Palangka Raya, 15 Desember 2014
Palangka Raya, 15 Desember 2014
2
• ETIKA
• HUKUM
• KEGAWATAN &KEDARURATAN
• ETIKA DAN HUKUM DALAM UPAYA • ETIKA DAN HUKUM DALAM UPAYA PERTOLONGAN PERTAMA PADA KEGAWATAN DAN KEDARURATAN
• KESIMPULAN
3
4
• Bahasa Yunani, “ethos” yang artinya cara berpikir, kebiasaan, adat, perasaan, sikap, karakter, watakkesusilaan atau adat.
• Dalam Kamus Bahasa Indonesia, ada 3 (tiga) arti yang dapat dipakai untuk kata Etika, antara lain – sebagai sistem nilai atau sebagai nilai-nilai atau norma-– sebagai sistem nilai atau sebagai nilai-nilai atau norma-
norma moral yang menjadi pedoman bagi seseorangatau kelompok untuk bersikap dan bertindak.
– sebagai kumpulan azas atau nilai yang berkenaan denganakhlak atau moral.
– sebagai ilmu tentang yang baik dan yang buruk yang diterima dalam suatu masyarakat, menjadi bahan refleksiyang diteliti secara sistematis dan metodis
5
• Drs. O.P. SIMORANGKIR : – etika atau etik sebagai pandangan manusia dalam
berprilaku menurut ukuran dan nilai yang baik.
• Drs. Sidi Gajalba dalam sistematika filsafat :– etika adalah teori tentang tingkah laku perbuatan– etika adalah teori tentang tingkah laku perbuatan
manusia dipandang dari segi baik dan buruk, sejauhyang dapat ditentukan oleh akal.
• Drs. H. Burhanudin Salam : – etika adalah cabang filsafat yang berbicara
mengenai nilai dan norma moral yang menentukanperilaku manusia dalam hidupnya
6
• ETIKA UMUM– membahas tentang prinsip-prinsip dasar dari moral,
seperti tentang pengertian etika, fungsi etika, masalahkebebasan, tanggung jawab, dan peranan suara hati
• ETIKA KHUSUS– etika khusus menerapkan prinsip-prinsip dasar dari– etika khusus menerapkan prinsip-prinsip dasar dari
moral itu pada masing-masing bidang kehidupanmanusia
– Etika Individu• memuat kewajiban manusia terhadap diri sendiri
– Etika Sosial• membicarakan tentang kewajiban manusia sebagai anggota
umat manusia
7
• Etika akan memberikan semacam batasan maupunstandar yang akan mengatur pergaulan manusia didalam kelompok sosialnya.
• Dalam pengertiannya yang secara khusus dikaitkandengan seni pergaulan manusia, etika ini kemudiandiwujudkan dalam bentuk aturan (code) tertulisdiwujudkan dalam bentuk aturan (code) tertulisyang secara sistematik sengaja dibuat berdasarkanprinsip prinsip moral yang ada pada saat yang dibutuhkan akan bisa difungsikan sebagai alatuntuk menghakimi segala macam tindakan yang secara logika-rasional umum (common sense) dinilaimenyimpang dari kode etik.
8
• Maksud pedoman pergaulan tidak lain untuk menjagakepentingan masing-masing yang terlibat agar mereka senang, tenang, tenteram, terlindung tanpamerugikan kepentingannya serta terjamin agar perbuatannya yang tengah dijalankan sesuai denganadat kebiasaan yang berlaku dan tidak bertentanganadat kebiasaan yang berlaku dan tidak bertentangandengan hak-hak asasi umumnya.
• Dengan demikian, aturan etik adalah aturan mengenaimoral atau atau berkaitan dengan sikap moral.
• Filsafat etika adalah filsafat tentang moral. Moral menyangkut nilai mengenai baik dan buruk, layak dantidak layak, pantas dan tidak pantas.
