Evaluasi Pencapaian Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan (KBK) Pada Puskesmas Kecamatan di Wilayah Kerja BPJS Kesehatan Kantor Cabang Utama Jakarta Selatan Tahun 2016 Intan Permata Sari, Kurnia Sari Manajemen Asuransi Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia Email: [email protected]ABSTRAK Penelitian ini membahas tentang Evaluasi Pencapaian Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan (KBK) Pada Puskesmas Kecamatan di Wilayah Kerja BPJS Kesehatan Kantor Cabang Utama Jakarta Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis pencapaian KBK dan identifikasi belum optimalnya pencapaian tersebut dilihat dari evaluasi input, proses dan output. Didapatkan hasil bahwa rata-rata pencapaian KBK hingga bulan Desember 2016 mencapai 90% dan hanya sedikit yang pernah mencapai 100%. Adapun penyebab dari pencapaian yang belum optimal dipengaruhi kebijakan perhitungan angka kontak 1x nomor BPJS Kesehatan, SDM kelapangan dan pemasukan yang masih kurang, sarana dan prasarana yang belum lengkap, pengetahuan petugas yang masih kurang baik, waktu maintenance pada jam kerja serta sosialisasi yang belum optimal baik untuk Puskesmas dan masyarakat dalam hal ini peserta JKN serta. Kata Kunci: BPJS Kesehatan; Evaluasi; KBK Evaluation of Pay for Performance Service Commitments in Subdistrict Primary Health Care (Puskesmas Kecamatan) ‘BPJS Kesehatan Kantor Cabang Utama Jakarta Selatan’ In The Year 2016 ABSTRACT This research discusses about the evaluation of pay for performance service commitments in subdistrict primary health care ‘BPJS Kesehatan Kantor Cabang Utama Jakarta Selatan’ in the year 2016. This research is qualitative study and aims to analyze pay for performance service commitments by examining the evaluation’ input, process, and output, in order to identify why health care providers fall short of 100% performance ahievements. The research reveals that while only a limited number of providers achieve 100%, the average health firm reaches 90%. Reasons include the limitation of one monthly BPJS Kesehatan visit per patient, limited human and financial resources, limited of facilities and knowledge about the payment mechanism, the requirement to maintain IT systems during office hours, as well as the lack of transparent communication of new policies by BPJS Kesehatan to the members of BPJS Kesehatan. Keyword: BPJS Kesehatan; Evaluation; Pay for performance Pendahuluan Evaluasi Pencapaian ..., Intan Permata Sari, FIK UI, 2017
21
Embed
Evaluasi Pencapaian Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen ...
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Evaluasi Pencapaian Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan (KBK) Pada Puskesmas Kecamatan di Wilayah Kerja BPJS Kesehatan
Kantor Cabang Utama Jakarta Selatan Tahun 2016
Intan Permata Sari, Kurnia Sari
Manajemen Asuransi Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia Email: [email protected]
ABSTRAK
Penelitian ini membahas tentang Evaluasi Pencapaian Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan (KBK) Pada Puskesmas Kecamatan di Wilayah Kerja BPJS Kesehatan Kantor Cabang Utama Jakarta Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis pencapaian KBK dan identifikasi belum optimalnya pencapaian tersebut dilihat dari evaluasi input, proses dan output. Didapatkan hasil bahwa rata-rata pencapaian KBK hingga bulan Desember 2016 mencapai 90% dan hanya sedikit yang pernah mencapai 100%. Adapun penyebab dari pencapaian yang belum optimal dipengaruhi kebijakan perhitungan angka kontak 1x nomor BPJS Kesehatan, SDM kelapangan dan pemasukan yang masih kurang, sarana dan prasarana yang belum lengkap, pengetahuan petugas yang masih kurang baik, waktu maintenance pada jam kerja serta sosialisasi yang belum optimal baik untuk Puskesmas dan masyarakat dalam hal ini peserta JKN serta. Kata Kunci: BPJS Kesehatan; Evaluasi; KBK
Evaluation of Pay for Performance Service Commitments in Subdistrict Primary Health Care (Puskesmas Kecamatan) ‘BPJS Kesehatan Kantor Cabang Utama Jakarta Selatan’ In
The Year 2016
ABSTRACT This research discusses about the evaluation of pay for performance service commitments in subdistrict primary health care ‘BPJS Kesehatan Kantor Cabang Utama Jakarta Selatan’ in the year 2016. This research is qualitative study and aims to analyze pay for performance service commitments by examining the evaluation’ input, process, and output, in order to identify why health care providers fall short of 100% performance ahievements. The research reveals that while only a limited number of providers achieve 100%, the average health firm reaches 90%. Reasons include the limitation of one monthly BPJS Kesehatan visit per patient, limited human and financial resources, limited of facilities and knowledge about the payment mechanism, the requirement to maintain IT systems during office hours, as well as the lack of transparent communication of new policies by BPJS Kesehatan to the members of BPJS Kesehatan. Keyword: BPJS Kesehatan; Evaluation; Pay for performance Pendahuluan
Evaluasi Pencapaian ..., Intan Permata Sari, FIK UI, 2017
Terwujudnya derajat kesehatan ditandai oleh masyarakatnya yang hidup dengan perilaku
dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan menjangkau pelayanan kesehatan yang
bermutu, secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
Untuk mewujudkan fokus ini, peran pemerintah sangat besar seperti yang tertuang pada
Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 34 H ayat (2) “Negara mengembangkan sistem jaminan
sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai
dengan martabat kemanusiaan”, sehingga salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan fokus
pembangunan kesehatan dan UUD 1945 adalah dengan menerbitkan Undang-Undang No. 40
Tahun 2004 tentang Sitem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).
