Hubungan Akuntabilitas dengan Good Governance

Model Akuntabilitas di Indonesia

BAB IPENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemahaman umum tentang good governance mulai

mengemuka di Indonesia sejak tahun 1990-an dan semakin

populer pada era tahun 2000-an. Kepemeritahan yang baik

banyak diperkenalkan oleh lembaga donor atau pemberi

pinjaman luar negeri seperti World Bank, Asean Development

Bank, IMF maupun lembaga-lembaga pemberi pinjaman lainnya

yang berasal dari negara-negara maju. Good governance

dijadikan aspek pertimbangan lembaga donor dalam

memberikan pinjaman maupun hibah.

Dalam good governance, akuntabilitas publik

merupakan elemen terpenting dan merupakan tantangan utama

yang dihadapi pemerintah dan pegawai negeri. Akuntabilitas

berada dalam ilmu sosial yang menyangkut berbagai cabang

ilmu sosial lainnya, seperti ekonomi, adminitrasi,

politik, perilaku, dan budaya. Selain itu, akuntabilitas

juga sangat terkait dengan sikap dan semangat

pertanggungjawaban seseorang. Akuntabilitas secara

filosofi timbul karena adanya kekuasaan yang berupa

mandat/amanah yang diberikan kepada seseorang atau pihak

tertentu untuk menjalankan tugasnya dalam rangka mencapai

suatu tujuan tertentu dengan menggunakan sarana pendukung

yang ada.

Reformasi akuntansi keuangan daerah dan manajemen

keuangan daerah kemudian banyak dilakukan dalam rangka

Rusni C 30113 051| 1


memenuhi tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik

pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan publik. Salah

satu alat untuk memfasilitasi terciptanya transparansi dan

akuntabilitas publik adalah melalui penyajian laporan

keuangan pemerintah. Dalam era otonomi daerah dan

desentralisasi, sesuai dengan ketentuan UU No.32 dan 33

Tahun 2004, PP No. 24 Tahun 2005, dan PP No. 58 Tahun

2005, pemerintah daerah disyaratkan untuk dapat menyajikan

laporan keuangan pemerintah daerah sebagai bagian dari

LKPJ Kepala Daerah. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003

tentang Keuangan Negara pasal 31 mengatur bahwa Kepala

Daerah harus memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD kepada DPRD berupa Laporan Keuangan. Laporan Keuangan

tersebut setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD,

Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan

Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan

perusahaan daerah.

1.2 Rumusan Masalah

Berpijak dari latar belakang di atas, maka yang

menjadi rumusan masalah pada penulisan makalah ini

adalah :

1. Bagaimanakah konsep dan pemahaman tentang

akuntabilitas kaitannya dengan good governance?

2. Sejauhmana implementasi konsep akuntabilitas di

Indonesia?

Rusni C 30113 051| 2


3. Bagaimana prinsip akuntabilitas dalam good

governance?

4. Bagaimana pemerintah yang responsive, transparan dan

akuntabel dalam mewujudkan good governance?

1.3 Tujuan Penulisan

Selain untuk memenuhi tugas softskill Akuntansi Sektor

Publik, penyusunan makalah ini juga bertujuan untuk:

1. Mengetahui konsep dan pemahaman tentang akuntabilitas

kaitannya dengan good governance.

2. Mengetahui implementasi konsep akuntabilitas di

Indonesia.

3. Mengetahui prinsip akuntabilitas dalam good

governance.

4. Mengetahui pemerintahan yang responsive, transparan

dan akuntabel dalam mewujudkan good governance.

Rusni C 30113 051| 3


BAB IIPEMBAHASAN

2.1 KONSEP DAN PEMAHAMAN TENTANG AKUNTABILITAS KAITANNYA

DENGAN GOOD GOVERNANCEAkuntabilitas secara harfiah dalam bahasa inggris

biasa disebut dengan accoutability yang diartikan sebagai

“yang dapat dipertanggungjawabkan”. Atau dalam kata sifat

disebut sebagai accountable. Lalu apa bedanya dengan

responsibility yang juga diartikan sebagai “tanggung

jawab”. Pengertian accountability dan responsibility

seringkali diartikan sama. Padahal maknanya jelas sangat

berbeda.

Beberapa ahli menjelaskan bahwa dalam kaitannya

dengan birokrasi, responsibility merupakan otoritas yang

diberikan atasan untuk melaksanakan suatu kebijakan.

