e Paper Koran Madura 21 Maret 2014

KORAN MADURAJUMAT 21 MARET 2014 | No. 0326 | TAHUN III 1

JAKARTA-Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan: 108/PUU-XI/2013 terkait Judicial Review UU No.42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan oleh pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra. Dalam putusannya, MK menolak uji materi Undang-Undang nomor 42 tahun 2008 tersebut.

Bertempat di Ruang Sidang MK, pembacaan putusan dibacakan Ketua MK, Hamdan Zoelva dan didampingi tujuh anggota hakim konstitusi. “Permohonan pemohon untuk tafsirkan pasal 3 ayat (4), Pasal 9, Pasal 14 ayat (2) dan pasal 112 UU Pilpres tidak dapat diterima,” ujar Hamdan Soelva saat membaca-kan konklusi sidang di Gedung MK Jakarta, Kamis (20/3).

“Sedangkan untuk pasal 6A ayat (2) UUD 45 juga ditolak, karena tak ada argumentasi hukum kuat,” lanjut Hamdan.

Dengan demikian, Judicial Review UU No.42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan Yusril ditolak.

Yusril Ihza Mahendra santai menanggapi

ditolaknya judicial review UU No. 42/2008 tersebut. “Permohonan saya ditolak saya ket-awa-ketawa. Sebelumnya kan MK sudah klaim bahwa dirinya penafsir tunggal konstitusi. tetapi kali ini MK menyatakan tidak berwenang untuk menafsirkan jadi saya ketawa saja,” ung-kap Yusril dengan mata merah usai menghadiri sidang di gedung MK, Jakarta, Kamis (20/3).

Yusril mengaku heran dengan hakim-hakim MK yang mengaku tidak berwenang menafsirkan konstitusi. Dalam gugatan yang diajukannya kali ini, menurut Yusril MK secara terbuka menyatakan dalam putusannya tidak

berwenang menafsirkan konstitusi. “Jadi kalau mereka tidak berwenang untuk

menafsirkan konstitusi kewenang-nanya untuk menguji UU dibatal-kan saja. cabut juga,” ketus Yusril.

Makanya menurut Yusril, selama ini banyak rumor yang mengatakan permohonannya akan

dikabulkan seratus persen oleh MK karena ada Hamdan Zoelva, sebagai

mantan anak buah Yusril di PBB, sudah terbantahkan. “Sekarang anda lihat sendiri, Hamdan ketua MK membacakan, menolak permohonan saya,” keluh Yusril.

“Kalau dari segi substansi putusan, jelas saya kecewa, saya tidak sependapat dengan MK. Biarkanlah,” keluh Yusril

=ANT/ARIEF ISKANDAR

21 MARET 2014 | No. 0326 | TAHUN III ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp. 70.000JUMAT www.koranmadura.com

0328-6770024

MK Menolak Gugatan Yusril

PresidenSial Threshold Tetap Berlaku

ant/andika wahyu TETAP DUDUK. Calon Presiden dari Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra (kedua kiri) tetap duduk. Sementara pengunjung sidang lainnya berdiri sesuai perintah petugas ketika majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) meninggalkan ruang sidang seusai pembacaan amar putusan pada sidang pleno perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD 1945 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis (20/3). MK menolak permohonan Yusril Ihza Mahendra terkait UU Pilpres sehingga pelaksanaan Presidensial Thresh-old pada Pemilu 2014 tetap digunakan.

Puing MH370 Terdeteksi di

Samudera Hindia

Berita Utamahal | 2

KORAN MADURAJUMAT 21 MARET 2014 | No. 0326 | TAHUN III 2

Negara, mengalokasikan usia purna terha-dap aparatnya agar beristirahat dari rutinitas yang membuatnya sedikit mengerutkan dahi dalam soal penyelenggaraan negara. Lalu tugas aparatur digantikan generasi berikutnya yang lebih muda, sehat dan vitalitas yang tinggi.

Tetapi pada sebagian aparatur negara yang berada di usia purna saat ini, menganggap usia istirahat dari rutinitas hari-hari itu pada konteks pegawai dan tidak (boleh) istirahat dari kegiatan yang berkait dengan negara. Karena itu, mereka masuk ke dalam pusaran politik dengan menjadi calon legislatif maupun dewan perwakilan daerah.

Sebagai warga negara, siapa saja ber-hak menjadi apa saja didalam negeri ini asal memenuhi syarat. Warga purna pegawai atau aparat diberi hak untuk menjadi politisi baik di dalam maupun di luar parlemen. Tetapi pada niat negara dalam pemurnaan mereka agar beristirahat, tidak menjadikan mereka jera untuk mengabdi kepada negara. Tetapi aparat-pegawai purna yang bersyahwat politik tinggi, benarkah akan mengabdi ataukah hanya sekedar ambisi dari keterbatasan usia di jajaran aparatur?

Jika pada pemilu nanti yang terpilih adalah para purna jabatan birokrasi, dapat-lah disimpulkan bahwa parlemen akan berisi

para manula yang tidak sepenuhnya bertenaga untuk menyelenggarakan negara dari sisi keparlementariaan. Pada konteks ini, negara seharusnya membatasi warganya dari segi usia untuk menjadi anggota parlemen. Ini pent-ing bukan untuk meragukan kemam-

puan para purna. Tetapi negara seharusnya memberikan kesempatan kepada para purna untuk beristrahat dengan tenang, menapaki usia senja secara damai.

Di samping itu, agar negara tidak disanggah para manula yang bisa saja membuat gerakan-nya lamban karena tenaganya berkurang. Ini, jika tinjauannya hanya pada faktor usia meski masih dimungkinkan semakin tua kian menjadi. Tetapi negeri ini sangat luas dan jauh lebih dari kelapa, kian tua semakin banyak santannya. Ini, juga tidak bermaksud untuk membedakan tua-muda namun lagu Elpamas yang pernah dicekal di era Soeharto layak direnungkan : Kamu yang sudah tua, apa kabarmu. Katanya baru sembuh, katanya sakit. Jantung, ginjal, dan encok, sedikit saraf. Hati-hati Pak Tua, istirahatlah. Di luar banyak angin.

Tidak terbayangkan, ketika mantan pejabat lalu masuk ke parlemen dan menjadi pen-gontrol jalannya pemerintah yang dipimpin kepala daerah. Padahal, kepala daerah dulu pernah menjadi atasannya serta menolongnya untuk kenaikan pangkatnya dengan cara membayar saat menjadi pejabat aktif. Saat situasi seperti ini terjadi, maka posisi legislatif-eksekutif di pemeritahan akan seperti Nazisme dimana perbedaan cara pandang lebih dis-ebabkan oleh dendam. Dalam posisi seperti ini, dapat dipastikan tak ada lagi negarawan; ia dirindukan tetapi juga dibuang dan jauh least dari pandangan. =

Berita UtamaPAMANGGIKORAN MADURA

JUMAT 21 MARET 2014 | No. 0326 | TAHUN III 2

Pada konteks ini, negara seharusnya membatasi warg-anya dari segi usia untuk menjadi ang-

gota parlemen

JAKARTA - Jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pulung Rinandoro menegaskan, tidak ada muatan politis dalam kasus dugaan korupsi Bank Century yang melibatkan tersangka Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Budi Mulya.

Menurutnya, dugaan korupsi pembe-rian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) pada Bank Century dan penetapan Century sebagai bank gagal berdampak sistemik murni kasus hukum. “Sangatlah tidak benar ada campur tangan politik pada KPK,” kata Pulung di Jakarta, Kamis (20/3).

KPK, kata PUlung, telah melakukan penyelidikkan hingga penyidikan dan menemukan dua alat bukti yang cukup untuk menjerat Budi. Salah satu barang bukti itu didapat dari hasil penggeleda-han di kantor Bank Indonesia (BI) pada 25-26 Juli 2013 lalu. “Penasehat hukum juga menyimpulkan tidak benar perihal

alat bukti Budi Mulya. Tim penyidik KPK telah melakukan penyidikan dengan cara benar,” ujarnya.

Tim penasehat hukum Budi dalam eksepsi atau nota keberatan menduga, ada campur tangan politik dalam kasus dugaan korupsi Bank Century. Sebab, dalam penyelidikan pada tahun 2011, KPK telah menyatakan bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum maupun penyalahgunaan wewenang. Budi juga menilai kasus Bank Century merupakan suatu kebijakan BI.

Dalam kasus ini, Budi selaku Deputi Gubernur Bank Indonesia Bidang IV Pengelolaan Moneter dan Devisa didak-wa memperkaya diri sendiri sebesar Rp 1 miliar dari pemberian FPJP Bank Centu-ry dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Ia juga didakwa memperkaya pe-megang saham Bank Century, Hesham Talaat Mohamed Besheer Alwarraq dan Rafat Ali Rizvi, sebesar Rp 3,115 miliar. Perbuatan Budi dinilai telah memper-kaya PT Bank Century sebesar Rp 1,581 miliar dan Komisaris PT Bank Century Robert Tantular sebesar Rp 2,753 mil-iar.

Budi juga diduga menyalahgunakan wewenang secara bersama-sama dengan pejabat Bank Indonesia. Dalam dugaan korupsi pemberian FPJP Bank Century, Budi didakwa bersama-sama dengan Boediono selaku Gubernur BI, Miranda S Goeltom selaku Deputi Senior BI, Siti Fadjriah selaku Deputi Gubernur Bi-dang VI, Budi Rochadi (almarhum) se-laku Deputi Gubernur Bidang VII, Robert Tantular, dan Harmanus H Muslim.

Dalam kasus penetapan Bank Cen-tury sebagai bank gagal berdampak sis-temik, Budi juga didakwa bersama-sama dengan Boediono, Miranda, Siti, Budi Rochadi, Muliaman D Hadad selaku Deputi Gubernur Bidang V, Hartadi A Sarwono selaku Deputi Gubernur Bidang III, Ardhayadi M selaku Deputi Guber-nur Bidang VIII, dan Raden Pardede se-laku Sekretaris Komite Stabilitas Sektor Keuangan.

Akibat perbuatan tersebut, negara diduga mengalami kerugian sebesar Rp 689,394 miliar terkait pemberian FPJP dan Rp 6,762 triliun dalam penetapan Bank Century sebagai bank gagal ber-dampak sistemik.

=GAM/AJI

Dua Alat Bukti Siap Jerat Budi MulyaKPK: Tidak Ada Muatan Politis dalam Kasus Bank Century

CANBERRA-Otorita Keselamatan Maritim Australia (AMSA) Kamis mengatakan bahwa dua benda yang mungkin terkait dengan penerbangan Malaysia Airlines yang hilang telah terlihat, dengan munculnya benda besar panjang sekitar 24 meter di perairan Samudera Hindia selatan.

“Benda-benda itu relatif tidak je-las. Indikasi bagi saya adalah benda itu berukuran sebagai layaknya dan mung-kin terendam dalam air dan naik-turun di atas permukaan laut,” kata pejabat AMSA John Young.

Dia mengatakan bahwa Australia memiliki pesawat di tempat kejadian itu untuk mengkonfirmasi obyek, dan lebih banyak kapal serta pesawat mulai menu-ju ke tempat benda tersebut terlihat.

Perdana Menteri Australia Tony Ab-bott mengumumkan pada Kamis bahwa objek itu kemungkinan berkaitan den-gan penerbangan MH370 Malaysia Air-

lines yang hilang, telah ditemukan di Samudera Hindia selatan.

Dalam pernyataan di parlemen, Ab-bott mengatakan citra satelit baru men-unjukkan dua kemungkinan benda di laut dan pesawat Orion Australia sedang dalam perjalanan ke perairan itu.

Sementara itu pesawat Orion ang-katan udara Australia dialihkan untuk mencari benda-benda yang berkaitan di-duga pesawat penumpang Malaysia itu.

Abbott telah berbicara dengan Per-dana Menteri Malaysia Najib Razak mengenai perkembangan baru tersebut.

BantuKementerian Luar Negeri China,

Kamis, berharap Australia dapat men-girim kapal dan pesawat sesegera mung-kin untuk menyelidiki dua objek yang terlihat oleh satelit mengambang di Samudera Hindia bagian selatan yang diduga bagian dari pesawat Malaysia yang hilang.

China telah mengatakan kepada kedutaan besarnya di Australia untuk tetap berhubungan erat dengan pemer-intah Australia dan membantu dalam upaya pencarian, kata kementerian luar

negeri dalam sebuah pernyataan.

Pernyataan kementerian luar neg-eri itu muncul setelah pejabat Australia mengatakan pesawat angkatan udara Australia AP-3C Orion telah tiba di tem-pat kejadian, dan lebih banyak pesawat sedang dalam perjalanan. Sebuah kapal yang ditugaskan untuk menuju kawasan itu dijadwalkan tiba dalam beberapa jam.

Pesawat AS Juga MelihatSeorang wartawan di pesawat P-8

Amerika Serikat yang sedang mencari pesawat Malaysia Airlines dengan no-mor penerbangan MH370 yang hilang juga mengatakan awak pesawat telah menemukan sinyal radar dari sebuah ob-jek besar di Samudra Hindia.

Benda besar tersebut mungkin terkait dengan pesawat yang hilang.

Posting berita ini terjadi tak lama setelah pihak berwenang Australia men-gatakan dua benda telah terlihat di se-latan Samudera Hindia pada citra satelit yang mungkin terkait dengan pesawat Boeing 777 Malaysia Airlines yang hi-lang.

=ANT/XINHUA

PESAWAT HILANG

MH370 Terdeteksi di Samudera Hindia?

Hak dan SepatuOleh : Abrari Alzael

Wartawan-Budayawan Madura

KORAN MADURAJUMAT 21 MARET 2014 | No. 0326 | TAHUN III 3PROBOLINGGO JUMAT 21 MARET 2014

No. 0326 | TAHUN III 3NasionalKORAN MADURA

Roy Morgan merilis hasil survei tersebut di Jakarta, Kamis. Survei dilaksanakan pada bulan Februari dengan melibatkan 2.934 responden di 34 provinsi.

Direktur Roy Morgan Re-search untuk Kawasan Asia Deb-nath Guharoy menyatakan, survei yang dilakukan sebelum Jokowi dicapreskan tersebut menunju-kan hasil yang baik bagi PDIP.

“Faktor Jokowi (pencapre-san) akan lebih lagi mendong-krak perolehan PDIP, bila PDIP menggunakan Jokowi dengan benar dalam beberapa minggu ke depan,” katanya dalam rilis survei yang diterima Antara.

Sementara itu, dalam survei tersebut, Partai Golkar tetap

meraih 20 persen, Partai Ger-indra naik stau persen menjadi 15 persen, Demokrat turun satu persen menjadi 10 persen.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) turun satu persen menjadi enam persen, Partai Keadilan sejahtera (PKS) tetap empat persen, Partai Amanat Nasional turun satu persen menjadi empat persen.

Partai Persatuan Pemban-gunan tetap dua persen, Partai NasDem tetap dua persen, dan Partai Bulan Bintang tetap satu persen. Sedangkan 12 persen responden belum dapat menya-takan pilihan.

=ANT/ARIEF ISKANDAR

SURVEI POLITIK

Elektabilitas PDIP Meningkat JAKARTA- Survei bulanan yang dilaksanakan Roy Morgan Research mendapati elektabilitas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meningkat dua persen menjadi 29 persen.

ant/hafidz mubarak KAMPANYE TERBUKA PDIP BEKASI. Simpatisan membawa replika banteng saat kampanye terbuka PDI Perjuangan di lapangan pedurenan, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (20/3). Kampanye yang di ikuti ribuan simpatisan PDI Perjuangan tersebut mengusung tema Indonesia Satu.

JAKARTA- Mantan Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim menguji Pasal 260 UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) yang mengatur anggota TNI dan Polri tidak memiliki hak pilih dalam Pilpres.

Ifdhal bersama Supriyadi Widodo Eddy-ono yang berprofesi advokat menguji pasal tersebut di Mahkamah Konstitusi karena pasal tersebut dapat menimbulkan ketidak-pastian hukum.

Kuasa Hukum pemohon, Wahyudi Djafar, saat sidang perdana di Jakarta, Kamis, menjelaskan pasal yang mengatur anggota TNI dan Polri tidak memiliki hak pilih dalam Pilpres itu dinilai menimbulkan ketidakpastian hukum karena ketentuan hanya menyebut Pilpres 2009, bukan Pil-pres 2014.

Pasal 260 UU Pilpres berbunyi: “Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun

2009, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan haknya un-tuk memilih”.

Sedangkan dalam Pasal 326 UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif telah menyatakan anggota TNI dan Polri tidak menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014.

Menurut dia, dengan adanya pengatu-ran berbeda terkait hak pilih anggota TNI-Polri itu melahirkan situasi ketidakpastian hukum yang dijamin Pasal 28D ayat (1) jo Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Untuk itu, pemohon meminta MK men-yatakan Pasal 260 UU Pilpres bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, anggota Ten-tara Nasional Indonesia dan anggota Ke-polisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan haknya untuk memilih”.

Majelis panel pengujian UU Pilpres ini diketuai Patrialis Akbar didampingi Ahmad Fadlil Sumadi Anwar Usman sebagai ang-gota.

Menanggapi permohonan ini, Fadlil Su-madi meminta agar pemohon memastikan apakah anggota TNI-Polri tidak punya hak pilih atau tidak menggunakan hak pilihnya.

“Kalau tidak menggunakan, sebenarnya dia punya, tapi tidak digunakan hak pil-ihnya. Apakah itu suatu hukuman baginya. Ini mendasar yang harus dipastikan,” kata Fadlil.

Dia juga menyarankan agar tidak ter-batas pada ketidakpastian hukum, tetapi ketidakadilan yang dikaitkan dengan hak warga negara.

“Kalau sudah memilih jadi polisi atau TNI hilang hak pilihnya, kalau hilang kena-pa, kalau masih, kenapa tidak digunakan, argumentasi ini yang seharusnya diban-gun,” katanya.

Sedangkan Patrialis mempertanyakan materi permohonan yang dikatakan men-imbulkan ketidakpastian hukum.

“Yang menimbulkan ketidakpastian hu-kum yang mana? Yang Pilpres atau Pemilu Legislatif? Ini harus didudukkan masing-masing,” kata Patrialis.

=ANT/JOKO SUSILO

Ketentuan Hak Pilih TNI Digugat ke MK Ada Pasal yang Bisa Menimbulkan Ketidakpastian Hukum

KAMPANYE TERSELUBUNG

Dua Mentri SBY Disemprit Bawaslu

JAKARTA-Bawaslu menemukan dugaan kampanye terselubung dilaku-kan oleh dua orang menteri yang juga berstatus kader partai politik pe-serta pemilu. Dua menteri itu adalah Menteri Kelautan dan Perikanan yang juga menjabat Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Sharif Cicip Sutarjo, dan Menteri Agama, Suryadharma Ali, yang menjabat Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

“Ya, ada beberapa indikasi pelang-garan, kami masih menerima dan mengkaji. Pak Cicip itu ada laporan-nya, Pak Suryadharma Ali juga sudah ada laporannya dari Malang, Jawa Timur. Indikasi kampanye terse-lubung,” kata Ketua Bawaslu, Mu-hammad, kepada wartawan di Media Centre Bawaslu, Jakarta, Rabu (19/3).

Tapi, Muhammad masih berkilah soal bentuk pelanggaran apa yang dilakukan kedua menteri tersebut. Menurutnya, saat ini Bawaslu di dae-rah masih mengkaji dan memverifikasi pelanggaran yang dilakukan.

=GAM/ABD

KORAN MADURAJUMAT 21 MARET 2014 | No. 0326 | TAHUN III 4 Nasional

“Hasil kajian APBD 2013 menemukan sebanyak 122 dae-rah (kabupaten/kota) di pulau Jawa, Sumatera dan Sulawesi yang menghabiskan lebih dari 60 persen APBD mereka hanya un-tuk membayar gaji pegawai saja. Sedangkan Bantul, Ngawi, dan Ambon bahkan diatas 70 persen,“ ujar Wangsaatmaja menjelaskan dalam rapat kebijakan perenca-

naan SDM aparatur sipil negara di Jakarta, Kamis (20/3).

Dia menjelaskan tingginya belanja pegawai diharapkan dapat ditekan oleh Undang-Undang No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Ne-gara yang baru disahkan 15 Janu-ari lalu. Dengan begitu, setiap in-stansi wajib menyusun kebutuhan jumlah PNS berdasarkan analisa jabatan dan analisa beban kerja,

sehingga jelas terlihat kebutuhan riil, keselarasan rencana dengan visi, dan misi daerah. Selanjutnya, setelah dokumen analisa jabatan dan analisa beban kerja lengkap, Kementerian PAN dan RB akan menetapkan formasi dan jumlah sesuai dengan kemampuan ne-gara.

“Masalah utama adalah masih banyak instansi dan dae-rah yang tidak memiliki analisis beban kerja, analisis kebutuhan aparatur dan analisis beban be-lanja untuk bisa secara tepat menetapkan jumlah aparatur,” lanjutnya.

Hal ini menyebabkan sebagian daerah dan SKPD kelebihan dan keurangan aparatur. Totalnya, ada selisih aparatur sebesar 182,669; yaitu 81,038 aparatur pusat dan

101,637 di daerah.“Belum lagi ditambah dengan tantangan lima tahun ke depan di mana antara tahun 2014 sampai 2018 akan ada 229,634 aparatur yang pension,” tuturnya.

Padahal, kebijakan umum alokasi tambahan formasi secara nasional tetap pada pertumbu-han nol persen, artinya alokasi tambahan formasi nasional be-sarnya sama dengan jumlah PNS yang mencapai batas usia pen-siun (BUP) secara nasional.

Jumlah aparatur sipil negara saat ini sekitar 4,362 805 orang, terbagi menjadi 891,509 aparatur pusat dan 3,471,296 di daerah. Jumlah ini dianggap cukup me-madai untuk memberikan pelay-anan publik.

=GAM

Alokasi Belanja Pegawai 122 Daerah di Atas 60%JAKARTA-Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Setiawan Wangsaatmaja menilai manajemen alokasi belanja daerah masih belum efisien. Indikasinya, masih banyak daerah (kabupaten/kota) yang mengalokasikan 60 sampai 80 persen APBD mereka hanya untuk belanja pegawai.

SOSIAL

Jokowi Bantu Muhammadiyah

JAKARTA-Gubernur DKI Ja-karta, Joko Widodo melakukan silaturahmi dengan Pimpinan Pusat Muhammadiyah di kawasan Menteng Raya, Jakarta Pusat. Jokowi membantah tengah mel-akukan pendekatan ke salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia itu.

“Karena Muhammdiyah banyak bergerak di bidang pen-didikan. Dan ini berkaitan den-gan DKI. Jadi yang ada di bawah masalah-masalah dan problem juga kami konsultasi,” ujar Joko-wi, Kamis (20/3).

Capres PDI Perjuangan ini juga membantah pertemuan-nya dengan Ketua PP Muham-madiyah, Din Syamsuddin terkait dengan pencapresannya. “Nggak, nggak, nggak,” elaknya.

Jokowi mengaku, menemui Din Syamsuddin untuk berbicara hal-hal khusus yang berkaitan dengan persoalan yang lebih luas. Seperti membahas mengenai program Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang digunakan oleh siswa di DKI, ter-masuk siswa di lembaga pendidi-kan Muhammadiyah.

Jokowi kembali menegaskan, dirinya menyambangi Muham-madiyah karena lembaga ini cukup besar pengikutnya. “Kan tadi saya sudah sampaikan, SD, SMP sampai SMA, universitas dan rumah sakit, Muhammdiyah kan memiliki semuanya,” pungkas Jokowi

Muhammadiyah berencana membangun kantor pusat dan gedung dakwah yang beralamat di Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat itu. Saat ini kantor PP Mu-hammadiyah itu memiliki empat lantai.

Rencana pembangunan ini disampaikan Ketua Umum Mu-hammadiyah Din Syamsuddin ke-pada Jokowi saat bersilaturrahim di Jakarta.

“Ada hal penting juga tadi. Ka-rena beliau gubernur, saya sam-paikan ini ada rencana Muham-mdiyah, gedung pusat dakwah ini kalau bisa ditingkatkan. Kebetu-lan baru beli tanah di seberang. Apa lagi gedung di sekitar sini sudah tinggi-tinggi. Ini rencana sudah lima tahun lalu,” jelas Din usai pertemuan.

Din menjelaskan, dalam per-temuan tadi, Jokowi sangat men-dukung pembangunan gedung dakwah tersebut. Tak tanggung-tanggung, Jokowi akan membantu pembangunan gedung tersebut hingga memiliki 30 lantai.

=GAM/ABD

ant/widodo s. jusuf PERTEMUAN PIMPINAN LEMBAGA NEGARA. Ketua MPR Sidarto Danusubroto (podium) bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kelima kiri), Wapres Boediono (keenam kanan), Ketua DPR Marzuki Alie (keempat kiri), Ketua DPD Irman Gusman (kelima kanan), Ketua BPK Hadi Poernomo (ketiga kiri), Ketua Ketua MA Hatta Ali (keempat kanan), Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki (Ketiga kanan), Ketua MK Hamdan Zoelva (kedua kiri), Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin (kiri), Wakil Ketua MPR Ahmad Farhan Hamid (kedua kanan) dan Wakil Ketua MPR Melani Leimena Suharli (kanan) memberikan keterangan pers usai acara Pertemuan Pimpinan Lembaga Negara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/3). Pertemuan silahturahim dan konsultasi yang dihadiri oleh Presiden, Wakil Presiden, Ketua MPR, Ketua DPR, Ketua DPD, Ketua Mahkamah Konstitusi, Ketua Mahkamah Agung, Ketua BPK dan Ketua Komisi Yudisial tersebut membahas soal Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Tahun 2014.

Banyak Instansi dan Daerah Tidak Memiliki Analisis Beban Kerja

KORAN MADURAJUMAT 21 MARET 2014 | No. 0326 | TAHUN III 5LINTAS NUSANTARAPROBOLINGGO JUMAT 21 MARET 2014

No. 0326 | TAHUN III 5EkonomiKORAN MADURA

Masih dari data bank sentral, pada Januari 2015 pemerintah dan bank sentral direncanakan akan mencicil utang luar neg-eri sebesar USD 651 juta dengan pokok pinjaman USD 249 juta dan bunga pinjaman USD 401 juta.

Per Januari 2014, utang luar negeri pemerintah dan BI telah mencapai USD 127,9 miliar. Jika

ditambah dengan utang luar negeri swasta, maka total utang luar negeri Indonesia menca-pai USD 269,3 miliar atau setara dengan Rp 3.046,8 triliun. Utang ini terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral serta utang luar negeri swasta.

