FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGHINDARAN PAJAK

203

Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, dan Keuangan Publik

Vol 16 No. 2 Juli 2021 : 203 - 222 ISSN : 2685-6441 (Online)

Doi : http://dx.doi.org/10.25105/jipak.v16i2.9125 ISSN : 1907-7769 (Print)

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGHINDARAN PAJAK

1Yuliawati

2Paulina Sutrisno 1,2Trisakti School of Management

[email protected]

Abstract

This study aims to obtain empirical evidence regarding business strategy, deferred

tax expense and company characteristics such as audit committees, proportion of

independent commissioners, institutional ownership, firm size on tax avoidance. These

factors were retested because there were still inconsistent results from previous studies

and there were variables that were rarely studied. This study uses a sample that includes

396 non-financial companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the

2016 to 2018 period, which is the period surrounding the tax amnesty policy in Indonesia.

This study uses the cash effective tax rate (CETR) which is considered as a measure that

can describe the amount of tax avoidance by the company. The research hypotheses were

tested using multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that

business strategy have a positive effect on tax avoidance and firm size has a negative

effect on tax avoidance, while deferred tax expense, audit committee, proportion of

independent commissioners, institutional ownership have no effect on tax avoidance. The

theoretical contribution of this study is to add to the development of previous literature

related to the effect of business strategy, deferred tax expense and company

characteristics such as audit committees, proportion of independent commissioners,

institutional ownership, firm size on tax avoidance.

Keywords : Audit Committee; Business Strategy; Deferred Tax Expense; Firm Size;

Institutional Ownership; Proportion Of Independent Commissioners; Tax

Avoidance.

JEL Classification : H26,G20,G30

Submission date : March 22, 2021 Accepted date : July 25, 2021

204 | J I P A K 2 0 2 1

1. PENDAHULUAN

Tax Justice Network menyatakan bahwa Indonesia mengalami kerugian sekitar

Rp6,87 trilyun per tahun akibat tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh para

wajib pajak di Indonesia. Dari angka tersebut, Rp67,6 trilyun diakibatkan karena

penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak badan (Sukmana, 2020). Bentuk

penghindaran pajak yang banyak dilakukan perusahaan adalah dengan cara mengalihkan

laba perusahaan ke negara-negara surga pajak. Adanya penyalahgunaan pajak yang

dilakukan oleh pihak perusahaan menyebabkan negara mengalami kerugian sekitar 5,5%

dari pendapatan pajak yang seharusnya diterima oleh negara.

Perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan menjadi upaya dalam melakukan

efisiensi pembayaran pajak. Hal tersebut sebenarnya umum dilakukan karena manfaat

pajak yang dirasakan lebih kecil dibanding tanggungan beban pajak yang harus

dibayarkan. Namun demikian, apabila perencanaan pajak dilakukan keranah yang

cenderung etis namun masih dalam ranah legal dikenal dengan istilah penghindaran pajak

(Payne & Raiborn (2015). Penghindaran pajak biasanya dilakukan dengan memanfaatkan

celah legal sebagai upaya untuk mengurangi beban pajak yang ditanggung oleh

perusahaan.

Pajak diartikan sebagai kontribusi wajib kepada negara oleh orang pribadi maupun

badan, bersifat memaksakan dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Pajak

digunakan untuk kepentingan negara bagi kesejahteraan rakyat Indonesia (UU No.28

tahun 2007). Terdapat perbedaan kepentingan antara fiskus dan perusahaan sehingga

menimbulkan ketidaktaatan wajib pajak atau pihak manajemen perusahaan, hal ini

menjadikan konflik kepentingan seperti yang telah diuraikan pada teori keagenan,

sehingga menyebabkan kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak

(Diantari & Ulupui, 2016).

Penghindaran pajak memiliki dampak positif maupun negatif. Dampak positif

penghindaran pajak bagi perusahaan adalah berkurangnya pembayaran beban pajak yang

ditanggung perusahaan sedangkan dampak negatifnya adalah adanya kemungkinan

perusahaan berisiko untuk membayar denda pinalti maupun rusaknya reputasi

perusahaan itu sendiri. Begitu juga bagi pemerintah, upaya penghindaran pajak akan

mengurangi penerimaan negara dari sektor fiskal.

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan pengujian terhadap faktor-faktor

yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Penelitian ini merupakan pengembangan

dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Diantari dan Ulupui (2016) yang

menguji variabel proporsi komisaris independen dan kepemilikan institusional terhadap

penghindaran pajak. Penelitian ini menambahkan beberapa variabel lain yaitu beban

pajak tangguhan (Kalbuana et al. 2017) karena masih jarangnya pengujian terhadap

variabel tersebut. Penelitian ini menambahkan variabel strategi bisnis yang mengacu

pada penelitian Wardani dan Khoiriyah (2018) karena strategi bisnis yang dilakukan oleh

perusahaan dapat mempengaruhi besar kecilnya pembayaran pajak perusahaan. Strategi

bisnis merupakan bagian dari kebijakan pengelolaan perusahaan yang dapat mendorong

J I P A K 2 0 2 1 | 205

terjadinya penghidaran pajak. Penelitian ini menambahkan beberapa variabel lainnya

yaitu komite audit (Fajar et al. 2018). Penambahan variabel komite audit dinilai penting

karena keberadaan komite audit memiliki fungsi untuk membantu dewan komisaris

dalam melakukan kontrol kepada pihak manajemen (Guna dan Herawaty 2010), selain

itu penelitian ini menambahkan variabel ukuran perusahaan (Yohan dan Pradipta 2019)

yang didasarkan pada pentingnya ukuran perusahaan sebagai suatu faktor yang dapat

mengindikasikan adanya penghindaran pajak.

Penelitian ini menguji beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi

penghindaran pajak yaitu strategi bisnis, beban pajak tangguhan dan karakteristik

perusahaan seperti komite audit, proporsi komisaris independen, kepemilikan

institusional dan ukuran perusahaan yang masih terdapat ketidakkonsistenan pada hasil

penelitian sebelumnya. Penggunaan strategi perusahaan diprediksi akan berpengaruh

terhadap penghindaran pajak karena penggunaan strategi bisnis tertentu akan

mengarahkan pada sejumlah efisiensi atas pembayaran pajak (Higgins et al., 2014;

Wahyuni, Fahada, & Atmaja, 2019). Sedangkan beban pajak tangguhan juga dapat

digunakan sebagai suatu indikasi tinggi rendahnya penghindaran pajak yang dilakukan

perusahaan (Gula & Mulyani, 2020). Karakteristik perusahaan seperti komite audit

(Sarra, 2017; Marfirah & SyamBZ, 2016), proporsi komisaris independen, kepemilikan

institusional (Wijayani, 2016; Feranika et al., 2016) dianggap sebagai faktor-faktor yang

dapat menekan terjadinya penghindaran pajak, sedangkan ukuran perusahaan diprediksi

juga dapat berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pada penelitian sebelumnya, pengujian pengaruh strategi bisnis, beban pajak

tangguhan dan karakteristik perusahaan seperti komite audit, proporsi komisaris

independen, kepemilikan institusional, ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak

dilakukan pada periode sebelum munculnya kebijakan pengampunan pajak di Indonesia.