Sedangkan accountability merupakan kewajiban untuk

menjelaskan bagaimana realisasi otoritas yang

diperolehnya tersebut.

Berkaitan dengan istilah akuntabilitas, Sirajudin H

Saleh dan Aslam Iqbal berpendapat bahwa akuntabilitas

merupakan sisi-sisi sikap dan watak kehidupan manusia

yang meliputi akuntabilitas internal dan eksternal

seseorang. Dari sisi internal seseorang akuntabilitas

merupakan pertanggungjawaban orang tersebut kepada Tuhan-

nya. Sedangkan akuntabilitas eksternal seseorang adalah

akuntabilitas orang tersebut kepada lingkungannya baik

Rusni C 30113 051| 4


lingkungan formal (atasan-bawahan) maupun lingkungan

masyarakat.

Deklarasi Tokyo mengenai petunjuk akuntabilitas

publik menetapkan pengertian akuntabilitas yakni

kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa

yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya

publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat

menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban

fiskal, manajerial, dan program.

Ini berarti bahwa akuntabilitas berkaitan dengan

pelaksanaan evaluasi (penilaian) mengenai standard

pelaksanaan kegiatan, apakah standar yang dibuat sudah

tepat dengan situasi dan kondisi yang dihadapi, dan

apabila dirasa sudah tepat, manajemen memiliki tanggung

jawab untuk mengimlementasikan standard-standard

tersebut.

Akuntabilitas juga merupakan instrumen untuk

kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada

pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi

kinerja yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana

pencapaian hasil serta cara-cara yang digunakan untuk

mencapai semua itu. Pengendalian (control) sebagai bagian

penting dalam manajemen yang baik adalah hal yang saling

menunjang dengan akuntabilitas. Dengan kata lain

pengendalian tidak dapat berjalan efisien dan efektif

bila tidak ditunjang dengan mekanisme akuntabilitas yang

baik demikian juga sebaliknya.

Rusni C 30113 051| 5


Media akuntabilitas yang memadai dapat berbentuk

laporan yang dapat mengekspresikan pencapaian tujuan

melalui pengelolaan sumber daya suatu organisasi, karena

pencapaian tujuan merupakan salah satu ukuran kinerja

individu maupun unit organisasi. Tujuan tersebut dapat

dilihat dalam rencana stratejik organisasi, rencana

kinerja, dan program kerja tahunan, dengan tetap

berpegangan pada Rencana Jangka Panjang dan Menengah

(RJPM) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Media

akuntabilitas lain yang cukup efektif dapat berupa

laporan tahunan tentang pencapaian tugas pokok dan fungsi

dan target-target serta aspek penunjangnya seperti aspek

keuangan, aspek sarana dan prasarana, aspek sumber daya

manusia dan lain-lain.

2.2 IMPLEMENTASI KONSEP AKUNTABILITAS DI INDONESIAKonsep akuntabilitas di Indonesia memang bukan

merupakan hal yang baru. Hampir seluruh instansi dan

lembaga-lembaga pemerintah menekankan konsep

akuntabilitas ini khususnya dalam menjalankan fungsi

administratif kepemerintahan. Fenomena ini merupakan

imbas dari tuntutan masyarakat yang mulai digemborkan

kembali pada awal era reformasi di tahun 1998. Tuntutan

masyarakat ini muncul karena pada masa orde baru konsep

akuntabilitas tidak mampu diterapkan secara konsisten di

setiap lini kepemerintahan yang pada akhirnya menjadi

salah satu penyebab lemahnya birokrasi dan menjadi pemicu

munculnya berbagai penyimpangan-penyimpangan dalam

Rusni C 30113 051| 6


pengelolaan keuangan dan administrasi negara di

Indonesia.

Era reformasi telah memberi harapan baru dalam

implementasi akuntabilitas di Indonesia. Apalagi kondisi

tersebut didukung oleh banyaknya tuntutan negara-negara

pemberi donor dan hibah yang menekan pemerintah Indonesia

untuk membenahi sistem birokrasi agar terwujudnya good

governance. UNDP menegaskan bahwa prinsip-prinsip good

governance antara lain terdiri dari partisipasi, ketaatan

hukum, transparansi, responsif, berorientasi kesepakatan,

kesetaraan, efektif dan efisien, akuntabilitas dan visi

stratejik. Tergambarkan jelas bahwa akuntabilitas

merupakan salah satu aspek penting dalam good governance.