Dalam pelaksanaannya, Sistem Jaminan Sosial Nasional memiliki Badan Penyelenggara yang
kemudian disebut dengan Badan Penyelanggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan).
Kekhususan program Jaminan Kesehatan dalam SJSN adalah bahwa Badan Penyelenggara dalam
hal ini BPJS Kesehatan mengembangkan sistem pelayanan kesehatan, sistem kendali mutu
pelayanan, dan sistem pembayaran pelayanan kesehatan untuk meningkatkan efisiensi dan
efektivitas jaminan kesehatan. Dalam hal sistem pembayaran kepada pelayanan kesehatan,
pembayaran pra upaya atau sering disebut dengan kapitasi merupakan suatu cara yang cukup
efisien dan efektif dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan dengan prinsip managed
healthcare. Konsep kapitasi adalah konsep pembayaran kepada Pemberi Pelayanan Kesehatan
(PPK) bukan berdasarkan jumlah dan jenis pelayanan yang diberikan melainkan berdasarkan
jumlah peserta terdaftar yang menjadi tanggungannya.
Konsep kapitasi telah diterapkan sejak awal mula munculnya BPJS Kesehatan, namun dengan
berjalannya waktu, sebagai upaya untuk dapat membangun pelayanan yang bermutu bagi Peserta
JKN, perlu memperhatikan adanya aspek kualitas layanan. Berbagai jenis pengukuran, standar
dan upaya untuk meningkakan mutu pelayanan telah tersedia dan terus berkambang. Salah
satunya adalah dengan metode pembayaran berbasis komitmen pelayanan. Pembayaran
berdasarkan performa kinerja atau dikenal dengan Pay for Performance merupakan suatu
pendekatan untuk memberikan insentif kepada dokter keluarga atau PPK Tingkat Pertama untuk
mencapai penigkatan kinerja dengan meningkatkan kualitas pelayanan atau menurunkan biaya.
Dalam pelaksanaan kapitasi, Puskesmas dirasa belum optimal dalam hal pelayanan kesehatan
dan peningkatan mutu, sehingga pada 2015 muncullah Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial Kesehatan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Norma Penetapan Besaran Kapitasi dan
Evaluasi Pencapaian ..., Intan Permata Sari, FIK UI, 2017
Pembayaran Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan Pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama. Terdapat 3 (tiga) indikator penilaian komitmen pelayanan yaitu Angka Kontak
(AK), Rasio Rujukan Rawat Jalan Kasus Non Spesialistik (RRNS), Rasio Peserta Prolanis rutin
berkunjung ke FKTP (RPPB). Berdasarkan data yang didapatkan, pencapaian indikator KBK
dapat dikatakan belum sempurna. Hal ini dengan didapatkannya pencapaian KBK di BPJS
Kesehatan Kantor Cabang Utama Jakarta Selatan seperti tabel dibawah ini: Tabel 1. Rata-rata Pencapaian Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan Pada Bulan April-
Desember 2016 (%) Puskesmas Apr Mei Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Rata-rata
Evaluasi Pencapaian ..., Intan Permata Sari, FIK UI, 2017
Pada tabel dan grafik diatas dapat dilihat bahwa terdapat pencapaian 0%, hal ini
disebabkan karena terdapat Puskesmas yang belum memiliki klub prolanis. Kegiatan
prolanis mulai berjalan pada bulan Juni dan Puskesmas sudah mampu mencapai batas
aman (>50%) dan bahkan prestasi (>90%). Dalam hal prolanis, Puskesmas diharapkan
dapat me-maintanance peserta yang didaftarkan. Dan pada umumnya peserta yang
didaftarkan tidak banyak, sehingga bagi Puskesmas untuk pencapaian cukup mudah.
