Bab 1
Pendahuluan
1.1 Latar belakang
Menurut Hendrik L. Bloom, ada empat faktor yang mempengaruhi
kesehatan yaitu keturunan, lingkungan, perilaku dan pelayanan
kesehatan. Dalam hal ini jelas bahwa lingkungan sangat berpengaruh
terhadap derajat kesehatan manusia. Masalah penyehatan lingkungan
pemukiman khususnya pada pembuangan tinja perlu mendapatkan
prioritas. Pembuangan tinja perlu mendapat perhatian khusus karena
merupakan satu bahan buangan yang banyak mendatangkan masalah dalam
bidang kesehatan dan sebagai media bibit penyakit seperti diare,
tifoid, disentri, cacingan dan gatal-gatal. Selain itu dapat
menimbulkan pencemaran lingkungan pada sumber air dan bau busuk
serta estetika. Hal ini mendorong pemerintah untuk mencanangkan
program upaya kesehatan lingkungan sebagai program kesehatan wajib
yang salah satunya melalui cakupan pengawasan sarana jamban yang
merupakan sanitasi dasar.1-2
Berdasarkan hasil UNICEF/WHO Joint Monitoring Programme (JMP),
perkembangan cakupan sanitasi di Indonesia sejak tahun 1990 hingga
2004 sangat lambat, yakni di perdesaan peningkatan cakupannya hanya
sekitar 3% dari 37% hingga ke 40%, sedangkan di perkotaan mencapai
8%, yakni dari 65% hingga 73%. Menurut kriteria JMP 2006 yang
dikatakan memiliki akses terhadap fasilitas tempat buang air besar
(sanitasi) yaitu rumah tangga yang memiliki akses terhadap
fasilitas sanitasi improved adalah rumah tangga yang menggunakan
fasilitas buang air besar (BAB) milik sendiri, jenis tempat BAB
jenis leher angsa atau plengsengan, dan tempat pembuangan akhir
tinja jenis tangki septik. Sedangkan yang dikatakan fasilitas
sanitasi unimproved adalah fasilitas milik bersama, umum dan atau
BAB sembarangan, sarana jamban cemplung, pembuangan akhir tinja
tidak di tangki septik.3-4
Dari hasil studi Indonesia Sanitation Sector Development Program
(ISSDP) tahun 2006, menunjukkan 47% masyarakat masih berperilaku
buang air besar sembarangan (BABS). Hal ini menyebabkan tingginya
angka kejadian diare di Indonesia dan dapat terlihat dari angka
kejadian diare nasional pada tahun 2006 sebesar 423 per seribu
penduduk pada semua umur. Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar
(Riskesdas) 2010 implikasi dari perilaku BABS adalah diare ataupun
penyakit berbasis lingkungan yang merupakan pembunuh nomor satu
untuk kematian bayi di Indonesia dan 42% dari penyebab kematian
bayi usia 0-11 bulan. Hal seperti ini dapat dikendalikan melalui
intervensi terpadu dengan pendekatan sanitasi total. Ini dibuktikan
melalui hasil studi WHO 2007 yaitu kejadian diare menurun 32%
dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap sanitasi dasar. Maka,
Kepmenkes RI No. 852/Menkes/SK/IX/2008 menetapkan undang-undang
tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di mana salah
satu pilarnya adalah setiap individu dan komunitas mempunyai akses
terhadap sanitasi dasar untuk mewujudkan komunitas yang bebas dari
BABS atau Open Defecation Free (ODF). 3-6
Berdasarkan laporan pencapaian milenium di Indonesia, Badan
Pusat Statistik (BPS) dan Susenas 2011 proporsi rumah tangga dengan
akses terhadap fasilitas sanitasi dasar layak, perkotaan dan
perdesaan sebesar 55,60% dengan target Millennium Development Goals
(MDGs) 2015 yaitu 62,41%.7
Dari data Riskesdas 2013, sebanyak 59,8% rumah tangga yang
memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi improved sedangkan 40,2%
rumah tangga dengan fasilitas sanitasi unimproved. Berdasarkan
tempat tinggal, proporsi rumah tangga yang menggunakan fasilitas
BAB milik sendiri lebih tinggi di perkotaan (84,9%); sedangkan
proporsi BAB sembarangan lebih tinggi di perdesaan (20,8%).
Pembuangan akhir tinja rumah tangga di Indonesia sebagian besar
menggunakan tangki septik (66,0%). Proporsi rumah tangga dengan
pembuangan akhir tinja menggunakan tangki septik di perkotaan lebih
tinggi (79,4%) dibanding di perdesaan (52,4%).8,9
Berdasarkan Memorandum Program Sanitasi (MPS) Kabupaten Karawang
2014 - 2018 didapatkan 38,77% masyarakat masih melakukan BAB
sembarangan. Kepemilikan jamban di Kabupaten Karawang baru mencapai
62% dengan rincian memiliki dan menggunakan 60% jamban pribadi, 2%
MCK/WC umum dan 38% BABS.10
Dari laporan Instrumen Penilaian Kinerja Puskesmas Loji Periode
Januari 2015 sampai dengan Mei 2015, didapatkan cakupan pengawasan
jamban sebesar 76,25% dari target yang perbulan sebesar 100%.
Berdasarkan hal tersebut di atas maka dilakukan evaluasi program
yang sudah dijalankan, menindaklanjuti upaya perbaikan yang akan
dijalankan dan mengidentifikasi faktor risiko lingkungan berbagai
jenis penyakit dan gangguan kesehatan.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, masalah
yang didapat berupa:
1. Berdasarkan hasil UNICEF/WHO Joint Monitoring Programme,
perkembangan cakupan sanitasi di Indonesia sejak tahun 1990 hingga
2004 sangat lambat, yakni di perdesaan peningkatan cakupannya hanya
sekitar 3% sedangkan di perkotaan mencapai 8%.