9
• Norma-norma sosial yang mengatur perilaku manusiasecara normatif tentang apa yang harus dilakukan danapa yang tidak harus dilakukan
• Merupakan pedoman untuk berperilaku dalam masyarakat. • Norma-norma sosial dapat dikelompokkan : norma• Norma-norma sosial dapat dikelompokkan : norma
kesopanan atau etiket, norma hukum dan norma moral atau etika
• Etiket hanya berlaku pada pergaulan antar sesama, sedangetika berlaku kapan saja, dimana saja, baik terhadap oranglain maupun sedang sendirian
10
• Kode– tanda-tanda atau simbol-simbol yang berupa kata-kata, tulisan
atau benda yang disepakati untuk maksud-maksud tertentu, misalnya untuk menjamin suatu berita, keputusan atau suatukesepakatan suatu organisasi.
– kumpulan peraturan yang sistematis.• Kode etik• Kode etik
– norma atau azas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagailandasan tingkah laku seharihari di masyarakat maupun di tempatkerja.
• Menurut Undang undang tetang pokok -pokok kepegawaian, Kodeetik profesi :– pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam melaksanakan
tugas dan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh tertuaadalah ; SUMPAH HIPOKRATES
11
• Maksud dan tujuan kode etik ialah untukmengatur dan memberi kualitas kepadapelaksanaan profesi serta untuk menjagakehormatan dan nama baik organisasiprofesi serta untuk melindungi publik yang profesi serta untuk melindungi publik yang memerlukan jasa-jasa baik profesional.
• Kode etik jadinya merupakan mekanismependisiplinan, pembinaan, dan pengontrolanetos kerja anggota-anggota organisasi profesi
12
• Dalam konteks profesi, kode etik memiliki karakteristik antara lain :a. Merupakan produk terapan, sebab dihasilkan berdasarkan
penerapan etis atas suatu profesi tertentu.b. Kode etik dapat berubah dan diubah seiring dengan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek). c. Kode etik tidak akan berlaku efektif bila keberadaannya didropc. Kode etik tidak akan berlaku efektif bila keberadaannya didrop
begitu saja dari atas sebab tidak akan dijiwai oleh cita-cita dannilai yang hidup dalam kalangan profesi sendiri.
d. Kode etik harus merupakan self-regulation (pengaturan diri) dari profesi itu sendiri yang prinsipnya tidak dapat dipaksakandari luar.
e. Tujuan utama dirumuskannya kode etik adalah mencegahperilaku yang tidak etis
13
• Jadi, paling tidak ada tiga maksud yang terkandungdalam pembentukan kode etik, yakni– menjaga dan meningkatkan kualitas moral; – menjaga dan meningkatkan kualitas
keterampilan teknis; keterampilan teknis; – melindungi kesejahteraan materiil para
pengemban profesi. • Kesemua maksud tersebut tergantung pada prasyarat
utama, yaitu menimbulkan kepatuhan bagi yang terikat oleh kode etik tersebut
14
• Pekerjaan tetap sebagai pelaksanaan fungsikemasyarakatan berupa karya pelayanan yang pelaksanaannya dijalankan secara mandiri dengankomitmen dan keahlian berkeilmuan dalam bidangtertentu yang pengembangannya dihayati sebagaipanggilan hidup dan terikat pada etika umum dan etikapanggilan hidup dan terikat pada etika umum dan etikakhusus (etika profesi) yang bersumber pada semangatpengabdian terhadap sesama demi kepentingan umum, serta berakar dalam penghormatan terhadap martabatmanusia (respect for human dignity).
