Evaluasi Pencapaian Kapitasi Berbasis Pemenuhan …

Evaluasi Pencapaian Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan (KBK) Pada Puskesmas Kecamatan di Wilayah Kerja BPJS Kesehatan

Kantor Cabang Utama Jakarta Selatan Tahun 2016

Intan Permata Sari, Kurnia Sari

Manajemen Asuransi Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia Email: [email protected]

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang Evaluasi Pencapaian Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan (KBK) Pada Puskesmas Kecamatan di Wilayah Kerja BPJS Kesehatan Kantor Cabang Utama Jakarta Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis pencapaian KBK dan identifikasi belum optimalnya pencapaian tersebut dilihat dari evaluasi input, proses dan output. Didapatkan hasil bahwa rata-rata pencapaian KBK hingga bulan Desember 2016 mencapai 90% dan hanya sedikit yang pernah mencapai 100%. Adapun penyebab dari pencapaian yang belum optimal dipengaruhi kebijakan perhitungan angka kontak 1x nomor BPJS Kesehatan, SDM kelapangan dan pemasukan yang masih kurang, sarana dan prasarana yang belum lengkap, pengetahuan petugas yang masih kurang baik, waktu maintenance pada jam kerja serta sosialisasi yang belum optimal baik untuk Puskesmas dan masyarakat dalam hal ini peserta JKN serta. Kata Kunci: BPJS Kesehatan; Evaluasi; KBK

Evaluation of Pay for Performance Service Commitments in Subdistrict Primary Health Care (Puskesmas Kecamatan) ‘BPJS Kesehatan Kantor Cabang Utama Jakarta Selatan’ In

The Year 2016

ABSTRACT This research discusses about the evaluation of pay for performance service commitments in subdistrict primary health care ‘BPJS Kesehatan Kantor Cabang Utama Jakarta Selatan’ in the year 2016. This research is qualitative study and aims to analyze pay for performance service commitments by examining the evaluation’ input, process, and output, in order to identify why health care providers fall short of 100% performance ahievements. The research reveals that while only a limited number of providers achieve 100%, the average health firm reaches 90%. Reasons include the limitation of one monthly BPJS Kesehatan visit per patient, limited human and financial resources, limited of facilities and knowledge about the payment mechanism, the requirement to maintain IT systems during office hours, as well as the lack of transparent communication of new policies by BPJS Kesehatan to the members of BPJS Kesehatan. Keyword: BPJS Kesehatan; Evaluation; Pay for performance Pendahuluan

Evaluasi Pencapaian ..., Intan Permata Sari, FIK UI, 2017

Terwujudnya derajat kesehatan ditandai oleh masyarakatnya yang hidup dengan perilaku

dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan menjangkau pelayanan kesehatan yang

bermutu, secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Untuk mewujudkan fokus ini, peran pemerintah sangat besar seperti yang tertuang pada

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 34 H ayat (2) “Negara mengembangkan sistem jaminan

sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai

dengan martabat kemanusiaan”, sehingga salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan fokus

pembangunan kesehatan dan UUD 1945 adalah dengan menerbitkan Undang-Undang No. 40

Tahun 2004 tentang Sitem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Dalam pelaksanaannya, Sistem Jaminan Sosial Nasional memiliki Badan Penyelenggara yang

kemudian disebut dengan Badan Penyelanggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan).

Kekhususan program Jaminan Kesehatan dalam SJSN adalah bahwa Badan Penyelenggara dalam

hal ini BPJS Kesehatan mengembangkan sistem pelayanan kesehatan, sistem kendali mutu

pelayanan, dan sistem pembayaran pelayanan kesehatan untuk meningkatkan efisiensi dan

efektivitas jaminan kesehatan. Dalam hal sistem pembayaran kepada pelayanan kesehatan,

pembayaran pra upaya atau sering disebut dengan kapitasi merupakan suatu cara yang cukup

efisien dan efektif dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan dengan prinsip managed

healthcare. Konsep kapitasi adalah konsep pembayaran kepada Pemberi Pelayanan Kesehatan

(PPK) bukan berdasarkan jumlah dan jenis pelayanan yang diberikan melainkan berdasarkan

jumlah peserta terdaftar yang menjadi tanggungannya.

Konsep kapitasi telah diterapkan sejak awal mula munculnya BPJS Kesehatan, namun dengan

berjalannya waktu, sebagai upaya untuk dapat membangun pelayanan yang bermutu bagi Peserta

JKN, perlu memperhatikan adanya aspek kualitas layanan. Berbagai jenis pengukuran, standar

dan upaya untuk meningkakan mutu pelayanan telah tersedia dan terus berkambang. Salah

satunya adalah dengan metode pembayaran berbasis komitmen pelayanan. Pembayaran

berdasarkan performa kinerja atau dikenal dengan Pay for Performance merupakan suatu

pendekatan untuk memberikan insentif kepada dokter keluarga atau PPK Tingkat Pertama untuk

mencapai penigkatan kinerja dengan meningkatkan kualitas pelayanan atau menurunkan biaya.

Dalam pelaksanaan kapitasi, Puskesmas dirasa belum optimal dalam hal pelayanan kesehatan

dan peningkatan mutu, sehingga pada 2015 muncullah Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan

Sosial Kesehatan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Norma Penetapan Besaran Kapitasi dan


Pembayaran Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan Pada Fasilitas Kesehatan

Tingkat Pertama. Terdapat 3 (tiga) indikator penilaian komitmen pelayanan yaitu Angka Kontak

(AK), Rasio Rujukan Rawat Jalan Kasus Non Spesialistik (RRNS), Rasio Peserta Prolanis rutin

berkunjung ke FKTP (RPPB). Berdasarkan data yang didapatkan, pencapaian indikator KBK

dapat dikatakan belum sempurna. Hal ini dengan didapatkannya pencapaian KBK di BPJS

Kesehatan Kantor Cabang Utama Jakarta Selatan seperti tabel dibawah ini: Tabel 1. Rata-rata Pencapaian Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan Pada Bulan April-

Desember 2016 (%) Puskesmas Apr Mei Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Rata-rata

