kabupaten Demak Berdasarkan Perda Kabupaten

Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan

Dan Pemberhentian Perangkat Desa …………………. 57

C. Upaya Atas Kendala Dalam Pemilihan Perangkat Desa

Di Kabupaten Demak Berdasarkan Perda Kabupaten

Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan

Dan Pemberhentian Perangkat Desa …………………. 62

BAB V : PENUTUP ……………………………………………….. 66

A. Simpulan ……………………………………………… 66

B. Saran ……………………………………………….. 69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang penelitian

Penjelasan mengenai desa dalam Perda Kabupaten Demak Nomor 1

Tahun 2018 telah menggambarkan bentuk keseriusan Pemerintah

Kabupaten untuk membangun dan memperhatikan seluruh wilayahnya dari

desa, dijelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan

prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak yang diakui dan dihormati

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demokrasi dianggap sebagai sistem pemerintahan yang dijalankan

melalui proses pemilihan yang dilakukan secara jujur dan terbuka, dimana

seluruh kelompok yang ikut bertarung siap menerima hasilnya sebagai suatu

realitas yang harus dihormati dan dihargai oleh semua pihak, dikarenakan

Indonesia merupakan negara hukum yang salah satunya ditandai oleh

diakuinya Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai perwujudan dari negara

hukum. Dalam berbangsa dan bernegara, demokrasi adalah sistem

pemerintahan yang diterapkan dalam sebuah negara berdasarkan aspirasi

rakyat, atau dapat dikatakan juga sebagai pemerintah dari rakyat, oleh

rakyat, dan untuk rakyat, begitulah pengertian demokrasi secara umum. 1

_______________________

1 Imam Mahdi, Hukum Tata Negara Indonesia, ( Yogyakarta : Teras Pres, 2011 ),

halaman 203.

2

Di dalam satuan pemerintah terendah atau yang disebut dengan desa

yaitu suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai

kesatuan masyarakat termasuk kesatuan masyarakat hukum didalamnya

yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah

Camat dan berhak menyelenggarakan pemerintahannya sendiri dalam ikatan

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Wahjudin Sumpeno, secara historis desa merupakan cikal

bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan jauh sebelum

negara Indonesia terbentuk. Sejarah perkembangan desa di Indonesia

telah mengalami perjalanan yang sangat panjang, bahkan lebih tua

dari Republik Indonesia itu sendiri. Sebelum masa kolonial, di

berbagai daerah telah dikenal kelompok masyarakat yang bermukim

di suatu wilayah atau daerah tertentu dengan ikatan kekerabatan atau

keturunan. Pola pemukiman berdasarkan keturunan atau ikatan

emosional kekerabatan berkembang terus baik dalam ukuran maupun

jumlah yang membentuk kesatuan pemukiman. 2

Desa telah memiliki struktur kelembagaan yang mapan dan dihormati

serta dilestarikan oleh masyarakat desa yang bersangkutan, dengan keadaan

desa baik sebagai lembaga pemerintahan maupun sebagai entitas dalam

kesatuan masyarakat hukum adat menjadi sangat penting dan strategis.

Sebagai lembaga pemerintahan, desa merupakan ujung tombak pemberian

layanan kepada masyarakat, dan sebagai entitas kesatuan masyarakat

hukum, desa merupakan basis sistem kemasyarakatan bangsa Indonesia

yang sangat kokoh sehingga menjadi landasan yang paling mendasar untuk

pengembangan politik, ekonomi, sosial-budaya yang stabil dan dinamis.

_______________________

2 Nurman, Strategi Pembangunan Daerah, ( Jakarta : PT Rajawali Pers, 2015 ),

halaman 225.

3

Landasan filosofis atas lahirnya Perda Kabupaten Demak Nomor 1

Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa

didasarkan kepada pertimbangan bahwa desa memiliki hak asal-usul dan

hak tradisional dalam mengatur kepentingan masyarakat setempat dan

berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan UUD 1945.

Secara yuridis, Perda Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 lahir

berdasarkan amanah Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan

bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat

beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan

perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

yang diatur dalam undang-undang.

Pengangkatan perangkat desa dilakukan secara langsung guna

membentuk pemerintahan desa yang professional, efisien, dan efektif

terbuka serta bertanggung jawab. Peraturan tentang desa bertujuan untuk

mengangkat desa pada posisi yang terhormat dalam ketatanegaraan

Republik Indonesia karena pengaturan desa akan menentukan format desa

yang tepat sesuai dengan keragaman lokal. Penguatan kemandirian desa

melalui peraturan tentang desa sebenarnya juga menempatkan desa sebagai

subjek pemerintahan dan pembangunannya dari bawah. 3

Persyaratan calon perangkat desa merupakan elemen penting dalam

suatu proses penyelengaraan pemerintahan desa, karena merupakan tolak

ukur calon perangkat dalam suatu desa. Maka dengan keluarnya Putusan

_______________________

3 Youla C. Sajangbati, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan Undang-

Undnag Nomor 6 Tahun 2014, ( Jurnal : Lex Administratum Vol. III / No.2 / April / 2015 /

pdf. ), halaman 25.

4

Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015, membuat konsep

pengangkatan perangkat desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa,

dan Peraturan Daerah Tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat

desa, menjadi tidak berlaku lagi.

Berdasarkan dari semua peraturan perundang-undangan yang telah

disebutkan diatas, di dalam Pasal 1 ayat 19 Peraturan Daerah (Perda)

Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan

Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan bahwa Calon Perangkat Desa

adalah Calon yang telah memenuhi persyaratan dan ditetapkan oleh Tim

sebagai Calon Perangkat Desa. Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 Pasal 50 huruf (c) disebutkan bahwa persyaratan pencalonan perangkat

desa ialah terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa

setempat dan paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran.

Dalam setiap proses dan dinamika pembangunan desa khususnya di

Kabupaten Demak, tentunya ada hasil yang telah dikerjakan diharap dapat

menyelesaikan permasalahan yang ada di setiap desa. Dengan adanya

pelimpahan kewenangan dan hak penuh terhadap desa melalui Perda

Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan

Pemberhentian Perangkat Desa, diharapkan seluruh desa yang ada di

Kabupaten Demak mampu membangun kemandirian dan kesejahteraan

5

masyarakat desa. Di Dalam Perda Kabupaten Demak, telah diatur

sedemikian rupa terkait bagaimana peran dan fungsi serta partisipasi

aparatur pemerintah desa maupun masyarakat untuk mewujudkan kemajuan

dan kemandirian di setiap desa di seluruh kabupaten. Tidak hanya itu,

kapasitas dari elemen pemerintahan desa maupun masyarakat juga menjadi

tolok ukur dari kemajuan desa.

HM. Natsir, selaku Bupati Kabupaten Demak mengatakan bahwa,

sangat diharapkan setiap desa yang berada di wilayah Kabupaten

Demak memiliki aparatur pemerintah dan perangkat desa yang

mempunyai kapasitas mumpuni dibidangnya masing-masing, artinya

kemampuan menguasai tugas dan tanggung jawab yang di emban oleh

aparatur dan perangkat desa serta kemampuan melihat maupun

menafsirkan peluang yang bisa dicapai untuk kemajuan desa.

Permasalahan yang banyak terjadi di Desa bahkan mencakup

keseluruhan pinggiran kota atau kabupaten adalah kurangnya

kompetensi yang dimiliki oleh aparatur pemerintah Desa. 4

Kesulitan yang terjadi mengenai kapasitas maupun kompetensi yang

dimiliki oleh perangkat desa yang ada di sebagian maupun kebanyakan

daerah yang ada Kabupaten Demak adalah bagaimana pelaksanaan seleksi

perangkat desa yang ada di setiap desa, karena tidak sedikit masyarakat desa

yang ingin dan mengikuti seleksi untuk menjadi perangkat desa, bahkan

banyak masalah yang terjadi saat proses seleksi perangkat desa, misalnya

banyak masyarakat yang mengikuti proses seleksi tetapi tidak memiliki latar

belakang maupun kapasitas dibidangnya.

Berbagai permasalahan dalam proses seleksi perangkat desa di

Kabupaten Demak yaitu adanya warga yang mengadu terkait adanya

rekayasa dalam proses Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa (P3D)

_______________________

4 Kendala Dalam Proses Pemilihan Perangkat Desa Di Kabupaten Demak ( http//:

tribunnews. com / 2018 / 11 / 27 / html. ), diakses pada tanggal 15 Februari 2019.

6

ditempatnya. Berbagai cara dilakukan untuk memuluskan kecurangan dalam

pelaksanaan seleksi perangkat desa yang dilakukan panitia pelaksana. Serta

adanya dugaan jual beli jabatan perangkat desa dengan tujuan untuk

menguatkan posisi Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa yang akan

mendatang. Persoalan seperti ini sedikit sulit untuk dibawa ke ranah hukum,

mengingat bukti-bukti yang sangat sulit dibuktikan dan mudah terselubung

dengan rupiah serta kecurangan yang sudah tersistem sedemikian rupa.

Berbagai kecurangan terjadi dalam pelaksanaan seleksi perangkat desa

di Kabupaten Demak yaitu mulai dari penggunaan rekomendasi dari oknum

yang berkuasa disuatu desa hingga pembelian jabatan perangkat desa

dengan rupiah atau money politic, untuk menguatkan posisi Kepala Desa

yang akan dan sedang menjabat, serta persiapan untuk menghadapi

pemilihan Kepala Desa pada periode dimasa yang akan datang. Pada intinya

adalah bertujuan untuk memperoleh kekuasaan.

Jazuli Mukti, selaku sekretaris desa di Desa Karangasem Kecamatan

Sayung Kabupaten Demak mengatakan bahwa, pernah terjadi

kejanggalan dalam pelaksanaan seleksi perangkat desa hingga mantan

peserta seleksi pernah mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(DPRD) untuk mempertanyakan prosedur yang seharusnya dalam

seleksi yang tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun

2016 tentang Susunan Organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi serta

tata kerja sekretariat daerah Kabupaten Demak. 5

Permasalahan di beberapa desa di seluruh Kabupaten Demak adalah

bahwa masyarakat belum begitu memahami peraturan yang baru mengenai

pengisian perangkat desa, terlebih dukuh (Kepala Dusun) harus melalui

seleksi bukan pemilihan secara langsung oleh masyarakat, sehingga perlu

_______________________

5 Wawancara dengan Jazuli Mukti, selaku sekretaris desa di desa Karangasem

Kabupaten Demak pada tanggal 29 Februari 2019.

7

adanya sosialisasi oleh pemerintah desa kepada masyarakat baik itu melalui

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri

dalam Negeri Nomor 83 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian

Perangkat Desa, serta Perda Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018

tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 tentang perubahan atas

Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan

Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat

Daerah Kabupaten Demak, telah menjelaskan bagaimana proses

pelaksanaan seleksi perangkat, mulai dari Pembentukan Panitia Pelaksana

Seleksi, Penjaringan, Penyaringan, hingga Pelantikan dan Serah Terima

Jabatan Perangkat Desa. Apabila masih terjadi kekeliruan maupun kendala

dalam pelaksanaan seleksi perangkat desa, menjadi pertanyaan bagi

masyarakat dan refleksi bagi panitia pelaksana maupun unsur-unsur yang

terlibat di dalamnya.

Ahmad Muklis, selaku Mantan peserta seleksi perangkat desa dari

desa Perampelan Kabupaten Demak, mengatakan bahwa berbagai

kasus yang terjadi sebenarnya menggambarkan permasalahan utama

bahwa kualitas sumber daya manusia sebagai perangkat desa yang

masih rendah, adanya beberapa kasus pergantian kepala desa maupun

pergantian perangkat desa tanpa melalui seleksi dan adanya berbagai

kasus seleksi yang dilakukan tapi penuh kecurangan dengan politik

uang maupun nepotisme. Selain itu, masyarakat juga belum begitu

memahami peraturan yang baru mengenai pengisian perangkat desa,

terlebih dukuh (Kepala Dusun) harus melalui seleksi bukan pemilihan

secara langsung oleh masyarakat, sehingga perlu adanya sosialisasi

oleh pemerintah Kabupaten Demak kepada seluruh masyarakat. 6

_______________________

6 Wawancara dengan Ahmad Muklis, mantan peserta seleksi perangkat desa dari

desa Perampelan Kabupaten Demak pada tanggal 25 Februari 2019.

8

Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan karena kaitannya

dengan ilmu Pemerintahan untuk mengetahui persoalan dalam pelaksanaan

rekrutmen perangkat desa. Bertitik tolak dari latar belakang masalah yang

telah dikemukakan di atas, maka dalam penelitian ini penulis mengambil

judul tentang “ Implementasi Pemilihan Perangkat Desa Di Kabupaten

Demak Berdasarkan Perda Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018

Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa “.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka penulis merumuskan beberapa

permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimanakah implementasi dalam pemilihan Perangkat Desa di

Kabupaten Demak berdasarkan Perda Kabupaten Demak No. 1 Tahun

2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ?

2. Apasaja kendala-kendala dalam pemilihan Perangkat Desa di Kabupaten

Demak berdasarkan Perda Kabupaten Demak No. 1 Tahun 2018 tentang

Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ?

3. Bagaimanakah upaya mengatasi kendala dalam pemilihan Perangkat

Desa di Kabupaten Demak berdasarkan Perda Kabupaten Demak No. 1

Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan utama yang hendak dicapai peneliti dalam melakukan

penelitian ini adalah sebagai berikut :

9

1. Untuk mengetahui implementasi dalam pemilihan Perangkat Desa di

Kabupaten Demak berdasarkan Perda Kabupaten Demak No. 1 Tahun

2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

2. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam pemilihan Perangkat Desa di

Kabupaten Demak berdasarkan Perda Kabupaten Demak No. 1 Tahun

2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

3. Untuk mengetahui upaya mengatasi kendala dalam pemilihan Perangkat

Desa di Kabupaten Demak berdasarkan Perda Kabupaten Demak No. 1

Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Manfaat penelitian diharapkan dapat dipergunakan baik secara teoritis

maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis :

a. Dapat memberikan sumbangan dan masukan pemikiran di bidang ilmu

pengetahuan hukum, khususnya mengenai pemilihan Perangkat Desa

di Kabupaten Demak berdasarkan Perda Kabupaten Demak No. 1

Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat

Desa.

b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan khasanah

pengetahuan di bidang hukum khususnya dalam pemilihan Perangkat

Desa di Kabupaten Demak berdasarkan Perda Kabupaten Demak No.

1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat

Desa.