Sedangkan penelitian ini menguji beberapa faktor yang mempengaruhi penghindaran

pajak pada kisaran periode pengampunan pajak di Indonesia. Pemilihan periode di

kisaran pemberlakukan pengampunan pajak di Indonesia karena kebijakan pengampunan

pajak justru diprediksi meningkatkan penghindaran pajak perusahaan karena hilangnya

kepercayaan publik terhadap pemerintah (Shevlin, Thornock, & Williams, 2017).

Dengan demikian pengambilan periode sampel di seputaran periode pengempunan pajak

akan memperjelas indikasi faktor-faktor yang diprediksi dapat mempengaruhi

penghindaran pajak di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil sampel

perusahaan nonkeuangan yang ada di Indonesia pada periode 2016-2018 (periode kisaran

diberlakukannnya pengampunan pajak di Indonesia). Selain itu, sampel yang diujikan

pada penelitian sebelumnya diambil hanya pada industri tertentu saja seperti industri

perbankan dan manufaktur sedangkan pada penelitian ini menggunakan sampel

perusahaan nonkeuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dengan harapan akan

menghasilkan temuan yang lebih komprehensif dan menghindari bias akibat pemilihan

sampel. Kontribusi penelitian ini adalah untuk mengembangkan literature sebelumnya

mengenai kaitan strategi bisnis, beban pajak tangguhan dan karakteristik perusahaan

seperti komite audit, proporsi komisaris independen, kepemilikan institusional, ukuran

206 | J I P A K 2 0 2 1

perusahaan terhadap penghindaran pajak. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat

memberikan tambahan informasi pengetahuan dan pemahaman bagi pemerintah

khususnya direktorat jendral pajak dalam membuat kebijakan terkait perpajakan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Teori Keagenan

Jensen & Meckling (1976) dalam teori agensi menunjukkan hubungan antara pihak

principal dan agency. Namun, masing-masing pihak cenderung untuk mementingkan diri

sendiri sehingga timbul konflik antara principal dan agent. Hubungan teori agensi dengan

penghindaran pajak berfokus pada hubungan yang terjadi antara fiskus (principle) yang

berperan sebagai pemungut pajak dan wajib pajak (agent). Fiskus (principle) memiliki

harapan untuk mendapatkan pemasukan pajak yang maksimal bagi negara. Sedangkan,

perusahaan (agent) berharap untuk mendapatkan keuntungan secara maksimal dengan

beban pajak yang rendah. Manajemen dengan perilaku oportunistik cenderung

melakukan aktivitas untuk melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah

yang ada. Hal inilah yang menjadikan konflik kepentingan antara wajib pajak perusahaan

dan fiskus (Reinganum & Wilde, 1985).

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak merupakan upaya untuk mengurangi beban pajak yang

dibayarkan namun dilakukan secara etis dan legal, tidak bertentangan dengan aturan

perpajakan yang berlaku (Diantari & Ulupui, 2016). Menurut Supramo dan Theresia

(2010), terdapat dua jenis penghindaran terhadap pajak yaitu penghindaran pasif dan

aktif. Penghindaran pasif berarti tindakan penghindaran pajak namun tidak terjadi adanya

pelanggaran terhadap peraturan perpajakan (penghindaran pajak), sedangkan

penghindaran aktif ialah tindakan menghindari pajak kepada pemerintah, namun tindakan

tersebut melanggar peraturan perpajakan (tax evasion).

Pengembangan Hipotesis

Ukuran Perusahaan dan Penghindaran Pajak

Perusahaan adalah wajib pajak, sehingga ukuran perusahaan diprediksi mampu

mempengaruhi cara suatu perusahaan dalam mematuhi kewajiban pembayaran pajaknya.

Semakin besar total aset yang dimiliki oleh perusahaan menunjukkan perusahaan

memiliki prospek yang baik, tentunya perusahaan yang mempunyai total aset yang besar

akan lebih diawasi oleh pemerintah, sehingga perusahaan tersebut akan taat terhadap

peraturan sehingga patuh akan pembayaran pajak (Kurniasih & Ratna Sari, 2013).

Penelitian yang dilakukan oleh Honggo & Marlinah (2019); Oktamawati (2017); (Sutatik

et al., 2015) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap

penghindaran pajak. Perusahaan yang memiliki total aset yang besar akan berusaha untuk

menjaga citra baik perusahaan di mata publik sehingga manajemen perusahaan

J I P A K 2 0 2 1 | 207

cenderung untuk tidak melakukan penghindaran pajak (Kurniasih & Ratna Sari, 2013).

Sedangkan penelitian Permata, Nurlaela, & Wahyuningsih (2018); Yohan & Pradipta

(2019); Cahyono, Andini, & Raharjo (2016) serta Dewi & Jati (2014) yang menyatakan

bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut

dikarenakan membayar pajak merupakan kewajiban bagi setiap perusahaan, sehingga

baik perusahaan besar maupun kecil akan selalu dikejar oleh fiskus apabila melanggar

aturan perpajakan, sehingga perusahaan kecil maupun besar tetap harus taat dalam

membayar pajak. Berdasarkan telaah teori dan literature sebelumnya, masih terdapat

perbedaan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Hipotesis penelitian ini dinyatakan sebagai

berikut:

Ha1 : Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Strategi Bisnis dan Penghindaran Pajak

Tingginya tarif pajak badan di Indonesia dibandingkan negara-negara ASEAN

lainnya mengakibatkan perusahaan berusaha untuk mengurangi beban pajak melalui

strategi bisnis yang dilakukannya. Higgins, Omer, & Phillips (2014) menyatakan bahwa

strategi defender merupakan strategi perusahaan dengan memfokuskan anggaran yang

tepat sebagai permulaan penentuan strategi dalam bersaing. Defender menekankan pada

efisiensi biaya sebagai keunggulan bersaing, sedangkan strategi prospector berfokus

pada inovasi, perubahan serta pertumbuhan. Adanya fleksibilitas yang tinggi, pendapatan

serta market share yang luas mendukung perusahaan dengan strategi prospector untuk

lebih melakukan tindakan penghindaran pajak (Arieftiara, Utama, Wardhani, & Rahayu,

2015). Namun demikian, pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wardani &

Khoiriyah (2018), serta Harianto (2020) menyatakan bahwa strategi bisnis tidak

berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena masing-masing perusahaan tidak secara

konsisten menetapkan strategi bisnis tertentu atas semua produk atau jasa yang

dihasilkan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Higgins et al. (2014) dan Wahyuni

et al. (2019) menunjukkan bahwa strategi bisnis berpengaruh positif terhadap

penghindaran pajak. Perusahaan yang menggunakan strategi prospector cenderung

melakukan penghindaran pajak dibandingkan dengan perusahaan yang menggunakan

strategi defender. Berdasarkan telaah teori dan literature sebelumnya, maka masih

terdapat ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya. Hipotesis penelitian ini

dinyatakan sebagai berikut:

Ha2: Perusahaan dengan strategi bisnis berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Beban Pajak Tangguhan dan Penghindaran Pajak

Perbedaan standar atau aturan yang berlaku dalam pencatatan akuntansi dan pajak

akan menyebabkan munculnya perbedaan dalam perhitungan laba atau rugi pada tahun

bersangkutan. Perbedaan tersebut mengakibatkan timbulnya pajak tangguhan yang dapat

digunakan untuk mengindikasikan adanya praktik penghindaran pajak.