Beberapa negara maju di Eropa seperti jerman dan

Inggris telah menerapkan konsep akuntabilitas hampir di

setiap aspek kepemerintahan sejak tahun 1970-an. Inggris

di era John Major dan Toni Blair memasyarakatkan

akuntabilitas dengan menyusun Output and Performance

Analysis (OPA Guidance) atau pedoman tresuri kepada

departemen/badan di lingkungan kepemerintahan dan

Guidence on Annual Report yang berisikan petunjuk dalam

menyusun laporan tahunan suatu badan kepada menteri,

parlemen, dan masyarakat umum. Disamping itu pemerintah

Inggris menetapkan gagasan tentang Public Services for

The Future: Modernisation, Reform, Accountability yang

intinya adalah setiap keputusan hendaknya jangan hanya

berorientasi pada berapa banyak pengeluaran dan atau

Rusni C 30113 051| 7


penyerapan dana untuk tiap area, tetapi juga mengenai

peningkatan jasa yang diberikan dan perbaikan-perbaikan.

Berbeda dengan Inggris, Jerman sebagai negara yang

berbentuk federasi, menetapkan bahwa keterlibatan pusat

(central involvement) dalam kegiatan setiap menteri

dibatasi pada masalah kepegawaian, teknologi informasi

dan hal-hal keuangan. Dari pola pemerintahan ini, maka

pemerintah sesuai dengan tingkatannya secara formal

mempunyai akuntabilitas (public accountability) kepada

parlemen di tiap tingkatan pemerintahan (federal, negara

bagian, dan lokal). Demikian pula dengan menikmati

tingkat independen operasional yang tinggi, maka seorang

menteri dapat secara leluasa melakukan kegiatannya, dan

dengan demikian konsep dan prinsip akuntabilitas dapat

dilakukan secara komprehensif .

Di Indonesia, sosialisasi konsep akuntabilitas dalam

bentuk Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

telah dilakukan kepada 41 Departemen/LPND. Di tingkat

unit kerja Eselon I, dilakukan berdasarkan permintaan

dari pihak unit kerja yang bersangkutan, oleh karenannya

capaian dan cakupannya masih tergolong rendah.

Dengan komitmen tiga pihak yakni Lembaga

Administrasi Negara (LAN), Sekretariat Negara, dan BPKP,

maka pemerintah mulai memperlihatkan perhatiannya pada

implementasi akuntabilitas ini. Hal ini terlihat jelas

dengan diterbitkannya Inpres No. 7 tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres ini

menginstruksikan setiap akhir tahun seluruh instansi

Rusni C 30113 051| 8


pemerintah (dari eselon II ke atas) wajib menerbitkan

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK). Dengan LAK seluruh

instansi pemerintah dapat menyampaikan

pertanggungjawabannya dalam bentuk yang kongkrit ke arah

pencapaian visi dan misi organisasi.

Perkembangan penyelenggaraan negara di Indonesia

memperlihatkan upaya sungguh-sungguh untuk menghasilkan

suatu pemerintahan yang berorientasi pada pemenuhan

amanah dari seluruh masyarakat. Undang-undang Nomor 28

Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan

Bebas KKN menguraikan mengenai azas akuntabilitas dalam

penyelenggaraan negara dan pengelolaan pemerintahan. Hal

ini mengisyaratkan bahwa untuk mewujudkan suatu

pemerintahan yang responsif, bebas KKN serta berkinerja,

kondisi akuntabilitas merupakan sufficient condition atau

kondisi yang harus ada .

Wujud lain dari implementasi akuntabilitas di

Indonesia adalah dengan lahirnya Undang-undang Nomor 17

Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara khususnya di pasal 14

ayat (2) yang menyatakan bahwa instansi pemerintah

diwajibkan menyusun rencana kerja dan anggaran yang

didasarkan pada prestasi kerja yang akan di capainya.

Dengan demikian terdapat hubungan yang erat antara

anggaran pemerintah (APBN dan APBD) dengan kinerja yang

akan dicapainya berdasarkan perencanaan stratejik

tersebut.

Namun demikian, impelementasi konsep akuntabilitas

di Indonesia bukan tanpa hambatan. Beberapa hambatan yang

Rusni C 30113 051| 9


menjadi kendala dalam penerapan konsep akuntabilitas di

Indonesia antara lain adalah; rendahnya standar

kesejahteraan pegawai sehingga memicu pegawai untuk

melakukan penyimpangan guna mencukupi kebutuhannya dengan

melanggar azas akuntabilitas, faktor budaya seperti

kebiasaan mendahulukan kepentingan keluarga dan kerabat

dibanding pelayanan kepada masyarakat, dan lemahnya

sistem hukum yang mengakibatkan kurangnya dukungan

terhadap faktor punishment jika sewaktu-waktu terjadi

penyimpangan khususnya di bidang keuangan dan

administrasi.