2. Dari hasil studi Indonesia Sanitation Sector Development
Program (ISSDP) tahun 2006, 47% masyarakat masih berperilaku buang
air besar sembarangan.
3. Angka kejadian diare nasional pada tahun 2006 sebesar 423 per
seribu penduduk pada semua umur.
4. Dari data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2010 implikasi
dari perilaku BABS adalah diare ataupun penyakit berbasis
lingkungan yang merupakan pembunuh nomor satu untuk kematian bayi
di Indonesia dan 42% dari penyebab kematian bayi usia 0-11
bulan.
5. Dari hasil studi WHO 2007, kejadian diare menurun 32% dengan
meningkatkan akses masyarakat terhadap sanitasi dasar.
6. Berdasarkan laporan pencapaian milenium di Indonesia, Badan
Pusat Statistik (BPS) dan Susenas 2011 proporsi rumah tangga dengan
akses terhadap fasilitas sanitasi dasar layak, perkotaan dan
perdesaan sebesar 55,60% dengan target Millennium Development Goals
(MDGs) 2015 yaitu 62,41%.
7. Dari data Riskesdas 2013, sebanyak 59,8% rumah tangga yang
memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi improved sedangkan 40,2%
rumah tangga dengan fasilitas sanitasi unimproved. Berdasarkan
tempat tinggal, proporsi rumah tangga yang menggunakan fasilitas
BAB milik sendiri lebih tinggi di perkotaan (84,9%); sedangkan
proporsi BAB sembarangan lebih tinggi di perdesaan (20,8%).
8. Dari data Riskesdas 2013, pembuangan akhir tinja rumah tangga
di Indonesia sebagian besar menggunakan tangki septik (66,0%).
Proporsi rumah tangga dengan pembuangan akhir tinja menggunakan
tangki septik di perkotaan lebih tinggi (79,4%) dibanding di
perdesaan (52,4%).
9. Berdasarkan Memorandum Program Sanitasi (MPS) Kabupaten
Karawang 2014 - 2018 didapatkan 38,77% masyarakat masih melakukan
BAB sembarangan
10. Kepemilikan jamban di Kabupaten Karawang baru mencapai 62%
dengan rincian memiliki dan menggunakan 60% jamban pribadi, 2%
MCK/WC umum dan 38% BABS.
11. Dari laporan triwulan I-II Instrumen Penilaian Kinerja
Puskesmas Batujaya 2014 didapatkan cakupan pengawasan jamban
sebesar 34,15% dari target yang ditetapkan propinsi Jawa Barat
yaitu 75%.
1.3 Tujuan
1.3.1. Tujuan Umum
Untuk mengetahui tingkat keberhasilan program pengawasan jamban
di UPTD Puskesmas Loji periode Januari 2014 sampai Agustus
2014.
1.3.2. Tujuan Khusus
Diketahuinya jumlah sarana jamban yang ada, jumlah penduduk yang
menggunakan jamban, jenis jamban yang ada dan jumlah jamban yang
memenuhi syarat kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Loji periode
Januari 2014 sampai dengan Agustus 2014.
Diketahuinya cakupan hasil inspeksi program pengawasan jamban di
wilayah kerja Puskesmas Loji periode Januari 2014 sampai dengan
Agustus 2014.
Diketahuinya presentase akses fasilitas jamban yang memenuhi
syarat kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Loji periode Januari
2014 sampai dengan Agustus 2014.
Diketahuinya cakupan penyuluhan tentang sarana jamban/program
pengawasan jamban di wilayah kerja Puskesmas Loji periode Januari
2014 sampai dengan Agustus 2014.
Diketahuinya cakupan pencatatan dan pelaporan tentang program
pengawasan jamban di wilayah kerja Puskesmas Loji periode Januari
2014 sampai dengan Agustus 2014.
1.4 Manfaat
1.4.1 Bagi Evaluator
1. Menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh saat di
bangku kuliah.
2. Melatih serta mempersiapkan diri dalam mengatur suatu program
khususnya program upaya kesehatan lingkungan terutama program
pengawasan jamban.
3. Mengetahui kendala yang dihadapi dalam mengambil langkah yang
harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkanantara
lain perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan
pengawasan.
4. Menumbuhkan minat dan pengetahuan mengevaluasi.
5. Mengembangkan kemampuan untuk berpikir kritis.
1.4.2 Bagi Perguruan Tinggi
1. Mengamalkan Tridarma Perguruan Tinggi.
2. Mewujudkan kampus sebagai masyarakat ilmiah dalam peran
sertanya di bidang kesehatan.
3. Mewujudkan Universitas Kristen Krida Wacana (Ukrida) sebagai
universitas yang menghasilkan dokter yang berkualitas.
1.4.3 Bagi Puskesmas yang dievaluasi
1. Mengetahui masalah-masalah yang timbul dalam program upaya
kesehatan lingkungan terutama program pengawasan jamban di ruang
lingkup kerja Puskesmas Loji.
2. Mengetahui masalah dan hambatan yang ditemui pada saat
pelaksanaan program upaya kesehatan lingkungan terutama program
pengawasan jamban di ruang lingkup kerja puskesmas Loji.
3. Dapat meningkatkan motivasi pemegang program dan pelaksana
program agar dapat berjalan dengan baik.
4. Memperoleh masukan dari saran-saran yang diberikan sebagai
umpan balik agar keberhasilan program di masa mendatang dapat
tercapai secara optimal dalam meningkatkan efisiensi dan
efektivitas program pengawasan jamban sehingga mutu dari pada
pelayanan puskesmas ini menjadi lebih baik dalam meningkatkan
derajat kesehatan masyarakat.
1.4.4 Bagi Masyarakat
1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah kerja
puskesmas Batujaya.
