Hospital By Laws 1 RSUKartini Mojosari –Mojokerto PARAF Yayasan Direktur PERATURAN INTERNAL (HOSPITAL BYLAWS – STATUTA) RUMAH SAKIT UMUM KARTINI MOJOKERTO PENDAHULUAN A. Latar Belakang Rumah Sakit Umum Kartini Mojosari adalah salah satu Rumah Sakit Umum yang pertama di wilayah Mojosari, dari pengembangan praktek spesialis dr. Subandi Achmadi, Sp.OG. yang dirintis sejak tahun 1995. Praktek pribadinya dari hari ke hari menunjukkan perkembangan yang pesat, animo masyarakat sekitar Mojosari begitu besar terhadap pelayanan dari dokter Obsetri-Ginecology nya. Hal inilah yang menyebabkan keinginan dr. Subandi Achmadi, Sp.OG. untuk mengembangkan praktek pribadinya menjadi Rumah Sakit Anak dan Bersalin Kartini pada tahun 1997. Maksud dan tujuannya adalah dalam rangka mempermudah pemberian pelayanan serta fasilitas kesehatan pada masyarakat Mojosari pada umumnya yang sebelumnya belum mengenal pelayanan dokter Spesialis Obsetri - Ginecology. Makin besarnya minat masyarakat terhadap kebutuhan pelayanan Kesehatan secara umum, Rumah Sakit Anak dan Bersalin Kartini bermaksud meningkatkan pelayanan Kesehatan secara umum, maka dibentuklah suatu Yayasan yang bernama Yayasan Kartini Mojosari dalam rangka menunjang dan meningkatkankan sarana dan prasarna Rumah Sakit Anak dan Bersalin Kartini menjadi Rumah Sakit Umum Kartini pada Tahun 1999. Tepatnya pada tanggal 6 September 1999 Ketua Yayasan Kartini Mojosari mengajukan permohonan Ijin Penyelenggaraan Rumah Sakit Umum Swadana Kartini dari pengembangan Rumah Sakit Anak dan Bersalin Kartini, dan mendapatkan ijin tetap penyelenggaraan RSUK Rumah Sakit Umum Swadana Kartinipada 30 September 1999. B. Maksud dan Tujuan HBL Penyusunan peraturan internal (Hospital Bylaws) ini dilandasi adanya kesadaran bahwa kesehatan adalah hak individu setiap manusia sebagai anugerah dan karunia Allah SWT, sehingga rumah sakit berupaya untuk memberikan layanan kesehatan yang optimal di bidang kesehatan bagi setiap individu yang mempercayakan layanan kesehatannya kepada Rumah Sakit Umum Kartini Mojosari. Rumah Sakit akan selalu memberikan layanan kesehatan yang optimal, dengan mutu layanan yang terus ditingkatkan mengikuti kemajuan jaman, serta sikap profesionalisme dari staf medis yang selalu mengutamakan keselamatan pasien. Perubahan paradigma rumah sakit dari lembaga sosial menjadi lembaga sosio- ekonomi yang dapat dijadikan subyek hukum, hal ini perlu diantisipasi dengan adanya kejelasan tentang hak dan tanggung
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Hospital By Laws 1 RSU Kartini Mojosari – Mojokerto
PARAF Yayasan
Direktur
PERATURAN INTERNAL
(HOSPITAL BYLAWS – STATUTA)
RUMAH SAKIT UMUM KARTINI MOJOKERTO
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Rumah Sakit Umum Kartini Mojosari adalah salah satu Rumah Sakit Umum yang pertama di
wilayah Mojosari, dari pengembangan praktek spesialis dr. Subandi Achmadi, Sp.OG. yang dirintis sejak
tahun 1995. Praktek pribadinya dari hari ke hari menunjukkan perkembangan yang pesat, animo
masyarakat sekitar Mojosari begitu besar terhadap pelayanan dari dokter Obsetri-Ginecology nya. Hal
inilah yang menyebabkan keinginan dr. Subandi Achmadi, Sp.OG. untuk mengembangkan praktek
pribadinya menjadi Rumah Sakit Anak dan Bersalin Kartini pada tahun 1997. Maksud dan tujuannya
adalah dalam rangka mempermudah pemberian pelayanan serta fasilitas kesehatan pada masyarakat
Mojosari pada umumnya yang sebelumnya belum mengenal pelayanan dokter Spesialis Obsetri -
Ginecology. Makin besarnya minat masyarakat terhadap kebutuhan pelayanan Kesehatan secara umum,
Rumah Sakit Anak dan Bersalin Kartini bermaksud meningkatkan pelayanan Kesehatan secara umum,
maka dibentuklah suatu Yayasan yang bernama Yayasan Kartini Mojosari dalam rangka menunjang dan
meningkatkankan sarana dan prasarna Rumah Sakit Anak dan Bersalin Kartini menjadi Rumah Sakit
Umum Kartini pada Tahun 1999. Tepatnya pada tanggal 6 September 1999 Ketua Yayasan Kartini
Mojosari mengajukan permohonan Ijin Penyelenggaraan Rumah Sakit Umum Swadana Kartini dari
pengembangan Rumah Sakit Anak dan Bersalin Kartini, dan mendapatkan ijin tetap penyelenggaraan
RSUK Rumah Sakit Umum Swadana Kartini pada 30 September 1999.
B. Maksud dan Tujuan HBL
Penyusunan peraturan internal (Hospital Bylaws) ini dilandasi adanya kesadaran bahwa kesehatan
adalah hak individu setiap manusia sebagai anugerah dan karunia Allah SWT, sehingga rumah sakit
berupaya untuk memberikan layanan kesehatan yang optimal di bidang kesehatan bagi setiap individu
yang mempercayakan layanan kesehatannya kepada Rumah Sakit Umum Kartini Mojosari. Rumah
Sakit akan selalu memberikan layanan kesehatan yang optimal, dengan mutu layanan yang terus
ditingkatkan mengikuti kemajuan jaman, serta sikap profesionalisme dari staf medis yang selalu
mengutamakan keselamatan pasien.