15
• Pekerjaan profesi mempunyai ciri: – pendidikan formal,– berlandaskan etik profesi, – mengutamakan pelayanan kemanusiaan,
ada izin, – ada izin, – mempunyai organisasi profesi
16
• SYARAT UTAMA :– PELATIHAN EKSTENSIF
– KOMPONEN INTELEKTUAL TINGGI
– PELAYANAN PENTING– PELAYANAN PENTING
• SYARAT UMUM :– SERTIFIKASI - proficiency check
– ORGANISASI PROFESI
– OTONOMI KERJA - self regulation
17
• CONSULTANT :– HUBUNGAN INDIVIDU - PROFESIONAL
– FEE FOR SERVICE
– CONTOH : dokter, pengacara– CONTOH : dokter, pengacara
• SCHOLAR :– HUBUNGAN INDIVIDU - INSTITUSI
– GAJI / HONOR
– CONTOH : guru, perawat
18
• kesanggupan untuk secara seksama berupaya memenuhikebutuhan pelayanan profesional dengan kesungguhan, kecermatan dan keseksamaan mengupayakan pengerahankeahlian dan kemahiran berkeilmuan dalam rangkapelaksanaan kewajiban masyarakat sebagai keseluruhanterhadap para warga masyarakat yang membutuhkannya, yang bermuatan empat kaidah pokok. terhadap para warga masyarakat yang membutuhkannya, yang bermuatan empat kaidah pokok. 1) profesi harus dipandang dan dihayati sebagai suatu pelayanan
dengan tidak mengacu pamrih2) selaku mengacu kepada kepentingan atau nilai-nilai luhur
sebagai norma kritik yang memotivasi sikap dan tindakan3) berorientasi pada masyarakat sebagai keseluruhan4) semangat solidaritas antar sesama rekan seprofesi demi
menjaga kual itas dan martabat profesi
19
• Etika Kedokteran adalah penerapan penalaran moral pada masalah yang dihadapi dokter dalam berprofesi sbg dokter
• Etika Kedokteran adalah pengetahuan tentang perilaku profesional para dokter dalam perilaku profesional para dokter dalam menjalankan pekerjaannya, sebagai mana tercantum dalam lafal sumpah dan Kode Etik yang telah disusun oleh organisasi IDI
• Pelanggaran etik tidak selalu berarti pelanggaran hukum, dan pelanggaran hukum belum berarti pelanggaran etik
20
21
• Hukum adalah peraturan perundang-undangan yg dibuat oleh suatu kekuasaan, dalam mengatur pergaulan hidup masyarakat
• Hukum Perdata mengatur subyek dan antar subyek dalam hubungan dan kedudukannya yang subyek dalam hubungan dan kedudukannya yang sederajat.
• Hukum pidana adalah peraturan mengenai hukuman (penguasa dan pemerintah mempunyai kedudukan yang tertinggi)
22
• Hukum kesehatan adalah peraturan perundang- undangan yang menyangkut pelayanan kesehatan (merupakan ketentuan hukum yg berhubungan langsung dengan pemeliharaan dan pelayanan kesehatan)
• Yang terlibat didalam hukum kesehatan adalah : perorangan, lapisan masyarakat, penyelenggara kesehatan, organisasi, sarana, pedoman standar pelayanan kesehatan, ilmu pengetahuan kesehatan, dan hukum
23
• Etika yang berlandaskan pada nilai-nilaimoral kehidupan manusia, sangat berbedadengan hukum yang bertolak dari salahbenar, adil atau tidak adil.
• Hukum merupakan instrumen eksternalsementara moral adalah instrumen internal yang menyangkut sikap pribadi, disiplinpribadi yang oleh karena itu etika disebut juga“disciplinary rules.”
24
• Berlaku untuk profesi
• Disusun berdasarkan kesepakatan anggota profesi
• Etik bisa tertulis dan tidak tertulis
• Sanksi etik berupa tuntunan
• Berlaku untuk umum
• Disusun oleh badan pemerintah yang berkuasa
• Hukum tersusun rinci dalam UU dan lembaran negara
• Sanksi hukum berupa tuntutan• Sanksi etik berupa tuntunan
• Pelanggaran etik diselesaikan oleh Profesi
• Penyelesaikan pelanggaran etik tidak selalu disertai bukti fisik
• Sanksi hukum berupa tuntutan
• Pelanggaran hukum diselesaikan oleh aparat hukum / pengadilan
• Penyelesaian pelanggaran hukum harus dengan bukti fisik
25
• Etika mempunyai sanksi moral, profesi mempunyai sanksi disiplin profesi.