Semua hambatan tersebut pada dasarnya akan dapat

terpecahkan jika pemerintah dan seluruh komponennya

memiliki pemahaman yang sama akan pentingnya implementasi

akuntabilitas disamping faktor moral hazard individu

pelaksana untuk menjalankan kepemerintahan secara amanah.

2.3 PRINSIP AKUNTABILITAS DALAM GOOD GOVERNANCESecara garis besar akuntabilitas berhubungan dengan

kewajiban dari institusi pemerintahan maupun para aparat

yang bekerja di dalamnya untuk membuat kebijakan maupun

melakukan aksi yang sesuai dengan nilai yang berlaku

maupun kebutuhan masyarakat. Akuntabilitas publik

menuntut adanya pembatasan tugas yang jelas dan efisien

dari para aparat birokrasi.

Karena pemerintah bertanggung gugat baik dari segi

penggunaan keuangan maupun sumber daya publik dan juga

akan hasil, akuntabilitas internal harus dilengkapi

Rusni C 30113 051| 10


dengan akuntabilitas eksternal , melalui umpan balik dari

para pemakai jasa pelayanan maupun dari masyarakat.

Prinsip akuntabilitas publik adalah suatu ukuran

yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian

penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilainilai atau

norma-norma eksternal yang dimiliki oleh para

stakeholders yang berkepentingan dengan pelayanan

tersebut. Sehingga, berdasarkan tahapan sebuah program,

akuntabilitas dari setiap tahapan adalah :

1. pada tahap proses pembuatan sebuah keputusan,

beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas

publik adalah :

a. pembuatan sebuah keputusan harus dibuat secara

tertulis dan tersedia bagi setiap warga yang

membutuhkan

b. pembuatan keputusan sudah memenuhi standar etika

dan nilai-nilai yang berlaku, artinya sesuai

dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar

maupun nilai-nilai yang berlaku di stakeholders

c. adanya kejelasan dari sasaran kebijakan yang

diambil, dan sudah sesuai dengan visi dan misi

organisasi, serta standar yang berlaku

d. adanya mekanisme untuk menjamin bahwa standar

telah terpenuhi, dengan konsekuensi mekanisme

pertanggungjawaban jika standar tersebut tidak

terpenuhi

Rusni C 30113 051| 11


e. konsistensi maupun kelayakan dari target

operasional yang telah ditetapkan maupun

prioritas dalam mencapai target tersebut.

2. pada tahap sosialisasi kebijakan, beberapa indikator

untuk menjamin akuntabilitas publik adalah :

a. penyebarluasan informasi mengenai suatu

keputusan, melalui media massa, media nirmassa,

maupun media komunikasi personal

b. akurasi dan kelengkapan informasi yang

berhubungan dengan caracara mencapai sasaran

suatu program

c. akses publik pada informasi atas suatu keputusan

setelah keputusan dibuat dan mekanisme pengaduan

masyarakat

d. ketersediaan sistem informasi manajemen dan

monitoring hasil yang telah dicapai oleh

pemerintah.

2.4 PEMERINTAHAN YANG RESPONSIVE, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE2.4.1.Akuntabilitas Publik dan Transparansi

Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor

publik di Indonesia dewasa ini adalah menguatnya

tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik,

baik di pusat maupun daerah. Akuntabilitas dapat

diartikan sebagai bentuk kewajiban

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalanRusni C 301

13 051| 12


pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui

suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan

secara periodik (Stanbury, 2003).

Pada dasarnya, akuntabilitas adalah pemberian

informasi dan pengungkapan (disclosure) atas aktivitas

dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang

berkepentingan (Schiavo-Campo and Tomasi, 1999).

Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus dapat

menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka

pemenuhan hak-hak publik yaitu hak untuk tahu, hak

untuk diberi informasi, dan hak untuk didengar

aspirasinya.

Dimensi akuntabilitas publik meliputi

akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas

manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas

kebijakan, dan akuntabilitas finansial. Akuntabilitas

manajerial merupakan bagian terpenting untuk

menciptakan kredibilitas manajemen pemerintah daerah.