Perubahan paradigma rumah sakit dari lembaga sosial menjadi lembaga sosio- ekonomi yang dapat
dijadikan subyek hukum, hal ini perlu diantisipasi dengan adanya kejelasan tentang hak dan tanggung
Hospital By Laws 2 RSU Kartini Mojosari – Mojokerto
PARAF Yayasan
Direktur
jawab masing-masing pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan rumah sakit, yang akan diatur dalam
Hospital by laws ( Statuta).
Rumah Sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan yang multi disiplin ilmu, syarat dengan dana dan
teknologi yang canggih serta resiko yang tinggi. Tidak menutup kemungkinan adanya konflik antar pihak
yang berkepentingan, baik antara customer dengan pemberi pelayanan, maupun antara pemilik dengan
pengelola atau pengelola dengan pemberi pelayanan yaitu semua Staf Rumah Sakit.
Hospital Bylaws ( Statuta ) salah satu bentuk aturan tertulis yang merupakan hasil dari kesepakatan
dan evaluasi antara pihak Yayasan Kartini selaku pemilik dan pendiri Rumah Sakit Umum Kartini
Mojosari, dengan pihak Penggelola dalam hal ini adalah Direktur Rumah Sakit, pejabat struktural dan
seluruh Staf Medis Fungsional Rumah Sakit Umum Kartini Mojosari.
Hospital Bylaws ( Statuta ) berlaku di suatu rumah sakit, dengan tujuan untuk melindungi semua
pihak yang terkait secara baik dan benar, berdasarkan rasa keadilan dan Undang-undang, Peraturan yang
berlaku di Indonesia. Pengelola rumah sakit pada dasarnya ditentukan oleh ketiga komponen, pihak yang
berperan besar yaitu Pemilik termasuk Dewan Pengawas, Direktur, pejabat struktural dan Staf Medis
Fungsional serta peran dari Komite Medik dan Komite Keperawatan. Oleh karena itu dalam Hospital
Bylaws (Statuta) ini akan diatur hubungan, hak dan kewajiban , tanggung jawab peran dari Dewan
Pengawas, Direktur dan Staf Medis Fungsional serta Peran Komite Medik dan Komite Keperawatan di
Rumah Sakit.
Seluruh tatanan hukum, peraturan, ketentuan, dan kebijakan yang diberlakukan di internal Rumah
Sakit Umum Kartini Mojosari harus tunduk dan mengacu kepada peraturan internal (Hospital Bylaws),
sebagai landasan hukum dan merupakan peraturan tertinggi di Rumah Sakit Umum Kartini Mojosari.
Peraturan internal (Hospital Bylaws) harus ditaati oleh seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan,
pengelolaan dan pelaksanaan segala bentuk kegiatan dan layanan di Rumah Sakit.
Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan internal (Hospital Bylaws) ini diatur secara lebih teknis
sebagai bentuk kebijakan teknis operasional dan mengacu pada Hospital Bylaws dan peraturan lain yang
telah ditetapkan terlebih dulu sesuai dengan peraturan, perundangan yang berlaku.
Perlu diingat kembali dengan meningkatnya kesadaran serta kepekaan hukum di masyarakat akhir-
akhir ini, mendorong timbulnya tuntutan hukum terhadap rumah sakit, adanya Hospital Bylaws (Statuta)
sebagai aturan tertulis di rumah sakit akan menjadi acuan hukum dan perlindungan hukum yang sangat
penting.
Walaupun begitu kita semua mengharapkan, apapun masalah yang terjadi Rumah Sakit Umum
Kartini Mojosari tetap mengedepankan azas kekeluargaan dan kultur dari masyarakat yang ada dalam
penyelesaiannya.
Hospital By Laws 3 RSU Kartini Mojosari – Mojokerto
PARAF Yayasan
Direktur
C. Manfaat HBL
Pertama, sebagai "landasan hukum yang tertulis, jelas dan dapat mengatur hubungan segi tiga yang
seimbang antara Pemilik dengan Direktur sebagai pengelola manajemen dan pelanggan dalam -
pelanggan luar, baik hak-hak maupun kewajibannya" untuk mengatisipasi kejadian internal dan eksternal
yang tidak diinginkan.
Kedua, melindungi hak dan kewajiban semua pihak ( Pemilik dengan Direktur sebagai pengelola
manajemen dan pelanggan luar dan dalam) secara seimbang dilandasi keadilan, dalam rangka menuju
pelayanan Rumah Sakit yang baik. (good corporate and clinical governance).
Ketiga, merupakan pedoman baku bagi semua pihak, dapat sebagai perpanjangan tangan/ acuan hukum
bagi pihak-pihak yang berselisih, dapat merupakan sarana peningkatan mutu pelayanan, serta merupakan
salah satu syarat memperoleh sertifikat akreditasi Rumah Sakit tingkat lanjut.
Keempat, mengatur hak dan kewajiban Pemilik, hak dan kewajiban dan kewenangan Direktur Rumah
Sakit, hak dan kewajiban petugas Rumah Sakit dan pasien serta kewajiban RS terhadap pemerintah dan
aparat penegak hukum.
BUKU KESATU
PERATURAN INTERNAL KORPORASI
(CORPORATE BY LAWS)
BAB I
KETENTUAN UMUM
A. Definisi
Peraturan internal (Hospital Bylaws) atau Statuta Rumah Sakit Umum Kartini Mojosari adalah aturan
dasar dalam hal pengelolaan rumah sakit yang ditetapkan oleh pemilik rumah sakit dalam hal ini
Yayasan Kartini Mojosari.
B. Batasan
Dalam peraturan internal ini yang dimaksud dengan :
1. Statuta atau peraturan internal adalah aturan dasar rumah sakit (Hospital By laws)…………...
2. Peraturan perundangan adalah segala ketentuan yang berkaitan dengan pelayanan
kesehatan yang berlaku di Indonesia..................................................................................................................
3. Yayasan Kartini Mojosari adalah organisasi sosial kemasyarakatan bergerak dibidang jasa
layanan kesehatan yang berstatus Badan Hukum dengan Surat Akta pendirian Yayasan
Kartini oleh Tn. Darmanto, SH selaku pejabat pemuat akta tanah (notaris) di Mojokerto No. 09
tanggal 25 November 1998 dan telah didaftarkan dalam daftar yang telah disediakan untuk
Hospital By Laws 4 RSU Kartini Mojosari – Mojokerto
PARAF Yayasan
Direktur
keperluan itu oleh kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor :
34/XII/BH.YYS/1998/PN.Mkt tanggal 7 Desember 1998………………………………...
4. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Kartini (RSUK) Mojosari Mojokerto yang
merupakan Badan Usaha Milik Yayasan Kartini Mojosari dan berkedudukan di jalan
Airlangga 137 Mojosari Mojokerto dan dipimpin oleh Direktur yang menyediakan sarana dan
fasilitasnya untuk dimanfaatkan oleh dokter atau profesi lain dalam menyelenggarakan
pelayanan kesehatan kepada masyarakat………………………………………………....
5. Pemilik dan Pendiri adalah Yayasan Kartini
Mojosari…………………………………...
6. Pengelola rumah sakit adalah Direktur Rumah Sakit Umum Kartini Mojosari beserta
pejabat struktural Rumah Sakit.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas RUMAH SAKIT UMUM KARTINI
MOJOSARI yang terdiri sekelompok orang yang ditunjuk oleh Rapat Pleno Anggota
Yayasan Kartini Mojosari untuk membina, mengawasi dan memberikan masukan kepada
Direktur Rumah Sakit, baik teknis maupun keuangan dalam rangka penyelenggaraan Rumah
Sakit
8. Direktur adalah seseorang yang ditunjuk oleh Yayasan Kartini Mojosari untuk menduduki
jabatan sebagai pimpinan tertinggi RUMAH SAKIT UMUM KARTINI MOJOSARI yang
pengelola rumah sakit dan bertanggung jawab kepada Ketua Yayasan Kartini serta mewakili
Rumah Sakit baik di dalam maupun diluar pengadilan. Dalam hal yang bersangkutan tidak
ada, maka pengertian ini juga meliputi orang-orang yang akan ditunjuk oleh Yayasan Kartini
untuk bertindak dalam jabatan tersebut untuk sementara waktu.
9. Staf medis adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis yang telah
terikat perjanjian dengan rumah sakit maupun yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan
penempatan di rumah sakit dari Direktur dan memiliki kewenangan untuk melakukan
tindakan medis di rumah sakit, termasuk tindakan medis diagnostik maupun terapuetik.
10. Staf medis pengganti adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis
yang telah terikat perjanjian dengan rumah sakit maupun yang ditetapkan berdasarkan surat
keputusan penempatan di rumah sakit dari Direktur Utama dan hanya memiliki kewenangan
untuk melakukan tindakan medis di rumah sakit dalam rangka menggantikan tugas profesi
seorang staf medis yang berhalangan.
Hospital By Laws 5 RSU Kartini Mojosari – Mojokerto
PARAF Yayasan
Direktur
11. Staf medis konsultan tamu adalah seorang dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter
gigi spesialis yang telah diketahui memiliki reputasi tinggi dibidang keahliannya yang diminta
oleh rumah sakit untuk melakukan tindakan medis tertentu untuk jangka waktu tertentu.
12. Komite Medik adalah perangkat rumah sakit untuk menerapkan tata kelola klinis (clinical
governance) agar staf medis di rumah sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme
kredensial, penjagaan mutu profesi medis dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis.
Merupakan organisasi non struktural yang dibentuk di Rumah Sakit oleh Direktur Rumah
Sakit
13. Sub komite adalah kelompok kerja dibawah komite medik yang dibentuk untuk
menanggulangi masalah keprofesian medis tertentu.
14. Kelompok staf medis (KSM) adalah sekumpulan staf medis dengan spesialisasi dan / atau
keahlian yang sejenis, atau hampir sejenis.
15. Komite Keperawatan, merupakan perangkat rumah sakit yang berfungsi sebagai wahana
bagi tenaga keperawatan untuk berpartisipasi dalam memberikan masukan tentang hal-hal
yang terkait masalah profesi dan teknis keperawatan.
16. Satuan Pengawas Internal (SPI) adalah karyawan rumah sakit yang ditunjuk dan ditetapkan
oleh Direktur Utama untuk melakukan kegiatan pengawasan secara internal terhadap program
– program yang dijalankan.
17. Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) adalah aturan dasar yang mengatur
kewajiban, kewenangan, hak dan tanggung jawab pemilik rumah sakit, Dewan Pengawas,
Direktur dan staf medis dalam mengelola rumah sakit sehingga dapat efektif, efisien, dan
berkualitas serta ditetapkan oleh Ketua Yayasan Kartini.
18. Peraturan Internal Staf Medis (Medical Staff By Laws) aturan internal yang mengatur tata
kelola klinis (clinical governance) peran dan fungsi Pemilik, Dewan Pengawas, Direksi,
manajemen dan staf medis untuk menjaga profesionalisme staf medis di Rumah Sakit yang
ditetapkan oleh direktur dan diketahui oleh Ketua Yayasan Kartini.
19. Kewenangan klinis (clinical privilege) adalah hak khusus seorang staf medis untuk
melakukan sekelompok pelayanan medis tertentu dalam lingkungan rumah sakit untuk suatu
periode tertentu yang dilaksanakan berdasarkan penugasan klinis (clinical appointment).
20. Penugasan klinis (clinical appointment) adalah penugasan direktur rumah sakit kepada
seorang staf medis untuk melakukan sekelompok pelayanan medis tertentu berdasarkan daftar
kewenangan klinis yang telah ditetapkan.
Hospital By Laws 6 RSU Kartini Mojosari – Mojokerto
PARAF Yayasan
Direktur
21. Kredensial adalah proses evaluasi terhadap staf medis untuk menentukan kelayakan diberikan
kewenangan klinis (clinical privilege).
22. Rekredensial adalah proses reevaluasi terhadap staf medis yang memiliki kewenangan klinis
(clinical privilege) untuk menentukan kelayakan pemberian kewenangan klinis tersebut.
23. Audit medis adalah upaya evaluasi secara profesional terhadap mutu pelayanan medis yang
diberikan kepada pasien dengan menggunakan rekam medisnya yang dilaksanakan oleh
profesi medis.
