e Paper Koran Madura 12 Maret 2015

KORAN MADURAKAMIS 12 MARET 2015 | No. 0564 | TAHUN IV 1

[email protected]

0328-677002412 MARET 2015 | No. 0564 | TAHUN IV ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000KAMIS

Ical Terus MelawanIdrus Ancam Laporkan Menkumham

BERITA TERKAIT

Hal 2

Lulung Laporkan Ahok

ke PolisiNasional

hal 3

KORAN MADURAKAMIS 12 MARET 2015 | No. 0564 | TAHUN IV2 Berita Utama

JAKARTA-Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie melaporkan dugaan pe-malsuan surat dokumen pengurus daerah yang hadir dalam Munas An-col beberapa waktu lalu ke Bareskrim Polri, Rabu.

“Saat rapat konsultasi se-malam yang dihadiri DPD I dan II, ada desakan untuk melapor-kan pemalsuan surat terkait Munas Ancol (kubu Agung Lak-sono),” kata Sekjen Partai Golkar kubu Aburizal, Idrus Marham, di Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu.

Dalam laporan tersebut, pihaknya melaporkan Ketua Umum versi Munas Ancol, Agung Laksono, Sekjen Zainuddin Amali, Waketum Yorrys Raweyai dan be-berapa pengurus Golkar versi Mu-nas Ancol ke Bareskrim. Mereka ditengarai melakukan pemalsuan tersebut.

Pihaknya menemukan adanya 133 bentuk pemalsuan yang di-lakukan oleh kubu Agung. “Yang dipalsu ada tanda tangan, kop su-rat, stempel. Jumlahnya ada 133 pemalsuan,” katanya.

Ratusan kader yang melapor-kan kubu Agung itu datang ke Mabes Polri menggunakan lima unit bus dan beberapa kendaraan pribadi.

Partai Golkar saat ini dilanda konflik internal. Partai berlam-bang pohon beringin ini terpecah dua menjadi Golkar kubu Agung Laksono dan Golkar kubu Aburi-zal Bakrie.

Puncak kisruh terjadi ketika keputusan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang menge-sahkan kepengurusan Partai Gol-kar versi Munas Ancol, dengan Ketua Umum Agung Laksono.

Protes ke Menkumham Selain melapor ke Mabes Polri,

Kubu Aburizal Bakrie juga datang dan memprotes Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, yang mengakui kepengu-rusan partai beringin di bawah kepemimpinan Agung Laksono, merupakan suatu manipulasi.

“Kami datang untuk menje-laskan dan menunjukkan bahwa dasar putusan adalah manipulasi. Menkumham salah kutip, jelas. Kita baca bolak-balik salah itu. Kita hanya ingin mengingatkan,” kata Sekjen Partai Golkar versi

Munas Bali Idrus Marham di ge-dung Kementerian Hukum dan HAM Jakarta, Rabu.

“Karena keputusan Mahkamah Partai yang tertulis di putusan adalah anggota Mahkamah Partai memiliki pandapat dan pendapat berbeda sehingga tidak mencapai kesatuan pendapat. Hanya dije-laskan pendapat-pendapat yang ada. Lalu Prof Muladi dan Nata-baya berpendapat ini proses hu-kum, sementara hakim Djasri dan Andi bukan,” jelasnya.

Ia bahkan mengaku bahwa Muladi menyatakan Mahkamah Partai tidak pernah memutuskan salah satu pihak yang menang.

“Mengutip putusan, Mahkamah Partai tidak pernah memutuskan memenangkan salah satu pihak. Kalau begitu yang dijadikan alas atau dasar Menkumham tidak benar. Penda-pat memenangkan versi Munas Ancol dan proses hukum adalah pendapat pribadi yang disampai-kan hakim anggota Mahkamah Partai, bukan putusan Mahkamah Partai,” tambah Idrus.

Idrus bahkan mengancam bila hal Menkumham mengacuhkan protesnya maka akan melaporkan Yasonna ke kepolisian. =ANT/DESCA

Golkar Kubu Ical Terus MelawanAncam Laporkan Menkumham ke Bareskrim Polri

“Saat ini fraksi kami sedang mempertimbangkan untuk mundur dari hak angket,” kata Zainuddin atau yang akrab disapa Haji Oding di Jakarta, Rabu.

Menurut Zainuddin, peng-gunaan hak angket tidak akan mempercepat penyelesaian APBD 2015, tapi malah meng-hambatnya di tengah proses-nya yang masih berpolemik itu.

”APBD merupakan hajat hidup masyarakat Jakarta. Jadi Fraksi Golkar memilih lebih berpihak pada kepentingan masyarakat ibu kota yang jauh lebih besar ketimbang mem-perjuangkan ego dan kepenti-ngan kelompok yang tidak jelas,” ujarnya.

Wacana mundurnya Fraksi partai Golkar DKI ini, menyusul intruksi dari Ketua Umum par-tai berlambang pohon beringin Agung Laksono setelah kepe-mimpinannya diakui Menteri Hukum dan HAM yang memin-ta kadernya di DPRD untuk segera mencabut dukungan hak angket kepada Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama.

“Soal hak angket saya tidak setuju kalau Partai Golkar ikut-ikutan,” tegas Agung Laksono di Jakarta, Rabu.

Agung mengatakan sejauh ini Golkar dibawah kepemimpi-

nannya yang baru saja disahkan oleh Menkumham, memang be-lum menginstruksikan apapun kepada kader Golkar di DPRD DKI Jakarta terkait hak angket tersebut. Namun dia berjanji sikap partainya akan disampai-kan dalam waktu dekat.

Hingga sore hari (11/3) ini Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta belum memberikan surat resmi kepada Ketua Pansus Angket Muhammad Ongen Sangaji terkait pengunduran diri dari kepanitiaan.

Dengan demikian par-tai yang masih menyatakan dukungannya pada hak angket yang ditujukan pada Guber-nur Jakarta tersebut tinggal PDIP, PPP, Hanura, PKS dan Demokrat.

Polemik antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dengan DPRD DKI Jakarta bermula dari penga-juan anggaran APBD melalui e-budgeting yang dilayangkan Ahok ke Kemendagri tanpa adanya tanda tangan persetu-juan DPRD DKI Jakarta.

DPRD menilai pengajuan anggaran e-budgeting itu bak surat bodong. DPRD DKI Ja-karta kemudian menggunakan hak angket terkait keputusan Ahok itu.

=ANT/RICKY/RANGGA

POLEMIK AHOK-DPRD DKI

Fraksi Golkar Akan Cabut Dukungan Hak AngketJAKARTA-Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) mengisyaratkan akan mencabut dukungan untuk menggunakan hak angket setelah NasDem, PKB dan PAN melakukannya.

ant/wahyu putro a AGUNG LAKSONO KUNJUNGI NASDEM. Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh (kiri) berbincang dengan Ketua Umum DPP Partai Golkar versi Munas Ancol Agung Laksono (ketiga kiri) didampingi Wakil Ketua Umum Priyo Budi Santoso (keempat kiri), Sekjen Zainudin Amali (ketiga kiri), Wakill Ketua Umum Agus Gumiwang dan Ketua DPP Partai Golkar Yorrys Raweyai di Kantor DPP Partai Nasdem, Jakarta, Rabu (11/3). Pertemuan itu merupakan rangkaian kunjungan formal pertama Partai Golkar ke sejumlah partai politik pendukung pemerintah untuk bersilaturahmi dan memperkenalkan kepengurusan pasca-pengesahan Menteri Hukum dan HAM.

ant/m agung rajasa LAPORKAN PEMALSUAN DOKUMEN. Sekretaris Jenderal Partai Golkar Munas Bali Idrus Marham (tengah) didampingi Wakil Ketua Umum Partai Golkar Munas Bali Nurdin Halid (kedua kanan) memberi keterangan kepa-da wartawan seusai melaporkan dugaan pemalsuan surat dokumen Mu-nas Ancol di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (11/3). Idrus Marham melaporkan Agung Laksono Cs karena pemalsuan dan melaporkan 133 pemalsuan surat dukumen dengan berbagai bentuk seperti pemalsuan tanda tangan, kop surat dan stempel partai.

KORAN MADURAKAMIS 12 MARET 2015 | No. 0564 | TAHUN IV 3NASIONALPROBOLINGGO KAMIS 12 MARET 2015

No. 0564 | TAHUN IV 3NasionalKORAN MADURA

“Pejabat itu ‘nggak’ boleh sembara-ngan menyampaikan bahasa-bahasa yang merendahkan orang lain,” katanya di Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu.

Dalam laporan tersebut, ia membawa

barang bukti berupa “flashdisk” yang ber-isi video Ahok di Youtube dan dokumen pernyataan Ahok di media massa yang di-cetak dari internet.

Dalam laporan tersebut, Razman men-dapat kuasa dari Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana dan enam ang-gota DPRD DKI Jakarta yakni Maman Fir-mansyah (F-PPP), Tubagus Arif (F-PKS), Haji Nawawi (F-Demokrat), Bambang Ku-sumanto (F-PAN), Sarifudin (F-Hanura) dan Prabowo Sunirman (F-Gerindra).

Kendati hanya tujuh orang yang me-nguasakan laporan kepadanya, Razman berpendapat mereka merupakan perwaki-lan dari fraksi masing-masing di DPRD DKI Jakarta.

Laporan tertanggal 11 Maret 2015 itu bernomor LP/289/III/2015/Bareskrim.

Ahok dilaporkan atas dugaan tindak pidana fitnah dan pencemaran nama baik

melalui media internet sebagaimana di-maksud dalam Pasal 310, 311, 317, 318 KUHP dan Pasal 27 Ayat 3, Pasal 207 UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

Ia mengatakan, beberapa pernyataan Ahok di media massa yang telah melukai hati sejumlah anggota DPRD di antaranya “oknum DPRD perampok”, “oknum DPRD maling”, “dana siluman”.

Pihaknya mendesak penyidik Bareskrim untuk mengusut kasus ini.

“Tidak ada celah bagi polisi untuk tidak mengusut kasus ini. Ahok bisa dipenjara 10 tahun,” katanya.

Sementara terkait dana siluman sebe-sar Rp12,1 triliun, ia menegaskan laporan ini tidak menyangkut perkara dana terse-but.

“Dalam laporan ini nggak menyangkut dana siluman itu,” ujarnya.

=ANT/ANITA

JAKARTA-Pengacara Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana, Razman Nasu-tion melaporkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok atas pencemaran nama baik dan fitnah melalui pernya-taannya di berbagai media massa.

Lulung Laporkan Ahok ke Bareskrim PolriAhok Dianggap Melakukan Pencemaran Nama Baik

ant/m agung rajasa LAPORKAN AHOK KE BARESKRIM. Kuasa hukum Abraham “Lulung” Lunggana, Razman Arif Nasution (tengah) memberikan keterangan kepada wartawan saat tiba di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Rabu (11/3). Razman Arif melaporkan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama ke Bareskrim terkait fitnah dan pencemaran nama baik para anggota DPRD DKI Jakarta.

RUPIAH MELEMAH

Indonesia Harus WaspadaJAKARTA-Presiden Joko Widodo kembali mengumpul-kan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Men-teri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia (BI) dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk membahas mengenai nasib nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang terus terpuruk.

Pertemuan tersebut menjadi pertemuan yang kedua kalinya dalam kurun waktu kurang dari 24 jam setelah semalam pukul 19.00 WIB Jokowi juga mengadakan per-temuan yang sama.

“Saya ingin mendengar lang-sung situasinya seperti apa meski tadi malam kita sudah ketemu, tapi saya kira sore ini di ruangan ini akan lebih baik lagi,” kata Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (11/3).

Sekedar catatan, nilai tukar yang jatuh hingga Rp 13.000 per dollar AS merupakan yang terendah sejak krisis tahun 1998. Data valuta asing Bloomberg, Rabu pekan ini menunjukkan nilai tukar rupiah dibuka melemah cukup parah ke level 13.196 per dolar AS.

Nilai tukar rupiah tercatat mele-mah 0,57 persen ke level 13.168 per dolar AS pada perdagangan pukul 8:56 waktu Jakarta. Masih di awal sesi perdagangan, nilai tukar rupiah masih berfluktuasi melemah di kisaran 13.145-13.198 per dolar AS.

Dalam pidato awalannya, Jokowi meminta kepada seluruh otoritas moneter untuk tetap waspada dalam menghadapi perkemba-ngan ekonomi global terutama dari Amerika Serikat yang belakangan paling mempengaruhi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Namun begitu, Jokowi mengaku optimis dengan berbagai indika-tor makro ekonomi Indonesia pada tahun 2015 yang lebih baik, akan membawa pertumbuhan ekonomi Indonesia juga akan mengingkat dibandingkan tahun 2014.

“Dengan fundamental kita yang baik, dan juga IHSG yang kita lihat baik, dan pasar obligsi yang juga membaik, dengan ruang fiskal kita punyai jauh lebih baik dibanding tahun kemarin kita semuanya harus optimis bahwa tahun ini ekonomi kita akan tumbuh lebih baik,” papar Jokowi.

=GAM

KORAN MADURAKAMIS 12 MARET 2015 | No. 0564 | TAHUN IV4 Nasional

Koordinator Divisi Investi-gasi dan Publikasi ICW, Tama S Langkun mengatakan Semester pertama 2014, terdapat 308 kasus korupsi dengan jumlah tersangka 659 orang. Sedangkan kerugian negara sebesar Rp3,7 triliun. Se-dangkan semester kedua, terda-

pat 321 kasus korupsi dengan 669 orang tersangka, serta kerugian negara sebesar Rp1,59 triliun.

“Total tahun 2014, jumlah kasus 629 kasus, jumlah tersangka 1328 orang dan kerugian negara sebesar Rp5,29 triliun,” ujarnya saat merilis hasil kajian di depan

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Irman Gusman, di Gedung Parlemen, Selasa (10/3).

Metode yang digunakan ICW adalah mengumpulkan data ber-dasarkan di website lembaga pe-negak hukum seperti Kejaksaan, Kepolisian dan KPK. Selain itu, ICW meminta data kepada ketiga lembaga tersebut terkait pena-nganan kasus korupsi. Peman-tauan ICW dilakukan sejak 1 Januari hingga 27 Desember 2014 perihal adanya penetapan ter-sangka.

Sejumlah pejabat tinggi yang ditetapkan sebagai tersangka antara lain dua menteri aktif kala itu, Suryadharma Ali (SDA) men-jabat Menteri Agama dan Men-teri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik.

SDA tersandung kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji pe-riode 2012/2013. Kerugian negara, kata Tama, masih dalam proses perhitungan. Sedangkan Jero ter-sandung kasus pengadaan proyek di kementerian ESDM periode 2011-2013, kerugian negara men-capai Rp9,9 miliar.