2. Dengan tercapainya keberhasilan program, diharapkan dapat
menurunkan prevalensi berbagai penyakit masyarakat yang berbasis
kesehatan lingkungan melalui program pengawasan jamban.
3. Dengan tercapainya keberhasilan program, diharapkan dapat
menjadi contoh bagi daerah-daerah lain di Indonesia.
4. Masyarakat dapat memperoleh akses fasilitas jamban yang layak
untuk kebutuhan sehari-hari.
1.5 Sasaran
Masyarakat di wilayah kerja UPTD Puskesmas Loji, Kabupaten
Karawang, Jawa Barat pada periode Januari 2014 sampai dengan
Agustus 2014.
Bab II
Materi dan Metode
2.1 Materi
Materi yang dievaluasi dalam program pengawasan jamban periode
Januari 2014 sampai dengan Agustus 2014 di UPTD Puskesmas Loji,
Kabupaten Karawang, Jawa Barat, antara lain:
1. Pendataan jumlah sarana jamban yang ada.
2. Jumlah penduduk yang menggunakan jamban.
3. Jenis jamban yang ada/yang digunakan.
4. Jumlah jamban yang memenuhi syarat kesehatan.
5. Hasil inspeksi jamban keluarga yang ada di wilayah kerja UPTD
Puskesmas Loji.
6. Pemetaan sarana jamban yang memenuhi syarat.
7. Penyuluhan tentang sarana jamban/program pengawasan
jamban.
8. Pencatatan dan Pelaporan.
2.2 Metode
Evaluasi program ini dilaksanakan dengan pengumpulan data,
analisis data, dan pengolahan data sehingga dapat digunakan untuk
menjawab permasalahan pelaksanaan program pengawasan jamban di
Puskesmas Loji periode Januari 2014 sampai dengan Agustus 2014
dengan cara membandingkan cakupan hasil program terhadap tolok ukur
yang telah ditetapkan dan menemukan penyebab masalah dengan
menggunakan pendekatan sistem.
Bab III
Kerangka Teoritis
3.1 Kerangka Teoritis
1
Bagan 1.Teori Pendekatan Sistem
Gambar di atas menerangkan sistem adalah gabungan dari
elemen-elemen yang saling dihubungkan dengan suatu proses atau
struktur dan berfungsi sebagai satu kesatuan organisasi dalam upaya
menghasilkan sesuatu yang telah ditetapkan. Bagian atau elemen
tersebut dapat dikelompokkan dalam lima unsur, yaitu :
1. Masukan (input) adalah kumpulan bagian atau elemen yang
terdapat dalam sistem dan dibutuhkan untuk dapat berfungsinya
sistem tersebut, terdiri dari tenaga (man), dana (money), sarana
(material), metode (method), mesin atau alat yang digunakan
(machine), jangka alokasi waktu (minute), lokasi masyarakat
(market), dan informasi (information).
2. Proses (process) adalah kumpulan bagian atau elemen yang ada
di dalam sistem dan berfungsi untuk mengubah masukan menjadi
keluaran yang direncanakan. Terdiri dari unsur perencanaan
(planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating),
dan pemantauan (controlling).
3. Keluaran (output) adalah kumpulan bagian atau elemen yang
dihasilkan dari berlangsungnya proses dalam sistem.
4. Lingkungan (environment) adalah dunia di luar sistem yang
tidak dikelola oleh sistem tetapi mempunyai pengaruh besar terhadap
sistem, terdiri dari lingkungan fisik dan non fisik.
5. Umpan balik (feedback) adalah kumpulan bagian atau elemen
yang merupakan keluaran dari sistem dan sekaligus sebagai masukan
dari sistem tersebut, berupa pencatatan dan pelaporan yang lengkap,
monitoring, dan rapat bulanan.
6. Dampak (impact) adalah akibat yang dihasilkan oleh keluaran
dari suatu sistem.
3.2 Tolok Ukur Keberhasilan
Tolok ukur merupakan nilai acuan atau standar yang telah
ditetapkan dan digunakan sebagai target yang harus dicapai pada
tiap-tiap variabel sistem, yang meliputi masukan, proses, keluaran,
lingkungan, dan umpan balik pada program pengawasan jamban.
Digunakan sebagai pembanding atau target yang harus dicapai dalam
program pengawasan jamban di wilayah kerja UPTD Puskesmas Loji,
Kabupaten Karawang periode Januari sampai dengan Agustus 2014.
Bab IV
Penyajian Data
4.1. Sumber Data
Sumber data dalam evaluasi ini diambil, berasal dari:
Data Sekunder :
Profil Puskesmas Loji Batujaya tahun 2013.
Data Demografi Puskesmas Kecamatan Loji tahun 2013
Laporan Pembangunan Kesehatan UPTD Puskesmas Loji tahun 2013,
Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang.
Laporan Rencana Usulan Kegiatan Puskesmas Loji tahun 2014.
Laporan Data Dasar Penyehatan Lingkungan, UPTD Puskesmas Loji,
Karawang periode Januari 2014 sampai dengan Agustus 2014.
Laporan Bulanan Pemeriksaan Penyehatan Lingkungan, UPTD
Puskesmas Loji, Karawang periode Januari 2014 sampai dengan Agustus
2014.
Pedoman Instrumen Penilaian Kinerja Puskesmas Provinsi Jawa
Barat.
Laporan Kemajuan Akses Sanitasi Kecamatan Loji, Kabupaten
Karawang.
4.2. Data Umum
4.2.1 Geografi
a. Lokasi
UPTD Puskesmas Batu Jaya terletak di desa Batu Jaya Kecamatan
Batu Jaya Kabupaten Karawang, dengan berjarak + 1 km dari kantor
kecamatan Batu Jaya dan 40 km dengan Kantor Pemda Kabupaten
Karawang dengan waktu tempuh 100 menit menggunakan roda empat.
b. Wilayah Kerja
Luas wilayah 8.138,139 Ha, dengan kondisi fisik dataran rendah,
di dominasi oleh sebagian besar persawahan dan sebagian pantai.