Tidak dipenuhinya prinsip pertanggungjawaban dapat

menimbulkan implikasi yang luas. Jika masyarakat

menilai pemerintah daerah tidak accountable, masyarakat

dapat menuntut pergantian pemerintahan, penggantian

pejabat, dan sebagainya. Rendahnya tingkat

akuntabilitas juga meningkatkan risiko berinvestasi

dan mengurangi kemampuan untuk berkompetisi serta

melakukan efisiensi.

Rusni C 30113 051| 13


Manajemen bertanggung jawab kepada masyarakat

karena dana yang digunakan dalam penyediaan layanan

berasal dari masyarakat baik secara langsung

(diperoleh dengan mendayagunakan potensi keuangan

daerah sendiri), maupun tidak langsung (melalui

mekanisme perimbangan keuangan). Pola

pertanggungjawaban pemerintah daerah sekarang ini

lebih bersifat horisontal di mana pemerintah daerah

bertanggung jawab baik terhadap DPRD maupun pada

masyarakat luas (dual horizontal accountability). Namun

demikian, pada kenyataannya sebagian besar pemerintah

daerah lebih menitikberatkan pertanggungjawabannya

kepada DPRD daripada masyarakat luas (Mardiasmo,

2003a).

Governmental Accounting Standards Board (GASB, 1999)

dalam Concepts Statement No. 1 tentang Objectives of Financial

Reporting menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan dasar

pelaporan keuangan di pemerintahan yang didasari oleh

adanya hak masyarakat untuk mengetahui dan menerima

penjelasan atas pengumpulan sumber daya dan

penggunaannya. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa

akuntabilitas memungkinkan masyarakat untuk menilai

pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktivitas

yang dilakukan. Concepts Statement No. 1 menekankan pula

bahwa laporan keuangan pemerintah harus dapat

membantu pemakai dalam pembuatan keputusan ekonomi,

sosial, dan politik dengan membandingkan kinerja

keuangan aktual dengan yang dianggarkan, menilai

Rusni C 30113 051| 14


kondisi keuangan dan hasil-hasil operasi, membantu

menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan

perundangan yang terkait dengan masalah keuangan dan

ketentuan lainnya, serta membantu dalam mengevaluasi

tingkat efisiensi dan efektivitas.

Pembuatan laporan keuangan adalah suatu bentuk

kebutuhan transparansi yang merupakan syarat

pendukung adanya akuntabilitas yang berupa

keterbukaan (opennes) pemerintah atas aktivitas

pengelolaan sumber daya publik. Transparansi

informasi terutama informasi keuangan dan fiskal

harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah

dipahami (Schiavo-Campo and Tomasi, 1999).

Transparansi dapat dilakukan apabila ada kejelasan

tugas dan kewenangan, ketersediaan informasi kepada

publik, proses penganggaran yang terbuka, dan jaminan

integritas dari pihak independen mengenai prakiraan

fiskal, informasi, dan penjabarannya (IMF, 1998 dalam

Schiavo-Campo and Tomasi, 1999). Pada saat ini,

Pemerintah sudah mempunyai Standar Akuntansi

Pemerintahan (SAP) yang merupakan prinsip-prinsip

akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan

menyajikan laporan keuangan (PP No. 24 Tahun 2005).

2.4.2. Value For MoneyValue for money (VFM)merupakan konsep pengelolaan

yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu

ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomi adalah

Rusni C 30113 051| 15


pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas

tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi terkait

dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat

meminimalisir input resources yang digunakan dengan

menghindari pengeluaran yang boros. Efisiensi

merupakan pencapaian output yang maksimum dengan input

tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk

mencapai output tertentu. Efektivitas adalah tingkat

pencapaian hasil program dengan target yang

ditetapkan. Secara sederhana, efektivitas merupakan

perbandingan outcome dengan output.

Ketiga hal tersebut merupakan elemen pokok value

for money yang saling terkait. Ketiga elemen tersebut

perlu ditambah dengan dua elemen lagi yaitu keadilan

(equity) dan pemerataan atau kesetaraan (equality).

Keadilan mengacu pada adanya kesempatan sosial yang

sama untuk mendapatkan layanan publik berkualitas dan

kesejahteraan ekonomi. Selain keadilan, perlu

dilakukan distribusi secara merata. Artinya,

penggunaan uang publik hendaknya tidak terkonsentrasi

pada kelompok tertentu saja, melainkan dilakukan

secara merata dengan keberpihakan kepada seluruh

rakyat (Mardiasmo, 2002a).