10

2. Manfaat Praktis :

a. Bagi Mahasiswa, sebagai masukan dan referensi kepada mahasiswa

baik secara hukum mengenai pemilihan Perangkat Desa di

Kabupaten Demak berdasarkan Perda Kabupaten Demak No. 1

Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat

Desa.

b. Bagi Pemerintah, dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada

kalangan Lembaga Pemerintah, Institusi Peradilan termasuk

Aparatur Penegak Hukum lainnya dalam rangka menerapkan dan

menegakkan undang-undang dalam pemilihan Perangkat Desa di

Kabupaten Demak berdasarkan Perda Kabupaten Demak No. 1

Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat

Desa.

c. Bagi Masyarakat, dapat mengetahui prosedur dan tatacara dalam

pemilihan Perangkat Desa di Kabupaten Demak berdasarkan Perda

Kabupaten Demak No. 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan

Pemberhentian Perangkat Desa.

D. Keaslian Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil topik : “ Implementasi

Pemilihan Perangkat Desa Di Kabupaten Demak Berdasarkan Perda

Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan

Pemberhentian Perangkat Desa “. Berdasarkan hasil penelusuran yang

Penulis lakukan terdapat penulisan yang serupa secara karakteristik, namun

11

meskipun hampir sama tetap terdapat perbedaan. Adapun Karya Ilmiah

yang hampir serupa di maksud adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Rekrutmen Perangkat Desa Di Kabupaten Kulon Progo

( Yohanes Meigelheis / Nim : 14520102 / Program Studi Ilmu

Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”

Yogyakarta 2018 ), dengan rumusan masalah sebagai berikut :

a. Bagaimana Pelaksanaan Rekrutmen Perangkat Desa di Kabupaten

Kulon Progo, Khususnya di Desa Gotakan ?

b. Apa Kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Rekrutmen Perangkat

Desa di Desa Gotakan ?

2. Aktualisasi Nilai Demokrasi dalam Perekrutan dan Penjaringan

Perangkat Desa ( Burhanudin Mukhamad Faturahman / Nim : 0341-

553737 / Program Pascasarjana Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

2018 ), dengan rumusan masalah sebagai berikut :

a. Apasaja Nilai-Nilai Demokrasi dalam Perekrutan Perangkat Desa ?

b. Bagaimanakah Manifestasi Nilai Demokrasi di Desa Tiremenggal ?

3. Pengangkatan Perangkat Desa Perspektif Siyasah : Studi Pasal 6 Ayat (2)

Perda Klaten Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Pengangkatan Dan

Pemberhentian Perangkat Desa ( Rohmat Muhibullah / Nim : 12370020 /

Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga

Yogjakarta 2016 ), dengan rumusan masalah sebagai berikut :

a. Bagaimana implementasi sistem pengangkatan Perangkat Desa yang

terjadi di Kabupaten Klaten ?

12

b. Bagaimana pandangan Siyasah tentang sistem pengangkatan

Perangkat Desa yang di tunjau dari Pasal 6 Ayat (2) Perda Klaten

Nomor 10 Tahun 2006 ?

4. Pengaruh Rekruitmen Perangkat Desa Terhadap Kinerja Perangkat Desa

Di Desa Andapraja Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis ( Rose Siti

Badriah / Nim : 33542016 / Fakultas Ilmu Administrasi Negara Fakultas

Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Galuh Ciamis 2016 ), dengan

rumusan masalah sebagai berikut :

a. Bagaimana rekruitmen perangkat desa di Desa Andapraja Kecamatan

Rajadesa Kabupaten Ciamis ?

b. Bagaimana kinerja perangkat desa di Desa Andapraja Kecamatan

Rajadesa Kabupaten Ciamis ?

c. Bagaimana pengaruh rekruitmen perangkat desa terhadap kinerja

perangkat desa di Desa Andapraja Kecamatan Rajadesa Kabupaten

Ciamis?

5. Pengangkatan Perangkat Desa Dalam Pandangan Hukum Islam Dan

Undang-Undang Nomer 6 Tentang Desa : Study di Pekon Negeriagung,

Kecamatan Talang Pandang, Kabupaten Tanggamus ( Salman Alfarezi /

Nim : 1321020033 / Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam

Negeri Raden Intan Lampung 2017 ), dengan rumusan masalah :

a. Bagaimana pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa di Pekon

Negeriagung Talang Pandang ?

b. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang pengangkatan Perangkat

Desa di Pekon Negeriagung Talang Pandang ?

13

E. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan, pada bab ini diuraikan tentang latar belakang

penelitian, rumusan permasalahan, tujuan dan manfaat

penelitian, keaslian penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka, pada bab ini berisi tentang pemerintah desa,

tentang pelayanan publik, dan struktur kelembagaan dan

pemerintah desa.

BAB III : Metode Penelitian, metode penelitian terdiri dari jenis / tipe

panelitian yang menggunakan yuridis empiris, spesifikasi

penelitian menggunakan deskriptif analitis, metode

pengumpulan data menggunakan teknik pengumpulan data

penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan yang meliputi

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, metode

analisis datanya menggunakan analisis kualitatif.

BAB IV : Hasil Penelitian Dan Pembahasan, uraian mengenai persyaratan

dan prosedur dalam pemilihan Perangkat Desa di Kabupaten

Demak, kendala-kendala dalam pemilihan Perangkat Desa di

Kabupaten Demak, serta upaya atas kendala dalam pemilihan

Perangkat Desa di Kabupaten Demak berdasarkan Perda

Kabupaten Demak No. 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan

Pemberhentian Perangkat Desa.

BAB V : Penutup, simpulan dari hasil penelitian, dan saran-saran.

14

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pemerintah Desa

Perkataan desa hanya dipakai di Jawa, Madura, Bali. Perkataan dusun

dipakai di Sumatera Selatan, di Maluku orang mengenal nama dusun-dati.

Di Batak perkataan dusun dipakai buat nama pedukuhan, di Aceh orang

memakai gampong dan meunasah buat daerah hukum yang paling bawah.

Di Batak, daerah hukum setingkat desa diberi nama kutam uta, atau huta.

Daerah hukum Minangkabau diberi nama nagari, di Sumatera Timur daerah

hukum yang paling bawah ialah suku, di Sumatera Selatan (Korintji,

Palembang, Bengkulu) nama daerah hukumnya disebut dusun dan daerah

gabungan dinamakan mendapo atau marga. 7

Adapun yang dinamakan desa ialah suatu kesatuan hukum, dimana

bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan

pemerintahan sendiri. Desa terjadi hanya satu tempat kediaman masyarakat

saja, ataupun terjadi dari satu induk desa dan beberapa tempat kediaman

sebagian dari masyarakat hukum yang terpisah yang merupakan kesatuan-

kesatuan tempat tinggal sendiri, kesatuan-kesatuan mana dinamakan

pedukuhan, ampean, kampong, cantilan, beserta tanah pertanian, tanah

perikanan darat, tanah hutan dan tanah belukar.

_______________________

7 Ni’matul Huda, Dinamika ketatanegaraan Indonesia dalam putusan Mahkamah

Konstitusi , ( Yogyakarta : FH UII Prees, 2011 ), halaman 34.

15

Berdasarkan Pasal 1 ayat 7 Perda Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun

2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, desa

adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak

asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau

yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Desa.

Menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya “Otonomi Desa”

Pemerintahan Desa diartikan sebagai Penyelenggaraan Pemerintahan

Desa yang merupakan subsistem dalam sistem penyelenggaraan

Pemerintah, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggung

jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan

laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati. 8

Tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa menurut Bupati Nomor

9 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 36

Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi

serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Demak bahwa kepala desa

mempunyai tugas yaitu :

_______________________

8 H.A.W. Widjaja, Otonomi Desa, Cetakan Ke III ( Jakarta : PT. Raja Grafindo

Persada, 2013 ), halaman 3.

16

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan,

2. Menyelenggarakan urusan pembangunan, dan

3. Menyelenggarakan urusan kemasyarakatan.

Kewenangan Desa mencakup :

a) Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa,

b) Kewenangan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan belum dilaksanakan oleh daerah dan

pemerintah, serta

c) Tugas pembantuan dari pemerintah propinsi atau pemerintah

kabupaten. 9

Kewenangan desa yang diatur berdasarkan :

a) Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pedoman umum

kewenangan Desa,

b) Penetapan bentuk dan susunan organisasi pembentukan desa,

c) Pencalonan dan pemilihan serta penetapan kepala desa,

d) Pencalonan, pemilihan dan pengangkatan serta penetapan

perangkat desa, serta

e) Pembentukan dan penetapan lembaga kemasyarakatan, penetapan

dan pembentukan BPD (Badan Perwakilan Desa). 10

Dalam melaksanakan tugasnya, menurut Peraturan Bupati Nomor 9

Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi

serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Demak, kepala desa

mempunyai wewenang yaitu sebagai berikut :

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan

yang ditetapkan bersama BPD (Badan Permusyawaratan Daerah),

2. Mengajukan rancangan peraturan desa,

3. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapatkan persetujuan bersama

dari BPD,

_______________________

9 Op.Cit., halaman 5. 10 Ibid.

17

4. Menyusun dan mengajukan rancangan mengenai APBD (Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa) untuk dibahas dan ditetapkan bersama

BPD,

5. Membina kehidupan masyarakat desa,

6. Membina perekonomian desa,

7. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif,

8. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk

kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan, dan

9. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanaka tugas dan wewenangnya, kepala desa mempunyai

kewajiban yaitu sebagai berikut :

1. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan undang-

undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta

mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik

Indonesia,

2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat,

3. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat,

4. Melaksanakan kehidupan demokrasi,

5. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas

kolusi, korupsi dan nepotisme,

6. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa,

18

7. Mentaati dan menegakkan seluruh ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku,

8. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan yang baik,

9. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa,

10. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa,

11. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa,

12. Mengembangkan pendapatan masyarakat desa,

13. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial dan adat

istiadat,

14. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa, serta

15. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan

lingkungan.

Sifat-sifat desa ada 4 (empat), antara lain sebagai berikut :

a) Hubungan-hubungan sosial yang ada di desa terbangun dari

pergaulan sosial secara personal antara sesama penduduk desa yang

telah berlangsung sejak lama. Bahkan, banyaknya desa-desa di

Indonesia yang usianya jauh lebih tua dari usia Negara Kesatuan

Republik Indonesia, menandai bahwa hubungan-hubungan sosial

tersebut telah terbentuk sejak lama.

b) Hubungan desa dengan ruang juga berlangsung dengan intensitas

yang sanagat tinggi. Bagi desa tanah dan ruang yang mereka

tinggali bukan semata-mata ruang mati yang dapat ditinggalkan

sewaktu-waktu atau diolah dan diuangkan (dijual) dengan sesuka

hati. Dari model semacam itulah muncul kearifan lokal (local

wisdom) yang teraktualisasi dalam bentuk-bentuk tindakan ramah

lingkungan masyarakat desa, penghargaan terhadap tanah, udara,

dan air.

c) Kehidupan desa bukan berlangsung sebagai kumpulan manusia

yang berhubungan secara kontraktual dan formal, melainkan

sekumpulan manusia yang memiliki pengalaman bersama,

sekaligus digerakkan oleh tradisi yang terbentuk dalam lintas

sejarah, dan terikat pada ruang. Setiap desa memiliki adat-istiadat,

sistem kelembagaan politik tradisional yang berbeda-beda dan

sejerahnya masing-masing. Misalnya, banyak desa yang masih

mempergunakan trah atau keturunan sebagai rujukan penilaian

siapa yang layak menjadi kepala desa.

19

d) Solidaritas yang terbentuk di desa biasanya bersifat mekanis yang

kental dengan nuansa kolektivitas. Dalam bentuk solidaritas

semacam itu, masyarakat desa menjadi kategori subyektif tersendiri

yang diikat oleh rasa kebersamaan dan saling topang. 11

Pada masa Hindia Belanda, pemerintahan diatur berbeda antara di

Jawa dan luar Jawa. Di Jawa diatur dalam Inlandsegemeente Ordonantie

(IGO), sedangkan di luar Jawa diatur dalam Inlandsegemeente Ordonantie

voor Buiten Gewesten (IGOB). Ketentuan ini hanya mengatur mengenai

organisasi desa, karena desa sebagai pemerintah asli telah ada jauh dari saat

pengaturan IGO atau IGOB. 12

Pada tahun 1965 Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor

19 Tahun 1965 tentang Desapraja sebagai bentuk peralihan untuk

mempercepat terwujudnya daerah tingkat III di seluruh wilayah Republik

Indonesia. Undang-undang ini untuk menggantikan IGO dan IGOB, tetapi

pada perjalanannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tersebut belum

sempat diterapkan karena terjadi gerakan 30 S PKI. Kemudian di keluarkan

Tap MPRS No. XXI/MPRS/1966, tanggal 5 Juli 1966 untuk menunda

berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965. Kemudian lahir

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang pernyataan tidak berlakunya

berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-

undang, maka Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 dinyatakan tidak

berlaku lagi. 13

_______________________

11 Naeni Amanulloh, Demokratisasi Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, ( Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,

2015 ) , halaman 13. 12 Pemerintahan Desa, ( https:// massofa. wordpress. com / 2018 / 04 / 03 / html. ),

diakses terakhir pada 20 Oktober 2018. 13 Proses Pemilihan Kepala Desa, ( http:// ros-sharon. blogspot. co. id / 2016 / 11 /

makalah. html.), diakses terakhir tanggal 20 Oktober 2018.

20

Pada Orde Baru lahir Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang

Pemerintahan Desa, secara substantif Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1979 menempatkan Kepala Desa bukanlah pemimpin masyarakat desa,

melainkan sebagai kepanjangan tangan pemerintah desa yang digunakan

untuk mengendalikan penduduk dan tanah desa. Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1979 menegaskan bahwa kepala desa dipilih oleh rakyat melalui

demokrasi langsung.

Berkaitan dengan kedudukan desa, maka dapat dilihat dalam Pasal 18

ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah

provinsi dan daerah provinsi, dan itu dibagi atas kabupaten dan kota yang

tiap provinsi, kabupaten, kota itu mempunya pemerinthan daerah yang

diatur dengan undang-undang. Selanjutnya Pasal 18B ayat (2) UUD 1945

menyatakn bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan

masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup

dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.