Kec Tebet 90 80 95 90 90 95 95 98 98 92 Kec Setiabudi 90 80 95 90 80 95 90 95 90 89 Kec Mampang Prapatan 90 75 90 80 90 75 90 95 95 87 Kec Pasar Minggu 90 80 90 90 90 90 90 90 90 89 Kec Kebayoran Baru 90 80 80 80 80 90 95 95 95 87 Kec Kebayoran Lama 90 80 90 90 90 95 105 95 105 93 Kec Cilandak 90 80 95 98 95 98 98 98 110 96 Kec Jagakarsa 90 75 80 80 90 98 98 95 90 88 Kec Pancoran 90 75 80 90 80 90 90 90 105 88 Kec Pasanggrahan 90 75 90 95 95 95 95 95 95 92

Rata-rata pencapaian KBK tersebut adalah 90% dan jika dilihat dari tujuan dibentuknya

KBK, maka tujuan tersebut belum tercapai yaitu bagaimana Puskesmas dapat menjangkau

peserta dengan optimal yaitu dengan mendapatkan kapitasi 100%, sehingga dibutuhkan evaluasi

input, proses, dan output pelaksanaan KBK serta identifikasi faktor yang berkaitan dengan

pencapaian tersebut.

Tinjauan Teoritis

Sistem Pembayaran Kapitasi dan KBK

Feldstein (1983) dalam Thesis Ernatyaswati (2002) mendefinisikan bahwa sistem

pembayaran kapitasi adalah sistem atau cara pembayaran oleh pengelola dana kepada

penyelenggara pelayanan kesehatan untuk pelayanan yang diselenggarakannya, yang besar

biayanya tidak dihitung berdasarkan jenis dan ataupun jumlah pelayanan kesehatan yang

diselenggarakan untuk setiap pasien, melainkan berdasarkan jumlah pasien yang menjadi

tanggungannya. Konsep pembayaran kapitasi dan Kapitasi Berbasis Komitmen Pelayanan sama,

namun perbedaan terletak pada cara penilaiannya. Dalam KBK di Indonesia, terdapat 3 indikator

penilaian yaitu:


a. Angka Kontak

Merupakan indikator untuk mengetahui tingkat aksesabilitas dan pemanfaatan pelayanan

primer di FKTP oleh peserta. Adapun formula perhitungannya:

Angka kontak =jumlah peserta yang melakukan kontak

jumlah peserta terdaftar di FKTPx1000

Dalam pelaksanaannya, kegiatan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan angka kontak

adalah berupa pelayanan imunisasi, pelayanan penyuluhan kesehatan, pemeriksaan

kesehatan Ibu dan Anak, KB, senam sehat serta home visit.

b. Rasio Rujukan Rawat Jalan Kasus Non Spesialistik

Merupakan indikator untuk mengetahui optimalnya koordinasi dan kerjsama antara FKTP

dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) sehingga sistem rujukan

terselenggara sesuai indikasi medis dan kompetensinya. Adapun formula perhitungan:

RRNS =jumlah rujukan kasus non spesialistik

jumlah rujukan FKTPx100

Berdasarkan kesepakatan bersama Adinkes, terdapat 131 diagnosa yang harus ditangani di

FKTP dari 144 diagnosa untuk wilayah DKI Jakarta. Jika dari 131 diagnosa tersebut harus

dirujuk, maka terdapat kriteria TACC, yaitu Time-Age-Complication-Comorbidity.

c. Rasio Peserta Prolanis Rutin Berkunjung ke FKTP

Merupakan indikator untuk mengetahui kesinambungan pelayanan penyakit kronis yang

disepakati oleh BPJS Kesehatan dan FKTP terhadap peserta prolanis. Adapun cara

perhitungannya:

RPPB =jumlah rujukan prolanis yang rutin berkunjungjumlah peserta prolanis terdaftar di FKTP

x100

Kegiatan yang dihitung dalam indikator adalah edukasi klub, konsultasi medis,

pemantauan kesehatan melalui pemeriksaan penunjang, senam prolanis, home visit, serta

pelayanan obat secara rutin.

Dari ketiga indikator diatas, terdapat kriteria Aman dan Prestasi dalam penentuan target

indikator. Tabel 2. Target Pemenuhan Indikator Pelayanan

No. Nama Indikator Target Indikator

Zona Aman Zona Prestasi

1 Angka Kontak ≥ 150 per mil ≥ 250 per mil

2 Rasio rujukan rawat jalan non spesialistik < 5% < 1 %

3 Rasio peserta Prolanis rutin berkunjung ke FKTP ≥ 50% ≥ 90%


Dari target tersebut, kemudian dapat ditentukanlah besaran norma kapitasi yang akan

diterima oleh Puskesmas setelah adanya penyesuaian, seperti tabel berikut ini:

Tabel 3. Penerapan Pembayaran Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan

No Jumlah Indikator

% Pembayaran Tidak tercapai target Zona Aman Zona Aman Zona Prestasi

1 0 0 3 115 % 2 0 1 2 110% 3 0 2 1 105% 4 0 3 0 100% 5 1 2 0 90% 6 2 1 0 80% 7 1 0 2 98% 8 1 1 1 95% 9 2 0 1 90% 10 3 0 0 75%

Evaluasi dan Model Evaluasi

Menurut American Public Health Association (Azwar, 1996) evaluasi adalah suatu proses

menentukan nilai atau besarnya sukses dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan

sebelumnya. Proses ini mencakup langkah-langkah memformulasikan tujuan, mendefinisikan

kriteria untuk mengukur besarnya kesuksesan dan rekomendasi untuk program selanjutnya.

Evaluasi tentunya memiliki tujuan mengapa dilakukan. Menurut OECD (Organization for

Economic Cooperation & Development) (2002) dalam Maulana, Supriyanto, & Hermawan

(2013) evaluasi bertujuan untuk menentukan relevansi dan pemenuhan dari tujuan,

pengembangan efisiensi, efektivitas, dampak, dan kesinambungan dari suatu program atau

kebijakan. Sedangkan tujuan dari evaluasi program kesehatan adalah untuk perbaikan program-

program kesehatan dan pelayanan unuk mengarahkan pengalokasian tenaga dan dana untuk

program dan pelayanan yang sedang dilaksanakan dan yang akan datang. Berikut model evaluasi

Model IPO (Input, Process, Output, Outcomes)

Bushnell (1990) dalam Tamkin, Yarnall, & Kerrin (2002) membagi evaluasi menjadi 4

(empat) jenis dan umumnya evaluasi Bushnell (1990) digunakan untuk evaluasi pelatihan.