24. Mitra bestari (peer group) adalah sekelompok staf medis dengan reputasi dan kompetensi
profesi yang baik untuk menelaah segala hal yang terkait dengan profesi medis
25. Rapat rutin adalah setiap rapat terjadwal yang diselenggarakan oleh Dewan Pengawas yang
bukan termasuk rapat tahunan dan rapat khusus.
26. Rapat tahunan adalah rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Pengawas setiap tahun
27. Rapat khusus adalah rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Pengawas diluar jadwal rapat
rutin untuk mengambil putusan hal-hal yang dianggap khusus
28. Pelaksana rumah sakit adalah seluruh karyawan RSU Kartini Mojosari
BAB II
IDENTITAS
BagianPertama
Nama dan Kedudukan RumahSakit
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Nama
Alamat
Tipe
Pembiayaan
Pemilik
Dasar Pendirian
Tanggal Berdirinya
Tanggal Diresmikan
Ijin penyelenggaraan
: Rumah Sakit Umum Kartini disingkat RSUK
: Jalan Airlangga 137 Mojosari
: D
: Swasta
: Yayasan Kartini Mojosari
: 34/XII/BH.YYS/1998/PN.Mkt tanggal
7 Desember 1998
: 01 April 1999
: 30 September 1999 (ijin tetap penyelenggaraan
RSUK)
: Keputusan Kepala Badan Perijinan Terpadu
KAB.Mojokerto Nomor : 440/2968/KES.4/416-
207.2/2010 Tanggal 23 Desember 2010
Hospital By Laws 7 RSU Kartini Mojosari – Mojokerto
PARAF Yayasan
Direktur
Stempel
1. Di RSU Kartini Mojosari ditentukan satu bentuk stempel induk dengan spesifikasi bergambar tujuh
kelopak bunga teratai dengan sepasang tangan yang menengadah lingkaran dengan tanda palang
ditengahnya. Tulisan RS Kartini Mojosari melingkari logo, bentuk bulat (lingkaran) dengan
menggunakan satu warna biru sebagaimana berikut:
2. Ukuran stempel ditetapkan dengan diameter 3 (tiga) sentimeter yang penempatannya di Bagian
Administrasi dan Bagian Keuangan
3. Stempel induk digunakan untuk legalisasi surat yang ditanda tangani oleh Direktur Rumah Sakit dan
pejabat struktural lainnya ditempatkan di Bagian Administrasi, sedangkan untuk legalisasi administrasi
keuangan ditempatkan di Bagian Keuangan (kasir);
4. Bentuk stempel unit pelayanan akan diatur lebih lanjut dalam surat keputusan direktur rumah sakit,
5. Penggunaan stempel rumah sakit diatur lebih lanjut oleh pejabat struktural yang berwenang untuk itu.
BagianKedua
Visi, Misi, Falsafah, danTujuan
VISI
Rumah Sakit Swasta pilihan masyarakat Mojosari dan sekitarnya pada tahun 2015
MISI
1. Memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, memuaskan dan terjangkau masyarakat.
2. Terwujudnya pelayanan kesehatan yang mudah, cepat dan tepat.
3. Menciptakan hubungan kemitraan yang baik dengan pihak luar baik professional medis maupun bidang
kemasyarakatan.
4. Menjadi rumah sakit yang terakreditasi.
FALSAFAH
Mengutamakan kemitraan dan kekeluargaan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan
memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan paripurna.
TUJUAN
1. Tujuan Umum RSU Kartini Mojosari adalah mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal
bagi semua lapisan masyarakat dalam rangka terwujudnya masyarakat adil dan makmur melalui
Hospital By Laws 8 RSU Kartini Mojosari – Mojokerto
PARAF Yayasan
Direktur
pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara menyeluruh dan
dengan tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Tujuan khusus RSU Kartini adalah :
a. Meningkatkan loyalitas SDM terhadap RSU Kartini.
b. Meningkatkan profesionalisme SDM sesuai standar kompetensi.
c. Memberikan pelayanan kesehatan yang paripurna (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif)
sesuai dengan standar baku pelayanan kesehatan.
d. Memenuhi kebutuhan pelanggan .
e. Meningkatkan kualitas mutu pelayananan kesehatan.
f. Meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan
g. Meningkatkan pertumbuhan rumah sakit
h. Memberikan pelayanan yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat.
i. Mewujudkan pengembangan fisik rumah sakit sesuai dengan harapan masyarakat sehingga
1. Pengelola rumah sakit adalah Direktur Rumah Sakit yang diangkat oleh Ketua Yayasan Kartini
Mojosari sebagai pimpinan tertinggi dalam pengelolaan rumah sakit yang dalam pelaksanaannya
dengan dibantu oleh jajaran pejabat struktural.
2. Direktur bertugas melaksanakan kebijakan pengelolaan Rumah Sakit yang disetujui oleh Dewas
Pengawas dan diketahui oleh Ketua Yayasan Kartini Mojosari
3. Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Yayasan Kartini Mojosari
sebagai Pemilik
C. Persyaratan Direktur
1. Persyaratan Direktur :
a. Warga Negara Indonesia yang tidak tersangkut masalah hukum
b. Berakhlaq baik
c. Sehat jasmani dan rohani
d. Dokter Umum / Dokter Gigi / Dokter Spesialis
Hospital By Laws 16 RSU Kartini Mojosari – Mojokerto
PARAF Yayasan
Direktur
e. Diutamakan S2 Administrasi RS ( M.Kes / MARS )
f. Berstatus karyawan tetap / kontrak
g. Telah berpengalaman memimpin RS, Institusi Kesehatan lain yang setara dengan RSU Kartini
Mojosari atau menjadi pejabat setingkat Wadir minimal 4 (empat) tahun
h. Memiliki pengalaman berorganisasi
i. Mampu mengoperasikan komputer, minimal microsoft office
D. Prosedur Perekrutan Calon Direktur
1. Prosedur perekrutan calon Direktur :
a. Tenaga yang diusulkan sebagai calon Direktur dapat berasal dari tenaga Tetap RSU Kartini atau
tenaga dari luar RSU Kartini Mojosari
b. Yayasan mengusulkan calon direktur RSU Kartini maksimal 3 (tiga) melalui rapat koordinasi
antara Yayasan dan Dewan Pengawas RSU Kartini
c. Surat Keputusan pengangkatan Direktur dibuat oleh Yayasan Kartini Mojosari yang ditanda
tangani oleh Ketua Yayasan Kartini Mojosari.