Terdiri dari 10 desa, 45 Dusun, 45 RW dan 135 RT dengan jarak desa
terjauh 7,5 km dari Puskesmas Batujaya dengan waktu tempuh 20 menit
dengan roda dua dan 30 menit dengan roda empat.
Batas Wilayah Kerja
Puskesmas Batujaya memiliki batas-batas fisik sebagai berikut
:
Sebelah Utara: berbatasan dengan Kecamatan Tirta Jaya
Sebelah Selatan: berbatasan dengan Kabupaten Bekasi
Sebelah Barat : berbatasan dengan Kecamatan Pakis Jaya
Sebelah Timur: berbatasan dengan Kecamatan Jayakerta
Wilayah administrasi UPTD Puskesmas Batujaya terdiri dari 10
desa:
Desa Kuta Ampel
Desa Karya Makmur
Desa Karya Mulya
Desa Teluk Bango
Desa Teluk Ambulu
Desa Karya Bhakti
Desa Batu Raden
Desa Batujaya
Desa Segaran
Desa Segarjaya
4.2.2 Iklim
Sesuai dengan bentuk morfologinya UPTD Puskesmas Batujaya
Kabupaten Karawang merupakan dataran rendah dengan temperatur udara
rata-rata 27C dengan tekanan udara rata-rata 0,01 milibar,
penyinaran matahari 66% dan kelembaban nisbi 80%. Curah hujan
tahunan berkisar antara 1.100 3.200 mm/tahun. Pada bulan Januari
sampai April bertiup angin Muson Laut dan sekitar bulan Juni
bertiup angin Muson Tenggara. Kecepatan angin antara 30 35 km/jam,
lamanya tiupan rata-rata 5 7 jam.
4.2.3 Hidrografi
UPTD Puskesmas Batujaya Kabupaten Karawang dilalui oleh aliran
sungai yang melandai ke utara arah sungai Citarum dan merupakan
pemisah antara Kabupaten Karawang dengan Kabupaten Bekasi.
4.2.4 Demografi
Jumlah penduduk di wilayah kerja UPTD Puskesmas Batujaya pada
tahun 2013 berdasarkan sumber data kependudukan kecamatan Batujaya
sebanyak 86.970 jiwa dengan jumlah rumah tangga sebanyak 28.379
rumah tangga. Jumlah penduduk tersebut bervariasi berdasarkan
sumber datanya. Penduduk laki-laki 43.330 jiwa dan perempuan 43.140
jiwa. Berdasarkan tabel yang terdapat dalam lampiran dapat dilihat
bahwa desa Batujaya mempunyai jumlah penduduk terbanyak yaitu
14.675 jiwa, dan rumah tangga terbanyak sebanyak 4.160 rumah
tangga.
Sebagian besar penduduk di wilayah kerja UPTD Puskesmas Batujaya
berpendidikan SD 55,54% (lihat tabel). Mata pencaharian penduduk di
wilayah kerja sebagian besar adalah petani 67,60% (lihat tabel 5-7,
lampiran). Jumlah penduduk miskin tahun 2013 berdasarkan data dari
Kecamatan Batujaya yaitu sebanyak 37.710 jiwa tersebar di sepuluh
desa dan sebagian besar pengunjung puskesmas menggunakan jaminan
kesehatan Jamkesmas. (lampiran)
4.2.5 Sarana Kesehatan
Jenis fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di wilayah kerja
Puskesmas Batujaya Kabupaten Karawang antara lain: Puskesmas
perawatan, Puskesmas Pembantu/Pustu, Polindes Plus, BP Pratama, BP
Madya/Klinik 24 jam, Posyandu, Posbindu, Praktek Bidan. (Lampiran 3
tabel 5).
4.3 Data Khusus
4.3.1 Masukan
a. Tenaga(Man)
Petugas Kesehatan Lingkungan (Sanitarian):1 orang sebagai
koordinator program dan pelaksana program.
b. Dana (Money)
Dana untuk pelaksanaan program diperoleh dari :
APBD : -
APBN: (BOK)
c. Sarana
Sarana medis:
Sanitarian kit: Tidak ada
Sarana non medis:
Infocus: Ada, 1 buah
Layar: Ada, 1 buah
Leaflet: Tidak ada
Lembar balik: Tidak ada
Poster (tentang BABS/jamban): Ada
Formulir pengawasan sarana jamban: Ada
Buku pedoman Kesling : Ada, 1 buah
Alat tulis: Cukup
Sarana transportasi: Ada
d. Metode (Method)
Pendataan dilakukan setiap awal tahun sampai akhir tahun berupa
jumlah jamban yang ada, jumlah penduduk yang memakai sarana jamban,
jumlah akses fasilitas yang layak (jamban yang memenuhi syarat) dan
jenis jamban yang digunakan. Pendataan biasanya dilakukan bersamaan
dengan kegiatan pengawasan/inspeksi.
Penyuluhan mengenai sarana jamban yang memenuhi syarat kesehatan
yang berdasarkan program STBM. Penyuluhan dilakukan di dalam dan di
luar gedung.
Pemetaan jamban yang sudah memenuhi syarat.
Pemetaan jamban dilakukan setahun sekali di balai desa, terutama
di desa binaan. Pemetaan dilakukan setelah pertengahan tahun atau
di akhir tahun yang bertujuan untuk mengevaluasi kegiatan program
yang sudah dijalankan melalui lingkup area/daerah. Dimana pemetaan
berisikan tentang kondisi sarana jamban yang ada, rumah yang
memakai jamban, akses fasilitas sanitasi yang layak (jamban sehat)
dan rumah dengan kasus diare/penyakit berbasis lingkungan yang
diakibatkan oleh sarana jamban yang tidak memenuhi syarat
kesehatan.