Dibawah ini merupakan jenis evaluasi Bushnell (1990) dengan menggunakan pendekatan sistem

sebagai berikut:

a) Input, yaitu mengevaluasi indikator program pelatihan dengan melihat pengalaman

instruktur, kualifikasi pelatih, dan sumber daya.

b) Process, yaitu mengevaluasi pada sistem perencanaan, pengembangan dan cara

penyampaian pelatihan.

c) Output, yaitu mengevaluasi pada reaksi peserta pelatihan, pengetahuan dan skill yang

didapatkan dan pengembangan serta peningkatan performa kinerja

d) Outcomes, yaitu mengevaluasi pada pencapaian manfaat pelatihan, kepuasan peserta

pelatihan dan produktivitas.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan di Puskesmas wilayah kerja

BPJS Kesehatan KCU Jakarta Selatan untuk menganalisis pencapaian Kapitasi Berbasis

Komitmen Pelayanan pada Puskesmas Kecamatan di wilayah kerja BPJS Kesehatan Kantor

Cabang Utama Jakarta Selatan dilihat dari input, proses, output dan identifikasi faktor-faktor

yang berkaitan dengan pencapaian tersebut. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari-Mei

tahun 2017 dengan cara wawancara mendalam kepada 4 Puskesmas, 2 Puskesmas dengan rata-

rata pencapaian diatas 90% dan 2 Puskesmas dibawah 90% KBK. Selain itu penelitian ini juga

melakukan telaah dokumen pencapaian KBK per indikator yang bersumber dari data Manajemen

Pelayanan Kesehatan Primer BPJS KCU Jakarta Selatan.

Hasil dan Pembahasan

Karakteristik Informan

Tabel 4. Karateristik Informan

No Informan Kode Jenis

Kelamin

Usia

(tahun)

Pengalaman

kerja pada

instansi (tahun)

1 Kepala Unit Manajemen Pelayanan Kesehatan Primer BPJS Kesehatan KCU Jakarta Selatan

A1 BPJS

Kesehatan P 40 11

2 Staff Unit Manajemen Pelayanan A2 BPJS P 26 4


Kesehatan Primer BPJS Kesehatan Kantor Cabang Utama Jakarta Selatan

Kesehatan

3 Kepala Puskesmas Kecamatan Cilandak B1 PKM P 38 3

4 Staff (koordinator KBK) Puskesmas Kecamatan Cilandak

B2 PKM P 50 10

No Informan Kode Jenis

Kelamin

Usia

(tahun)

Pengalaman

kerja pada

instansi (tahun)

5 Kepala Puskesmas Kecamatan Tebet C1 PKM P 46 14

6 Staff (koordinator KBK) Puskesmas Kecamatan Tebet

C2 PKM P 36 11

7 Kepala Tata Usaha Kecamatan Mampang Prapatan

D1 PKM L 53 31

8 Staff (koordinator KBK) Puskesmas Kecamatan Mampang Prapatan

D2 PKM P 52 10

9 Kepala Puskesmas Kecamatan Pancoran E1 PKM L 51 17

10 Staff (koordinator KBK) Puskesmas Kecamatan Pancoran

E2 PKM P 34 1

Evaluasi Input

a) Kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara mendalam kepada informan, didapatkan informasi

bahwa dalam pelaksanaan KBK, semua yang berkaitan dengan perundangan, petunjuk

teknis, berasal dari regulator utama yaitu Kementerian Kesehatan bersama BPJS

Kesehatan. Disisi lain, Puskesmas tidak memiliki peraturan ataupun SOP tersendiri terkait

KBK melainkan lebih melakukan perencanaan bulanan. Oleh sebab itulah Puskesmas

hanya mengikuti kebijakan yang ada dari BPJS Kesehatan. Dalam penentuan indikator

pencapaian dan penilaian KBK, tentunya sudah berdasarkan evidence based yaitu berkaca

pada askes sebelumnya.

Bagi Puskesmas yang menjalankan tidak ada kendala dari kebijakan yang

ditetapkan, namun terdapat satu indikator yang dirasa kurang tepat dan sulit untuk

mencapainya, yaitu Angka Kontak. Dalam indikator Angka Kontak, jumlah kontak yang

akan dihitung dalam pencapaian adalah 1x nomor BPJS Kesehatan saja tanpa melihat

frekuensi kunjungan peserta. Adanya Angka Kontak yaitu untuk mengetahui aksesibilitas


peserta ke FKTP, padahal dalam hal merubah perlikau sehat masyarakat perlu kunjungan

berkali-kali dan rutin dilakukan. Selain itu, pada kebijakan angka kontak tidak terdapat

peraturan mengenai peserta terdaftar luar daerah dan bukan peserta terdaftar pada FKTP

tersebut, sehingga bagi kedua jenis peserta tersebut tidak akan dimasukkan menjadi

perhitungan kontak padahal dalam hal ini, Puskesmas mengeluarkan cost untuk

melakukan pelayanan. Dalam hal ini BPJS Kesehatan dapat meninjau kembali untuk

merubah menjadi angka kunjungan dengan beberapa kriteria tertentu agar promotif dan

preventif berjalan dengan baik. Dan di sisi Puskesmas-pun harus dapat menjangkau setiap

kalangan baik kaya ataupun miskin, dan sehat maupun sakit, serta ditambahkannya

peraturan atau poin tambahan pada angka kontak terkait peserta luar daerah.

b) Sumber Daya Manusia (SDM)

Berdasarkan hasil wawancara, sumber daya manusia di Puskesmas kurang

khususnya untuk yang turun kelapangan untuk melakukan kontak sehat.