Selain itu, Ketua Komisi VII Sutan Bathoegana tersandung kasus perubahan APBN 2013 di Kementerian ESDM, dan kerugian negara mencapai Rp131,2 miliar. Kemudian, mantan Ketua BPK Hadi Purnomo tersandung kasus dugaan permohonan keberatan pajak yang diajukan BCA. Kala itu, Hadi menjabat Dirjen Pajak peri-ode 2002-2004, kerugian negara diperkirakan mencapai Rp375 miliar.

“Setidaknya ada tiga orang pejabat tinggi negara yang dipro-ses terkait kasus korupsi sepan-

jang tahun 2014. Dua diantaranya menteri aktif dan diproses oleh KPK,” ujarnya.

Dikatakan Tama, korupsi ber-dasarkan sektor lebih didominasi sektor infrastruktur. Sedangkan di posisi kedua di sektor keuangan daerah.

Berdasarkan catatan ICW, pe-riode 2014 sebanyak 43 Kepala Daerah yang menjadi tersangka kasus korupsi. Mereka terafiliasi dengan Parpol, maupun kader partai tertentu.

“Sebanyak 17 kepala daerah tersangka korupsi terafiliasi ke-pada Golkar, dan 13 kepala dae-rah terafiliasi kepada Demokrat,” ujarnya.

Hal serupa juga terjadi di wilayah legislatif di daerah. Ada sebanyak 81 orang anggota DPRD yang menjadi tersangka kasus korupsi sepanjang tahun 2014. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya sebanyak 60 orang

Lebih jauh Tama mema-parkan, sepanjang 2014 KPK memproses kasus korupsi yang melibatkan hampir merata mulai kepala daerah hingga level men-teri. =GAM/ABD

Selama 2014 Tersangka Korupsi 1328 orangKerugian Negara Mencapai Rp 5,29 Triliun

JAKARTA-Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis ribuan orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi di periode 2014. Hasil kajian LSM antikorupsi itu juga menemukan, tren kepala daerah dan legislator terseret kasus korupsi meningkat.

“Kunjungan pimpinan KPK untuk kerja sama BPK dan KPK dalam rangka menuju Indonesia bersih dan mencapai kesejahte-raan yang lebih cepat,” kata Ketua BPK Harry Azhar Azis di kantor pusat BPK Jakarta, Rabu.

Seluruh pimpinan KPK men-datangi kantor pusat BPK sekitar pukul 13.00 WIB dan langsung melakukan rapat tertutup de-ngan Ketua BPK dan sejumlah jajaran.

Harry mengatakan, BPK memberi dukungan kepada lembaga antisuap tersebut dalam hal mengenai laporan keuangan dan anggaran lembaga-lembaga negara,” kata Harry dalam konfe-rensi pers seusai melakukan rapat dengan lima pimpinan KPK.

“Dukungan audit keuangan, pengawasan penggunaan ang-garan, dan perhitungan kerugian negara dalam upaya pemberan-tasan korupsi,” kata Harry.

Ia mengatakan tujuan kun-jungan kelima pimpinan KPK ke BPK untuk meneruskan kerja

sama yang pernah dijalin pada 2006 silam.

“Kami sepakat kerja sama untuk pencegahan dan pembe-rantasan tindak pidana korupsi. Di 2006 Bapak Ruki bersama pimpinan BPK saat itu Anwar Nasution sudah melakukan kerja sama, sekarang perbaharui kerja sama lagi,” kata dia.

Ia menjelaskan kerja sama juga dilakukan dalam hal pencegahan pemberantasan korupsi.

“Kami sepakat untuk tema pencegahan korupsi kita perkuat dengan tidak mengurangi penindakan yang seharusnya dilakukan sesuai fakta dan te-muan BPK maupun temuan yang ditemukan sendiri oleh KPK,” kata Harry.

Sedangkan Ketua KPK se-mentara Taufiqurrahman Ruki mengatakan kerja sama juga dilakukan dengan memberi pelatihan audit keuangan kepada penyidik KPK.

=ANT/ADITYA

PEMBERANTASAN KORUPSI

BPK-KPK Perkuat KerjasamaJAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memperkuat kerja sama pem-berantasan korupsi dalam hal audit keuangan dan angga-ran lembaga-lembaga negara.

ant/muhammad iqbal SIDANG PK TERPIDANA MATI. Terpidana mati warga Perancis Serge Arezki Atlaoui dikawal pasukan Brimob Polda Jateng untuk dibawa kembali ke LP Nusakambangan usai menjalani sidang perdana Peninjauan Kembali (PK) di Pen-gadilan Negeri Tangerang, Tangerang, Banten, Rabu (11/3). Serge Arezki Atlaoui merupakan terpidana mati kasus narkoba yang ditangkap bersama belasan terpidana lainnya pada 2005 terkait pengoperasian pabrik ekstasi yang berlokasi di Cikande, Kabupaten Tangerang, Banten.

KORAN MADURAKAMIS 12 MARET 2015 | No. 0564 | TAHUN IV 5EkonomiPROBOLINGGO KAMIS 12 MARET 2015

No. 0564 | TAHUN IVEkonomiKORAN MADURA 5

JAKARTA-Nilai tukar Rupiah terus mengalami pelemahan terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Bahkan, pada perdagangan Rabu (11/3), mata uang garuda ini sempat menyentuh angka Rp 13.225 per USD.

Meski pelemahan ini masih dalam kondisi normal, anjloknya nilai tukar ini berpengaruh kepada kredit perbankan. Di-pastikan, Non Performing Loan (NPL) atau kredit macet bank berpeluang naik akibat kondisi tersebut.

“Pengaruhnya ke kredit pasti ada kare-na mereka akan berhati-hati melihat risiko pasar yang akan ditanggung. Tapi secara keseluruhan, kredit perbankan dalam dolar AS masih manageable, di bawah 15 persen dari total portofolio,” ujar pengamat ekono-mi Destry Damayanti di acara Microfinance Forum, Jakarta, Rabu (11/3).

Dalam perdagangan Rabu (11/3), kurs tengah Bank Indonesia (BI) tercatat Rp 13.225terhadap dollar AS, melemah diban-

ding Selasa (10/3) kemarin sebesar Rp 13.059. Demikian juga dibandingkan de-ngan nilai rupiah pada Senin (9/3) tercatat Rp 13.047 per dollar AS.

Dia mengaku, fenomena pelemahan kurs rupiah saat ini tidak bisa dilawan pemerintah maupun BI. Karena ada faktor global yang memicu kondisi ini. Namun demikian, pemerintah dan BI perlu mem-benahi struktur ekonomi Indonesia, karena suplai dolar AS menjadi akar permasalahan di Tanah Air.

Sementara untuk kredit macet, sambung Destry, berpotensi mengalami kenaikan aki-bat keterpurukan kurs rupiah. Hanya saja, bank mempertimbangkan penanggungan apabila depresiasi nilai tukar rupiah masih terlalu kecil. “Sampai level berapa dulu ru-piahnya. Kalau depresiasi 5 persen, bank masih bisa cover NPL, tapi kalau tekanan di atas 10 persen akan berat. Kita lihat dulu be-saran depresiasianya,” paparnya.

Dia memastikan, kegiatan usaha yang akan terpukul oleh pelemahan niali tukar rupiah bergerak di bidang manufaktur yang menyasar pasar domestik. Sebagai contoh, produksi produk elektronik, di

mana perusahaan harus impor komponen namun pendapatan dari hasil penjualan di dalam negeri dalam bentuk mata uang rupiah. “Nah ini yang akan kena depresiasi, produksinya untuk pasar domestik dengan pendapatan rupiah. Tapi harus impor bahan baku yang membutuhkan dolar AS atau mata uang asing,” tukasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bi-dang Perekonomian Sofyan Djalil menga-takan pelemahan mata uang Rupiah bukan masalah. “Penyebabnya adalah Amerika saat ini ekonominya bagus sekali. Yang kena imbas juga tidak hanya rupiah, seluruh mata uang juga kena,” katanya ketika ditemui di Kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Rabu (11/3).

Dia menilai, kondisi Rupiah tidak terlalu buruk jika dibandingkan dengan mata uang asing lainnya dan hanya Swiss frank yang mengalami penguatan dari Dolar Amerika Serikat. “Jika pariwisata ramai maka (wisa-tawan asing) yang membawa dolar akan se-makin banyak. Untuk TKI juga akan diper-baiki supaya emiten meningkat,” jelasnya.

=GAM

Rupiah Ambruk, NPL MembengkakRupiah Sempat Menyentuh Angka Rp 13.225 per USD

PENCEMARAN SUNGAI

Pabrik Kayu Dituntut Ganti RugiTEMANGGUNG-Pabrik kayu lapis CV Putra Makmur Abadi di Parakan, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, dituntut membayar ganti rugi akibat limbah pabrik yang mencemari Sungai Brong-kolan.

Berdasarkan pantauan di Temanggung, Rabu, tim gabungan dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Temanggung me-nyisir Sungai Brangkongan setelah menerima laporan warga terkait dengan adanya pencemaran sungai yang mengakibatkan hewan air dan ternak mati.

Kejadian bermula Selasa (10/3) sekitar pukul 15.30 WIB air sungai tiba-tiba berubah keruh disusul dengan limpahan busa. Hal ini menyebabkan ikan di aliran sungai tersebut mati.

Tidak hanya itu, beberapa ter-nak yang meminum air dari Sungai Brangkongan dilaporkan mati secara tiba-tiba.

Usai menyisir Sungai Brangkongan Kepala BLH Kabupaten Temanggung Andristi mengatakan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pihak pabrik dapat dikenai sanksi mulai sanksi administrasi, perdata atau pidana.

“Kalau melihat kronologinya kasus ini merupakan kecelakaan, yakni terjadi kebakaran. Bisa jadi perusahaan akan dikenai sanksi administrasi, yaitu ditutup se-mentara sampai tuntas melakukan perbaikan kerusakan yang ada. Selain itu, pabrik juga dituntut untuk membayar semua kerugian masyarakat yang diakibatkan kecelakaan itu,” katanya.

“Kejadian tersebut akibat kecelakaan. Setelah melihat api di tempat penampungan serbuk, kar-yawan langsung menyemprotkan air hidran. Kami tidak berpikiran kalau di bawah ada sungai. Karena kalau tidak segera ditangani, bisa-bisa api menyebar sampai ke mesin,” katanya.

Ia mengatakan bahwa peru-sahaan bersedia menanggung semua kerugian masyarakat yang diakibatkan pencemaran sungai. Ia berharap masyarakat bisa memak-lumi kejadian ini.

=GAM

ant/septianda perdanaPABRIK SAOS PEWARNA TEKSTIL. Petugas memperlihatkan bungkusan saos saat penggerebekan pabrik pembuatan saos, di Namorambe, Deli Ser-dang, Sumatera Utara, Rabu (11/3). Polda Sumut menggerebek sebuah pabrik pembuatan saos sambal dan tomat yang menggunakan pewarna tekstil dan menyita ratusan bungkus saos siap edar.

KORAN MADURAKAMIS 12 MARET 2015 | No. 0564 | TAHUN IV6 Ekonomi

Namun pengembangan sektor ini masih terkendala dengan kurangnya dukungan permodalan karena hingga saat inu, perbankan masih enggan mengucur-kan kredit.

Ketua Tim Gugus Ketahanan Ekonomi Kementerian BUMN, Destry Damayanti menjelaskan sekitar 70 juta pelaku UMKM di Indonesia membutuhkan askes keua-

ngan dari perbankan. Akan tetapi, perban-kan masih sulit mengucurkan kredit. Aki-batnya, mereka mengandalkan pendanaan dari rentenir dan lembaga keuangan non bank dengan beban bunga yang sangat tinggi.

Meski dukungan perbankan masih minim, sektor UMKM terus bertumbuh. Bahkan Indonesia bisa tahan terhadap badai krisis keuangan dunia pada 2008 ka-rena negara ini ditopang kekuatan sektor riil atau UMKM. “Tahun 2008 saat krisis melanda, kita justru bisa tahan karena pu-nya sektor riil atau UMKM yang kuat. Mis-alnya saja di kondisi pelemahan rupiah sekarang ini yang sudah hampir Rp 13.500 per dolar AS, UMKM justru berinovasi ter-hadap produknya supaya tidak tergilas situasi ini. Jadi kita tidak bisa mengecil-kan peran UMKM,” terang dia dalam acara Microfinance Forum di Jakarta, Rabu (11/3).

UMKM, kata Destry, berkontribusi terhadap Gross Domestik Product (GDP) Indonesia hampir 60 persen. Sementara sumbangsih dari perusahaan besar ter-hadap PDB Indonesia tidak terlalu besar. Artinya, sambung dia, ada potensi masif pada sektor UMKM terutama dalam pe-

nyerapan tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. “Pelaku UMKM perlu akses permodalan, ini yang harus kita dukung. Sebab ada potensi 70 juta pelaku UMKM yang belum terjamah akses keuangan perbankan. Mereka masih mengandalkan pendanaan dari rentenir dan lembaga keuangan non bank lain,” jelasnya.

Oleh sebab itu, Destry, mengatakan, pemerintah melalui perbankan akan mengucurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 20 triliun pada tahun ini. Se-lain itu, PT Askrindo dan Perum Jamkrin-do akan dilibatkan dalam penyaluran KUR tersebut.

Pemerintah bakal menggulirkan pro-gram KUR pada 10 Maret 2015. Penyalu-ran KUR difokuskan untuk sektor per-tanian dan nelayan. Plafon kredit yang ditentukan maksimal Rp 15 juta tanpa agunan. “Untuk pelaksana KUR, peme-rintah telah menunjuk perusahaan BUMN yakni PT Askrindo dan Perum Akrindo se-bagai pelaksana. Lalu, tiga bank pelat me-rah seperti Bank BNI, Bank BRI, dan Bank Mandiri,” pungkasnya.

=GAM

Dukungan Perbankan Masih Sangat Minim70 Juta UMKM Justru Akrab dengan Rentenir

JAKARTA-Usaha mikro, ke-cil dan menengah (UMKM) merupakan salah satu motor penggerak pere-konomian nasional. Data Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) me-nyebutkan sektor UMKM berkontribusi terhadap Gross Domestik Product (GDP) Indonesia hampir 60 persen.

ant/sahrul manda tikupadang PENYITAAN KOSMETIK ILEGAL. Petugas mengelompokkan sejumlah kosmetik sitaan yang rencananya akan diracik ulang dan dijual secara on-line, di kantor Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (11/3). Sebanyak 94 jenis kosmetik mengandung mercuri dan tanpa surat izin edar senilai Rp1 miliar diamankan BPOM Makassar.

SENGKETA PERUSAHAAN

Mediasi Utang Nyonya Meneer Diperpanjang SEMARANG- Pengadilan Tata Niaga Kota Semarang memberi waktu 90 hari bagi PT Nyonya Meneer untuk menyelesaikan mediasi penundaan pembayaran kewajiban utangnya.