E. Tes Kepatutan dan Kelayakan Calon Direktur dan Pejabat Struktural.
1. Test Kepatutan dan Kelayakan (Fit and Proper Test) Calon Direktur :
a. Semua calon Direktur yang diusulkan akan diuji Kepatutan dan kelayakannya oleh
Yayasan Kartini Mojosari.
b. Berdasarkan hasil Test Kepatutan dan Kelayakan serta pertimbangan khusus, maka
Yayasan meromendasikan salah satu calon direktur untuk menjadi Direktur di RSU
Kartini .
2. Test Kepatutan dan Kelayakan (Fit and Proper Test) Calon Pejabat Struktural
a. Semua calon Pejabat Struktural yang diusulkan oleh Direktur RSU Kartini akan diuji
Kepatutan dan Kelayakan oleh Direktur dan Dewan Pengawas Yayasan Kartini.
b. Calon Pejabat Struktural yang lulus Test Kepatutan dan Kelayakan namanya akan
direkomendasikan pada rapat koordinasi antara Yayasan dengan dewan Pengawas RSU
Kartini.
Bagian Kedua
Masa Bakti, Pengankatan dan Pemberhentian Direktur
A. Masa Bakti Direktur
1. Lama masa jabatan atau masa bakti Direktur RSU Kartini adalah 3 (tiga) tahun.
2. Periode jabatan Direktur maksimal untuk 3 (tiga) kali masa jabatan berturut-turut.
Hospital By Laws 17 RSU Kartini Mojosari – Mojokerto
PARAF Yayasan
Direktur
3. Bila karena kebutuhan, Direktur RSU Kartini dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa
bakti setelah mendapat persetujuan dalam rapat dewan Dewan Pengawas Yayasan Kartini.
B. Pengangkatan dan Pemberhentian Direktur
1. Direktur RSU Kartini diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan Kartini.
2. Pemberhentian Direktur bisa dilaksanakan pada akhir masa bakti atau sebelum masa baktinya
berakhir.
3. Direktur dapat diberhentikan dari jabatannya sebelum masa baktinya selesai apabila :
a. Melakukan pelanggaran berat atau tindakan asusila.
b. Tidak cakap dalam memimpin rumah sakit
c. Mengundurkan diri
d. Cacat badan secara tetap yang tidak mungkin dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari.
e. Meninggal dunia.
4. Sebelum pemberhentian dilaksanakan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) harus
dilakukan pemeriksaan dan klarifikasi secara obyektif oleh Dewan Pengawas Yayasan Kartini.
5. Ada pemberitahuan secara tertulis dari Pemilik kepada Direktur yang bersangkutan tentang
rencana pemberhentian yang disertai dengan alasan pemberhentian dan jenis kesalahan yang
dilakukan.
6. Yang besangkutan diberi kesempatan membela diri sebelum pemilik mengeluarkan Surat
Keputusan pemberhentian.
7. Pembelaaan diri pada ayat 7 dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada pemilik dalam
jangka waktu 1 (satu) bulan sejak anggota Direktur yang bersangkutan diberitahu secara tertulis.
8. Bila dalam jangka waktu 1(satu) bulan yang dimaksud tidak memberi penjelasan dan pembelaan
sebagai mana dimaksud ayat 8 maka pemilik dapat langsung membuat Surat Keputusan
Pemberhentian.
9. Selama rencana pemberhentian masih dalam proses, maka Direktur yang bersangkutan dapat
melanjutkan tugasnya.
10. Bila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri
sebagai yang dimaksud ayat 8 Pemilik tidak memberikan keputusan pemberhentian Direktur
tersebut maka rencana pemberhentian tersebut menjadi batal.
11. Direktur yang karena sesuatu hal tidak dapat diangkat kembali sebagai Direktur, maka yang
bersangkutan dapat didayagunakan sebagai tenaga struktural atau fungsional di RSU Kartini.
12. Bila didayagunakan sebagai tenaga fungsional atau struktural sebagaimana dimaksud dalam ayat
12, maka masa jabatan yang telah diembannya diakui sebagai masa kerja efektif.
Hospital By Laws 18 RSU Kartini Mojosari – Mojokerto
PARAF Yayasan
Direktur
Bagian Ketiga
Aturan Merangkap Jabatan, Tugas dan Wewenang, Tanggung Jawab dan Hak Direktur
A. Aturan Merangkap Jabatan
Direktur tidak dibenarkan untuk merangkap jabatan rangkap sebagai
1. Direktur perusahaan atau badan hukum di luar Rumah Sakit
2. Jabatan lain yang berhubungan dengan pengurus perusahaan
B. Tugas dan Wewenang Direktur
Tugas dan wewenang Direktur adalah
1. Memimpin dan mengelola rumah Sakit sesuai dengan Visi dan Misi dan Tujuan Rumah Sakit
dan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna;
2. Melaksanakan fungsi-fungsi menajemen Rumah Sakit secara terpadu, efektif, efisien dan
amanah sehingga sesuai dengan Visi, Misi dan Tujuan penyelenggaraan RSU Kartini;
3. Melaksanakan upaya pelayanan kesehatan secara komprehensip sesuai dengan Standar
Pelayanan Rumah Sakit, Standar Pelayanan Medis, Standar Asuhan Keperawatan dan Standar
Pelayanan Profesi lain yang telah mendapat pengesahan dari Depkes RI atau pihak yang
berwenang dalam hal tersebut.
4. Melaksanakan kebijakan pengembangan usaha dalam mengelola Rumah Sakit sebagaimana
yang telah digariskan oleh Pemilik.
5. Mengusulkan Struktur organisasi dan tata kerja Rumah Sakit lengkap dengan rincian tugasnya;
6. Mengelola, mengawasi dan mengendalikan seluruh aset Rumah Sakit khususnya keuangan
sehingga sesuai dengan RAPB yang telah ditetapkan.