Beban pajak tangguhan terjadi karena adanya perbedaan temporer atas pengakuan

suatu transaksi menurut akuntansi dan perpajakan. Menurut PSAK No. 46, pajak

208 | J I P A K 2 0 2 1

tangguhan adalah beban pajak atau manfaat pajak yang akan meningkatkan atau

mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan di masa mendatang. Hasil penelitian Gula &

Mulyani (2020) yang mengungkapkan beban pajak tangguhan berpengaruh negatif

terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan perbedaan antara laba fiskal dan laba

akuntansi menunjukkan besarnya kebijakan atau diskresi manajemen (Phillips, Pincus, &

Rego, 2003). Perbedaan perhitungan secara fiskal maupun komersial menyebabkan

timbulnya penangguhan beban pajak akibat perbedaan alokasi pengakuan beban seperti

contohnya pada beban penyusutan. Semakin besar alokasi antar periode maka semakin

rendah indikasi terjadinya penghindaran pajak. Sedangkan penelitian Kalbuana,

Purwanti, & Agustin (2017) menyatakan beban pajak tangguhan tidak berpengaruh

terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan telaah teori dan literature sebelumnya, maka

masih terdapat ketidakkonsistenan pada hasil penelitian sebelumnya. Hipotesis penelitian

ini dinyatakan sebagai berikut:

Ha3 : Beban pajak tangguhan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Komite Audit dan Penghindaran Pajak

Salah satu bentuk kontrol yang dapat dilakukan perusahaan untuk mengurangi

perilaku menyimpang adalah mengotimalkan peran komite audit. Komite audit

mempunyai kontribusi besar yang berfungsi melakukan kontrol dan pengawasan atas

tindakan manajemen sehingga selaras dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan

(Alqatamin, 2018). Menurut hasil penelitian Sarra (2017), Marfirah & SyamBZ (2016)

yang menyatakan bahwa keberadaan komite audit berpengaruh negatif terhadap

penghindaran pajak, hal ini dikarenakan jika jumlah komite audit yang dimiliki oleh

perusahaan sedikit maka dapat meningkatkan aktivitas penghindaran pajak karena

terbatasnya pengawasan maupun pengendalian atas kebijakan dan pengelolaan keuangan

perusahaan. Sementara hasil penelitian Damayanti & Susanto (2015); Eksandy (2017);

Swingly & Sukartha (2015) menyatakan bahwa ukuran komite audit tidak berpengaruh

terhadap penghindaran pajak, hal ini diduga karena banyak perusahaan yang

menempatkan komite audit hanya untuk memenuhi syarat yang ditentukan oleh

pemerintah, sehingga komite audit tidak menjalankan fungsinya dengan baik.

Berdasarkan telaah teori dan literature sebelumnya, terdapat perbedaan hasil-hasil

penelitian sebelumnya. Hipotesis penelitian ini dinyatakan sebagai berikut:

Ha4 : Ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Proporsi Komisaris Independen dan Penghindaran Pajak

Komisaris independen merupakan suatu pihak yang diharapkan dapat memberikan

masukan dan saran dalam pengelolaan bisnis perusahaan, termasuk mencegah terjadinya

aktivitas yang dapat merugikan perusahaan. Proporsi komisaris independen merupakan

persentase perbandingan komposisi komisaris independen terhadap keseluruhan jumlah

anggota dewan komisaris yang berfungsi sebagai pengawas jalannya operasional bisnis

perusahaan (Rani, 2017). Dewan komisaris independen diharapkan bersikap profesional

dalam pengambilan keputusan, sehingga komisaris independen akan memberi masukan

J I P A K 2 0 2 1 | 209

jika terjadi penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan, hal ini dapat membantu dewan

komisaris dalam mengambil suatu keputusan (Asitalia & Trisnawati, 2017).

Menurut Maharani & Suardana (2014) kinerja manajemen dapat lebih meningkat

dengan adanya komisaris independen, sebab semakin besar proporsi komisaris

independen maka pengamatan kepada pihak manajemen akan ketat. Penelitian Feranika,

Mukhzarudfa, & L. Aurora (2016), Winata (2014), serta Sunarsih & Handayani (2018)

mengungkapkan bahwa komisaris independen tidak memiliki afiliasi apapun dalam hal

pemegang saham pengendali, baik dengan dewan komisaris lain maupun dengan direksi.

Selain itu, komisaris independen tidak boleh menjabat sebagai direktur pada sebuah

perusahaan (Winata, 2014). Namun demikian, hasil penelitian Sarra (2017), Honggo &

Marlinah (2019), serta Mulyani, Wijayanti, & Masitoh (2018) proporsi komisaris

independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dewan komisaris

independen tidak selalu dapat menunjukkan independensinya dalam mengawasi jalannya

kinerja perusahaan yang dijalankan oleh manajemen, sehingga fungsi kontrol tidak selalu

berjalan dengan maksimal. Berdasarkan telaah teori dan literature sebelumnya, masih

terdapat ketidakkonsistenan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Hipotesis penelitian ini

dinyatakan sebagai berikut:

Ha5 : Proporsi dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Kepemilikan Institusional dan Penghindaran Pajak

Kepemilikan saham perusahaan oleh pihak institusi dapat menjadi suatu fungsi

pengawasan yang baik terhadap pengelolaan perusahaan sehingga apabila terdapat

aktivitas manajemen yang dapat menimbulkan kemungkinan kerugiaan seperti adanya

penghindaran pajak yang menjurus pada penggelapan pajak akan dapat dikendalikan.

Menurut Ginting (2016) kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham yang

dimiliki oleh pemerintah dan institusi lain diluar institusi pemegang saham publik.

Kepemilikan institusional berperan penting di dalam memonitor kinerja pihak

manajemen, karena dengan adanya kepemilikan institusional dapat meningkatkan kontrol

yang lebih baik, karena dianggap mampu mengawasi keputusan manajemen (Winata,

2014). Penelitian yang dilakukan oleh Wijayani (2016); Feranika et al. (2016) yang

menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran

pajak. Kepemilikan institusional berperan penting dalam meningkatkan kinerja

manajemen untuk lebih maksimal. Dengan besarnya kepemilikan institusional dalam

suatu perusahaan maka semakin besar pula tingkat pengawasan kepada tindakan

manajemen untuk melakukan penghindaran pajak. Sedangkan, penelitian Diantari &

Ulupui (2016); Winata (2014) serta Fajar et al. (2018) menunjukan kepemilikan

institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan telaah teori

dan literature sebelumnya, maka masih terdapat perbedaan hasil-hasil penelitian

sebelumnya. Hipotesis penelitian ini dinyatakan sebagai berikut:

Ha6 : Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

3. METODOLOGI

210 | J I P A K 2 0 2 1

Pemilihan Sampel dan Pengumpulan Data

Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan nonkeuangan yang terdaftar di

Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tiga tahun yaitu tahun 2016 sampai dengan 2018.