“Karena belum ada kesepakatan besaran utang piutang antara PT Nata Meridian Investara dengan PT Nyonya Meneer, maka kami beri waktu tamba-han selama 90 hari terhitung 11 Maret ini,” kata Hakim Ketua Dwiarso Budi dalam sidang di Pengadilan Tata Niaga Kota Semarang, Rabu.

Menurut dia, perpanjangan waktu tersebut dinilai cukup lama mengingat besaran selisih klaim utang antara PT Nyonya Meneer dan distributor tung-galnya itu.

PT Nata Meridian Investara meng-klaim besar utang yang harus dibayar mencapai Rp110 miliar, sementara PT Nyonya Meneer mengklaim utangnya hanya sekitar Rp17 miliar.

Masa mediasi damai tersebut, lan-jut dia, akan berakhir pada 8 Juni 2015.

Namun, menurut Dwiarso, jika sebelum masa akhir mediasi terse-but telah terjadi perdamaian, maka majelis hakim bisa sesegera mungkin menggelar sidang penetapan.

“Mediasi damai selanjutnya akan diserahkan kepada Pengurus Kreditor PT Nyonya Meneer dan hakim penga-was yang sudah ditunjuk,” kata Ketua Pengadilan tata Niaga Kota Semarang ini.

Usai sidang, Ketua Tim Pengurus Kreditor PT Nyonya Meneer Dedy A.Prasetyo mengatakan waktu yang diberikan majelis hakim ini lebih lama dari permintaan yang disampaikan sebelumnya selama 15 hari.

Dengan putusan ini, lanjut dia, tim pengurus akan menyusun kembali jadwal untuk mediasi antara PT Nata Meridian Investara dan PT Nyonya Meneer. “Agenda utama dari per-panjangan waktu yang diberikan ini sebenarnya hanya mencari titik temu besaraan utang antara dua perusahaan ini,” tuturnya.

Sebelumnya, PT Nata Meridian Investara melayangkan gugatan ke Pe-ngadilan Tata Niaga Semarang terha-dap PT Nyonya Meneer atas kewajiban pembayaran utang dengan total Rp110 miliar.

Utang tersebut terbagi atas utang senilai Rp89 miliar dan berwujud ba-rang senilai Rp21 miliar.

Dari hasil persidangan, terungkap total kewajiban pembayaran utang yang harus dipenuhi PT Nyonya Me-neer terhadap 36 kreditornya menca-pai sekitar Rp267 miliar.

=ANT/ I.C.SENJAYA

KORAN MADURAKAMIS 12 MARET 2015 | No. 0564| TAHUN IV 7Lintas JatimBangkalanBangkalanBangkalan KAMIS 12 MARET 2015

No. 0564 | TAHUN IV 7Lintas JatimKORAN MADURA

Tiga Kapal Ikan Filipina Ditenggelamkan

"Ketiga kapal itu sengaja memasuki perairan Indonesia dengan modus berbendera dan memakai nama Indonesia," kata Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur (Pangarmatim) Laksamana Muda TNI Darwanto kepada pers sebagaimana dikutip Kadispen Armatim Letkol Laut (KH) Maman Sulaeman.

Dalam keterangan resmi yang diterima di Surabaya, Pangarma-tim menilai penggunaan bendera dan nama Indonesia itu sudah

menunjukkan mereka punya niat untuk melakukan perbuatan i-legal.

"Pemusnahan ketiga kapal dengan cara ditenggelamkan itu berdasarkan penetapan Ketua PengadilanNegeri Sorong Nomor 02/Pen.Pid/2015/PN.SON ter-tanggal 17 Pebruari 2015," kata-nya.

Selain itu, kata Pangarmatim, tindakan pemusnahan kapal itu juga berdasarkan Pasal 69 Ayat (4) UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Sementara itu, Kadispen Armatim Letkol Laut (KH) Maman Sulaeman menambah-kan penenggelaman ketiga kapal ikan itu juga disaksikan Kapolda Papua Barat Brigjen Pol Paulus Waterpouw.

Selain itu, Komandan Gus-purla Koarmatim Laksamana Pertama TNI I N.G. Ariawan, Komandan Lantamal X Jayapura Brigjen TNI (Mar) Gatot Triswan-to, dan Komandan Lanal Sorong Letkol Laut(P) Kunto Tjahyono.

Ketiga kapal ikan yang

ditenggelamkan tersebut, yaitu dua buah Kapal Ikan Asing (KIA) dan satu Kapal Ikan Indonesia (KII). KIA pertama adalah KM Jebo-05 yang dinakhodai Ariston dari Filipina.

Kapal ikan berbendera Fili-pina itu berbobot 50 GT dengan jumlah ABK (Anak Buah Kapal) 21 orang yang seluruhnya war-ga negara Filipina. Kapal berla-yar dari Filipina menuju "fish-ing ground" di Perairan Papua Barat.

"Pelanggaran yang dilakukan adalah kapal tidak dilengkapi do-kumen. Ketika ditangkap kapal ini muat hasil tangkapan berupa ikan tuna," katanya.

Untuk KIA kedua adalah KM Tri Rezeki-09 yang dinakhodai Didik (WNI). Kapal berbendera Filipina ini berbobot 50 GT de-ngan jumlah ABK 17 orang yang seluruhnya warga negara Fil-ipina.

"Kapal ikan itu berlayar dari Balot menuju fishing ground di Perairan Papua Barat. Pelang-garan yang dilakukan ketika di-

tangkap, kapal itu tidak memiliki dokumen," katanya.

Sementara itu, kapal ikan ketiga yaitu Kapal Ikan Indone-sia (KII) KM Rajah Mujur-01 yang dinakhodai Dhedi S. Dumas dari Indonesia.

"Kapal ikan itu memiliki bo-bot 40 GT dengan jumlah ABK 30 orang yang dua diantaranya dari Indonesia dan 28 orang lainnya dari Filipina," katanya.

Menurut dia, kapal ikan itu berlayar dari Filipina menuju "fhising ground" diPerairan Pa-pua Barat. Pelanggaran yang di-lakukan yakni kapal tidak dileng-kapi dokumen.

"Ketiga kapal ikan ilegal tersebut merupakan hasil tang-kapan KRI Slamet Riyadi-352 di Perairan Papua Barat pada 27 Januari 2015 dan Komandan KRI Slamet Riyadi-352 Kolonel Laut (P) Hanarko Djodi Pamungkas pun menggiring ke Lanal So-rong untuk proses hukum hingga akhirnya ditenggelamkan (11/3)," katanya.

= ANT/EDY M YA'KUB

SURABAYA - Aparat Koarmatim kembali

menangkap dan me-nenggelamkan tiga kapal ikan asal Fil-

ipina yang berbendera Indonesia di Perairan

Pangkalan TNI An-gkatan Laut Sorong,

Papua Barat, Rabu (11/3).

PENURUNAN INDEKS

Tarif Angkot Picu Deflasi -0,51 Persen

MADIUN - Turunnya indeks transportasi dan tarif angkutan dalam kota (angkot) tercatat memicu terjadinya deflasi di Kota Madiun, Jawa Timur, pada bulan Februari 2015 sebesar -0,51 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 116,18.

Kasie Statistik Distribusi BPS Kota Madiun, Sri Marhening-rum, mengatakan, deflasi secara umum di Kota Madiun terjadi karena penurunan indeks pada kelompok transportasi, komuni-kasi, dan jasa keuangan sebesar -2,53 persen sebagai imbas dari penurunan harga BBM.

"Deflasi di bulan Februari disebabkan antara lain penu-runan harga pada bensin, cabai rawit, angkutan dalam kota, cabai merah, dan telur ayam ras," ujar Sri Marheningrum kepada wartawan.

Sementara lima dari tujuh kelompok mengalami kenaikan indeks, yaitu kelompok ma-kanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,35 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar sebesar 0,09 persen.

Selain itu; kelompok sandang sebesar 1,13 persen; kelompok kesehatan 0,33 persen; serta kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga 0,02 persen.

Untuk komoditas yang meng-alami kenaikan harga antara lain beras, sepeda motor, daging ayam ras, tas tangan wanita, dan tarif listrik.

Pada bulan Maret, harga beras diperkirakan mengalami penu-runan seiring dengan memasuki masa panen di wilayah Madiun dan sekitarnya. Dengan demiki-an, kondisi tersebut cenderung stabil.

"Deflasi juga dipicu oleh kelompok Bahan Makanan yaitu sebesar -1,16 persen, di antaranya subkelompok bumbu-bumbuan 18,05 persen, bawang merah serta kol putih/kubis masing-masing dengan andil -0,02 persen, dan subkelompok bahan makanan lainnya 0,42 persen," katanya.

Ia menjelaskan dari delapan kota penghitung IHK di Jawa Timur, semua kota mengalami deflasi di bulan Februari 2015.

= ANT/SLAMET AS/LOUIS R

ant/siswowidodoTERSANGKA JUDI BOLA. Polisi menunjukkan barang bukti judi bola di dekat tersangka (berpenutup wajah) saat rilis kasus perjudian di Mapolresta Madiun, Jatim, Rabu (11/3). Tersangka sudah menjadi target penangkapan polisi karena sebagai pengecer sekaligus penombok judi taruhan menggunakan sarana layanan pesan pendek (SMS) hand phone setiap kali ada pertandingan sepak bola tingkat dunia.

KORAN MADURAKAMIS 12 MARET 2015 | No. 0564| TAHUN IV 8 Lintas Jatim

Legislator Minta Pemkot Tertibkan Toko Modern

Anggota Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kota Sura-baya, M Machmud, mendesak agar pemkot tidak ragu-ragu untuk segera melakukan pe-nertiban. Pihaknya juga meminta Pemkot tidak khawatir jika penu-tupan yang akan dilakukan akan berdampak pada gugatan hukum dari pemilik usaha.

"Yang menjadi dasar Pem-kot untuk menutup sudah jelas bahwa, semua toko modern tidak mengantongi izin. Sekarang per-izinan kan berupa Izin Usaha Toko Modern (IUTM). Nah, Pem-kot belum pernah mengeluarkan izin tersebut. Kalau hanya punya IMB (izin mendirikan bangunan), tidak cukup untuk bisa membu-ka toko modern," katanya, Rabu

(11/3).Anggota Komisi C DPRD Kota

Surabaya, Agung Prasodjo me-nilai menjamurnya toko modern yang tidak berizin di Surabaya akibat dari kelalaian tim kajian sosial ekonomi (sosek).

"Jika sejak awal tim ini beker-ja maksimal, maka keberadaan minimarket yang dianggap mem-bahayakan ekonomi masyarakat setempat tidak akan terjadi," ka-tanya.

Ia mengatakan, tim kajian sosek ini terdiri atas dinas per-industrian dan perdagangan (disperdagin), dinas cipta karya dan tata ruang (DCKTR), badan lingkungan hidup (BLH) dan sejumlah satuan kerja perang-kat daerah (SKPD) lain yang

terkait dengan perizinan toko modern.

"Ketika sejak awal pemba-ngunan minimarket itu diawasi oleh tim, maka tidak seharusnya ada bangunan minimarket yang menyalahi aturan. Jika sekarang banyak minimarket yang berdiri dan itu melanggar, berarti tim sosek inikan tidak jalan," kata-nya.

Dari pengamatannya, lanjut Agung, ada sejumlah toko mo-dern yang jaraknya berdekatan dengan pasar tradisional. Pa-dahal, dalam peraturan daerah (Perda) Nomor 8 tahun 2014 ten-tang Toko Modern menyebutkan, jarak antara toko swalayan de-ngan pasar tradisional minimal 500 meter.

Jika pemkot tetap bersi-kukuh akan menutup toko swa-layan yang tidak berizin, maka semua toko swalayan di Sura-baya akan tutup. Sebab, tidak ada satupun yang tidak men-gantongi izin.

"Saya kira, pengusaha mini-

market ini juga merupakan korban dari Pemkot yang tidak melakukan pengawasan secara maksimal," ujarnya.

Diketahui Surabaya terda-pat 667 toko modern, termasuk toko swalayan yang beroperasi. Sejumlah toko modern itu di antaranya Alfamart, Indomaret, Rajawali Mart, Alfa Midi, Alfa Express, Hypermart, Carrefour, Giant dan juga Superindo. Dari jumlah itu, ada sebanyak 512 gerai toko swalayan yang tidak mengantongi Izin Gangguan.

Kepala Satpol PP Surabaya Irvan Widyanto mengatakan dari 512 toko modern yang tidak beri-zin, saat ini sudah ada tiga toko modern yang sudah memproses perizinan.

"Saat ini tinggal 509 yang belum memiliki izin, khususnya izin gangguan (HO). Kami ber-harap toko modern segera mem-proses perizinan karena kami sudah melayangkan surat per-ingatan kedua," katanya.

= ANT/ABDUL HAKIM

SURABAYA - Kalangan anggota DPRD Surabaya mendesak Pemerintah Kota segera menertibkan ra-tusan toko swalayan yang tidak memiliki kelengka-pan perizinan yang kini marak di kawasan perkam-pungan.

PERAMPASAN MOTOR

Polda Tembak Mati Pelaku Begal Antarkota

SURABAYA - Aparat Kepoli-sian Daerah Jawa Timur menem-bak mati tersangka berinisal YA yang merupakan pelaku begal atau perampas motor yang sering beroperasi antarkota di wilayah Provinsi Jawa Timur.

Kepala Humas Polda Jatim, Kombespol Awi Setiyono, menga-takan, tersangka yang merupakan residivis awalnya hanya di-lumpuhkan di bagian kaki, namun melawan menggunakan senjata tajam, sehingga petugas terpaksa menembak di bagian dada.

"Saat diberi tembakan perin-gatan, tersangka menghiraukan dan berupaya menyabetkan golok ke arah petugas. Melihat hal itu petugas menembak kaki dan dada, dan tersangka tewas saat dilarikan ke Rumah Sakit dr Soetomo," katanya, Rabu (11/3).

Awi menjelaskan, awalnya pengejaran tersangka sesuai Laporan Polisi (LP) Nomor : LP/35/II/2015/Jatim/Res Pas-uruan tertanggal 1 Februari 2013. Kemudian, Polda Jatim mengejar dan menghadang laju kendara-an tersangka di wilayah Sidoarjo menuju Bundaran Waru (per-batasan Surabaya-Sidoarjo).

"Untuk penembakan ter-sangka terjadi pada Rabu dini hari pukul 03.00 WIB, yakni saat tersangka berada di Jalan Raya Waru arah Sepanjang, Kabupa-ten Sidoarjo. Karena tak ingin membahayakan orang lain polisi terpaksa memberi tembakan di bagian dada," katanya.

Dalam catatan kepolisian, Awi mengatakan tersangka telah melakukan perampasan sebanyak 20 kali, di antaranya dilakukan di Kabupaten Gresik sebanyak dua kali, Mojokerto lima kali dan terakhir di wilayah Kabupaten Pasuruan.

"Tersangka dikenal sebagai be-gal sadis, sebab tidak segan melu-kai bahkan membunuh korbannya jika melawan dan sudah terbukti satu korban meninggal saat mela-wan tersangka," katanya.