Pengawasan/inspeksi sarana jamban.
Inspeksi dilakukan secara berkala 8 kali (1 minggu 2 kali) oleh
petugas kesehatan lingkungan terlatih bersama dengan
kader/perangkat desa/bidan dengan mengunjungi satu persatu rumah di
wilayah kerja puskesmas Loji. Pengawasan/inspeksi jamban diperiksa
secara fisik dimana fasilitas pembuangan tinja dan menggunakan
tangki septik dengan sarana air bersih dengan kloset leher angsa
atau tidak leher angsa yang tertutup dan pembuangan akhir tidak
mencemari sumber air/tanah. Jamban terdiri dari 3 bagian: rumah
jamban, lubang jamban dan tempat penampungan tinja yang disebut
septic tank.
Kriteria jamban sehat antara lain ruangan cukup leluasa untuk
bergerak, pencahayaan dan ventilasi cukup, lantai tidak licin,
tidak menjadi sarang serangga, tangki septik sekurang-kurangnya 10m
dari sumber air. Pemeriksaan secara lengkap terdapat di lampiran
formulir inspeksi sarana jamban.
Pencatatan dan pelaporan
Pencatatan
Petugas lapangan mencatat kegiatan-kegiatan yang dikerjakan,
dalam format pencatatan pengawasan sarana jamban (register dan
formulir lain yang diperlukan) seterusnya membuat
penyajian/visualisasi data dalam bentuk grafik atau tabel yang
diperbaharui secara periodik (bulanan dan tahunan).
Pelaporan
Puskesmas yang melaksanakan kegiatan ini melaporkannya kepada
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sesuai format yang telah ada dan
diberikan secara periodik (bulanan dan tahunan).
4.3.2 Proses
a. Perencanaan
Pendataan 1 kali setahun tentang jumlah sarana jamban dan jumlah
pengguna.
Perencanaan kegiatan di buat 1 bulan sebelumnya, setahun
sebelumnya.
Pelaksanaan kegiatan pendataan dan inspeksi sarana jamban 8 kali
(1 minggu 2 kali) oleh petugas kesehatan lingkungan terlatih pada
hari kerja dari jam 09.00 11.00 WIB.
Pemetaan sarana jamban yang memenuhi syarat (1 tahun sekali)
yang berada di kantor kepala desa.
Kegiatan penyuluhan 12 kali (1 bulan sekali) yang dilaksanakan
oleh petugas kesehatan lingkungan melalui lintas program dan lintas
sektor. Bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang
pentingnya kesehatan lingkungan dan sosialisi program STBM.
Pencatatan dan pelaporan :
Pencatatan dilakukan setiap kegiatan dilaksanakan (pada hari
kerja pada pukul 11.00-13.00 WIB).
Pelaporan dilakukan setiap awal bulan.
b. Pengorganisasian
Dibuat struktur organisasi, kepala puskesmas sebagai penanggung
jawab program, melimpahkan kekuasaan kepada Koordinator program
(programmer), kemudian programmer melakukan koordinasi dengan
pelaksana program. Terdapat struktur tertulis dan pembagian tugas
yang teratur dalam melaksanakan tugasnya:
Bagan 2. Struktur organisasi bagian Kesehatan Lingkungan
Puskesmas Loji
Pengorganisasian dalam program pengawasan jamban dibagi
berdasarkan jabatan:
a. Kepala Puskesmas
Sebagai penanggung jawab program.
Monitoring pelaksanaan kesehatan lingkungan
Melakukan evaluasi data hasil pelaksanaan kegiatan Kesehatan
Lingkungan di wilayah kerja.
b.Koordinator Kesehatan Lingkungan
Koordinator program.
Menerima pelaporan hasil kegiatan kesehatan lingkungan dari
wilayah setempat.
Melakukan pencatatan hasil keberhasilan program dan melaporkan
hasil pencatatan kepada Kepala Puskesmas dalam waktu tiap
bulan.
c. Pelaksanaan
Sesuai dengan rencana dan metode yang telah ditetapkan,
dilaksanakan secara berkala:
Pengumpulan data 1x/tahun.
Kegiatan penyuluhan 12 kali (1 bulan sekali) yang dilaksanakan
oleh petugas kesehatan lingkungan melalui lintas program dan lintas
sektor.
Pengawasan jamban 8x/sebulan.
Pemetaan sarana jamban yang memenuhi syarat (1 tahun sekali),
namun tidak dilakukan.
d. Pengawasan
1. Adanya pencatatan setiap bulan dan tahunan dan pelaporan
secara berkala tentang kegiatan pengawasan jamban ke tingkat
Kabupaten minimal 1 bulan sekali.
2. Adanya rapat bulanan di puskesmas Batujaya tentang hasil
pencapaian program pengawasan jamban.
4.3.3 Keluaran
a. Cakupan hasil pengawasan/inspeksi sarana jamban
Cakupan Pengawasan Jamban
=
Jumlah jamban diperiksa di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun
waktu lima bulan
x 100%
Target sarana jamban yang harus diperiksa di wilayah kerja
Puskesmas dalam kurun waktu lima bulan (Januari Mei 2015)
1362
Cakupan : ------------------- x 100 % = 76,25 %
1785
Target (untuk 5 bulan): 100 %
b. Presentase jumlah rumah dengan dengan pemilikan jamban
Presentase jumlah rumah dengan kepemilikan jamban
=
Jumlah jamban yang ada di wilayah kerja Puskesmas Loji
x 100%
Jumlah rumah yang ada di wilayah kerja Puskesmas Loji
5716
Presentase : ------------------- x 100 % = 59,56 %
9597
Target : setiap rumah harus memiliki jamban
Ket :
diambil dari laporan bulanan pemeriksaan penyehatan lingkungan
bulan Januari Mei 2015
c. Catatan dan pelaporan (kurang lengkap)
Laporan yang disajikan merupakan laporan cakupan hasil inspeksi
pengawasan jamban dari jumlah jamban yang ada
Tidak ada laporan tentang jenis jamban yang digunakan oleh
penduduk di wilayah kerja UPTD Puskesmas Loji.