Metode pemilihan sampel dilakukan dengan purposive sampling berdasarkan kriteria

tertentu sebagai berikut:

Tabel 1

Prosedur Pemilihan Sampel

Kriteria Jumlah

Perusahaan

Jumlah

Data

Perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama

tahun 2015 sampai tahun 2018.

424 1.272

Perusahaan non-keuangan yang tidak berakhir pada 31 Desember selama

tahun 2015 sampai tahun 2018.

(9) (27)

Perusahaan non-keuangan yang tidak menggunakan satuan mata uang

Rupiah selama tahun 2015 sampai tahun 2018.

(80) (240)

Perusahaan non-keuangan yang tidak memiliki nilai CETR kurang dari 0 dan

lebih besar sama dengan 1 selama tahun 2016-2018.

(200) (600)

Perusahaan non-keuangan yang tidak menginformasikan jumlah karyawan

selama tahun 2016-2018.

(1) (3)

Perusahaan non-keuangan yang tidak menginformasikan jumlah komite

audit selama tahun 2016-2018.

(2) (6)

Total Data Penelitian 132 396

Sumber : Diolah Penulis (2020)

Tabel 1 menunjukkan bahwa terdapat 424 perusahaan nonkeuangan yang secara

konsisten terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2015-2018. Terdapat

perusahaan yang tidak sesuai dengan kriteria sampel penelitian, yaitu 9 perusahaan yang

tidak memiliki tahun buku laporan keuangan yang berakhir pada 31 Desember selama

periode 2015-2018, 80 perusahaan yang tidak melaporkan dalam satuan mata uang rupiah

selama periode 2015-2018, 200 perusahaan yang tidak memiliki nilai CETR kurang dari

0 dan lebih besar sama dengan 1 selama tahun 2016-2018, 1 Perusahaan non-keuangan

yang tidak memiliki jumlah karyawan selama tahun 2016-2018, dan 2 perusahaan non-

keuangan yang tidak memiliki data jumlah komite audit selama tahun 2016-2018.

Perusahaan Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, maka diperoleh 132 perusahaan

dengan 396 data sampel.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak adalah upaya pengurangan beban pajak yang dilakukan secara

etis dan legal tanpa bertentangan dengan aturan perpajakan yang berlaku (Diantari &

Ulupui, 2016). Dalam penelitian ini, proxy pengukuran yang digunakan untuk mengukur

penghindaran pajak yaitu cash ETR atau CETR yang digunakan dengan skala rasio

seperti pada penelitian yang telah dilakukan oleh Diantari & Ulupui (2016) dengan

perhitungan sebagai berikut:

CETR =Pajak tunai yang dibayarkan

Laba sebelum pajak

J I P A K 2 0 2 1 | 211

CETR: Cash Effective Tax Rate

Pada penelitian ini, untuk memudahkan interpretasi pada hasil hipotesis penelitian

maka nilai CETR dikali -1. Nilai CETR yang semakin tinggi menunjukkan tingkat

penghindaran pajak yang semakin rendah, sedangkan nilai CETR yang semakin kecil

akan menunjukkan penghindaran pajak yang semakin tinggi.

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan klasifikasi perusahaan berdasarkan jumlah asset

yang dimilikinya. Aset dinilai memiliki tingkat kestabilan yang cukup baik dalam

mengukur besar kecilnya suatu perusahaan (Kurniasih & Ratna Sari, 2013). Ukuran

perusahaan diukur dengan skala rasio. Pengukuran ini mengacu pada Yohan & Pradipta

(2019).

UP = Log (Total Aset)

Strategi Bisnis

Strategi bisnis merupakan kebijakan yang digunakan perusahaan untuk

mempertahankan kelangsungan hidupnya maupun untuk menghadapi para kompetitor.

Strategi bisnis dalam penelitian ini menggunakan skala nominal dengan mengikuti

beberapa pengukuran yang dilakukan oleh (Wardani & Khoiriyah, 2018), yaitu:

1. Keunggulan Produksi dan Distribusi Secara Efisien

Keunggulan produksi dan distribusi barang maupun jasa secara efisien dihitung

dengan persamaan berikut:

KAR/PENJUALAN =Jumlah pegawai

Penjualan

2. Tingkat Pertumbuhan Perusahaan

Tingkat pertumbuhan perusahaan dihitung dengan rumus berikut:

MTB =Harga pasar saham

Jumlah modal

3. Pemasaran

Pemasaran dapat dihitung dengan rumus berikut:

𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 =Beban iklan

Total penjualan

4. Intensitas Aset Tetap

Intensitas aset tetap dihitung dengan rumus berikut:

IAT =Aset tetap bersih

Total Aset

Dalam mengukur strategi bisnis yang dilakukan perusahaan, dapat menggunakan

empat proksi, yaitu tiga proksi utama adalah (KAR/PENJUALAN, MTB dan Market),

sampel perusahaan pada urutan kuintil teratas akan diberi point 5, sedangkan urutan di

212 | J I P A K 2 0 2 1

bawahnya diberi point 4 dan seterusnya. Point untuk IAT adalah justru kebalikannya.

Sampel perusahaan pada kuintil teratas diberi point 1, sedangkan urutan di bawahnya

diberi point 2 dan seterusnya. Kemudian point masing-masing perusahaan akan

dijumlahkan untuk keseluruhan proxy. Nilai maksimum adalah 20 (prospector) dan

minimum adalah 4 (defender). Pemberian point pada masing-masing sampel perusahaan

diurutkan sesuai urutan kuintil yang dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2

Urutan Kuintil

KAR/PENJUALAN MTB Market IAT

TERTINGGI 5 5 5 1

4 4 4 2

3 3 3 3

2 2 2 4

TERENDAH 1 1 1 5

Sumber : Diolah Penulis (2020)

Selanjutnya, penentuan strategi perusahaan (defender / prospector) dilakukan

dengan dummy seperti pada penelitian Wardani & Khoiriyah (2018). Apabila jumlah

point suatu perusahaan berada di atas jumlah rata-rata point keseluruhan sampel maka

diberi nilai 1, sebaliknya jika jumlah point suatu perusahaan berada di bawah jumlah rata-

rata point keseluruhan sampel maka diberi nilai 0.

Tabel 3

Penentuan Strategi

Point Kode Strategi

4-12 0 Defender

13-20 1 Prospector

Sumber : Diolah Penulis (2020)

Beban Pajak Tangguhan

Beban pajak tangguhan merupakan jumlah perbedaan temporer atas perlakuan

antara perhitungan laba akuntansi dan perpajakan. Beban pajak tangguhan berskala rasio.

Pengukuran ini mengacu pada Kalbuana et al. (2017):

DTE =Beban Pajak Tangguhan

Total Asset t − Total Asset t − 1

Ukuran Komite Audit

Komite audit secara umum berperan membantu dewan komisaris dalam melakukan

kontrol atas kinerja manajemen perusahaan dan memberikan rekomendasi atas

pengendalian internal perusahaan kepada dewan direksi maupun komisaris guna

mencegah adanya asimetri informasi. Bila komite audit mampu melakukan pengawasan

yang ketat, maka suatu informasi yang dihasilkan akan berkualitas dan kinerja

J I P A K 2 0 2 1 | 213

manajemen perusahaan akan lebih efektif (Hanum & Zulaikha, 2013). Komite audit

menggunakan skala rasio, dengan rumus yang mengacu pada Fajar et al. (2018).

