Etika Dan Hukum Pada Penanganan Gawat Darurat Persentasi

ETIKA DAN HUKUM PADA PENANGANAN GAWAT DARURAT

DR.dr. Tri Wahyu Sp BTKV

PERMASALAHAN.1. (Kasus yang bermasalah) Pasien dengan “chest pain” datang ke

UGD/IRD, dokter umum yg bertugas konsul ke dokter spesialis (kardiolog) melalui telpon/ menurut kardiolog pasien boleh pulang.

Satu jam setelah pasien dirumah mendadak meninggal. Keluarga pasien tidak puas dan akan menuntut.

BAGAIMANA SECARA ETIK & HUKUM PENANGANAN PASIEN MELALUI TELPON

Permasalahan.2. Seorang dokter spesialis orthopaedi ketika mencari

pasien untuk memberikan contoh kasus di poliklinik, kebetulan melihat seorang peserta didik sedang memeriksa pasien. Dia mengatakan pendapatnya untuk tindakan amputasi.

Kemudian peserta didik melakukan amputasi apakah tindakannya, ini dapat dibenarkan

Secara etik & hukum apakah dokter spesialis yg kebetulan berada disana bertanggung jawab terhadap penanganan pasien / Siapa yang bertanggung jawab terhadap tindakan residen/ peserta didik tsb, apakah Ka SMF/bag, apakah KPS, apakah residen.

Permasalahan.3.

Bagaimana sikap kita? Bagaimana pandangan secara etik / hukum tentang surat pernyataan yg dibuat pasien. Bagaimana secara hukum bagi dokter bila melakukan pencabutan ETT

Pasien yg telah didiagnosa fibrosis paru tdk mungkin sembuh, membuat pernyataan yg sah secara hukum. Bila dia mengalami distress pernafasan tdk mau diintubasi. Suatu ketika dalam keadaan tdk sadar, ia diintubasi dan setelah sadar ia minta ETT dicabut

Permasalahan.4.Pasien tidak sadar, mati batang otak masih menggunakan ventilator, walau sudah mendapat penjelasan istrinya bersikeras ingin mempertahankan penggunaan ventilator dengan biaya berapapun, walaupun telah diberikan penjelasan bahwa pasien tdk mungkin sembuh

Bagaimana sikap kita, bagaimana pandangan secara etik / hukum terhadap kasus ini.

Kasus gawat daruratPerlu pelayanan medik cepat, tepat, terjangkau perlu aturan

NORMA HUKUM (aspek legal)NORMA KEPERCAYAAN (agama)

NORMA KEMANUSIAAN (kesusilaan)NORMA KESOPANAN (etika)

Etika dan hukum Etika dibuat masyarakat atau kelompok

profesi dengan membuat standar2. Bila terjadi pelanggaran akan di berikan tuntunan

Hukum dibuat oleh negara sebagai undang2 atau ketentuan pemerintah. Bila terjadi pelanggaran terdapat sangsi sebagai tuntutan hukum

Etika Adalah norma-norma yang berlaku di

masyarakat atau ketentuan yg ditentukan kelompok profesi dengan membuat standar standar yang disepakati bersama.

Bila terjadi pelanggaran tidak ada pengadilan tetapi ada teguran dan musyawarah untuk memberikan panduan dalam menjalankan profesi

Etika medik Diperlukan pada kejadian sehari hari

membuat suatu keputusan moral dalam memberikan pelayanan medik, dipengaruhi oleh Ketentuan yg ada (rule), Penugasan yg diberikan (duties) Prinsip2 pelayanan (mencegah hal buruk pd pasien

dan memberikan hal yg menguntungkan pasien) Bersifat individual berdasarkan identifikasi,

analisis terhadap permasalahan klinik

Hal yg merupakan prinsip dan mempengaruhi etika klinik Autonomy : seseorang mempunyai hak untuk

memilih pelayanan medis bagi dirinya.

Beneficence : ketentuan untuk memberikan sesuatu yg terbaik untuk pasien.

Nonmaleficence : ketentuan dalam memberikan pelayanan menghindarkan hal-hal yang buruk.

Justice : Ketentuan dalam memberikan penanganan yang sama pada setiap orang tidak memilih/ membeda-bedakan

DILEMA YG DIHADAPI FUTILE CARE : pengobatan yg diberikan

tidak memberikan manfaat/ perbaikan secara fisik, mental, sosial. Terjadi perdebatan apakah terapi akan dilanjutkan atau tidak.