Pada tahun 1999, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengalami

amandemen termasuk Pasal 18, setelah amandemen UUD 1945, Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 1999 diganti dengan Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kedudukan desa di dalam

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 desa adalah sebagai kesatuan

masyarakat hukum adat. Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

21

ini berusaha mengembalikan konsep dan bentuk desa seperti asal usulnya

yang tidak ada di dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979.

Munculnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pada era

reformasi menggambarkan semangat reformasi di segala aspek kehidupan

bernegara, berlangsung secara cepat, sehingga pada akhirnya dirasakan ada

substansi atau praktek penyelanggaraannya yang kurang sesuai dengan jiwa

dan semangat demokrasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam undang-undang ini juga mengatur tentang pemerintahan desa,

terdapat perubahan, namun tidak terlalu signifikan, perbedaan yang ada

hanya bersifat teknis, sehingga tidak menimbulkan perubahan yang

prinsipil, diantaranya adalah :

1. Desa dirumuskan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-itiadat

yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.

2. Desa yang semula ditentukan hanya ada di daerah kabupaten, kemudian

juga bisa ada di daerah perkotaan.

3. Badan Perwakilan Desa diubah menjadi Badan Permusyawaratan Desa.

4. Desa boleh membuat lembaga yang bisa memberikan keuntungan

material / financial yang merupakan badan usaha milik desa, serta

5. Masa jabatan kepala desa dan badan perwakilan desa yang semula-mula

5 (lima) tahun diubah menjadi 6 (enam) tahun. 14

_______________________

14 Mashuri Maschab, Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia, ( Yogyakarta :

PolGov, Fisipol UGM, 2013 ), halaman 147.

22

Desa dan Desa adat yang menjalankan dua fungsi yaitu fungsi

pemerintahan (local self government) dan mengurus urusan masyarakat

setempat sesuai dengan hak asal-usul dan hak tradisional (self governing

community). Kedudukan administrasi pemeritah desa yang berada di bawah

pemerintahan Kabupaten atau Kota (local self governmen) tidak

menghilangkan hak dan kewenangan desa sebagai kesatuan masyarakat

hukum adat untuk mengurus urusan masyarakat sesuai dengan asal-usul dan

adat istiadat yang masih hidup (self governing community). Oleh karena itu,

dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 juga mengatur kewenangan

urusan masyarakat sesuai dengan asal-usul dan adat istiadat yang masih

hidup (self governing community).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, maka pemerintah

Desa secara administratif berada di bawah pemerintahan Kabupaten atau

Kota (local self government). Namun tetap memiliki hak dan kewenangan

khusus untuk mengurus urusan masyarakat sesuai dengan hak asal-usul dan

adat istiadat yang masih hidup. Kewenangan khusus untuk mengurus urusan

masyarakat sesuai dengan asal-usul dan adat istiadat yang masih hidup

inilah yang akan membedakan desa dan kelurahan.

Selanjutnya di dalam penjelasan umum angka 2 huruf (b) ayat (1)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, ketentuan dalam Pasal 5 Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa desa berkedudukan

di wilayah Kabupaten / kota tersebut diperkuat dengan asas rekognisi, yaitu

pengakuan terhadap hak asal-usul. Dalam hal ini berarti desa diakui

keberadaannya oleh negara sebagai suatu organisasi pemerintahan yang

23

sudah ada dan dilakukan dalam kesatuan masyarakat adat sebelum lahirnya

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai kesatuan masyarakat adat, desa diakui keberadaannya oleh

negara sebagai satuan pemerintahan yang paling kecil dan terlibat bagi

terbentuknya negara, sehingga desa dibiarkan tumbuh dan

berkembang di luar susunan negara. Desa mempunyai kedudukan

yang sederajat dan sama pentingnya dengan kesatuan pemerintahan

seperti kabupaten dan kota. Kesederajatan ini mengandung makna,

bahwa kesatuan masyarakat hukum atau sebutan nama lainya berhak

atas segala perlakuan dan diberi kesempatan berkembang sebagai

subsistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan tetap berada

pada prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. 15

Dalam perspektif hukum, lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 adalah pergulatan politik yang panjang, sekaligus pergulatan

pemikiran untuk menjadikan desa sebagai basis pembangunan kualitas

kehidupan. Tarik ulur utama perdebatan tentang desa adalah permasalahan

kewenangannya, apakah tersentralisasi atau desentralisasi. Kelahiran

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sangat erat kaitanya dengan

komoditas politik. Terlepas dari pertarungan politik dalam Pemilu 2014,

lahirnya undang-undang ini menjadikan masyarakat desa merasa lega

karena telah mendapat payung hukum yang lebih kuat.

B. Struktur Kelembagaan Dan Pemerintah Desa

1. Struktur Kelembagaan Desa

Alat-alat perlengkapan desa menurut Undang-Undang Nomor 19

Tahun 1965 terdiri dari kepala desapraja, badan permusyawaratan

desapraja, pamong desapraja, panitera desapraja, petugas desapraja, dan

_______________________

15 Iis Mardeli, Kedudukan Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia,

( Tesis : Magister Ilmu Hukum Atmajaya Yogykarta, 2018 ), halaman 18.

24

badan pertimbangan desapraja. Sedangkan menurut Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1979 terdiri dari kepala desa, lembaga permusyawaratan

desa dan perangkat desa yang terdiri dari sekretaris desa dan kepala-

kepala dusun. Dari kedua undang-undang ini terlihat adanya perbedaan

dalam nama dan jumlah alat-alat perlengkapan desa yang ada. Apabila

diteliti lebih jauh bukan hanya nama dan jumlah itu saja yang berbeda.

Hal ini dapat dimaklumi, karena desapraja menurut Undang-Undang

Nomor 19 Tahun 1965 merupakan suatu daerah (otonom), sedangkan

desa menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 merupakan suatu

wilayah (administratif). 16

Di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1974 dinyatakan

bahwa pemerintah desa adalah pemerintah desa dan lembaga

musyawarah desa. Kepala dasa dipilih secara langsung oleh rakyat

melalui pemilihan kepala desa (Pilkades). Kepala desa tidak

bertangggung jawab kepada yang memilih (rakyat) tetapi kepada bupati

melalui camat. Sistem pertanggungjawaban yang demikian itu dipandang

kurang demokratis karena cenderung berorientasi ke atas, akibatnya

pemerintah desa kurang memperoleh dukungan atau legitimasi dari

warga masyarakat, seharusnya kepala desa bertanggungjawab kepada

rakyat yang memilihnya, yakni melalui Lembaga Musyawarah Desa.

Dalam melaksanakan tugasnya pemerintah desa dan pemerintah

kelurahan dibantu oleh perangkat desa dan perangkat kelurahan. Kepala

_______________________

16 Ni’matul Huda, Dinamika ketatanegaraan Indonesia dalam putusan Mahkamah

Konstitusi , ( Yogyakarta : FH UII Prees, 2011 ), halaman 161.

25

desa dan kepala kelurahan sebagai orang pertama yang mengemban

tugas dan kewajiban yang berat, karena ia adalah penyelenggara dan

penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan,

kemasyarakatan, dan urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan

ketentraman serta ketertiban. 17

Lembaga Musyawarah Desa adalah lembaga permusyawaratan atau

permufakatan yang keanggotaannya terdiri atas kepala-kepala dusun, dan

dipimpin oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan serta pemuka-pemuka

masyarakat didesa yang bersangkutan. Dengan kata lain, Lembaga

Musyawarah Desa adalah wadah pertisipasi masyarakat dalam ikut serta

mengatur, merumuskan serta memutuskan segala putusan-putusan

didesa, dan mengawasi jalannya pemerintahan desa yang dilakukan oleh

kepala desa dan aparatur desa. Lembaga Musyawarah Desa dapat

diibaratkan sebagai tempat menampung aspirasi warga masyarakat desa

setempat, jadi semacam lembaga perwakilan rakyat desa. Konstruksi

yang demikian sangat dipengaruhi oleh sistem politik orde baru yang

cenderung sentralistik, serta memudahkan pemerintah pusat melakukan

campur tangan terhadap daerah maupun desa. 18

2. Organisasi Pemerintah Desa

Organisasi dapat diartikan sebagai penentuan dan pemerincian

segala aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, penglompokan

aktivitas-aktivitas, menetapkan siapa yang akan melaksanakan aktivitas

_______________________

17 Ibid., halaman 162. 18 Ibid., halaman 163.

26

tersebut yang masing-masing ada yang mengepalainya dan pelimpahan

atas wewenangnya untuk malaksanakan aktivitas, dengan lain kata fungsi

organisasi mencakup seluruh aktivitas dan hubungan wewenang tersebut.

Didalam usaha penyusunan organisasi pemerintahan desa harus

diperhatikan prinsip-prinsip organisasi yaitu adanya unsur-unsur

pimpinan, pembantu pimpinan, serta palaksana.

Struktur organisasi biasanya dituangkan dalam suatu bagan atau

struktur organisasi. Dalam usaha menyusun struktur organisasi

pemerintah desa, maka ketiga unsur diatas menjadi inti umum bagi setiap

organisasi pemerintahan desa. Pengembangan pada unsur pimpinan,

misalnya bahwa yang menjadi pimpinan adalah pemerintah desa yang

terdiri dari Kepala Desa, dan Lembaga Musyawarah Desa.

Pengembangan pada unsur pembantu atau staff ialah dengan

mengangkat seseorang sekretaris serta kepala-kepala urusan. Maka

struktur organisasi pemerintahan desa menjadi sebagai berikut : 19

_______________________

19 Bayu Surianingrat, Desa dan Kelurahan Menurut Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1979, ( http:// bkd. jakarta. go. id / 2018 / 03 / 25 / artikel / html.), diakses pada

tanggal 25 Januari 2019.

Kepala Desa / Lembaga Musyawarah Desa

Sekretaris

Kepala Urusan 1

Kepala Urusan 2

Kepala Urusan 3

Kepala Urusan 4

Kepala Dusun 1

Kepala Dusun 2

Kepala Dusun 3

Kepala Dusun 4

27

a) Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 :

a. Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa dan Lembaga

Musyawarah Desa ;

b. Pemerintah Desa dalampelaksanaan tugasnya dibantu oleh

perangkat ;

c. Perangkat Desa terdiri atas Sekretaris Desa dan Kepala Dusun ;

d. Susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa dan perangkat

desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) diatur

dengan peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan

oleh Menteri Dalam Negeri ; dan

e. Peraturan Daerah yang dimaksud dengan ayat (4) baru berlaku

sesudah ada pengesahan dari pejabat yang berwenang.

b) Susunan Organisasi Pemerintah Desa :

a. Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa dan Lembaga

Musyawarah Desa, serta

b. Pemerintah Desa dibantu oleh Sekretaris Desa dan Kepala Dusun.

3. Perangkat Desa

Dalam menjalankan suatu pemerintahan desa, perangkat desa

sangat diperlukan dalam menjalankan susunan dan tata kelola

pemerintahan di suatu desa. Perangkat desa terdiri atas :

a). Sekretaris Desa

Sekretariat desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa

dalam menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pimpinan

pemerintahan desa. Sekretaris desa diangkat dan diberhentikan oleh

28

Bupati atau Walikotamadya kepala daerah tingkat II setelah

mendengar pertimbangan camat atas usul kepala desa dan sesudah

mendengar pertimbangan Lembaga Musyawarah Desa. Kepala-kepala

urusan diangkat dan diberhentikan oleh Camat atas nama Bupati atau

Walikotamadya Kepala Daerah tingkat II atas usul kepala desa.

Syarat-syarat pengangkatan dan pemberhentian sekretaris desa dan

kepala-kepala urusan diatur dalam peraturan daerah sesuai dengan

pedoman yang ditetapkan oleh Mentri Dalam Negeri. 20

Sekretaris desa terdiri dari Sekretaris desa dan kepala-kepala

urusan, dan dipimpin oleh sekretaris desa. Jika jabatan sekretaris desa

itu lowong, kepala desa mengajukan calon kepada kepala daerah

tingkat II melalui Camat. Kepala desa terlebih dahulu harus

mendengar pertimbangan Lembaga Musyawarah Desa. Camat

memberi pertimbangan terhadap usul kepala desa yang berwenang

mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Desa adalah Bupati atau

Waikotamadya Kepala Daerah tingkat II.

Untuk keprluan itu pemerintah daerah tingkat II harus membuat

peraturan daerah tentang syarat-syarat pengangkatan dan

pemberhentian sekretaris desa dan kepala urusan, sesuai dengan

pedoman yang ditetapkan oleh Mentri Dalam Negeri. Pedoman

termaksud terutama mengenai syarat-syarat pengangkatan dan

pemberhentian sekretaris desa dan kepala urusan, antara lain :

_______________________

20 C.S.T. Kansil, Desa Kita Dalam Peraturan Tata Pemerintahan Desa, Cetakan

Ke-VII, ( Jakarta Timur : Ghalia Indonesia, 2014 ), halaman 48.

29

1). Syarat-syarat calon,

2). Tata cara pengangkatan,

3). Pemberhentian, dan

4). Dan lain sebagainya. 21

b). Kepala Dusun

Untuk memperlancar jalannya pemerintahan desa dalam desa

dibentuk dusun yang dikepalai oleh kepala dusun sesuai dengan

pedoman yang ditetapkan oleh Mentri Dalam Negeri mengenai

pembentukan dusun dalam desa, dan ditetapkan dengan

memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1) Faktor manusia atau jumlah penduduk, faktor alam, faktor letak

dan faktor sosial budaya termasuk adat-istiadat.

2) Faktor-faktor obyektif lainnya seperti penguasaan wilayah, dan

pelayanan.

Jumlah penduduk hendaknya tidak terlampau sedikit dan tidak

pula terlampau banyak, tetapi cukup dalam jangkauan pelayanan

kepala dusun. Demikian pula luas wilayahnya harus seimbang dengan

daya mampu kepala dusun dalam melaksanakan tugasnya sebagai

unsur pelaksana dari pemerintah desa. Kepala dusun tidak mempunyai

pembantu, ia adalah satu-satunya pelaksana pemerintahan desa di

dusunnya. Tidak ada ketentuan tentang banyaknya dusun dalam satu

desa, yang menjadi ukuran adalah terselenggaranya pemerintahan desa

dengan efisien, termasuk usaha pembangunan.

_____________

21 Bayu Surianingrat, Op.Cit.. halaman 62.

30

Kepala Desa, sekretaris desa dan stafnya beserta kepla dusun

dalam kata sehari-hari disebut pamong desa. Sesuai dengan Peraturan

Mentri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, sekretris desa di desa

mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah,

administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.

2) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi

perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor,

penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan

dinas, dan pelayanan umum.

3) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi

keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan

pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan admnistrasi

penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga

pemerintahan desa lainnya.

4) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana

anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data

dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi

program, serta penyusunan laporan. 22

_______________________

22 Bayu Surianingrat, Penjabaran Tentang Peraturan Mentri Dalam Nergri No. 84

Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. ( http:// bkd.

jakarta. go. id / 2018 / 03 / 25 / artikel / html.), diakses pada tanggal 25 Januari 2019.

31

C. Pemilihan Perangkat Desa

Proses rekrutmen merupakan cara memanajemen karyawan atau

pegawai dalam sebuah organisasi agar dapat menjalankan sebuah organisasi

secara efektif. Secara teoritis, unsur manajemen meliputi man, money,

methods, materials, machine, market. Unsur manusia sebagai penggerak

utama organisasi atau lembaga yang harus melalui proses seleksi terlebih

dahulu sehingga dikenal manajemen kepegawaian.

Karyawan atau pegawai adalah aset utama atau pelaku utama yang

menjadi perencana, pembuat keputusan dan pelaku aktif dari organisasi.

Mereka memiliki pikiran, keinginan, perasaan, status, latar belakang

pendidikan, usia, dan jenis kelamin yang heterogen. Mereka bukanlah

mesin, uang, dan material yang sifatnya pasif dan dapat diatur sepenuhnya

dalam mendukung tercapainya tujuan. Kemampuan dan keterampilan

pegawai belum menjamin produktivitas kerja yang baik jika moral kerja dan

kedisiplinannya rendah. Mereka dapat dikatakan bermanfaat mendukung

terwujudnya tujuan jika mereka berkeinginan tinggi untuk berprestasi.

Kualitas dan kuantitas pegawai harus sesuai dengan kebutuhan agar

menunjang tercapainya tujuan secara efektif dan efisien. Penempatan tenaga

kerja juga harus tepat sesuai dengan kapasitasnya. Dengan demikian, gairah

kerja dan kedisiplinannya akan lebih baik serta efektif menunjang

terwujudnya tujuan organisasi. Oleh karena itu, pengadaan karyawan atau

pegawai harus didasarkan pada prinsip “apa” baru “siapa”. Apa artinya

menetapkan terlebih dahulu pekerjaan-pekerjaannya berdasarkan uraian

pekerjaan (job description). Siapa artinya mencari pegawai yang tepat untuk

32

menduduki jabatan tersebut berdasarkan spesifikasi pekerjaan (job

specification).

Pengadaan pegawai berdasarkan “siapa” kemudian “apa”,

menimbulkan ketidakcocokan atau mismanajemen dalam penempatan.

Penempatan pegawai yang jauh di luar kemampuannya mengakibatkan

moral kerja, semangat kerja dan kedisiplinan menjadi rendah. Adapun

proses rekrutmen pegawai (Utami, 2015:30-31), yaitu : 23

1. Peramalan kebutuhan tenaga kerja ;

2. Penarikan (recruitment) ;

3. Seleksi (selection) ; dan

4. Penempatan, orientasi, dan induksi karyawan atau pegawai.

Perekrutan pegawai hendaknya dilakukan dengan baik dan benar

sehingga pegawai yang diterima sesuai dengan kebutuhan pekerjaan yang

akan dilakukan. Keterlibatan partisipasi masyarakat luas sangatlah penting

terhadap dalam proses rekrutmen perangkat desa sebagai wujud dari

kehidupan demokrasi.

Sukamtim, rekrutmen adalah serentetan kegiatan oleh organisasi untuk

menarik calon pegawai yang memiliki kemampuan dan sikap yang

dibutuhkan dalam mencapai tujuan. Selanjutnya, istilah rekrut berarti

serentetan kegiatan atau rangkaian kegiatan dan proses sah untuk

mendapatkan orang-orang yang tepat dalam jumlah yang cukup. Jadi

rekrutmen adalah sebuah proses dalam mendapatkan sejumlah orang

dengan kriteria tertentu untuk menghasilkan kualitas tertentu pula di

bidang kemampuannya untuk bekerja di organisasi atau lembaga yang

menyediakan fasilitas perekrutan. 24

_______________________

23 Utami, Pengaruh Rekruitmen Perangkat Desa Terhadap Kinerja Perangkat

Pemerintah Desa di Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang, ( Skripsi : Fakultas

Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Pancasakti Tegal, 2015 ), halaman 30. 24 Sukamti, Manajemen Personalia Dalam Menentukan Sumberdaya Manusia,

Cetakan Ke-III, ( Jakarta : P2IPTK, Dikti Depdikbud, 2010 ), halaman 23.

33

Proses rekrutmen perangkat Desa di Kabupaten Demak sendiri telah

diatur dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 9 Tahun 2019 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2016 Tentang

Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja

Sekretariat Daerah Kabupaten Demak Pasal 9 ayat 1 yaitu masyarakat yang

dapat diangkat menjadi Perangkat Desa adalah penduduk desa setempat

Warga Negara Republik Indonesia yang :

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;

2. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik

Indonesia, dan Pemerintah ;

3. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam

puluh) tahun, dibuktikan dengan Akta kelahiran atau alat keterangan

pembuktian kelahiran yang lain, terhitung pada saat penutupan

pendaftaran ;

4. Berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau

sederajat, yang dibuktikan dengan ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar

(STTB) pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah atau

STTB terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang ;

5. Bersedia bertempat tinggal tetap di Desa setempat ;

6. Bertempat tinggal di wilayah kerjanya, bagi Calon Kepala Dusun ;

7. Sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari

Rumah Sakit Pemerintah atau Puskesmas setempat ;

34

8. Berkelakuan baik, dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian

atau keterangan lain dari Kepolisian Sektor setempat ;

9. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang

ancaman pidananya minimal 5 tahun penjara berdasarkan keputusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang

dibuktikan dengan surat pernyataan ; dan

10. Terdaftar sebagai penduduk desa setempat paling sedikit 2 (dua) tahun

terakhir berturut-turut, dibuktikan dengan Kartu tanda Penduduk (KTP)

atau Kartu Keluarga (KK), kecuali bagi putra desa.

Dengan dilaksanakannya proses rekrutmen perangkat Desa di

Kabupaten Demak maka dibentuk tim Penjaringan dan Penyaringan

Perangkat Desa (P3D) dengan tugas sebagaimana Pasal 12 Peraturan Daerah

Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan

Pemberhentian Perangkat Desa yakni :

1. Menyusun jadwal kegiatan ;

2. Mengelola anggaran secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel serta

3. Menyusun tata tertib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

4. Kemudian, melaksanakan sosialisasi lowongan perangkat desa kepada

masyarakat ;

5. Melaksanakan penjaringan atau pendaftaran bakal calon perangkat desa ;

6. Melaksanakan penyaringan atau ujian seleksi calon perangkat desa dan

menyiapkan tempat ujian calon perangkat desa.

7. Selanjutnya, melaksanakan penilaian hasil ujian calon perangkat desa ;

35

8. Melaksanakan tertib administrasi pelaksanaan penjaringan dan

penyaringan perangkat desa ;

9. Menyampaikan laporan kepada kepala desa untuk setiap tahapan

pelaksanaan penjaringan dan penyaringan perangkat desa disertai berita

acara dan menyampaikan informasi kepada masyarakat ;

10. Memperlakukan bakal calon perangkat desa secara adil dan setara ;

11. Melaksanakan tahapan pelaksanaan penjaringan dan penyaringan

perangkat desa tepat waktu ; dan

12. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada Kepala Desa.

Berdemokrasi bisa kita pahami sebagai konsep yang memiliki ruang

lingkup cukup luas. Jika dilihat dari keadaan faktualnya, demokrasi di

Indonesia masih berjalan sebagai proses di mana secara substansial

keseimbangan berbagai unsur masyarakat baik partai, lembaga antar

pemerintah, organisasi masyarakat menjadi tema yang menarik untuk dikaji.

Sehingga apapun bentuknya, fenomena demokrasi di Indonesia baik di

tingkat pusat hingga tingkat daerah sangat menarik untuk dibicarakan. Demi

kelestarian demokrasi diperlukan sebuah kesepakatan dari rakyat mengenai

makna demokrasi itu sendiri dari segi mekanisme kerja demokrasi dan

kegunaan demokrasi bagi kehidupan. Kekuatan demokrasi berasal dari

kehendak rakyat sendiri bertujuan untuk mencapai kebaikan bersama

sehingga persoalan demokrasi berkaitan dengan persoalan terakomodirnya

atau keterwakilan kehendak rakyat itu sendiri.

36

Rousseau, demokrasi adalah tahapan yang harus dilewati bagi negara

jika ingin sejahtera. Pernyataan ini merujuk bahwa demokrasi sebagai

acuan bagi semua negara jika ketatanegaraan suatu negara ingin

sempurna. Kemudian Rousseau menambahkan bahwa kesepurnaan

bukanlah milik manusia begitu pun demokrasi. Demokrasi dimaknai

bukan sebagai tujuan akhir namun lebih melihat kepada fakta tahapan

yang ada atau sedang berlangsung. Demokrasi akan berjalan

beriringan dengan berkembangnya zaman dan dipengaruhi oleh

budaya sebuah negara. Sehingga jika demokrasi diterapkan secara

kaku dan terlalu ideal, demokrasi yang nyata tidak akan terwujud. 25

Kelsen, menyatakan esensi demokrasi terdapat pada adanya kompromi

dalam menyatukan pendapat yang berbeda. Prinsipnya ada pada

penyelesaian konflik melalui norma yang tidak seluruhnya sesuai

dengan kepentingan dari salah satu pihak, dan juga tidak seluruhnya

bertentangan dengan kepentingan lainnya. Kompromi tersebut

cerminan cita-cita dalam penentuan kehendak sendiri secara sempurna

dan terus menjadi pembahasan antara kepentingan mayoritas dan

kepentingan minoritas agar terjadi kesepakatan bersama dan menjadi

pegangan masyarakat dalam menjalani kegiatan sehari-hari. 26

Arahan daripada sikap kompromi ini menunjukkan bahwa demokrasi

juga dipengaruhi oleh budaya suatu masyarakat yang selalu mengutamakan

kesepakatan bersama ketika terjadi permasalahan tidak saja diterapkan

dalam kelembagaan formal dan non formal, akan tetapi juga sebagai solusi

pemecahan masalah yang sifatnya horizontal di antara beragamnya

kepentingan di masyarakat. Kompromi tersebut merupakan salah satu ciri

yang dijadikan pegangan untuk memahami demokrasi. Kelsen memberikan

prinsip dalam memahami demokrasi yakni :

1. adanya kehendak mayoritas dan minoritas,

2. kehendak mayoritas tidak bisa menjadi dominasi absolut (mutlak),

_______________________

25 Rousseau, Du Contract Social ( Perjanjian Sosial ), Cetakan Kedua, ( Jakarta :

Visimedia, 2014 ), halaman 45. 26 Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, Cetakan Kedua, ( Bandung :

Nusamedia, 2015 ), halaman 30.

37

3. kompromi dikedepankan di antara kehendak mayoritas dengan kehendak

minoritas dalam menyikapi sebuah permasalahan serta solusi,

4. tidak ada paksaan dalam beragama dan berkeyakinan,

5. terdapat kebebasan berbicara, kebebasan pers, dan pendapat untuk

mengemukakan pendapat dijamin keberadaannya, baik melalui konstitusi

ataupun melalui kesepakatan adat, dan

6. tidak diketemukannya benturan kepentingan antara kehendak mayoritas

dan kehendak minoritas adalah ciri kompromi yang sehat. 27

Pendefinisian konsep keterbukaan dan inklusivitas merupakan dua

nilai kunci dalam demokrasi yang dianut dari sebuah legitimasi pada

pemerintahan yang demokratis. Keterbukaan yang demokratis dapat

dipahami sebagai akses terhadap informasi dan transparansi proses. Dengan

demikian, kemudahan masyarakat ataupun pihak-pihak lain untuk

mengetahui berbagai kegiatan pemerintahan terkait kebijakan publik tanpa

hambatan adalah elemen penting demokrasi. Akses terhadap informasi

menuju keterbukaan bermula dari sifat kerahasiaan dan yang lebih menarik

lagi dikarenakan saat ini penggunaan teknologi membuat akses terhadap

informasi lebih mudah dan harapan penyebarannya lebih luas kepada

masyarakat.

Selanjutnya, setelah keterbukaan terhadap informasi, aspek penting

keterbukaan lainnya adalah transparansi dalam pengambilan keputusan

pemerintah yang sepenuhnya terbuka bagi pengawasan publik artinya

pemerintah harus membuka ruang seluas-luasnya bagi publik untuk

27 Ibid.

38

bersama-sama mengawasi keputusan pemerintah. Dengan begitu,

masyarakat menjadi mengerti dan memahami bagian penting dalam proses

kebijakan publik. Hal ini dikarenakan setiap keputusan yang dibuat

ditujukan untuk masyarakat adalah sebagai solusi dari berbagai masalah

yang muncul di masyarakat itu sendiri. Istilah transparansi dalam

administrasi publik sering dikaitkan dengan konsep akuntabilitas pemerintah

yaitu legitimasi pemerintahan yang demokratis harus bertanggung jawab

kepada rakyat melalui proses transparansi dari keputusan yang dibuat.

Rossmann dan Shahnan, representatif menerangkan kepentingan

umum dicapai melalui sifat inklusif perwakilan dalam administrasi

publik yang secara luas mencerminkan kepentingan, pendapat,

kebutuhan, keinginan dan nilai-nilai masyarakat. Partisipasi

masyarakat merupakan definisi kedua dari inklusivitas di mana

pemerintahan demokratis didasarkan pada efektivitas partisipasi warga

negara bertujuan meningkatkan peran partisipasi masyarakat secara

aktif di dalam program pemerintah. Ukuran dari partisipasi

masyarakat adalah mekanisme partisipasi dan tingkat kualitas

keterlibatan masyarakat dalam partisipasi publik. 28

Nilai demokrasi penting lainnya yaitu responsivitas. Responsivitas ini

dapat ditingkatkan dan lebih responsif dengan memperhatikan pluralisme,

kreativitas dan keadilan dalam pelayanan publik. Pluralisme identik dengan

kemajemukan apabila dihubungkan dengan pelayanan oleh pemerintah

maka tuntutan pelayanan yang beragam harus dilakukan karena jika

memberikan pelayanan yang sama kepada seluruh masyarakat yang

majemuk maka pelayanan oleh pemerintah cenderung kurang responsif.