Awi mengaku masih terus mengembangkan kasus ini, sebab saat petugas menembak mati ter-sangka ada dua rekan tersangka yang melarikan diri dan masih dalam pengejaran.

= ANT/ABDUL MALIK IBRAHIM

ant/zabur karuruAKSI PEDAGANG PASAR TURI SURABAYA. Puluhan pedagang yang tergabung dalam Gerakan Pedagang Pasar Turi Surabaya berunjuk rasa di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (11/3). Mereka menuntut pemerintah setempat dan penegak hukum agar pasar yang diperuntukan bagi pedagang korban kebakaran 2007 lalu tidak disalahgunakan oleh oknum tertentu.

KORAN MADURAKAMIS 12 MARET 2015 | No. 0564| TAHUN IV 9Lintas Jatim

AGUNG BAROKAH KOMPUTER

MENERIMA:Komputer, Laptop, Printer, LCD/LED, Monitor, Proyektor (Peripheral Komputer), Pemasangan Warnet, Setting LAN

Hub: Biro Surabaya085 707 344 863

DIJUAL RUMAH

PERUM. PONDOK MUTIARA INDAHBlok F.4/20 Dengkol Singosari - Malang

Ukuran: 8x 12 M3 / Tipe 36

Hub: Biro Surabaya085 707 344 863

Pemerintah Harus Konsisten Laksanakan Eksekusi Mati

"Isu eksekusi mati seka-rang menjadi sorotan sejumlah negara maju, karena Australia gencar mencari dukungan untuk mencoba mengintervensi pemerintah Indonesia untuk membatalkan eksekusi itu," kata Joko di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Rabu (11/3).

Menurut dia, konsistensi Presiden Joko Widodo saat ini diuji karena sejumlah negara mulai bereaksi keras terkait dengan eksekusi mati warga negaranya.

"Isu Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi isu yang sensi-tif di dunia internasional, na-mun penegakan hukum secara konsisten juga akan membukti-kan pemerintah Indonesia juga peduli terhadap HAM," ucap dosen hubungan internasional itu.

Menurut dia, kebijakan eksekusi mati bagi terpidana mati kasus narkoba merupakan "simalakama" bagi Presiden Jokowi karena kebijakan itu sangat didukung oleh semua pihak di dalam negeri, namun

di luar negeri mendapat reaksi negatif dari berbagai negara.

"Untuk itu perlu sikap konsisten dari pemerintah benar-benar serius untuk memerangi peredaran narkoba dan mencegah penyelundupan barang haram tersebut ke Indo-nesia," tukasnya.

Sejauh ini, kata dia, penye-lundupan narkoba ke Indonesia tetap saja terjadi, meskipun eksekusi mati sudah digaung-kan oleh pemerintah.

"Indonesia dianggap seba-gai negara yang lemah dalam penindakan hukum, sehingga bandar narkoba dari negara-negara maju sering keluar masuk Indonesia. Hal itu harus menjadi evaluasi bagi aparat penegak hukum," tuturnya.

Joko menilai kebijakan ek-sekusi mati tersebut tidak akan berpengaruh terhadap hubung-an bilateral, bahkan tidak akan terjadi "embargo" ekonomi karena Indonesia merupakan pasar yang cukup bagus bagi dunia internasional.

= ANT/ZUMROTUN SOLICHAH

JEMBER - Pengamat politik Universitas Jember Drs Joko Susilo MSi mengatakan pemerintah harus konsisten melaksanakan eksekusi mati terhadap narapidana mati kasus narkoba untuk menegakkan kedaulatan hukum di Indonesia.

EFEK BURAM LOKALISASI

Pemkot Ajak MUI Menangani Masalah Anak

SURABAYA - Pemerintah Kota Surabaya, Jawa Timur, menga-jak Majelis Ulama Indonesia Kota Surabaya untuk terus bersama menangani masalah anak-anak yang menjadi korban efek buram keberadaan lokalisasi.

"Ini pekerjaan rumah (PR) kita bersama. Mohon kami dibantu. Kita harus menyelamatkan mere-ka. Ibu-ibu juga ikut aktif," kata Wali Kota Surabaya Tri Rismaha-rini di sela pengukuhan pengurus dewan pimpinan MUI Surabaya periode 2015-2020 di Pemkot Surabaya, Rabu (11/3).

Menurut dia, jika tidak ditan-gani, mereka akan menulari te-mannya. Kalau tidak segera dise-lamatkan, masa depan anak-anak itu akan hancur.

Wali kota mengatakan meski keberadaan lokalisasi di Kota Pahlawan sudah dialihfungsikan, tetapi Pemkot dalam beberapa kesempatan razia masih men-emukan beberapa anak yang ter-kena imbasnya.

Ia mengatakan ada anak yang masih di bawah umur sudah ke-canduan narkoba dan juga kecan-duan seks. Kebanyakan mereka bukan anak-anak Surabaya, mela-inkan berasal dari luar Surabaya.

Wali kota mengatakan dirinya sudah meyakini sejak lama bahwa keberadaan lokalisasi bisa berim-bas pada kemunculan anak-anak yang kecanduan seks dan narko-ba.

Hal ini berdasarkan hasil sweepingdi kawasan eks loka-lisasi Sememi beberapa waktu lalu, ditemukan anak-anak yang kecanduan seks dan narkoba. "Mereka lalu kami rawat di shel-ter. Kami nekat menutup lokalisa-si karena saya yakin, akan muncul anak-anak yang kecanduan seks. Dan itu benar. Bahkan ada anak yang tingkat kecanduannya sudah sangat berat sehingga harus di-tangani psikiatri karena psikolog menyerah," katanya.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) KB Kota Surabaya, Nanis Chairani menga-takan pihaknya bersama dengan personel Satpol PP dan juga ke-polisian rutin melakukan sweep-ing di tempat-tempat eks loka-lisasi termasuk juga di diskotik yang diketahui memperkerjakan anak-anak.

Ketua MUI Jawa Timur K.H. Abdussomad Bukhari mene-gaskan MUI siap untuk diajak berkontribusi dalam membangun

Kota Surabaya terutama dalam hal pembinaan umat, tatanan masyarakat, pendidikan, efek prostitusi ataupun penggusuran PKL.

"MUI bisa membantu wali kota bersama-sama memban-gun Surabaya. Tentunya sesuai porsinya. Karena itu, pengurus dewan MUI Kota Surabaya harus memiliki kemampuan untuk menjabarkan masalah yang ada," tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut K.H Abdussomad Bukhari juga mengapresiasi kinerja dan pres-tasi Wali Kota Surabaya Tri Ris-maharini dalam membangun Kota Surabaya terutama terkait upaya untuk menutup dan mengalifung-sikan lokalisas-lokalisasi di Sura-baya.

Dia juga menegaskan bahwa MUI tidak terlibat dalam kepent-ingan politik.

"Kami mengapresiasi Bu Wali. Surabaya menjadi kota yang he-bat. Tetapi tentunya, meski tata kota, ekologi dan ekonominya sudah bagus, akhlak juga harus hebat. Pembangunan tidak cukup materi tetapi juga dengan akhlak," jelasnya.

= ANT/ABDUL HAKIM

ant/vitalis yogi trisna ANGKA KEMISKINAN IBU KOTA. Aktivitas anak-anak yang bermukim di kolong jembatan tol, Jakarta. Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional jumlah angka kemiskinan di Ibu Kota tergolong tinggi yakni 17 persen dari 10,2 juta jiwa warga Jakarta.

KORAN MADURAKAMIS 12 MARET 2015 | No. 0564| TAHUN IV 10 Lintas Jatim

ant/bimaPERKETAT PENGURUSAN PASPOR. Petugas Imigrasi melayani warga mengurus paspor di kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak jl. Darmo Indah No. 21, Surabaya, Jatim, Rabu (11/3). Terkait dengan hilangnya 9 warga Surabaya di Turki, pihak Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak memperketat pengurusan paspor tujuan negara di Timur Tengah.

Perhutani Serahkan Kasus Asyani ke PN Situbondo

"Kami bukan aparat penegak hukum sehingga kasus ini lebih tepat ditindak oleh aparat pen-egak hukum seperti Polri, kejak-saan, dan pengadilan. Untuk itu kami harap mereka bisa meman-taunya agar berjalan adil, bijak-sana, dan dapat dipertanggung-jawabkan," kata Sekretaris Divisi Regional Perum Perhutani Jatim Yahya Amin, ditemui di Sura-baya, Rabu (11/3).

Ia mengungkapkan, kasus itu berawal dari laporan Perum Per-hutani Resor Pemangkuan Hutan (RPH) Jatibanteng, Bagian Kesat-uan Pemangkuan Hutan (BKPH) Besuki, Sub-Kesatuan Pemang-kuan Hutan (SKPH) Bondowoso Utara, Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Bondowoso.

"Laporan dengan Nomor 02/KP/Jtgtg/Bsk/2014 itu dilatarbe-lakangi peristiwa hilangnya dua pohon jati dengan keliling 115 centimeter dan 105 centimeter," ujarnya.

Ia menjelaskan, nilai keru-gian dari kasus pencurian kedua pohon tersebut Rp4.323.000. Berdasarkan kejadian itu dilapor-kan ke Polsek Jatibanteng sesuai Laporan Polisi setempat Nomor LP/K/11/VII/2014/Res.Sit/Sek.Jatibanteng.

"Dari laporan itu, kami ber-sama Polsek Jatibanteng men-gadakan operasi gabungan pada tanggal 7 Juli 2014," ucapnya.

Selain itu, tambah dia, pada operasi gabungan tersebut juga diamankan kayu jati ilegal di ru-

mah Cipto alias Pit bin Magiyo (47 tahun). Pria dengan peker-jaan tukang kayu itu beralamat di Dusun Secangan Desa Jatiban-teng Kabupaten Situbondo.

"Sementara, barang bukti yang diamankan sebanyak 38 batang kayu jati olahan (0,125 meter kubik) mempunyai ukuran beragam. Terbesar mencapai 200 x 2 x 15 centimeter dan terkecil 90 x 3 x 8 centimeter," ungkap-nya.

Pada kasus tersebut, kata dia, Cipto diduga melakukan tindak pidana memiliki kayu jati hasil hutan sebagaimana dimaksud pada pasal 12 huruf d dan m juncto pasal 83 (1) huruf a dan pasal 87 (1) huruf m berdasarkan UU RI Nomor 18 Tahun 2013 ten-tang Pencegahan dan Pemberan-tasan Perusakan Hutan.

Namun, hasil pemeriksaan di Polsek Jatibanteng menya-takan bahwa kayu tersebut milik Asyani (45 tahun) dengan alamat Dusun Kristal RT 02 RW 03 Desa

Jatibanteng Kecamatan Jatiban-teng Kabupaten Situbondo.

"Meski banyak berita di me-dia massa yang simpang-siur mempublikasikan usia Asyani, sesuai e-KTP yang dimiliki dan dikeluarkan Pemkab Situbondo maka tercatat umurnya 45 ta-hun," ujarnya.

Sementara, lanjut dia, ber-dasarkan pengembangan hasil pemeriksaan maka selain Cipto dan Asyani, petugas Polri men-etapkan dua orang lain sebagai tersangka yakni petugas pen-gangkut kayu ilegal. Mereka di antaranya Abdus Salam (23 tahun) beralamat di Dusun Se-cangan RT 01 RW 02 Desa Jati-banteng Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo.

"Kemudian, tersangka lain-nya yaitu Ruslan (23 tahun) den-gan alamat Dusun Rampak Desa Kalianget Kecamatan Banyuglu-gur Kabupaten Situbondo," ka-tanya.

= ANT/ABDUL HAKIM

SURABAYA - Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur menyerahkan sepenuhnya kasus Asyani (alias Muaris) Situbondo kepada Pengadilan Negeri (PN) Situ-bondo, karena permasalahan pencurian 38 batang kayu jati olahan (4/7) sudah masuk ranah hukum.

MAJU PILKADA

Risma Wajib Mundur dari PNS

SURABAYA - Komisi Pe-milihan Umum (KPU) Jawa Timur menyatakan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini wajib mengun-durkan diri dari posisinya sebagai pegawai negeri sipil (PNS) jika maju lagi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) setem-pat, Desember 2015.

"Kalau melihat aturan baru memang demikian. Bu Risma harus mundur dari jabatannya se-bagai PNS, meski sekarang masih nonaktif," ujar Ketua KPU Jatim Eko Sasmito di Surabaya, Rabu (11/3).

Tidak hanya Tri Rismaha-rini, setiap kepala daerah yang sekarang berstatus PNS maupun calon kepala daerah berstatus sama atau PNS serta Polri, diwa-jibkan menanggalkan kepegawa-iannya.

Peraturan tersebut tertuang dalam revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pe-milihan Kepala Daerah (Pilkada) Pasal 7 huruf (t), yakni "Mengun-durkan diri sebagai anggota Ten-tara Nasional Indonesia, Kepoli-sian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak mendaftarkan diri sebagai calon".

Kendati demikian, pihaknya mengaku belum bisa menjelas-kan teknis dan pelaksanaannyta terkait peraturan tersebut karena masih menunggu Peraturan KPU (PKPU) yang belum terbentuk.

"Sekarang belum bisa menje-laskan secara rinci karena kami menunggu petunjuk pelaksana-an (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) sesuai aturan main di PKPU," kata mantan Ketua KPU Kota Surabaya tersebut.

Jabatan terakhir Tri Rismaha-rini adalah Kepala Badan Peren-canaan dan Pembangunan Kota Surabaya (Bappeko), sebelum akhirnya mundur karena mendaf-tar sebagai calon wali kota yang diusung PDI Perjuangan bersama Bambang DH.

Meski mundur sebagai Kepala Bappeko, istri Djoko Saptoadji tersebut tetap tercatat sebagai PNS di Badan Kepagawaian Dae-rah (BKD) Surabaya nonaktif.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo telah menyatakan bahwa calon kepala daerah maupun wakilnya yang berasal dari kalangan PNS diwajib-kan mundur dari kepegawaiannya.

= ANT/FIQIH ARFANI/DIK

KORAN MADURAKAMIS 12 MARET 2015 | No. 0564 | TAHUN IV N

KORAN MADURA PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) BIRO SUMENEP: Syamsuni (Kepala), Junaidi, Fathol Alif BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Kepala), Ali Syahroni

BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), M. Ridwan BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Zeinul Ubbadi DIREKTUR KEUANGAN: Khalida Alfiana Isaura DIREKTUR IKLAN DAN PEMASARAN: G. Mujtaba ACCOUNTING EKSEKUTIF: Mohammad Muslim (Pamekasan) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: [email protected], [email protected], http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APA PUN DARI NARASUMBER

Insentif K2

Salam Songkem

Honorer K2 tak lulus tes, Lamo-ngan Jatim, berbangga karena ada kebijakan pemerintah

setempat, yang memastikan akan mengusulkan mereka untuk di-PNS-kan. Juga K2 di Pamekasan, Ma-dura, dapat honorarium sebesar Rp 500.000 per bulan, atau honorer K2 daerah Pobolinggo, Jatim, yang dapat honorarium sebesar Rp 900.000 per bulan per orang. Akan tetapi tidak honorer K2 di Kabupaten Sumenep, Madura.