Tidak dilakukan pemetaan sarana jamban yang memenuhi syarat.
Tidak ada laporan tentang penyuluhan yang dilakukan.
4.3.4 Lingkungan
a. Lingkungan Fisik
Lokasi :
Semua lokasi sarana jamban dapat dijangkau dengan sarana
transportasi yang ada (sepeda motor) karena terdapat akses jalan
yang bisa dilalui sepeda motor. Walaupun sebagian jalan masih
berlubang-lubang dan masih banyak jalan yang belum diaspal tetapi
tidak mempengaruhi pelaksanaan program secara signifikan.
Iklim :
Iklim tidak mempengaruhi pelaksanaan program.
Kondisi Geografis :
Kondisi geografi tidak mempengaruhi program pengawasan jamban.
Berdasarkan keterangan petugas kesehatan lingkungan puskesmas Loji
tidak mempengaruhi.
b. Lingkungan Non Fisik
Keadaan sosial ekonomi masyarakat dapat mempengaruhi
keberhasilan program. Dari 35.400 penduduk mayoritas mata
pencaharian sebagai petani, dengan tingkat ekonomi yang rendah hal
tersebut dapat mempengaruhi akses untuk mendapatkan sarana jamban
yang memadai.
Tingkat pendidikan masyarakat masih rendah yaitu SD, sehingga
mengurangi rasa pentingnya terhadap pemakaian jamban
Perilaku masyarakat yang masih BAB sembarangan seperti di
saluran irigasi, selokan, sawah, sungai, tempat pemeliharaan ikan
dan kebun mempengaruhi keberhasilan program.
Sebagian besar masyarakat masih belum memiliki sarana jamban
yang memenuhi syarat.
4.3.4 Umpan Balik
a. Adanya rapat kerja bulanan bersama Kepala Puskesmas satu
bulan satu kali yang membahas laporan kegiatan evaluasi program
yang telah dilaksanakan.
b. Adanya pencatatan dan pelaporan yang lengkap sesuai dengan
waktu yang ditentukanakan dapat digunakan sebagai masukan dalam
perencanaan program pengawasan jamban selanjutnya.
c. Adanya respon dari DinKes terhadap masalah yang dialami
Puskesmas
Bab V
Pembahasan Masalah
Tabel 1.Variabel-Variabel dari Masalah Periode Januari Mei
2015
No
Variabel
Tolok Ukur
Pencapaian
Masalah
1
Keluaran
Presentase jumlah rumah dengan kepemilikan jamban
Kinerja cakupan pengawasan jamban
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2014-2019
100 %
100 %
Puskesmas Loji
59,56 %
76,25 %
Puskesmas Loji
-
-
2
Masukan
Tenaga (Man)
Dana (Money)
Sarana (Material)
Metode (Method)
Tersedianya petugas sebagai koordinator dan pelaksanaprogram
pengawasan jamban yang terampil di bidangnya.
Tersedianya dana yang cukup berasal dari BOK
Sanitarian kit
Infocus
Layar
Leaflet
Lembar balik
Poster
Formulir wawancara/formulir pengawasan jamban
Buku pedoman Kesling
Alat tulis, sarana Ttansportasi
1.Pendataan
2.Penyuluhan tentang sarana jamban yang memenuhi syarat
kesehatan di dalam dan di luar gedung.
3.Pengawasan/inspeksi sarana jamban.
4.Pemetaan sarana jamban yang memenuhi syarat
5. Pencatatan dan pelaporan
1 orang tenaga yang merangkap sebagai koordinator pelaksana
program pengawasan jamban yang terampil/kompeten di bidangnya dan
sebagai bendahara Puskesmas
Ada laporan penggunaan dana secara terperinci.
Tidak Ada
Ada, 1 buah
Ada
Tidak Ada
Tidak Ada
Ada, tetapi untuk pengelolaan makan bukan poster stop BABS atau
tentang sarana jamban.
Ada
Ada
Cukup
1. Pendataan dilakukan tetapi terbatas pada jumlah jamban yang
adadan jumlah jamban yang memenuhi syarat. Tidak ada pendataan
jenis jamban tersebut.
2. Penyuluhan di dalam gedung dan posyandu. cukup
3. Pengawasan/inspeksi jamban dinilai secara fisik saja
4. Tidak dilakukan pemetaan sarana jamban yang memadai
5. Pencatatan dan pelaporan sesuai dengan yang tertera
.
Kurangnya tenaga di bidang kesehatan lingkungan
Dana yang disediakan kurang
(+)
(+)
(+)
3
Proses
-Pengorganisasian
-Pelaksanaan
-Pengawasan
Dibentuk struktur organisasi, kepala puskesmas sebagai
penanggungjawab program, melimpahkan kekuasaan kepada Koordinator
program (programmer), kemudian melakukan koordinasi dengan
pelaksana program.
Sesuai dengan rencana dan metode yang telah ditetapkan,
dilaksanakan secara berkala : pengumpulan data 1x/tahun, Pengawasan
jamban 8x/sebulan, Penyuluhan 12 kali (1 bulan sekali) yang
dilaksanakan oleh petugas kesehatan lingkungan melalui lintas
program dan lintas sektor.