_______________________

28 Rosemann & Shanahan, Defining and Archieving Normative Democratic Value in

Parcipatory Budgeting Process. Public Administration Review, ( https:// doi.org/ 10.1111/

2012 ), diakses pada tanggal 19 Mei 2019.

39

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam sebuah penelitian, metodologi sangat berperan penting untuk

menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian dengan kata lain setiap

penelitian harus menggunakan metodologi sebagai tuntunan berfikir yang

sistematis agar dapat mempertanggungjawabkan secara ilmiah. Metodologi

merupakan pengetahuan tentang berbagai cara kerja untuk memahami

obyek-obyek yang menjadi sasaran dari pada ilmu pengetahuan yang

bersangkutan.

Metode adalah suatu cara untuk menemukan jawaban akan sesuatu

hal. Cara penemuan jawaban tersebut sudah tersusun dalam langkah-

langkah tertentu yang sistematis. Penelitian merupakan suatu sarana pokok

dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karena

penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis,

metodologis dan konsisten, dengan mengadakan analisa dan konstruksi. 29

Penelitian ( research ) dapat berarti pencarian kembali, yang bernilai

edukatif. Dengan demikian setiap penelitian berangkat dari ketidaktahuan

dan berakhir pada keraguan dan tahap selanjutnya berangkat dari keraguan

dan berakhir pada suatu hipotesis ( jawaban yang dapat dianggap hingga

dapat dibuktikan sebaliknya ). 30

_______________________

29 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, ( Jakarta : Rajawali Pers, 2013 ),

halaman 1. 30 Zainal Asikin Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, ( Jakarta :

Rajawali Pers, 2010 ), halaman 19.

40

Dalam penelitian hukum juga dilakukan pemeriksaan yang mendalam

terhadap fakta-fakta hukum untuk selanjutnya digunakan dalam menjawab

permasalahan-permasalahan, maka peneliti melakukan penelitian hukum

dengan mengunakan metode-metode sebagai berikut :

A. Jenis / Tipe Penelitian

Jenis / Tipe penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini

adalah yuridis empiris, dimana penelitian dilakukan dengan meninjau

masalah yang diteliti dari segi ilmu hukum dengan mengkaji peraturan

perundang-undangan dan dengan melihat serta mengaitkan dengan

kenyataan yang ada didalam implementasinya yang bertujuan untuk

mendeskripsikan kegiatan atau peristiwa kegiatan atau peristiwa alamiah

dalam praktek sehari-hari. Perlunya penelitian hukum empiris ini adalah

beranjak dari norma hukum yang ada berkaitan permasalahan penelitian,

sehingga didalam mengkajinya lebih mengutamakan sumber data secara

sekunder. 31

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang akan digunakan adalah deskriptif

analitis, metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan deskripsi

serta data yang seteliti mengenai implementasi pemilihan Perangkat Desa

di Kabupaten Demak berdasarkan Perda Kabupaten Demak Nomor 1

Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Analisis juga dilakukan dengan menggunakan cara kualitatif dari teori

_______________________

31 Haris Hardiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial,

(,Jakarta : Salemba Humanika, 2010 ), halaman 76.

41

hukum atau doktrin-doktrin hukum terhadap kewenangan aparatur desa

dalam penyelenggaraan pemilihan Perangkat Desa di Kabupaten Demak

berdasarkan Perda Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang

Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mempunyai

maksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh

subyek penelitian secara holistik serta dengan cara deskripsi dalam

bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus secara alamiah

dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian kualitatif

memiliki karakteristik yaitu :

1. Data penelitian diperoleh secara langsung dari lapangan, dan bukan

dari laboratorium atau penelitian yang terkontrol ;

2. Data digali dengan cara alamiah ; dan

3. Untuk memperoleh makna baru dalam bentuk kategori-kategori

jawaban, peneliti memiliki kewajiban untuk mengembangkan situasi

dialogis sebagai situasi ilmiah.

C. Metode Penentuan Sampel

1. Populasi, adalah keseluruhan subyek hukum yang memiliki

karakteristik tertentu dan ditetapkan untuk diteliti. Berdasarkan

pengertian di atas maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini

adalah seluruh Calon Perangkat Desa yang menjadi peserta pemilihan

di Kabupaten Demak yang berdasarkan ketetapan dan persyaratan

yang ada di ketentuan Perda Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018

tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.

42

2. Sampel, adalah bagian dari populasi yang masih memiliki ciri-ciri

utama dari populasi dan ditetapkan untuk menjadi responden

penelitian. Sampel dalam penelitian ditetapkan dengan teknik

purposive sampling, yaitu sampel dipilih berdasarkan pertimbangan

dan tujuan penelitian. Berdasarkan pengertian di atas maka yang

menjadi responden atau sampel dalam penelitian ini adalah :

a) Sekretaris desa : 1 orang

b) Bayan : 1 orang

c) Pamong desa : 1 orang

d) Mantan peserta seleksi perangkat desa : 2 orang

________________________________________________________

Jumlah : 5 orang

D. Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini melalui data primer,

yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui

wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak

resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Dan menggunakan data

sekunder, melalui studi kepustakaan, yaitu suatu metode pengumpulan

dengan cara membaca atau merangkai buku-buku peraturan perundang-

undangan dan sumber kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan

objek penelitian. Data sekunder di bidang hukum terdiri dari : 32

_______________________

32 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2014 ),

halaman 106.

43

1. Bahan Hukum Primer, yaitu segala informasi yang dibutuhkan

mengenai konsep penelitian ataupun yang terkait dengannya yang

diperoleh secara langsung dari unit analisa yang dijadikan sebagai

obyek penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui

wawancara kepada responden yang telah ditetapkan.

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu semua informasi yang diperoleh tidak

secara langsung, melalui dokumen-dokumen yang mencatat keadaan

konsep penelitian ataupun yang terkait dengan penelitian didalam unit

analisa yang dijadikan sebagai obyek penelitian. Data sekunder dalam

penelitian ini diperoleh secara langsung maupun melalui internet,

buku-buku, makalah, jurnal, arsip-arsip yang berhubungan dengan

pokok-pokok penelitian, dan peraturan perundang-undangan. Adapun

undang-undang yang penulis gunakan adalah :

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang

Desa.

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 84 Tahun 2015 Tentang

Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128 / PUU / XIII / 2015

Tentang Pengisian Perangkat Desa.

d. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang

Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.

e. Peraturan Bupati Demak Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan

Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2016 Tentang

44

Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Serta Tata

Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Demak.

3. Bahan Hukum Tersier, yaitu : Kamus, bahan dari internet dan lain-lain

yang merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Selain menggunakan data sekunder, dalam penelitian ini juga

didukung data primer. Data primer di peroleh dengan cara wawancara

dan observasi dengan orang-orang yang terkait dalam Pemilihan

Perangkat Desa di beberapa desa yang berada di Kabupaten Demak.

Wawancara dilakukan kepada :

1) Jazuli Mukti, selaku sekretaris desa Karangasem Kabupaten Demak.

2) Ernawati, selaku Bayan di desa Karangasem Kabupaten Demak.

3) Amin, selaku pejabat Pamong Desa Karangasem Kabupaten Demak.

4) Ahmad Muklis, selaku Mantan peserta seleksi perangkat desa dari

Desa Perampelan Kabupaten Demak.

5) Irham, selaku Mantan peserta seleksi perangkat desa dari Desa

Perampelan Kabupaten Demak.

E. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data, dalam penelitian ini data analisis yang di

gunakan adalah metode analisis kualitatif. Metode kualitatif digunakan

agar penulis dapat mengerti dan memahami gejala yang ditelitinya.

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja

dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya jadi satuan

45

yang dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang

dapat diceritakan kepada orang lain. 33

Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah

metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif bertujuan

menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala,

atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan

antara suatu gejala dengan gejala lain dimasyarakat. Teknik analisis data

dalam penelitian ini menggunakan ini menggunakan 3 (tiga) macam

analisis data model interaktif yang dapat digunakan, yaitu :

1. Reduksi Data, adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan,

menggolongan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan

mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan

final dapat ditarik dan diverifikasi.

2. Penyajian Data, adalah suatu rangkaian organisasi informasi yang

memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Penyajian data

dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta

memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan.

3. Penarikan Kesimpulan, merupakan bagian dari sutu kegiatan

konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi

selama penelitian berlangsung. Kesimpulan ditarik semenjak peneliti

menyusun pencatatan, pola-pola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi,

arahan sebab akibat, dan berbagai proposisi.

_______________________

33 Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, ( Bandung : PT Remaja Rosda

Karya, 2008 ), halaman 186.

46

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Pemilihan Perangkat Desa Di Kabupaten Demak

Berdasarkan Perda Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang

Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Desa mempunyai kedudukan yang sederajat dan sama pentingnya

dengan kesatuan pemerintahan seperti kabupaten dan kota. Kesederajatan

ini mengandung makna, bahwa kesatuan masyarakat hukum berhak atas

segala perlakuan dan diberi kesempatan berkembang sebagai subsistem

Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan tetap berada pada prinsip

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 34

Berdasarkan Perda Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang

Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka pemerintah desa di

seluruh wiluayah Kabupaten Demak secara administratif berada di bawah

pemerintahan kabupaten atau kota (local self government), namun tetap

memiliki hak dan kewenangan khusus untuk mengurus urusan masyarakat

sesuai dengan hak dan adat istiadat yang masih berlaku. Kewenangan untuk

mengurus urusan masyarakat sesuai dengan adat istiadat yang masih berlaku

inilah yang akan membedakan desa dengan kelurahan.

Pemerintah Desa sebagai bentuk pemerintahan bawahan dan

merupakan pemerintahan tertua yang telah ada bahkan sebelum Indonesia

_______________________

34 Iis Mardeli, Kedudukan Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia,

( Tesis : Magister Ilmu Hukum Atmajaya Yogykarta, 2014 ), halaman 18.

47

merdeka, eksistensinya diakui hingga saat ini. Melalui substansi yang

terkandung dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, secara konstitusional desa dengan hak tradisionalnya

memiliki kewenangan dalam menjalankan urusan rumah tangganya secara

mandiri. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014, Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa,

melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan

pemberdayaan masyarakat desa. Makna yang terkandung dalam Pasal 26

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tersebut, tidak semata-mata bahwa

Kepala Desa sajalah yang mempunyai tugas dalam menjalankan

pemerintahan. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kepala Desa

dibantu oleh Perangkat Desa, Perangkat Desa terdiri dari sekretaris desa dan

Perangkat Desa yang lainya. Penjelasan tersebut memperlihatkan bahwa

adanya kordinasi antara Kepala Desa dengan perangkatnya dalam

menjalankan pemerintahan. 35

Lahiranya Perda Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 sangat erat

kaitanya dengan komoditas politik. Terlepas dari pertarungan politik dalam

Pemilu 2019, lahirnya peraturan daerah ini menjadikan masyarakat desa

khususnya Kabupaten Demak merasa lega karena telah mendapat payung

hukum yang lebih kuat dibandingkan pengaturan desa di dalam Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun Peraturan Menteri

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang

_______________________

35 Ni’matul Huda, Hukum Pemerintahan Desa, Cetakan Pertama, ( Malang : Setara

Press, 2015 ), halaman 219.

48

Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang menyebutkan

bahwa Perangkat Desa terdiri atas :

1) Sekretaris Desa, dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur

staff sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang

administrasi pemerintahan desa. Sekretaris Desa dalam melaksanakan

tugasnya dibantu oleh kepala urusan ;

2) Unsur Pelaksana Teknis, unsur pembantu Kepala Desa yang

melaksanakan urusan teknis dilapangan seperti urusan pengairan,

keagamaan, dan lain-lain ; serta

3) Unsur Kewilayahan, yaitu membantu Kepala Desa diwilayah kerjanya

seperti Kepala Dusun.

Didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, lebih

rincinya terdapat di dalam Pasal 48, telah dijelaskan bahwa Perangkat Desa

terdiri dari Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.

Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 tersebut bertugas

membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya di

dalam wilayah desa itu sendiri, yang berhak mengangkat Perangkat Desa

adalah Kepala Desa, akan tetapi harus dikonsultasikan dengan Camat

dengan atas nama Bupati atau Walikota setempat.

Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Perda Kabupaten

Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian

Perangkat Desa diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan, yang

secara rinci terdapat di dalam Pasal 8 yang menyatakan bahwa syarat yang

harus dipenuhi untuk diangkat sebagai Perangkat Desa antara lain :

49

1) Calon Perangkat Desa adalah warga Negara Republik Indonesia

dengan syarat sebagai berikut :

a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;

b. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

serta memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara

Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika ;

c. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau

sederajat ;

d. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh

dua) tahun pada saat mendaftar sebagai Bakal Calon ;

e. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan

Catatan Kepolisan (SKCK) ;

f. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan

hukuman badan atau hukuman percobaan ;

g. Tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak

pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara ;

h. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena

melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara

paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun

setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan

secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang

bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku

kejahatan berulang-ulang ; dan

j. Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan Surat Keterangan

yang dikeluarkan oleh dokter pemerintah.

2) Anggota BPD yang mendaftarkan diri menjadi Calon Perangkat

Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), harus mendapatkan izin dari Pejabat yang berwenang

dan mengundurkan diri dari jabatan / kedudukan semula.

3) Perangkat Desa yang mendaftarkan diri untuk jabatan Perangkat

Desa lainnya selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan izin dari Pejabat yang

berwenang dan mengundurkan diri dari jabatan / kedudukan

semula.

4) Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI / POLRI, pegawai BUMN /

BUMD dan pegawai swasta berbadan hukum yang mencalonkan

diri menjadi Calon Perangkat Desa selain harus memenuhi

persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus

memperoleh Surat Izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau

pejabat / pimpinan yang berwenang. 36

_______________________

36 Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang

Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

50

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Perangkat Desa

sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 34 ayat (2) wajib bertanggung

jawab kepada Kepala Desa. Adapun larangan bagi Perangkat Desa seperti

yang telah di atur dalam Pasal 28 yaitu sebagai berikut :

Perangkat Desa dilarang :

a) Melakukan perbuatan atau tindakan yang merugikan kepentingan

umum ;

b) Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota

keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu ;

c) Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya ;

d) Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau

golongan masyarakat tertentu ;

e) Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa

dan/atau perbuatan tercela yang dapat menurunkan martabat

perangkat desa atau kehormatan pemerintah desa ;

f) Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,

dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan

atau tindakan yang akan dilakukannya ;

g) Menjadi pengurus partai politik ;

h) Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang ;

i) Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota badan

permusyawaratan desa, anggota dewan perwakilan rakyat republik

indonesia, dewan perwakilan daerah republik indonesia, dewan

perwakilan rakyat daerah provinsi atau dewan perwakilan rakyat

daerah kabupaten / kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam

peraturan perundangan-undangan ;

j) Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum

dan/atau pemilihan kepala daerah ;

k) Melanggar sumpah / janji jabatan ;

l) Meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-

turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggung

jawabkan.

m) Bekerja pada instansi negeri atau swasta ; dan

n) Melakukan pungutan yang tidak sah dalam bentuk apapun. 37

Aturan mengenai Perangkat Desa yang melanggar larangan yang

dimaksud dalam Pasal 28 telah diatur di dalam Pasal 29 diantaranya akan

dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan maupun teguran berupa

_______________________

37 Ibid., Pasal 28.

51

tulisan. Dalam hal sanksi administratif sebagaimana yang telah dimaksud

Pasal 29 ayat (1) tidak dilaksanakan, akan dilakukan tindakan

pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian

untuk selamanya. Selanjutnya Pasal 30 mengatur pemberhentian Perangkat

Desa baik secara hormat maupun secara tidak hormat. Perangkat Desa

berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri dan diberhentikan.

Maksud dari diberhentikan adalah Perangkat Desa yang dimaksud telah

berusia genap 60 (enam puluh) tahun, berhalangan tetap, tidak lagi

memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa atau karena melanggar larangan

sebagai Perangkat Desa. Perangkat Desa diberhentikan oleh Kepala Desa

setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati atau Walikota.

Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,

pengaturan yang berkaitan dengan Perangkat Desa diatur pada bagian

kelima dengan prinsip dasar Perangkat Desa, yakni pada Pasal 48 yang

menyatakan bahwa Perangkat Desa terdiri atas :

1. Sekretariat Desa ;

2. Pelaksana Kewilayahan ; dan

3. Pelaksana Teknis.

Adapun tugas dari Perangkat Desa dinyatakan secara rinci dalam

Pasal 41 ayat (1) Perda Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 yang

menyatakan bahwa Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam

melaksanakan tugas dan wewenangnya. Karena yang berhak mengangkat

Perangkat Desa yang telah diatur pada Pasal 41 ayat (2) yang menyatakan

bahwa Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan

52

dengan Camat atas nama Bupati atau Walikota, maka dalam hal

melakanakan tugas dan wewenang atas kinerjanya, Perangkat Desa

bertanggung jawab penuh kepada Kepala Desa.

HM. Natsir, selaku Bupati Kabupaten Demak mengatakan bahwa,

dilihat dari segi positif dari lahurnya Perda Kabupaten Demak Nomor

1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat

Desa, dapat membuat masyarakat lebih mengenal sosok Perangkat

Desa yang menjabat di desanya, dengan adanya Peraturan Daerah ini

calon Perangkat Desa paling tidak lebih mengenal kebiasaan, budaya

serta kehidupan sosial masyarakat di sekelilingnya. 38

Pemerintahan desa harus mendapatkan legitimasi warga agar seluruh

warga desa mendukung kebijakan yang dibuat oleh Perangkat Desa.

Sedangkan dilihat dari segi negatifnya pada Perda Kabupaten Demak

Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat

Desa ini membatasi warga masyarakat khususnya di Kabupaten Demak

untuk berkontribusi membangun pemerintahan desa yang sejatinya

merupakan pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat di tingkat

paling bawah, karena desa merupakan level terendah dalam sistem hierarki

ketatanegaraan Republik Indonesia.

Ernawati, selaku Bayan yang menjabat di desa Karangasem

Kabupaten Demak mengatakan bahwa, mekanisme pengangkatan

Perangkat Desa di Kabupaten Demak biasanya di bentuk oleh Kepala

Desa dengan tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris

dan minimal seorang anggota. Terkait masalah penjaringan dan

penyaringan seleksi calon Perangkat Desa tersebut, yang dimaksud

pengangkatan Perangkat Desa adalah kegiatan penjaringan dan

penyaringan hingga pelantikan Perangkat Desa. 39

_______________________

38 Ibid. 39 Wawancara dengan Ernawati, selaku Bayan di desa Karangasem Kabupaten

Demak pada tanggal 27 Februari 2019.

53

Penjaringan dalam Pasal 7 Perda Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun

2018 ini diartikan sebagai serangkaian kegiatan menerima berkas

pendaftaran dan meneliti persyaratan administrasi bakal calon Perangkat

Desa, sedangkan penyaringan Perangkat Desa adalah kegiatan dalam bentuk

seleksi untuk menentukan calon Perangkat Desa yang dilakukan bagi

pendaftar yang dinyatakan lolos seleksi administrasi / penjaringan. Tentunya

dalam proses penjaringan calon Perangkat Desa harus diseleksi sesuai

dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku mengenai ketentuan

persyaratan bakal calon Perangkat Desa.

Ahmad Muklis, selaku Mantan peserta seleksi perangkat desa dari

Desa Perampelan Kabupaten Demak, mengatakan bahwa biasanya

dalam prosedur perekrutan Perangkat Desa, Kepala Desa melakukan

penjaringan dan penyaringan calon yang dilakukan oleh Tim.

Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon dilaksanakan

paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan Perangkat Desa kosong atau

diberhentikan. Kemudian hasil penjaringan dan penyaringan bakal

calon sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh

Kepala Desa kepada Camat. Camat memberikan rekomendasi tertulis

terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari

kerja. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau

penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan. 40

Menurut Perda Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang

Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ini, pasal-pasal yang

terdapat didalamnya sudah mengandung hak konstitusional yang dijamin

dalam UUD 1945, yaitu sebagai berikut :

1. Hak mendapatkan kemudahan untuk memperoleh kesempatan dan

manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan ;

2. Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan ;

_______________________

40 Ibid.

54

3. Hak untuk bekerja dengan perlakuan yang adil ; serta

4. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang

adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Berdasarkan penjelasan tersebut, sudah sangat mewakili hakikat

atau inti dari Perda Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang

Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang mana dijelaskan

bahwa negara mengakui desa sebagaimana mengakui adat istidat, hak yang

ada didesa dan sesuai prinsip-prinsip demokrasi desa, antara lain : 41

a). Kepentingan Masyarakat Desa

Pelaksanaan pemerintahan desa harus berujung pada kepentingan

masyarakat desa. Kepentingan masyarakat desa umumnya yang berkait

dan menentukan kehidupan bermasyarakat warga desa, khususnya untuk

hal yang bersifat strategis. Posisi Perangkat Desa merupakan posisi yang

strategis dalam sistem pemerintahan desa, dimana sebagaian besar desa

yang masih menggunakan hak atau hukum untuk menjadikan warganya

yang ingin menjadi Perangkat Desa yang berada di setiap desanya.

b). Musyawarah

Setiap keputusan desa mengutamakan proses musyawarah mufakat.

Musyawarah merupakan pembahasan atas suatu masalah tertentu dengan

mengedepankan tukar pendapat serta argumentasi yang dilaksanakan

dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat. Berbeda dengan sistem

pengambilan keputusan yang mengedepankan pemungutan suara, prinsip

_______________________

41 Naeni Amanulloh, Demokratisasi Desa, ( Jakarta : Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015 ), halaman 22.

55

musyawarah mengedepankan tukar pendapat, pandangan, serta

argumentasi antar peserta musyawarah sampai dicapai mufakat.

c). Prikemanusiaan atau Humanis

Pengertian demokrasi dalam Perda Kabupaten Demak Nomor 1

Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di

atas menempatkan pengakuan dan jaminan terhadap keluhuran harkat

dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa sebagai

tata perlakuan dasar atas manusia atau masyarakat desa. Itu berarti setiap

orang atau individu warga desa harus dilihat dalam posisinya yang luhur

dan mulia sebagai makhluk Tuhan.

d). Partisipasi

Partisipasi berarti keikutsertaan masyarakat desa dalam setiap

kegiatan dan pengambilan keputusan strategis di setiap desa. Perda

Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 meletakkan sifat partisipatif

sebagai asas pengaturan, yang artinya berkehendak untuk menopang

proses demokratisasi di desa. Sebagai asas pengaturan desa dan prinsip

demokrasi, partisipasi merupakan keharusan sebagai perwujudan hak

demokratik yang dimiliki oleh setiap warga desa sebagai pemegang

kekuasaan. Warga desa sebagai pemegang kekuasaan desa, maka warga

desa lebih partisipasi dalam hal pengangkatan Perangkat Desa, dimana

masyarakat desa ikut andil dalam pencalonan Perangkat Desa yang

ruangnya sangat luas tanpa adanya partisipasi dari orang yang berasal

dari luar desa setempat.

56

Sedangkan dalam Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 tentang

perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2016 tentang

Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Sekretariat Daerah Kabupaten Demak, memberikan pembatasan yang

ditetapkan dengan undang-undang dan untuk menjamin pengakuan serta

penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi

tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama,

keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Sebagai komunitas yang diberi hak untuk berpemerintahan di wilayah

desa, pemerintahan atau kepemimpinan desa tidak seharusnya disamakan

dengan logika pemerintahan Kepala Daerah ataupun nasional. Selain itu,

terdapat kekhawatiran potensi eksploitasi sumber daya desa demi

kepentingan pribadi maupun elit desa jika posisi pemerintahan atau

Perangkat Desa diisi oleh orang yang tidak berasal atau berdomisili di desa

serta tidak mengetahui seluk beluk dari desa tersebut.

Terkait mengenai hal itu, Jazuli Mukti selaku Sekretaris Desa di desa

Karangasem Kabupaten Demak mengatakan bahwa, dengan adanya

dana desa yang di berikan oleh pemerintah pusat maupun Kepala

Daerah, yang berjumlah hampir mencapai 1 (satu) milyar perdesa, itu

angka yang sangat besar bagi sebuah desa. Hal ini lah yang membuat

masyarakat khawatir karena ditakutkan akan dimanfaatkan oleh

kepentingan segelintir orang di pemerintahan desa jika tidak

berdomisili atau mengenal daerah tersebut. 42

_______________________

42 Ibid.

57

B. Kendala-Kendala Dalam Pemilihan Perangkat Desa Di Kabupaten

Demak Berdasarkan Perda Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018

Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Pemilihan Perangkat Desa adalah bagian dari program pemerintahan

desa untuk menggantikan Perangkat Desa yang lama yang nantinya harus

mampu bekerja secara baik dan benar dalam mendampingi Kepala Desa

khususnya dalam melakukan pengelolaan administrasi desa maupun tentang

pengelolaan data-data yang berkaitan dengan desa dan pelayanan kepada

masyarakat di seluruh wilayah disekitar desa. Dalam Perda Kabupaten

Demak yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa,

pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan

pemberdayaan masyarakat desa haruslah berdasarkan pada ketentuan yang

ada, yang tentunya harus berdasar pada Pasal 34 ayat (2) Perda Kabupaten

Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian

Perangkat Desa yang menyebutkan bahwa pelaksana tugas Perangkat Desa

sebagaimana ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas

yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan BPD.

Berkaitan dengan ketentuan tersebut, Amin selaku pejabat Pamong

Desa di desa Karangasem Kabupaten Demak menyatakan bahwa,

nantinya Perangkat Desa yang sudah dilantik dan menjabat dalam

melaksanakan urusan rumah tangga desa, yaitu melakukan

pembinaan, pembangunan masyarakat, dan membina perekonomian

desa, calon Perangkat Desa nantinya harus dapat menjalankan sistem

pemerintahan dalam desa karena masyarakat di setiap desa khususnya

di desa Karangasem Kabupaten Demak telah mengalami berkembang

dengan berbagai kegiatan yang semakin membutuhkan Perangkat

Desa yang profesional. 43

_______________________

43 Wawancara dengan Amin, selaku Pamong Desa di desa Karangasem Kabupaten

Demak pada tanggal 27 Februari 2019.

58

Seiring dengan perkembangan masyarakat tersebut, kebutuhan akan

pelayanan yang semakin kompleks serta pelayanan yang semakin baik,

cepat, dan tepat sangat diperlukan oleh masyarakat desa. Calon Perangkat

Desa yang berada di tengah-tengah masyarakat tersebut nantinya harus

mampu memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat

sekitar. Dalam menjalankan tugasnya, Perangkat Desa merupakan sub-

sistem dari penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki kewenangan

untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan

perkembangan desanya tersebut.

Penyelenggaraan pemerintah desa akan tersusun dan semakin terarah

kearah yang lebih baik dan bahkan lebih maju apabila kinerja segenap

Perangkat Desa dalam memberikan pelayanan tidak lambat, tidak berbelit-

belit dan tidak formalitas belaka, sehingga masyarakat desa merasa

kepentingannya dapat terlayani dengan baik dan bersih dari unsur-unsur

korupsi, kolusi dan nepotisme. Maka dari itu, penyelenggaraan pemilihan

Perangkat Desa yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa di seruruh

Kabupaten Demak harus mengacu pada Perda Kabupaten Demak Nomor 1

Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Calon Perangkat Desa nantinya diharapkan benar-benar mampu

menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang telah ditetapkan. Calon

Perangkat Desa harus benar-benar faham dalam menjalankan tugas pokok

dan fungsinya, berwawasan dan berpengetahuan yang luas. Serta pelayanan

kepada warga desa tidak bisa asal-asalan, segala aktifitas dan kebutuhan

yang diperlukan masyarakat harus dapat dilayani.

59

Dari hasil penelitian penulis berdasarkan wawancara, observasi dan

dokumentasi, terdapat beberapa kendala dan hambatan dalam pemilihan

Perangkat Desa di seluruh Kabupaten Demak, baik dari Tim Pemilihan,

Aparatur Desa, bahkan calon Perangkat Desa itu sendiri, antara lain adalah

sebagai berikut :

1. Kedisiplinan Sumber Daya Manusia sebagai calon Perangkat Desa yang

tertera dalam peraturan yang sudah ditetapkan masih kurang begitu

dipahami ;

2. Kreatifitas dan kemampuan Sumber Daya Manusia sebagai calon

Perangkat Desa kurang difahami ;

3. Tanggung jawab Sumber Daya Manusia sebagai calon Perangkat Desa

dalam memahami prosedur dan kewajibannya dalam masih kurang ; serta

4. Kerjasama antara sesama Aparatur Desa dan Tim dalam pemilihan

Perangkat Desa masih kurang terorganisir dengan baik.