“kurang sih kita, karena tempat juga nih sempit. KPLDH kurang, kalau mau rekrut juga bingung mau ditaruh dimana”(D1 PKM, ka TU)

Ada atau tidak adanya KBK, pemprov DKI Jakarta telah menyediakan tim Ketuk Pintu

Layani Dengan Hati (KPLDH) untuk dapat menelusur dan memberikan pelayanan guna

meningkatkan mutu kesehatan ke seluruh warga, namun walaupuan dengan adanya

KPLDH dirasa masih kurang. Selain itu, ditemukan bahwa pengetahuan petugas terkait

KBK masih kurang sehingga petugas hanya memikirkan bagaimana tugas yang dimiliki

selesai. Padahal, pengetahuan tentang hal ini merupakan kunci utama untuk Puskesmas

mampu mencapai KBK dengan baik dan akan beriringan dengan pencapaian tujuan KBK

tersebut.

Demi menyokong perbaikan dalam pelayanan, kegiatan peningkatan mutu dan

kompetensi tentunya sangat diperlukan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan

Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Pedoman Manajemen Puskesmas,

manajemen sumber daya dan mutu merupakan satu kesatuan sistem pengelolaan

Puskesmas yang tidak terpisah satu dengan lainnya, hal ini dikarenakan dukungan sumber

daya yang memadai baik dalam jenis, jumlah maupun fungsi dan kompetensinya sesuai

standar yang ditetapkan, dan tersedia tepat waktu pada saat akan digunakan.


c) Sistem Informasi

Berdasarkan wawancara didapatkan hasil bahwa Puskesmas memiliki aplikasi

yang disediakan oleh BPJS Kesehatan untuk entry data yaitu p-care atau primary-care.

Sedangkan BPJS Kesehatan menggunakan QI-9 untuk mengolah data dari Puskesmas. P-

care merupakan sistem informasi pelayanan pasien yang ditujukan untuk pasien atau

peserta BPJS Kesehatan berbasis komputer dan internet. Selain p-care, Puskesmas

memiliki sistem informasi lain yang disediakan dari Suku Dinas Kesehatan yaitu SIKDA

atau dapat memilih E-Puskesmas. Kedua sistem tersebut jika diperoleh dari wawancara

telah bridging system khusus untuk indikator rujukan non-spesialistik, namun terdapat

Puskesmas yang menyatakan belum atau meragukan hal tersebut. Sehingga dalam hal ini

perlu dilakukan pengecekan kembali baik dari BPJS Kesehatan ataupun Suku Dinas

Kesehatan.

Dalam penggunaannya, terdapat hambatan yang ditemukan dari p-care

diantaaranya maintanence pada jam pelayanan sehingga tidak dapat entry,

“p-care yang sering down dan saat pelayanan”(A1 BPJS Kesehatan, kanit) Puskesmas lupa bahwa batas entry adalah setiap tanggal 3 setiap bulannya serta

berdasarkan wawancara diketahui bahwa p-care tidak dapat mendeteksi nomor-nomor

peserta yang sudah dimasukan kedalam p-care. Dalam hal ini, BPJS Kesehatan harus

dapat update aplikasi p-care sehingga Puskesmas menerima notifikasi atau

pemberitahuan jika nomor peserta sudah di entry, atau sudah habis masa entry pada bulan

tersebut.

d) Sarana dan Prasarana

Berdasarkan PMK No 75 Tahun 2014 Tentang Puskesmas, Puskesmas harus

memiliki prasarana yang berfungsi paling sedikit terdiri atas:

a. Sistem penghawaan

(ventilasi)

b. Sistem pencahayaan

c. Sistem sanitasi

d. Sistem kelistrikan

e. Sistem komunikasi

f. Sistem gas medik

g. Sistem proteksi petir

h. Sistem proteksi

kebakaran

i. Sistem pengendalian

kebisingan


j. Sistem transportasi vertikal

untuk bangunan lebih dari satu

lantai

k. Kendaraan Puskesmas keliling

dan

l. Kendaraan ambulan

Berdasarkan hasil wawancara, keluhan Puskesmas terkait sarana dan prasarana

adalah pada kondisi bangunan yang sempit dan begitu juga poli-polinya. Namun

walaupun demikian tidak menjadi hambatan dalam pelakanaan KBK. Berbeda dengan

fasilitas alkes ataupun obat-obatan. Walaupun bagi Puskesmas fasilitas yang dimiliki

sudah cukup, namun ketika Puskesmas tidak mampu untuk menegakkan diagnosa, maka

akan dirujuk begitu pula saat obat-obatan habis dikarenakan adanya pembatasan jumlah

pengadaan obat.

e) Sumber Pendanaan

Pendanaan merupakan salah satu hal yang paling sensitif dalam suatu organisasi.

Pada BPJS Kesehatan, sumber pendanaan didapatkan melalui Dana Jaminan Sosial (DJS).

Dana Jaminan Sosial merupakan dana yang dikeluarkan dan yang salah satunya oleh

BPJS Kesehatan untuk pembayaran kapitasi. Dari segi Puskesmas, dana kapitasi

merupakan pemasukan. Puskesmas kecamatan di DKI Jakarta sudah merupakan

Puskesmas BLUD. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD

adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan kerja Perangkat

Daerah di lingkungan pemerintahan daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan

kepada masyarakat berupa penyediaan baarang atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan

mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi

dan produktivitas. Pemasukan BLUD terbanyak berasal dari Kapitasi, selanjutnya non-

kapitasi yang berasal dari klaim Puskesmas ke BPJS Kesehatan, serta dana umum dari

pasien.

Dari hasil wawancara didapatkan beberapa kendala terkait sumber pendanaan

sebagai berikut:

1. Dikarenakan adanya penyesuaian, terkadang ada pengurangan dana di

Puskesmas

2. Norma kapitasinya kecil


Namun disisi lain, dengan adanya KBK telah ada efisiensi biaya kesehatan, yang

pada awalnya Puskesmas menerima full 6.000 dikali jumlah peserta terdaftar, namun

sekarang telah ada penyesuaian. Namun seperti yang sudah dibahas sebelumnya KBK

memiliki tujuan untuk efisiensi biaya dan Puskesmas meresa pemasukan berkurang.