• sekarang para ahli hukum menganggap bahwa standar prosedur dan pelayanan kesehatan dianggap sebagai ranah hukum
• menurut profesi kesehatan dianggap bahwa memenuhi • menurut profesi kesehatan dianggap bahwa memenuhi standar profesi adalah bagian dari sikap etis dan profesional
• penafsiran ahli hukum: pelanggaran standar profesi dapat diartikan juga melanggar hukum
• perlu diinformasikan kepada profesi kesehatan dan profesi hukum, hal ini harus berbeda
26
MEDICAL ETHICS
AUTONOMY
BENEFICIENCEJUSTICEETHICS
BENEFICIENCE
MALEFICENCE
JUSTICE
27
1. Prinsip Autonomy
– prinsip moral yang menghormati hak-hak pasien, terutama hak otonomi pasien
– dibuat informed consent dalam setiap dokter melakukan tindakan ( pasien berpendidikan, dewasa, matang dsb)tindakan ( pasien berpendidikan, dewasa, matang dsb)
2. Prinsip Beneficence
– prinsip moral yang mengutamakan tindakan yang ditujukan kepada kebaikan pasien
– ditekankan tindakan atau perbuatan yang mempunyai sisi baik atau bermanfaat lebih besar dibanding dengan sisi buruk atau mudharat (Secara umum tindakan dokter dapat dilakukan dan berlaku pada semua pasien normal).
28
3. Prinsip Non-maleficence
• prinsip moral yang melarang tindakan yg memperburuk keadaan pasien (Pasien dalam keadaan gawat, harus diperlukan tindakan medik untuk penyelamatan jiwanya, pasien rentan, dsb).untuk penyelamatan jiwanya, pasien rentan, dsb).
4. Prinsip Justice
• prinsip moral yang mementingkan keadilan dalam bersikap maupun dalam mendistribusikan sumberdaya (konteks membahas hak orang lain, selain dari pasiennya itu sendiri).
29
• EMPIRIS– Probabilitas
– Peluang bias dan “unknown”
– Reasonable Medical Certainty
• EVIDENCE BASED• EVIDENCE BASED
• HUBUNGAN DOKTER-PASIEN BERDASAR UPAYA : Kontrak Terapeutik (Inspanningsverbintennis)
• COMPLEX AND TIGHTLY COUPLED SYSTEM– Spesisalisasi & Interdependensi
– Prone to accident
30
• Menurut UU nomor 29 tahun 2004
Pasal 1 ayat 1 :
“Praktik kedokteran adalah rangkaian“Praktik kedokteran adalah rangkaiankegiatan yang dilakukan oleh dokter dandokter gigi terhadap pasien dalammelaksanakan upaya kesehatan”
31
• Bergeser ke arah :SCHOLAR”?
• Praktek pribadi bergeser ke RS / Klinik
• Hubungan dwipartit bergeser ke• Hubungan dwipartit bergeser ketri/multipartit
• Fee for service bergeser ke pre-paid
32
• ISSUE : LETAK KEWENANGAN (SIAPA YANG BERWENANG MEMUTUSKAN APA)
• ALTERNATIF HUBUNGAN :
– AGEN– AGEN
– KONTRAK
– FRIENDSHIP
– PATERNALISTIK
– FIDUCIARY : VIRTUE BASED
33
• DIPENGARUHI OLEH ETIKA PROFESI DAN KEWAJIBAN PROFESI
• PRINSIP MORAL :
– Autonomy, beneficience, non maleficence, justice– Autonomy, beneficience, non maleficence, justice
– Veracity, fidelity, privacy, confidentiality
– Saling percaya
34
• PATERNALISTIK
– SEJAK HIPPOCRATES
– DIANGGAP DASARNYA : SALING PERCAYA
– PRINSIP MORAL UTAMA : BENEFICENCE
– “MENIADAKAN” HAK PASIEN (CONSENT)– “MENIADAKAN” HAK PASIEN (CONSENT)
– MULAI DIKRITIK TAHUN 1956
• KONTRAKTUAL
– MULAI TAHUN 1972-1975 (social contract)
– PRINSIP MORAL UTAMA : AUTONOMY
– INSPANNINGSVERBINTENNIS
35
• SALAH SATU HUBUNGAN HUKUM DOKTER-PASIEN
• TIDAK SEIMBANG / SETARA– DOKTER TIDAK MENJANJIKAN HASIL – DOKTER TIDAK MENJANJIKAN HASIL
(RESULTAATSVERBINTENNIS), TETAPI MENJANJIKAN UPAYA YANG SEBAIK-BAIKNYA (INSPANNINGSVERBINTENNIS) – reasonable care
• HARUS DIJAGA DENGAN ATURAN
36
• KRITIK TERHADAP KONTRAKTUAL :– Tak ada negosiasi eksplisit
– Tak ada ekspektansi eksplisit
– Terlalu materilistik, bukan etik– Terlalu materilistik, bukan etik
– Melupakan faktor sistem sosial
– Terlalu legalistik : Peraturan
– Terfokus pada prinsip autonomy
– Cenderung meminimalkan mutu
• DISEBUT : BOTTOM-LINE ETHICS
37
• FIDUCIARY : VIRTUE BASED ETHICS– Prinsip : Moral keutamaan