1. Pencatatan setiap bulan/tahunan dan pelaporan secara berkala
tentang kegiatan pengawasan jamban ke tingkat Kabupaten minimal 1
bulan sekali.
2. Rapat bulanan di Puskesmas
Struktur organisasi sudah jelas, namun koordinasi belum optimal
koordinasi di lintas program dan lintas sektoral
Dilakukan pendataan hanya saja tidak ada data jenis jamban yang
digunakan.
Dilakukan perencanaan.
Pengawasan sarana jamban telah dilakukan sesuai jadwal.
Penyuluhan hanya terbatas di posyandu saja serta kurangnya
sarana dan prasarana penunjang penyuluhan kesehatan kepada
masyarakat.
Tidak dilakukan pemetaan sarana jamban yang memenuhi syarat.
Adanya pencatatan setiap bulan dan tahunan dan pelaporan secara
berkala tentang kegiatan pengawasan jamban ke tingkat Kabupaten
minimal 1 bulan sekali.
Adanya rapat bulanan.
Namun data yang disajikan berbeda-beda dengan hasil laporan
bulanan, laporan pembangunan kesehatan.
(+)
(+)
(+)
4
5.
Umpan Balik
Lingkungan
Fisik
Non-Fisik
Adanya rapat kerja bulanan dengan Dinas satu bulan satu kali
yang membahas laporan kegiatan evaluasi program yang telah
dilaksanakan.
Lokasi
Iklim
Keadaan sosial ekonomi masyarakat dapat mempengaruhi
keberhasilan program.
Tingkat pendidikan dapat mempengaruhi keberhasilan program.
Perilaku masyarakat terhadap penggunaan sarana jamban dapat
mempengaruhi keberhasilan program.
Dilakukan rapat kerja bulanan
Dilakukanpencatatan dan pelaporan yang lengkap sesuai dengan
waktu yang ditentukan.
Berdasarkan keterangan petugas antara lain :
1. Desa Ciptamarga agak sulit dijangkau terutama bagian
pendalaman desa sebab harus menyebrangi saluran irigasi.
2. Pada saat musim hujan yang agak sulit sebab jalan becek dan
beberapa tempat banjir.
Sebagian besar penduduk bermata pencaharian 54,06% petani dan
40,02% buruh tani dari total jumlah penduduk merupakan 5136
KKmasyarakat miskin, hal tersebut dapat mempengaruhi akses untuk
mendapatkan sarana jamban yang memadai.
Tingkat pendidikan masih rendah yaitu 35,54% SD dan 35,37% tidak
bersekolah.
Perilaku masyarakat yang masih BAB sembrangan seperti di saluran
irigasi, selokan, sawah, kebunmempengaruhi keberhasilan
program.
(-)
( + )
( + )
( + )
( + )
Bab VI
Perumusan Masalah
6.1. Masalah sebenarnya (menurut keluaran)
Cakupan hasil pengawasan/inspeksi sarana jamban 76,25 % dari
target 100%, besar masalah 12,6%.
Presentase kepemilikan jamban dengan jumlah rumah yaitu 59,56
%dari target 100%, besar masalah 62,86%.
6.2. Masalah dari unsur lain (penyebab)
Masukan
Dana (Money )
Tidak laporan penggunaan dana yang diterima secara rinci
khususnya di bagian kesehatan lingkungan.
Sarana (Material)
Tidak ada poster, leafet dan lembar timbal balik yang mengenai
sarana jamban atau perilaku stop BABS.
Metode (Method)
Tidak dilakukan pemetaan sarana jamban yang memadai.
Proses
Pengorganisasian
Struktur organisasi sudah jelas, namun koordinasi belum optimal
koordinasi di lintas program dan lintas sektoral antar petugas
pelaksana program pengawasan jamban.
Pelaksanaan
Penyuluhan hanya terbatas di posyandu dan dalam gedung saja
serta kurangnya sarana dan prasarana penunjang penyuluhan kesehatan
tentang penting sarana jamban yang memenuhi syarat kepada
masyarakat.Tidak ada pendataan jenis sarana jamban tersebut
Pengawasan dan Pelaporan
Adanya pencatatan setiap bulan dan tahunan dan pelaporan secara
berkala tentang kegiatan pengawasan jamban ke tingkat Kabupaten
minimal 1 bulan sekali.Namun data yang disajikan berbeda-beda
dengan hasil laporan PKP, laporan bulanandan tahunan penyehatan
lingkungan dan laporan pembangunan kesehatan tahunan.
Lingkungan
Fisik
Desa Ciptamarga agak sulit dijangkau terutama bagian pendalaman
desa sebab harus menyebrangi saluran irigasi.Pada saat musim hujan
yang agak sulit sebab jalan becek dan beberapa tempat banjir. Sebab
masih banyak jalan yang belum diaspal.
Non-Fisik
Sebagian besar penduduk bermata pencaharian 54,06% petani dan
40,02% buruh tani dari total jumlah penduduk merupakan 5136
KKmasyarakat miskin, hal tersebut dapat mempengaruhi akses untuk
mendapatkan sarana jamban yang memadai. Tingkat pendidikan masih
rendah yaitu 35,54% SD dan 35,37% tidak bersekolah sehingga
kurangnya pengetahuan tentang pentingnya sanitasi dasar yang
berkualitas (sarana jamban yang memadai) terhadap
kesehatan.Perilaku masyarakat yang masih BABS seperti di saluran
irigasi, selokan, sawah, kebunmempengaruhi keberhasilan
program.
Bab VII
Penyelesaian Masalah
7.1 Masalah 1
Cakupan hasil pengawasan/inspeksi sarana jamban 76,25 % dari
target 100%.
Penyebab antara lain :
Pengorganisasian
Struktur organisasi sudah jelas, namun koordinasi belum optimal
koordinasi di lintas program dan lintas sektoral antar petugas
pelaksana program pengawasan jamban.