Pemerintah Sumenep menyi-apkan insentif sebesar Rp 250 per orang, selama 2015. Jauh lebih kecil dibandingkan daerah lain. Ribuan K2 tampak kebingungan memenuhi per-syaratan yang diajukan pihak Disdik Sumenep, yaitu dalam pengisian Su-rat Pernyataan yang memuat no Su-rat Keputusan Kepala Badan Kepega-waian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Sumenep.

Ribuan K2 bingung karena ketika mendatangi Disdik Kabupaten Sume-nep mendapat penjelasan membin-gungkan pula. Petugas Disdik hanya menyarankan peserta K2 menanya-kan langsung ke BKPP atau minta datanya di UPT Kecamatan masing-masing. Akan tetapi, ketika bebera-pa tenaga honorer K2 mendatangi BKPP Kabupaten Sumenep, pihak BKPP justru menyatakan pihaknya (BKPP) tak pernah mengeluarkan surat keputusan yang dimaksudkan Disdik.

Padahal pihak Disdik mendead-line waktu penyetoran berkas per-syaratan itu selambat-lambatnya hari ini (12/3) masuk di UPT dan besok (13/3) sudah dikirim ke Disdik. Se-mentara Disdik dan BKPP masih saling lempar soal no Surat Kepu-tusan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan itu, makin membingungkan honorer. Kalaupun ada yang mengisi no SK Kepala BKPP pasti ilegal karena BKPP mengakui tak pernah mengeluarkannya.

Untuk mengatasi kebingungan itu, pihak BKPP menyarankan pihak Dinas Pendidikan secepatnya me-nemui pihak BKPP untuk membe-rikan penjelasan mengenai no SK Kepala BKPP yang dimaksudnya, agar mencerahkan pada para hono-rer yang mengurus persyaratan in-sentif. (*)

Menerima tulisan dalam bentuk opini (5500 karakter), Cerpen (5500 karakter), Resensi Buku (3500 karakter), dan Puisi (1500 karakter). Tu-lisan disertai pas foto dan data diri dikirim ke email [email protected]. Apabila terhitung dua minggu dari tanggal pengiriman tulisan belum dimuat, maka penulis berhak untuk menarik kembali tulisannya.

Pemerintah Tidak Boleh Goyah

Diakui, eksekusi mati me-mang menuai banyak kontroversi. Ada yang

menganggap bahwa eksekusi mati melanggar Hak Asasi Ma-nusia (HAM), ada pula yang mendukung hukuman terse-but, dengan alasan bahaya yang timbul akibat penyalahgunaan narkoba. Alhasil, pemerintah dituntut bersikap tegas atas hu-kuman yang telah ditetapkan. Yakin bahwa Indonesia berada di garis yang benar, dan memi-liki kedaulatan hukum.

Ingat, pengedar narkoba sama halnya membunuh secara masal. Sedangkan membunuh masal merupakan kejahatan genosida yang termasuk tin-dak pelanggaran HAM. Artinya, mengeksekusi terpidana mati bagi pengedar dan produk-tor narkoba, hakikatnya adalah upaya untuk menjaga keutuhan HAM. Bukan berarti mengek-sekusi mati satu-dua orang dianggap menyalahi HAM. Jadi perlu adanya penyamaan logika dan nalar kritis kepada masyarakat Indonesia pada khu-susnya, dan warga dunia pada umumnya.

Langkah tersebut sangat dibutuhkan, mengingat sta-

tus Indonesia sekarang adalah daurat narkoba. Tanpa adanya langkah konkret, maka status tersebut akan naik menjadi ne-gara narkoba. Sebab, bukti seja-rah mengatakan Indonesia dulu hanya sebagai transit peredaran narkoba. letak strategis Indo-nesia, menjadi alasan kenapa bangsa ini bersentuhan dengan barang haram tersebut. Sa-yangnya, lebih dari itu sekarang Indonesia menjadi produktor plus konsumen narkoba.

Peran PemudaDiakui masyarakat Indonesia

tidak sedikit yang mengalami puber budaya. Di mana ada bu-daya baru itulah yang dianggap tren terkini, tanpa memikirkan dampak dan eksistensi budaya lokal. Terutama bagi kalan-gan muda, kedatangan narkoba ternyata disambut ramah oleh masyarakat Indonesia. Hal itu ditandai dengan tingginya ting-kat peredaran, bahkan Indone-sia menjadi daerah peredaran narkoba terbanyak di ASEAN dengan angka 40%.

Akibatnya, hampir 15.000 nyawa hilang sia-sia karena pengaruh narkoba. Hasil sur-vei Badan Narkotika Nasional (BNN) menyebutkan kalkulasi penyalahguna narkoba pada ta-hun 2008 hanya berkisar 1,99 % dari jumlah total penduduk In-donesia umur 10-59 tahun, pada tahun 2010 meningkat menjadi 2,21 %, dan pada tahun 2015 diperkirakan bertambah 2,80 % atau sekitar 5,13 juta orang. (Ko-ran Jakarta, 20/01/15) Dengan demikian, tidak ada alasan lain untuk tidak memeranginya.

Upaya untuk memerangi narkoba memang tidak akan se-lesai jika hanya mengandalkan ketegasan pemerintah Indone-sia. Di sisi lain, peran pemuda sangat dibutuhkan. Melalui spi-rit jiwa muda, diharapkan anca-man narkoba mampu diredam. Sebab, sejauh ini narkoba sudah ‘menggerogoti’ negeri dari hulu hingga hilir. Mulai dari politikus, akademisi, artis, pengusaha, dan profesi lainnya sudah tersentuh oleh narkoba.

Melalui peran pemuda, ce-pat atau lambat Indonesia akan bangkit. Sadar benar bahwa narkoba merupakan salah satu alat penghancur bangsa. Efek ke-tagihan dan efek hilangnya kesa-daran, rentan timbul kriminalitas. Maka jangan heran ketika rating kriminal di Indonesia melonjak. Sebab, tidak sedikit masyarakat Indonesia yang hilang arah dan hanya ‘mendewakan’ urusan du-niawi. Bersikat egois dan lebih mementingkan kepentingan pribadi serta golongan.

Sinergi Melawan NarkobaKita patut mendukung Jaksa

Agung HM Prasetyo, karena Jokowi pun dengan tegas men-dukung walaupun serangan bertubi-tubi. Ketegasan dan kesigapan dalam memberan-tas narkoba perlu disatukan melai dari elemen masyarakat, pemerintahan, dan penegak hu-kum. Justru dengan ketegasan, mampu memberi sinyal serius bahwa Indonesia tidak setengah hati dalam memerangi narkoba. Apapun yang menjadi ancaman bangsa dan negara, secara oto-matis menjadi tanggung jawab bersama untuk memeranginya.

Narkoba (narkotika, psiko-tropika, dan zat adiktif lainn-nya) memang menjadi momok dunia. Oleh Organisasi Dunia Penanganan Narkoba dan Krim-inal (UNODC) tahun 2013, kor-ban meninggal akibat narkoba mencapai angka 200 juta per ta-hun. Sedangkan menurut BNN, setidaknya pertahun di Indone-sia ada 50 orang yang mening-gal akibat kasus serupa. Jika de-mikian realitanya, lantas apakah

mengeksekusi terpidana mati kasus narkoba masih dianggap sebagai pelanggaran HAM?

Khusus bagi bangsa Indone-sia cukup fokus untuk meme-rangi narkoba, tanpa harus repot mengurusi apakah mengekseku-si mati bagi terpidana narkoba merupakan pelanggran HAM atau tidak. Kepala BNN Anang Iskandar mengapresiasi si-kap pemerintah, dan meyakini bahwa hukuman mati dapat menimbulkan efek jera. Untuk menanggapi negara yang su-dah menghapus hukuman mati, cukup dengan ketegasan peme-rintah dan kembali menegaskan akan kedaulatan hukum.

Alasan setiap orang berhak atas kehidupan, kemerdekaan, dan keamanan pribadi, esensi eksekusi mati bagi terpidanan kasus narkoba juga merupa-kan alat penjunjung tinggi asas tersebut. Setiap orang memang berhak hidup dan bernafas, na-mun jika orang tersebut telah melakukan kejahatan genosida, apakah tidak layak dibunuh? Apa-kah layak dibiarkan hidup semen-tara korban meninggal hasil ke-jahatannya tidak terhitung?

Fokus menindaklanjuti si-kap Sekjen PBB dan pihak yang berusaha mengintervensi peme-rintah Indonesia, seharusnya ada penegasan kembali bahwa kedaluatan hukum bangsa Indo-nesia tidak bisa ditawar. Komit-men harus tetap terjaga bahwa pemerintah Indoneisa tidak akan goyah. Dengan langkah tersebut, maka produsen, konsumen, dan pengedar narkoba akan jera un-tuk melanjutkan aktivitasnya. Wallahu a’lam bi al-shawwab=

Kedaulatan hukum bangsa Indonesia akan tetap dipegang erat, terutama terkait hukuman eksekusi mati (capital punishment) bagi terpidana narkoba. Setelah eksekusi ter-pidana mati terhadap 6 sindikat narkoba (baca; Minggu, 18/01/15), kini 10 terpidana mati dengan kasus yang sama me-nunggu giliran dieksekusi. Walaupun Sekjen PBB Ban Ki Moon meminta agar pelaksanaan eksekusi mati dibatalkan, namun pemerintah Indonesia tidak sedikit pun goyah.

Sumenep CPamekasan IPROBOLINGGO KAMIS 12 MARET 2015No. 0564 | TAHUN IV OpiniKORAN

MADURA 11

KORAN MADURAKAMIS 12 MARET 2015 | No. 0564 | TAHUN IV12 ProbolinggoLintas JatimPROBOLINGGO KAMIS 12 MARET 2015

No. 0564 | TAHUN IV 12ProbolinggoKORAN MADURA

Kepala Dinas Pendidikan (Dik-nas) Kabupaten Probolinggo, Tu-tug Edi Utomo, melalui Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Kabidmen), Fathurrozi menga-takan UN akan sudah dipastikan akan digelar ada April menda-tang.

“Semua persiapan baik se-kolah maupun siswa yang akan mengikuti ujian tersebut su-dah semuanya dipersiapkan,” terangnya kepada wartawan,

Rabu (11/3).Menurutnya, untuk UN ta-

hun ini memang berbeda dengan tahun sebelumnya. Sebab siswa yang akan mengikutinya melalui dua cara. Diantaranya Computer Best Test (CBT) dan juga akan mengikuti UN secara Paper Best Test (PBT).

“Sekolah yang mengikuti CBT hanya dua lembaga sekolah. Se-dangkan untuk sisanya masih tetap menggunakan PBT atau uji-

an menggunakan kertas,” tandas Fathurrozi.

Dua sekolah yang akan mengijuti CBT atau ujian online tersebut, kata Fathurrozi, yakni Sekolah Mengengah Kejuruan Negeri (SMK N) 1 Kraksaan dan SMKN 2 Kraksaan. Karena dinilai kedua sekolah itu sudah menya-takan siap untuk mengikuti ujian secara online. “Selain secara sara-na dan prasarana, kedua sekolah itu siswanya juga sudah siap,” ucapnya.

Dia menambahkan, untuk jumlah sekolah yang akan mengi-kuti UN untuk tingkat sekolah SMP sederajat jumlahnya menca-pai 15.557 siswa di 165 lembaga yang ada. Sedangkan untuk SMA dan SMK sederajat jumlah se-

kolah yang akan mengikuti ujian mencapai 9885 siswa di 78 lem-baga pendidikan.

“Data tersebut sudah termas-uk lembaga negeri dan lembaga swasta yang ada di Kabupaten Probolinggo” kata Fathurrozi.

Dikatakan Fathurrozi, un-tuk jadwal ujian sekolah akan digelar pada 13-15 April un-tuk SMA sedangkan untuk SMK mulai 13-16 April mendatang. Sedangkan untuk SMP ujian-nya akan berangsung pada 13-15 mei mendatang.

“Semua persiapan sudah di-lakukan termasuk sudah menyia-pak tim pengawas UN dari mas-ing-masing sekolah pelaksana,” paparnya.

=Mahfud hidayatullah

Dua Sekolah Dipastikan Ikuti UN OnlineDinilai Sudah Siap, Baik Sarpras Maupun SiswaPROBOLINGGO - Ujian Nasional (UN) untuk tingkat sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menen-gah Atas (SMA) sederajat akan digelar April mendatang. Di wilayah Kabupaten Probolinggo sekolah yang akan mengikuti UN secara online hanya dua lembaga sekolah.

DIPASTIKAN. Siswa SMK 2 Kraksaan Kabupaten Probolinggo yang akan mengikuti UN secara online pada April mendatang.

PROBOLINGGO – Toko kelontong milik seorang janda dua anak di Desa Lambang Kuning Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo, disa-troni perampok, Rabu (11/3) dini hari.

Korban sempat diancam menggunakan senjata tajam. Karena takut, korban pun pasrah dan menyerahkan se-luruh perhiasannya. Tak puas disitu, kawanan perampok juga membawa kabur motor dan uang korban.

Naas menimpa Amintus Sa’diyah (38) janda dua orang anak warga Desa Lambang Kuning Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo, menjadi korban kawanan per-ampok yang menyatroni toko kelontong miliknya.

Aminatus Sa’diyah men-gatakan, kawanan perampok yang berjumlah tiga orang memasuki rumah melalui dinding belakang. Karena mencurigai keberadaan seseorang dibelakang rumah, dan mencoba memberanikan diri membuka pintu belakang kamar.

“Tiga pelaku langsung mengancam dengan sebilah pedang agar tidak berte-riak. Karena takut dibawah ancaman senjata tajam, saya pasrah dan menyerahkan se-luruh perhiasan yang dipakai,” tandasnya.

Kawanan perampok tak puas, kata dia, mereka juga mengacak-acak rumah untuk mencari harta lainnya. “Para pelaku juga membawa kabur satu unit motor dan uang tu-nai senilai enam juta rupiah,” ucap Aminatus Sa’diyah.

Sementara itu, Kapolsek Lumbang, IPTU Mustadji, mengatakan polisi yang mel-akukan olah tempat kejadian perkara (TKP) mengamankan seutas tali dan kerudung yang digunakan pelaku untuk membekap korban.

“Polisi masih memburu para pelaku sesuai ciri-ciri yang diperoleh dari keteran-gan korban,” terangnya.

Akibat kejadian tersebut, korban menderita kerugian material mencapai tiga puluh juta rupiah. Polisi menduga para, pelaku merupakan pe-main lama kasus perampokan di kawasan itu berdasarkan dari modus operandi serta ciri-ciri pelaku yang dikenali korban.