Berikut ilustrasi perhitungan efisiensi biaya:

Puskesmas memiliki peserta terdaftar sebanyak 151.780 dan norma kapitasi adalah

6.000, maka kapitasi yang akan didapatkan adalah Rp 910.680.000 dan dalam 3

bulan kedepan akan mendapatkan Rp 2.732.040.000. Namun, dengan adanya

KBK, Puskesmas bisa saja mendapatkan sejumlah dana tersebut atau kurang

dikarenakan adanya penyesuaian. Misalkan Puskesmas pada bulan perhitungan

mendapatkan persentase pencapaian KBK 90%, berarti norma kapitasi yang akan

diterima adalah 6.000 x 90% = Rp 5.400, maka dengan jumlah peserta terdaftar

151.780, kapitasi yang diterima adalah Rp 819.612.000 dan untuk 3 bulan adalah

Rp 2.458.836.000. Efisiensi biayanya adalah sebesar Rp 2.732.040 – Rp

2.458.836.00 = Rp 273.204.000. Dapat dilihat bahwa cukup banyak pengurangan

untuk pemasukan Puskesmas. Oleh karena itu Puskesmas mengeluhkan hal ini.

Namun, seharusnya hal ini menjadi semangat Puskesmas untuk menambah

pemasukan dan juga melayani masyarakat yang sehat maupun sakit. Sehingga

peningkatan mutu dan efisiensi biaya sejalan.

Evaluasi Proses

a) Sosialisasi

Kegiatan penjelasan seluruh kebijakan terkait KBK tidak dilaksanakan secara rutin

melainkan tergantung dari kebijakan yang baru. Setelah satu tahun berjalan, diskusi

dilakukan 1x tentang KBK itu sendiri yaitu dengan mengumpulkan para pimpinan

Puskesmas ke Suku Dinas Kesehatan atau Dinas Kesehatan. Untuk datang langsung

sangat jarang dan umumnya Puskesmas yang mengundang untuk dilakukan sosialisasi

secara langsung oleh BPJS Kesehatan. Setelah ada sosialisasi tersebut, Puskesmas

mensosialisasikan ke staff serta Puskesmas Kelurahan-nya. Untuk cara penyampaiannya

bervariasi, mulai dari melalui mini lokakarya, Rabuan, serta dari group WA. Sosialisasi


dari Puskesmas ke staff tentunya lebih sering karena akan selalu diingatkan tentang target

yang dibuat, dan lain sebagainya.

Dalam hasil wawancara terdapat kendala yaitu:

1. Dari Puskesmas menolak angka kontak dengan hanya 1 nomor BPJS

Kesehatan saja.

2. Terkait Prolanis. Contoh, A terdaftar di FKTP Puskesmas Kelurahan X

dan terdaftar menjadi peserta prolanis di FKTP Puskesmas Kecamatan X,

maka peserta tersebut tidak dihitung menjadi kunjungan prolanis karena

kartu BPJS Kesehatan-nya adalah Puskesmas Kelurahan X.

3. Sosialisasi BPJS Kesehatan hanya ke Puskesmas sebagai mitra, dan

kepada masyarakat belum optimal, sehingga Puskesmas yang

meneruskan.

b) Proses Implementasi Kegiatan

Perencanaan adalah proses memutuskan tujuan-tujuan hal apa yang akan dikejar

selama suatu jangka waktu yang akan datang dan apa yang akan dilakukan agar tujuan

atau target tersebut tercapai. Adapun perencanaan yang dilakukan dari hasil wawancara

adalah seperti berikut ini:

1. Membuat target angka sehat karena jika hanya dari angka sakit atau yang

berkunjung ke puskesmas akan sedikit dan tidak mencapai aman.

2. Menginformasikan kepada dokter untuk memahami penyakit yang dapat

dirujuk dan tidak dirujuk

3. Memberikan edukasi kepada peserta/pasien yang ingin dirujuk bahwa tidak

bisa tanpa ada indikasi keparahan dan dapat dituntaskan di puskesmas

4. Memastikan dokter memasukkan TACC jika akan dirujuk

5. Memastikan setiap petugas ke lapangan untuk membawa daftar hadir dan

entry p-care.

6. Untuk prolanis diciptakan suasana seperti keluarga dengan sering

menginformasikan melalui WA group

Dari semua yang sudah direncanakan, tentunya kendala tidak dapat dielakkan,

berdasarkan hasil wawancara beberapa kendala yang didapatkan adalah sebagai berikut:


a. Capaian contact rate sangat tinggi, padahal sudah berkali-kali melakukan

kontak.

b. Peserta tidak membawa kartu identitas seperti KTP ataupun kartu BPJS

Kesehatan-nya, hal ini tentunya menjadi kendala bagi puskesmas tidak dapat

memasukkan ke angka kontak.

c. Peserta-peserta yang ingin dirujuk dan tidak mengetahui tahapan rujukan

berjenjang.

d. Untuk kawasan elit, jarang ada di rumah maka dari itu susah untuk di

jangkau.

e. Terkadang saat KPLDH home visit, pemilik rumah tidak mau, karena takut

dan alasan lainnya.

Dalam hal ini, BPJS Kesehatan dapat melakukan supervisi bagi Puskesmas

dengan capaian rendah serta bagi Puskesmas yang memiliki target, ada baiknya untuk

dibuat menjadi double atau lebih agar target >150permil dapat tercapai.

c) Proses Pembayaran

Perhatikan bagan proses pembayaran berikut ini:

Setiap bulannya Puskesmas akan mendapatkan berita acara hasil pencapaian,

namun terkadang terdapat perhitungan yang berbeda antara BPJS Kesehatan dan

Puskesmas, dan saat di konfirmasi BPJS Kesehatan hanya menjawab hasil tersebut sudah

by system dalam hal ini seharusnya BPJS Kesehatan mampu menjelaskannya disarankan

BPJS Kesehatan membuat diskusi tentang perhitungan sistem ini. Selain itu, hal unik

ditemukan dalam proses pembayaran.