7. Mengajukan dan menyiapkan Rencana Strategis dan Rencana Anggaran Pendapatan dan
Belanja Tahunan Rumah Sakit yang disampaikan ke Yayasan Kartini untuk persetujuan
pelaksanaannya.
8. Mengajukan rekomendasi dan atau persetujuan atau pertimbangan terhadap pengambilan
kebijakan atau keputusan yang memiliki dampak luas diluar ketetapan yang telah diberlakukan
oleh Penyelenggara.
9. Memberikan laporan secara tertib dan berkala kepada pihak-pihak yang terkait sesuai dengan
peraturan dan pedoman yang berlaku.
10. Memelihara hubungan baik dengan Instansi yang berwewenang, organisasi perumahsakitan dan
organisasi lainnya atas dasar kemanusiaan.
Hospital By Laws 19 RSU Kartini Mojosari – Mojokerto
PARAF Yayasan
Direktur
11. Mewakili segenap kepentingan Rumah Sakit untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan
pihak ketiga sepanjang berkaitan dengan pengelolaan Rumah Sakit dengan persetujuan Dewan
Pengawas dan diketahui oleh Ketua Yayasan Kartini Mojosari.
12. Mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi Rumah Sakit sesuai dengan prisip-
prinsip tata kelola keuangan rumah sakit.
13. Menyiapkan, membuat dan menetapkan system kebijakan operasional dan prosedur kerja
Rumah Sakit;
14. Menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pegawai Rumah sakit, termasuk
clinical previlleg bagi dokter, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
15. Mengangkat dan memberhentikan pegawai Rumah Sakit sesuai dengan peraturan yang berlaku.
16. Mengusulkan Pengangkatan dan Pemberhentikan pejabat struktural dan pejabat fungsional
Rumah Sakit kepada Yayasan Kartini Mojosari lewat Dewan Pengawas.
17. Mewakili Rumah Sakit di dalam dan diluar pengadilan dan dalam hubungan kerja sama dengan
pihak lain;
18. Mendatangkan ahli, konsultasi atau lembaga independen apa bila diperlukan.
19. Menjalin kemitraan dengan pihak lain dengan persetujuan Dewan Pengawas diketauhi oleh
Ketua Yayasan Kartini Mojosari.
20. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan Rumah Sakit dari Yayasan Kartini
21. Menyampaikan laporan tahunan dan laporan berkala ke Yayasan Kartini .
C. Tanggung Jawab Direktur
1. Direktur bertanggung jawab kepada Pemilik melalui Dewan Pengawas;
2. Direktur memberikan laporan pertanggung jawaban kepada pemilik dan Dewan Pengawas pada
akhir masa jabatannya;
3. Direktur wajib menyampaikan laporan pertanggung jawabannya setiap saat diminta oleh
Pemilik.
D. Hak Direktur
1. Mendapat imbalan jasa/upah dan fasilitas Rumah Sakit sebagai pengelola.
2. Mendapat imbalan jasa/upah lembur 3. Hak untuk memperoleh perlindungan atas kesehatan dan keselamatan kerja 4. Hak atas cuti. 5. Hak atas jaminan sosial tenaga kerja.
6. Hak atas Tunjangan Hari Raya Keagamaan.
Hospital By Laws 20 RSU Kartini Mojosari – Mojokerto
PARAF Yayasan
Direktur
7. Hak untuk dipenuhi persyaratan minimal sarana dan prasarana Rumah Sakit baik fisik mupun
perijinan sesuai peratuan dan per undang undang yang berlaku oleh Yayasan Kartini sebagai
Pemilik Rumah Sakit.
8. Memperoleh perlindungan dan bantuan hukum.
Bagian Keempat
Rapat - Rapat
Jenis-jenis atau bentuk-bentuk Rapat di RSU Kartini yaitu :
a. Rapat Pimpinan RSU Kartini
b. Rapat Staf RSU Kartini.
c. Rapat Komite Medik RSU Kartini
d. Rapat Staf Medik Fungsional RSU Kartini
e. Rapat Komite Keperawatan RSU Kartini
f. Rapat Satuan Pengawas Internal RSU Kartini
g. Rapat Pleno RSU Kartini
Ketentuan Rapat dan Tata Cara Rapat diatur oleh Direktur RSU Kartini.
BAB V
KOMITE MEDIK DAN KOMITE KEPERAWATAN
Bagian Pertama
Komite Medik
Komite medik dibentuk dengan tujuan untuk menyelenggarakan tata kelola klinis (clinical
governance) yang baik agar mutu pelayanan medis dan keselamatan pasien lebih terjamin dan terlindungi.
Untuk mewujudkan pelayanan klinis yang baik, efektif, professional, dan aman bagi pasien, sering
terdapat kegiatan pelayanan yang terkait erat dengan masalah keprofesian. Direktur rumah sakit
bekerjasama dengan komite medik untuk menyusun pengaturan layanan medis (medical staff rules and
regulations) agar pelayanan yang profesional terjamin mulai saat pasien masuk rumah sakit
hingga keluar dari rumah sakit.
1. Komite medik merupakan organisasi non struktural yang dibentuk di rumah sakit oleh Direktur.
2. Komite medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan wadah perwakilan dari staf
medis.
3. Susunan Organisasi dan Keanggotaanya, tugas dan fungsinya, kewenangan, hubungan dengan
Direktur dan lain hal yang berkaitan dengan Komite Medik diatur di Pedoman Peraturan Internal Staf
Medis ( Medical Staff By Laws )
Bagian Kedua
Hospital By Laws 21 RSU Kartini Mojosari – Mojokerto
PARAF Yayasan
Direktur
Komite Keperawatan
Komite Keperawatan merupakan wadah non struktural yang berkembang dari struktur
organisasi formal rumah sakit bertujuan untuk menghimpun, merumuskan dan mengkomunikasikan
pendapat dan ide-ide perawat/bidan sehingga memungkinkan penggunaan gabungan pengetahuan,
keterampilan, dan ide dari staf profesional keperawatan.
Komite Keperawatan merupakan perangkat rumah sakit yang berfungsi sebagai wahana bagi tenaga
keperawatan untuk berpartisipasi dalam memberikan masukan tentang hal-hal yang terkait masalah profesi
dan teknis keperawatan.