=M.hisbullah huda

TOKO KELONTONG

Disatroni Perampok

KORAN MADURAKAMIS 12 MARET 2015 | No. 0564 | TAHUN IV 13Probolinggo

Salah satu nelayan, asal Desa Pesisir Kecamatan Gending, Ab-dullah (45) mengatakan dirinya memang tidak melaut dalam dua minggu ini. Karena faktor cuaca diperairan laut tergolong tidak bersahabat. Bahkan angin ken-cang dan gelombang tinggi kerap kali terjadi.

“Jadi nelayan lebih banyak li-burnya di rumah,” katanya kepada wartawan, Rabu (11/3).

Dia mengatakan, gelombang tinggi dan angin ditengah laut akhir-akhir ini memang relatif kencang. Sehingga situasi ini sangat tidak baik jika nelayan memaksakan diri untuk tetap

pergi mencari ikan.”Takut ada hal-hal yang tidak diinginkan jika diteruskan menerjang situ-asi ini,”ucap Abdullah.

Yang paling ditakutkan oleh kalangan nelayan, kata Abdullah, kalau perahu yang ditumpangi terpental akibat kencangnya an-gin. Sehingga nelayan lebih me-milih berlibur sementara sampai cuaca benar-benar baik bagi ne-layan.

“Karena perahu yang ditum-pangi nelayan, jika angin kencang tidak menutup kemungkinan akan terbalik. Dan nelayan tidak memberanikan diri untuk tetap

mencari ikan,”katanya.Salah satu nelayan lainnya.

Tikno (40) mengatakan, dalam masa tidak melaut nelayan ba-nyak yang memilih untuk mem-perbaiki perahu yang dimilikinya. Tidak jarang para nelayan mem-perbaiki jaring ikan yang dinilai rusak.

“Lebih banyak santainya, nelayan hanya mengurusi dan memperbaiki alat tangkap ikan-nya,” tegasnya.

Dengan kondisi tidak mencari ikan seperti ini, lanjut dia, secara otomatis pendapatan keluarga juga berkurang. Untuk kebutu-

hannya, terkadang masih mencari hutangan ke tetangga yang di-anggap lebih mampu.“Kalau tidak ada yang mau dimakan mas, ter-paksa harus ngutang dulu,”imbuh Tikno.

Tikno memperkirakan, situ-asi ini akan kembali normal jika angin laut tidak lagi kencang. Ke-mungkinan dalam ,minggu-ming-gu ini cuaca laut akan kembali seperti biasanya.

“Semoga cuaca buruk cepat selesai, dan nelayan bisa kem-bali bekerja untuk mencari ikan,” harapnya.


Warga Pesisir Tak Melaut Akibat Angin Kencang dan Cuaca Buruk Masih Menebar MautPROBOLINGGO - Sejumlah nelayan di wilayah Kabupaten Probolinggo tergolong paceklik. Mereka dalam dua pekan terakhir tidak melakukan aktivitasnya di laut. Lantaran angin kencang dan cuaca buruk nelayan lebih memilih libur kerja.

TAK MELAUT. Akibat Cuaca buruk perahu nelayan banyak yang bersandar di bibir pantai di perairan laut Kabupaten Probolinggo.

KORAN MADURAKAMIS 12 MARET 2015 | No. 0564 | TAHUN IV14

PROBOLINGGO - Pemi-lik angkutan jalan di wilayah Kabupaten Probolinggo yang belum melakukan cek uji ke-layakan dibalai uji kendaraan masih tergolong tinggi. Bahkan jumlahnya mencapai seribu kendaraan yang belum melaku-kan tes kelayakan kendaraan-nya.

Sepanjang tahun 2014 ke-marin, jumlah kendaraan yang melakukan uji kendaraan jum-lahnya mencapai 6346 ken-daraan. Namun yang belum melakukan uji kendaraan jum-lahnya mencapai 1,000 ken-daraan.

“Jadi masih tinggi untuk kendaraan yang belum melaku-kan uji kelayakan,” terang Kepa-la UPTD Balai Uji Kendaraan Ka-bupaten Probolinggo, Bambang Singgih Hartadi, kepada warta-wan, Rabu (11/3).

Menurutnya, untuk ken-daraan yang wajib melakukan uji kelayakan yakni kendaraan barang dan kendaraan angkutan orang. Kedua jenis kendaraan tersebut memang harus dilaku-kan uji kelayakan setiap enam bulan sekali.

“Karena jenis kendaraan tersebut merupakan kendaraan yang perlu dipantau akan kela-yakannya untuk bisa beroperasi dijalan,”tandas Bambang Sing-gih Hartadi.

Untuk melakukan uji ke-layakan kendaraan, kata Bam-bang Singgih Hartadi, setiap kendaraan yang akan melaku-kan uji kendaraan dalam setiap pengujian dikenakan biaya sebesar Rp 85 ribu setiap unit kendaraan.

“Setiap kendaraan akan dicek semua fasilitas kendaraan-nya sesuai dengan aturan yang ada,” ucapnya.

Dia menjelaskan, setiap kendaraan akan diperiksa rem yang dimilikinya. Bahkan dalam pengecekan kendaraan, juga akan cek tentang lampu kendaraannya. Untuk keting-gian lampu kendaraan harus memenuhi standar ketinggian 1,25 cm.

“Untuk lampu yang mele-bihi batas, maka pemilik harus merubahanya. Sedangkan un-tuk rem yang dinilai kurang baik, wajib untuk segera diper-baiki. Keduanya memiliki peran penting saat kendaraan berada di jalan,” tegas Bambang Sigit Hartadi.

Dikatakan, Bambang Sigit Hartadi, uji kelayakan ken-daraan jalan memang sudah diatur dalam Undang - Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan. Setiap kendaraan barang dan kendaraan pengangkut orang wajib melakukan uji kendaraan-nya.

“Uji kendaraan dilakukan untuk memastikan apakah ken-daraan layak pakai atau tidak. Sehingga pengendara kendaraan bisa terjaga akan keselamatan-nya,” paparnya.


Untuk lampu yang melebihi batas, maka pemilik harus

merubahnya. Sedangkan un-tuk rem yang dinilai kurang

baik, wajib untuk segera diperbaiki. Keduanya memi-liki peran penting saat ken-

daraan berada di jalan,”

Probolinggo

“Sosok wajah perempuan cantik bersanggul itu hanya bisa terlihat melalui kemera HP. Kalau difoto atau dengan HP kamera, tampak jelas wajah perempuan,” terang Misnali (45) salah satu panitia pembangunan Masjid Al Malikus Sholeh, kepada warta-wan, Rabu (11/3).

Dijelaskan, bayangan wa-jah perempuan bersanggul, po-cong dan kerangka manusia di tiang penyangga masjid tersebut, awalnya tanpa sengaja dirinya melihat-lihat hasil pekerjaan bangunan masjid.

“Saya terkejut dengan ada-nya bayangan wajah perempuan cantik bersanggul, pocong, dan kerangka manusia di tiang pe-nyangga masjid. Setelah tahu ada penampakan, banyak warga yang penasaran dan ingin tahu,” kata Misnali.

Tersiarnya kabar adanya penampakan wajah perempuan cantik bersanggul, kata Misnali, membuat tiang penyangga mas-jid Al Malikus Sholeh banyak di-kunjungi warga, baik dari desa tetangga maupun orang dari luar desa Kalirejo yang penasaran.

Menurut Zainal Abidin, pe-ngurus takmir Masjid Al Malikus Sholeh, mengatakan sekitar pukul 19.00 WIB para jamaah istigho-sah selesai melakukan pengajian mendadak melihat penampakan sketsa wajah yang muncul ditiang penyangga bangunan masjid mi-lik warga.

“Tiga tiang penyangga mas-jid terdapat penampakan sketsa wajah seperti pengantin can-tik yang bersanggul, pocong, dan gambar berbentuk kerangka manusia,”tandasnya.

Tak hanya itu, kata dia, dulu-

nya bangunan ini berupa mushol-lah. “Atas inisiatif dan keinginan masyarakat, akhirnya mushollah dipugar untuk dibangun menjadi masjid,”ucap Zainal Arifin.

Senada disampaikan Pengurus takmir Masjid Al Malikus Sholeh yang lain, Ustadz Maksum, me-ngungkapkan masyarakat datang ramai-ramai ingin mengetahui penampakan sketsa wajah ditiang.

“Mereka datang kesini ingin memastikan, apakah itu rekayasa atau tidak. Akan tetapi, jika dili-hat bukan kamuflase dari cam-puran semen, dan dipastikan ada nuansa ghaibnya,”jelasnya.

Sebelumnya, Minggu (8/3) malam terjadi hujan lebat. Para pekerja bangunan berniat mengi-katkan tali kawat ketiang hingga turun kelantai dasar.Ternyata setelah melihat tiang penyanggah masjid itu melihat ada penampa-kan sketsa wajah.

“Saya pribadi sangat percaya, kemungkinan para leluhur yang ada di sekitar bangunan Masjid Al Malikus Sholeh ini ikut juga men-dampingi pembangunan,”papar Ust. Maksum.

=M.hisbullah huda

Tiang Penyangga Masjid Muncul Sketsa WajahWajah Pengantin Bersanggul, Pocong, dan Kerangka ManusiaPROBOLINGGO – Warga Dusun Kaliamas Desa Kalirejo Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo, terkesima dengan ilustrasi wajah pengantin bersanggul, pocong, dan kerangka manusia yang muncul di tiang penyangga Masjid Al Malikus Sholeh yang dibangun warga sekitar enam bulan lalu.

MEMASTIKAN. Warga berdatangan untuk melihat penampakan sketsa wajah yang muncul di tiang penyangga Masjid Al Malikus Sholeh yang baru dibangun.

Ribuan angkutan Jalan

Belum Uji Kelayakan

DIWAJIBKAN. Salah Satu Angkutan Barang tengah mengikuti uji Kelaya-kan di Balai Uji Kendaraan di Kabupaten Probolinggo.

KORAN MADURAKAMIS 12 MARET 2015 | No. 0564 | TAHUN IV 15 lahragaKORAN

MADURAKAMIS 12 MARET 2015No. 0564 | TAHUN IV 15

Pada laga di Old Trafford itu, Arsenal unggul terlebih dahulu berkat gol Nacho Monreal dan disamakan oleh Wayne Rooney. Gol kemenangan Arsenal dicetak oleh Welbeck yang adalah man-tan penyerang MU yang dibuang Louis van Gal pada jendela trans-fer musim panas lalu.

Dengan hasil ini, Arsenal ber-peluang mempertahankan gelar juara karena di babak semifinal anak-anak asuh Arsene Wenger itu hanya melawan Reading atau Bradford City di Wembley bulan depan.

Tetapi setelah pertadingan, ada kicauan yang menyerang Welbeck di twitter. Juru Bicara Kepolisian Manchester mengakui, kicauan itu mengandung be-berapa istilah pelecehan ras yang sangat menyerang. Mereka pun sedang menginvestigasi serangan pelecehan ras tersebut.

Welbeck adalah jebolan aka-demi sepakbola Manchester United dan dilepas ke Arse-nal seharga 16 juta pound menjelang penutupan jen-dela transfer musim panas lalu. Bersama klub barunya itu, Welbeck sudah mencetak delapan gol dari 30 pertandingan bersama “The Gunners”.

Sebelumnya mantan pemain terbaik Afrika empat kali, Samuel Eto’o mendapat penghargaan “European Medal of Tolerance” atau Medali Toleransi Eropa dari Dewan Eropa Bidang Toleransi dan Rekonsiliasi atau European Council on Tolerance and Reconciliation (ECTR) atas kerja kerasnya melawan rasisme. Peng-hargaan itu diberikan Presiden ECTR Mohse Kantor dalam se-buah acara makan malam di Istana

Kensington, London, Senin (9/3) waktu setempat.

Menurut Kantor, mantan pe-main Barcelona, Inter Milan, dan Chelsea itu diberi penghargaan karena pengabdiannya melawan segala bentuk rasisme dan in-toleransi serta menentang para pelaku pelecehan ras.

=SKy SpoRTS/cARol AjI

Pada leg pertama tiga pekan silam di kandang Basel, Porto

bermain imbang 1-1. He-batnya lagi, klub elite dari Portugal ini lolos dengan gol-gol yang spetakuler.

Yacine Brahimi mem-buka pesta gol Porto ketika pertandingan baru berjalan 14 menit. Tendangan bebas

pemain internasional Aljazair ini dari luar garis

16 menempatkan bola tipis di bawah mistar gawang. Kiper Basel Tomas Vaclik tidak bisa berbuat banyak untuk meng-hentikan laju bola.

Di babak kedua, ketika pertandingan baru berjalan dua menit, Brahimi kembali menjadi aktor utama lahirnya gol kedua Porto. Berawal dari pengua-saan bola pemain ini di sisi kiri lapangan, dia menggiring bola ke dalam kotak penalti, sebelum menyodorkan bola kepada Hec-tor Herrea. Hanya sekali sentuh, pemain ini melepas tendangan mendatar dari luar garis 16 dan bola bersarang di pojok bawah gawang Vaclik.

Pemain internasional Brasil, Casemiro semakin mengubur-kan impian Basel dengan golnya

pada menit ke-56. Tendan-gan bebas jarak jauhnya yang sangat spektakuler bersarang di pojok kanan atas gawang Basel tanpa bisa dihentikan Vaclik. Pesta gol anak-anak asuh Julen Lopetegui ini ditutup oleh gol Vincent Aboubakar pada menit ke-76. Gol ini juga tidak kalah indahnya. Menggiring bola dari tengah lapangan, pemain asal Kamerun ini melepas tendangan kaki kanan dari jarak 25 meter dan memaksa Vaclik memungut bola untuk keempat kalinya. Tiga hingga empat pemain Basel tidak bisa menghentikan Aboubakar sebelum dia melepas tendangan.

Pelatih Porto Julen Lo-petegui sangat bangga dan senang dengan keberhasilan timnya tembus ke perempat final. Lebih membanggakan lagi karena gol-gol yang dicipta-kan anak-anak asuhnya sangat indah. “Anda harus member pujian kepada seluruh tim atas penampilan yang fantastis ini melawan tim tangguh yang juga ingin tembus ke perempat final. Kami layak berada di babak perempat final Liga Champions. Saya sangat senang dan sangat bangga dengan para pemain

yang memperlihatkan karakter yang luar biasa,” ujarnya.

Dia melanjutkan, “Kami memperlihatkan penampilan yang fantastis. Kami sekarang masuk dalam delapan tim ter-baik di Eropa dan layak berada di sana. Kami tidak pernah mundur. Kami terus menyerang. Kami memperlihatkan ambisi kami.”

Herrera juga menilai, penampilan mereka pada laga ini sangat fantastis. “Kami memperlihatkan tingkat keper-cayaan diri yang sangat tinggi sejak awal pertandingan. Deter-minasi kami juga luar biasa dan sadar akan apa yang harus kami lakukan. Menurut saya, hasil ini sepadan dengan permainan tim yang sangat bagus tetapi karak-ter Liga Champions adalah tim mana pun bisa melukai Anda,” imbuh Herrera.