– Bukan sekedar kewajiban dan peraturan, tetapijuga “Bagaimana sikap sebaiknya”juga “Bagaimana sikap sebaiknya”
– Empathy, compassion, [erhatian, keramahan, kemanusiaan, saling percaya, itikad baik, dll
– Hubungan : Bertumbuh kembang, bertujuanmensejahterakan pasien
– Komunikasi harus baik
38
HAK DAN HAK DAN KEWAJIBAN DOKTER
HAK DAN KEWAJIBAN
PASIEN39
• IUS DELICTU :
– AKIBAT PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN
– MIS : RAHASIA KEDOKTERAN
• IUS CONTRACTU :
– AKIBAT ADANYA HUBUNGAN KONTRAKTUAL
– MIS : UPAYA SESUAI STANDAR TERTINGGI
40
• Declaration of Lisbon (1991) : The Rights of the patient
• UU No.29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Pasal 52 dan 53.
• SE Ditjen Yanmed Depkes RI No. YM.02.04.3.5.2504 : Pedoman Hak dan kewajiban SE Ditjen Yanmed Depkes RI No. YM.02.04.3.5.2504 : Pedoman Hak dan kewajiban pasien, dokter dan RS
• Deklarasi Muktamar IDI : Hak dan kewajiban pasien dan dokter
• UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan : pasal 56-58 : perlindungan pasien
41
• Hak memilih dokter
• Hak dirawat dokter yang “bebas”
• Hak menerima / menolak pengobatan setelah menerima informasimenerima informasi
• Hak atas kerahasiaan
• Hak mati secara bermartabat
• Hak atas dukungan moral / spiritual
42
• Hak atas Informasi
• Hak atas kerahasiaan
• Hak atas persetujuan tindakan medis
• Hak atas pelayanan kesehatan• Hak atas pelayanan kesehatan
• Hak atas ganti rugi
43
• Mendapat informasi tata tertib dan peraturan
• Mendapat pelayanan yg manusiawi, adil dan jujur.
• Mendapat pelayanan medis bermutu, sesuai standarprofesiprofesi
• Memilih dokter dan kelas perawatan
• Dirawat oleh dokter yg bebas dari campur tangan fihakluar
• Mencari second opinion
• Mendapat privasi dan kerahasiaan penyakit yg diderita
44
45
46
47
48
• KEWAJIBAN PROFESI :
– Sumpah dokter
– KODEKI
– Standar perilaku
– Standar prosedur– Standar prosedur
– Standar pelayanan medis
• KEWAJIBAN AKIBAT HUBUNGAN DOKTER-PASIEN
– memenuhi hak pasien
• KEWAJIBAN SOSIAL
49
50
1
2
3
51
• GAWAT DARURAT
– True emergency
• GAWAT TIDAK DARURAT
– mis. Kanker stadium akhir– mis. Kanker stadium akhir
• DARURAT TIDAK GAWAT
– mis. Tertusuk paku di kaki
• TIDAK GAWAT TIDAK DARURAT
– mis. batuk pilek
52
• AMERICAN HOSPITAL ASSOCIATION– Emergency
• Setiap kondisi yang menurut pendapat pasien, keluarganya atau orang-orang yang merasabertanggung jawab membawa pasien ke RS , bertanggung jawab membawa pasien ke RS , memerlukan penanganan medis segera
• Kondisi ini berlangsung sampai kalangan medikmenentukan yang sebaliknya
– True Emergency• Setiap kondisi yang secara klinik memerlukan
penanganan segera
53
• PENDERITA GAWAT DARURAT• Penderita yang oleh karena suatu penyebab
(penyakit, tindakan, kecelakaan) bila tidak segeraditolong akan cacat, kehilangan anggota tubuhatau meninggalatau meninggal
• PASIEN KRITIS• Seseorang atau lebih yang mengalami kondisi
yang gawat mengancam jiwa• Perlu tindakan segera, secara cermat, cepat agar
tidak mati atau cacat
54
KORBAN GAWAT : • KORBAN TERANCAM JIWA • PERLU PERTOLONGAN CERMAT, CEPAT, TEPAT
AGAR TIDAK MATI ATAU CACAT
TERANCAM JIWA : TERANCAM JIWA : • TERANCAM, TERGANGGU FUNGSI VITALNYA
FUNGSI VITAL MELIPUTI : • FUNGSI JALAN NAFAS• FUNGSI PERNAFASAN • FUNGSI SIRKULASI • FUNGSI KESADARAN
55
56
57
• Ayat (1) – Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi
yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigiterhadap pasien harus mendapat persetujuan
• Penjelasan (paragraf kedua):• Penjelasan (paragraf kedua):– Dalam keadaan gawat darurat, untuk
menyelamatkan jiwa pasien tidak diperlukanpersetujuan. Namun, setelah pasien sadar ataudalam kondisi yang sudah memungkinkan, segeradiberikan penjelasan dan dibuat persetujuan.