Dari total utang luar negeri Indonesia tersebut memang di-dominasi oleh utang jangka pan-

jang yang jangka pembayaran-nya melebihi dari satu tahun. Total utang jangka pendek hanya USD 46,5 miliar sedangkan utang jangka panjang USD 222,8 miliar.

Dilansir dari data resmi bank sentral, sektor ekonomi terbe-sar pengguna utang luar negeri adalah keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Sektor ini menempati peringkat pertama dengan menggunakan utang se-banyak USD 117 miliar. Kedua, sektor industri pengolahan den-gan total utang mencapai USD 30 miliar.

Ketiga, sektor pertambangan dan penggalian dengan total USD 26 miliar. Keempat, sektor listrik, gas dan air bersih dengan total utang USD 20,5 miliar.

Keenam, sektor jasa atau ser-vices dengan total utang men-

capai USD 18,4 miliar. Ketujuh, sektor pengangkutan dan komu-nikasi dengan total utang USD 12,6 miliar.

Kedelapan adalah sektor bangunan atau housing and building dengan total utang mencapai USD 11 miliar. Kes-embilan ialah sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan dengan total utang mencapai USD 9 miliar dan tera-khir adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan total utang USD 8 miliar.

Dari total ini masih ada sek-tor ekonomi lainnya pengguna utang luar negeri dengan USD 16,6 miliar, sehingga total utang luar negeri Indonesia per Januari 2014 mencapai USD 269,3 miliar.

=GAM

Rp 123 Triliun untuk Cicil Utang Luar NegeriJAKARTA-Bank Indonesia (BI) melansir data mengenai rencana pembayaran cicilan utang luar negeri (ULN) pemerintah dan bank sentral. Dari situs resmi BI, pemerintah dan Bank Indonesia (BI) setidaknya harus mencicil utang dari Februari hingga Desember 2014 sebesar USD 10,9 miliar atau setara Rp 123,3 triliun. Total cicilan utang tersebut terdiri dari pokok utang sebesar USD 8 miliar dan bunga sebesar USD 3 miliar.

JELANG PEMILU

HSBC: Pebisnis Indonesia Pesimis

JAKARTA-Meski angka indeks

survei pebisnis Indonesia ter-bilang positif tapi angka terse-but masuk dalam area pesimis. Namun, bukan berarti pebisnis Tanah Air menghentikan laju bisnisnya. “Kita ini menghadapi Pemilu. Pebisnis ternyata mau melihat dulu. Mereka tidak stop, tapi mereka pelan-pelan”, kata Nirmala, dalam ‘HSBC Global Connections Report and Indo-nesia Economic Outlook 2014, di Jakarta, Kamis, (20/3).

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC) menyatakan bahwa dalam ku-run waktu 6 bulan mendatang pengusaha di Indonesia terbi-lang pesimis akan situasi dan kondisi ekonomi Indonesia. Salah satu penyebab para pengusaha pesimis dikarenakan tahun ini merupakan tahun pemilihan umum (Pemilu).

Pesimisnya para pengu-saha dalam kurun waktu 6 bulan mendatang tersebut terungkap dalam hasil survei yang dilaku-kan HSBC, yang dilakukan kepada para pebisnis Tanah Air. Indeks survei tersebut menunjukkan angka yang pesimis dan berbeda dengan kondisi pebisnis Indone-sia di 6 bulan sebelumnya.

Head of Global Trade and Receivable Finance, HSBC Indo-nesia, Nirmala Salli mengatakan, meski angka indeks survei pebi-snis Indonesia terbilang positif, tapi angka tersebut masuk dalam area pesimis. Namun, bukan berarti pebisnis Tanah Air meng-hentikan laju bisnisnya, hanya saja memperlambat.

Selain Pemilu, lanjut Nirmala, yang membuat pebisnis Indone-sia pesimis adalah depresiasi Ru-piah yang terjadi pada akhir 2013 lalu, meski sekarang ini Rupiah sudah mengalami penguatan. Masih besarnya tingkat impor Indonesia juga membuat pebisnis pesimis bahwa defisit transaksi berjalan mengalami peningkatan.

Kendati pebisnis pesimis, Nir-mala mengatakan bahwa survei tersebut menunjukkan Indonesia akan terus mengalami pertum-buhan yang positif di tahun 2014, walau tahun lalu Indonesia tum-buh 5,8%, lebih rendah diband-ingkan pertumbuhan ekonomi 3 tahun terahkir.

=GAM

ant/rivan awal lingga PEMERIKSAAN BARANG PALSU DAN BAJAKAN. Petugas kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan calon penumpang pesawat di Ter-minal 2F Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Kamis (20/3). Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM (DJHKI) bekerja sama dengan pihak Otorita PT Angkasa Pura II dan Kepolisian Resor Kota Bandara Soekarno Hatta melakukan kampanye “INDONESIA TOLAK BARANG PALSU DAN BAJAKAN” yang diharapkan dapat memberi kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya hak cipta peranti lunak (sofware) komputer.

KORAN MADURAJUMAT 21 MARET 2014 | No. 0326 | TAHUN III 6 Ekonomi

“Ada tiga keuntungan Indone-sia saat ini dibandingkan dengn negara berkembang besar lainnya seperti Cina dan India. Pertama, Indonesia memiliki pusat perb-elanjaan yang sangat banyak dan sangat modern hampir di seluruh negeri sebagai respon terhadap daya beli yang meningkat sangat cepat. Kedua, Indonesia memiliki karakter konsumen yang ter-golong sangat “sophisticated” tapi juga sangat nasionalis. Ketiga, kita memiliki produsen dengan kreativitas bernilai tinggi yang selama ini justru bersin-ergi lebih baik dengan pembeli dari luar negeri,” kata Mendag M. Lutfi dalam acara Sosialisasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, di Jakarta, Kamis (20/3).

Menurutnya, seharusnya pasar dalam negeri tidak mudah dipenetrasi barang impor, bila saja produsen dalam negeri bisa memenuhi aspirasi dan ekspek-tasi konsumen Indonesia yang memang tergolong tinggi dengan gaya hidup yang terus berubah dengan cepat.

Hal penting yang diatur dalam Permendag 70 Tahun 2013 adalah kewajiban toko modern dan pusat perbelanjaan untuk memasarkan produk dalam neg-eri paling sedikit 80% dari jumlah dan jenis barang yang diperda-gangkan.

“Komposisi ini penting sekali untuk mulai memberikan akses dan tempat bagi produk dalam negeri yang berkualitas tinggi. Saya punya keyakinan bahwa produk dalam negeri yang laku di pusat perbelanjaan (mal) terke-muka pasti punya potensi ekspor yang tinggi. Ini tentunya perlu proses inovasi dan industrialisa-si,” ungkap Mendag. (GAM)

Pelaksanaan kewajiban untuk memasarkan produk dalam negeri paling sedikit 80% di Toko Modern dan Pusat Perbelanjaan berlaku efektif 2,5 tahun yaitu pada 12 Juni 2016, terhitung se-jak Permendag Nomor 70 Tahun 2013 diterbitkan pada 12 Desem-ber 2013.

“Sosialiasi Permendag 70/2013 ini mudah-mudahan bisa

meningkatkan urgensi semua pihak. Kuncinya adalah promosi dan sinergi antara para pedagang dan distributor, khususnya para pemilik pasar modern, dengan para produsen dalam negeri. Itulah semangat dari Permendag 70/2013 ini,” tambahnya.

Kegiatan sosialisasi Per-mendag Nomor 70 Tahun 2013 ini diharapkan dapat menjaring masukan dalam rangka mening-katkan efektivitas pemberlakuan peraturan tersebut. Jika pera-turan ini dapat berlaku dengan baik, diharapkan dapat lebih menjamin pemberdayaan pro-dusen Indonesia dan perkuatan pemasaran produk dalam negeri, serta meningkatkan kesadaran pelaku usaha untuk melind-ungi hak-hak konsumen. Saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai rata-rata 6% per tahun dengan konsumsi domestik mencapai 54,56% dari PDB (sum-ber dari BPS).

Namun, Mendag menyadari bahwa kemungkinan masih ada be-berapa produsen dan pelaku pasar modern yang karena kondisinya atau hal-hal tertentu mengalami kendala sehingga belum dapat memenuhi persyaratan tersebut. Dalam hal ini, pemerintah akan terus bersikap suportif dengan mendengarkan dan bekerja sama dengan semua pihak.

“Walaupun penting untuk mendorong pangsa pasar produk dalam negeri, tapi tetap harus diingat bahwa konsumen adalah raja dan “consumer confidence” harus dijaga tetap positif. Jadi proses transisi ini harus diper-cepat, tapi tetap harus natural (alami). ” katanya.

=GAM

PERMENDAG 70/2013

Mendag Coba Redam Laju ImporJAKARTA-Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi meminta produsen nasional memanfaatkan Permendag 70/2013 untuk meningkatkan kualitas, produktivitas, dan pangsa pasar produksi dalam negeri guna meredam laju impor dan membuka peluang ekspor baru.

Komposisi ini penting sekali untuk mulai mem-berikan akses dan tem-pat bagi produk dalam negeri yang berkualitas

tinggi.

M. LutfiMenteri Perdagangan

Hal ini terungkap dalam ra-pat kebijakan perencanaan SDM aparatur negara di Jakarta. Se-lain itu, investasi pemerintah untuk pengembangan SDM apar-tur masih sangat rendah. “Data Sistem Informasi Diklat Apara-tur tahun 2012 lalu menunjuk-kan bahwa mayoritas aparatur negara hanya diberikan diklat setiap 22 tahun sekali. Padahal di negara-negara maju seperti Singapura, pemerintah mewajib-kan aparatur sipilnya mengikuti diklat selama 100 jam per ta-hun; Inggris dan India lima hari per tahun,” jelas Kepala Lem-baga Administrasi Negara (LAN), Agus Dwiyanto, MPA di Jakarta, Kamis (20/3).

Dia menilai, Indonesia belum memiliki database yang akurat untuk menganalisa profil dan kebutuhan pengembangan kom-petensi teknis aparatur. Kondisi ini disebabkan karena pemer-intah masih menganggap pro-

fil aparatur sipil negara masih sebagai faktor produksi semata, belum sebagai aset pembangu-nan. “Masih minim data yang berkualitas guna menghasilkan gambaran aparatur seperti apa yang dibutuhan beberapa tahun ke depan,” kata Dwiyanto.

Indonesia jelasnya membu-tuhkan upaya perbaikan kuali-tas aparatur yang lebih inklusif, mengingat keragaman budaya, tantangan, prioritas dan sumber daya lembaga dan daerah yang berbeda-beda.

LAN ujarnya saat ini tengah mengembangkan database apara-tur sipil negara guna memetakan berbagai profil, kompetensi, dan kebutuhan diklat aparatur.

Dwiyanto juga menghimbau sudah saatnya pemerintah men-definisikan kembali relevansi antara misi dan visi kelemba-gaan dan daerah yang tertuang dalam analisa jabatan dan beban kerja yang ada saat ini.

Menurutnya, rumusan ana-lisa jabatan dan beban kerja se-lama ini hanya dianggap sebagai sesuatu yang harus ditentukan semata. Padahal, saat ini banyak sekali fungsi-fungsi yang sudah tidak relevan lagi, oleh karena itu harus ditinjau kembali. Aki-batnya, perencanaan pengem-bangan kompetensi aparatur tidak jelas dan sulit diprediksi.

Dwiyanto menghim-bau pemerintah untuk segera mengarusutamakan program pengembangan kompetensi aparatur lintas lembaga dan dae-rah. Pemerintah bisa menconto-hi Singapura yang menyediakan 60 persen diklat pengembangan kompetensi fungsional dan 40 persen untuk pengembangan masa depan aparatur.

Hasil penilaian Indeks Kin-erja Manajemen oleh Lembaga Administrasi Negara/LAN juga menunjukan rendahnya kuali-tas aparatur di level Kabupaten/Kota: dalam skala 0-100 terdapat 54% Kabupaten/Kota mendapat-kan nilai rendah (skor 41-60) dan 34% Kabupaten/Kota mendapat-kan nilai sangat rendah (<40), se-mentara yang meraih nilai tinggi hanya hanya 7% Kabupaten/Kota.

=GAM

Kualitas Aparatur Masih “Minim”

JAKARTA-Undang-Undang No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara mewajibkan setiap instansi pemerintah melakukan perencanaan pengadaan dan pengembangan pegawai. Sayangnya, belum ada instansi yang memiliki blueprint perencanaan dan pengembangan SDM yang dibutuhkan.

ant/m agung rajasa EKSPOR ILEGAL BATU MULIA. Petugas menata barang bukti batu mulia ketika gelar barang bukti penyitaan di kan-tor Bea dan Cukai Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (20/3). Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menggagalkan ekspor ilegal batu mulia senilai Rp 485 miliar. Batu mulia tersebut dikemas dalam enam kontainer yang akan dikirim ke Taiwan, Cina, dan Amerika Serikat.

KORAN MADURAJUMAT 21 MARET 2014 | No. 0326 | TAHUN III 7PROBOLINGGO JUMAT 21 MARET 2014

No. 0326 | TAHUN III 7BudayaKORAN MADURA

Bang, Bangun…!!Cerpen: Khairul Mufid JR*

Barangkali cuma aku yang menyumbat sepasang daun telinga, saking ketakteri-

maannku terhadap bunyi-buny-ian yang menyesakkan dada dan memerihkan mata, dari Prenduan tempat aku bermula, di dalam bus, sebuah kursi lusuh menung-gu kedatanganku, ia salah satu kursi kembar dempet tiga, paling hilir dan paling buruk rupa, den-gan perasan cacat terpaksa aku manut dan meng-iyakan seorang kondektur bus yang tiba-tiba menuntunku ke letak kursi ko-song itu, “ini adalah bus terbu-ruk, terjelek, terbau, dan (ter-ter) lainnya” gumamku dalam hati, dan protesku terhadap transpor-tasi umum negeri ini.

“Mau kemana Mas?” Kondek-tur itu membuyarkan kampa-nyeku.

“Surabaya!” jawabku ketus,“Lima puluh empat ribu,”

sambil ia sodorkan selembar karcis ke wajahku.

“Apa pak.. lima puluh empat ribu?, nggak kemurahan pak”, aku menyindir, “biasanya Prenduan-Surabaya itu tiga puluh lima ribu pak, itu pun dengan bus-AC dan tentu dengan kursi empuk, tidak segepeng dan secalar kursi bus ini”,

“yaahh, mau bayar atau

turun?” jawabnya membangun benteng pertahanan.

“Jangan gitu juga pak, coba mengerti saya, selama saya hilir mudik Prenduan-Surabaya memang tak semahal itu, paling naik sedikit aja, lagian sekasar itukah bapak terhadap pelajar sepertiku”

Kondektur itu diam dan tam-pak merencanakan sesuatu,

“Ya sudah, bayar empat puluh lima ribu wes”. ia menurunkan harga, dan mengakhiri tawar menawar.

“Ini pak” terima kasih atas entakannya.

***Sepanjang perjalananku di

tubuh bus ber-cat putih itu, tetap saja aku tak habis pikir mengapa lonjakan tarif tranportasi publik begitu tinggi namun tidak diim-bangi dengan perbaikan sarana dan prasarana? pikiranku terus mengembara.

Hingga suara terlantun, “Terminal Bungorasih.. terminal Bungorasih.!” seorang kenek mengedarkan info ke para pe-numpang saraya membuka kran pintu bus, Aku pun ikut menge-kor antre di depan pintu, karena rata-rata semua turun di terminal Bungorasih.

Akhirnya sampai di Bungo-

rasih, dengan barang bawaan yang cukup banyak, aku mulai menyatroni setiap bus yang tengah bersap menghadap utara, di bawah plang nama kota tujuan masing-masing, dimana ya bus tujuan Yogyakarta? Tanyaku sambil merazia dari pangkal ke ujung terminal. Ternyata bus tu-juan Yogyakarta baru menampak-kan wajahnya, aku pun menjadi orang pertama yang menung-gangi bus PO-MIRA itu. Dengan mangambil stan duduk paling depan aku berharap mendapat kenyaman dan kelayakan.

Dengan perasan tenang, damai dan dengan bus lebih ber-sih aku pun bergelayar menuju Yogyakarta, memang tujuan awalku bukan ke Surabaya namun ke kota Gudeg Yogyakarta, kota perang sekaligus kota bersejarah bagiku.

Di atas bus berpenumpang terbatas itu aku mengambil sebuah antologi puisi (Rendra), berharap buku itu mengusir kejenuhan dan mingisi ruang hampar hatiku. Belum kelar tiga judul kulahap, tiba-tiba sesosok perempuan duduk di sampingku, tidak tua amat kira-kira umur dua puluh tujuh tahunan.

Pertamanya dia bungkam tak bersuara, tapi ketika datang

seorang perempuan lagi sebay-anya, ia girang dan tampak kocak bercakap sesuatu.

“Eh, kamu mbak Ati”.. salah satu dari mereka memulai pem-bicaraan.

“Yaa Mbak Sara, Aduuh gimana punya kabar Mbak Ati?, lama banget nggak bersua.

Mereka sambil berpelukan dan mencium pipi masing-masing, keduanya tampak terang duduk di sebelahku, dan bercakap berbagai hal.

Aku mulai gelisah akan kebis-ingan mereka, yang ngalor-ngidul bicara dengan mengoper tema satu dan tema lainnya.

Aku yang tengah berpusat memelototi rancangan huruf di antologi, sangat terganggu dan rasanya ingin muntah mendengar percakapan mereka itu.

“Kamu udah lulus Mbak Ati?”, “belum” Mbak Sara, aku

tengah menyelesaikan skripsi, dan insya-allah tahun ini kelar. “ooo” derak Ati,

Kamu sendiri Mbak Sara? Aku sudah lulus kemarin, dan saat ini tengah nge-galau mencari pekerjaan, kalau kita lihat sarjana sekarang, banyak tidak men-dapat pekerjaan layak, dan tak ada bedayanya dengan lulusan SMP yang bekerja sebagai kuli

bangunan, pedagang, petani dan lainnya.

Saking asyiknya ngobrol, mereka menjadi manusia pal-ing berisik seisi bus, tak ada bedanya dengan burung eng-gang tengah berkicau, bahkan melampauinya, sungguh luar biasa mengganngu.

Suara itu belum sempurna tenggelam, tiba-tiba pengasong dan pengamen ikut mendesaki bus itu lagi, bedanya dengan pengasong bus tujuan Surabaya, mereka lebih banyak dan lebih garang dalam menjajakan dagan-gannya, mengancam dan suka menodong.

“subhanallah” , aku semakin tidak kerasan dan rasanya ingin muntah berlama-lama di sini, in-gin aku meloncat dari tubuh bus, ingin aku keluar dari kenyatan ini.

Dari sekian rekayasa kehidu-pan yang penuh tipuan, aku pun mulai sadar kalau di dalam bus itu banyak orang yang berhati ja-hat, ada banyak pencopet, pemalak dan sebangsanya, ketika desakan orang tambah menggeliat, aku mulai meraba kantong celana yang mengeram sebuah dompet,

“Inna-lillah” dompetku raib, dan tampak kantong sakuku kempes tak bertuan.

Aku bingung, gemetar dan kutanyakan pada setiap orang yang kujumpai di dalam bus, ternyata mereka tidak tahu dan tampak cuek memberi jawaban.

Aku tambah gamang, ngilu dengan itu, aku kembali ke tem-pat duduk di belakang sopir bus itu, dan sekali lagi aku tambah tak habis pikir mengapa tanspor-tasi publik ini begitu buas, ganas, dan sarang kejahatan.

Ketika gumpalan perasaan itu menggunung di pikiranku, ternyata aku melemah, dan pan-dangan membuyar, aku terlelap dan tertidur. Aku masuki ruang tak berdinding, dan lautan tak bertepi, aku semakin jauh, se-makin jauh, jauh, dan jauh…

Bang, Bangun…!Bang, Bangun…!Udah sampai Yogyakarta.

Kutub, Maret 2014.

*) Penyuka Cerpen, Puisi, dan Esai, lahir pada 16 Februari

1994 di Pakamban Daya Pra-gaan Sumenep Madura. Kini

sedang bergiat di Lesehan Sastra Kutub Yogyakarta (LSKY).

Dari batang tubuh bus antar kota, riuh rendah

suara itu terdengar lagi, suara pengasong

makanan ringan dan minuman pembasah

kerongkongan, su-ara itu melantun lagi,

suara pengamen yang menggoyang bus den-

gan tabuh gendang dan gelitik gitar, atau keriuhan penumpang

yang mengatupkan mulut untuk bercakap,

hingga semua mengen-tal dan beterbangan di

sawang langit bus.

KORAN MADURAJUMAT 21 MARET 2014 | No. 0326 | TAHUN III 8Lintas Jatim LINTAS JATIMLINTAS JATIMPROBOLINGGO SELASA 7 JANUARI 2014

No. 0275 | TAHUN III KORAN MADURA8 JUMAT 21 Maret 2014

No. 0325 | TAHUN III

KORAN MADURA

BacalahBacalah mataku yang terbuka di hadapmuWajahku yang memerahSemerah senja yang mengantarmu pada teduh pelangi

Sepi tak lagi punyamuSebab ramai membungkusmu dalam peluk mata batinkuBacalah,Simfoni yang terlukis indah

Sumenep, 29 Januari 2014

Akupun BertanyaBunga mimpiku berguguran pada wajahmuSelalu saja ada yang gagal ketika aku ingin menjadi produser di mimpikuSerpih mimpi yang melenggok pada jalan lainNamun tetap buntu di wajahmu

Rindu tak mesti diucapkanBarangkali masih ada yang perlu menemaniku dalam mata memejamMenghembus serupa suaramuKirimkan aku anakmu agar bisa kurawat bersama gelakku

Di kamar ini, aku kehilangan dengkurmuSemacam gelombang cinta yang tiba-tiba tak men-emu frekuensiSemacam bentuk bibirmu yang menggoda

Adakah mimpiku dalam mimpimu?Dan akupun bertanya“banyakkah wajah seperti wajahku?”

Sumenep, 4 Februari 2014

Hanya RinduSuara yang menghantam gendang telingakuMenangkap rindu pada pucuk reranting di pagi yang dinginBukan karena hujanTapi karena rindu yang teramat

Ada wajah yang kaburSeperti pasir yang menyelimutimuDi antara deru kakikau bersijingkat membuat jejak baruJuga batu yang kau ukir namakuTak hanya itu!

Selongsong rindu yang aku pantikKini sampai di jantungmuHanya di jantungmuYa, hanya selongsong yang menghujam mata hatimu!

Sumenep, 3 Februari 2014

Oleh: Benazir NafilahPuisi

8

Oleh: Ibnu Hibban*Mengungkap Fakta Kematian Misterius

Resensi Buku

Dr. Abdul Mun`im Idries, Sp.F, ia merupakan salah satu pakar dibidang forensik yang memi-

liki kredibilitas dan keberanian dalam mengungkap fakta-fakta kematian misterius. Bahkan keberanian sang dokter pernah dianggap “gila” oleh salah satu koleganya, hal ini karena ia berani menjadi saksi ahli dalam kasus pembunuhan Marsinah, pejuang bu-ruh perempuan yang dibunuh secara misterius. Kala itu, santer diyakini Marsinah dihabisi oleh oknum militer, disaat militer ditakuti dengan operasi senyapnya, tapi Dokter Mun`im be-rani mengambil langkah mengungkap kebenaran sebab-sebab terbunuhnya pejuang buruh tersebut. Hal ini, mem-buat tentara kala itu terusik.

Begitu juga tentang kematian sang proklamator (Bung Karno) yang sam-pai hari ini masih misterius. Banyak yang mengetahui bahwa kematian Bung Karno merupakan peristiwa yang wajar, karena memang kema-tian merupakan kepastian bagi setiap mahluk hidup yang bernyawa. Namun Dokter Mun`im meragukan kewajaran kematian sang orator ulung tersebut. Hal ini berdasarkan pernyataan Ra-chmawati Soekarno Putri, putri sang proklamator, bahwa Bung Karno sejak muda telah mengidap penyakit gin-jal. Bahkan untuk penyakitnya yang terakhir, salah satu ginjal Bung Karno telah diangkat di Wina. Operasi pen-gangakatan ginjal tersebut dilakukan pada 1960. (hal. 41)

Menurut Dokter Mun`im, perny-ataan putri Soekarno tidaklah tepat dijadikan alasan sebab kematian sang ayah, Karena, perlu diketahui, dengan

hanya memiliki satu ginjal yang jelas tidak optimal kerja dan fungsinya, ka-dar ureum darah akan semakin men-ingkat. Normalnya, kadar ureum darah dibawah 40 persen. Dengan adanya gangguan, fungsi filtrasi atau pember-sih darah akan meningkat kadar ure-um sedemikian rupa, sehingga kesa-daran korban semakin terganggu. Jika mencapai kadar toksik, korban bisa mati. (hal. 41). Putri Bung Karno bu-kanlah seorang yang ahli dalam dunia kedokteran, ia tidak mempunyai otori-tas (pengetahuan dan kewenangan) dalam menentukan sebab-sebabnya, maklum saja ia berpendapat apa adan-ya, berdasarkan yang ia ketahui.

Selidik demi selidik, ternyata kema-tian Bung Karno dikarenakan kondisi psikis sang proklamator terganggu, bukan hanya karena seperti apa yang telah dijelaskan oleh putri Bung kar-no. Bayangkan saja, Bung Karno su-dah terbiasa berkecimpung dengan masyarakat luas, namun ketika dias-ingkan di Wisma Yaso, Bung Karno mer-asa tertekan karena kehilangan kebi-asaan bersama-sama dengan rakyatnya.

Selain itu, perawatan medis yang kurang memadai merupakan salah satu sebab-sebab kematian sang ora-tor ulung tersebut. Ditambah dengan kurangnya atensi serta kehilangan eksistensi beliau selama menjalani masa tahanan rumah (hal. 45). Menu-

rut Dokter Mun`im, untuk menelu-suri lebih rigid sebab-sebab kematian Bung Karno, maka bedah mayat mut-lak harus dilakukan.

Melalui buku yang ia (Dr. Mun`im) tulis sendiri ini, ia juga menjelaskan terkait sebab dan detik-detik kematian aktifis Hak Asasi Manusia (HAM) yang namanya mencuat sejak dia tampil di-garda depan pembela hak asasi manu-sia di Indonesia, yaitu Munir.