Pada umumnya Kepala Desa di Kabupaten Demak selalu berharap

agar calon Perangkat Desa nantinya dapat diajak bekerjasama dalam suatu

pekerjaan, misalnya dalam administrasi desa, pelayanan kepada masyarakat,

pembangunan desa dan hal-hal lain yang bertujuan untuk meningkatkan

kinerja Perangkat Desa dengan saling bermusyawarah. Kinerja para

Perangkat Desa di Kabupaten Demak sebagaimana diketahui bahwa dalam

melaksanakan pekerjaannya selalu melakukan musyawarah dan saling

memberikan informasi kepada rekan kerjanya yang lain jika pekerjaan

tersebut dirasa perlu membutuhkan, baik itu Kepala Desa, Aparatur Desa

60

dan Kepala Dusun agar pekerjaan tersebut dapat terlaksana dan selesai

sesuai dengan apa yang diharapkan.

Kerjasama antara Kepala Desa dan Aparatur Desa dalam

penyelenggaraan pemilihan Perangkat Desa merupakan salah satu indikator

untuk melihat kompetensi dan kinerja calon Perangkat Desa nantinya.

Dalam hal ini kemampuan calon Perangkat Desa untuk bekerja sama dengan

masyarakat desa dalam menyelesaikan tugas yang akan dijalankan nanti

dapat terselesaikan dengan baik sehingga hasil pekerjaannya akan menjadi

semakin baik.

Calon Perangkat Desa harus mengetahui sistim kerjasama itu, intinya

menunjukkan adanya kesepakatan antara 2 (dua) orang atau lebih yang

saling menguntungkan dengan cara memberikan informasi secara langsung

kepada Perangkat Desa yang sangat dibutuhkan bantuannya untuk bekerja

sama dalam suatu pekerjaan, misalnya dalam bidang administrasi desa,

pelayanan kepada masyarakat desa, pembangunan desa, dan hal-hal lain

yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kinerja Perangkat Desa dengan

saling bermusyawarah.

Irham, selaku Mantan peserta seleksi perangkat desa dari Desa

Perampelan Kabupaten Demak mengatakan bahwa untuk

menyelesaikan pekerjaan yang akan dibebankan nantinya, masing-

masing calon Perangkat Desa harus mencoba melakukan kerjasama

dengan rekan kerjanya atau Aparatur Desa yang ada dan diharapkan

mampu untuk membantu menyelesaikan pekerjaan yang dibebankan

kepadanya dari Perangkat Desa terdahulu, dimana calon Perangkat

Desa tersebut berkolaborasi dengan rekan kerja dalam satu pekerjaan

agar pekerjaan tersebut dapat selesai tepat pada waktunya. 44

_______________________

44 Wawancara dengan Irham, selaku mantan peserta seleksi perangkat desa dari desa

Perampelan Kabupaten Demak pada tanggal 26 Februari 2019.

61

Disiplin merupakan tindakan untuk mendorong para calon Perangkat

Desa agar memenuhi berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi oleh calon

Perangkat Desa. Dengan demikian, pendisiplinan kepada calon Perangkat

Desa adalah suatu bentuk pelatihan untuk berusaha memperbaiki dan

membentuk pengetahuan, sikap dan perilaku calon Perangkat Desa sehingga

nantinya secara sukarela berusaha bekerja secara kooperatif dengan rekan

kerja serta meningkatkan prestasi kerjanya. Disiplin dapat juga diartikan

sebagai pengendalian diri agar tidak melakukan sesuatu yang bertentangan

dengan falsafah dan moral pancasila.

Berdasarkan temuan dari penelitian menunjukkan bahwa kedisiplinan

Perangkat Desa dapat dilihat dari keseragaman dalam menggunakan pakaian

dinas pada saat jam kerja dan kinerja perangkat desa dalam penyelenggaraan

pemerintahan desa dan datang ke kantor tepat pada waktunya. Hal ini

menyangkut tentang bagaimana Perangkat Desa di Kabupaten Demak dapat

menjalankan peraturan yang telah ditetapkan di kantor desa, antara lain

yaitu datang ke kantor sesuai dengan jam kerja yang telah ditetapkan oleh

pemerintah desa.

Mashuri Maschab, mengatakan bahwa disiplin lahir, tumbuh dan

berkembang dari sikap seseorang di dalam sistem nilai budaya yang

telah ada di masyarakat. Terdapat suatu pokok yang membentuk

disiplin, yaitu sikap yang telah ada pada diri manusia dan sistem pada

nilai budaya yang ada di dalam masyarakat. Sikap tersebut merupakan

unsur yang hidup dalam jiwa manusia yang harus mampu bereaksi

terhadap lingkungannya yang dapat merubah tingkah laku atau

pemikiran. Sedangkan sistem nilai sosial budaya merupakan bagian

dari budaya yang berfungsi sebagai petunjuk, pedoman, atau penuntun

bagi perilaku manusia. 45

_______________________

45 Mashuri Maschab, Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia, ( Yogyakarta :

PolGov, Fisipol UGM, 2013 ). Halaman 54.

62

Berkaitan dengan pokok masalah, maka disiplin dapat diartikan

sebagai sikap yang senantiasa mematuhi peraturan dalam melaksanakan

tugas. Dengan demikian, dalam kegiatan kerja setiap saat Kepala Desa dapat

mengambil tindakan-tindakan untuk memulihkan tindakan pelanggaran

sehingga dengan tindakan tersebut para Perangkat Desa akan menyesuaikan

dirinya kembali dengan standar peraturan yang berlaku atau menunjukkan

bahwa mereka tidak akan melakukan pelanggaran tersebut.

Ahmad Muklis, selaku Mantan peserta seleksi perangkat desa dari

Desa Perampelan Kabupaten Demak, mengatakan bahwa pada

kenyataan yang ada di beberapa desa di Kabupaten Demak, meskipun

Perangkat Desa antara satu dengan yang lain mengetahui bahwa

pulang lebih awal dari jam pulang kerja yang telah ditentukan itu

merupakan pelanggaran terhadap peraturan, tetapi masing-masing

Perangkat Desa tidak dapat memberikan teguran baik itu teguran lisan

maupun pemotongan gaji berkala karena pelanggaran tersebut

dilakukan secara bersama-sama. 46

C. Upaya Atas Kendala Dalam Pemilihan Perangkat Desa Di Kabupaten

Demak Berdasarkan Perda Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018

Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Berdasarkan hal yang telah diungkapkan tersebut di atas, upaya yang

harus dilakukan dalam mengatasi kendala ini adalah :

1. Memberi pelatihan dan memupuk tingkat kesadaran para calon Perangkat

Desa untuk memahami arti penting kedisiplinan.

Pemahaman yang mendalam tentang tugas pokok dan tanggung

jawabnya sebagai orang yang ditunjuk pemerintah desa untuk

menjalankan tugasnya sesuai dengan yang diharapkan. Implementasi

_______________________

46 Ibid.

63

karakter disiplin pada Calon Perangkat Desa dalam menjalankan tugas

dan fungsi dapat diukur dengan menggunakan indikator tertib dengan

aturan-aturan yang ada, melakukan pekerjaan dengan penuh tanggung

jawab, melakukan sesuatu tanpa ada paksaan dari siapapun, dan taat

untuk menjalankan tugas serta fungsi. Calon Perangkat Desa sebagian

besar harus mampu melaksanakan aturan-aturan yang ada dengan tertib

seperti halnya waktu kehadiran dan pulang, jadwal pemakaian seragam

kerja, serta cara pelaksanaan kerja. Sebagian dari Calon Perangkat Desa

untuk waktu kehadiran masih mengalami keterlambatan waktu.

Selanjutnya dalam pelaksanaannya dapat dilihat dari menjalankan

tugas dan fungsinya dengan tanggung jawab yang tinggi. Diharapkan

pada setiap Calon Perangkat Desa untuk berusaha melaksanakan tugas

dan fungsi dengan penuh semangat tanpa ada rasa mengeluh dengan

pekerjaan yang harus dilaksanakan setiap harinya. Selain itu dalam

pelaksanaan tugas dan fungsi nantinya tidak tidak dengan rasa terpaksa

karena semua Calon Perangkat Desa sudah memiliki kesadaran dari

dalam diri masing-masing. Sebagai Calon Perangkat Desa yang memiliki

karakter disiplin diharapkan taat dalam menajalankan tugas dan fungsi.

Terbukti dari beberapa Calon Perangkat Desa melaksanakan tugas dan

fungsinya sesuai dengan porsi yang menjadi tanggung jawab masing-

masing dan menjalankan tugas tambahan dari kepala desa.

Upaya membentuk karakter aparatur negara yang unggul dan

berkualitas serta mampu mengembangkan potensi kepribadian khususnya

dalam menanamkan nilai dan prinsip moral yang baik dalam

64

melaksanakan tugas dan fungsi selaku aparatur pemerintahan desa.

Praktek penyelenggaraan pemerintahan desa memang seringkali

mengalami persoalan-persoalan yang timbul terkait dengan hubungan

tersebut, termasuk tentang sikap disiplin Perangkat Desa dalam

menjalankan tugas dan fungsi. Untuk mencapai hasil yang baik dalam

menjalakan tugas dan fungsi, Calon Perangkat Desa diperlukan adanya

disiplin yang baik dari para anggota untuk menjadi Perangkat Desa.

Disiplin yang baik mencerminkan besarnya rasa tanggung jawab

seseorang terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Disamping itu

disiplin dapat dijadikan alat untuk membangun kepribadian Calon

Perangkat Desa dimana apabila lingkungan kerjanya baik maka akan

berdampak positif bagi pribadi Calon Perangkat Desa tersebut.

2. Setiap pelatihan dalam kegiatan pelayanan diupayakan selalu dapat dicari

pemecahan permasalahan yang ada.

Calon Perangkat Desa dituntut untuk dapat dengan segera dicari

solusi yang segera dikerjakan dengan kreatif agar masyarakat bisa

menilai secara langsung. Dalam melaksanakan urusan kemasyarakatan,

Calon Perangkat Desa dituntut dapat lebih tanggap menyikapi dan

menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi ditengah-tengah

masyarakat, Calon Perangkat Desa mampu bersifat netral, dengan

mengedepankan prinsip kebenaran tanpa harus memihak.

Dalam pelaksanaan pembinaan bagi Calon Perangkat Desa sesuai

dengan Pasal 14 ayat 2 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun

2005, Calon Perangkat Desa harus terkesan netral dan melakukan

65

perannya dengan baik dalam membina kehidupan masyarakat desanya,

bahkan Calon Perangkat Desa harus dinilai mampu bekerja sama untuk

mengatasi konflik yang terjadi, hal ini harus dibuktikan dengan tindakan

Calon Perangkat Desa dalam menyelesaikan kelompok yang bertikai,

atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa Calon Perangkat Desa harus

berperan dalam mengatasi persoalan yang menjadi sumber pertikaian

antar warga desa. Penyeselaian dari suatu permasalahan antar individu

dan kelompok adalah dengan cara ditimbulkan dalam diri masing-masing

dengan rasa saling menghormati.

Permasalahan antar kelompok tidak begitu mendapat perhitungan

oleh Perangkat Desa, apalagi sampai pada berujung konflik. Ketika

sebuah permasalahan hanya terjadi sekali tidak berdampak pada citra

buruk pemerintahan desa, maka perilaku itu dipandang sebagai sesuatu

yang tidak berbahaya. Namun ketika permasalahanan terjadi berulang

kali dan berujung pada etika yang buruk pada pemerintahan desa tersebut

barulah perkelahian mendapatkan perhatian. Pemerintahan desa pada

hakekatnya dibutuhkan untuk menjaga harmonisasi dalam masyarakat

serta lepas dari segala persinggungan internal masyarakat. Permasalahan

bisa diakibatkan oleh beberapa elemen di luar masyarakat itu sendiri,

adanya aktor luar bisa memicu perkelahian itu terjadi.

3. Pengawasan efektifitas kinerja Calon Perangkat Desa setiap saat perlu

mendapatkan perhatian dari pemegang kebijakan.

Komitmen pribadi dari masing-masing Calon Perangkat Desa

untuk selalu berkreasi dan berinovasi dalam setiap pekerjaan yang

66

menjadi beban tugas pokok dan fungsi Perangkat Desa. Menurut

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

63/KEP/M.PAN/7/2003, setiap penyelenggaraan publik harus memiliki

standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian

bagi penerima pelayanan yang dikaitkan dengan kinerja aparatur desa

menjadi landasan pokok dalam melaksanakan dalam pelayanan publik

kepada masyarakat. Dalam keefektifitasan kinerja Calon Perangkat Desa

harus mampu melaksanakan :

a). Kesederhanaan dalam pelayanan publik

Kesederhanaan ini mengandung arti bahwa prosedur atau

tatacara pelayanan diselenggarakan secara mudah dilaksanakan oleh

Perangkat Desa kepada masyarakat yang meminta pelayanan. Dalam

hal ini, kesederhanan berarti memudahkan masyarakat dalam

mengurus, mendapatkan pelayanan, antara lain dengan cara

mengurangi kesempatan terjadinya kontak langsung antara petugas

dan masyarakat pada saat ingin membuat surat-surat administrasi

melalui beberapa proses yaitu dapat melalui bapak RT, Kepala Dusun,

Sekretaris Desa lalu ditandatangai oleh Kepala Desa.

b). Kejelasan dan kepastian dalam pelayanan publik

Ini merupakan tata urutan atau bagan alur penanganan

pelayanan, serta nama-nama loket dan petugas masing-masing urusan

perlu dipasang secara terbuka dan jelas. Dalam melayani masyarakat

sudah selayaknya Aparatur Desa memberi pelayanan yang maksimal,

mulai dari prosedur tata cara pelayanan, persyaratan pelayanan,

67

pejabat yang berwenang dalam memberikan pelayanan, tarif

pelayanan dan jadwal waktu penyelesaian pelayanan.

c). Keamanan dalam pelayanan publik

Dalam pelayanan publik juga perlu diperhatikan tentang

kenyamanan bagi masyarakat yang memiliki keperluan. Proses

pelaksanaan pemberian pelayanan harus menciptakan mutu yang baik

seperti kecermatan penulisan dalam surat-surat, Perangkat Desa harus

memberikan pelayanan publik tersebut dengan baik serta mengayomi

dan mengarahkan masyarakat dan menyediakan tempat pelayanan

dengan kondisi baik.

d). Keterbukaan dalam pelayanan publik

Keterbukan merupakan proses pelayanan wajib diinformasikan

secara terbuka agar dapat diketahui dan dipahami oleh masyarakat,

baik diminta maupun tidak diminta. Dalam hal ini, keterbukaan yang

dimaksud adalah penginformasian prosedur pelayanan secara terbuka.

e). Keadilan dalam pelayanan publik

Keadilan merupakan jangkauan pelayanan yang harus

diusahakan seluas mungkin dan diberlakukan merata dan adil bagi

seluruh lapisan masyarakat. Golongan masyarakat yang menerima

pelayanan, hendaknya meliputi semua kelas sosial yang merata. Biaya

atau persyaratan yang dikenakan pada masyarakat juga harus merata.

f). Ketepatan waktu dalam pelayanan publik

Pelaksanaan pelayanan umum yang dapat diselesaikan dalam

kurun waktu yang telah ditentukan. Dalam pembuatan surat-surat

68

ketepatan waktu tidak menjadi masalah besar dikarenakan Perangkat

Desa melayani masyarakat dengan ketentuan waktu yang sudah

ditentukan, jadi warga tidak perlu menunggu lama.