2.4.3. Akuntansi Sektor PublikAkuntansi sektor publik memiliki kaitan erat

dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain

publik yang memiliki wilayah lebih luas dan kompleks

Rusni C 30113 051| 16


dibandingkan sektor swasta atau bisnis. Keluasan

wilayah publik tidak hanya disebabkan keluasan jenis

dan bentuk organisasi yang berada di dalamnya, tetapi

juga kompleksitas lingkungan yang mempengaruhi

lembaga-lembaga publik tersebut.

Secara kelembagaan, domain publik antara lain

meliputi badan-badan pemerintahan (Pemerintah Pusat

dan Daerah serta unit kerja pemerintah), perusahaan

milik negara dan daerah (BUMN dan BUMD), yayasan,

universitas, organisasi politik dan organisasi massa,

serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Jika dilihat dari variabel lingkungan, sektor

publik tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi,

tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain

seperti politik, sosial, budaya, dan historis, yang

menimbulkan perbedaan dalam pengertian, cara pandang,

dan definisi. Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor

publik dapat dipahami sebagai entitas yang

aktivitasnya menghasilkan barang dan layanan publik

dalam memenuhi kebutuhan dan hak publik.

American Accounting Association (1970) dalam Glynn

(1993) menyatakan bahwa tujuan akuntansi pada

organisasi sektor publik adalah memberikan informasi

yang diperlukan agar dapat mengelola suatu operasi

dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada

organisasi secara tepat, efisien, dan ekonomis, serta

memberikan informasi untuk melaporkan pertanggung-

jawaban pelaksanaan pengelolaan tersebut serta

Rusni C 30113 051| 17


melaporkan hasil operasi dan penggunaan dana publik.

Dengan demikian, akuntansi sektor publik terkait

dengan penyediaan informasi untuk pengendalian

manajemen dan akuntabilitas.

Kerangka transparansi dan akuntabilitas publik

dibangun paling tidak atas lima komponen, yaitu

sistem perencanaan strategik, sistem pengukuran

kinerja, sistem pelaporan keuangan, saluran

akuntabilitas publik (channel of public accountability), dan

auditing sektor publik yang dapat diintegrasikan ke

dalam tiga bagian akuntansi sektor publik, yaitu:

Akuntansi Manajemen Sektor Publik, Akuntansi Keuangan

Sektor Publik, dan Auditing Sektor Publik.

2.4.4. Akuntansi Manajemen Sektor PublikPeran utama akuntansi manajemen dalam organisasi

sektor publik adalah memberikan informasi akuntansi

yang relevan dan handal kepada manajer untuk

melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian

manajemen. Fungsi perencanaan meliputi perencanaan

strategik, pemberian informasi biaya, penilaian

investasi, dan penganggaran, sedangkan fungsi

pengendalian meliputi pengukuran kinerja. Informasi

yang diberikan meliputi biaya investasi yang

dibutuhkan serta identifikasinya, penilaian investasi

dengan memperhitungkan biaya dengan manfaat yang

diperoleh (cost-benefit analysis), dan penilaian

Rusni C 30113 051| 18


efektivitas biaya (cost-effectiveness analysis), serta jumlah

anggaran yang dibutuhkan.

Dalam perkembangannya, kelemahan dan

ketertinggalan sektor publik dari sektor swasta

memicu munculnya reformasi pengelolaan sektor publik

dengan meninggalkan administrasi tradisional dan

beralih ke New Public Management (NPM), yang memberi

perhatian lebih besar terhadap pencapaian kinerja dan

akuntabilitas, dengan mengadopsi teknik pengelolaan

sektor swasta ke dalam sektor publik.

Penerapan NPM dipandang sebagai suatu bentuk

reformasi manajemen, depolitisasi kekuasaan, atau

desentralisasi wewenang yang mendorong demokrasi

(Pecar, 2002). Perubahan dimulai dari proses rethinking

government dan dilanjutkan dengan reinventing government

(termasuk didalamnya reinventing local government) yang

mengubah peran pemerintah, terutama dalam hal

hubungan pemerintah dengan masyarakat (Mardiasmo,

2002b; Ho, 2002; Osborne and Gaebler, 1993; dan

Hughes, 1998). Perubahan teoritis, misalnya dari

administrasi publik ke arah manajemen publik,

pemangkasan birokrasi pemerintah, dan penggunaan

sistem kontrak telah meluas di seluruh dunia meskipun

secara rinci reformasinya bervariasi. Tren di hampir

setiap negara mengarah pada penggunaan anggaran

berbasis kinerja, manajemen berbasis outcome (hasil),

dan pengunaan akuntansi accrual meskipun tidak terjadi

dalam waktu bersamaan (Hoque, 2002; Heinrich, 2002).