Munir tewas saat perjalanan men-uju Belanda menggunakan pesawat garuda. Kepentingan kepergian Munir ke Belanda ialah untuk melanjutkan studinya. Seperti yang telah di infor-masikan, kematian Munir disebabkan racun arsenik, racun yang biasa dipa-kai orang bunuh diri (hal. 85).

Dalam analisis Dokter Mun`im, jika Munir tewas sebab racun dari pencemaran akibat makanan sea food (makanan sejenis yang banyak juga mengandung racun arsenik), maka itu tidak mungkin, karena penump-ang lain yang mengkonsumsi sea food tersebut tidak bermasalah. Analisis kedua, kalau bunuh diri, tidak mung-kin juga, karena Munir pergi ke Belan-da untuk pendidikan, tidak mungkin ia melakukan bunuh diri.

Artinya, tinggal pembunuhan yang mungkin. Namun, proses pem-bunuhannya yang belum diketahui. Sejak tim pencari fakta kematian mu-nir dibentuk oleh keputusan Presiden Susilo Bambanh Yudhoyono (SBY) no-mor 111/2004 tentang pembentukan tim pencari fakta atas kematian munir, polisi langsung mengarahkan teropong ke Pollycarpus, pilot pesawat Airbus 330 yang mencoba menghubungi Munir se-belum keberangkatannya ke Belanda.

Apalagi, konon, ada seorang saksi mengatakan sempat melihat Polly dan seorang penumpang pria duduk men-gobrol bersama Munir didekat kedai kopi, ketika pesawat transit di Bandara Changi, Singapura (hal. 83)

Buku ini hadir sebagai bukti upaya ahli forensik yang berani, independen, dan mempunyai kredibilitas dalam mengungkap fakta-fakta kematian misterius. Menarik untuk dibaca.=

*) Kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Fakul-

tas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Forensik merupakan ilmu yang dipergunakan untuk

menelisik sebab-sebab kematian seseorang. Dibu-tuhkan seorang ahli dalam

bidang forensik yang dipergunakan untuk men-jadi advokat yang menjun-

jung tinggi kehormatan profesi dalam mencari

kebenaran dan tegaknya keadilan dalam menelu-suri kematian misterius.

KORAN MADURA PEMIMPIN REDAKSI: Abrari (Non Aktif) WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein, G. Mujtaba REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) WEBSITE: Hairil Anwar BIRO SUMENEP: M. Hayat

(Kepala), Syamsuni, Junaidi, Ali Ridha BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Plt. Kepala), Ali Syahroni, Sukma Firdaus BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Hana Diman, Ari Armadianto, Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Sugianto, Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Angga-soeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Abrari DIREKTUR KEUANGAN: Fety Fathiyah MANAJER PEMASARAN: Moh. Rasul ACCOUNTING EKSEKUTIF: Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim (Pamekasan), G. A. Semeru (Surabaya) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: [email protected], [email protected], [email protected], http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APAPUN DARI NARASUMBER

Benazir NafilahPenulis. Aktif di UKM Sanggar Lentera

STKIP PGRI Sumenep

KORAN MADURAJUMAT 21 MARET 2014 | No. 0326 | TAHUN III 9OPINIPROBOLINGGO JUMAT 21 MARET 2014

No. 0326 | TAHUN III 9Lintas JatimKORAN MADURA

Pembukaan Wisata Kelud Dikaji Ulang

"Lebih baik berhati-hati, dari-pada ragu," ujar Kepala Badan Ge-ologi Kementerian ESDM Surono dikonfirmasi terkait dengan kebi-jakan Pemkab Kediri yang mem-buka kembali wisata Gunung Ke-lud usai erupsi 13 Februari 2014 lalu, saat ditemui di Surabaya, Kamis (20/3).

Menurut Surono, keselama-tan pengunjung atau pun warga harus diutamakan daripada sek-edar membuka wisata. Mengingat kondisi Gunung Kelud masih be-lum stabil. "Memang antara uang dan keselamatan ada pertarun-gan. Tapi, kalau terjadi sesuatu seperti di Sinabung, baru kenapa tidak dilarang (19 orang korban awan panas Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara). Semua komplain akan sia-sia," je-lasnya.

Pihaknya tidak pernah mem-berikan rekomendasi ke pemda setempat untuk menjadikan gu-nung itu sebagai lokasi wisata. Terlebih lagi, mengizinkan pen-gunjung masuk ke kawasan kawah Gunung Kelud, setelah erupsi pada Kamis (13/2) lalu.

Surono menegaskan, status Gunung Kelud masih waspada, dan rekomendasi 3 kilometer harus netral dari berbagai macam aktivitas masyarakat. Mereka tidak diperbolehkan masuk ke kawasan itu, karena masih berba-haya.

Tim PVMBG, tambahnya, masih belum melakukan peng-kajian lebih mendalam tentang kondisi terkini Gunung Kelud. Walapnun dari kamera pengintai atau CCTV yang dipasang, gu-

SURABAYA – Pemerintah daerah Kabupaten Kediri diminta untuk mengkaji ulang tentang pembukaan wisata Gunung Kelud. Hal tersebut dikarenakan gu-nung yang berada di Desa Sugihwaras, Kecamatan Ngancar tersebut masih dalam status waspada be-lum ke aktif normal.

nung itu telah berubah ke bentuk aslinya, yaitu terdapat kawah, tim masih akan menunggu status gu-nung itu aktif normal, dan baru akan melakukan penelitian.

Pihaknya juga mengingat-kan agar Kementerian Pekerjaan Umum segera melakukan perbai-kan di lokasi kawah Gunung Ke-lud setelah statusnya sudah aktif normal, di antaranya perbaikan terowongan.

Diharapkan, air yang ada di terowongan tidak sampai lebih dari 5 juta meter kubik. Sebab, jika lebih dari itu, saat terjadi erupsi, dampak letusan akan lebih berba-haya, memicu potensi terjadinya lahar letusan yang bisa menyapu seluruh daerah di bawahnya.

Dikesempatan sama, Kepala Di-nas Kominfo Kabupaten Kediri Adi Suwignyo mengatakan Pemerintah Kabupaten Kediri tetap menjadikan Gunung Kelud sebagai pusat wisata dan berencana segera memperbaiki kerusakan sarana yang disebabkan oleh erupsi.

"Kami tentunya akan mela-kukan pembenahan. Yang jelas sebagai lokasi wisata, walaupun pascaletusan, Kelud tetap kami prioritaskan," ujar Adi Suwignyo.

Sayangnya di tengah-tengah masyarakat mulai bangkit kemba-li setelah terkena dampak erupsi Gunung Kelud, beredar pesan pendek (SMS) dan Blackberry Messanger (BBM) yang meresah-kan warga Kabupaten Blitar dan

Kediri terkait aktivitas Gunung Kelud. Dalam pesan singkat itu dikatakan bahwa Kelud akan kem-bali menggelar pesta.

"Hajat", bagi sebagian masyarakat pedesaan diterjemah-kan sebagai bala atau bencana. Lebih rasional ditafsirkan Kelud kembali beraktivitas dan hendak meletus lagi.

Sementara seperti diketahui, erupsi yang terjadi 13 Februari membuat warga Blitar, terutama Kediri dan Malang kalang kabut. Tidak hanya hujan abu dan kerikil, semburan material vulkanik telah mengakibatkan kerusakan di ma-na-mana.

Bahkan, pencabutan status tanggap darurat Kelud oleh Pe-

merintah Provinsi Jawa Timur baru beberapa hari dilakukan. "SMS-nya baru saya terima se-malam (kemarin,red). Saya me-nerima dari salah seorang kera-bat yang katanya dari nomor yang tidak dikenal," tutur Etik, warga Desa Karanggayam, Ke-camatan Srengat, Kabupaten Blitar hari ini.

Seolah dipersonifikasikan se-bagai manusia, dalam SMS itu dijelaskan bahwa Gunung Kelud hendak ngunduh mantu. Menurut SMS tersebut, kabar hajat menan-tu tersebut disampaikan sembilan orang berpakaian jubah berwarna putih putih.

Bahwa sesuai pasaran Jawa, hari Jumat 21 Maret hari ini me-rupakan Jumat Wage. Hari pasa-ran Jawa yang sama dengan peristiwa erupsi Kelud pada 13 Februari lalu.

Dan untuk menangkal mala-petaka itu, masih dalam SMS, pe-ngasuh Pondok Pesantren Mante-nan Udanawu, Kabupaten Blitar meminta sedikitnya 2 ribu warga untuk memasang ketupat berisi jahe, kencur, kunyit, kunci, dlingo dan bawang.

Ketupat yang tak lazim terse-but dipasang bersama cok bakal (sesaji) telur ayam di atas masing masing pintu rumah warga. "Pal-ing bawah dari SMS tertulis nama Huda Sukosari dan meminta un-tuk menyebarkan smsnya. Karena hal ini dikatakan fakta dan pent-ing, "jelasnya.

Meski berusaha untuk tidak mempercayai, bagi Etik pesan pendek tersebut cukup meresah-kan. Sebab tidak sedikit warga, terutama yang tua ribut membuat ketupat sesaji seperti yang disam-paikan dalam SMS.

Hal senada juga dialami Budi warga Wates, Kabupaten Kediri. Setelah menerima pesan pen-dek yang isinya serupa, dirinya langsung memberitahu kepada seluruh kerabatnya. "Sebab kita juga khawatir jangan jangan per-ingatan yang diberikan itu benar. Meskipun secara ilmiah disam-paikan erupsi kelud sudah selesai, " ujarnya.

= G. ARMADIANTO SEMERU

g.armadianto semeru/koran madura PERBAIKI RUMAH. Relawan memperbaiki bangunan warga yang hancur akibat meterial vulkanik erupsi Gunung Kelud di Desa Laharpang, Kecamatan Puncu, Kediri. Warga di kawasan tersebut masih belum menerima bantuan bahan bangunan serta perbaikan rumah mereka seperti yang dijanjikan Gubernur Jawa Timur Soekarwo beberapa waktu lalu.

PEMECATAN

Partai Demokrat Enggan Komentari Posisi Isran Noor SURABAYA - Dewan Pimpinan

Pusat Partai Demokrat enggan mengomentari Ketua DPD Partai Demokrat Kalimantan Timur Is-ran Noor yang dikabarkan bahwa surat pemecatan dari posisinya sedang diproses.

"Tidak ada komentar terkait beliau. Partai juga tak menang-gapi kedatangannya di kampanye partai lain," ujar Wakil Ketua

Umum DPP Partai Demokrat Soekarwo kepada wartawan di Surabaya, Kamis (20/3).

Pihaknya mengaku sudah mendengar kehadiran Isran Noor yang juga Bupati Kutai Timur tersebut datang ke kampanye PPP di Surabaya, Minggu (16/3). Kend-ati demikian ia belum mengetahui tindakan apa yang akan diambil Partai Demokrat selanjutnya.

"Saya belum tahu apa tindakan partai selanjutnya. Jadi ditunggu saja bagaimana nanti," kata politisi yang juga Gubernur Jawa Timur tersebut.

Disinggung tentang Isran Noor yang menunggu surat pemecatan dari partainya, pria yang akrab disapa Pakde Karwo tersebut juga mengaku belum tahu. Namun, kata dia, jika pemecatan itu merupakan permintaan maka tidak diperm-

asalahkan. "Kalau dia yang minta, partai tidak akan menghalangi-halangi. Ketika itu permintaan sendiri maka dipersilahkan. Nor-matifnya memang seperti itu," kata politisi yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Jatim tersebut.

Seperti diberitakan beberapa waktu lalu, Isran Noor menghadiri kampanye nasional PPP di Dyan-dra Convention Center Surabaya

sekaligus Haul ke-4 Gus Dur. Pada kesempatan tersebut hadir pengu-rus pusat DPP PPP beserta Ketua Umum Suryadharma Ali.

Isran Noor yang kini mengi-kuti konvensi rakyat untuk calon presiden tersebut mengaku se-dang menunggu surat pemecatan dari partainya dan berencana berkiprah di partai lain.

= ANT/FIQIH ARFANI/DIK

KORAN MADURAJUMAT 21 MARET 2014 | No. 0326 | TAHUN III 10 Lintas Jatim

Tahun lalu, harga masih berada di kisa-ran 4.000 dolar AS/ton namun didukung

oleh kemampuan produksi yang bagus, sedangkan tahun ini kapasitas produksi

menurun karena problema cuaca yang

mendera daerah penghasil kopi se-

perti Pulau Jawa dan Sumatra,”

Irfan Anwar Ketua Umum AEKI

Data Invalid Tersisa 12 Ribu Orang

“Orangnya ada, hanya saja ada kesalahan data,“ ujar Komisioner KPU Jatim Divisi Teknis dan Data, Choirul Anam ditemui di kantorn-ya KPU Jatim, Kamis (20/3).

Choirul Anan menjelaskan, kesalahan data itu membuat pemilih tersebut tak bisa masuk ke database KPU. Kesalahan data itu misalnya NIK tercatat 0000, tahun lahir yang harusnya 1979 ternyata tertulis 1997 atau ada juga alamatnya yang kosong. “Kesalahan data semacam itu ter-deteksi oleh program komputer sisdalih (Sistem Data Pemilih) milik KPU RI,” jelasnya.

Untuk perbaikan data DPT invalid, lanjut Anam, KPU bekerjasama dengan Dispenduk-capil (Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil) untuk menurunkan petugas. Mereka akan melakukan perbaikan secara manual dengan turun langsung ke lapangan. “Petugas akan langsung turun, mereka melakukan perbaikan by name by address,“ ujarnya.

Anam menargetkan, per-soalan DPT invalid tuntas pada H-14 pencoblosan, atau 26 Maret mendatang. Pihaknya optimistis target tersebut dapat terwujud karena petugas di lapangan su-dah terlatih dalam pendataan pe-milih. “H-14 DPT kami targetkan sudah zero invalid,“ tegasnya.

Anam menambahkan, jumlah DPT Invalid pada tahun 2013

sebanyak 60 ribu orang. Pada 20 Januari 2014 jumlahnya berkurang hanya tinggal 47 ribu orang. Kemudian pada 7 Maret 2014 terus menurun hingga tinggal 12 ribu orang saja. “DPT invalid ini terjadi di semua kabu-paten/kota,“ paparnya.

Sebelumnya,KPU Jatim menemukan dan melakukan penghapusan terhadap 51.014 pemilih invalid dari dalam Daftar Pemilihan Tetap (DPT) untuk Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014 yang rencananya digelar 9 April mendatang.

KPU Jatim berjanji akan mempermudah pindah coblos. Syaratnya mudah, pemilih hanya perlu menyerahkan KTP kepada KPU kabupaten/kota setempat. Anam mengatakan pengajuan pindah paling lambat pada 26 Maret 2014 atau H-14 sebelum pencoblosan. Pemilih cukup ke KPU kabupaten/kota setempat dengan membawa KTP dan KTM (Kartu Tanda Mahasiswa) bagi mahasiswa.

"Pemilih tak perlu mengurus di tempat asal. Misalnya ma-hasiswa asal Kalimantan yang kuliah di Surabaya, hanya perlu ke KPU Surabaya saja dengan membawa KTP dan KTM. Mereka nanti akan mendapatkan form A-5 untuk mencoblos di TPS dekat kosannya," ujarnya.

= E. HANA DIMAN

SURABAYA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur mencatat data Daftar Pemilihan Tetap (DPT) Pemilu 2014 yang invalid masih tersisa sekitar 12 ribu orang. DPT invalid ini bukan fiktif. Dikatakan invalid karena ada kes-alahan NIK (Nomor Induk Kependudukan) ataupun kesala-han tanggal lahir.

SOSIALISASI. Petugas KPU Brebes men-gajarkan cara pencoblosan

kepada kaum marjinal.

ant/oky lukmansyah

ant/novrian arbi KONSUMSI KOPI INDONESIA. Pekerja menyelesaikan proses pengolahan biji kopi arabika di pabrik Kopi Panga-lengan. Kementerian Perindustrian menargetkan untuk menaikkan konsumsi kopi di Indonesia periode 2014-2015 menjadi 1,3 Kg/kapita pertahun yang sebelumnya hanya 1,1 kg/kapita pertahun padahal Indonesia merupakan produsen kopi terbesar ke tiga dunia.

BIJI-BIJIAN

Produksi Kopi Diprediksi Turun LagiSURABAYA - Asosiasi Ek-

sportir Kopi Indonesia (AEKI) mencatat produksi kopi nasional selama 2013 mencapai 673.200 ton atau turun dari tahun 2012 sebanyak sekitar 748.000 ton. Tahun ini diprediksi kembali mengalami penurunan sebesar 10% atau setara kurang lebih 67.000 ton yakni dikisaran 600 ribu ton. Di saat produksi turun, diperkirakan harga kopi semakin mahal.

“Harga kopi luar biasa, sa-ngat bagus pada kuartal pertama tahun ini, bisa sampai 6 dolar AS/kg, namun volume produksi malah turun 10% karena hu-jan terlambat saat panen tahun lalu,” ujar Ketua Umum AEKI, Ir-fan Anwar, Kamis (20/3).

Menurut dia, komoditas kopi masih menjadi andalan petani dan pelaku usaha karena harga internasional meroket. Untuk kopi Arabika kini menembus an-gka 6.000 dolar AS/ton atau mer-oket 60%-70% dari periode yang sama tahun lalu. Sedangkan un-tuk kopi jenis Robusta, kenaikan mencapai 20%.

“Tahun lalu, harga masih be-rada di kisaran 4.000 dolar AS/ton namun didukung oleh ke-mampuan produksi yang bagus, sedangkan tahun ini kapasitas produksi menurun karena prob-lema cuaca yang mendera dae-rah penghasil kopi seperti Pulau Jawa dan Sumatra,” jelasnya.

Kenaikan harga kopi ini aki-

bat kurangnya suplai kopi du-nia dan kekeringan yang terjadi di Brazil yang diperkirakan te-rus berlangsung hingga tahun depan. Seperti diketahui, Brazil adalah negara dengan produksi kopi terbesar dunia. Kontribus-inya mencapai 40 persen terha-dap total kebutuhan kopi dunia yang mencapai 145 juta kantung atau sekitar 8,7 juta ton per ta-

hun.Sementara produksi kopi na-

sional yang diekspor sebagian besar adalah kopi jenis robusta dengan persentase sekitar 85 persen. Padahal kebutuhan kopi dunia didominasi oleh kopi ara-bika. Harga arabika juga lebih menarik dibanding robusta. Hal ini disebabkan produksi kopi jenis arabika di Indonesia masih sangat kecil.

Pada kesempatan yang ber-beda, Kepala Dinas Perkebunan Jatim, Moch Samsul Arifien me-ngatakan, Jatim telah melaku-kan upaya peningkatan produksi kopi jenis arabika. Setiap tahun-nya, perluasan lahan arabika di-target mencapai 2.000 hektar.

Lahan ini diperoleh dari swadaya masyarakat di pegu-nungan daerah Bondowoso, Situbondo, Jember dan Luma-jang. Untuk menarik minat petani, pemerintah provinsi Jatim memberikan insentif berupa benih, pupuk, kantong plastik dan upah pembibitan dengan nominal sebesar Rp 2.500 per batang kopi.

“Dana ini di ambil dari dana Anggaran Pendapatan dan Be-lanja Daerah (APBD) Jatim. Ta-hun ini, dana untuk stimulus petani kopi arabika mencapai sekitar Rp 5 miliar. Melalui pro-gram ini kami berharap produksi kopi arabika Jatim akan terus meningkat,” ujarnya.

= G. ARMADIANTO SEMERU

KORAN MADURAJUMAT 21 MARET 2014 | No. 0326 | TAHUN III 11Lintas Jatim

Kursi DPR Paling Murah Rp 1,18 M

Harga itu didapat berdasar-kan penelitian dari Lembaga Policy Research Network (PRN) bersama Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakul-tas Ekonomi Universitas Indo-nesia (LPEM FEUI) yang meng-hitung biaya komponen sebagai investasi politik. Komponen-komponen yang dihitung adalah alokasi untuk percetakan, tek-stil, transportasi dan komunika-si, jasa komunikasi media, serta pengerahan massa.

Peneliti LPEM FEUI, Teguh Dartanto mengatakan harga sebe-sar itu dianggap wajar, karena akan tertutupi dari pemasukan bila sudah menjadi anggota DPR. "Harga itu wajar, tetapi ini bisa jadi berbahaya juga nantinya. Jika para caleg sudah terpilih men-jadi anggota dewan, mereka bisa saja berusaha untuk mengemba-likan biaya kampanye yang sudah mereka keluarkan,” ujarnya dalam realese yang diterima KORAN MADURA, Kamis (20/3).

Kepala Kajian Kemiskinan Dan Pembangunan LPEM FEUI ini menambahkan, jika ada caleg yang mengeluarkan dana kam-panye diatas Rp 4,6 miliar sudah pasti akan berusaha balik modal dengan cara apapun. “Ada caleg

yang mengeluarkan anggaran diatas Rp 6 miliar, padahal den-gan dana sebesar itu, belum ten-tu juga menjamin bahwa caleg akan terpilih. Ini menjadi tidak rasional, karena darimana dia akan bisa menutup pengeluaran saat kampanye. Ini mempunyai kemungkinan saat dia terpilih sebagai anggota DPR menjadi koruptor. Ini harus dicurigai,” katanya.

Teguh menambahkan, un-tuk pemilu kedepan, sebaiknya dana kampanye pemilu para caleg dibatasi sehingga mudah pengawasannya. “Kalau seka-rang pengawasannya sulit, apal-agi kampanye sudah berlangsung. Tapi, untuk pemilu akan datang dana kampanye sebaiknya di-batasi. Ini akan menciptakan eti-ka politik yang sehat, mudahnya pengawasan dan memperkecil ke-mungkinan anggota DPR korupsi untuk mengembalikann dana kampanye,” paparnya.

Dalam konslidasi yang di-gelar oleh partai besar di tingkat Provinsi inilah mulai dimuncul-kan tarif yang wajib disiapkan sejak dini serta harus dipenuhi untuk menjadi caleg jadi (nomor mahkota) di daerah pemilihan tertentu.

Menurut pengakuan sum-ber yang tidak mau disebutkan namanya dirinya mengikuti kon-solidasi itu bahwa untuk menjadi Caleg jadi di 2014, sang ketua Par-tai besar di tingkat Provinsi mem-berikan gambaran bahwa untuk tarif Caleg DPR-RI bisa tembus Rp. 1.5 Milyar, DPRD Provinsi Rp. 750 Juta dan DPRD Kabupaten/ Kota Rp. 350 Juta.

Mendengar pemaparan dari sang ketua partai tersebut, ba-nyak kader yang ‘tercengang’, termasuk sumber Koran Madura yang selama ini sangat aktif be-raktifitas di partai politik. Dengan tarif seperti itu diyakini banyak kader partai secara alamiah ters-ingkir, menyingkir dan mengala-mi frustasi politik karena pasti banyak yang tidak bisa memenuhi persyaratan yang sangat berat tersebut.

“Besarnya tarif yang mesti dipenuhi dipastikan akan ba-nyak membawa korban terhadap kader-kader partai politik yang berprestasi, loyal dan berin-tegritas karena tidak memiliki modal keuangan yang berlimpah. Kader-kader politik seperti ini akan mudah dikalahkan oleh para pemodal politik yang sangat mu-

dah masuk melalui praktik politik transaksional,” ujarnya kepada Koran Madura.

Realitas itulah yang segera tergambar nyata dibenak para kader partai politik yang akan memasuki musim pencalegan. Banyak kader partai yang justru dipusingkan untuk mengumpul-kan modal sebesar-besarnya den-gan cara apapun agar bisa mem-beli nomor urut mahkota. Hal ini sangat beralasan, karena belajar dari Pemilu 2009 lalu anggota DPR baik di pusat maupun di dae-rah mayoritas yang lolos di parle-men adalah yang berada di nomor urut jadi.

Ia menambahkan, disinilah segera terjadi pertemuan kepent-ingan, antara orang-orang yang memiliki ambisi kekuasaan yang sangat besar dengan para elit politik yang memegang ken-dali partai politik sebagai syarat mutlak untuk bisa ikut berlaga di Pemilu 2014. Pertemuan dua kepetingan inilah yang kemudian melahirkan praktik politik tran-saksional untuk menjadi Caleg pada pesta demokrasi.

“Terjadinya praktik politik transaksional ini dipastikan akan melahirkan politisi atau Caleg-Caleg ‘karbitan’ yang sama sekali tidak memiliki rekam jejak yang jelas di dunia politik. Dengan praktik seperti ini juga mudah la-hir atau muncul Caleg-Caleg yang bermerk ‘kutu loncat’ karena bisa melakukan transaksi dengan para penguasa partai politik,” tegasn-ya.

Disamping itu, lanjutnya, pe-nentuan Caleg saat ini menon-jolkan subyektifitas kepentin-

gan nepotisme. Para kerabat elit politik disemua tingkatan sangat terbuka dan mudah lolos menjadi caleg nomor jadi walaupun kapa-sitas maupun kemampuan per-sonalnya sangat patut dipoertan-yakan. “Wajah Caleg kini semakin carut marut ketika sebagian besar partai politik masih memberi por-si yang cukup besar kepada kalan-gan artis untuk menjadi Caleg an-dalannya,” ujarnya dengan nada sengit.

Artis menjadi Caleg tampa-knya tetap menjadi strategis par-tai politik demi mendulang suara secara signifikan dalam Pemilu. Itulah wajah para Caleg yang diperkirakan kembali mendomi-nasi untuk dipilih menjadi wakil rakyat di Pemilu 2014. Mayoritas Caleg yang masuk diperkirakan banyak yang lolos karena fak-tor politik transaksional maupun karena faktor hubungan kekera-batan (nepotisme).

“Tidak bisa dibayangkan jika untuk menjadi caleg saja su-dah dikenakan tarif yang sangat ‘melangit’ pastilah kedepan akan berlomba-lomba merampok uang rakyat (korupsi) demi segera mengembalikan modal politiknya secara instan dan jauh berlipat-lipat,” tandasnya.

Politik transaksional adalah sumber utama bagi terjadinya korupsi di masa depan. Karena itu munculnya Caleg produk tran-saksional harus dilawan bersama-sama dengan sekaligus berani menolak atau memboikot untuk tidak memilih setiap parpol yang melakukan praktik dan berjargon politik Wani Piro…

= E.HANA DIMAN

SURABAYA – Modal besar bisa jadi salah satu syarat menjadi anggota legislatif. Harga satu kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ternyata sangat mahal, kisarannya Rp 1,18 hingga Rp 4,6 miliar.