58
59
60
PIDANA
PERDATA
DISIPLIN
ETIK
Sanksi = moral – adminsitratif
• teguran
• penghentian tugas/ kewenangan• penghentian tugas/ kewenangantertentu untuk sementara
• pengalihan tugas
• re-edukasi
• pencabutan ijin praktik
62
• KELALAIAN : 359-361 KUHP
• KETERANGAN PALSU : 267-268 KUHP
• ABORSI ILEGAL : 347-349 KUHP
• PENIPUAN : 382 BIS KUHP• PENIPUAN : 382 BIS KUHP
• PERPAJAKAN : 209, 372 KUHP
• EUTHANASIA : 344 KUHP
• PENYERANGAN SEKS : 284-294 KUHP
63
• PS 1365 KUH PERDATA :– Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian
kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantinya
• PS 1366 KUH PERDATA : Juga akibat kelalaian• PS 1367 KUH PERDATA : Juga respondeat superior• PS 1367 KUH PERDATA : Juga respondeat superior• UU No. 36 Th. 2009 tentang Kesehatan ps 56-58
– perlindungan pasien• UU No. 36 Th. 2009 tentang Kesehatan Ps 58 :
– Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadapseseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggarakesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.
64
• ADA KEWAJIBAN
• PELANGGARAN KEWAJIBAN TSB
• DUTY
• BREACH OF DUTYKEWAJIBAN TSB
• HUBUNGAN KAUSAL
• CEDERA / KERUGIAN
• CAUSAL RELATIONSHIP
• DAMAGE
65
• AKIBAT ADANYA HUBUNGAN DR-PASIEN
• TIDAK MELAWAN HAK PASIEN
• REASONABLE COMPETENCE
• REASONABLE CARE : Sesuai norma / standar profesi
• PERBUATAN ATAU KELALAIAN
• TAK PERSOALKAN : “SEMAMPUNYA” & “NIAT BAIK”
• YANG PENTING : PROSEDUR dan REASONABLE COMMUNICATION
66
• Skill dan knowledge sesuai katalogpendidikan
• Dibandingkan dengan dokter rata-• Dibandingkan dengan dokter rata-rata
• Pada situasi dan keadaan tertentu
67
• STANDAR PERILAKU : Universal
• STANDAR PROSEDUR :– Tergantung sarana kesehatan setempat
• STANDAR PELAYANAN MEDIS• STANDAR PELAYANAN MEDIS– Tergantung sarana kesehatan setempat
– Tergantung situasi-kondisi tertentu
– Tergantung sumber daya
• DPT DISIMPULKAN DARI DOKUMEN TERTULIS ATAU DARI SAKSI AHLI
68
• HARUS DIBUKTIKAN DAHULU
• TIDAK BISA GUNAKAN “STRICT LIABILITY”– STRICT LIABILITY (pertanggungjawaban yang kaku) HANYA
BERLAKU BAGI PRODUK – BUKAN JASA
• KADANG FAKTA SUDAH MENUNJUKKAN ADANYA • KADANG FAKTA SUDAH MENUNJUKKAN ADANYA KELALAIAN : RES IPSA LOQUITUR (The thing speaks for it self)– AKIBAT PERALATAN DOKTER
– TIDAK ADA KONTRIBUSI PASIEN
– KEADAAN NORMAL : TAK TERJADI
• mis : gunting / tampon tertinggal
69
• DICARI : LEGAL CAUSE / PROXIMATE CAUSE
• PENGUJIAN :– CAUSATION IN FACT : BUT FOR TEST “kalau tidak” / (Conditio sine
qua non theory)