Komite Keperawatan dibentuk dengan tujuan untuk menyelenggarakan tata kelola klinis (clinical
governance) yang baik agar mutu pelayanan keperawatan dan keselamatan pasien lebih terjamin dan
terlindungi.
1. Komite Keperawatan merupakan organisasi non struktural yang dibentuk di rumah sakit oleh
Direktur.
2. Komite Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan wadah perwakilan
dari staf paramedis.
3. Susunan Organisasi dan Keanggotaanya, tugas dan fungsinya, kewenangan, hubungan dengan
Direktur dan lain hal yang berkaitan dengan Komite Keperawatan diatur di Pedoman Peraturan
Internal Staf Medis ( Medical Staff By Laws )
BAB VI
SATUAN PENGAWAS INTERNAL
Bagian Pertama
Keanggotaan, syarat dan masa bakti
A. Komposisi
Satuan Pengawas Internal terdiri dari :
a. Kepala Satuan Pengawas Internal merangkap Anggota
b. Anggota Satuan Pengawas internal.
c. Jumlah Minimal Satuan Pengawas Internal 3 (tiga) orang.
B. Syarat
Yang diangkat menjadi Satuan Pengawas Internal adalah :
a. Memenuhi kriteria, integritas, dan pengalaman dibidang Auditor Perumahsakitan.
b. Berkelakuan baik, mampu bersikap obyektif dan independen.
c. Memiliki dedikasi tinggi untuk mengawasi dan menilai kegiatan Rumah Sakit.
C. Pangangkatan dan Masa bakti
Hospital By Laws 22 RSU Kartini Mojosari – Mojokerto
PARAF Yayasan
Direktur
1. Satuan Pengawas Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
2. Pembentukan Satuan Pengawas Internal di Rumah Sakit ditetapkan dengan Surat keputusan direktur
dengan Masa Bakti 3 (tiga) tahun.
Bagian Kedua
Tugas, Tanggung Jawab, Tugas Pokok dan Wewenang.
A. Tugas dan Wewenang Satuan Pengawas Internal
Tugas dan Wewenang Satuan Pengawas Internal adalah :
1. Mengawasi Dan Menilai Pelaksanaan Pelayanan Administrasi, Pelayanan Medic, Administrasi
Keuangan, Dan Administrasi Kerumahtanggaan Rumah Sakit.
2. Memberikan laporan hasil pengawasan dan penilaian kepada Direktur.
B. Tanggung Jawab
1. Satuan Pengawas Internal bertanggung jawab terhadap pengawasan dan penilaian pelaksanaan
pelayanan medik, administrasi keuangan, dan kerumahtanggaan rumah sakit.
2. Satuan Pengawas Internal bertanggung jawab kepada Direktur.
C. Tugas Pokok dan Wewenang Kepala Satuan Pengawas Internal
Tugas Pokok Dan Wewenang Satuan Pengawas Internal adalah :
1. Membuat, menyusun dan menetapkan :
a. Standar prosedur kerja dalam kegiatan pengawasan internal Rumah Sakit.
b. Rencana kegiatan pengawasan internal Rumah Sakit.
2. Melaksanakan, mengawasi dan menilai kegiatan :
a. Pengawasan internal rumah sakit
b. Audit Medik, Audit Keuangan dan Audit Kegiatan Operasional Rumah Sakit serta
menyampaikan rekomendasi kepada Direksi berdasar hasil audit;
c. Pemanfaatan kekayaan rumah sakit dan pertanggungjawabannya termasuk pengendalian dari
segala kemungkinan resiko kerugian dalam pemanfaatan kekayaan;
d. Dampak social dan dampak lingkungan atas setiap kegiatan rumah sakit.
3. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan memberikan rekomendasi atas
hasil dari pengawasan secara periodik dan tertulis kepada Direktur.
Bagian ketiga
Aturan Merangkap jabatan, Pemberhentian SPI
A. Aturan Merangkap Jabatan
Kepala Satuan Pengawas Internal tidak dibenarkan untuk memangku jabatan rangkap sebagai :
1. Direktur RSU kartini
Hospital By Laws 23 RSU Kartini Mojosari – Mojokerto
PARAF Yayasan
Direktur
2. Pejabat Struktural RSU Kartini lainnya.
B. Pemberhentian Kepala Satuan Pengawas Internal
1. Pemberhentian Kepala Satuan Pengawas Internal dilakukan bila yang bersangkutan :
a. Diberhentikan sebelum habis masa berlakunya;
b. Habis masa jabatannya;
c. Mengundurkan diri;
d. Meninggal dunia.
2. Pemberhentian Kepala Satuan Pengawas Internal ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur.
C. Tata Cara pemberhentian Kepala Satuan Pengawas Internal Sebelum Habis Masa Jabatannya
1. Pemberhentian kepala satuan pengawas internal sebelum habis masa jabatannya bila yang bersangkutan
a. Tidak melaksanakan tugas dengan baik;
b. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan rumah sakit;
d. Dipidana penjara karena melakukan perbuatan pidana kejahatan dan atau kesalahan yang
berkaitan dengan pengurusan rumah sakit;
2. Ada pemberitahuan secara tertulis dari Direktur kepada Kepala Satuan pengawas Internal yang
bersangkutan tentang rencana pemberhentian yang disertai dengan alasan pemberhentian dan jenis
kesalahannya.
3. Yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri sebelum direktur mengeluarkan Surat Keputusan
Pemberhentian.
4. Pembelaan diri dimaksud ayat (4) dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada direktur dalam
jangka waktu 1 (satu) bulan sejak Kepala Satuan Pengawas Internal yang bersangkutan diberitahukan
secara tertulis.
5. Bila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan yang bersangkutan tidak memberikan pembelaan sebagaimana
dimaksud ayat (4), maka Direktur dapat langsung membuat Surat keputusan Pemberhentiannya.
6. Selama rencana pemberhentian masih dalam proses, maka Kepala Satuan Pengawas Internal yang
besangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
7. Bila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri
sebagaimana dimaksud ayat (4) Direktur tidak memberikan keputusan pemberhentian Kepala Satuan
Pengawas Internal tersebut maka rencana pemberhentian menjadi batal.