KAMPANYE

Risma Tidak Akan Cuti Kampanye Lagi

"Itu cuma satu hari kema-rin itu aja, enggak ada lagi, tapi kemarin biasa aja ," ujar Risma, Kamis (12/3).

Risma mengatakan hanya mengambil satu hari cuti untuk kampanye karena jadwal PDI Perjuangan di Jawa Timur jatuh pada hari kerja.

"Itu cuti aku, kalau enggak cuti ya disemprit nanti aku," ujar Risma dengan logat Jawa-nya yang kental.

Terkait cuti kampanye kepala daerah, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengatakan kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak boleh

mengambil jatah cuti kampanye pada hari yang sama.

Nama Tri Rismaharini dan Wakilnya Wisnu Sakti Buana tercatat mengajukan cuti untuk mengiktui kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD untuk partai pengusung mereka.

"Kalau kepala daerahnya sedang cuti kampanye, maka wakilnya tidak boleh ikut cuti juga saat itu, begitu juga seba-liknya. Jadi ketika kepala daerah cuti, wakilnya menjalankan tugas kepala daerah," jelas Mendagri.

Untuk kepentingan kampanye partai, Risma hanya mengajukan jatah cuti kampanye satu hari,

sedangkan Wisnu mengambil cuti empat hari.

Pelaksanaan kampanye rapat umum terbuka berlangsung selama tiga pekan atau 21 hari menjelang masa tenang pemun-gutan suara. Selama sepekan, kepala dan wakil kepala daerah hanya boleh mengajukan cuti maksimal empat hari yang terdiri atas dua hari kerja dan dua hari libur, yaitu Sabtu dan Minggu.

Proses permohonan penga-juan cuti tersebut diserahkan kepada atasan yang bersangkutan paling lambat 12 hari sebelum pelaksanaan kampanye.

= E. HANA DIMAN

SURABAYA – Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengaku hanya satu kali mengikuti kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan . Bersama petinggi PDI Perjuangan, kampanye perdananya dilaksanakan di Lapangan Thor Gelora Pan-casila, Surabaya Senin (17/3) dan tidak akan mengambil cuti kampanye lagi.

Tri Rismaharini Wali Kota Surabaya

KORAN MADURAJUMAT 21 MARET 2014|NO. 0326|TAHUN III 12 LINTAS JATIMPROBOLINGGO JUMAT 21 MARET 2014

NO. 0326 | TAHUN III 12ProbolinggoKORAN MADURA

Probolinggo

Pemeriksaan meliputi kondisi senpi, jumlah peluru dan masa berlaku kartu pemegang senpi. Kepala Bagian Sumberdaya Ma-nusia Polres Probolinggo Kota, Kompol Sumartono mengatakan pemeriksaan dilakukan secara ru-tin setiap satu bulan sekali.

“Pemeriksaan ini sekaligus untuk menginventarisir jumlah senpi yang dipinjam pakaikan ke anggota,”ujarnya, kepada warta-wan, usai melakukan pemerik-saan senpi anggota, di Mapolres Probolinggo Kota, Kamis (20/3) pagi

Menurutnya, pemeriksaan ratusan senpi akan terus dilaku-kan pemantauan secara terus menerus dan rutin terhadap penggunaan senpi oleh selu-ruh anggota Polres Proboling-go Kota.”Tujuannya agar senpi tersebut tidak disalahgunakan oleh anggota dan menyalahi SOP penggunaan senpi,”tandas Kom-pol Sumartono.

Kompol Sumartono menam-bahkan, dari sekian banyak ang-gota yang memegang senpi ham-pir semua tidak merawat senpi itu, akhirnya dihukum push up. ‘’Ini tugas semua anggota polisi yang memegang senpi, alat itu dibeli mahal dan harus dipelihara dan diperiksa kalau sudah ko-tor atau karatan ya dibersihkan, jangan dibiarkan begitu saja, ka-rena ini asset pemerintah melalui Polisi maka harus mendapat per-hatian terutama bagi siapa yang

dipercayakan memegang senpi itu,’’ ucap Kabag Sumda.

Dalam pemeriksaan kali ini, lanjut Kompol Sumartono, di-dapati sejumlah pucuk senjata beraneka jenis yang kondisinya kurang terawat seperti kotor dan berdebu. Pihaknya mengakui bah-wa temuan ini merupakan salah satu kelalaian anggotanya dalam merawat senpi.

“Kami menemukan senpi yang masih belum terawat den-gan baik seperti banyaknya debu dan kotor,” kata dia. Untuk itu, pihaknya minta kepada ang-gota agar tetap merawat secara baik,”terangnya.

Soal perawatan senjata, se-benarnya telah menjadi kewa-jiban setiap pemegangnya. “Di pendidikan Polri, merawat sen-jata telah diwajibkan bagi semua kadet. Untuk memastikan sen-jata berfungsi dengan baik saat hendak digunakan,” tutur Kom-pol Sumartono.

Karena itu, kepada anggot-anya yang kurang disiplin dalam merawat senjata, Kompol Su-martono langsung memberi te-guran, seraya memerintahkan untuk segera melakukan push up. Pemeriksaan senpi dilakukan untuk mengecek kondisi dan ke-beradaan senjata api milik ang-gota Polres Probolinggo Kota.

“Ini merupakan bentuk per-tanggungjawaban anggota yang memegang senjata api. Sehingga kami bisa mengecek keberadaan-

nya, apakah masih dipegang atau tidak,”timpal Kompol Sumartono.

Jumlah senpi yang dimiliki anggota Polres yang menjalani pemeriksaan kali ini berjenis revolver. Selain kondisi senpi, jumlah amunisi yang dipegang masing-masing anggota juga di-periksa kuantitasnya, dengan tu-

juan meminimalisasi kemungki-nan penyalahgunaan.

“Pemeriksaan terhadap kepe-milikan senjata api anggota Pol-res Probolinggo Kota juga terkait

posedur tetap (protap) baru yang dikeluarkan kapolri dalam prose-dur dan standar penggunaan sen-pi bagi anggota Polri,”paparnya.

Kompol Sumartono meminta, pengecekan barang inventaris milik Polres Probolinggo Kota, pihaknya meneliti kondisi sen-jata api yang dipegang personel.

Dari ratusan senpi yang diperiksa, ditemukan senpi yang kurang ter-awatt, banyak yang kotor dan ber-jamur, kemungkinan karena senpi juga jarang digunakan, kendati

demikian pihaknya menilai hal itu bisa dihindari jika masing-masing personel melakukan perawatan terhadap senjata yang dipeganya.

‘’Semua barang inventa-ris tidak hanya senpi perlu di-jaga baik-baik, dengan perawa-tan penting sehingga ketika akan digunakan tidak ada masalah,

pokoknya kalau kotor harus diber-sihkan, jangan mentang-mentang jarang digunakan lantas tidak ter-awat,” pungkasnya.

=M.HisbullaH Huda

Banyak Senpi Anggota Tak TerawatPersonel Diganjar Hukuman Push UpPROBOLINGGO – Ratusan pucuk senjata api (senpi) yang digunakan anggota Polres Probolinggo Kota diperiksa, petugas Profesi dan Pengamanan (Propam).

PROBOLINGGO – Menjelang pemilu legislatif, banyak cara yang dilakukan oleh para caleg untuk melakukan penggalangan masa. Selain dengan cara door to door, sebagian dari mereka juga melakukan pendekatan persuas-ife di warung-warung kopi.

Tak heran, jika kini banyak warung-warung kopi menjadi ajang diskusi politik. Kondisi seperti ini tentu sangat mengun-tungkan bagi pemilik warung.

Salah seorang pemilik warung

kopi di terminal Bayuangga, Kota Probolinggo, Ny. Khotijah men-jelaskan, hampir setiap malam di warungnya selalu dikunjungi para caleg. Caleg yang datang tidak hanya berasal dari satu parpol.

“Setiap malam pasti ada saja caleg yang datang kesini,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (20/3).

Kedatangan para caleg terse-but, kebanyakan tidak sendirian. Mereka kerapkali melakukan

diskusi untuk melakukan peng-galangan masa.

Dengan banyaknya caleg yang datang, omset Ny. Khotijah meroket. Bahkan, hampir setiap malam dia memperoleh keun-tungan sebesar Rp.500 ribu. “Setiap ada warga yang datang, ditawati kemudian dibayarin oleh sang caleg,” terang dia menjelaskan.

Warung yang menjadi sasaran para caleg, rata-rata yang me-miliki banyak pelanggan. Tidak

hanya warung yang berada dip-inggir jalan saja, tetapi warung pelosokpun kini menjadi incaran tempat diskusi politik.

Seperti di warung Mbok Anom, warga desa Patalan, Kecamatan Wonomerto, Kabu-paten Probolinggo. Di warung milik perempuan yang sudah berumur setengah abad itu, para caleg banyak yang nong-krong.

Obrolan mereka, tentu saja seputar pileg. Karena warungn-

ya menjadi tempat “singgah” para caleg, Mbok Anom mem-buka warungnya selama 24 jam. “Eman kalau mau tutup sore-sore, soalnya banyak caleg yang datang kesini,” katanya bercerita.

Tak heran, menjelang pemilu tahun ini, Mbok Anom dibantu oleh dua orang cucunya. Bahkan, untuk membuka warungnya, kedua cucunya itu membantunya secara bergantian.

= MuHaMMad sugianto

KAMPANYE PARPOL

Banyak Warung Kopi Jadi Warung Politik

KORAN MADURAJUMAT 21 MARET 2014 NO. 0326| TAHUN III 13Probolinggo

Melihat larangan terse-but, pihak panwas Kabupaten Probolinggo akan melakukan pengawasan di dalam massa kempanye pileg.“Untuk fasilitas Negara dilarang diduganakan dalam kampanye politik caleg dan para parol. Karena langkah seperti sangat tidak dibenarkan oleh undang-undang pemilu,” terang Wiwit Agus Pribadi, ke-pada wartawan, Kamis (20/3).

Wiwit Agus Pribadi men-gatakan, larangan tentang menggunakan fasilitas negara dalam melakukan kampanye diatur dalam Undang-Undang Nomor 08 tahun 2012 tentang pemilihan DPRD, DPRD Provin-si, DPD dan DPR RI.“Undang undang tersebut, menyatakan fasilitas Negara tidak boleh digunakan dalam urusan kampanye,”tandasnya,

Menurutnya, seharusnya pejabat public yang memilik fasilitas sperti jangan sampai memberanikan diri untuk me-manfaatkan kampanye politik dalam pileg . Sebab fasilitas itu merupakan fasilitas publik untuk masyarakat. Jika mobil yang awalnya plat merah, diganti den-gan plat hitam, hal itu dilakukan untuk mengelabuhi panwas.

“Langkah itu tetap melanggar meski platnya diganti hitam. Jika ini ada laporan, pihaknya akan melakukan tindak lanjut dan mem-proses atas temuan laporan itu. Dan terbukti, maka ini bisa dipi-dana,” tegas Wiwit Agus Pribadi.

Larang Anak Dibawah Umur

Selain larangan atas

pengunaan fasilitas negara dalam kampanye, pihak pan-was juga melarang kepada masyarakat saat mengikuti kampanye terbuka yang di-lakukan parpol. Untuk tidak melibatkan anak kecil. Sebab menurut Wiwit Agus Pribadi, kampanye bukan diperuntuk-kan untuk anak kecil. Karena dia masih tidak memilki hak dalam memilih.“Kalau anak dibawah umur, sebaiknya tiodak boleh dibawah kam-panye. Meski orang tuanya mengikutinya,”paparnya.

Kalau orang tua dari anak, lanjjut dia, hanya beralasan karena tidak ada yang menjaganya dirumah. Lebih baik dalam satu kelur-

ga tersebut ikut salah satu saja. Apakah ayah atau ibun-ya saja.“Anak memang tidak dibenarkan oleh undang-undang jika terlibat dalam kampanye terbuka,”Wiwit Agus Pribadi.

Wiwit Agus Pribadi men-gaku, kalau anak dibawah umur memang masanya untuk bermain, bukan masuk kepoli-tik seperti kampanye. Selain itu larangan anak diatur oleh undang-undang perlindungan anak.“Jangan sampai dalam kampanye terbuka melibatkan anak kecil, panwas akan mem-berikan sanksi tegas kepada parpol penyelenggara itu,” pungkasnya.

=Mahfud hidayatullah

Hati-hati Menggunakan Fasilitas Negara Terbukti Melanggar Bisa Masuk PidanaPROBOLINGGO - Dalam masa kampanye seperti ini dinilai pejabat publik atau para PNS rawan melakukan pelang-garan dengan menggunakan fasilitas negara, seperti mobil dinas dijadikan sebagai alat untuk kampanye parpol atau caleg. Jika ini terbukti maka oknum tersebut bisa terkena sanksi pidana.

PROBOLINGGO – Fatwa Ma-jelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengharamkan politik uang (money politic) menjelang pileg nampaknya tidak main-main. Dengan dalih apapun, politik uang tetap haram.

Hal ini disampaikan Ketua MUI Kota Probolinggo, KH. Masruhin terkait maraknya wacana soal poli-tik uang menjelang pileg. “Naman-ya politik uang itu tetap haram. Apapun dalihnya,” katanya kepada wartawan, Kamis (20/3).

Menurut dia, fatwa politik uang masuk katagori haram terse-but merupakan fatwa MUI pusat. Sehingga dengan adanya fatwa itu, masyarakat harus lebih ber-hati-hati menjelang pemilu.

“Yang haram itu tidak hanya yang memberi saja, tetapi juga yang menerima,” tandasnya.

Sebagai Ketua MUI Kota Probolinggo, KH. Masruhin sangat setuju dengan adanya fatwa MUI pusat tersebut. Alasannya, agar pelaksanaan demokrasi di Indo-nesia ini tidak diciderai dengan permainan-permainan yang kotor.

“Berpolitiklah yang santun,” imbuh KH. Masruhin yang juga mantan anggota DPRD Kabupat-en Probolinggo itu.

Dia menghimbau menjelang pemilu legeslatif ini masyarakat tidak terbius dengan adanya poli-tik uang. “Sekarang itu banyak cara dengan menggunakan isti-

lah untuk mengaburkan hukum. Tetapi apapun istilahnya, baik sodakoh politik, bantuan politik tetap haram,” katanya.

Penilaian haram tersebut, kata dia, bukan terletak pada is-tilah yang digunakan. Namun se-mua itu tergantung dari niatnya. “Kalau niatnya sodakoh untuk membeli masa, tetap saja haram namanya,” tukasnya lagi.

Untuk menghindari itu, masyarakat harus lebih jeli dalam memilih seorang wakil rakyat. Jan-gan memilih wakil yang berang-katnya dengan cara membeli suara yang justru nanti akan membawa mudharat terhadap Bangsa ini.

Sekedar diketahui, pada musim kampanye pileg tahun ini, parpol terkesan tidak bergairah untuk melakukan kampanye terbuka. Ter-bukti, hanya beberapa parpol yang hanya melakukan kegiatan kampa-nye secara terbuka. Mereka lebih cenderung melakukan kampanye dengan cara dor todoor.

Stretegi penggalangan masa dengan cara seperti itu, dinilai san-gat efektif ketimbang dengan mel-akukan pengerahan masa di jalan. “Sekarang masyarakat itu tidak bisa dengan cara dikumpulkan lalu dimintai dukungannya. Tetapi lebih simpatik ketika seorang caleg itu datang sendiri ke rumah-rumah warga,” tutur seorang caleg partai Gerindra, Hamid Rusdi.

=MuhaMMad Sugianto

PROBOLINGGO – Masih ingat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat bertandang ke Probolinggo beberapa waktu lalu? Saat kunjun-gannya ke Probolinggo, SBY pernah berjanji akan melakukan perbaikan akses jalan obyek wisata gu-nung Bromo.

Nah, janji ini ditagih oleh Bupati Probolinggo, Tantri Hasan Aminudin. Orang nomer satu di Ka-bupaten Probolinggo itu menagih janji tersebut

saat gelar Musrembang yang dihadiri oleh Bapeda Provinsi Jatim dan Bakorwil Malang di gedung IIs-lamic Center, Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, belum lama ini.

“Bapak Presiden SBY pernah berjanji akan melakukan perbaikan akses Bromo ketika berkunjung ke Probolinggo setahun yang lalu,” tandasnya.

Untuk memperbaiki akses jalan obyek wisata Bromo itu, Pemkab kemudian mengajukan pro-posal. Namun sampai sekarang proposal yang dia-jukan oleh Pemkab belum juga ada jawaban. Itulah sebabnya, Bupati “Cantik” itu kini mempertanya-kannya di depan Bapeda Jatim dan Bakorwil Ma-lang.

Sementara itu, gunung Bromo memang men-jadi salah satu obyek wisata yang terdapat di Ka-bupaten Probolinggo. Bahkan, pengunjung Bromo tidak hanya berasal dari wisatawan lokal saja, tetapi juga wisatawan mancanegara. Tak heran, jika Bromo dikenal dengan keindahan beautiful sunrise.

Sayangnya, pemerintah kini berencana hen-dak menaikkan tarif obyek wisata tersebut. Rencana kenaikan tersebut sebesar 300 persen yang akan diberlakukan bulan Mei 2014 menda-tang. Dengan rencana tersebut, tentu saja terjadi dampak.

Sutomo seorang dukun Tengger mengatakan, kenaikan tarif Bromo yang “selangit” itu jelas akan berpengaruh terhadap jumlah pengunjung. “Jelas itu akan berpengaruh,” katanya saat dimintai ko-mentarnya.

Rencana kenaikan tersebut, kata dia, tidak hanya dirasakan oleh para pengujung, namun juga dirasakan oleh pelaku bisnis, seperti para pengelola hotel yang ada di ka-wasan Bromo.

=MuhaMMad Sugianto

POLITIK UANG

Dalih Apa pun Money Politic Tetap Haram

SOAL PerbAIKAN AKSeS GUNUNG brOmO

Bupati Probolinggo Tagih Janji Presiden SBY

KORAN MADURAJUMAT 21 MARET 2014|NO. 0326|TAHUN III 14 Probolinggo

Kepala Dinsos RM Mashuri Effendi menegaskan PKH yang melanggar aturan tetap akan diberhentikan menjadi pendamp-ing pekerja sosial. “Kita masih mengumpulkan data-data. Kalau terbukti akan saya diberhenti-kan,” terangnya kepada warta-

wan, Kamis (20/3).Larangan kepada PKH itu,

dari Kementerian Sosial menge-nai keterlibatan dalam pemilu, baik jadi caleg atau penyeleng-gara pemilu. “Jadi akan kami segera urusi mengenai peng-garan itu terhadap anggota

PKH yang ada di Kabupaten Probolinggo,” kata RM Mashuri Effendi .

RM Mashuri Effendi men-gaku menerima laporan camat bahwa ada caleg yang juga pen-damping PKH mengancam pe-milih. Jika tidak memilihnya, maka bantuannya akan dihapus. “Yang dikhawatirkan terjadi. Itu sudah tidak benarkan dan sangat dilarang,”tegasnya.

Dia mengaku kalau surat lar-angan atas PKH nyaleg dan men-jadi penyelenggara pemilu dari Kementerian Sosial tersebut tidak ditembukan ke Panwaslu setem-

pat. “Sesuai suratnya. Hanya KPU saja yang menerima surat tembu-san. Nanti Panwaslu saya berikan copy-nya,”tandas RM Mashuri Ef-fendi.

Sementara itu, Anggota Di-visi Sosialisasi dan Penyeleng-garan Pemilu. M Jakfar Shodiq mengaku belum pernah men-erima surat dari Kementerian Sosial. Baik mengenai surat tentang penyelenggara pemilu, atau mengenai caleg. “Karena tidak ada. Jadi kami tidak per-nah mempermasalahkan keang-gotaan mereka,”ucapnya.

Pihaknya mengaku baru tahu

mengenai larangan pendamping PKH menjadi PPK atau nyaleg. “Kalau ada syarat itu. Pasti akan kami minta keterangan satu persatu. Sama seperti larangan kades yang nyaleg. Kami minta mereka mundur,” papar M.Jakfar Shodiq.

Jika itu memang benar adanya, maka KPU akan jemput bola den-gan cara mengkonfirmasi kepada dinas sosial. “Karena kami belum tahu posisi suratnya seperti apa. Secepatnya saya koordinasi den-gan dinas sosial untuk menanya-kan hal itu,” pungkasnya.

=Mahfud Hidayatullah

Dinsos Akan Ambil Langkah TegasSoal Anggota PKH yang Melanggar AturanPROBOLINGGO - Ternyata Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo akan mengambil tegas kepada para anggota Program Keluarga Harapan (PKH) yang dinilai melanggar aturan karena menjadi caleg dan penyelengara pemilu. Rencanya, semua pendamping PKH akan di diberhenti-kan.

PROBOLINGGO - Kecekalaan lalulintas kembali terjadi di daerah jalan pantura, tepatnya

wilayah Pajurangan Desa Curah-sawo Kecamatan Gending Kabu-paten Probolinggo Kamis (20/3).

Kejadian bermula dari rem blong sebuah truk tangki, yang akh-irnya seruduk rumah warga yang

ada di lokasi itu.Menurut Kasat Lantas Polres

Probolinggo, AKP Warih Hutomo

melalui Kanit Laka Ipda Rudi mengatakan, kejadian terjadi sekitar pukul 12.30 WIB. Awalnya truk yang di kemudikan oleh Den Hanurmarully, melaju dari arah barat.

“ Tetapi ketika sampai di lokasi kejadian, rem truk blong dan sopir tidak bisa mengenda-likan laju truk. Akhirnya oleng kea arah kiri,” ujarnya.

Dengan kondisi truk yang dikemudikan Den Den Hanur-marully oleng, tak terkendali akhirnya menabrak sebuah se-peda motor yang ada di dilokasi itu yang sedang parker, kemudi-an menghantam sebuah rumah milik ibu Ani,“Untung saja sepeda tersebut tidak ada yang menaiki,”tandas Ipda Rudi.

Sementara itu, rumah yang tertabrak terlihat bangunan depan hancur, dan truk bagian depan mengalami kerusakan.” Sopir yang mengemudikan truk tersebut, Alhamdulilah tidak mengalami luka yang begitu pa-rah. Namun sopir tersebut hanya mengalami luka yang agak serius dibagian kaki dan lengannya,” tuturnya.

Menurutnya kejadian tersebut, ,membuat arus jalan sepanjang lokasi kejadian men-galami kemacetan lalu lintas. Namun kemacetan tersebut tidak berjalan lama. Penyebab laka lantas, diduga karena rem blong. Namun pihaknya terus akan mengembangkan atas kejadian tersebut.“Tetap akan kami kembangkan perkara ini. Jika nanti ada penyebab lain,” pungkas Ipda Rudi.

=MaHfud HidayatullaH

KECELAKAAN

Rem Blong, Truk Tabrak Rumah Warga

KORAN MADURAJUMAT 21 MARET 2014 | No. 0326 | TAHUN III 15OLAHRAGAPROBOLINGGO JUMAT 21 MARET 2014

No. 0326 | TAHUN III OlahragaKORAN MADURA 15

DORTMUND - Pelatih Borussia Dortmund tidak mau terlalu lama berse-dih setelah timnya kalah 1-2 dari tamunya Zenit St Petersburg pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions di Signal Iduna Park, Kamis (20/3) dini hari WIB.

Pasalnya, kekalahan ini tidak mempengaruhi kelolosan mereka ke perempat final Liga Champions. Kemenangan 4-2 di leg pertama bulan lalu di kandang Zent mem-buat finalis Liga Champions musim lalu itu tetap lolos ke babak delapan besar dengan agregat 5-4.

Pada laga dini hari kemarin itu, Zenit unggul terlebih da-hulu berkat gol tendangan ja-rak jauh Hulk pada menit ke-16. Dortmund sukses menyamakan kedudukan melalui gol Sebastian Kehl 20 menit berselang. Jose Rondon membawa Zenit unggul pada menit ke-73 yang bertahan hingga akhir pertandingan.

Pelatih Borussia Dortmund Juergen Klopp berpendapat, kalah dari Zenit tidak terlalu memalu-kan, meskipun kekalahan ini ter-

jadi di kandang sendiri. “Siapa pun yang bekerja di sepakbola tahu bahwa Zenit sama sekali tidak menghalangi langkah kami di jagat sepakbola Eropa. Seka-

rang kami berada di perempat fi-nal,” kata Klopp.

Pada bagian lain, Klopp mem-protes kartu kuning yang diberi-kan wasit kepada penyerangnya

Robert Lewandowski. Kartu kun-ing itu membuat Lewandowski tidak bisa membela Dortmund pada leg pertama babak perempat final nanti.

Pemain internasional Polan-dia itu mendapat kartu kuning, setelah dia melompat untuk mer-ebut bola di udara, tetapi bola kemudian menyentuh lengannya. Wasit kemudian mengganjarinya kartu kuning. “Kartu kuning itu patut ditertawakan,” kata Klopp.

Pada laga melawan Dortmund itu, Zenit yang baru ditinggalkan pelatih asal Italia Luciano Spaletti didampingi oleh pelatih semen-tara Sergei Semak. Meski sebagai pelatih sementara, Semak diang-gap sukses karena bisa mem-persembahkan kemenangan di laga terakhirnya bersama klub itu. Selanjutnya tongkat pelatih Zenit akan diserahkan kepada Andre Villas-Boas yang dipecat dari Tot-tenham Hotspur beberapa bulan lalu pada Kamis (20/3).

“Kami dibebani tugas berat saat datang ke sini yaitu menc-etak tiga gol, tetapi sayang hal itu tidak terjadi. Saya mengu-capkan selamat kepada tim dan pemain saya yang tampil bagus pada pertandingan ini. Mereka sudah mengeluarkan seluruh ke-mampuan terbaik mereka,” kata Semak. =ESPN/SKY SPORTS/AJI

ROMA - Kapten AS Roma Francesco Totti yakin dia bersama Antonio Cassano akan bergabung dengan Tim Nasional (Timnas) Italia pada Piala Dunia 2014 ini. Setelah cedera selama sebulan, Totti kembali mencetak satu dari tiga gol kemenangan Roma atas Udinese akhir pekan lalu. Ini adalah gol keenamnya musim ini di Serie A Italia. Penampilan impresif Totti musim ini cukup menggoda pelatih “Gli Azzuri” Cesare Prandelli untuk membawa pemain itu ke Brasil Juni-Juli mendatang.