KA = ∑ anggota komite audit

Proporsi Komisaris Independen

Keberadaan komisaris independen dalam suatu perusahaan diharapkan dapat

meningkatkan kinerja manajemen, semakin besar proporsi komisaris independen maka

semakin ketat pengawasan terhadap pihak manajemen (Asri & Suardana, 2016). Dengan

adanya keberadaan komisaris independen di dalam suatu perusahaan dapat membantu

mengarahkan kebijakan dalam pengelolaan perusahaan termasuk penentuan kebijakan

pengelolaan pajak secara efektif. Proporsi komisaris independen diukur dengan

menggunakan skala rasio yang mengacu pada Diantari & Ulupui (2016).

DKI =Komisaris independen

Total seluruh dewan komisaris

Proporsi Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan proporsi saham yang dimiliki oleh investor

institusi baik institusi keuangan maupun institusi non-keuangan (Saftiana, Mukhtaruddin,

Putri, & Ferina, 2017). Kepemilikan institusional dapat meningkatkan fungsi pengawasan

terhadap keputusan yang diambil oleh manajemen perusahaan (Winata, 2014).

Kepemilikan institusional diukur dengan skala rasio (Diantari & Ulupui, 2016).

KI =Kepemilikan Saham Institusional

Total Saham yang Beredar

Model Penelitian

Model penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:

CETR = α + β1UP + β2SB + β3DTE + β4KA + β5DKI + β6KI + ԑ

Keterangan:

CETR = Penghindaran pajak

α = Konstanta

β1 - β6 = Koefisien regresi

UP = Ukuran perusahaan

SB = Strategi bisnis

DTE = Beban pajak tangguhan

KA = Komite audit

DKI = Proporsi komisaris independen

KI = Proporsi Kepemilikan institusional

ε = Error term

Jenis Data

214 | J I P A K 2 0 2 1

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diambil

dari laporan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2015 – 2018.

Data laporan keuangan didapatkan dari website bursa efek Indonesia yaitu

www.idx.co.id.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengujian statistik deskriptif dinyatakan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4

Hasil Uji Statistik Deskriptif

N Minimum Maximum Mean Std Deviation

CETR 396 -0,000 -0,914 -0,255 -0,174

UP 396 9,718 14,537 12,451 0,774

SB 396 0 1 0,42 0,494

DTE 396 -0,067 0,042 -0,0009 0,008

KA 396 1 6 3,07 0,403

DKI 396 0,2 1 0,413 0,109

KI 396 0,000 0,994 0,668 0,221

Sumber: Data diolah SPSS versi 25 (2020)

Tabel 5

Distribusi Frekuensi Strategi Bisnis

Keterangan Frekuensi Persentase

Skor 4-12 (Defender) 229 57,8%

Skor 13-20 (Prospector) 167 42,2%

Total 396 100%

Sumber: Data diolah SPSS versi 25 (2020)

Tabel 4 menunjukkan bahwa jumlah sampel yang diteliti adalah sebanyak 396 data.

Variabel penghindaran pajak (CETR) memiliki nilai rata-rata sebesar -0,255 yang

menunjukkan bahwa secara rata-rata sampel perusahaan non keuangan di Indonesia

membayar pajak sesuai tarif yang berlaku. Pada tabel 5 hasil distribusi frekuensi variabel

strategi bisnis (SB) menunjukkan bahwa 57,8% perusahaan yang menjadi sampel pada

penelitian ini menggunakan strategi bisnis defender dan sebesar 42,2% menggunakan

strategi bisnis prospector. Variabel ukuran perusahaan (UP) memiliki nilai rata-rata

sebesar 12,451. Variabel beban pajak tangguhan (DTE) memiliki nilai rata-rata sebesar -

0,0009. Variabel ukuran komite audit (KA) memiliki nilai rata-rata sebesar 3,07 yang

berarti jumlah komite audit sesuai dengan aturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

(2015) yaitu paling sedikit terdiri dari tiga orang anggota. Variabel proporsi komisaris

independen (DKI) memiliki nilai rata-rata sebesar 0,413 yang menunjukkan bahwa rata-

rata perusahaan non keuangan mempunyai jumlah komisaris independen yang lebih

sedikit dibanding komisaris yang tidak independen. Variabel proporsi kepemilikan

institusional (KI) memiliki nilai rata-rata sebesar 0,668 yang menunjukkan bahwa secara

rata-rata perusahaan non keuangan di Indonesia dimiliki oleh pihak institusi.

Uji Asumsi Klasik

J I P A K 2 0 2 1 | 215

Data perusahaan yang telah memenuhi kriteria pengambilan sampel kemudian

dilakukan pengujian asumsi klasik untuk memberikan suatu gambaran apakah model

persamaan regresi pada penelitian ini memiliki estimasi yang tidak bias. Uji asumsi klasik

terdiri dari uji normalitas, multikolinearitas, heterokedastisitas, dan autokorelasi.

Uji normalitas pada penelitian ini menunjukkan bahwa nilai uji Kolmogorov

Smirnov menunjukkan sig. kurang dari 0.05 yang berarti data residual berdistribusi tidak

normal. Namun demikian, berdasarkan pada konsep central limit theorm bahwa masalah

normalitas dapat diabaikan apabila n sampel besar (n ≥ 30) karena kurva distribusi data

residual akan cenderung mendekati normal. Hasil uji multikolinearitas pada penelitian

ini menunjukkan bahwa nilai VIF di bawah 10 dan nilai Tolerance di atas 0,1. Dengan

demikian tidak terdapat korelasi antar variabel independen dalam penelitian ini. Hasil uji

heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji glejser yang menunjukkan

bahwa nilai sig. ≥ 0.05 yang menunjukkan bahwa tidak terjadi masalah

heteroskedastisitas atau ketidaksamaan variance antar pengamatan. Hasil uji autokorelasi

pada penelitian ini menggunakan uji Bruesch-Godfrey atau lebih dikenal dengan uji

Lagrange Multiplier (LM). Hasil uji autokorelasi pada penelitian ini menunjukkan nilai

sig. ≥ 0.05 yang berarti tidak terjadi masalah autokorelasi atau pada model regresi linear

tidak terdapat korelasi antar residual pada periode saat ini dengan residual pada periode

sebelumnya.