Namun, kendala tentunya ada seperti peserta yang didaftarkan adalah bukan peserta
terdaftar di FKTP sehingga tidak dimasukkan dalam perhitungan prolanis. Di sisi lain,
Puskesmas Kelurahan belum membuat klub-klub tersebut padahal BPJS Kesehatan telah
menyerukan hal tersebut, sehingga peserta terdaftar di FKTP Kelurahan, menjadi peserta
prolanis di FKTP Kecamatan.
Kesim
pulan
1. Dari
outp
ut,
rata-
rata
penc
apai
an
Pus
kes
mas
belu
m optimal dimana hanya sebesar 90% dari batas aman yatitu 100%. Adapun faktor
penyebabnya adalah kebijakan perhitungan angka kontak hanya 1x nomor BPJS Kesehatan,
SDM kelapangan kurang, sarana dan prasaran yang belum lengkap serta pengetahuan petugas
dan masyarakat yang masih belum optimal.
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
120.00%
Capaian Rasio Peserta Prolanis April-‐ Desember 2016
Apr Mei Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
≥ 50
Evaluasi Pencapaian ..., Intan Permata Sari, FIK UI, 2017
2. Evaluasi input;
a. Kebijakan tentang KBK disusun oleh Kemenkes bersama BPJS Kesehatan. Perhitungan
angka kontak hanya berdasarkan 1x nomor peserta tanpa melihat frekuensi kedatangan.
Selain itu tidak ada kebijakan khusus untuk peserta luar daearah yang melakukan kontak,
serta kebijakan terkait peserta yang bukan terdaftar pada FKTP tersebut.
b. Sumber Daya Manusia di Puskesmas kurang, khususnya untuk yang turun kelapangan
walaupun pemprov DKI Jakarta telah membuat KPLDH baik ada atau tidak adanya KBK
serta pengetahuan yang kurang dari pihak petugas tentang KBK.
c. Sistem Informasi yang suka down atau maintanence, tidak ada batas waktu jika sudah
tidak bisa entry untuk bulan tersebut, tidak dapat mendeteksi nomor peserta yang sudah
pernah di entry dan antara sistem Puskesmas dan BPJS Kesehatan belum bridging system.
d. Sarana dan prasarana masih kurang dalam hal tempat, tempat masih kecil dan juga obat
kurang. Terdapat obat-obatan yang dibatasi oleh fornas, sehingga Puskesmas harus
merujuk.
e. Sumber Pendanaan terbesar Puskesmas adalah berasal dari kapitasi, namun dengan
adanya penyesuaian maka kapitasi berkurang. Tidak dihitugnya peserta luar daerah atau
yang tidak terdaftar menjadi angka kontak, sehingga Puskesmas yang dirugikan yaitu
mengeluarkan dana untuk pelayanan pasien.
3. Evaluasi Proses;
a. Sosialisasi hanya dilakukan 1x dan biasanya melalui WA group, padahal dari SDM masih
ada yang belum mengerti. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat belum optimal
dilakukan oleh BPJS Kesehatan sehingga FKTP membantu menyampaikan.
b. Proses Implementasi Kegiatan, dalam hal ini yang sulit adalah angka kontak. Karena
kurangnya sosialisasi maka pada saat dilakukannya kegiatan khususnya kunjungan sehar,
warga lupa membawa kartu peserta, dan takut dikunjungi
c. Proses Pembayaran, sudah melalui sistem namun BPJS Kesehatan dirasa belum
transparan. Hal ini dikarenakan apabila perhitungan BPJS Kesehatan dan Puskesmas
berbeda, dan Puskesmas melakukan konfirmasi maka dijawab ‘by system’. Kemudian
dengan adanya KBK pembayaran berkurang namun terdapat efisiensi serta perilaku
Puskesmas yang rajin pada bulan perhitunga untuk dilakukan pembayaran saja
Evaluasi Pencapaian ..., Intan Permata Sari, FIK UI, 2017
Saran
1. Kebijakan ditinjau ulang kembali baik dalam hal penentuan capain angka kontak dan hanya 1x
nomor BPJS Kesehatan dalam 1 bulan.