BUKU KEDUA
PEDOMAN PERATURAN INTERNAL STAF MEDIS
Hospital By Laws 24 RSU Kartini Mojosari – Mojokerto
PARAF Yayasan
Direktur
(MEDICAL STAFF BY LAWS)
RUMAH SAKIT UMUM KARTINI MOJOSARI - MOJOKERTO
BAB VII
PENGORGANISASIAN STAF MEDIS FUNGSIONAL
Bagian Kesatu
Kedudukan dan Keanggotaan Staf Medis Fungsional
A. Secara administratif, SMF berada dibawah Direktur namun secara fungsional sebagai profesi
bertanggungjawab kepada Komite Medik.
1. SMF dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih oleh anggotanya.
2. SMF paling sedikit terdiri dari 2 orang dokter.
3. Apabila ada dokter dengan spesialisasi tertentu hanya 1 (satu) orang maka dokter tersebut dapat
bergabung dengan dokter Spesialisasi yang fungsinya hampir sama.
4. SMF ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur dengan masa kerja 3 (tiga) Tahun.
5. Tugas Ketua SMF adalah menyusun uraian tugas, wewenang dan tata kerja SMF yang
dipimpinnya.
6. Pengaturan SMF secara rinci diatur tersendiri oleh surat keputusan Direktur.
B. Staf Medis Fungsional RSU Kartini
Staf Medik Fungsional adalah kelompok-kelompok yang beranggotakan para tenaga profesional medik
yang memberikan pelayanan langsung secara mandiri dalam jabatan fungsional, seperti Dokter Umum,
Dokter Spesialis, Dokter Gigi, Apoteker dan Psikolog Klinis.
Staf Medik Fungsional RSU Kartini terdiri dari:
1. Staf Medik Fungsional Kebidanan dan Penyakit Kandungan;
2. Staf Medik Fungsional Bedah Umum;
3. Staf Medik Fungsional Gigi dan Mulut;
4. Staf Medik Fungsional Penyakit Dalam;
5. Staf Medik Fungsional Penyakit Jantung;
6. Staf Medik Fungsional Penyakit Anak;
7. Staf Medik Fungsional Radiologi;
Bagian Kedua
Kewajibandan Kewenangan Kelompok Staf Medis Fungsional (SMF)
1. Semua dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis dan Apoteker yang memiliki izin praktek dan
bekerja di RSU KARTINI dalam jabatan fungsional, baik sebagai dokter tetap atau dokter organik,
Hospital By Laws 25 RSU Kartini Mojosari – Mojokerto
PARAF Yayasan
Direktur
dokter tamu maupun dokter paruh waktu, wajib menjadi anggota Staf Medik Fungsional RSU
KARTINI.
2. Penempatan dokter ke dalam Staf Medik Fungsional RSU KARTINI, termasuk dokter tamu
maupun dokter paruh waktu, ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur RSU KARTINI, dengan
ketentuan, untuk dokter tamu dan dokter paruh waktu, penempatannya ke dalam Staf Medik
Fungsional RSU KARTINI harus dilengkapi dengan perjanjian kerja.
Bagian Ketiga
STAF MEDIS
Bagian Kesatu
Penerimaan,Penerimaan Kembali dan Pemberhentian
1. Untuk dapat bergabung dengan Rumah Sakit maka dokter harus memiliki kompetensi yang
dibutuhkan, berlisensi yang asli menurut Peraturan Perundang - undangan yang berlaku, sehat jasmani
dan rohani serta memiliki perilaku dan penampilan baik yang disaring melalui Komite Medik.
2. Secara administratif harus memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Mekanisme pemberhentian Staf Medik sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Rumah Sakit
dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
4. Staf Medis Dokter Tamu dan Dokter Konsultan berhenti secara otomatis sebagai staf medik RSUD
tanpa hak pensiun manakala masa kontraknya berakhir atau berhenti atas persetujuan bersama.
Bagian Keempat
Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab Staf Medis
Tugas Staf Medik Fungsional RSU KARTINI adalah:
1. Melaksanakan diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan
kesehatan, penyuluhan kesehatan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.
2. Menyusun Prosedur Tetap (PROTAP) pelayanan medik bidang administrasi /
manajerial, meliputi antara lain pengaturan tugas rawat jalan, pengaturan tugas rawat inap, pengaturan
visite, pertemuan klinik, presentasi kasus, kasus kematian, prosedur konsultasi, dan lain-lain.
3. Menyusun Prosedur Tetap (PROTAP) pelayanan medik bidang keilmuan/ keprofesian.
Bagian Kelima
Kewajiban dan Hak Staf Medis
A. Kewajiban staf medik Rumah Sakit Kartini adalah sebagai berikut :
1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Mentaati semua peraturan internal rumah sakit (Hospital Bylaws).
Hospital By Laws 26 RSU Kartini Mojosari – Mojokerto
PARAF Yayasan
Direktur
3. Menyusun standar prosedur operasional pelayanan medik yang terdiri dari :
a. Standar Prosedur Operasional bidang administrasi / manajerial antara lain meliputi pengaturan
tugas rawat jalan, pengaturan tugas rawat inap, pengaturan tugas jaga, pengaturan tugas rawat
intensif, pengaturan tugas kamar operasi, kamar bersalin,pengaturan visite ronde, pertemuan
klinik, presentasi kasus (kasus kematian, kasus sulit, kasus langka, kasus penyakit tertentu),
prosedur konsultasi dan lain-lain.
b. Standar Prosedur Operasional pelayanan medik bidang keilmuan / keprofesian.
c. Standar Prosedur Operasional pelayanan medik bidang administrasi.
4. SMF yang bekerja sebagai Dokter Mitra, bertanggung jawab sepenuhnya atas segala bentuk kerugian
yang dialami pasien sebagai akibat dari kesalahan medik yang dilakukan
B. Staf Medik yang bekerja di rumah sakit dengan status sebagai dokter RSU Kartini berhak memperoleh
hak sesuai peraturan yang berlaku, meliputi :
1. Penghasilan yang layak berupa gaji, tunjangan dan penghasilan lain yang sah serta jasa pelayanan
sesuai dengan Sistem Remunisasi yang ditetapkan oleh rumah sakit;