FKTP Memberikan Pelayanan

Kantor Pusat melakukan hitungan

Kantor Cabang mengolah data QI-9

Di lakukan perhitungan kapitasi

Puskesmas mendapatkan hasil dalam berita acara


0

20

40

60

80

100

120

Apr Mei Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Grafik Pencapaian KBK Puskesmas Kecamatan 2016

Kec Tebet Kec SeFabudi Kec Mampang Prapatan

Kec Pasar Minggu Kec Kebayoran Baru Kec Kebayoran Lama

Kec Cilandak Kec Jagakarsa Kec Pancoran

Kec Pasanggrahan

Pembayaran akan dilakukan dengan melihat perhitungan bulan ke 3, dan

dibayarkan untuk 3 bulan kedepan. Karena adanya metode pembayaran seperti itu,

Puskesmas lebih giat pada bulan perhitungan dan hal ini diutarakan oleh informan.

Perhatikan grafik berikut:

Pada grafik, bulan perhitungan dimulai pada Bulan Juni dan untuk pembayaran

Juli-Agustus dan September akan menjadi bulan perhitungan dan pembayaran untuk bulan

Oktober – Desember. Dapat dilihat di grafik bahwa pada bulan perhitungan Juni,

September dan Desember lebih tinggi dari pada bulan-bulan sebelumnya walaupun

terdapat beberapa Puskesmas yang mengalami penurunan, namun lebih mendominasi

adanya peningkatan. Tentunya BPJS Kesehatan harus dapat mengambil tindakan terhadap

hal ini agar Puskesmas tidak hanya money oriented, melainkan juga menjadi suatu

tanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang baik.

Evaluasi Output

a) Angka Kontak

Diketahui bahwa angka kontak menjadi indikator tersulit dalam pelaksanaan

KBK. Hal ini dikarenakan harus dilakukannya kunjungan sehat atau home visit.

Puskesmas memiliki fungsi sebagai UKM sudah menjadi tugasnya, namun beberapa

masyarakat takut ketika dikunjungi atau tidak ada di rumah yang dikarenakan masyarakat

tersebut berekonomi menengah keatas. Tabel 5 Tabel Pencapaian Angka Kontak Tahun 2016 (per mil)


No Nama FKTP Apr Mei Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

1 Kec. Tebet 46.75 44.31 42.67 41.09 73.29 139.59 98.52 98.68 114.32

2 Kec. Setiabudi 31.18 30.64 28.70 32.24 39.61 90.74 60.09 52.25 142.43 3 Kec. Mampang Prapatan 14.28 16.06 16.66 16.13 25.09 19.17 68.06 81.19 141.60 4 Kec. Pasar Minggu 31.84 33.49 30.77 35.07 44.26 35.09 43.15 65.16 103.32 5 Kec. Kebayoran Baru 30.86 30.06 26.50 45.54 52.02 55.68 52.12 59.36 44.64 6 Kec. Kebayoran Lama 19.79 22.71 56.15 41.04 41.60 134.96 168.98 107.27 177.68 7 Kec. Cilandak 37.84 36.63 49.00 50.91 63.49 125.97 115.29 95.93 157.95 8 Kec. Jagakarsa 33.60 32.54 28.53 36.69 47.34 108.18 93.11 70.46 71.34 9 Kec. Pancoran 32.25 30.87 27.24 37.51 53.47 69.26 113.28 114.01 152.77

10 Kec. Pasanggrahan 38.50 37.61 59.89 51.21 49.99 81.35 78.05 71.58 67.09 Dari grafik dan berdasarkan hasil wawancara kepada Puskesmas, pada bulan-

bulan awal memang menjadi masa kesulitan bagi Puskesmas, pertama dikarenakan

Puskesmas membutuhkan adaptasi dan terdapat Puskesmas yang belum memahami

dengan baik tentang KBK ini. Beberapa kendala juga dikarenakan perhitungan contact

rate yang hanya 1x nomor BPJS Kesehatan walaupun kunjungan berkali-kali. Alasan

lainnya sehingga belum tercapai adalah kekurangan SDM walaupun dari pemprov DKI

Jakarta telah menyediakan KPLDH untuk peningkatan pelayanan kesehatan. Dalam hal

ini, BPJS Kesehatan dan Puskesmas dapat bekerjasama dalam penambahan tim KPLDH,

sehingga terjalin kerjasama yang baik serta tujuan peningkatan mutu baik dari sisi BPJS

Kesehatan dan juga Puskesmas beserta jajarannya dapat tercapai.

-‐ 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00 140.00 160.00 180.00 200.00

Capaian Angka Kontak April-‐Deseber 2016

APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

≥150permil

≥150permil


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

Capaian Rasio Rujukan Non-‐SpesialisFk April-‐ Desember 2016 (%)


b) Rasio Rujukan Rawat Jalan Kasus Non Spesialistik

Perhatikan tabel dan grafik berikut ini. Tabel 6 Tabel Pencapain Indikator Rasio Rujukan Non-Spesialistik Tahun 2016 (%)

No Nama FKTP Apr Mei Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 1 Kec. Tebet 0 1.52 0.82 2.39 2.09 1.55 1.03 0.45 0.74

2 Kec. Setiabudi 0 3.51 0.00 0.88 1.98 1.52 1.45 1.47 1.89

3 Kec. Mampang Prapatan 0 9.27 7.32 4.22 4.52 6.86 4.50 0.54 0.71

4 Kec. Pasar Minggu 0 4.23 2.99 2.44 2.77 1.89 1.35 2.02 1.25

5 Kec. Kebayoran Baru 0 3.48 2.80 3.88 2.37 1.95 0.93 0.93 0.60

6 Kec. Kebayoran Lama 0 4.29 3.22 2.85 2.61 2.35 0.28 1.05 1.00

7 Kec. Cilandak 0 2.60 0.98 0.60 0.85 0.51 0.56 0.92 0.79

8 Kec. Jagakarsa 0 8.92 5.16 5.57 4.10 0.24 0.16 0.15 1.08

9 Kec. Pancoran 0 6.25 4.74 1.17 3.05 1.89 1.76 1.58 1.28

10 Kec. Pasanggrahan 0 5.13 4.05 3.52 4.55 3.44 1.91 1.64 1.09

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada bulan April capaian rasio rujukan

non-spesialistik adalah 0%, hal ini dikarenakan pada bulan tersebut belum dilakukan

perhitungan dan kesepakatan peer-review diagnosa dapat tuntas di Puskesmas per Mei