Dia pun yakin bahwa Cesare Prandelli akan membuka mata dan memanggilnya bergabung dengan tim putih biru itu. Bila di-panggil, Totti mengaku akan siap menjalankan tugas negara terse-but, meski sebelumnya dia sudah memutuskan untukpensiun dari sepakbola internasional.

“Kenapa tidak? Bila saya fit, saya akan menerima panggilan tersebut. Begitu juga dengan An-tonio Cassano. Bila dia bermain

seperti saat ini, maka tidak ada alasan bagi Cassano untuk tidak masuk Timnas Italia,” kata Totti.

Totti masih sangat ingin memperlihatkan kualitasnya di Liga Champions musim depan. Pasalnya dia belum pernah mer-asakan gelar juara kompetisi antarklub paling elite di Eropa ini. Bahkan, kata Totti, menjuarai Liga Champions jauh lebih sulit dari Piala Dunia.

“Menjuarai Liga Champions adalah salah satu kekuarangan saya. Ini mimpi Romanista (pen-dukung Roma). Meraih gelar juara Liga Champions lebih sulit dari menjuarai Piala Dunia,” imbuhn-ya.

Sementara itu, pelatih Tim-nas Belgia Marc Wilmots mem-inta Eden Hazard untuk meny-umbangkan gol lebih banyak lagi bagi negaranya. Pasalnya, dari 50 pertandingan bersama Belgia, Hazard baru menyumbang lima gol, dua di antaranya lahir dari ti-tik putih. Hal ini cukup mengece-wakan Wilmots. Apalagi bila

melihat tingkat kesuburan Haz-ard bersama Chelsea yang sudah mencetak 14 gol bagi “The Blues” di semua kompetisi musim ini.

Dia juga menantang Eden Hazard untuk memecahkan re-kor yang Wilmots sendiri sebagai pencetak gol terbanyak Belgia dengan 24 gol. “Eden paham apa yang saya harapkan dari dia. Saya tidak mentoleransi sedikit pun setiap momen yang membuat tim kalah. Bila suatu hari saya merasa bahwa pembawaannya tidak be-nar, maka saya tidak segan-segan mencoretnya,” tegas Wilmots.

Menurut Wilmots, Hazard memang mengalami kemajuan bersama Timnas Belgia. Tetapi jumlah golnya untuk Belgia masih terlalu minim. “Ini tidak cukup. Saya bukan seorang pemain yang sebagus dia, tetapi saya sudah mencetak 29 gol untuk Belgia. Saya suka Eden, tetapi saya me-mintanya untuk berbuat lebih un-tuk Belgia,” ucapnya.

Padahal, dari sudut olah bola, Hazard memiliki kualitas yang

s a m a d e n g a n legenda sepakbo-la Prancis Z i n e d i n e Zidane. Ka-rena itu pula dia menyejajarkan pria 23 tahun itu dengan Zidane yang kini menjadi asisten pelatih Carlo Ancelotti di Real Madrid itu.

“Saya pernah sekali bermain pada sebuah laga amal bersama Zidane. Itu laga yang sungguh gila. Penguasaan bolanya memu-kau. Sulit dipercaya. Saya mera-sakan hal yang sama ketika meli-hat Eden Hazard bermain. Luar biasa,” ucap Wilmots.

=ESPN/SKY SPORTS/AJI

Meski Kalah, Klopp Tak Sedih

Totti Siap Bela Italia pada Piala Dunia 2014

IL CAPITANO AS Roma Francesco Totti yakin

dirinya akan dipanggil untuk memperkuat timnas Italia pada

Piala Dunia 2014 di Brasil

KORAN MADURAJUMAT 21 MARET 2014 | No. 0326 | TAHUN III16

OlahragaJUMAT 21 MARET 2014 | No. 0326 | TAHUN III

16

KORAN MADURA

MESKI KALAH,JURGEN KLOPP TAK TERLALU SEDIH

OLAHRAGA | 15

84HARI LAGI

MANCHESTER - Pelatih Manchester Unit-ed (MU) David Moyes senang bukan kepalang karena timnya sukses melaju ke babak perem-pat final Liga Champions musim ini setelah menang 3-0 atas Olympiacos di Old Trafford Kamis (20/3) dini hari kemarin. Dengan hasil ini, MU lolos dengan agregat 3-2 setelah kalah 0-2 di Athena bulan lalu.

Ketiga gol Setan Merah pada laga dini hari kemarin itu diborong penyerang terbaik klub itu Robin van Persie, masing-masing dua gol di babak pertama dan satu gol di babak kedua. Gol pertama lahir dari titik putih setelah dia sendiri dijatuhkan pemain lawan di kotak penali. Gol kedua di penghujung babak pertama dihasil-kan pria asal Belanda itu memanfaatkan umpan Wayne Rooney. Sedangkan gol ketiga dibuat dari sebuah tendangan bebas yang cantik.

Hattrick Van Persie ini pun mem-buat dia dipuji setinggi langit oleh David Moyes. Menurut Moyes, penyerang Timnas Belanda itu adalah salah satu pemain terbaik dunia. Pasalnya, tidak banyak pemain yang bisa mencetak tiga gol di Liga Champions. Hanya segelintir orang yang bisa melakukan itu, dan

Van Persie adalah salah satu di antaranya.“Mencetak tiga gol di Liga Champi-

ons adalah sesuatu yang besar. Menurut saya, hanya pemain-pemain tertentu di

dunia yang mampu melakukan itu dan Robin adalah salah satu dari mereka. Tetapi gol dari tendangan bebasn-ya sangat bagus. Wayne Rooney juga melayaninya dengan baik se-hingga melahirkan gol kedua. Dia pemain besar yang bisa bikin tiga gol malam ini (kemarin malam), dia seorang pemain hebat dan dia tun-

jukkan itu malam ini,” kata Moyes.Meski sempat dilanda cedera dan mem-

buatnya absen selama beberapa pekan musim ini, Van Persie tetap menjadi top skor klub itu pada musim ini dengan 17 gol. Ini menunjuk-kan bahwa Van Persie masih tajam dan men-jadi pemain kunci Setan Merah. Pada akhir laga

tersebut, Van Persie juga ditarik keluar karena cedera. Hanya, Moyes menegaskan cedera itu tidak terlalu parah.

“Saya kira cederanya tidak terlalu buruk. Dia mendapat benturan pada lututnya. Kami akan mengeceknya lebih lanjut pada Kamis (20/3) pagi,” lanjut Moyes.

Selain memuji Van Persie, Moyes juga me-muji penampilan pemain veteran klub itu Ryan Giggs yang diturunkan sebagai starter untuk pertama kalinya pada 2014 ini. Pria 40 tahun tersebut tidak pernah dimainkan sejak awal pertandingan mulai Januari lalu.

“Dua umpannya menghasilkan dua gol. Umpannya sungguh fantastik dan per-

gerakannya sangat bagus jauh melebihi usianya. Dia pemain hebat. Setiap orang yang pernah di Manchester United tahu dia adalah seorang pemain besar,” ucap Moyes.

Menurut Moyes, peran Giggs di MU masih sangat penting. Dia memainkan peran

kunci di skuat MU terlebih karena pengalaman dan umpan-umpan matangnya sangat dibutuh-kan untuk menghasilkan gol.

Di babak delapan besar, Moyes menilai MU menjadi tim kuda hitam yang bisa mengalah-kan tim-tim besar Eropa lainnya di perempat final. Mereka sudah tunjukkan itu saat meny-ingkirkan Liverpool pada 2005 dan menakluk-kan Chelsea di final Liga Champions pada 2012 melalui adu tendangan penalti.

“Kami menjadi tim underdog dalam banyak pertandingan. Diharapkan kami bisa melaku-kan itu karena tim ini memiliki kemampuan untuk menaklukkan siapa pun,” imbuhnya.

Kemenangan atas Olympiacos ini, lanjut Moyes, adalah jawaban yang sangat bagus dari kekalahan telak dengan skor serupa dari Liver-pool pada ajang Liga Utama Inggris akhir pekan lalu di Old Trafford. “Kami tertinggal dua gol. Kami tidak bermain bagus di leg pertama, teta-pi kemudian kami bisa membenahinya. Kami masih punya dua pertandingan di Liga Champi-ons. Ini yang kami tunggu-tunggu,” tutupnya.

=ESPN/AJI

AMUK TRIGOL VAN PERSIEMoyes Memujinya Setinggi Langit

TOTTI SIAP BELAITALIA PADAPIALA DUNIA 2014OLAHRAGA | 15

ROBIN VAN PERSIE

KORAN MADURAJUMAT 21 MARET 2014 | No. 0326 | TAHUN III A

Taneyan LanjangKORAN MADURA

21 MARET 2014 No. 0326 | TAHUN III

JUMATPREMANISME POLITIK AKAN MENCIDERAI DEMOKRASILAPORAN KHUSUS | N

GURU MADINSEBAIKNYA DISERTIFIKASIPAMEKASAN | G

SITUS SEJARAHTAK TERAWATSUMENEP | E

BANGKALAN - Pelantikan pengu-rus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Bangkalan harus menerima kenyataan pahit. Pelantikan tersebut diwarnai kericuhan aksi demontrasi. Anggota HMI sendiri yang melakukannya, ka-rena merasa tidak puas dan kecewa terhadap kepengurusan HMI. Aksi tersebut sebagai upaya untuk meng-gagalkan pelantikan.

“Jangan menodai citra HMI, ajar-kan kejujuran, bukan kemunafikan,” teriak koordinator aksi, Habibus Shalihin.

Dalam orasinya, Habibus Shalihin menuding pengurus HMI telah men-ganaktirikan komisariat hukum dan komisariat Fisip. Sehingga hal itu jelas sangat tidak menunjukkan sikap pro-fesionalisme sebagai organisasi. Oleh sebab itu, pelantikan tersebut harus

diberhentikan, karena tidak sesuai dengan AD/ART HMI.

“Pengurus cabang HMI tidak per-nah mengayomi pengurus di tataran komisariat, bahkan perkembangan setiap komisariat pun tidak pernah diakui dan tidak pernah diperhati-kan oleh pengurus cabang sendiri,” tegasnya.

Aksi demonstrasi itu semakin memanas karena massa memaksa masuk ke dalam ruang Aula MAN Bangkalan. Bahkan mereka berbuat anarkis, mencoba memberhentikan proses pelantikan dengan cara men-gobrak-abrik kursi. Tidak itu saja, insiden baku hantam pun mewarnai pelantikan tersebut.

Proses pelantikan pun terhenti se-jenak ketika massa mencoba manaiki podium dan berorasi di sana, namun

untungnya aksi demontrasi tersebut dapat diredam oleh para KAHMI dan senior HMI. Sehingga tidak sampai merusak fasilitas aula. Aksi saling lempar kursi antara pedemo dengan pengurus HMI cabang hampir saja tidak dapat dilerai.

Sementara itu, Hairus Zaman, salah satu pengurus cabang HMI merasa kecewa terhadap tindakan aksi yang dilakukan oleh anggota dari komisariat Hukum dan Fisip tersebut. Ia juga mengatakan mengapa baru sekarang mereka melayangkan protes terkait dengan pergantian Ketua Cabang HMI.

“Seharusnya bukan seperti ini ca-ranya, kita bicarakan baik-baik, ini kan merusak citra HMI, apalagi banyak un-dangan dari siswa SMA,” sesalnya.

=DONI HERIYANTO/RAH

doni heriyanto/koran madura

RICUH. Suasana kericuhan yang disebabkan aksi demonstrasi anggota HMI komisariat Hukum dan Komisariat Fisip pada pelantikan pengurus HMI Bangkalan, Kamis (20/3) di Aula MAN Bangkalan.

Pelantikan HMI RicuhAda Komisariat yang Merasa Dianaktirikan

WULANDARI

Pendidikan Tetap yang UtamaGadis manis asal Probolinggo ini pu-nya aktifitas yang berbeda dari gadis kebanyakan yang sebaya dengannya. Dia menekuni beladiri pencak silat dan punya cita-cita menjadi Pelatih Pencak Silat.

NETER KOLENANG | P

KORAN MADURAJUMAT 21 MARET 2014 | No. 0326 | TAHUN III BPROBOLINGGO JUMAT 21 MARET 2014

No. 0325 | TAHUN III SumenepKORAN MADURAB

Pantauan Koran Madura, se-mua ruangan alat kelengkapan dewan kosong, tidak satu pun terlihat anggota dewan terlihat masuk kantor. Hanya dua orang anggota dewan yang ada di ruan-gan, yakni satu anggota dewan di Komisi A dan satu anggota dewan di Komisi C, selebihnya hanya terlihat kursi kosong di sejumlah sudut ruangan.

Tidak masuk kantornya se-jumlah anggota dewan dari de-lapan fraksi disinyalir mereka bolos lantaran sibuk mencari dukungan untuk Pemilu Legis-latif 9 April nanti. Termasuk ru-angan Badan Kehormatan (BK) DPRD setempat selaku pen-

gontrol kedisiplinan juga tak ada penghuninya.

Menanggapi hal tersebut, Moh. Mulki, Sekretaris Dewan DPRD Kabupaten mengaku tidak tahu menahu soal tidak mengan-tornya banyak anggota dewan. Menurutnya, dia hanya tahu bah-wa dari semua komisi yang ada di DPRD, hanya dua komisi saja yang memberitahukan ada agenda ke-luar.

“Seingat saya, pada tanggal 19 kemarin, ada pengajuan dari Komisi C untuk turun ke lapan-gan, ikut mengawasi beberapa proyek yang ada di kecamatan-kecamatan. Sementara untuk Komisi B sedang keluar daerah

dalam rangka ikut berpartisipasi dalam MoU Pasar Anom yang beberapa waktu lalu telah me-nekan kontrak. Artinya, kontrak kerjasama pasar yang sebentar lagi akan dibangun itu harus ada perwakiland dari dewan,” jelasnya.

Untuk anggota DPRD yang lain, kata Mulki, dirinya masih belum dapat info soal kegiatan mereka di luar kantor. “Jadi, saya hanya dapat info dari dua komisi saja, yaitu Komisi B dan C. Sedan-gkan untuk anggota lain selain dua komisi itu, saya masih belum dapat info kegiatan mereka di luar kantor,” terangnya.

Kata Mulki, jika tidak ada agenda terkait kepentingan komi-si, usai reses semua anggota de-wan mestinya harus mengantor. Tetapi kepada wartawan, Mulki tidak mengatakan mereka mem-bolos. “Kalau soal harus masuk,

iya harus masuk, Mas, karena reses sudah selesai,” jelasnya.

Ketika ditanya terkait ke-beradaan ketua DPRD, kata Mulki, Imam Hasyim ikut agenda Komisi B terkait dengan kelanjutan pem-bangunan Pasar Anom. “Iya, ket-ua DPRD ikut rombongan, Mas, yang ikut adalah Ketua dan Wakil ketua, sementara Pak Faisal dan Pak Hunain (wakil ketua) tidak ikut. Karena memang dalam pem-beritahuan, dalam soal kontrak kelanjutan pasar itu, harus ada perwakilan dari legistlatif,” je-lasnya.

Disinggung soal daftar hadir dewan, Mulki mengaku tidak tahu. Sebab daftar hadir tersebut berada di komisi masing-masing. “Gak tahu kalau itu, Mas, sebab kalau daftar hadir biasanya ada pada komisi masing-masing,” terangnya.

=SYAMSUNI

Banyak Dewan Tak berdinasSekretaris Dewan: Saya Belum Dapat InfoSUMENEP- Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep pada Kamis (20/3) masih terlihat sepi, padahal reses semua anggota DPRD sudah selesai pada tanggal 17 Maret kemarin.

SUMENEP – Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Sumenep Yayak Nur Wahyudi yang ditunjuk sebagai juru bi-cara untuk menjelaskan sikap pemerintah terkait aktivitas pengrusakan lingkungan, mengatakan, tim perizinan telah turun ke tempat penam-bangan pasir ilegal di Dusun Pasar Daya, Desa Talango, Kecamatan Talango.

Namun sampai saat ini masih belum menemukan titik terang. Pihaknya men-gaku masih akan melakukan musyawarah baik dengan masyarakat setempat mau-pun dengan pemerintah ke-camatan. ”Jadi kami masih akan melakukan musyawa-rah terkait hal itu, sebab sudah jelas aksi tersebut tidak berizin,” katanya, Kamis (20/3).

Untuk sementara waktu, pihaknya akan memfakumkan aksi penambangan pasir liar yang telah menghilangkan sekitar 500 kuburan terse-but. ”Saat ini sudah jelas (dihentikan). Jadi, jika pihak penambang pasir itu tetap beraksi maka Satpol PP sudah berhak untuk menindaknya,” terangnya.

Sementara untuk jangka panjang, pemerintah telah melakukan komunikasi dengan kementerian. Menu-rutnya, ke depannya, di Sumenep akan dipetakkan lokasi penambangan. ”Senin kemarin dari pihak kemente-rian sudah melakukan pen-injauan ke Sumenep, namun sampai saat ini masih belum bisa melakukan pemetaan. Sebab masih akan dikaji,” terangnya.

Setelah pemetaan lokasi tambang diberikan oleh kementerian kepada pemer-intah daerah, pamerintah daerah akan memberikan plakat terhadap lokasi yang boleh dilakukan penamban-gan pasir.

”Kalau tidak ada halan-gan, 10 hari lagi pemetaan itu sudah diketahui. Jadi kami pastikan akan melakukan sosialisasi dan juga memasang plakat di areal penambangan tersebut,” tukasnya.

=JUNAEDI/MK

PENAMBANGAN PASIR LIAR

Pemerintah Turun Lapangan

SEPI. Seorang jurnalis mengintip ruang Komisi B DPRD Kabupaten Sumenep yang tertutup, Kamis (20/3). Sekalipun masa reses telah berakhir pada 17 Maret, namun sebagian besar wakil rakyat belum masuk kantor.

KORAN MADURAJUMAT 21 MARET 2014 | No. 0326 | TAHUN III CSumenep

Senin (18/3), orang yang didu-ga simpatisan caleg tersebut mel-akukan penganiayaan terhadap Eko Sugiyono, 50, anggota PPL (Petugas Pengawas Lapangan) Desa Paliat, Kec Sapeken. Aki-batnya, Eko mengalami lebam di sekujur tubuhnya dan luka lecet.

Anggota komisi A DPRD itu mengaku pada saat itu tidak se-dang menggelar kampanye. Ke-hadiran dirinya hanya melakukan silaturrahmi biasa. Sebab, pada saat itu sedang dalam perjalanan pulang dari Pulau Sapeken ke Pu-lau Kangean.

”Waktu itu yang hadir sekitar 25 orang. Acaranya sekitar jam 4. Di tempat itu tidak ada umbul-umbul partai atau yang lainnya karena kita tidak niat untuk mel-akukan kampanye,” klarifikas-inya di depan wartawan, Rabu (20/3). Dirinya merasa menjadi korban atas isu penganiayaan tersebut.

Cerita Badrul, pada saat aca-ra dimulai, tiba-tiba ada orang yang masuk dan duduk disamp-ingnya tanpa memperkenalkan diri. Orang itu bertanya kegiatan tersebut dan sempat membuat acara terganggu.

Ia juga tidak mengakui jika ru-mah yang disinggahi dan menjadi TKP penganiayaan adalah milik

Moh Nasir, anggota KPPS. ”Tidak benar jika diletakkan di rumahn-ya KPPS. Kalau di samping mas-jid rumah mertuanya benar. Jadi kebetulan di rumah orangtua is-trinya yang kebetulan salah satu tokoh di Dusun Susunan Desa Pa-liat,” jelas Badrul.

Dalam situasi gaduh, ketika Eko Sugiono mengaku dirinya sebagai panwas desa, Badrul mengaku meminta diselesaikan setelah acara berakhir. Namun, kata Badrul, Eko tetap meminta daftar hadir seoalah hendak me-nyelidiki dan terkesan ada yang memerintah. Kemudian, waktu itu ada yang memanggil eko ke luar.

”Jadi tidak benar juga jika dia diseret seperti yang dilaporkan itu. Sebab, kegiatannya itu di em-peran rumah, bukan di dalam ru-mah. Lagi pula, saya bukan orang bodoh. Dalam situasi sedang mencalonkan diri sebagai dewan, mestinya berusaha merebut sim-pati masyarakat, bukan malah mau menambah masalah,” pung-kasnya.

Berdasarkan laporan yang masuk ke Panwaslu Sumenep, se-belum terjadi penganiayaan, caleg yang diduga sedang menggelar kampanye itu memberikan aba-aba dengan mengangkat jari tan-

gan ke udara. Tak lama kemudian muncul Nasir yang langsung me-nyeret anggota PPL itu (Koran Madura, 19/3).

InvestigasiUntuk memastikan kebenaran

ada kampanye di rumah salah satu anggota KPPS, KPU Sumenep akan menurunkan tim untuk mel-akukan investigasi. Jika terbukti, KPU akan memecat Moh Nasir yang disebut-sebut terlibat dalam

kampanye salah satu calon leg-islatif dari Partai Bulan Bintang (PBB).

”Menyikapi informasi yang berkembang soal adanya keterli-batan anggota KPPS yang terlibat dalam kegiatan kampanye, kami akan menurunkan tim investi-gasi. Kami harus hati-hati, sebab menyangkut masalah ini memang sangat rawan,” terang Ketua KPU Thoha Samadi di depan warta-wan, Rabu (20/3).

Thoha memastikan pihaknya akan bertindak tegas jika kemu-dian terbukti ada penyelenggara pemilu tidak independen. ”Lang-kah yang akan kita ambil adalah pemecatan terhadap anggota KPPS yang dinilai tidak netral itu.Kami harus mengambil langkah tegas ini. Jika kemudian ini benar-benar terbukti dari hasil inves-tigasi yang kami lakukan,” tegas Thoha.

=ALI RIDHO/MK

Caleg Mengaku Jadi KorbanKPU Akan Menurunkan Tim InvestigasiSUMENEP – Calon anggota legislatif Partai Bulan Bin-tang Badrul Aini mengklarifikasi pemberitaan pemukulan yang diduga dilakukan oleh simpatisannya kepada ang-gota Pengawas Pemilu Lapangan (PPL), Eko Sugiono, 42, di Dusun Susunan, Desa Paliat, Kec Sapeken, beberapa waktu lalu.

KLARIFIKASI. Calon anggota legislatif Partai Bulan Bintang Badrul Aini menggelar konferensi pers dengan wartawan, Rabu (10/3). Dirinya mengaku tidak menggelar kampanye saat terjadi pemukulan oleh warga kepada anggota PPL.

Dul Siam, anggota Komisi D DPRD Kabupaten Sumenep men-gatakan bahwa tidak bergunanya gedung-gedung sekolah yang telah diregrouping tersebut harus segera dicarikan solusi tepat agar gedung itu punya status jelas. “Karena pasca di regrouping oleh Dinas Pendidikan, beberapa

gedung sekolah itu menjadi ban-gunan yang mati,” katanya.

Agar tidak menyisakan masalah, adakalanya Disdik memperjelas status gedung terse-but. “Lebih baik perjelas tentang keberadaan gedung itu, agar tidak menyisakan masalah. Apa gedung itu bisa dimanfaatkan oleh

warga, atau bisa digunakan apa saja. Sampai sekarang kan masih belum jelas. Oleh karena itu, saya berharap, pendataan terhadap gedung-gedung yang diregroup-ing, setelah di data, silahkan buat kebijakan tentang pemanfaatan gedung,” jelasnya

Menanggapi hal tersebut, Dinas Pendidikan berencana mengalihfungsikan bangunan sekolah yang telah diregrouping tersebut terhadap hal-hal yang lebih bermanfaat. Tetapi jika bangunan itu benar-benar san-gat dibutuhkan oleh masyarakat atau pihak-pihak lain.

“Kami lebih dulu akan mel-

akukan komunikasi dan koordi-nasi dengan bidang aset terhadap pemanfaatan pembangunan sekolah yang telah di Regroup-ing. Kalau gedung itu ternyata tidak bisa bermanfaat, maka kami akan mengajukan penghapusan. Tetapi kalau memang masih bisa dimanfaatkan untuk kepentingan bersama, maka saya pun tidak keberatan. Tetapi saya masih akan melakukan koordinasi dengan bidang aset, apa hendak dihapus atau bisa digunakan oleh masyarakat,” tegas A. Shadik, Kepala Dinas Pendidikan Kabu-paten Sumenep.

=SYAMSUNI

PENDIDIKAN

Regrouping Sekolah Menyisakan MasalahSUMENEP- Regrouping beberapa sekolah yang ada di Kabupaten Sumenep menyisakan masalah. Kini, gedung atau bangunan sekolah yang sudah diregrouping tersebut menjadi mubazir dan tidak berfungsi sebagaimana mes-tinya. Padahal, masih banyak bangunan-bangunan sekolah tersebut terlihat bagus. Tetapi karena sudah diregrouping, akhirnya bangunan itu menjadi mati.

A. ShadikKepala Disdik Sumenep

KORAN MADURAJUMAT 21 MARET 2014 | No. 0326 | TAHUN III D

Sampah di tengah jalan men-imbulkan bau busuk, terutama saat turun hujan. Sementara di depan-nya dan disampingnya terdapat toko dan warung. ”Terus terang, saya sampai mau muntah dengan bau sampah ini,” kata, Supardi, Kamis (20/3).

Melihat kebersihan kota, men-urutnya, Sumenep belum layak untuk menerima penghargaan Adipura. ”Kenyataan ini seperti membantah adanya penghargaan Adipura itu,” ujarnya. Oleh kare-nanya, pemerintah harus sigap menjaga kebersihan dan keinda-han lingkungan.

”Coba kalau mau serius dan maksimal instansi terkait ini, saya

yakin sampah tidak akan sampai membusuk seperti itu,” pungkasnya sambil menudingkan telunjuk jari ke tempat pembuangan sampah.

Kepala Kantor Kebersihan dan Pertamanan Sumenep Abdul Wa-hid saat dikonfirmasi menjawab diplomatis. Ia meminta semua ketua RT/ RW di masing-masing desa atau kelurahan membantu pihaknya menjaga kebersihan lingkungan dengan menyediakan tong sampah.

Selain di Jalan Adirasa, tumpu-kan sampah hingga berserakan ke tengah jalan juga sering terlihat di Tajamara Jalan Trunojoyo dan Jl Dr Cipto. Penumpukan sampah terse-but, menurutnya, imbas dari Badan

Lingkungan Hidup (BLH) yang membangun TPS tanpa koordinasi dengan KKP.