Dengan kekalahan ini, maka mimpi pelatih Basel asal Portu-gal Paulo Sousa untuk mem-bawa Basel ke babak perempat final Liga Champions untuk per-tama kalinya kembali terkubur. Kekalahan ini juga memperpan-jang rekor tidak pernah menang juara Liga Swiss itu dalam enam kali kunjungannya ke Portugal.

Porto sudah dua kali men-juarai Liga Champions yaitu pada 1987 dan 2004 saat masih dilatih Jose Mourinho. Tetapi terakhir kali mereka tembus ke perempat final adalah 2009. Dan, ini adalah perempat final pertama mereka dalam enam tahun terakhir. =ESpN/cARol AjI

Gelandang Porto asal Aljazair Yacine Brahimi (kiri) melepas tendangan bebas berbuah gol untuk timnya dalam leg kedua babak 16 besar Liga Champions antara FC Porto kontra FC Basel di Dragao Stadium, Porto, Rabu (11/3) dini hari WIB.

LIGA CHAMPIONS

Porto ke Perempat Final Pertama Sejak 2009

Welbeck Dilecehkan di Twitter

LONDON - Polisi melakukan investigasi terhadap kicauan di media sosial twitter yang dialamatkan kepada penyerang Arsenal Danny Welbeck setelah mencetak gol kemenangan timnya atas Manchester United (MU) pada babak perempat final piala FA, Selasa (10/3) dini hari WIB lalu. Kicauan itu ber-muatan pelecehan ras.

PORTO - Porto akhirnya melaju ke perempat final untuk pertama kalinya sejak 2009 setelah menyikat FC Basel dengan empat gol tanpa balas pada pertandi-ngan kedua babak 16 besar di Stadio Do Dragao, Portugal, Rabu (11/3) dini hari WIB. Porto pun lolos dengan agregat gol sangat meyakinkan 5-1.

KORAN MADURARABU 11 MARET 2015 | No. 0563 | TAHUN IV16

MADRID - Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti menilai, olok-

olokan dari fans mereka terhadap Cristiano Ronaldo

dan kawan-kawan sangat layak karena tim bermain

buruk saat dikalahkan Schalke 3-4 pada pertandingan kedua

babak 16 besar Liga Cham-pions di Santiago Bernabeu,

Rabu (11/3) dini hari WIB.

KORAN MADURA

16KAMIS 12 MARET 2015No. 0564 | TAHUN IV

DANNYWELBECKDILECEHKANDI TWITTEROLAHRAGA | 15

eskipun mengalami kekala-han, Real Madrid tetap lolos ke babak perempat final berkat keunggulan agregat 5-4 setelah me-

nang 2-0 pada leg pertama tiga pekan silam di Jerman.

Seusai pertandingan, Ancelotti berharap, olok-olokan dalam bentuk siulan panjang dari tribun di akhir pertandingan bisa me-motivasi pemainnya untuk laga berikutnya. “Jelas sekali ini sangat melukai. Kita semua sudah melihat, kami bermain sangat buruk. Ini tidak bagus untuk citra kami sebagai klub. Siulan dari pendukung sangat layak kami terima. Ini akan memotivasi kami pada pertandingan berikutnya.”

Dia melanjutkan, “Kita semua tahu bahwa kami bermain sangat buruk. Kami tidak punya beban mengatakan itu. Itu be-nar. Tidak ada satu orang pun yang senang dengan momen dan gaya permainan se-perti ini. Kami mengalami masalah di se-mua aspek pertandingan: menyerang dan bertahan, bertarung, konsentrasi, serta motiviasi. Sangat jelas.”

Pelatih asal Italia ini mengakui bahwa timnya sedang berada dalam titik nadir ketika sedang berupaya mempertahankan gelar juara Liga Champions musim ini. “Kami banyak menderita hingga menit terakhir. Pertandingan ini berjalan tidak sesuai yang kami inginkan. Dari sana, apa

pun bisa terjadi,” imbuh pelatih yang per-nah menangani AC Milan, Chelsea, dan Paris Saint-Germain (PSG) itu.

Saat ditanya tentang nasibnya di San-tiago Bernabeu, Ancelotti menegaskan bahwa dia sama sekali tidak takut dipecat. Yang terpenting saat ini adalah para pemain harus segera tampil lebih bagus lagi dalam pertandingan-pertandingan berikutnya. “Saya tidak peduli dipecat atau tidak. Saya akan terus menjalankan pekerjaan saya, mencoba melakukan yang terbaik. Inilah tanggung jawab seorang pelatih, membawa tim bermain lebih baik,” paparnya.

Dia meneruskan, “Saya tidak percaya ada kekurangpercayaan terhadap pelatih. Kami harus mengatakan itu dengan jelas dan tegas. Yang terjadi adalah kami ber-main buruk dan fakta ini sangat sulit dipa-hami bila dibandingkan dengan apa yang kami lakukan hingga Desember. Tetapi begitulah realitasnya dan kami harus me-lakukan banyak perubahan.”

Pelatih yang mempersembahkan gelar juara Liga Champions ke-10 atau La Decima untuk Madrid musim lalu itu percaya, para pemainnya bisa mengubah situasi ini sebe-lum laga melawan Barcelona di Camp Nou 22 Maret mendatang. Persoalan yang ada saat ini, kata Ancelotti, adalah kepercayaan diri, bukan masalah kualitas individu dan taktik.

“Masalah utamanya adalah para pe-main itu sendiri, juga pelatih. Tidak mu-

dah untuk dijelaskan. Di atas itu semua, kami sedikit kehilangan kepercaaan diri dalam permainan dan identitas kami. Selain itu, se-cara fisik kami mengalami sedikit penurunan. Padahal dalam sepak-bola, semua hal bisa berubah de-ngan cepat. Dari perode tampil ba-gus yang kami perlihatkan sebelum Natal, ketika kami berangkat dari situasi sulit untuk memetik 22 ke-menangan beruntun yang sulit diba-yangkan. Saya kira, pendukung sudah memperlihatkan rasa sayang mereka kepada tim malam ini, membangunkan kami dengan siulan,” tutup Ancelotti.

Pada laga itu, Christian Fuchs mem-bawa Schalke unggul terlebih dahulu pada menit ke-20 dengan tendangan kaki kiri dari dalam kotak penalti ke pojok kanan atas gawang yang tidak bisa dihentikan kiper Iker Casillas.

Untung Cristiano Ronaldo mam-pu menyamakan kedudukan hanya lima menit berselang melalu sundu-lan memanfaatkan bola lambung kiri-man Toni Kroos dari tendangan sudut.

Pada menit ke-40, mantan penyerang Madrid asal Belanda Klaas-Jan Huntelaar kembali membawa Schalke unggul berkat tendangannya dari dalam kotak penalti yang tidak terjangkau Casillas. Tetapi lima menit berselang, Ronaldo lagi-lagi menya-makan kedudukan menjadi 2-2 dengan sundulan memanfaatkan umpan lambung Fabio Coentrao dari sayap kiri. Ini adalah gol ke-78 Ronaldo di Eropa atau melam-paui rekor gol Raul Gonzalez.

Pada menit ke-52, Karim Benzema mem-bawa Madrid berbalik unggul melalui aksi individu yang ciamik di dalam kotak penalti. Setelah meliuk-liuk melewati beberapa pe-main Schalke di dalam kotak penalti, Ben-zema menaklukkan Wellenreuther dengan tendangan kaki kanan menyusur tanah ke pojok kiri bawah gawang.

Hanya saja, keunggulan ini tidak ber-tahan lama karena lima menit kemudian giliran pemain pengganti Leroy Sane me-naklukkan Casillas dengan tendangan me-lengkung dari luar garis 16. Kemenangan Schalke akhirnya ditutup oleh gol kedua Huntelaar dengan tendangan kerasnya yang sempat membentur mistar gawang sebelum bola bergulir ke dalam gawang pada menit ke-84. =ESpN/SKy SpoRTS/cARol AjI

Ancelotti: Kami Layak Diolok-olok

KORAN MADURAKAMIS 12 MARET 2015 | No. 0564 | TAHUN IV A

SUMENEP - Partai Demokrasi Indo-nesia Perjuangan (PDIP) membidik tiga nama dalam Pemilukada Sumenep, yaitu petahana A. Busyro Karim, dua pendatang baru, Zainal Abidin dan HM Sahnan. Ken-dati demikian, PDIP, lebih condong antara A. Busyro Karim dan Zainal Abidin.

“Sebab dalam amatan kami, hanya mereka berdua yang bersaing ketat pada tataran survei, walaupun konsultan sur-vei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) dan Proximity menampilkan data yang berbeda. Jika Syaiful Mujani me-nempatkan Busyro sebagai pemenang, yaiti 17 persen, dan zainal 8 persen, namun berbanding terbalik de-ngan hasil Proximity,” kata kata MH Said Abdullah, pengurus DPW PDIP Jatim, Rabu (11/3) saat Reses dan Sosialiasi 4 Pilar Kebangsaan di Desa Marengan Daya Ke-camatan Kalianget.

Namun, kata anggota DPR RI Dapil Madura itu, survei tidak menjadi satu-satu-nya tolak ukur bagi PDIP, sebab hasil survei fluktuatif. “Saya lebih percaya calon itu tu-run langsung dan menyapa masyarakat,” tambahnya.

Disinggung soal kecon-dongan PDIP, baik melihat elektabili-tas maupun kepantasan memimpin Sume-nep, bagi anggota DPR RI Dapil Madura itu, dua-duanya sama dan memiliki kapabilitas dan kapasitas mumpuni. “Oleh karena itu-lah kenapa kami lebih mengerucut kepada dua calon, yang lain masih belum bisa menyaingi,” tegasnya

Namun kalau ditanya lebih merapat ke siapa, tokoh lintas batas itu masih belum bisa memastikan, sebab dirinya suka dua-duanya. “Kita lihat saja hasilnya, yang jelas saya tidak bisa memastikan merapat ke sia-

pa. Cuma dari hasil 4 survei, hanya satu saja yang berbeda, Proximity.

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep menyatakan bahwa ber-dasarkan regulasi perubahan aturan dari Perppu ke UU Nomor 1 2015, aturan main kontestasi Pemilukada Desember men-datang tidak jauh berbeda dengan aturan main Tahun 2010. Sebut misalnya, calon masih satu satu paket (Cabup-Cawabub), uji publik, dan independen pun juga boleh ber-tarung.

“Yang berbeda hanya pada dukungan melalui jalur independen. Kalau kemarin 3 persen dari jumlah penduduk Sumenep, sekarang harus didukung oleh 6,5 persen.

Jadi, tinggal dihitung berapa dari 6,5 persen dari jumlah penduduk,” kata Divisi Hukum, Pengawasan SDM, dan Organisasi KPU Sumenep, Moh. Subaidi, Rabu (11/3).

Sementara untuk pendaftaran calon, kata Subaidi, pihaknya masih menunggu peraturan KPU yang masih dalam tahap ka-jian di KPU Pusat. “Jadi, masih belum pasti, kami masih menungguh hasil kajian dari KPU RI, sebab sejauh ini sejak ditetapkan-nnya Perppu, kemudian menjadi UU masih belum ada nomor. Namun, perkiraan kita, paling bulan Agustus pendaftaran akan dibuka,” jelasnya.

=SYAMSUNI

PDIP: Antara Busyro dan Zainal

4

Taneyan LanjangKORAN MADURA

KAMIS12 Maret 2015 No. 0564 | TAHUN IV

TunTuTan Kapolres Mundur Kian Besar

BANGKALAN | L

234 desa Masih dipiMpin peJaBaT seMenTara

BANGKALAN | M

peMBangunan KanTor peMKaB Tiada di apBd

PAMEKASAN | F

AturanPemilukada Tak Jauh Beda

Tempat, Tgl. Lahir: Sumenep, 22 Agustus 1954

Riwayat Pendidikan:= SD Negeri Bluto, Sumenep = SMP Negeri 1 Sumenep= SMA Negeri 1 Sumenep= Strata 1 di Institut Teknologi 10

November (ITS), Surabaya= Strata 2 di Universitas Brawijaya,

Malang= Strata 3 di Universitas Brawijaya,

Malang

Riwayat Pekerjaaan:=Kepala Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Jawa Timur =BKepala Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Timur

Tempat, Tgl. Lahir: Sumenep, 1 Mei 1961

Riwayat Pendidikan:= SD Paberasan Sumenep = SMP Kota Sumenep= SMA Kota Sumenep= Strata 1 di IAIN Sunan Kalijaga,

Yogyakarta= Strata 2 di Universitas Merdeka,

Malang= Strata 3 di Universitas 17 Agustus

1945, Surabaya

Riwayat Pekerjaaan:=Ketua DPRD Sumenep (1999-

2004 dan 2004-2009) =Bupati Sumenep (2010-2015)=Ketua DPC PKB Sumenep periode

2012/2017

Dr. KH. A. BUSYRo KARIM, M.Si Dr. Ir. H. zAINAL ABIDIN, MM., ME

KORAN MADURAKAMIS 12 MARET 2015 | No. 0564 | TAHUN IV BPROBOLINGGO KAMIS 12 MARET 2015

No. 0564 | TAHUN IVKORAN MADURAB Sumenep

SUMENEP - Masyarakat Desa Karang Anyar, Kecamatan Ka-lianget, menyatakan siap men-dukung Achmad Fauzi, Bakal Calon Wakil Bupati Sumenep dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Per-juangan.

Dukungan tersebut disampai-kan dalam silaturahmi Achmad Fauzi dan Said Abdullah, dengan masyarakat di rumah kepala desa Karang Anyar, Rabu (11/3). Namun, dukungan masyarakat tersebut bukan tanpa syarat.

“Seratus persen akan kita dukung, asal bila nanti terpilih bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di desa kami ini,” ujar salah satu dari mereka dalam perte-muan itu.

Salah satu persoalan masyarakat yang mengemuka dalam pertemuan itu adalah jalan di Desa Karang Anyar yang kini kondisinya memprihatinkan. “Jalan di sini sudah hampir 15 tahun tidak pernah diperbaiki. Padahal ini jalan kabupaten,” kata Asmuni, salah satu tokoh masyarakat di Desa Karang Anyar.

Selain soal jalan yang rusak, masyarakat juga mengeluhkan harga garam yang dianggap terlalu murah. Menurut mereka harga garam saat ini sangat tidak mengun-tungkan para petani garam. “Saat ini harga garam dengan kualitas paling rendah hanya Rp 400 per kilogram. Ini hampir tidak bisa memenuhi ke-butuhan hidup layak di sini,” terang salah satu dari hadirin.