Pada tabel 6 ditunjukkan hasil pengujian atas hipotesis penelitian:

Tabel 6

Hasil Uji t

Variabel Eksp. β Sig. Kesimpulan

(Constant) 0,200 0,172

UP - -0,035 0,003 Ha1 sesuai ekspektasi

SB + -0,050 0,005 Ha2 tidak sesuai ekspektasi

DTE - 0,498 0,649 Ha3 tidak sesuai ekspektasi

KA - -0,012 0,605 Ha4 tidak sesuai ekspektasi

DKI - 0,095 0,236 Ha5 tidak sesuai ekspektasi

KI - -0,001 0,979 Ha6 tidak sesuai ekspektasi

Adjusted R2 = 0,045; Nilai F = 4,100; F Sig. = 0.01

Sumber: Data diolah SPSS versi 25 (2020)

Pembahasan

a. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Variabel ukuran perusahaan (UP) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,003 dan nilai

tersebut lebih kecil dari α = 0,05, sehingga Ha1 dapat diterima secara statistik. Ukuran

perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Semakin besar ukuran

perusahaan, maka semakin rendah tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh

perusahaan. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin besar ukuran perusahaan

(ditinjau dari besarnya jumlah aset) memiliki kemampuan dan kestabilan dalam

menghasilkan keuntungan. Kondisi tersebut membuat perusahaan besar akan

216 | J I P A K 2 0 2 1

berusaha untuk menjaga reputasi perusahaan tetap baik di mata publik dan

pemerintah, sehingga penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan semakin

rendah. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Honggo

& Marlinah (2019); Oktamawati (2017), serta Sutatik et al. (2015).

b. Pengaruh Strategi Bisnis Terhadap Penghindaran Pajak

Pada tabel 6 menjelaskan bahwa nilai signifikansi variabel Strategi Bisnis (SB) di

bawah dari nilai alpha 0,05 dengan nilai β adalah -0.050 maka dapat disimpulkan

bahwa variabel strategi bisnis berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Perusahaan dengan strategi bisnis prospector justru cenderung tidak melakukan

penghindaran pajak karena strategi bisnis prospector memiliki lingkup yang luas dan

berfokus pada inovasi dalam setiap aspek untuk mencapai tujuan, sedangkan

perusahaan yang menggunakan strategi bisnis defender memiliki tingkat

penghindaran pajak yang tinggi karena strategi bisnis defender terlalu berfokus

kepada efisiensi maka perusahaan yang menggunakan strategi defender cenderung

untuk melakukan penghindaran pajak untuk mengurangi jumlah beban pajak yang

harus dibayarkan. Temuan ini menunjukkan bahwa penentuan strategi yang

digunakan oleh perusahaan sangat memengaruhi kecenderungan perusahaan

melakukan penghindaran pajak. Namun demikian hasil penelitian ini tidak konsisten

dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Higgins et al. (2014), Arieftiara

et al. (2015) dan Wahyuni et al. (2019) yang menyatakan bahwa perusahaan dengan

strategi bisnis prospector memiliki dorongan yang tinggi untuk melakukan

penghindaran pajak karena adanya kemungkinan menghasilkan pendapatan yang

tinggi, mempunyai market share yang luas dan longgarnya pengelolaan biaya.

Namun demikian, hasil penelitian ini justru menunjukkan bahwa perusahaan dengan

strategi defender justru lebih termotivasi untuk melakukan penghindaran pajak

karena konsep strategi bisnis defender yang lebih menekankan pada efisiensi sebagai

keunggulan bersaing sehingga berusaha untuk menekan beban pajak yang

ditimbulkan (Higgins et al., 2014).

c. Pengaruh Beban Pajak Tangguhan Terhadap Penghindaran Pajak

Variabel beban pajak tangguhan (DTE) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,649 dan

nilai tersebut lebih besar dari α = 0,05, maka Ha3 tidak dapat diterima secara statistik.

Hasil uji ini menunjukkan bahwa beban pajak tangguhan (DTE) tidak berpengaruh

terhadap penghindaran pajak karena beban pajak tangguhan lebih berhubungan

dengan besarnya pembayaran pajak pada periode mendatang sehingga tidak

berpengaruh terhadap besar kecilnya penghindaran pajak pada periode saat ini. Hasil

penelitian ini konsisten dengan penelitian Pohan (2009) dan Kalbuana et al. (2017).

Munculnya beban pajak tangguhan akibat adanya perbedaan antara perhitungan laba

komersial dan laba fiskal menjadi salah satu cara yang diprediksi dapat

mengindikasikan tindakan penghindaran pajak karena mengindikasinya besarnya

diskresi manajemen. Namun demikian, penelitian ini justru menunjukkan bahwa

J I P A K 2 0 2 1 | 217

beban pajak tangguhan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena beban

pajak tangguhan menggambarkan adanya perbedaan temporer antara perhitungan

laba komersial dan fiskal yang hanya mengeser pembayaran beban pajak ke periode

selanjutnya sehingga tidak mengindikasikan adanya penghindaran pajak.

d. Pengaruh Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak

Variabel komite audit (KA) sebesar 0,605 dan nilai tersebut lebih besar dari α = 0.05,

maka Ha4 tidak dapat diterima secara statistik. Hasil uji ini menunjukkan bahwa

komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena banyaknya

perusahaan hanya menggunakan komite audit untuk memenuhi syarat yang

ditetapkan oleh pemerintah, sehingga besar kecilnya komite audit dalam suatu

perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini

konsisten dengan penelitian Damayanti dan Susanto (2015), Eksandy (2017) dan

Fajar et al. (2018). Keberadaan komite audit dalam perusahaan diharapkan dapat

membantu fungsi pengawasan dan menjaga akuntabilitas perusahaan. Namun

demikian, dalam penelitian ini menunjukkan bahwa peran komite audit dalam

perusahaan belum berjalan secara optimal dalam melaksanakan fungsinya sehingga

tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

e. Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak

Variabel proporsi komisaris independen (DKI) mepunyai nilai signifikansi sebesar

0,236 dan nilai tersebut lebih besar dari α = 0,05, maka Ha5 tidak dapat diterima

secara statistik. Hasil uji ini menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen

tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedikit ataupun banyaknya jumlah

anggota komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak

karena adanya kemungkinan pengawasan yang dilakukan terhadap manajemen

perusahaan tidak berjalan optimal. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian

Sarra (2017). Keberadaan dewan komisaris independen diharapkan dapat

meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik atas perusahaan sehingga dapat

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Namun demikian, dalam

penelitian ini menunjukkan bahwa komisaris independen tidak mempengaruhi

aktivitas penghindaran pajak dalam perusahaan karena peranan dewan komisaris

independen masih belum berjalan dengan maksimal.

f. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak

Variabel kepemilikan institusional (KI) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,979 dan

nilai tersebut lebih besar dari α = 0,05, maka Ha6 tidak dapat diterima secara statistik.

Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini

dapat menjelaskan bahwa besar kecilnya jumlah kepemilikan institusional tidak

memengaruhi keputusan manajemen untuk melakukan penghindaran pajak. Hasil

penelitian ini konsisten dengan penelitian Winata (2014), Diantari dan Ulupui

(2016), serta Fajar et al. (2018). Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan

218 | J I P A K 2 0 2 1

saham pihak institusi yang diprediksi dapat mengurangi tindakan yang dapat

merugikan perusahaan kedepan karena kepemilikan institusi menjadi pihak yang

dapat memberikan pengawasan dan mendorong tata kelola perusahaan yang baik.

Namun pada penelitian ini belum dapat menunjukkan pengaruhnya ke penghindaran

pajak karena tindakan penghindaran pajak merupakan informasi internal manajemen

perusahaan sehingga tidak mudah untuk dideteksi. Selain itu penghindaran pajak

merupakan tindakan yang masih dalam kategori tidak melanggar aturan yang berlaku

sehingga bukan menjadi objek utama yang menjadi pengawasan oleh pihak

kepemilikan institusi.

5. SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini menguji pengaruh strategi bisnis, beban pajak tangguhan dan

karakteristik perusahaan seperti komite audit, proporsi komisaris independen,

kepemilikan institusional, ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak yang terjadi

pada kisaran periode pengampunan pajak di Indonesia. Temuan penelitian ini

menunjukkan bahwa perusahaan dengan strategi bisnis prospector memiliki tingkat

penghindaran pajak yang lebih rendah dibanding perusahaan dengan strategi bisnis

defender. Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa pada perusahaan yang

menggunakan strategi bisnis prospector akan lebih berfokus pada pengembangan produk

dan inovasi, sedangkan pada perusahaan dengan strategi bisnis defender lebih berfokus

pada efisiensi termasuk pengurangan beban pajak sehingga tingkat penghindaran pajak

semakin tinggi. Sedangkan ukuran perusahaan menunjukkan pengaruh negatif terhadap

penghindaran pajak. Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa semakin besar

perusahaan maka akan lebih terdorong untuk menjaga reputasi perusahaan dengan

menghindari tindakan penghindaran pajak secara berlebihan untuk mengurangi efek

negatif di kemudian hari seperti munculnya denda maupun sanksi pajak. Namun

demikian komite audit, proporsi komisaris independen, kepemilikan institusional, serta

beban pajak tangguhan tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Temuan

tersebut menunjukkan bahwa masih kurang efektifnya peran komite audit, komisaris

independen maupun kepemilikan saham oleh pihak instutusi dalam mengawasi aktivitas

pengelolaan keuangan maupun pajak perusahaan. Demikian juga keberadaan beban pajak

tangguhan akibat adanya perbedaan antara laba komersil dan fiskal tidak dapat menjadi

indikasi adanya penghindaran pajak.

Implikasi

Implikasi penelitian ini terhadap kajian literature yaitu menambah wawasan

pengetahuan mengenai hubungan strategi bisnis dan ukuran perusahaan terhadap

penghindaran pajak. Strategi bisnis prospector memiliki tingkat penghindaran pajak yang

lebih tinggi dibanding strategi bisnis defender. Hasil tersebut disebabkan karena adanya

J I P A K 2 0 2 1 | 219

perbedaan fokus dan tujuan yang hendak dicapai dari kedua strategi bisnis tersebut.

Begitu pun dengan ukuran perusahaan yang semakin besar menunjukkan penghindaran

pajak yang lebih rendah karena perusahaan besar akan berusaha untuk menjaga reputasi

serta kelangsungan hidupnya dalam jangka panjang. Sedangkan implikasi praktis

terhadap pembuat kebijakan fiskal adalah untuk memperhatikan faktor-faktor yang dapat

mempengaruhi penghindaran pajak seperti strategi bisnis yang digunakan oleh

perusahaan maupun ukuran perusahaan itu sendiri.

Saran

Penelitian ini mempunyai keterbatasan yaitu penelitian ini hanya menguji enam

variabel independen dengan hasil nilai adjusted R² yang kecil yaitu 0,059 sehingga masih

banyak variabel lain yang diprediksi dapat berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Untuk itu rekomendasi penelitian selanjutnya adalah mengganti beberapa variabel

independen lain yang diprediksi dapat memengaruhi penghindaran pajak, seperti karakter

eksekutif, kompensasi rugi fiskal, serta rapat komite audit. Selain itu penelitian ini hanya

menggunakan sampel penelitian di Indonesia, pada penelitian selanjutnya dapat

dilakukan pengujian lintas negara seperti negara-negara ASEAN untuk memperkaya

literature dan memperoleh hasil penelitian yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Alqatamin, R. M. (2018). Audit Committee Effectiveness and Company Performance:

Evidence from Jordan. Accounting and Finance Research, 7(2), 48.

https://doi.org/10.5430/afr.v7n2p48

Arieftiara, D., Utama, S., Wardhani, R., & Rahayu, N. (2015). Analisis Pengaruh Strategi

Bisnis Terhadap Penghindaran Pajak, Bukti Empiris Di Indonesia. Simposium

Akuntansi Nasional XVIII, 18(1), 1–27.

Asitalia, F., & Trisnawati, I. (2017). Pengaruh Good Corporate Governance Dan

Leverage Terhadap Manajemen Laba Fioren. Jurnal Bisnis Dan Akuntansi, 19(1),

1–11.

Asri, I. T. Y., & Suardana, K. A. (2016). Pengaruh Proporsi Komisaris Independen,

Komite Audit, Preferensi Risiko Eksekutif Dan Ukuran Perusahaan Pada

Penghindaran Pajak. E-Jurnal Akuntansi, 16(1), 72–100.

Cahyono, D. D., Andini, R., & Raharjo, K. (2016). Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan

Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan (SIZE), Leverage (DER) dan

Profitabilitas (ROA) Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)

Pada Perusahaan Perbankan yang Listing BEI Periode Tahun 2011 – 2013. Journal

of Accounting, 2(2).

Damayanti, F., & Susanti, T. (2015). Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit,

Kepemilikan Institusional, Resiko Perusahaan, Dan Return On Assets Terhadap

Tax Avoidance. Jurnal Bisnis Dan Manajemen, 5(2), 187–206.

https://doi.org/10.15408/ess.v5i2.2341

Damayanti, F., & Susanto, T. (2015). Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit,

220 | J I P A K 2 0 2 1

Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan dan Return on Assets terhadap Tax

Avoidance. ESENSI Jurnal Bisnis Dan Manajemen, 5(2), 187–206.

https://doi.org/10.15408/ess.v5i2.2341

Dewi, N. N. K., & Jati, I. K. (2014). Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik

Perusahaan, dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Tax Avoidance

di Bursa Efek Indonesia. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 6(2), 249–260.

Diantari, P. R., & Ulupui, I. A. (2016). Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris

Independen, Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. E-

Jurnal Akuntansi, 16(1), 702–732.

Eksandy, A. (2017). Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kualitas Audit

Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). Competitive Jurnal Akuntansi

Dan Keuangan, 1(1), 1. https://doi.org/10.31000/competitive.v1i1.96

Fajar, M., Zulbahridar, & Kurnia, P. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan

Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. JOM FEB, 1(1), 1–15.

https://doi.org/10.22201/fq.18708404e.2004.3.66178

Feranika, A., Mukhzarudfa, & L. Aurora, T. (2016). Pengaruh Kepemilikan Institusional,

Dewan Komisaris Independen, Kualitas Audit, Komite Audit, Karakter Eksekutif,

dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan UNJA,

2(2), 31–39.

Ginting, S. (2016). Pengaruh Corporate Governance dan Kompensasi Rugi Fiskal

Terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel

Moderating. Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil, 6(2), 165–176.

Gula, V. E., & Mulyani, S. D. (2020). Pengaruh Capital Intensity Dan Deffered Tax

Expense Terhadap Tax Avoidance Dengan Menggunakan Strategi Bisnis Sebagai

Variabel Moderasi. Prosiding Seminar Nasional, 2(2012), 1–7.