• Mis. Kalau gunting tak tertinggal, tak akan terjadi perforasi – peritonitisperforasi – peritonitis
• Mis. Kalau diagnosis tak salah atau terlambat, pasien dapat tertolong ( ? )
• Terlalu menyederhanakan hubungan kausalitas– FORESEEABILITY (Adequate theory)
• Bahwa cedera adalah akibat yang dapat diperkirakan sebelumnya dari tindakan substandar oleh dokter yang layak
70
• DITAGIHKAN SATU KALI
• TUNAI / ANGSUR (dapat berbunga)
• “KEHILANGAN KESEMPATAN” SUKAR DIHITUNG, PREDIKTIF, TIDAK PASTI JUMLAH DIHITUNG, PREDIKTIF, TIDAK PASTI JUMLAH DAN LAMANYA
• MEMPERTIMBANGKAN KEDUDUKAN DAN KEMAMPUAN KEDUA PIHAK
71
• DOKTER LALAI AMPUTASI• KERUGIAN :
– BIAYA :• Biaya perawatan hingga sembuh• Biaya fisioterapi dan kaki palsu• Biaya fisioterapi dan kaki palsu• Biaya non medis
– KEHILANGAN KESEMPATAN• Selama perawatan• Keterbatasan peluang kerja
– IMMATERIEL
72
• UPAYA CEGAH PELANGGARAN
– REASONABLE COMPETENCE, REASONABLE CARE, REASONABLE COMMUNICATION
– PROFESIONALISME : ETIK, STANDAR, PENGAWASAN, KOREKSI
• UPAYA CEGAH RISIKO
– PRODUCT LIABILITY PREVENTION, QUALITY ASSURANCE, RISK – PRODUCT LIABILITY PREVENTION, QUALITY ASSURANCE, RISK MANAGEMENT
• SIAPKAN LEGAL DEFENCE
– MEDICAL EVIDENCE : REKAM MEDIK, INFORMED CONSENT
• ALIHKAN RISIKO :
– ASURANSI PROFESI
– NO FAULT COMPENSATION
73
• Pendidikan etika kedokteran sejak dini
• Sikap etis dan profesional
• UU Praktik Kedokteran
• Good clinical governance• Good clinical governance
• Evidence Based Medicine
74
• BUAT STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
• LAKUKAN PENCATATAN– Pencatatan semua tindakan medik
– Pencatatan segala instruksi medikPencatatan segala instruksi medik
– Pencatatan serah terima pelayanan
• MENGAMBIL SIKAP– Perhatikan norma yang berlaku
– Lakukan kewajiban dengan baik
– Hindarkan hal hal yg tidak diharapkan (pelajaritentang critical risk management)
75
• WAJIB MENOLONG PADA KEGAWATDARURATAN MEDIK• Etik• Hukum
• PENCEGAHAN• PENCEGAHAN• Upaya mencegah pelanggaran• Upaya mencegah risiko• Siapkan legal defence• Alihkan risiko
76
77
REFERENSI
• Adnan Qohar. Pengertian Etika dan Profesi Hukum
• Koeshartono, Tommy Sunartomo. Penanganan Awal BerbagaiKasus Gawat Darurat
• Shalahudden Syah. Etika dan Hukum Kesehatan
• Sofyan Dahlan, Eko Soponyono. Hukum Kedokteran• Sofyan Dahlan, Eko Soponyono. Hukum Kedokteran
• Tommy Sunartomo. Dasar Penanganan Penderita GawatDarurat – Basic General Emergency Life Support (B GELS)
• Tri Wahyu. Prinsip Penanganan Kasus Trauma
• Tri Wahyu. Etika dan Hukum pada Penanganan Gawat Darurat.
78