Pengawasan dan Pelaporan
Data yang disajikan berbeda-beda dengan hasil laporan PKP,
laporan bulanan penyehatan lingkungan dan laporan laporan
pembangunan kesehatan tahunan.
Penyelesaian antara lain :
Meningkatkan koordinasi antara penanggung jawab dengan
koordinator program, koordinator dengan pelaksanaserta
mengoptimalkan koordinasi lintas program dan lintas sektoral
seperti mengikuti rapat mingguan desa dan kecamatan bekerja sama
dengan promosi kesehatan, bidan desa dan sebagainya.
Perlu ditingkatkan ketelitian dalam pencatatan dan pelaporan
data.
7.2 Masalah II
Presentase rumah penduduk yang memiliki jamban keluarga yaitu
59,56%
Penyebab antara lain :
Pengorganisasian
Belum optimal koordinasi di lintas program dan lintas sektoral
antar petugas pelaksana program pengawasan jamban.
Metode
Tidak dilakukan pemetaan sarana jamban yang memenuhi syarat
padahal sudah ada data pencatatan setiap bulan tentang jumlah
jamban yang memenuhi syarat.
Pelaksanaan
-
Lingkungan
Fisik
Bagian pendalaman dari Desa Ciptamarga agak sulit dijangkau
sebab harus menyebrangi saluran irigasi.Pada saat musim hujan agak
sulit sebab sebagian besar jalan tidak diaspal (berupa tanah) dan
berupa tanah sehingga jalan menjadi becek dan beberapa tempat
banjir.
Non-Fisik
Sebagian besar penduduk bermata pencaharian adalah petani dan
buruh tani, 5136 KKmasyarakat miskin, hal tersebut dapat
mempengaruhi akses untuk mendapatkan sarana jamban yang
memadai.
Tingkat pendidikan masih rendah sehingga kurangnya pengetahuan
tentang pentingnya sanitasi dasar yang berkualitas (sarana jamban
yang memadai) terhadap kesehatan.
Perilaku masyarakat yang masih BABS menjadi suatu tradisi atau
kebiasaan hidup.
Penyelesaian antara lain :
Meningkatkan koordinasi antara penanggung jawab dengan
koordinator program, koordinator dengan pelaksanaserta
mengoptimalkan koordinasi lintas program dan lintas sektoral
seperti mengikuti rapat mingguan desa dan kecamatan bekerja sama
dengan promosi kesehatan, bidan desa dan sebagainya.
Melakukan pemetaan jamban yang memenuhi syarat sesuai dengan
pencatatan bulan yang ada.
Dilakukan penyuluhan secara intensif dengan meningkatkan
frekuensi penyuluhan tidak hanya 1x dalam 1 bulan, bervariasi
dengan memberikan contoh sarana jamban yang memadai dan yang tidak
memenuhi syarat di lapangan. Penyuluhan tentang pentingnya sarana
jamban sehat dengan kesehatan. Penyuluhan diharapkan menambah
pengetahuan masyarakat sehingga mengubah sikap dan perilaku dalam
hal BABS. Mulai mensosialisasikan dan menerapkan sistem program
STBM yang salah satu pilarnya adalah ODF atau stop BABS.
Bab VIII
Penutup
8.1 Kesimpulan
Dari hasil evaluasi program yang telah dilakukan maka dapat
disimpulkan Program Pengawasan Jamban di UPTD Puskesmas Loji
periode Agustus 2013 hingga Juli 2014 dikatakan belum berhasil
sebabtidak sesuai dengan tolak ukur yang sudah ditentukan.Dari
hasil kegiatan program, didapatkan :
a. Jumlah sarana jamban yang ada sebanyak 2.372, jumlah jamban
yang memenuhi syarat kesehatan sebanyak 1.107.
b. Tidak ada pendataan jenis jamban yang digunakan.
c. Tidak ada pemetaan sarana jamban yang memandai.
d. Tidak ada data tertulis tentang penyuluhan sarana jamban
sehat.
e. Cakupan hasil pengawasan/inspeksi sarana jamban 65,55% dari
target 75%
f. Presentase penduduk dengan akses fasilitas sanitasi yang
layak/jamban sehat yaitu 27,58%
8.2 Saran
Meningkatkan koordinasi lintas program dengan promosi kesehatan,
bidan desa dan sebagainya.Mengoptimalkan kerjasama lintas
sektoralseperti mengikuti rapat mingguan desa dan kecamatan.
Menggalakkan promosi kesehatan untuk memberikan penyuluhan yang
intensif kepada masyarakat tentang pentingnya sarana jamban yang
memenuhi syarat kesehatan dengan prinsip STBM dilakukan tidak hanya
di dalam gedung dan posyandu saja tetapi di luar gedung misalnya
dalam bentuk Trade walk. Mengusulkan pengadaan sarana yang
menunjang penyuluhan ke Dinas Kesehatan Kabupaten.
Peningkatan dalam ketelitian penulisan dan penyajian data hasil
kegiatan setiap selesai dilakukan kegiatan tersebut. Melakukan
pendataan meliputi jenis dan membuat pemetaan sarana jamban berguna
untuk melihat wilayah kerja yang belum memiliki akses fasilitas
sanitasi yang layak/jamban sehat, terutama di daerah desa binaan
yang dapat dipantau setiap tahun.
Besar harapannya semoga melalui saran di atas dapat membantu
berjalannya program pengawasan jambanpada periode yang akan datang
sehingga dapat mencapai tingkat keberhasilan sesuai target yang
diharapkan.
Kepala Puskesmas
H. Ujang Suryana, SKM
Staff Promkes
Koordinator Kesehatan Lingkungan
Arry Setiawan, AMKl
Lintas Program (Bidan, Dokter, dsb)
Lintas Sektoral (Ketua RW, RT)