Hanum, H. R., & Zulaikha. (2013). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Corporate

Governance Terhadap Effective Tax Rate. Diponegoro Journal of Accounting,

2(2), 1–10.

Harianto, R. (2020). Pengaruh Strategi Bisnis, Kepemilikan Institusional Dan Kebijakan

Utang Terhadap Penghindaran Pajak ( Studi Kasus Pada Perusahaan Makanan dan

Minuman di. Liability, 02(1), 49–69.

Higgins, D., Omer, T. C., & Phillips, J. D. (2014). The Influence of a Firm’s Business

Strategy on its Tax Aggressiveness. Contemporary Accounting Research, 32(2),

674–702. https://doi.org/10.1111/1911-3846.12087

Honggo, K., & Marlinah, A. (2019). Pengaruh ukuran perusahaan, umur perusahaan,

dewan komisaris independen, komite audit, sales growth, dan leverage terhadap

penghindaran pajak. Trisakti School of Management, 21(1), 9–26.

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm : Managerial Behavior ,

Agency Costs and Ownership Structure Theory of the Firm : Managerial Behavior ,

Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics, 3(4),

305–360.

Kalbuana, N., Purwanti, T., & Agustin, N. H. (2017). Pengaruh Kepemilikan Manajerial,

Beban Pajak Tangguhan, dan Tingkat Pajak Efektif Terhadap Penghindaran Pajak

di Indonesia. Magistra, (100), 26–35.

Kurniasih, T., & Ratna Sari, M. (2013). Pengaruh Return on Assets, Leverage, Corporate

Governance, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax

Avoidance. Buletin Studi Ekonomi, 18(1), 58–66.

Maharani, I. G. A. C., & Suardana, K. A. (2014). Pengaruh Corporate Governance,

J I P A K 2 0 2 1 | 221

Profitabilitas dan Karakteristik Eksekutif pada Tax Avoidance Perusahaan

Manufaktur. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 9.2, 525–539.

Marfirah, D., & SyamBZ, F. (2016). Pengaruh Corporate Governance dan Leverage

terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa

Efek Indonesia (BEI) Tahun 2011-2015. Jurnal IlmiahMahasiswa Ekonomi

Akuntansi, 1(2), 91–102.

Mulyani, S., Wijayanti, A., & Masitoh, E. (2018). Pengaruh Corporate Governance

Terhadap Tax Avoidance. Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga, 3(1), 322–

340. https://doi.org/10.31093/jraba.v3i1.91

Oktamawati, M. (2017). Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran

Perusahaan, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, Dan Profitabilitas Terhadap Tax

Avoidance. Jurnal Akuntansi Bisnis, 15(1), 23–40.

https://doi.org/10.24167/JAB.V15I1.1349

Payne, D. M., & Raiborn, C. A. (2015). Aggressive Tax Avoidance: A Conundrum for

Stakeholders, Governments, and Morality. Journal of Business Ethics, 147(3),

469–487. https://doi.org/10.1007/s10551-015-2978-5

Permata, A. D., Nurlaela, S., & Wahyuningsih, E. M. (2018). Pengaruh Size, Age,

Profitability, Leverage dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. Jurnal

Akuntansi Dan Pajak, 19(1), 10. https://doi.org/10.29040/jap.v19i1.171

Phillips, J. D., Pincus, M. P. K., & Rego, S. O. (2003). Earnings management: New

evidence based on deferred tax expense. The Accounting Review, 78(2), 491–521.

https://doi.org/10.2139/ssrn.276997

Pohan T Hotman. (2009). Analisis Pengaruh Kepemilikan Institusi, Rasio Tobin Q,

Akrual Pilihan, Tarif Efektif Pajak, dan Biaya Pajak Ditunda Terhadap

Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Publik. Jurnal Informasi, Perpajakan,

Akuntansi Dan Keuangan Publik, 4(2), 113–135.

Rani, P. (2017). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Financial Distress, Komite Audit, dan

Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan,

53(9), 1689–1699.

Reinganum, J. F., & Wilde, L. L. (1985). Income Tax Compliance in a Principal-Agent

Framework. Journal of Public Economics, 26, 1–18.

Saftiana, Y., Mukhtaruddin, Putri, K. W., & Ferina, I. S. (2017). Corporate governance

quality, firm size and earnings management: Empirical study in Indonesia stock

exchange. Investment Management and Financial Innovations, 14(4), 105–120.

https://doi.org/10.21511/imfi.14(4).2017.10

Sarra, H. D. (2017). Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Komite Audit dan Dewan

Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak. Competitive Jurnal

Akuntansi Dan Keuangan, 1(1), 63. https://doi.org/10.31000/competitive.v1i1.108

Shevlin, T., Thornock, J., & Williams, B. (2017). An examination of firms’ responses to

tax forgiveness. Review of Accounting Studies, 22(2), 577–607.

https://doi.org/10.1007/s11142-017-9390-6

Sukmana, Yoga. 2020. RI Diperkirakan Rugi Rp 68,7 Triliun Akibat Penghindaran Pajak.

Kompas.com. https://money.kompas.com/read/2020/11/23/183000126/ri-

diperkirakan-rugi-rp-68-7-triliun-akibat-penghindaran-pajak. Diunduh tanggal 23

November 2020.

Sunarsih, U., & Handayani, P. (2018). Pengaruh Corporate Governance Terhadap

222 | J I P A K 2 0 2 1

Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek

Indonesia. Jurnal Akuntansi, 12(2), 163–184.

Sutatik, Syafi’i, & Rahman, A. (2015). Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan

Biaya Bunga terhadap Penghindaran Pajak di BEI Tahun 2010-2014. Jurnal

Akuntansi UBHARA, pp. 261–270.

Swingly, C., & Sukartha, I. M. (2015). Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit,

Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Sales Growth pada Tax Avoidance. E-Jurnal

Akuntansi Universitas Udayana, 1, 47–62.

Wahyuni, L., Fahada, R., & Atmaja, B. (2019). The Effect of Business Strategy,

Leverage, Profitability and Sales Growth on Tax Avoidance. Indonesian

Management and Accounting Research, 16(2), 66.

https://doi.org/10.25105/imar.v16i2.4686

Wardani, D. K., & Khoiriyah, D. (2018). Pengaruh Strategi Bisnis dan Karakteristik

Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. Akuntansi Dewantara, 2(1), 25–36.

Retrieved from http://e-journalfb.ukdw.ac.id/index.php/jrak/article/view/283

Wijayani, D. R. (2016). Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, Corporate

Governance dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak di

Indonesiafile:///E:/SMT 6/Referensi Jurnal/tax avoidance/chen2010 kepemilikan

keluarga.pdf (Studi Empiris Perusahaan Manufaktu. Jurnal Dinamika Ekonomi &

Bisnis, 13(2), 181–192.

Winata, F. (2014). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada

Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013. Tax &

Accounting Review, 4 (1)(1), 1–11.

Yohan, & Pradipta, A. (2019). Pengaruh ROA, Leverage, Komite Audit, Size, Sales

Growth Terhadap Tax Avoidance. Jurnal Bisnis Dan Akuntansi, 21(1), 1–8.