”Selain koordinasi, mestinya pembangunan TPS itu harus diser-tai perangkat lainnya, seperti yang mengangkut sampah, sehingga tidak terjadi penumpukan sampah karena tidak kebingunan siapa yang akan mengangkut sampah,” jelasnya.

Mestinya, kata Wahid, jika me-mang BLH mau membantu menjaga kebersihan, tidak hanya memban-gun TPS, tapi juga dengan pengelo-laan TPS itu. ”Lalu akhirnya warga menyalahkan KKP,” pungkasnya.

Sementara Kepala BLH Hari Pa-triadi belum bisa dikonfirmasi. De-mikian juga dengan Sekretaris BLH Imam Fajar. Telepon dan pesan singkat yang dikirim Koran Madura tidak direspons hingga berita ini ditulis.

=JUNAEDI/MK

Sampah Berserakan di Pinggir Jalan

KKP Dinilai Tak Resik

SUMENEP – Sering berserakannya sampah di Jalan Adirasa di depan tempat pembuangan sementara (TPS), diduga ka-rena Kantor Kebersihan dan Pertamanan (KKP) tidak resik dalam mengurus sampah dan kebersihan lingkungan.

BAU. Pemulung lanjut usia mengais sampah di tempat pembuangan sementara (TPS) di Jalan Adirasa, Kamis (20/3). Keberadaan TPS tersebut dikeluhkan karena selalu mengotori jalan yang ada di depannya dan menimbulkan bau busuk.

SUMENEP – Pemerin-tah merekomendasikan agar proyek perumahan dihentikan secara permanen hingga perda tentang RDTRK (Rencana De-tail Tata Ruang Kota) disahkan dewan. Rencananya, hari ini Badan Pelayanan dan Periz-inan Terpadu (BP2T) melay-angkan surat kepada pengem-bang perumahan.

Demikian disampaikan Kepala Diskominfo Yayak Nurwahyudi, Kamis (20/3). Hal itu sesuai hasil rapat koordinasi Tim Penataan dan Penertiban Terpadu (TP2T) yang terdiri dari BPPT, Badan Lingkungan Hidup (BLH) dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumenep.

“Instruksinya jelas, proyek perumahan itu dihentikan secara permanen hingga perda tetang RDTRK itu ke-luar. Sebelum perda RDTRK itu dibuat, rekomendasinya proyek perumahan tersebut dihentikan permanen. Per-da yang mengatur tentang RDTRK itu di dalamnya juga sudah melekat LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanju-tan),” terang Yayak.

Menurutnya, TP2T su-

dah merekomendasikan BP2T (Badan Pelayanan dan Per-izinan Terpadu) untuk mel-ayangkan surat kepada para pengembang perumahan. “Hari ini rencananya surat itu dilayangkan. Jika sudah ditan-datangani pihak developer, sejak saat itu pula ketentuan pemberhentian permanen itu berlaku,” tegasnya.

Jika Perda RDTRK menya-takan areal yang ditempati proyek perumahan itu ter-masuk ruang terbuka hijau (RTH), maka akan diberlaku-kan kebijakan disinsentif yakni diberlakukan sebagai kawasan khusus. Dari sektor tarif akan lebih mahal sehingga penghuni kawasan khusus itu akan di-berikan yang lebih eksklusif.

Selain itu, pembangunan drainase dari pemerintah juga akan dihentikan. Sehingga hal tersebut bisa diketahui publik yang menunjukkan ruang ter-buka hijau (RTH). Sebab ber-dasarkan kajian dari tim tata ruang kota, jika lahan perko-taan kurang dari dua hektare tentu akan berdampak pada terganggunya kebutuhan stok pangan.

=ALI RIDHO/MK

PROYEK PERUMAHAN

Dihentikan Hingga Ada Perda

SUMENEP - Komisi D DPRD Sumenep meminta Di-nas Pendidikan setempat agar memberlakukan sanksi yang tegas terhadap guru yang ser-ing membolos. Sanksi tersebut harus menimbukan efek jera, sehingga guru nakal yang berujung pada penyegelan SDN Gua-Gua II tidak terulang lagi.

“Harapan kita, jangan sampai fenomena seperti ini kembali terulang. Karena sudah berapa kali terjadi di kepualauan. Ke depan hal semacam ini harus menjadi perhatian Dinas Pendidikan. Dalam artian, kedisiplinan itu harus ditegakkan, termasuk pemberian punishment juga harus menimbulkan efek jera,” kata Nur Asyur, anggota Komisi D DPRD Sumenep, Kamis (20/3).

Selain itu, lanjut Nur Asyur, memang menjadi reali-

tas guru-guru di kepulauan itu membuat blunder, membolos dan tidak masuk ke sekolah, karena itu akan berdampak terhadap hak anak untuk mendapatkan pendidikan.

“Tetapi kami juga berharap kepada masyarakat yang mel-akukan penyegelan tersebut agar tidak mengebiri hak anak untuk mendapatkan pendidi-kan. Artinya, saya apresiatif terhadap sikap mereka, tetapi mereka juga harus berpikir tentang hak anak-anaknya. Karena mereka butuh pendidi-kan,” jelasnya

Nur Asyur sangat ber-harap, hal semacam itu segera ditangani agar tidak terulang kembali. “Yang harus dilakukan oleh Disdik yakni memberikan sanksi yang menimbulkan efek jera, tidak selalu menegur, ka-rena mereka pasti akan kembali berulah,” tambahnya.

=SYAMSUNI

GURU NAKAL

Sanksi Harus Menjerakan

KORAN MADURAJUMAT 21 MARET 2014 | No. 0326 | TAHUN III ESumenep Sumenep

Budayawan Syaf Anton Wr mengatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep belum menganggap penting merawat dan melestarian situs-situs sejarah. Hingga saat ini banyak ditemui situs sejarah tidak terawat. ”Padahal, lokasi-lokasi bersejarah di Sumenep itu sekaligus merupakan cagar budaya,” katanya.

Disebutkan Anton, di Ke-camatan Batuan, tempat berse-jarah taman tempat pemandian para raja Sumenep tempo dulu. Di sekitar lokasi itu, juga ada puing bekas bangunan rumah raja. Namun, saat ini justru penuh tumbuhan liar hingga menjadi semak belukar.

Disbudparpora dinilai kurang memahami arti penting men-jaga dan merawat aset budaya bernilai sejarah. Sehingga, yang dilakukan dinas tersebut tidak menyentuh pada esensi pele-starian kebudayaan yang ada. ”Kesannya, hanya menjalankan program seremonial saja dan tidak menyentuh esensi kebu-dayaan,” tuding Anton.

Disbudparpora didesak segera melakukan inventarisasi semua objek atau lokasi wisata, budaya dan aset sejarah di Kabupaten Sumenep. Selan-jutnya, hasil dari inventarisasi itu dapat dijadikan acuan untuk dilakukan pengembangan dan perawatan.

”Kalau tidak dirawat, apa artinya ada dinas yang bertu-gas untuk itu? Jika semua aset budaya dan sejarah di Sume-nep sudah musnah, generasi mendatang mau belajar ke mana? Itu kan penting untuk mengenalkan sejarah dan bu-daya masa lalu kepada generasi muda mendatang,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dis-budparpora Sumenep Febri-yanto belum bisa dikonfirmasi. Hingga berita ini selesai ditulis, permintaan konfirmasi melalui saluran telepon dan pesan singkat belum ada tanggapan

Terpisah, Camat Batuan Ali Dhafir mengatakan ta-man pemandian para raja di wilayahnya diakui memang belum dikembangkan. Namun, dia memastikan saat ini sudah ada usaha untuk membersih-kan semak di lokasi. ”Itu karena akan ditempati peringatan Hari Air se-Dunia,” jelasnya.

Dikatakan Dhafir, penger-jaan pembersihan semak itu tidak dikerjakan pihak Disbudparpora, melainkan Dinas PU Pengairan Sumenep. Sebagai orang nomor satu di Kecamatan Batuan, Dhafir berharap taman tersebut dapat dikembangkan sebagai lokasi wisata. ”Karena tempat itu bernilai sejarah, yakni tempat pemandian para raja dan putrinya,” tambahnya.

Pantauan Koran Madura di lokasi taman tersebut me-mang sudah mulai ada upaya pembersihan. Namun, prasasti yang ditandatangai Bupati Moh Ramdlan Siraj sudah tiada. Pa-dahal, di lokasi itu sebelumnya ada. Tidak jauh dari taman tersebut, tepatnya di sebelah timur, bekas bangunan yang menurut warga sekitar meru-pakan sisa rumah raja masih penuh dengan semak belukar.

=JUNAEDI/MK

XXXX

Situs Sejarah Tak TerawatSUMENEP - Sejumlah situs sejarah yang menjadi bagian dari kekayaan Sumenep banyak tidak terawat. Teran-cam hilangnya situs sejarah karena terus dimakan masa sementara tak ada upaya pelestarian dari pemerintah mengundang perhatian sejumlah kalangan.

SUMENEP - Warga Pulau Arjasa meminta Disdik segera turun tan-gan menyelesaikan sengketa lahan di SDN Duko III, Kecamatan Arjasa. Sebab sudah setahun lamanya, per-soalan sengketa juga belum selesai.

“Sekarang siswa-siswi harus menumpang di rumah warga, ter-masuk membuat sendiri kelas dari bambu,” ucap Ghapul, Kamis (20/3).

Ia menambahkan bahwa SDN Duko II setahun yang lalu disegel oleh pemilih lahan. Penyegelan tersebut kata Ghaful, lahan tersebut bukan milik Pemkab. “Sehingga pemilih lahan menyegel SDN Duko III dalam batas waktu yang telah ditentukan,” terangnya.

Oleh karena itu, ia minta segera selesaikan hal itu, karena berdampak terhadap masa depan anak didik. Hak mereka mendapatkan pendidikan telah terciderai gara-gara sengketa lahan tersebut. =SYAMSUNI

SDN Duko III Masih Sengketa

TIDAK TERAWAT. Warga membasuh muka di taman tempat pemandian para raja di Kecamatan Batuan, Kamis (20/3). Tak terawatnya sejumlah situs sejarah mengundang keprihatinan.

KORAN MADURAJUMAT 21 MARET 2014|NO. 0326|TAHUN III FPROBOLINGGO PamekasanKORAN

MADURA FJUMAT 21 MARET 2014 NO. 0326 | TAHUN III

PAMEKASAN – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daer-ah (DPRD) Pamekasan, Suli Faris, meminta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat menun-da proses pemberkasan penga-juan pengangkatan bagi tenaga honorer kategori dua (K2) yang telah dinyatakan lulus beberapa waktu lalu sebelum ada kepastian dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN RB).

Menurut Suli, Badan Kepega-waian Daerah harus memasti-kan kesiapan Kemen PAN-RB untuk mengangkat para tenaga K2 sehingga kejadian seperti se-belumnya tidak terjadi.

Menurutnya, sebelum men-gumumkan hasil rekturmen jalur k2, melalui website-nya kemen PAN RB telah berjanji akan merekrut tenaga honorer K2 sebanyak 30 persen. Tapi kenyataan di Pamekasan sete-lah diumumkan hasil tes tenaga honorer yang dinyatakan lu-lus hanya 11,6 pesen. Sehingga BKD harus menuntut janji ke-men PAN RB tersebut.

Dijelaskan oleh Suli, pe-nundaan tersebut perlu dilaku-kan sebagai protes terhadap ke-men PAN RB, dengan harapan kuota 30 persen yang dijanji-kan itu bisa dipenuhi sehingga kekurangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Pame-kasan bisa sedikit berkurang.

“Kami berharap pem-berkasan itu ditunda sampai kuota 30 persen dipenuhi oleh

kementerian. Baru setelah janji itu dipenuhi proses pem-berkasan dilanjutkan setidakn-ya setelah ada kepastian bahwa mereka akan benar-benar di-angkat,” katanya.

Suli menambahkan pe-nundaan itu tidak akan mem-pengaruhi terhadap hasil tes yang telah diumumkan sebel-umnya, sebab itu sudah men-jadi ketentuan sehingga tidak mungkin dibatalkan.

Kepala BKD Pamekasan, Lukman Hedi Mahdia, melalaui Kepala Sub Bidang Data Formasi dan Pengembangan Pegawai, Abd Malik menyatakan pemberkasan bagi tenaga honorer K2 yang telah dinyakan lulus tes masih proses di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Dijelaskan pada 12 Maret lalu BKD telah mengumpulkan kepala SKPD dan meminta un-tuk melakukan pemberkasan tehadap hononer yang ada di instansi masing-masing.

“Semua persyaratan telah disampaikan dalam pertemuan itu. Penyerahan terakhir itu pada akhir bulan ini. Dan hingga saat ini belum ada SKPD yang meny-erahkan berkas itu,” ungkapnya.

Dikatakan Malik, Badan Kepegawaian Negara (BKN) memberikan waktu paling lam-bat tanggal 31 Mei mendatang. Namun instansinya memiliki target semua berkas masuk ke BKN pada tanggal 10 April men-datang.

=ALI SYAHRONI/MUJ/RAH

PEMBERKASAN CPNS K2

Menpan-RB Harus Menuntaskan Janji 30 Persen

Ketua Komisi A DPRD Pame-kasan, Iskandar menyatakan ber-dasarkan informasi yang diter-imanya, insentif honorer hanya Rp 500 ribu setiap tahun atau sekitar Rp 40 ribu per bulan. Se-mentara beban kerja yang harus dipikul karyawan honorer relatif sama dengan beban karyawan yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS). Sedangkan para tena-ga honorer itu belum ada kejela-san kapan diangkat menjadi PNS.

“Mereka mengabdi memang berharap diangkat menjadi PNS, tetapi pemerintah tidak mem-berikan kejelasan kepada mere-ka, kapan akan diangkat men-jadi PNS. Di sisi lain pemerintah masih membuka rekrutmen se-cara umum. Hemat saya, angkat semua dulu honorer yang sudah lama mengabdi, baru jika kurang lakukan pengangkatan PNS,” kata Politisi Partai Persatuan Pemban-gunan (PPP) ini.

Iskandar menilai kebijakan pemerintah pusat melarang pen-gangkatan tenaga honorer harus diimbangi dengan memberi per-hatian kepada tenaga honorer yang ada untuk diangkat men-jadi PNS. Sebab pada saat para THL masih memperjuangkan na-sibnya, justru pemerintah masih membuka rekrutmen CPNS mela-lui jalur umum.

“Saya sepakat kalau pengang-katan tenaga honor dihentikan, tapi tolong nasib tenaga honor yang ada ini juga diperhatikan,” katanya.

Dalam situasi tersebut, pihaknya meminta Pemkab Pamekasan agar menaikkan in-sentif para tenaga honorer. Teru-tama bagi honorer K-2 yang tidak lulus CPNS harus diperjuangkan, termasuk memperjuangkan hon-orer yang belum masuk data base.

Kenaikan insentif honorer harus diperjuangkan agar bisa

setara upah minum kabupaten (UMK) atau sebesar gaji PNS golongan paling rendah. Selama ini, Pemkab Pamekasan mene-kankan penerapan UMK bagi pe-rusahaan swasta, sedangkan in-sentif honorer di internal pemkab setempat masih jauh dari standar UMK.

Komisi A akan memanggil pihak terkait, seperti Badan Pen-gelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pamekasan untuk membahas secara khusus kese-jahteraan tenaga honorer Pemkab Pamekasan. Waktu pemanggilan ini belum ditentukan, namun direncanakan dalam waktu dekat.

Kepala Bidang (Kabid) Pem-binaan dan Kesejahteraan BKD Pamekasan, Suparman mengaku tidak bisa berkomentar banyak soal kesejahteraan tenaga hon-orer. Sebab hal itu menyangkut keuangan yang harus dibahas se-cara bersama-sama dengan SKPD terkait.

Suparman memiliki keinginan yang sama untuk memberikan in-sentif lebih bagi honorer. Namun, hal itu harus disesuaikan dengan kemampuan APBD Kabupaten Pamekasan.

=FAKIH AMYAL/UZI/RAH

Insentif Honorer Tak Sesuai Beban KerjaDPR: Jangan Lakukan Rekrutmen Umum sebelum Semua K2 PNSPAMEKASAN - Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Dae-rah (DPRD) Pamekasan menilai insentif tenaga honorer yang ada di beberapa SKPD di lingkungan Pemkab Pame-kasan, sangat tidak manusiawi. Insentif tersebut dinilai tidak sesuai dengan beban kerja yang harus ditanggung para tenaga honorer itu.

PROTES KELULUSAN GANDA. Sejumlah guru dan tenaga kesehatan honorer yang tidak lulus PNS kategori K2 dilarang masuk pada saat aksi protes menjumpai Bupati di pendapa Bupati Aceh Utara, Aceh. Aksi protes menjumpai Bupati Aceh Utara itu meminta kejelasan nasib mereka yang dinyatakan tidak lulus PNS jalur K2 dan mempertanyakan kelu-lusan ganda 41 orang (lulus PNS pada K1 dan K2) yang menghalang kesempatan 900 honorer lainnya menjadi PNS.

AKSI GURU HONORER. Puluhan guru honorer tergabung kedalam Front Pembela Honor Indonesia (FPHI) menggelar aksi demo di gedung DPRK Lhokseumawe, Aceh. Aksi puluhan guru dan tenaga kesehatan honorer yang tidak lulus CPNS K2 itu mendesak DPRK dan penegak hukum mem-bongkar dan mengusut tuntas manipulasi data honorer yang dinyatakan lulus PNS K2.

KORAN MADURAJUMAT 21 MARET 2014 NO. 0326| TAHUN III GPamekasan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPRD) KABUPATEN PAMEKASANMENGUCAPKAN TURUT BERDUKA CITA ATAS WAFATNYA

Ibunda Tercinta Bapak Ir. Bambang Prayogi, MM Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Pamekasan

Selasa, 18 Maret 2014

SUDJIYAH

SEMOGA AMAL KEBAIKANNYA DITERIMA OLEH ALLAH SWTDAN BAGI KELUARGA YANG DITINGGALKAN DIBERI KETABAHAN.

AMIN!

HALILIKetua DPRD

H. SAHRAWI, BAWakil Ketua DPRD

H. M. SULI FARIS, SHWakil Ketua DPRD

KHAIRUL KALAM, S. SosWakil Ketua DPRD

Wakil Ketua Komisi D DPRD Pamekasan, Juhaini mengatakan guru Madrasah Diniyah memi-liki pengabdian yang sama un-tuk mencerdaskan anak bangsa melalui pendidikan agama. Sehingga pemberian tunjangan serupa juga perlu diberikan kepada guru Madin sebagai penghargaan.

Menurutnya, pemerintah selama ini hanya memberi harapan kepada guru Madin untuk memberikan pelayanan yang sama atau tidak membeda-bedakan pelayanan pendidikan umum dan pendidikan agama. Tetapi kenyataan sejak tunjan-gan sertifikasi digulirkan tahun 2007 lalu, hanya diberlakukan untuk guru yang mengajar di sekolah formal. Sementara guru Madin tidak pernah disentuh tunjangan sertifikasi.

“Kalau bicara tugas, mereka sama-sama memiliki tugas berat, yakni mendidik anak. Tetapi ter-dapat kesenjangan kesejahteraan yang luar biasa,” katanya.

Jika kendalanya belum ada kurikulum, ia berharap agar Kementerian Agama (Keme-

nag) RI bisa membuatkan kurikulum yang dibutuhkan di Madrasah Diniyah. Hal ini agar profesionalisme dan kesejahteraan guru Madin bisa ditingkatkan.

Juhaini menilai pemberian tunjangan sertifikasi bagi guru di sekolah formal dinilai kurang efektif dalam men-ingkatkan profesionalisme guru. Sebab tunjangan ser-tifikasi hanya meningkatkan kesejahteraan mereka, namun belum mampu meningkatkan kemampuan dan keterampilan guru dalam mendidik siswa. Ini terjadi karena tunjangan sertifikasi yang diberikan pemerintah digunakan untuk keperluan pribadi yang tidak berorientasi pada peningkatan profesi guru.

Fenomena di lapangan, pen-erima tunjangan profesi cend-erung menggunakannya untuk menutupi berbagai keperluan pribadi, seperti membayar cici-lan kredit dan membeli berbagai fasilitas rumah tangga lainnya. “Kebiasaan guru sejak ada tun-jangan sertifikasi mulai beru-

bah, khususnya gaya hidupnya,” kata Juhaini.

Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Pamekasan menya-takan kecil kemungkinan guru Madin menerima tunjangan profesi, seperti guru lembaga pendidikan formal. Sebab lem-baga pendidikan itu termasuk kategori lembaga pendidikan non formal yang status lem-baganya tidak terdaftar secara resmi.

Kepala Seksi Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesant-rean (PK Pontren) Kemenag Pamekasan, Akhmad Nawawi mengatakan peluang program sertifikasi untuk para guru Ma-din itu sulit diwujudkan, ka-rena tidak ada ukuran formal yang bisa ditunjukkan oleh para pengajar di lembaga itu. Tunjangan yang bisa diharap-kan, kata dia, hanya tunjangan yang bersifat kebija-kan

dari program daerah. Misalnya program bantuan dari Pemer-intah Provinsi maupun Pemer-intah Kabupaten dan Kota.

Ia mengakui banyak guru Madin yang sudah bergelar sarjana. Namun di lem-baga pendidikan tersebut, gelar kesarjanaan tidak terlalu dibutuhkan, melainkan ke-

mampuan dalam ilmu keaga-maan.

Di Pamekasan jumlah guru Madin diperkirakan mencapai

5.088 orang yang tersebar di 8.48 lembaga pendidikan. Dari jumlah itu yang sudah bergelar

sarjana diperkirakan mencapai 1.272 orang.

=FAKIH AMYAL/UZI/RAH

Guru Madin Sebaiknya DisertifikasiJuhaini: Mereka Juga Mencerdaskan Anak BangsaPAMEKASAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan mendorong pemerintah pusat untuk mem-berikan tunjangan sertifikasi kepada guru-guru Madrasah Diniyah (Madin), seperti yang diberikan kepada guru-guru di sekolah formal.

PAMEKASAN - Gedung Klinik Usaha Kecil Menengah (UKM) milik Dinas Kope-rasi dan UKM Pamekasan masih dibiar-kan mubazir (tidak termanfaatkan) meski sudah menghabiskan anggaran lebih dari setengah miliar rupiah. Gedung yang di-harapkan bisa menjadi sarana pengem-bangan usaha kecil masyarakat setempat itu, hanya digunakan sebagai tempat parkir kendaraan pegawai Dinas Koperasi.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Pamekasan, Herman Priyanto melalui sekretarisnya, Fathorrahman mengata-kan dana sebesar Rp 691 juta pada tahun 2013 digunakan untuk pembangunan ge-dung. Sayangnya, gedung tersebut juga belum selesai secara sempurna dan masih menunggu proses lelang untuk menyele-saikan pembangunannya.

Tahun ini, jelas Fathorrahman, proyek

pembangunan gedung itu akan selesai dengan menggunakan tambahan dana dari APBD Pamekasan. Ditargetkan proyek pembangunan itu akan selesai pada akhir tahun ini. “Gedung ini sudah dilakukan se-rah terima dari rekanan dan sudah diaudit Badan Pengawasan Keuangan dan Pem-bangunan Jawa Timur,” katanya.

Dikatakan Fathorrahman, kantor terse-but nanti akan difungsikan untuk kegiatan pelatihan atau pameran produk unggulan dari masing-masing kecamatan..

Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, Hos-nan Ahmadi mengatakan pembangunan gedung Klinik UKM tersebut diharapkan mampu membawa perubahan perekono-mian masyarakat setempat ke arah yang lebih baik.

=ALI SYAHRONI/MUJ/RAH

KLINIK UKM

Gedung Senilai Rp 691 Juta Masih Mubazir

KORAN MADURAJUMAT 21 MARET 2014|NO. 0326|TAHUN III H PamekasanPamekasan

Mereka mendesak Dishub-kominfo untuk segera menegak-kan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 15 Tahun 2010 tentang Larangan MPU masuk kota. Sebab hingga saat ini, Perbup itu seakan mati suri dan Dishubkominfo se-tempat dinilai hanya berdiam diri tanpa berupaya menegakkan atu-ran tersebut.

Salah satu anggota Barisan Mahasiswa Merdeka (BMM), Mu-hammad Sujai mengatakan lam-bannya pemberlakuan perbup itu karena tidak didukung adanya sub

terminal. Sub terminal ini men-jadi sarana yang tak terpisahkan dari perbup itu. Mereka meminta agar Pemkab Pamekasan dalam hal ini Dishubkominfo secepatnya memfungsikan sub terminal yang ada.

”Apa gunanya perbub itu dibuat kalau hingga sekarang MPU tetap leluasa dan diperbo-lehkan masuk ke dalam kota,” ka-tanya.

Kepala Dishubkominfo Pame-kasan, Moh. Dzakir mengatakan belum diberlakukannya perbub

tersebut karena beberapa alasan. Diantaranya adanya kesepakatan dengan komisi A DPRD Pame-kasan dan dengan pihak Satlantas Polres Pamekasan. Isinya yaitu menunda pemberlakuan perbub dimaksusd. Hal ini perlu ditunda, karena dilatarbelakangi fasilitas sub terminal yang belum mema-dai.

”Sebenarnya mau kami sama dengan adik-adik mahasiswa, juga menginginkan perbub tersebut bisa diberlakukan. Tapi untuk sementara waktu seper-tinya belum bisa. Kami harus menunggu waktu yang pas. Kami minta masyarakat paham,” ka-tanya.

=SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH

Mahasiswa Temui DishubkominfoKarena Perbup Larangan MPU Mati SuriPAMEKASAN - Beberapa aktivis kembali mendatangi Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Pamekasan, Kamis (20/3).

MPU. Kepala Dishubkominfo Moh. Zakir (depan) saat menemui para aktivis kemarin.

PAMEKASAN - Rumah Sek-retaris Dewan (Sekwan) DPRD Pamekasan, Bambang Prayogi dimasuki orang tak dikenal. Saat itu rumah yang terletak di Jalan Mandilaras nomer 61 tersebut sedang tidak ada pen-ghuninya. Sebab sang pemilik, Bambang sedang ada di Besuki, Situbondo, sejak Rabu (19/3), karena ibunya meninggal dunia. Karena kejadian ini, sejumlah uang dan sejumlah perhiasan milik istri Bambang ludes.