2. Bagi peserta luar daerah atau tidak terdaftar di FKTP tersebut, jika tidak dapat dihitung
menjadi angka kontak, dapat dihitung sebagai Fee for Service dan mensyaratkan berkas
pendukung untuk diklaim. Karena pada dasarnya Puskesmas mengeluarkan cost dalam
memberikan pelayanan kepada peserta baik yang bukan dari peserta terdaftar atau berkunjung
berulang kali dengan diagnosa berbeda.
3. Memilih waktu maintenance system pada waktu tidak sibuk di Puskesmas. BPJS Kesehatan
sebagai mitra seharusnya mengetahui ataupun berdiskusi jadwal free-nya agar dapat
menghindari penumpukan atau kerja 2x tim Puskesmas.
4. Dibentuk sistem ter-integrasi pada p-care sehingga saat sudah tidak down, maka file data dapat
di upload dan akan langsung ke data pada sistem p-care. Serta adanya notifikasi jika nomor
BPJS Kesehatan telah di entry sehingga Puskesmas dapat mengambil strategi penambahan
target.
5. Optimalisasi sosialisasi kepada masyarakat serta petugas FKTP baik oleh Puskesmas atau
BPJS Kesehatan
6. Dalam pembuatan target perbulan khususnya angka kontak sehat, target pencapaian
Puskesmas dikalikan lebih banyak, sehingga dapat meningkatkan angka kontak dan
mengurangi double entry dengan nomor sama.
7. Bekerjasama dengan BPJS Kesehatan mengusulkan KPLDH yang diperbanyak kepada
Pemprov DKI sehingga UKM berjalan ke seluruh masyarakat.
8. Untuk rujukan, pastikan semua dokter memahami yang harus dirujuk dan tidak bisa dirujuk,
dan memasukkan TACC sehingga tidak dihitung sebagai rujukan non-spesialistik. Hal ini
dapat dilakukan dengan cara sosialisasi sebulan sekali.
9. Diperlukan monitoring dan evaluasi kepada petugas lapangan untuk tidak lupa daftar hadir dan
entry pada p-care. Monitoring per hari atau saat setelah kegiatan luar gedung selesai.
Daftar Referensi Azwar, A. 1996. Menjaga Mutu Pelayanan Kesehatan. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. BPJS Kesehatan 2014. Panduan Praktis Gatekeeper Concept. Jakarta. BPJS Kesehatan Ernatyaswati, H. 2002. Thesis. Evaluasi Biaya Obat Dalam Sistem Pembayaran Kapitasi di Rawat Jalan RS
Pelabuhan Jakarta. FKM UI. Depok.
Evaluasi Pencapaian ..., Intan Permata Sari, FIK UI, 2017
Ilyas, Y. 2002. Kinerja Teori, Penilaian, dan Penelitian. Depok: Pusat Kajian Ekonomi Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia.
Jakarta Smart City. 2017. Ketuk Pintu Layani Dengan Hati (KPLDH) Program Baru Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Jakarta.
Kementerian Kesehatan RI. 2015. Rencana Strategis Kementrian Kesehatan Tahun 2015 – 2019. Jakarta: Kementrian Kesehatan.
Maulana, S., Supriyono, B., & Hermawan. (2013). Evaluasi Penyediaan Layanan Kesehatan di Daerah Pemekaran Dengan Metode CIPP (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung). Wacana, 16(4), 186-196.
Normand, C, et all. 2009. Social Health Insurance: A guidebppk for planning 2nd Edition. Varlag fur Akademische Schriften. Germany.
Peraturan Bersama Sekretaris Kementerian Kesehatan RI dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Nomor HK.02.05/III/SK/089/2016 Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Petunjung Teknis Pelaksanaan Pembayaran Kapitasi Berbasis Komitmen Pelayanan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.
Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan dan Pembayaran Denda Akibat Keterlambatan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan.
Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Pedoman Manajemen Puskesmas. Tamkin, P., Yarnall, J., & Kerrin, M. 2002. Kirkpatrick and Beyond: A review of models of training evaluation.
British Library. UK. Thabrany, H. 2000. Rasional Pembayaran Kapitasi. Yayasan Penerbitan Ikatan Dokter Indonesia. Jakarta. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Widyaningsih, N.K. 2013. Thesis. Perhitungan Kapitasi Dalam Penentuan Penerima Bantuan Iuran (PBI)
Penduduk Kota Bogor Tahun 2013. FKM UI.Depok.
Evaluasi Pencapaian ..., Intan Permata Sari, FIK UI, 2017