2016. Pada peer-review tersebut bersama Asosiasi Dinas Kesehatan, didapatkan 131

diagnosa yang harus tuntas di Puskesmas dari 144 Diagnosa. Rujukan Non-Spesialistik

tidak di anggap masalah karena Puskesmas sebagai front line harus dapat memberikan

pelayanan kuratif jika masih dapat diatasi di Puskesmas. Namun kendala dialami

Puskesmas ketika pasien ngotot untuk di rujuk sedangkan Puskesmas masih bisa

<5%


melayani hingga tuntas. Hal ini yang terjadi adalah untuk peralatan dan obat-obatan

terkadang belum mendukung. Seperti untuk penegakan diagnosa menjadi sulit dan

ketika persediaan obatan habis.

Puskesmas sebagai gatekeeper sangat besar andilnya dalam hal rujukan,

ditambah lagi jenis penyakit yang tidak dapat dirujuk sudah didiskusikan dan ditetapkan

bersama sehingga tidak ada alasan lainnya bagi Puskesmas untuk merujuk. Konsep

gatekeeper sangat jelas yaitu suatu konsep sistem pelayanan kesehatan dimana fasilitas

kesehatan tingkat pertama berperan sebagai pemberi pelayanan kesehatan dasar yang

berfungsi secara optimal sesuai dengan standar kompetensinya dan sesuai standar

pelayanan medik pelayanan kesehatan kepada pasien (BPJS Kesehatan, 2014).

c) Rasio Peserta Prolanis Rutin Berkunjung ke FKTP

Perhatikan tabel berikut ini: Tabel 7 Tabel Pencapaian Indikator Rasio Peserta Prolanis Rutin Berkunjung ke FKTP Tahun

2016 (%) No Nama FKTP Apr Mei Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 1 Kec. Tebet 3.57 0 75.56 51.11 77.78 93.55 98.39 98.54 93.43

2 Kec. Setiabudi 0 0 59.09 13.64 22.73 100.00 61.90 100.00 76.19

3 Kec. Mampang Prapatan 0 0 100.00 0.00 68.75 31.25 75.00 75.00 81.25

4 Kec. Pasar Minggu 0 0 66.10 76.27 61.86 77.97 65.25 75.42 75.42

5 Kec. Kebayoran Baru 0 0 0.00 16.67 36.67 80.00 55.56 55.56 66.67

No Nama FKTP Apr Mei Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 6 Kec. Kebayoran Lama 0 0 70.00 50.00 70.00 95.00 75.00 90.00 100.00

7 Kec. Cilandak 0 0 73.91 91.30 82.61 94.87 97.44 92.68 95.12

8 Kec. Jagakarsa 0 0 72.97 81.08 72.97 100.00 100.00 75.90 54.22

9 Kec. Pancoran 0 0 40.63 55.26 26.32 80.00 76.00 88.00 96.00

10 Kec. Pasanggrahan 2.86 0 77.63 97.37 98.68 100.00 94.06 95.05 99.01


Pada tabel dan grafik diatas dapat dilihat bahwa terdapat pencapaian 0%, hal ini

disebabkan karena terdapat Puskesmas yang belum memiliki klub prolanis. Kegiatan

prolanis mulai berjalan pada bulan Juni dan Puskesmas sudah mampu mencapai batas

aman (>50%) dan bahkan prestasi (>90%). Dalam hal prolanis, Puskesmas diharapkan

dapat me-maintanance peserta yang didaftarkan. Dan pada umumnya peserta yang

didaftarkan tidak banyak, sehingga bagi Puskesmas untuk pencapaian cukup mudah.

Namun, kendala tentunya ada seperti peserta yang didaftarkan adalah bukan peserta

terdaftar di FKTP sehingga tidak dimasukkan dalam perhitungan prolanis. Di sisi lain,

Puskesmas Kelurahan belum membuat klub-klub tersebut padahal BPJS Kesehatan telah

menyerukan hal tersebut, sehingga peserta terdaftar di FKTP Kelurahan, menjadi peserta

prolanis di FKTP Kecamatan.

Kesim

pulan

1. Dari

outp

ut,

rata-

rata

penc

apai

an

Pus

kes

mas

belu

m optimal dimana hanya sebesar 90% dari batas aman yatitu 100%. Adapun faktor

penyebabnya adalah kebijakan perhitungan angka kontak hanya 1x nomor BPJS Kesehatan,

SDM kelapangan kurang, sarana dan prasaran yang belum lengkap serta pengetahuan petugas

dan masyarakat yang masih belum optimal.

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

Capaian Rasio Peserta Prolanis April-‐ Desember 2016


≥ 50


2. Evaluasi input;

a. Kebijakan tentang KBK disusun oleh Kemenkes bersama BPJS Kesehatan. Perhitungan

angka kontak hanya berdasarkan 1x nomor peserta tanpa melihat frekuensi kedatangan.

Selain itu tidak ada kebijakan khusus untuk peserta luar daearah yang melakukan kontak,

serta kebijakan terkait peserta yang bukan terdaftar pada FKTP tersebut.

b. Sumber Daya Manusia di Puskesmas kurang, khususnya untuk yang turun kelapangan

walaupun pemprov DKI Jakarta telah membuat KPLDH baik ada atau tidak adanya KBK

serta pengetahuan yang kurang dari pihak petugas tentang KBK.

c. Sistem Informasi yang suka down atau maintanence, tidak ada batas waktu jika sudah

tidak bisa entry untuk bulan tersebut, tidak dapat mendeteksi nomor peserta yang sudah

pernah di entry dan antara sistem Puskesmas dan BPJS Kesehatan belum bridging system.

d. Sarana dan prasarana masih kurang dalam hal tempat, tempat masih kecil dan juga obat

kurang. Terdapat obat-obatan yang dibatasi oleh fornas, sehingga Puskesmas harus

merujuk.

e. Sumber Pendanaan terbesar Puskesmas adalah berasal dari kapitasi, namun dengan

adanya penyesuaian maka kapitasi berkurang. Tidak dihitugnya peserta luar daerah atau

yang tidak terdaftar menjadi angka kontak, sehingga Puskesmas yang dirugikan yaitu

mengeluarkan dana untuk pelayanan pasien.