Peristiwa ini diketahui pembantu rumah tangga (PRT), Mahmudah, 30, Kamis (20/3), saat hendak bersih-bersih. PRT yang tidak menetap di rumah majikannya ini biasanya datang tiap pagi dan sore hari. Namun karena majikannya tidak di ru-mah, ia hanya datang pada pagi hari saja untuk bersih-bersih. Setibanya di rumah yang tak berpenghuni itu, ia mengaku kaget karena kamar majikan-nya dalam kondisi acak-acakan, sekitar pukul 12. 00.

Mahmudah langsung meng-hubungi majikannya. Bambang menceritakan hal tersebut. Setelah itu, Bambang langsung menghubungi Kabag TU Sek-wan Pamekasan, Mulyadi, me-minta tolong untuk mengecek-kan rumahnya yang katanya habis kebobolan. Setelah men-erima telepon, Mulyadi melapor ke Mapolres Pamekasan dan bersama petugas mengecek kondisi rumah tersebut.

Aparat langsung melakukan olah tempat kejadian perkara

(TKP), terutama mencari sidik jari pelaku. Olah TKP berlang-sung hingga pukul 15.30. Saat itu sejumlah staf Kantor Sekwan juga berdatangan ke rumah tersebut.

Menurut Kanit II Satreskrim Polres Pamekasan Ipda Anwar, yang memimpin proses olah TKP, diduga pelaku masuk dari jendela belakang. Pelaku membuka kaca nako dan merusak kawat-kawat yang ada di jendela itu, sehingga pelaku bisa dengan leluasa masuk. Dikatakan ada satu kamar yang acak-acakan, yaitu pada kamar utama. Sedangkan kamar lain-nya, atau ruangan lainnya tidak ada yang acak-acakan. Namun, dia tidak bisa membeberkan barang apa saja yang telah digondol pelaku. Alasannya masih akan meminta keteran-gan pemilik rumah dulu.

”Saat ini pemilik rumah sedang perjalanan pulang ke Madura. Kami tidak tahu ba-rang-barang apa saja yang ada sebelum kejadian ini. Pemilik rumah masih akan kami mintai informasinya,” katanya.

Sedangkan menurut Mulyadi, yang mendamp-ingi aparat melakukan olah TKP. Diketahui ada sejumlah uang dan sejumlah perhi-asan yang hilang dari kamar utama tersebut. ”Tapi berapa jumlahnya kami tidak tahu. Lebih jelasnya tanya ke Bapak saja. Diperkirakan pukul 21.00 WIB, Bapak sudah sampai di Pamekasan,” katanya.

=SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH

PENCURIAN DI RUMAH SEKWAN

Sejumlah Uang dan Perhiasan Dibawa Kabur

TKP. Aparat Satreskrim Polres Pamekasan saat membawa beberapa ba-rang yang terdapat sidik jari pelaku pembobol rumah Bambang Prayogi kemarin.

KORAN MADURAJUMAT 21 MARET 2014 NO. 0326| TAHUN III IPamekasan

PAMEKASAN - Pelaku pen-ipuan terhadap Sahibuddin, Rektor UIM Pamekasan, yang juga mengaku sebagai nyai dari PP Miftahul Ulum Bettet, Pamekasan, Nurul Azizah, akhirnya divonis empat tahun oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Pamekasan.

Vonis ini dibacakan ke-marin (20/3) dalam sidang putusan kasus tersebut. Se-lain memvonis Nurul Azizah, majelis hakim yang dipimpin oleh Slamet Riadi, dengan hakim anggota Heri Kurniawan dan Bambang Setyawan, juga memvonis tersangka lainnya, Amirus Soleh divonis empat tahun penjara, dan Muafiqul Qomar dengan vonis yang lebih ringan, 3 Tahun 10 Bulan.

Para terpidana ini juga harus mengembalikan uang dan ba-rang yang digelapkan kepada korban yang ditanggung renteng oleh ketiganya. Atas putusan ini, Nurul Azizah menyatakan band-ing, sedangkan Amirus Soleh dan Muafiqul Qomar menerima putu-san.

Humas PN Pamekasan, yang juga salah satu mejelis hakim dalam perkara ini, Heri Setiawan

mengatakan Nurul Azizah ber-sama kedua rekannya terbukti secara sah dan meyakinkan

telah melakukan penipuan dan penggelapan uang. Menurut Heri putusan tersebut sudah sesuai,

karena selain melakukan peni-puan, terdakwa juga melakukan pencemaran nama baik. Dika-takan pula, selama di persidan-gan, Nurul tidak berterus terang kepada majelis hakim. Sehingga majelis hakim memvonis empat tahun penjara sesuai dengan dakwaan JPU.

Dia menjelaskan peran masing-masing terdakwa ialah saling memberikan informasi satu sama lain. Saat salah satu dari ketiganya melancarkan aksi penipuan, yang lainnya ikut mengetahui aksi tersebut. Dan total uang yang berhasil di-kumpulkan Nurul Azizah bersa-ma rekannya ini sebesar Rp 850 juta, dengan korban Rektor UIM Pamekasan. ”Mereka bertiga ini sudah sekongkol sejak awal. Per-buatan para terdakwa ini saling berkaitan,” kata Heri.

Dalam sidang putusan terse-but, PN Pamekasan dipenuhi massa yang berasal dari pondok pesantren Miftahul Ulum Bettet Pamekasan untuk melakukan pengawalan sidang tersebut. Pengamanan super ketat pun dilakukan oleh Aparat Polres Pamekasan. Selain menerjunkan sat shabara, polres juga mener-junkan sat brimob.

=SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH

Sidang Penipu Rektor UIM Dikawal KetatNA dan AS Divonis 4 Tahun, MQ Diganjar 3 Tahun

PAMEKASAN - Komisi Pe-milihan Umum (KPU) Pamekasan menyatakan masih mengalami kekurangan sebanyak 9.463 lem-bar surat suara.

Komisioner KPU Pemekasan Divisi Logistik, Didin Sudar-man mengatakan kekurangan tersebut disebabkan oleh jum-lah surat suara yang rusak yang ditemukan pada saat dilakukan sortir sebanyak 298 lembar dan kekurangan pada waktu pengiri-man yang jumlahnya mencapai 9.165 lembar.

Didin menjelaskan sem-stinya dalam satu boks berjum-lah seribu lembar surat suara, namun saat proses penyortiran ditemukan banyak boks yang jumlah surat suaranya kurang. Kekurangan dalam boks itu antara 4 lembar hingga 10 lem-bar surat suara.

Kekurangan surat suara terse-but terjadi pada surat suara untuk DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan

DPRD Pamekasan. Sayang, Didin tidak merinci jumlah kekurangan masing-masing.

“Total jumlah kekurangan su-rat suara yang kami alami 9.463 lembar. Hal ini tidak hanya ter-jadi di Pamekasan, tetapi juga di kabupaten lain. Untuk di Madura, kekurangan terbanyak terjadi di Pamekasan,” katanya.

Lembaga penyelenggara pemilu itu, kata Didin, akan segera melaporkan kekurangan itu dan sekaligus mengajukan penambahan dengan berkirim surat ke KPU RI, KPU Jawa timur, dan rekanan (percetakan).

Batas terakhir permintaan penambahan surat suara itu pada tanggal 25 Maret. Hanya saja, pihaknya akan mengirimkan permintaan itu sebelum batas terakhir tersebut, karena jumlah kekurangan yang dialami sangat banyak. Apalagi percetakan yang ditunjuk tidak hanya satu rekanan saja.

Dari jumlah hak pilih yang ter-daftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 675.814 pemilih, total kebutuhan surat suara di Pamekasan mencapai 2.747.857 lembar. Dengan rincian untuk DPR RI, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kebutuhan surat suara masing-masing berjumlah 689.330 lembar atau sesuai den-gan jumlah DPT dan tambahan cadangan sebanyak dua persen dari jumlah DPT.

Hingga Kamis (20/3), pelipa-tan dan pengemasan surat suara di gudang logistik KPU sudah selesai dilakukan. Surat suara itu dikemas dan dipilah berdasar Tempat Pemungutan Suara (TPS). “Kami berharap kekurangan yang terjadi segera dipenuhi sebelum didistribusikan ke masing-mas-ing Penitia Pemilihan Kecamatan yang kami rencanakan tujuh hari sebelum pelaksanaan pemungu-tan suara,” katanya.

=ALI SYAHRONI/MUJ/RAH

LOGISTIK

Butuh 9.463 Lembar Surat Suara Lagi

KORAN MADURAJUMAT 21 MARET 2014 | No. 0326 | TAHUN IIIJ SampangSampang SampangSampangPROBOLINGGO JUMAT 21 MARET 2014

No. 0326 | TAHUN III JSampangKORAN MADURA

Sampang - Ikatan Kelu-arga mahasiswa Sampang mem-pertanyakan kinerja pemerintah Kabupaten setempat. Sebab, wakil rakyat Sampang baru menerima Laporan Keterangan pertanggungjawaban (LKpj) Bu-pati untuk Tahun anggaran (Ta) 2013, Kamis (20/3).

Ketua Ikatan Keluarga ma-hasiswa Sampang Wafi anas menuturkan, semestinya LKpj bupati sudah diserahkan mak-simal tiga bulan setelah Ta ber-lalu. Hal itu berdasarkan pera-turan pemerintah (pp) nomor

3 Tahun 2007 tentang Laporan penyelenggaraan pemerintah Daerah dan Laporan Daerah kepada DpRD.

“Bagi kami sangat menyan-yangkan LKpj baru diterima ang-gota dewan sekarang, dari kema-rin - kemarinya kerja apa saja. Hanya mengurusi soal LKpj saja terkesan sedemikian ribetnya, ini bukti bahwa manajemennya begitu amburadul,” tanyanya, Kamis.

Kekecewaan serupa per-nah disampaikan Ketua Komisi a DpRD Sampang moh Hodai.

menurutnya, keterlambatan penyeteroan LKpj tersebut di-mungkinkan ada ketidaksink-ronnya kinerja antar Satuan Kerja perangkat Daerah (SKpD).

Terpisah, Ketua DpRD Sam-pang Imam Ubaidilah mengaku baru menerima laporan itu kemarin (20/3). Selanjutnya, pihaknya akan melakukan be-berapa tahapan sebelum di-lakukan rapat paripurna. Di antaranya akan membentuk rapat pimpinan (rapin) untuk dibentuk badan musyawarah (banmus).

Ditanya kapan seharusnya LKpj itu bisa diterima oleh ang-gota dewan sesuai dengan atu-ran, Imam menjelaskan peny-etoran itu memang tiga bulan setelah Ta berakhir. Sehingga, pembahasan laporan akan di-lakukan selama tenggang waktu satu bulan.

“Sesuai aturan memang sekarang ini, karena kami kan diberi waktu satu bulan untuk membahas LKpj, itu pun setelah melalui tahapan seperti tadi,” katanya.

=RYAN HARIYANTO/MK

Kinerja Pemkab DipertanyakanLegislatif Baru Terima LKPj TA 2013

Hanya mengurusi soal LKPj saja terkesan

sedemikian ribetnya, ini bukti bahwa mana-jemennya begitu am-

buradul.

Wafi AnasKetua Ikatan Mahasiswa

Sampang

Sampang- Sedikitnya 35 persen dari total 885.313 pen-duduk Sampang tidak mem-punyai akta kelahiran. Hal itu seperti yang terdata di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) setem-

pat, Kamis (20/3).Jaya abrianto, Sekretaris

Dispendukcapil Sampang men-gungkapkan bahwa memang kesadaran masyarakat sendiri yang kurang antusias untuk memiliki akta kelahiran. pa-dahal Dispendukcapil sendiri sudah melakukan sosialisasi, untuk menyadari kepemilikan akta, dalam prosesnya pun mu-dah dan gratis dalam pembua-tannya.

”Sesuai dengan Undang-Undang no 4 Tahun 2013 ten-tang administrasi Kependudu-kan gratis. Tapi kesadaran masyarakat ada ketika memang mendesak untuk memiliki akta, baru buat. padahal nantinya di sekolah akta tersebut bisa dibu-tuhan,” tuturnya.

Jaya menambahkan, pem-buatan akta sendiri bisa melal-uai keterangan bidan jika lahir dibidan, dan keterangan kepala desa, juga KK, karena dari Dis-pendukcapil sudah kerja sama dalam proses pembuatannya. Sehingga juga memudahkan kepada masyarakat.

”Harapannya kepada masyarakat, supaya adminis-trasi penduduk ditingkatkan, termasuk pembuatan akta, apalagi yang memiliki anak yang melanjutkan pendidikan, untuk bukti dia sebagai orang tuanya. Karna didalam akta tersebut tercatat nama bapak tau ibunya,” harapnya.

=CR1/ LUM

Sampang- Banyak mobil pelat hitam menjadi mobil pen-gangkut Umum (mpU) di pasar Srimangunan, Sampang, Kamis (20/3). mobil pengankut umum yang terbebas dari setoran pajak ke paD itu seharusnya menda-pat perhatian serius dari Dinas perhubungan, Komunikasi, dan Informasi (Dishubkominfo) se-tempat.

Kabid Darat Dishubkominfo Sampang Fadeli menjelaskan, pihaknya sudah melakukan tegu-ran terhadap mpU berpelat hitam yang masuk ke dalam pasar dan bertujuan untuk mengangkut pe-

numpang. ”Kami sudah melaku-kan sosialisasi kepada mpU pelat hitam bahwa pengubahan pelat hitam menjadi pelat kuning itu gratis. Itu berdasarkan kerjasama denga Satlantas dan pemuti-han. Dan pelat kuning tersebut nantinya harus setor pajak sebe-sar Rp. 125.000 per tahun yang masuk ke paD,” katanya.

Dia berjanji akan mengadakan rapat lagi dengan pihak Satlantas polres Sampang dan Satpol pp terkait pelanggaran mobil ang-kutan umum berpelat hitam yang banyak dijumpai di dalam area pasar Srimagunan.

Terpisah, Kasatlantas polres Sampang Hari Siswo S menjelas-kan, pihaknya tidak bisa menin-dak langsung terhadap mobil pelat hitam yang menjadikan pasar sebagai terminal untuk mangangkut penumpang ka-rena memang mobil pengangkut umum untuk yang jalur ke utara, seperti Kecamatan Kedudung dan Ketapang itu minim. ”padahal jika tersedia mobil yang khusus tidak akan terjadi seperti itu. Se-lagi tidak mengganggu jalannya Lalulintas, menurunkan penump-ang dengan sembaran, itu diper-bolehkan,” ungkapnya. =CR1/ LUM

KEPENDUDUKAN

35 Persen Penduduk Tak Punya Akta Lahir

Kesadaran masyarakat ada ke-

tika memang mende-sak untuk memiliki

akta, baru buat. Padahal nantinya dis-ekolah akta tersebut

bisa dibutuhan

JAYA ABRIANTOSekretaris

DispendukcapilSampang

TIDAK BAYAR PAJAK

Banyak Angkot Berpelat Hitam

PELAT HITAM: Terlihat mobil plat hitam berjejer seperti terminal didalam area Pasar Srimagunan, Sampang, Kamis (20/3).

KORAN MADURAJUMAT 21 MARET 2014 | No. 0326 | TAHUN III KSampang

ryan hariyanto/koran madura

SAMPANG – Pembangunan rumah dinas (rumdin) Ketua DPRD Sampang Imam Ubaidilah yang berada di Jalan KH Wahid Hasyim Kelurahan Gunung Sekar Kec/Kota sudah selesai seratus persen. Namun hingga saat ini rumdin tersebut belum ditempati. Rencananya, ban-gunan tersebut bisa ditempati pada bulan April nanti.

Pantauan Koran Madura, beberapa fasilitas yang menjadi kebutuhan primer sudah terpe-nuhi. Hanya saja, bangunan yang menghabiskan anggaran senilai Rp 700 juta hingga kini masih terkendala macetnya saluran

air dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Ketua DPRD Sampang Imam Ubaidilah mengatakan, hingga saat ini rumah dinasnya tidak ditempati karena masih terk-endala saluran air dari PDAM. “Belum ditempati karena kan saluran PDAM-nya belum ada. Masak saya mau nempati (bangu-nan yang) tidak ada air, bisa tidak mandi,” ucapnya, Kamis (20/3).

Dirinya baru akan menempati rumah tersebut jika fasilitasnya sudah lengkap. “Dikala fasilitasn-ya sudah ada pasti saya nempati, kalau sudah ada PDAM pasti ditempati. Semuanya sudah ada

cuma tinggal PDAM,” ujarnya.Terpisah, Sekretaris Dewan

(Sekwan) DPRD Sampang Sudar-manta menuturkan, pihaknya sudah melaporkan macetnya saluran air ke PDAM setempat. “Kita sudah melaporkan kepada PDAM, dan rencananya April sudah ditempati,” jelasnya.

Diketahui, rumah dinas yang dibangun sejak 2012 sempat ber-masalah dan mangkrak. Lantaran, ada sebagian atap ruangan rusak. Sehingga, dilanjutkan pemban-gunannya pada tahun 2013 dan hingga saat ini masih belum ditempati.

=RYAN HARIYANTO/MK

RUMAH DINAS DEWAN

April Sudah Bisa Ditempati

RUMAH DINAS DPRD. Pengendara melintas di depan rumah dinas ketua DPRD Sampang di Jalan KH Wahid Hasyim Kelurahan Gunung Sekar Kec/Kota, Kamis (20/3). Pada bulan April nanti, rumah dinas tersebut sudah bisa ditempati.

SAMPANG – Penggantian Antar Waktu (PAW) wakil rakyat direncanakan tetap digelar. Senin (24/3), dewan akan melakukan rapat pembahasan dengan Badan Musyawarah (Bamus) DPRD. Selanjutnya, pelantikan akan di-gelar setelah ada hasil keputusan dengan Banmus tersebut.

“Kami akan melakukan Banmus terlebih dahulu, insya Allah tetap dilantik, dan itu nanti setelah ada kesepakatan dengan teman-teman. Satu atau dua hari dari adanya Banmus sudah terlantik,” singkat Ketua DPRD Sampang Imam Ubaidi-lah, Kamis (20/3).

Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Sampang Sudarmanta juga tidak mengelak terkait ren-cana pelantikan kedua anggota DPRD yang di PAW dari PKNU. Bahkan, rapat pimpinan (rapim) yang dibentuk oleh anggota dewan sudah terlaksana.

“Memang kita sudah men-jadwal Banmus terlebih dahulu, kalau rapinnya sudah. setelah itu baru bisa memutuskan ka-pan akan dilantiknya,”ucapnya. Dua politisi yang akan di PAW, Agus Khusnul Yakin dan Ali Sadikin.

Ditanya terkait Surat Kepu-tusan (SK) Gubernur terhadap pelantikan PAW hari terakhir tertanggal 25 Februari 2014, Sudarmanta menjelaskan jika SK No 171.434/54/001/2014 tentang pemberhentian dan pengangkatan itu tidak diperm-asalahkan. Sebab, untuk proses PAW sudah dilaksanakan be-berapa waktu lalu.

“Sejak dulu tidak masalah S- nya, karena PAW sudah

dilakukan sebelum enam bulan terakhir dan sekarang tinggal pelantikan saja. Jadi tidak ada alasan untuk tidak ada pelanti-kan,” jelasnya.

Diketahui sebelumnya, sidang paripurna istimewa DPRD Sampang (25/2) gagal digelar. Lantaran, sidang paripurna yang mengagendakan pelantikan dan pengambilan sumpah anggota DPRD pengganti antar waktu (PAW) terhadap kedua anggota DPRD dinilai cacat hukum.

Seharusnya, paripurna terlebih dahulu dibahas oleh badan musyawarah (bamus) sesuai dengan aturan dan pelantikan dapat dilaksana-kan secara sah. Sehingga, ketika dilaksanakan rapat paripurna ada satu kelom-pok dewan menolak adanya pelantikan. Sementara di sisi lain satu kelompok mendesak pimpinan dewan untuk segera menggelar pelantikan.

Akibatnya, Wakil Ketua DPRD Ach. Kian Santang yang memimpin paripurna dihujani protes para anggota DPRD yang menolak adanya pelantikan PAW. Sehingga, Ach Kian San-tang mengalah dan mengetuk palu sidang pertanda paripurna batal dilakukan dan ditunda hingga ada rapat bamus.

Dalam rapat tersebut semestinya Moh. Syakir di-lantik sebagai anggota DPRD Sampang menggantikan Agus Khusnul Yakin. Selain itu, juga melantik Moh. Holili yang menggantikan Ali Sadikin. Kedua anggota DPRD yang di PAW itu dari fraksi PKNU.

=RYAN HARIYANTO/MK

DPRD

PAW Tetap Digelar

ePaper

Unduh Koran Madura versi ePaper dan nikmati beragam informasi dari gadget anda

Terbit Siang!

kunjungi dan unduh dari www.koranmadura.com

KORAN MADURAJUMAT 21 MARET 2014 | No. 0326 | TAHUN III L JUMAT 21 MARET 2014

No. 0326 | TAHUN III LBangkalanKORAN MADURA

Bupati Akui Belum Ajukan CutiWabup Telah Cuti Lebih Awal untuk Kampanye

Dia mengaku masih banyak tugas kepemerintahan yang tidak bisa ditinggalkan, karena beban tanggung jawab yang menumpuk. Sebab Wakil Bupati telah melaku-

kan izin cuti terlebih dahulu. Pen-gajuan izin bisa dilakukan secara bergantian agar tugas bisa tetap dilakukan dengan baik.

Meskipun begitu, dirinya ber-

harap pesta demokrasi yang akan dilakukan 9 April nanti, sukses tanpa hambatan dan melahirkan wakil rakyat sesuai dengan pili-han masyarakat. Selain itu, dirin-ya menjamin netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS), sehingga dapat menggunakan hak pilihnya sesuai hati nurani masing-masing.

Sementara itu, Wakil Bupati Bangkalan, Ir Mondir Rofii men-yatakan sudah mengajukan izin cuti kepada Gubernur, sebagai juru kampanye Partai Kebang-kitan Bangsa. Hal itu dilakukan guna ikut berperan dalam men-

sukseskan pileg mendatang. "Saya sudah mengajukan izin ke Guber-nur untuk pengambilan cuti pada masa kampanye," ungkapnya.

Saat ditanyai berapa lama izin cutinya, dia menjawab izin cutin-ya pada saat partainya melakukan kampanye terbuka saja. Tanpa memberitahukan lebih rinci lagi. Akan tetapi, biasanya Gubernur memberikan izin cuti pada masa kampanye selama 3 hari. "Spot by spot mungkin bisa dilakukan pada saat izin cuti telah disetujui oleh Gubernur," terangnya.

= MOH RIDWAN/RAH

BANGKALAN - Masa kampanye sudah dimulai, namun Bupati Bangkalan RK Makmun Ibnu Fuad mengaku masih belum mengajukan cuti kampanye untuk pemilihan umum legislatif (pileg). Sebab banyaknya tugas kepe-merintahan yang mesti dijalaninya. "Dalam waktu dekat mungkin saya akan mengajukan cuti kampanye," kata Bu-pati Bangkalan, RK Makmun Ibnu Fuad yang juga Kader Partai Amanat Nasional (PAN).

RK Makmun Ibnu FuadBupati Bangkalan

PENGAMANAN PEMILU

Peran Linmas Masih Sangat DibutuhkanBANGKALAN - Guna

menciptakan keamanan dan ketertiban selama pelaksana-an Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) yang akan digelar pada 9 April mendatang, Polres Bang-kalan menyatakan pola penga-manan tergantung dari tingkat kerawanan di masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS). Pola pengamanan yang ditetapkan yakni pola aman, pola rawan satu, dan pola rawan dua. Setidaknya, dalam pengamanan tersebut melibatkan sebanyak 466 personel kepolisian.

"Kami menempatkan

personel itu tergantung dari masing-masing keamanan di setiap TPS pada saat pemilu nanti," kata Kapolres Bangkalan, AKBP Sulistyono.

Dia menjelaskan yang di-maksud pola aman, yaitu 1 polisi mengamankan 7 TPS dibantu 14 linmas atau formasi 1,7,14. Kemudian, untuk pola rawan satu, yakni 1 polisi mengaman-kan 6 TPS dibantu 12 linmas. Selanjutnya, rawan dua dengan formasi 1,5,10, rinciannya 1 polisi mengamankan 5 TPS di bantu 10 petugas linmas. Di masing-mas-ing TPS juga akan dijaga personel

TNI sebagai petugas perban-tuan pengamanan. Pengamanan tersebut merupakan upaya untuk mengantisipasi segala kemungki-nan yang terjadi.

"Kami juga akan dibantu pasukan dari Polda Jawa Timur sebanyak 60 personel. Jadi nanti petugas dari Polres yang di lapangan akan ditarik untuk menjaga di Kantor Polres," paparnya.

Sementara saat ditanya soal pengurangan Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS), yang diambil dari petugas linmas sebanyak 2 orang. Sulistyono

menegaskan pola pengamanan tetap dibantu petugas linmas di masing-masing TPS.

"Meskipun petugas KPPS berkurang dari 9 orang menjadi 7 orang pengamanan tetap meng-gunakan linmas dengan kata lain ada petugas KPPS yang difungsi-kan dobel," tandasnya.

Bagi anggota KPPS yang mempunyai tugas doble, kata Sulistyono, sebut saja petugas nomer 4 dan 7. Petugas nomer 4 yang sebelumnya pada Pemilu-kada dan Pilgub waktu lalu hanya mengamankan kotak suara. Pada Pileg nanti mempunyai dwifungsi

sebagai penjaga pintu masuk."Sedangkan anggota KPPS

nomer 7 yang bertugas memberi-kan tinta pada jari pemilih, nanti juga bertugas menjaga di pintu keluar," ucapnya.

Namun sulistiyono tetap ber-harap ada penambahan 2 petugas linmas untuk pengamanan di masing-masing TPS. Informas-inya, KPU masih mengusahakan penambahan anggaran khusus untuk petugas linmas, apabila anggaran dari pemerintah turun, formasi pengamanan kembali seperti semula ke semula.

= DONI HERIYANTO/RAH

doni heriyanto/koran madura

PENGAMANAN. 466 petugas kepolisian disiagakan untuk mengamankan selama pelaksanaan pemilu 2014 berlangsung.