4. Berkembangnya kreativitas serta inovasi yang harus dimiliki oleh calon

Perangkat Desa.

Dalam membuat program pembangunan, pemerintahan,

kesejahteraan masyarakat dan lain sebagainya dapat mendukung

pelayanan untuk meningkatkan derajat kehidupan masyarakat. Sebagai

Perangkat Desa yang baik haruslah bisa memberikan kreasi dan inovasi

untuk perkembangan di desa tempat ia melakukan pekerjaannya sehingga

memberikan suasana yang menyenangkan, menarik dan membanggakan.

Hasil kreasi dan inovasi mempunyai manfaat dan kegunaan dalam upaya

mengatasi suatu masalah, sehingga akan memberikan dampak positif

dan hasil yang lebih baik serta bersifat praktis. Begitu pula halnya

dengan calon Perangkat Desa di Kabupaten Demak yang akan dituntut

agar selalu dapat memberikan kreasi dan inovasi demi perkembangan

desanya dan hal itu harus dibuktikan oleh calon Perangkat Desa melalui

misalnya pembuatan majalah dinding kantor yang berisi tentang

informasi-informasi menarik mengenai segala kegiatan kepada

masyarakat desa ataupun hal-hal yang dapat memberikan semangat kerja

untuk Perangkat Desa yang ada di desa tersebut nantinya, dan kemudian

Perangkat Desa juga dituntut untuk selalu membuat program yang baru

dengan kreatifitas dan inovasi para Perangkat Desa itu sendiri.

69

HM. Natsir, selaku Bupati Kabupaten Demak mengatakan bahwa,

diharapkan terciptanya program yang ada di setiap desa di

Kabupaten Demak dapat terwujud dalam kegiatan yang terpadu,

berkelanjutan, efektif dan efisien. Hal tersebut diperlukan inovasi

dalam program secara lebih kreatif, dan menghindari kesan

mengada-ada atas program kegiatan yang hanya untuk

mendapatkan semaksimal mungkin anggaran. Sejauh ini Perangkat

Desa telah menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) yang

digunakan sebagai penunjang program pembangunan desa,

pemerintahan, administrasi dan pelayanan kepada masyarakat yang

diberikan oleh pemerintah Kabupaten berdasarkan luas wilayah,

jumlah penduduk, dan jarak antara ibukota kabupaten ke desa. 47

Berdasarkan pernyataan di atas, melalui berbagai program yang

telah dijalankan oleh Perangkat Desa baik itu mengenai pembangunan,

pemerintahan, administrasi, dan pelayanan kepada masyarakat dengan

menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) semakin memberikan peluang

kepada masing-masing para calon Perangkat Desa untuk menuangkan

kreasi dan inovasi yang dimiliki yang kemudian ditampilkan di papan

informasi atau majalan dinding kantor desa berdasarkan keinginan

Perangkat Desa itu sendiri dengan tujuan agar masyarakat dapat melihat

apa saja yang dilakukan sehingga terjadi keterbukaan antara calon

Perangkat Desa dan masyarakat desa setempat.

Kreasi dan inovasi yang disumbangkan oleh Perangkat Desa

nantinya untuk perkembangan desa biasanya disampaikan pada saat

Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes), atau biasa

juga pada saat rapat intern misalnya pembuatan majalah dinding yang

diadakan satu minggu satu kali yang dapat meningkatkan semangat kerja

para Perangkat Desa, Kepala Desa dan beserta staf Aparatur Desa.

_______________________

47 Ibid.

70

Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa tanggung jawab yang

diberikan kepada Perangkat Desa oleh masyarakat sudah cukup baik, hal

ini dibuktikan dengan pada saat ada masyarakat yang berurusan dengan

Perangkat Desa, mereka melayaninya dengan ramah dan sopan kepada

orang yang bersangkutan dan langsung melayani orang tersebut sesuai

dengan adat istiadat, norma agama, norma sosial, dan peraturan yang

berlaku di desa tersebut.

Ahmad Muklis, selaku Mantan peserta seleksi perangkat desa dari

Desa Perampelan Kabupaten Demak, mengatakan bahwa kesediaan

atau kemampuan calon Perangkat Desa dalam melaksanakan

pelatihan yang diberikan kepadanya dengan sebaik-baiknya,

bertanggung jawab dan tepat pada waktunya serta berani menerima

resiko atas pekerjaan yang dilakukan, itu merupakan sebuah hal

yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Jika

Perangkat Desa memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi maka

pekerjaan dan pelayanan terhadap masyarakat dapat berjalan

dengan baik. Demikian juga halnya dengan Perangkat Desa di desa

Perampelan yang harus dapat memiliki rasa tanggung jawab yang

tinggi dalam menjalankan tugas dan fungsinya, terutama dalam

melakukan pelayanan kepada masyarakat. 48

_______________________

48 Ibid.

71

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dalam pemamparan yang telah penulis lakukan diatas, penelitian ini

mengabil simpulan dari 3 (Tiga) masalah pokok yang dikaji yaitu :

1. implementasi pemilihan Perangkat Desa adalah :

a) Calon Perangkat Desa adalah warga Negara Republik Indonesia

dengan syarat sebagai berikut :

1) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;

2) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

serta memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan

Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika ;

3) Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau

sederajat ;

4) Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua)

tahun pada saat mendaftar sebagai Bakal Calon ;

5) Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan

Catatan Kepolisan (SKCK) ;

6) Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan hukuman

badan atau hukuman percobaan ;

7) Tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak

pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara ;

72

8) Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

9) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena

melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara

paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun

setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara

jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah

dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang ; dan

10) Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan Surat Keterangan

yang dikeluarkan oleh dokter pemerintah.

b) Anggota BPD yang mendaftarkan diri menjadi Calon Perangkat Desa

selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), harus mendapatkan izin dari Pejabat yang berwenang dan

mengundurkan diri dari jabatan / kedudukan semula.

c) Perangkat Desa yang mendaftarkan diri untuk jabatan Perangkat Desa

lainnya selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), harus mendapatkan izin dari Pejabat yang berwenang

dan mengundurkan diri dari jabatan / kedudukan semula.

d) Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI / POLRI, pegawai BUMN /

BUMD dan pegawai swasta berbadan hukum yang mencalonkan diri

menjadi Calon Perangkat Desa selain harus memenuhi persyaratan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperoleh Surat Izin

73

dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat / pimpinan yang

berwenang.

Penjaringan serangkaian kegiatan menerima berkas pendaftaran

dan meneliti persyaratan administrasi bakal calon Perangkat Desa,

sedangkan penyaringan dalam bentuk seleksi untuk menentukan calon

Perangkat Desa yang dilakukan bagi pendaftar yang dinyatakan lolos

seleksi administrasi / penjaringan. Tentunya dalam proses penjaringan

calon Perangkat Desa harus diseleksi sesuai dengan persyaratan dan

ketentuan yang berlaku mengenai ketentuan persyaratan bakal calon

Perangkat Desa.

2. Kendala dalam pemilihan Perangkat Desa adalah :

b) Kedisiplinan Sumber Daya Manusia sebagai calon Perangkat Desa

yang tertera dalam peraturan yang sudah ditetapkan masih kurang

begitu dipahami ;

c) Kreatifitas dan kemampuan Sumber Daya Manusia sebagai calon

Perangkat Desa kurang difahami ;

d) Tanggung jawab Sumber Daya Manusia sebagai calon Perangkat Desa

dalam memahami prosedur dan kewajibannya dalam masih kurang ;

serta

e) Kerjasama antara sesama Aparatur Desa dan Tim dalam pemilihan

Perangkat Desa masih kurang terorganisir dengan baik.

3. Upaya atas kendala dalam pemilihan Perangkat Desa adalah :

a) Memberi pelatihan dan memupuk tingkat kesadaran para calon

Perangkat Desa untuk memahami arti penting kedisiplinan,

74

pemahaman yang mendalam tentang tugas pokok dan tanggung

jawabnya sebagai orang yang ditunjuk pemerintah desa untuk

menjalankan tugasnya sesuai dengan yang diharapkan.

b) Setiap pelatihan dalam kegiatan pelayanan diupayakan selalu dapat

dicari pemecahan permasalahan yang ada untuk dapat dengan segera

dicari solusi yang segera dikerjakan dengan kreatif agar masyarakat

bisa menilai secara langsung.

c) Pengawasan efektifitas kinerja calon Perangkat Desa setiap saat perlu

mendapatkan perhatian dari pemegang kebijakan yang disertai oleh

komitmen pribadi dari masing-masing calon Perangkat Desa untuk

selalu berkreasi dan berinovasi dalam setiap pekerjaan yang menjadi

beban tugas pokok dan fungsi Perangkat Desa.

d) Berkembangnya kreativitas serta inovasi yang harus dimiliki oleh

calon Perangkat Desa dalam membuat program pembangunan,

pemerintahan, kesejahteraan masyarakat dan lain sebagainya dapat

mendukung pelayanan untuk meningkatkan derajat kehidupan

masyarakat.

B. Saran

Dari pemamparan simpulan dari penelitian yang penulis lakukan

diatas, peneliti dapat memberikan saran-saran sebagai berikut, yaitu :

1. Bagi Pemerintah Kabupaten, Pemilihan Peragkat Desa untuk ke

depannya hendaknya dilaksanakan secara lebih ketet agar mendapat

Sumber Daya Manusia yabg lebih berkompeten dan berdedikasi dengan

75

baik di bidangnya secara demokratis dan berkeadilan untuk mewujudkan

permerintahan desa yang lebih baik.

2. Bagi Pemerintahan Desa, perlu adanya pembenahan bahwa Kepala Desa

harus membuat suatu aturan tata tertib yang jelas mengenai waktu mulai

kerja sampai berakhirnya waktu kerja dimaksudkan agar Kepala Desa

maupun perangkat lainnya.

3. Bagi Masyarakat, jangan pernah takut untuk melakukan suatu keluhan

atas kinerja yang kurang memuaskan oleh Perangkat Desa. Pihak

Pemerintah Desa juga dapat menyebarluaskan brosur tentang prosedur

pelayanan agar masyarakat mengetahui prosedur pengurusannya dan agar

tidak menimbulkan kesan yang berbelit-belit.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Sinar Grafika, 2014.

Amanulloh, Naeni. Demokratisasi Desa, Kementerian Desa, Pembangunan

Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta : PT.

Raja Grafindo Persada, 2015.

Amiruddin, Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta :

Rajawali Pers, 2010.

Hardiansyah, Haris. Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu

Sosial, Jakarta : Salemba Humanika, 2010.

Huda, Ni’matul. Hukum Pemerintahan Desa, Cetakan Pertama, Malang :

Setara Press, 2015.

Mahdi, Imam. Hukum Tata Negara Indonesia, Yogyakarta : Teras Pres,

2011.

Maschab, Mashuri. Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia, Yogyakarta :

PolGov, Fisipol UGM, 2013.

Moleong, Lexy. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung : PT Remaja

Rosda Karya, 2008.

Nurman, Strategi Pembangunan Daerah, Jakarta : PT Rajawali Pers, 2015.

Soekanto, Soerjono. Penelitian Hukum Normatif, Jakarta : Rajawali Pers,

2013.

Widjaja, H.A.W. Otonomi Desa, Cetakan Ke III, Jakarta : PT. Raja

Grafindo Persada, 2013.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 84 Tahun 2015 Tentang Susunan

Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128 / PUU / XIII / 2015 Tentang

Pengisian Perangkat Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang

Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Peraturan Bupati Demak Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Susunan

Organisasi, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja

Sekretariat Daerah Kabupaten Demak.

Makalah

Mardeli, Iis. Kedudukan Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik

Indonesia, Tesis : Magister Ilmu Hukum Atmajaya Yogykarta, 2014.

Sajangbati, Youla C. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan

Undang-Undnag Nomor 6 Tahun 2014, Jurnal : Lex Administratum

Vol. III / No.2 / April / 2015 / pdf.

Website

Kendala Dalam Proses Pemilihan Perangkat Desa Di Kabupaten Demak

( http//: tribunnews. com / 2018 / 11 / 27 / html. ), diakses pada

tanggal 15 Februari 2019.

Pemerintahan Desa, ( https:// massofa. wordpress. com / 2018 / 04 / 03 /

html. ), diakses terakhir pada 20 Oktober 2018.

Proses Pemilihan Kepala Desa, ( http:// ros-sharon. blogspot. co. id / 2016 /

11 / makalah. html.), diakses terakhir tanggal 20 Oktober 2018.

Wawancara

Mukti, Jazuli. selaku sekretaris desa di desa Karangasem Kabupaten Demak

pada tanggal 29 Februari 2019.

Amin, selaku Pamong Desa di desa Karangasem Kabupaten Demak pada

tanggal 27 Februari 2019.

Ernawati, selaku Bayan di desa Karangasem Kabupaten Demak pada

tanggal 27 Februari 2019.

Irham, selaku Mantan peserta seleksi perangkat desa dari Desa Perampelan

Kabupaten Demak pada tanggal 26 Februari 2019.

Muklis, Ahmad. selaku Mantan peserta seleksi perangkat desa dari Desa

Perampelan Kabupaten Demak pada tanggal 25 Februari 2019.