Rusni C 30113 051| 19


Polidano (1999) dan Wallis dan Dollery (2001)

menyatakan bahwa NPM merupakan fenomena global, akan

tetapi penerapannya dapat berbeda-beda tergantung

faktor localized contingencies.

Walaupun penerapan NPM bervariasi, namun

mempunyai tujuan yang sama yaitu memperbaiki

efisiensi dan efektivitas, meningkatkan

responsivitas, dan memperbaiki akuntabilitas

manajerial. Pemilihan kebijakannya pun hampir sama,

antara lain desentralisasi (devolved management),

pergeseran dari pengendalian input menjadi pengukuran

output dan outcome, spesifikasi kinerja yang lebih

ketat, public service ethic, pemberian reward and punishment,

dan meluasnya penggunaan mekanisme contracting-out (Hood,

1991; Boston et al.,1996 dalam Hughes and O’Neill,

2002; Mulgan, 1997).

NPM memberikan kontribusi positif dalam

perbaikan kinerja melalui mekanisme pengukuran yang

diorientasikan pada pengukuran ekonomi, efisiensi,

dan efektivitas meskipun penerapannya tidak bebas

dari kendala dan masalah. Masalah tersebut terutama

berakar dari mental birokrat tradisional, pengetahuan

dan ketrampilan yang tidak memadai, dan peraturan

perundang-undangan yang tidak memberikan cukup

peluang fleksibilitas pembuatan keputusan (Pecar,

2002).

Penerapan NPM seharusnya didukung dengan

penerapan Public Expenditure Management (PEM) dalam

Rusni C 30113 051| 20


pengalokasian dan penggunaan sumber daya secara

responsif, efektif, dan efisien (Schiavo-Campo and

Tomasi, 1999). PEM tidak hanya dikaitkan dengan

pengeluaran, tetapi juga memperhatikan pendapatan

sebagai suatu kesatuan, sehingga kooperasi aparat

pajak dengan aparat penganggaran untuk berbagai hal

seperti budget forecasting, macroeconomic framework formulation,

trade-offs between outright expenditures, dan tax concessions

adalah suatu keharusan.

Dalam kerangka desentralisasi, PEM dilaksanakan

dengan memperhatikan kondisi ekonomi, sosial, dan

kemampuan daerah serta memperhatikan local factor

endowments, institusi daerah, dan kebutuhan daerah

dalam perspektif jangka panjang. Penerapan PEM

dilaksanakan untuk mewujudkan agregate fiscal discipline,

allocative efficiency, dan operational efficiency (Schiavo-Campo

and Tomasi, 1999; Campos, 2001). Hal tersebut dapat

dilaksanakan apabila StrategicManagementAccounting (SMA)

diterapkan dalam pemerintahan. SMA membantu

penyediaan informasi, pengendalian, dan evaluasi

kinerja meskipun lingkungan dan kebutuhan organisasi

terus berubah karena SMA menekankan continual feedback

dan orientasi jangka panjang dalam membuat keputusan

strategis dan menilai efektivitasnya (Hoque, 2002).

Dalam perkembangannya, konsep value for money

diperluas dengan penerapan best value performance framework

yang menunjang reformasi layanan publik. Reformasi

layanan publik meliputi empat hal mendasar yaitu

Rusni C 30113 051| 21


adanya standar nasional, keleluasaan dalam

menyediakan layanan, fleksibilitas organisasi, dan

eksplorasi jenis layanan yang dapat disediakan (ODPM,

2003). Layanan masyarakat seharusnya mempunyai

kriteria seperti adanya standar yang tinggi dan

responsif terhadap kebutuhan masyarakatnya serta

dapat diakses oleh masyarakat yang membutuhkan.