KORAN MADURAJUMAT 21 MARET 2014 | No. 0326 | TAHUN III M

Itu sebabnya kabupaten Bangkalan senantiasa

membuka diri selebar-leb-arnya kepada para inves-tor untuk berinvestasi,”

RK Makmun Ibnu FuadBupati Bangkalan

Bangkalan

Faktor Kemiskinan Jadi Penyebab Utama

Ada 350 Penderita Gizi Buruk

Berdasarkan data yang di-himpun dari Dinas Kesehatan Bangkalan, bayi yang men-galami kekurangan gizi pada tahun 2012 mencapai 214 bayi. Sedangkan pada tahun 2013 se-banyak 136 penderita gizi buruk. Desa Morombuh Kecamatan Kwanyar menjadi penyandang daerah tertinggi untuk bayi yang kekurangan gizi dengan jumlah 10 penderita. Kemudian disusul Desa Tlaga Biru Kecamatan Tan-jung Bumi sebanyak 6 bayi dan 4 bayi di Desa Paterongan Ke-camatan Galis.

Sedangkan untuk penyebab utama terjadinya penyakit kekurangan gizi, yakni fak-tor kemiskinan mencapi 31,6 persen atau 43 bayi. Apalagi, 500 jiwa di kabupaten setempat tergolong hidup di bawah garis kemiskinan. Selanjutnya, faktor pengetahuan ibu 29,4 persen atau 40 bayi. Berikutnya, faktor pola asuh yang salah, yaitu 18, 4 persen atau 25 bayi. Kemudian berat badan lahir rendah seba-

nyak 4,4 persen atu 6 bayi dan faktor sakit, yakni 16,2 persen atau 22 bayi.

"Memang banyak faktor yang menjadi penyebab tim-bulnya bayi penderita gizi bu-ruk. Penyakit tersebut harus ditangani selama 90 wajib mengkonsumsi susu untuk menambah vitamin dan nutri," papar Kepala Dinas Kesehatan Bangkalan, dr. Yusro mela-lui Kabid Farmakmin dan Gizi, Ciptaning Tekat.

Menurutnya, sesuai hasil survei dari pemerintah pusat, Kabupaten Bangkalan merupa-kan daerah yang masuk pada kategori bermasalah dalam kes-ehatan. Jumlah keluarga yang hidup di bawah garis kemiski-nan masih sangat tinggi. Dalam upaya pengentasan permasala-han kekurangan gizi hingga saat ini mengalami sejumlah kenda-la. Diantaranya, minimnya petu-gas kesehatan yang ahli menan-gani gizi.

"Dari 22 puskesmas yang ada di 18 kecamatan hanya terdapat 11 petugas yang khusus menan-gani permasalahan tersesbut. Sehingga berdampak pada efek-tivitas penanganan gizi buruk," jelasnya.

Di masa yang akan dating, lanjut pria asal Jawa Tengah ini, para ibu harus mengetahui sejak dini gejala terjadinya kekuran-gan gizi pada bayi. Pencegahan dari awal itu akan berdampak pada upaya dalam mengurangi bayi-bayi penderita penyakit kekurangan asupan nutrisi dan vitamin tersebut. Jangan sampai dibiarkan akibat ketidaktahuan yang dapat menimbulkan kondi-si terburuk bagi bayi.

= DONI HERIYANTO/RAH

BANGKALAN - Jumlah bayi penderita gizi buruk di kabupaten Bangkalan dari tahun 2012 hingga 2013 mengalami penurunan. Namun kendati mengalami pe-nurunan jumlah tersebut masih tergolong tinggi. Sebab bayi yang mengalami penyakit kurang gizi itu menca-pai 136 penderita. Faktor kemiskinan menjadi penyebab utama maraknya bayi kekurangan asupan nutrisi.

Ciptaning TekatKabid Farmakmin dan Gizi, Di-

nas Kesehatan Bangkalan

moh ridwan/koran maduraPEMBANGUNAN MADURA. Miniatur pembangunan Madura yang telah direncanakan Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS).

PAD TERBATAS

Bupati Janji Bakal Gandeng Investor

"Itu sebabnya kabupaten Bangkalan senantiasa membuka diri selebar – lebarnya kepada para investor untuk berinves-tasi," kata Bupati, RK Makmun Ibnu Fuad , saat dikonfirmasi sejumlah awak media di gedung Ratoh Ebu Bangkalan, Kamis, (20/3).

Dirinya berjanji akan mem-berikan kemudahan kepada investor dalam pengurusan periz-inan usaha. Sehingga bisa me-namkan modalnya ke Bangkalan. Sebab PAD Bangkalan saat ini hanya Rp 80 miliar. Oleh karena itu, kesempatan terhadap inves-tor yang ingin berinvestasi akan difasilitasi semaksimal mungkin. "Soal perizinan jangan khawatir. Pasti kami beri kemudahan," ungkap Ra Momon panggilan akrabnya.

Tidak hanya itu, Bangka-lan juga ingin bersinergi den-gan Provinsi Jatim dan pusat agar rencana pembangunan di Bangkalan lebih mudah. Ter-masuk mengajukan usul kepada Gubernur Jawa Timur, supaya Bangkalan bisa dijadikan sebagai agropolitan, agrobisnis, agroin-dustri. Selain itu diberikan kes-

empatan untuk membuka tempat untuk rekreasi. Sebab lahan di Bangkalan masih luas dan sangat strategis jika dilihat dari segi ekonomi. "Lahan di Bangkalan masih luas, sedangkan lahan di Surabaya sudah banyak yang berkurang," terangnya.

Untuk itu, perlu ada kerja sama antara pemerintah, swasta, dan pihak lainnya juga bisa mem-bantu pertumbuhan ekonomi. Otomatis dengan adanya pem-bangunan, Bangkalan siap juga bisa membantu pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Sekali-gus menciptakan lapangan kerja

baru."Pemda bisa memberi kon-

tribusi dan mengurangi angka pengangguran dan mengentas kemiskinan tanpa meninggal-kan ciri khas Bangkalan dengan budayanya yang agamis," ujar-nya.

Sementara itu, menyikapi masalah investor, DPRD Ban-gakalan melalui Moh Iksan anggota komisi B pernah menilai, investor akan sulit untuk bisa menanamkan modal tanpa dukungan infrastruktur yang me-madai. Kesejahteraan masyarakat yang diidam-idamkan akan sulit terwujud tanpa realisasi pemban-gunan yang telah direncanakan.

"Seperti pelabuhan bulu pandan, dan PT Misi, sampai sekarang masih juga belum dibangun. Sangat sulit mendata-ngkan investor. Kalau itu sudah dibangun, tidak perlu mencari. Investor bakal datang sendiri," paparnya.

Untuk itu, jika pemerintah memang benar-benar ingin me-majukan Madura pada umumnya, khusus di Bangkalan program mega proyek yang direncanakan harus benar-benar terealisasi. Sebab kalau itu sudah berjalan, maka dengan sendirinya investor akan masuk.

"Acuan dan gambarannya adalah pelabuhan Bulu pandan atau pun pelabuhan MISI. Kalau itu sudah dibangun, pasti banyak investor yang akan menanamkan modal di sini," tandasnya.

= MOH RIDWAN/RAH

BANGKALAN - Minimnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten Bangkalan merupakan pekerjaan rumah yang harus dicarikan solusi konkret. Selama ini Bangkalan masih lebih banyak bergantung kepada pemerintah pusat, sehing-ga jauh dari kemandirian dalam peningkatan pendapatan. Sebesar Rp 80 miliar PAD Bangkalan yang dihasilkan belum bisa memenuhi prioritas pembangunan.

KORAN MADURAJUMAT 21 MARET 2014 | No. 0326 | TAHUN III N BangkalanBangkalan JUMAT 21 MARET 2014

No. 0326 | TAHUN III NLaporan KhususKORAN MADURA

Premanisme Politik Akan Menciderai Demokrasi

Said Abdullah: Politik Itu Suci, Tidak Boleh Dikebiri

Jika kembali mengurai fak-ta sejarah pemilu di Indonesia, masih segar dalam ingatan kita tentang prilaku elit politik kita. Apalagi selama 32 tahun Soeharto berkuasa, sudah banyak memberi contoh yang tidak baik bagi para politisi di daerah. Salah satunya hal yang nampa, bentuk tindakan intimidasi, kekerasan dan KKN. Maka benar adanya pada masa itu bangsa Indonesia terkenal dengan gemar berkolusi dan berapologi.

Kini, wacana premanisme politik kembali mengemuka. Itu setelah terjadi penganiyaan terh-adap tiga orang Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di Desa Paliat, Kepulauan Sapeken. Seorang ang-gota PPL harus mengalami in-timidasi dan tindak kekerasan, bahkan satu di antara ketiganya itu mengalami lebam dan luka-luka akibat pemukulan oleh salah satu oknum relawan caleg incum-bent PBB berinisial BA. Tiga PPL itu bernasib sial saat ia hendak mengawasi kampanye terbatas yang dilakukan oleh salah satu caleg tersebut. Karena dirasa mengganggu kepentingan terse-lubung, salah satu caleg tersebut menyuruh anak buahnya untuk membereskannya, sehingga ia pun mengalami intimidasi hingga berujung pada kekerasan.

Kejadian itu pun mengundang perhatian banyak kalangan, baik dari tokoh, akademisi, pengamat politik dan pemuda. Moh. Husnan A. Nafi’, M. Pd.I., akademisi asal Guluk-Guluk mengatakan bahwa

kejadian itu sebagai gam-baran bahwa etika politik kita sangat lemah, hal ini seolah menjadi bukti kalau kekerasan politik selalu menjadi pilihan dalam mencari dan memperta-hankan kekuasaan. Padahal sejat-inya, etika politik harus dimaknai sebagai hakikat dalam berpolitik, dimana berpolitik memiliki tu-juan mulia, yakni bertindak dan berjuang demi kesejahteraan ber-sama, bukan dominasi hak- h a k pribadi atau kelompok. “Nah, PPL itu kan hanya menjalankan amanah undang-undang yang berlaku, kenapa harus diintimi-dasi dan mengalami tindak kekerasan. Ini pertanda bahwa premanisme politik itu masih ada,” katanya, Kamis (20/3) ke-marin kepada Koran Madura.

Dalam konteks intimidasi, dosen Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (Instika) tersebut, menjelaskan bahwa ini menjadi gambaran dan penegasan ter-hadap politisi yang mengabaikan nilai dan etika dalam berpolitik. “Karena kita sudah lepas dari cengkraman orde baru. Sudah tidak ada lagi intimidasi mau-pun kekerasan-kekerasan dalam bentuk apapun, apalagi dalam berpolitik. Premanisme politik ini akan menciderai demokrasi,” jelasnya.

Menabrak NilaiSekretaris DPD KNPI Sume-

nep, Fauzan, mengatakan bahwa premanisme politik jelas–jelas telah menabrak nilai kesusilaan. Kata Mantan Ketua Umum PMII Cabang Sumenep itu harus di-waspadai karena akan menjadi virus menular dalam berbagai ta-tanan politik kita. “Terlebih dapat memengaruhi dan mendorong politisi pemula untuk bertindak menjadi preman-preman politik di berbagai tingkat, baik di level birokrasi ataupun yang lainnya,” katanya.

Jika saja premanisme mengge-jala, lanjutnya, lantas apa yang mau diharapkan dari para politisi kita. “Money politik, intimidasi, kekerasan, atau KKN yang meru-pakan bentuk dari premanisme politik yang akan merugikan dan merusak tatanan politik kita. Ini bahaya bagi tegaknya demokra-

si,” imbuhnya. Sementara itu, penga-

mat Politik, Fathorrahman MD Madura, menjelaskan bahwa kini sudah saatnya P o l i t i s i

m u d a yang

bermunculan dalam mewarnai perpolitikan kita dengan etika politik yang cantik dan ayu. Tentu didsasarkan pada hakikat manusia sebagai makhluk tuhan yang beradab dan berbudaya. Ja-ngan biarkan para preman politik mencengkram ketidakberdayaan rakyat. Karena para preman poli-tik yang senantiasa pintar dalam mencari dan memanfaatkan pe-luang tidak peduli penderitaan orang lain, sebab yang menjadi incaran adalah uang dan kekua-saan,” katanya.

Katanya, ini seolah meneguh-kan jika dilihat dari realitas ke-beragamaan masyarakat Madura yang terkenal dengan budaya ke-santriannya, seyogyanya politisi harus menempatkan etika poli-tik sebagai pertimbangan untuk mengembangkan kebijakan poli-tiknya.

Tidak hanya dari kalangan pe-muda, akademisi dan pengamat

politik, tindak kekerasan dalam wajah politik itu juga mendapat cibiran dari MH Said Abdullah, salah satu tokoh Madura lintas batas. Menurut Said Abdullah

politik itu suci, tidak boleh dikebiri hanya untuk men-

cari kuasa. Maka tak ada kata premanisme dalam politik. “Oleh karena itu, agar premanisme itu kian tidak merajalela, baginya tidak ada cara lain kec-uali merevitalisasi etika

politik yang merupakan dasar fundamental

dalam ber-p o l i t i k , ”

ucapnya.Etika

p o l i t i k s e c a r a s u b -stantif sangat

berkaitan erat dengan pembahasan moral dan kesusilaan. Hal ini ber-dasarkan realitas bahwa penger-tian moral senantiasa menunjuk kepada manusia sebagai subjek etika. Dengan demikian etika poli-tik mempunyai tiga dimensi prak-sis untuk mengalokasi dan men-gontrol kinerja politik.

“Salah satunya, bahwa etika politik itu menuntut para politisi agar kekuasaan atau kewenan-gan harus berdasarkan legitimasi yang berprinsip asas legalitas. Dalam arti, politisi, birokrasi dan siapapun yang terlibat dalam du-nia politik itu wajib hukumnya mentaati legalitas hukum. Karena kita adalah orang harus menjun-jung tinggi empat pilar kebang-saan” jelasnya.

Sebagai politisi ulung PDI Perjuangan itu sadar bahwa etika politik menuntut untuk dilak-sanakannya pemerintahan yang demokratis. Artinya birokrasi

dan politisi yang terlibat dalam penyelenggaraan negara harus selalu sadar bahwa jabatan dan kekuasaan itu berasal dari rakyat. “Sehingga etika politik menun-tut para politisi dan para penye-lenggara negara harus berdasar-kan prinsip-prinsip moral. Kalau meminjam pemikiran Hatta, dalam menyelengarakan negara harus berlandaskan moral ketu-hanan dan moral kemanusiaan, agar negara ini tidak terjerumus dalam negara yang otoriter dan diktator. Ingat, orde baru sudah berlalu,” tegas Politis PDI Per-juangan tersebut.

Secara tegas, penggiat budaya itu mengatakan bahwa jika ini diabaikan, maka sama saja kita telah memperlemah etika poli-tik dan menyurutkan semangat juang rakyat. “Jika benar demiki-an, Apa arti demokrasi. Lagi-lagi premanisme politik menjadi raja di raja. Tapi jika politisi dan bi-rokrasi tulus dan santun dalam berpolitik, berarti etika politik ditegakkan. Mari kita berpolitik yang cerdas, agar Indonesia itu hebat,” ajaknya.

Biarkan Hukum yang BerbicaraZamrud Khan, ketua Panwaslu

Kabuaten Sumenep mengatakan bahwa kasus penganiyaan yang menimpa salah satu anggota Pen-gawas Pemilu Lapangan (PPL), Eko Sugiono merupakan bukti bahwa jamur-jamur premanisme dalam demokrasi telah menjadi preseden buruk bagi tegaknya demokrasi. “Oleh karena itu, kami akan memproses itu semua dengan hukum. Biarkan hukum yang berbicara. Karena, infor-masi terakhir yang diterima kami, Pihak Polsek Kecamatan Sapeken sudah menindak lanjuti laporan dari Pengawas Pemilu Kecamatan (PPK) setempat,” jelasnya.

Bahkan secara tegas, Zamrud mengaku sudah melaporkan-kannya ke Bawaslu RI jika salah satu anggota PPL di aniaya saat menjalankan tugas. ”Artinya, jika dikemudian hari kasus ini tidak berjalan, maka biar Bawaslu RI nanti yang berkoordinasi lang-sung ke Kapolri. Saya berharap, PPL yang lain tidak merisaukan persoalan ini. Kami pastikan ini akan diproses secara hukum,” tandas Zamrud.

= SYAMSUNI

SUMENEP - Pemilu ibarat sebuah gelanggang dalam pertarungan para pendekar, tak masalah jika saling berebut dan saling hantam cari kuasa untuk mencapai apa yang di inginkannya, wajar jika segala daya dan upaya dikerahkan agar menjadi pemenang. Na-mun, kadang dalam me-menuhi libido politiknya, seringkali kekerasan dan intimidasi menjadi pilihan-nya. Maka pertanyaan yang bisa dimunculkan, jika de-mikian apa bedanya politisi dengan “preman”?

KORAN MADURAJUMAT 21 MARET 2014 | No. 0326 | TAHUN III OBangkalanBangkalan JUMAT 21 MARET 2014

No. 0326 | TAHUN III OKomunitasKORAN MADURA

Daerah-daerah itu seper-ti daerah pedalaman, daerah pelosok, pegunungan, dan lain sebagainya. Mereka mencoba menjangkau daerah yang ja-rang didatangi orang bahkan jarang didatangi pihak peme-rintah. Karena medannya yang sulit dan tak bersahabat bagi kendaraan-kendaraan modern seperti saat ini. Karena itu, dengan modal kendaraan trail ini, yang notabene bisa men-jangkau medan-medan sulit tersebut, mengambil ruang itu untuk mencoba berbagi dengan alam dan masyarakat

pelosok tersebut.Dalam kegiatannya,

mereka tidak menjelajah saja, tetapi ketika menemui se-buah perkampungan, mereka menyempatkan untuk sing-gah dan berbagi dengan para masyarakat sekitar, yaitu dalam bentuk bakti sosial ke-pada para masyarakat di sana, yang rata-rata masyarakat kurang mampu. Inilah yang menjadi slogan mereka, tidak hanya menyalurkan hobi saja, tapi hobi tersebut juga bisa menjadi ajang untuk berbagi kepada sesama.

Menurut Ketua Trapas Rahmat Hidayat, kini ang-gota klub ini kurang lebih 30 orang. Anggotanya pun berag-am dari kalangan orang biasa hingga para pejabat di Pame-kasan. Menurutnya, siapa pun boleh bergabung dalam klub ini asalkan mempunyai hobi sama dan mempunyai motor trail. Klub motor ini sudah berdiri sejak sekitar 2010 lalu. Pada 20 Oktober 2013 lalu diresmikan oleh Bupati Pame-kasan Achmad Syafii. Saat ini Trapas adalah satu-satunya klub motor trail di Pamekasan.

”Dalam kegiatan kami, juga berperan aktif membantu pemerintah pada setiap pen-anganan bencana yang ada, seperti bencana banjir, tanah longsor, puting beliung, dan lain sebagainya. Medan yang tidak bisa dijangkau kendara-an lain, maka kita yang akan ambil bagian di situ,” katanya.

Kegiatan rutin Trapas dib-agi dalam dua bagian, yaitu kumpul bareng setiap ming-gu, dan adventure setiap dua minggu sekali. Sesekali ad-venture ke luar daerah sam-bil mengunjungi klub trail

lainnya di luar kota. Terakhir Januari 2014 lalu, Trapas ad-venture hingga ke Gunung Bromo. Selain itu kegiatan rutin yang selalu dijalan-kan adalah saat bulan puasa. Mereka semakin menggalak-kan kegiatan sosialnya di bu-lan tersebut.

”Kami juga berbagai takjil saat bulan puasa. Tapi kita berbagi takjilnya langsung kepada masyarakat yang ada di pelosok. Kami lantas ber-buka bareng dengan mereka di kampung,” ujarnya.

= SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH

Salurkan Hobi Sambil Menebar Manfaat

PAMEKASAN - Berawal dari hobi beberapa orang dalam mengoleksi dan mengendarai sepeda motor trail, terbentuklah sebuah klub motor trail yang bernama Trail Adventure Pamekasan (Trapas). Kata adventure

dilatarbelakangi dengan kegiatan rutin klub motor ini yang selalu jelajah alam dan berkunjung ke pelosok-pelosok desa. Mereka mencoba mencari hal yang lain. Jika klub motor lain lebih sering kegiatannya di da-erah beraspal dan ramai. Tapi Trapas ini memilih memusatkan kegiatan mereka di daerah yang jarang dan

terlepas dari pengamatan publik.

sukma firdaus/koran maduraKOMPAK. Beberapa anggota Trapas saat beristirahat di salah satu tempat di tengah-tengah adventure mereka beberapa waktu lalu.

KORAN MADURAJUMAT 21 MARET 2014 | No. 0326 | TAHUN III P

WULANDARI

Pendidikan Tetap yang Utama

OPROBOLINGGO PKORAN MADURA

JUMAT 21 MARET 2014 No. 0326 | TAHUN III Neter Kolenang

aat ini, dia menggeluti ak-tivitas yang mengandalkan ketangkasan dan kekuatan tubuh, yakni sebagai Atlit

Pencak Silat. Dengan kegiatan tersebut dia berharap bisa melindungi dirinya dari orang yang tidak bertanggung jawab.

Wulandari bukanlah siapa-siapa. Dara kelahiran Sukapura, 23 Mei 1998 lalu ini, saban hari berlatih ketangkasan dan kekuatan tubuh. Dia tak peduli dengan hiruk-pikuk remaja seusianya berada di-luar yang asyik bercengkrama.

Wulan, sapaan akrabnya, tetap men-gandalkan ketangkasan dan kekuatan tubuh, dibawah bimbingan sang pelatih.

Keringat mengucur dari pori-pori ku-litnya yang terbakar matahari sore. Ia tak peduli, latihan tekun dilakoni sebab dia punya mimpi besar menjadi seorang Pelatih Pencak Silat. Mimpi yang jarang dimiliki anak-anak saat ini.

Buah dari ketekunan Siswi Ke-las X, SMA Negeri I Wonomerto Kabupaten Probolinggo ini su-dah mulai tampak. Setelah di-lantik menjadi pendekar pencak silat dari 30 pendekar. Wulan sadar, saat ini dia belum-lah apa-apa berbuat untuk bangsa. Usia relatif muda,

bakat alam yang dimiliki dipadu dengan latihan

rutin bukan tak mung-kin mimpinya menjadi

pelatih pencak silat bisa terwujud.

Wulan menga-takan semua yang

telah digapai hingga hari

ini tidak ter-

lepas dari peran orang tua, orang- orang terdekat serta tim pelatih. Merekalah yang selalu mendukung untuk meraih apa yang dinginkan di dunia pencak si-lat yang tergabung dalam Persaudaraan OCC Pangastuti. Ia tertarik di dunia pen-cak silat saat mengikuti pelajaran olah-raga di bangku sekolah dasar (SD).

"Waktu SD itu ada pelajaran olahraga, kata guru olahraga, saya punya bakat dan talenta. Kemudian saya mulai bergabung, dan awalnya sekadar ikut-ikutan. Rame-rame itu kan asyik,” ujarnya.

Setelah itu mulai dilibatkan dalam lati-han. Diapun mulai menyukai Pencak Silat sehingga mengikuti berbagai perlombaan, dan mulai mengasyikkan bagi Wulan.

“Dikenal banyak orang, banyak teman, keasyikan jadinya. Akhirnya sekarang menjadi motivasi tersendiri. Jadi disitu ada hobi, kesenangan, kebanggan semua ada di situ," papar nya.

Meskipun sibuk latihan pagi dan sore, tak membuat dia lupa akan pendidikan. Selepas menamatkan Sekolah Menengah Atas di SMAN I Wonomerto Kabupaten Probolinggo, Wulan ingin melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri. Baginya pendidikan tetap nomor satu.

Anak ketiga dari tiga bersaudara pa-sangan Timan dan Tiani ini mulai serius menekuni dunia pencak silat, ketika ia diberikan gelar seorang pendekar. Un-tuk menjadi yang terbaik, Wulan tak mau menganggap pendekar yang disandangn-ya sebagai beban. Dia menikmati latihan pagi dan sore hari, sebab tanpa latihan yang baik tidak bisa menjadi seorang pen-dekar. Apalagi Wulan selain bermimpi jadi pelatih, ia juga punya cita-cita menjadi se-orang Jurnalis.

=M.HisbullaH Huda

Memiliki paras manis dan cantik tidak harus men-jadi perempuan lemah.

Seperti Wulandari, gadis manis asal Desa Sukapura Kecamatan Sukapura Ka-bupaten Probolinggo, ini

menggeluti hobi lain dibanding-

kan keban-yakan cewek

seusianya.

inggalkan masa lalu yang kelam menuju masa depan yang cerah. Iya, begitulah

ungkapan yang tepat kiranya bagi Evi Susanti. Perempuan kelahiran Sumenep, 02 April 1996 tersebut hanya ingin menjadikan masa la-lunya sebagai kenangan yang tak harus terus direnungi. Masa lalu itu hanya sebuah unggun api. Bila kita ingin mempelajari sesuatu darinya, maka janganlah membuang waktu dengan merenunginya.

Ia mengaku pernah mengalami sakit hati dan dikecewakan. Tetapi bagi perempuan yang hobi mem-baca dan berolahraga itu hanya menganggap sakti hati sebagai masa lalu yang tak pantas ditangisi. “Memag batin yang terluka akan menimbulkan kesedihan yang men-dalam, perasaan tidak menentu, kemarahan, kejengkelan, serta hidup tidak karuan. Namun, itu hanya sebagai masa lalu, karena masih ada masa depan yang harus kita pikirkan” ucapnya.

Masa lalu itu pasti membawa informasi penting. Kita harus keluar dari itu, karena semangat manusia itu tidak bisa dilumpuhkan. Jika kita masih bisa bernapas, maka kita masih bisa mempunyai impian. ”Pohon kayu yang bagus tidak tum-buh dengan mudah, makin kencang angin, makin kokoh pohonnya,“ ka-tanya.

Kata perempuan yang doyan makan bakso tersebut, kehidupan senantiasa berubah dan silih ber-ganti. Semenjak penciptaan alam semesta, ia selalu mengalami pe-rubahan dari masa ke masa. Teori ledakan besar big bang yang men-jadi awal mula jagat raya ini, tentu jauh berbeda kondisinya diband-ing awal penciptaanya. Hijau dan suburnya bumi ini juga pun begitu, tentu tidak sama ketika ribuan bahkan jutaan tahun yang lalu mengalami kegersangan. Iya, alam memberikan pelajaran ten-tang perubahan.

=sYaMsuNi

EVI SANTIKA

Masa lalu untuk Masa depan