ADVANCE DIRECTIVES : keinginan (sebelum terjadi kejadiannya) seseorang kepada dokter untuk mengambil keputusan tentang kelangsungan hidupnya pd saat ybs dalam keadaan tdk berdaya

DILEMA YG DIHADAPI DNAR Order (Do-Not-Attempt-Resuscitation) : adalah

suatu permintaan khusus untuk menolak intervensi / resusitasi cardiopulmonal walaupun pd saat itu arrest (dipengaruhi prediksi outcome, keuntungan medis, antisipasi buruknya kualitas hidup pasca resusitasi)

Surogate decision making: Pada saat pasien dalam keadaan tdk berdaya keluarga/ seseorang yg diminta secara lisan oleh pasien untuk berbicara atas namanya dan mengambil tindakan untuk dirinya.(apakah orang tsb memiliki interest khusus, informasi dan pengetahuan cukup tentang pasien)

ASPEK LEGAL PADA MASALAH MEDIK Hukum Kedokteran (?) UU Kesehatan Permenkes Hukum Pidana dan perdata Hukum khusus (Negara) Kode Etik Kedokteran (KODEKI) Standar profesi Standar operating procedure (Komite etik,

pejabat atasan)

HAK DAN KEWAJIBAN Hak pasien ; mendapatkan pelayanan

kesehatan

Kewajiban petugas medis : memberikan pelayanan medis UU Kesehatan, KODEKI, Permenkes) KUHP/KUHAP(?)

KEWAJIBAN PETUGAS MEDIS Kewajiban menolong :

KUHPidana ps 304 : membiarkan seorang dlm keadaan sengsara

KUHPidana ps 531 : tidak memberikan pertolongan pada orang yg sedang menghadapi maut.

UU Kesehatan no 23/92 ps 5 : wajib memelihara dan meningkatkan kesehatan

KODEKI ps 15 wajib melakukan pertolongan darurat.

KEWAJIBAN PETUGAS MEDIS KEWAJIBAN UTK BEKERJA HATI-HATI

KUHPidana ps 359,360, 361 : kelalaian, kealpaan

UU Kesehatan ps 53, ps 54, ps 55, ps 59 : perlindungan hukum, standar profesi & hak pasien lalai/ alpa, tindakan disiplin, ganti rugi, perijinan sarana kesehatan.

KUH Perdata ps 1365,ps 1366, ps 1367 : ganti rugi karena perbuatan hukum, ganti rugi karena kelalaian, ganti rugi krn perbuatan bawahan

KEWAJIBAN PETUGAS MEDIS Kewajiban melapor

KUHAP ps 108 : melapor bila ada tindak pidana

Kewajiban membantu penyidik KUHAP 179: wajib memberi keterangan ahli UU Kesehatan 53(3) tindakan medis untuk

kepentingan pembuktian

Kewajiban administratif Permenkes no 749a/Menkes/Per/XII/1989 : ttg

rekam medis Permenkes no 585/Menkes/Per/IX/1989 : ttg

persetujuan tindakan medis

Apakah tindakan pada pelayanan medik dapat dinilai dengan hukum pidana (???) Kecelakaan, karena lalai/ alpa (KUHP ps

359-361)

Bunuh diri, krn menyediakan sarana bunuh diri (KUHP ps 345)

Penganiayaan (KUHP ps 351-358)

Pembunuhan (KUHP ps 338-340)

HAK PASIEN (Surat edaran DirjenYanmed no 02.04.3.5.2504)Pedoman Hak Dan Kewajiban pasien Dokter dan Rumah Sakit

Mendapat informasi tata tertib dan peraturan Mendapat pelayanan yg manusiawi, adil dan jujur. Mendapat pelayanan medis bermutu, sesuai standar

profesi Memilih dokter dan kelas perawatan Dirawat oleh dokter yg bebas dari campur tangan

fihak luar Mencari second opinion Mendapat privasi dan kerahasiaan penyakit yg

diderita

HAK PASIEN Mendapat informasi ttg penyakit, tindakan medik,

penyulit, terapi, prognosa dan biaya. Memberikan persetujuan dan ijin tindakan medik Menolak tindakan dan pengobatan Didampingi keluarga dalam keadaan kritis Melaksanakan ibadah sesuai agama/ kepercayaannya Mendapat keselamatan dan keamanan selama

perawatan Mengajukan usul/ saran perbaikan atas perlakuan RS Menolak atau menerima bimbingan moral maupun

spiritual

MENCEGAH PELANGGARAN BUAT STANDAR OPERATING

PROCEDURE (SOP)

LAKUKAN PENCATATAN Pencatatan semua tindakan medik Pencatatan segala instruksi medik Pencatatan serah terima pelayanan

BAGAIMANA SIKAP KITA

Perhatikan norma yang berlaku Lakukan kewajiban dengan baik Hindarkan hal hal yg tidak diharapkan

(pelajari tentang critical risk management)

Bantu pemerintah untuk menyusun UU & Hukum Kedokteran

Terimakasih