Standar yang tinggi dan responsif merupakan sesuatu

yang relatif yang dapat diantisipasi dengan penetapan

standar pelayanan minimal (SPM) atau minimum standard

level of public services. Indonesia saat ini sudah mempunyai

PP No. 65 Tahun 2005 yang mengatur tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Tujuan pokok best value adalah memodernisasi

penilaian pengelolaan pemerintahan sehingga unit

kerja yang berwenang menyediakan layanan yang baik

dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat sehingga

layanan yang disediakan bukan berdasarkan dana yang

tersedia (pelayanan merupakan fungsi pendapatan),

tetapi lebih pada apa yang dibutuhkan masyarakat

(pelayanan merupakan fungsi kebutuhan). Setiap unit

kerja menentukan target dan tujuan serta

merefleksikannya ke dalam suatu performance plan yang

memberikan informasi mengenai jenis layanan yang

disediakan, cara menyediakan layanan, obyek pemakai

layanan, kualitas layanan yang diharapkan, dan

tindakan yang diperlukan dalam menyediakan layanan

(Jones and Pendlebury, 2000). Best value juga

Rusni C 30113 051| 22


menyelaraskan prioritas dan fokus nasional dengan

prioritas dan fokus daerah sehingga pengembangan

layanan publik tidak tumpang tindih.

Best value menitikberatkan pada pembangunan yang

berkelanjutan, keseimbangan kualitas layanan yang

disediakan dengan biaya yang dikeluarkan, dan

meningkatkan akuntabilitas pemerintah dalam

menyediakan layanan publik.Best value meningkatkan

akuntabilitas dengan cara konsultasi dan musyawarah

untuk memastikan adanya komunikasi yang efektif dalam

komunitas daerah. Selain itu, best value juga

mensyaratkan adanya evaluasi pada setiap aspek

pekerjaan dari berbagai perspektif untuk menilai

kinerja unit kerja tersebut. Best value dapat

mengadopsi teknik-teknik manajemen sektor privat

seperti value planning, value engineering, dan value analysis,

serta konsep customer value. Dengan demikian, best value

dapat dikatakan sebagai konsep pengelolaan yang

berfokus pada pelanggan dan kinerja.

Penerapan konsep-konsep di atas seperti value for

money, NPM, dan best value akan lebih nyata apabila

sistem manajemen strategik yang berbasis Balanced

Scorecard (BSC). Sistem manajemen strategik tersebut

terdiri dari sistem perumusan strategi, sistem

perencanaan strategi, sistem penyusunan program,

sistem penyusunan anggaran, sistem

pengimplementasian, dan sistem pemantauan.

Rusni C 30113 051| 23


Rusni C 30113 051| 24


BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban-

kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang

dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan

yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal

yang menyangkut pertanggungjawabannya. Akuntabilitas

terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol

terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik

dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat.

Implementasi akuntabilitas di Indonesia pada

prinsipnya telah dilaksanakan secara bertahap dalam

lingkungan pemerintahan. Dukungan peraturan-peraturan yang

berhubungan langsung dengan keharusan pernerapan

akuntabilitas di setiap instansi pemerintah menunjukan

keseriusan pemerintah dalam upaya melakukan reofrmasi

birokrasi. Namun demikian, masih terdapat beberapa

hambatan dalam implementasi

akuntabilitas seperti; masih rendahnya kesejahteraan

pegawai, faktor budaya, dan lemahnya penerapan hukum di

Indonesia.

Rusni C 30113 051| 25


DAFTAR PUSTAKA

http://pekalongankab.go.id/fasilitas-web/artikel/ekon omi/419-

konsep-tentang-akuntabilitas-dan-implementasinya-di-

indonesia.html

http://romipermadi.blogspot.com/2013/10/pengaruh-transparansi-

dan-akuntabilitas.html

http://perencanaankota.blogspot.com/2011/11/prinsip-

akuntabilitas-dalam-good.html

http://cintaimabar.blogspot.com/2011/09/pewujudan-

transparansi-dan.html

Rusni C 30113 051| 26

http://cintaimabar.blogspot.com/2011/09/pewujudan-transparansi-dan.html

http://cintaimabar.blogspot.com/2011/09/pewujudan-transparansi-dan.html

http://perencanaankota.blogspot.com/2011/11/prinsip-akuntabilitas-dalam-good.html

http://perencanaankota.blogspot.com/2011/11/prinsip-akuntabilitas-dalam-good.html

http://romipermadi.blogspot.com/2013/10/pengaruh-transparansi-dan-akuntabilitas.html

http://romipermadi.blogspot.com/2013/10/pengaruh-transparansi-dan-akuntabilitas.html

http://pekalongankab.go.id/fasilitas-web/artikel/ekonomi/419-konsep-tentang-akuntabilitas-dan-implementasinya-di-indonesia.html



Hubungan Akuntabilitas dengan Good Governance

Documents