3. Evaluasi Proses;

a. Sosialisasi hanya dilakukan 1x dan biasanya melalui WA group, padahal dari SDM masih

ada yang belum mengerti. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat belum optimal

dilakukan oleh BPJS Kesehatan sehingga FKTP membantu menyampaikan.

b. Proses Implementasi Kegiatan, dalam hal ini yang sulit adalah angka kontak. Karena

kurangnya sosialisasi maka pada saat dilakukannya kegiatan khususnya kunjungan sehar,

warga lupa membawa kartu peserta, dan takut dikunjungi

c. Proses Pembayaran, sudah melalui sistem namun BPJS Kesehatan dirasa belum

transparan. Hal ini dikarenakan apabila perhitungan BPJS Kesehatan dan Puskesmas

berbeda, dan Puskesmas melakukan konfirmasi maka dijawab ‘by system’. Kemudian

dengan adanya KBK pembayaran berkurang namun terdapat efisiensi serta perilaku

Puskesmas yang rajin pada bulan perhitunga untuk dilakukan pembayaran saja


Saran

1. Kebijakan ditinjau ulang kembali baik dalam hal penentuan capain angka kontak dan hanya 1x

nomor BPJS Kesehatan dalam 1 bulan.

2. Bagi peserta luar daerah atau tidak terdaftar di FKTP tersebut, jika tidak dapat dihitung

menjadi angka kontak, dapat dihitung sebagai Fee for Service dan mensyaratkan berkas

pendukung untuk diklaim. Karena pada dasarnya Puskesmas mengeluarkan cost dalam

memberikan pelayanan kepada peserta baik yang bukan dari peserta terdaftar atau berkunjung

berulang kali dengan diagnosa berbeda.

3. Memilih waktu maintenance system pada waktu tidak sibuk di Puskesmas. BPJS Kesehatan

sebagai mitra seharusnya mengetahui ataupun berdiskusi jadwal free-nya agar dapat

menghindari penumpukan atau kerja 2x tim Puskesmas.

4. Dibentuk sistem ter-integrasi pada p-care sehingga saat sudah tidak down, maka file data dapat

di upload dan akan langsung ke data pada sistem p-care. Serta adanya notifikasi jika nomor

BPJS Kesehatan telah di entry sehingga Puskesmas dapat mengambil strategi penambahan

target.

5. Optimalisasi sosialisasi kepada masyarakat serta petugas FKTP baik oleh Puskesmas atau

BPJS Kesehatan

6. Dalam pembuatan target perbulan khususnya angka kontak sehat, target pencapaian

Puskesmas dikalikan lebih banyak, sehingga dapat meningkatkan angka kontak dan

mengurangi double entry dengan nomor sama.

7. Bekerjasama dengan BPJS Kesehatan mengusulkan KPLDH yang diperbanyak kepada

Pemprov DKI sehingga UKM berjalan ke seluruh masyarakat.

8. Untuk rujukan, pastikan semua dokter memahami yang harus dirujuk dan tidak bisa dirujuk,

dan memasukkan TACC sehingga tidak dihitung sebagai rujukan non-spesialistik. Hal ini

dapat dilakukan dengan cara sosialisasi sebulan sekali.

9. Diperlukan monitoring dan evaluasi kepada petugas lapangan untuk tidak lupa daftar hadir dan

entry pada p-care. Monitoring per hari atau saat setelah kegiatan luar gedung selesai.

Daftar Referensi Azwar, A. 1996. Menjaga Mutu Pelayanan Kesehatan. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. BPJS Kesehatan 2014. Panduan Praktis Gatekeeper Concept. Jakarta. BPJS Kesehatan Ernatyaswati, H. 2002. Thesis. Evaluasi Biaya Obat Dalam Sistem Pembayaran Kapitasi di Rawat Jalan RS

Pelabuhan Jakarta. FKM UI. Depok.


Ilyas, Y. 2002. Kinerja Teori, Penilaian, dan Penelitian. Depok: Pusat Kajian Ekonomi Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia.

Jakarta Smart City. 2017. Ketuk Pintu Layani Dengan Hati (KPLDH) Program Baru Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Jakarta.

Kementerian Kesehatan RI. 2015. Rencana Strategis Kementrian Kesehatan Tahun 2015 – 2019. Jakarta: Kementrian Kesehatan.

Maulana, S., Supriyono, B., & Hermawan. (2013). Evaluasi Penyediaan Layanan Kesehatan di Daerah Pemekaran Dengan Metode CIPP (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung). Wacana, 16(4), 186-196.

Normand, C, et all. 2009. Social Health Insurance: A guidebppk for planning 2nd Edition. Varlag fur Akademische Schriften. Germany.

Peraturan Bersama Sekretaris Kementerian Kesehatan RI dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Nomor HK.02.05/III/SK/089/2016 Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Petunjung Teknis Pelaksanaan Pembayaran Kapitasi Berbasis Komitmen Pelayanan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.

Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan dan Pembayaran Denda Akibat Keterlambatan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Pedoman Manajemen Puskesmas. Tamkin, P., Yarnall, J., & Kerrin, M. 2002. Kirkpatrick and Beyond: A review of models of training evaluation.

British Library. UK. Thabrany, H. 2000. Rasional Pembayaran Kapitasi. Yayasan Penerbitan Ikatan Dokter Indonesia. Jakarta. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Widyaningsih, N.K. 2013. Thesis. Perhitungan Kapitasi Dalam Penentuan Penerima Bantuan Iuran (PBI)

Penduduk Kota Bogor Tahun 2013. FKM UI.Depok.


Evaluasi Pencapaian Kapitasi Berbasis Pemenuhan …

Documents