Menanggapi persoalan-persoa-lan ini Fauzi berjanji akan berupaya menyelesaikannya bila nanti ter-pilih sebagai wakil bupati. Bahkan Said Abdullah, langsung menelepon Kepala PU Bina Marga Sumenep, Edy Rasiadi di depan hadirin. Said meminta agar jalan rusak di Desa Karang Anyar segera diperbaiki.

“Insya Allah akan sangat mudah saya upayakan bila nanti saya terpilih. Karena itu, saya mohon dukungan masyarakat Desa Karang Anyar ini. Semoga terpilih dan dapat menyelesaikan persoalan-persoalan di desa ini,” tutup Fauzi seraya mengucapkan terima kasih kepada hadirin. =bETH

“Namun akhirnya justru berkembang dan menyeret Ke-menterian Agama secara kelem-bangaan. Dan berbuntut ren-cana madrasah di Annuqayah keluar dari naungan Kemenag,” klarifikasinya, Rabu (11/3).

Menurutnya, persoalan tersebut telah berakhir sete-lah pihaknya memediasi kedua belah pihak. “Setelah kami duduk bersama dengan pengu-

rus Pesantren Annuqayah, dan menjalaskan duduk persolan-nya, akhirnya Pesantren An-nuqayah menyadari kerja sama dengan KKM dan tetap berada di bawah naungan Kemenag,” ungkapnya.

Kepala Biro Kepesantrenan Pengurus Pondok Pesantren Annuqayah, K. A Naqib Hasan, membenarkan perihal tersebut, dan pihaknya bersama pengu-

rus pesantren yang lain, sepakat untuk tidak pindah naungan.

“Memang benar, Kepala Ke-menag Sumenep datang ke sini, mereka menjelaskan persoalan dan menjelaskan duduk per-soalan yang sebenarnya. Sete-lah itu, kami pengurus Pondok Pesantren Annuqayah, sepakat tetap berada di bawah naungan Kemenag,” ungkapnya.

Polemik tersebut bermula dari pernyataan Kepala Madra-sah Tsanawiyah 1 Annuqayah, K. Farid Hasan, yang baru tiga bulan menjabat kepala madra-sah. Kata Moh. Shodiq, Farid Hasan tidak tahu ada kesepa-katan antara kepala madrasah sebelumnya terhadap kegiatan Aksioma tersebut.

Acara Aksioma 2015 dikata-kan sangat memberatkan lem-baga, sebab masih memun-gut sumbangan. Sumbangan yang diminta ke lembaga itu sekitar Rp 10.000 untuk MTs, dan Rp 16.000 Madrasah Aliyah (MA).

Salah satu pengasuh Pondok Pesantren Annuqayah Daerah Nirmala itu mengungkapkan, jumlah siswa MTs di Annuqayah mencapai 1940 siswa. Dengan begitu pihaknya harus menge-luarkan Rp 19,4 juta dengan asumsi per sisw 10 ribu. Sedang-kan untuk MA jumlah siswa-nya1840 orang, jika dikalikan Rp 16 ribu hasilnya mencapai Rp 27,6 juta.

=JUNAEDI/MK

BURSA PEMIMPIN SUMENEP

Masyarakat Karang Anyar Siap Dukung Fauzi, Asal ...

Kankemenag Mediasi Polemik AksiomaAnnuqayah: Kami Tetap di Bawah Naungan KemenagSUMENEP – Kepala Kantor Kementerian Agama Ka-bupaten Sumenep, Moh Shodiq, menjelaskan, polemik iuran Ajang Kompetisi Seni dan Olahraga Madrasah (Aksioma) adalah persoalan madrasah di bawah nau-ngan Yayasan Pesantren Annuqayah dengan Kelompok Kerja Madrasah (KKM) Guluk-Guluk.

EMPAT PILAR KEBANGSAAN. Achmad Fauzi (berdiri) saat menjadi pembicara pada Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan bersama anggota MPR RI Said Abdullah, Rabu (11/3). BERITA HAL E

KORAN MADURAKAMIS 12 MARET 2015 | No. 0564 | TAHUN IV CSumenep

SUMENEP – Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Sume-nep (DPKS), M. Kamalil Ersyad mengatakan, insentif sebesar Rp. 250 ribu yang diberikan oleh pemerintah kepada GTT itu tidak bisa disebut upaya untuk menyiasati kekurangan guru di Sumenep.

“Karena insentif itu memang sudah seharusnya diberikan kepada guru-guru sukwan agar mereka semangat menjalankan tugasnya. Itu tidak terkait den-gan cara mengatasi kekurangan guru di Kabupaten Sumenep,”

tuturnya.Hal itu menanggapi perny-

ataan Kepala Dinas Pendidi-kan Sumenep, A. Shadik. Ia mengatakan, untuk menyiasati kekurang guru, pemerintah akan memaksimalkan kerja guru tidak tetap (GTT). Salah satu caranya dengan memberikan insentif kepada mereka Rp. 250 ribu tiap bulan. Anggaran yang telah dis-ipkan sebesar Rp. 4,2 miliar.

Menurutnya, pemberian insentif kepada GTT itu tidak akan bisa menjawab persoa-lan kekurang tenaga pendidik.

Kekurang guru bisa diatasi, salah satunya dengan memas-tikan terlebih dahulu berapa kekurangan guru di Sumenep. “Setelah itu, pemerintah harus berupaya, dalam setiap tahun-nya harus mengangkat tenaga guru baru,” jelasnya.

Untuk bisa melakukan itu, menurut dia, pemerintah harus melakukan koordinasi yang baik dengan pemerintah pusat. Ka-rena, kebijakan pengangkatan pegawai negeri sipil (PNS) itu berkaitan dengan pemerintah pusat. “Itu harus dilakukan seba-

gai bentuk kepedulian pemerin-tah kepada dunia pendidikan di Sumenep,” tukasnya.

Selebihnya, ia mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Sumenep sebenarnya sudah peduli kepada dunia pendidikan. “Hanya saja lambat. Sehingga persoalan pendidikan semakin lama semakin numpuk. Harusn-ya setiap persoalan disikapi se-cara cepat. Kalau persoalannya kekurangan guru, itu harus disi-kapi dulu,” pungkasnya.

Sebelumnya, Bupati Sume-nep, A. Busyro Karim menga-

takan bahwa pihaknya telah menginstruksikan kepada pihak Disdik agar GTT diambil dari masyarakat yang rumahnya dekat dengan lembaga pendidi-kan yang ada.

“Tidak boleh mencari guru yang jauh dari tempatnya men-gajar. Kalau di Desa Beraji, ya harus dari Desa Beraji. Kalau di Angon-Angon, harus dari Angon-Angon, misalnya. Kalau jauh, kedisiplinannya yang kita khawatirnkan,” katanya saat acara bedah buku karyanya be-berapa waktu lalu. =FATHOL ALIF/MK

MENYIASATI KEKURANGAN GURU

Insentif untuk GTT Bukan Solusi

"Kami sebenarnya ingin ber-temu langsung dengan pimpinan DPRD Sumenep guna menanya-kan kepastian larangan wawan-cara di ruangan Komisi B, namun pimpinan DPRD ternyata tidak berada di tempat," kata salah se-orang wartawan, Rifai.

Wartawan media cetak ini menyatakan dirinya dan warta-wan lainnya siap menaati kebija-kan atau peraturan internal yang dikeluarkan DPRD selama tidak mengganggu proses pencarian dan penggalian informasi untuk kepentingan berita.

"Larangan wawancara di ruan-gan komisi itu termasuk hal yang aneh. Kalau benar, bisa saja hanya terjadi di Sumenep. Kami merasa perlu datang dan bertemu pimpi-nan DPRD supaya tidak bias," ujarnya, menerangkan.

Rifai yang juga Ketua Persat-uan Wartawan Indonesia (PWI) Sumenep itu berharap Sekretariat DPRD bisa berkomunikasi dan berkoordinasi lebih dulu dengan wartawan, jika ada kebijakan in-ternal yang terkait wartawan.

"Kami tidak ingin dianggap sebagai wartawan yang tak sopan. Kami memiliki kode etik ketika menjalankan tugas jurnalistik, termasuk tata cara berwawancara. Sekali lagi, kalau memang ada larangan wawancara di ruangan Komisi B, segera sosialisasikan," katanya.

Menanggapi hal itu, Sekreta-ris DPRD Sumenep, R Moh Mulki, menjelaskan pihaknya hingga sekarang tidak menerima salinan keputusan atau pun pemberita-huan dari pimpinan komisi ten-tang larangan wawancara di rua-

ngan komisi."Mohon maaf, pimpinan DPRD

Sumenep tidak berada di kantor. Aspirasi dari kawan-kawan warta-wan akan kami sampaikan kepada pimpinan DPRD. Namun, hingga sekarang kayaknya belum ada

aturan yang melarang wawancara di ruangan komisi," katanya.

Selasa (10/3), sejumlah warta-wan yang ingin mewawancarai Ketua Komisi B DPRD Sumenep, Nurus Salam, tiba-tiba dikejut-kan oleh pernyataan dari ang-

gota Komisi B, Masdawi, tentang larangan wawancara di ruangan komisi.

"Sesuai hasil kesepakatan di internal Komisi B, tidak boleh ada wawancara di ruangan komisi. Kalau mau wawancara, silakan di luar atau di ruangan fraksi," kata reporter "Machan TV", Ahmad Saie, yang menirukan perkataan polisi Demokrat itu.

DemokratSekretaris DPC Partai

Demokrat Kabupaten Sumenep, Ahmad Zahrir Ridlo, menga-takan telah mendengar bahwa anggota dewan dari partainya melontarkan pernyataan yang ditengarai menghalang-halangi tugas wartawan.

Kepada Komunitas Jurnalis Sumenep (KJS) di Kantor DPC Partai Demokrat Kabupaten Sumenep Jl. Trunojoyo, pihaknya mengaku akan melakukan klari-fikasi kepada yang bersangkutan terlebih dahulu.

“Dan kalau memang benar ada ‘pengusiran’ atau pun memang ada upaya tindakan menghalangi ter-hadap tugas jurnalis, kami secara pribadi maupun kelembangaan menyayangkan. Tetapi juga akan ada tindakan tegas dari DPC kepa-da oknum kader kami yang ada di DPR,” ujar bekas jurnalis tersebut.

Namun, imbuhnya, karena saat ini yang bersangkutan sedang berada di luar kota sehingga belum bisa dimintai klarifikasi. Pihaknya mengaku juga akan berkoordinasi dengan partai lain untuk memas-tikan kebenaran kabar itu.

“Tapi kami berharap, persoa-lan ini bisa segera diluruskan dan diambil hikmahnya. Kami siap untuk memidiasi. Yang pasti, jika memang betul ada tindakan (“pengusiran”), pasti akan ada peringatan ataupun sanksi kepada yang bersangkutan. Jika memang betul itu terjadi,” pungkasnya. =FATHOL ALIF/ANT/MK

Wartawan Temui Sekretaris DPRD

Demokrat: Akan Ada Tindakan Tegas

SUMENEP - Puluhan wartawan di Kabupaten Sumenep, Rabu (11/3),

menemui Sekretaris De-wan Perwakilan Rakyat

Daerah setempat R Moh Mulki terkait pernyataan

anggota Komisi B yang melarang wawancara di

ruangan komisi.

Komunitas Jurnalis Sumenep (KJS) saat bertemu dengan Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Sumenep, Ahmad Zahrir Ridlo, di Kantor DPC Partai Demokrat Jl. Trunojoyo, Rabu (11/3). Pertemuan tersebut terkait dugaan pengusiran oleh politisi partai tersebut, Masdawi, terhadap wartawan, Selasa (10/3).

KORAN MADURAKAMIS 12 MARET 2015 | No. 0564 | TAHUN IV D Sumenep

Oleh sebab itu, dirinya akan berupaya untuk menyediakan fasilitas umum yang mudah di-akses oleh petani. Salah satu upaya yang akan dilakukan de-ngan cara membangun telesenter di setiap daerah terpencil, seperti di daerah kepulauan.

Saat ini sebenarnya sudah ada telesenter namun belum merata. Dari 27 kecamatan, hanya ada dua telesenter. Yakni satu unit telesenter untuk 19 kecamatan daratan, dan satu unit untuk de-lapan kecamatan daerah kepu-lauan. "Satu unit di Desa Beraji, Kecamatan Dungkek, dan satu di Pulau Arjasa," terangnya.

Program telensenter meru-pakan program pemerintah yang dikemas seperti warung internet (warnet) dengan jumlah kom-puter sebanyak delapan unit, dan perangkat sambungan internet dengan kecepatan tinggi. Penga-daan bantuan tersebut dibiayai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Namun, sekarang sudah dihibahkan kepada pemerintah daerah.

"Program itu dibangun sejak 2008 merupakan bantuan dari APBD Tingkat I Pemprov Jatim.

Tapi setiap empat tahun dihibah-kan ke pemerintah daerah," terang Yayak. Sementara Peme-rintah daerah dalam pengadaan bantuan itu hanya diminta untuk menyediakan tempat dan rekrut-men pengelola.

Adanya bantuan tetsebut di-harapkan bisa membantu warga utamanya petani dalam me-ngakses berbagai informasi. Mi-salnya, soal pola tanam, cara cocok tanam yang baik sesuai anjuran pemerintah dan juga soal penanganan hama.

"Pada tahun ini kami men-dapat satu jatah lagi, itu akan diletakkan di Pulau Sapudi. Se-lain itu kami juga punya rencana untuk membangunnya di Pulau Masalembu dan Pulau Arajasa. Pembangunan dua telesenter itu direncanakan akan dibangun memakai dana APBD tingkat II," ungkap mantan Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep itu.

=JUNAEDI/MK

Petani Belum Manfaatkan Teknologi Diskominfo Hanya Miliki Dua Telesenter

SUMENEP – Dosen Ilmu Poli-tik Universitas Wiraraja (Unija) Sumenep, Hasan Basri, mem-prediksi, biaya yang harus disi-apkan oleh setiap kandidat Bu-pati Sumenep Periode 2015-2020 mencapai Rp 25 miliar.

“Kalau pada pelaksanaan pilkada sebelumnya dengan bi-aya Rp 2 miliar sudah dianggap cukup, tapi kalau pelaksanaan pilkada tahun ini dipastikan tidak cukup. Bahkan, setiap calon mini-malnya harus menyediakan cost sampai Rp 25 miliar,” tuturnya, Rabu (11/3).

Hal itu disebabkan berubah-

nya pemahaman dan perilaku pempilih akan arti demokrasi. Pe-milih beranggapan pemilu men-jadi ajang untuk mencari keuntu-ngan. Katanya, demokrasi bukan diartikan untuk memilih figur se-orang pemimpin yang ideal.

Dia membandingkan pelak-sanaan Pemilu Tahun 1999 de-ngan Tahun 2004. Pada 1999, pe-milih menganggap politik sebagai salah satu perjuangan untuk me-milih figur sebagai pemimpin. Namun, sifat tersebut berbeda pada pelaksanaan pemilu tahun 2004. Pada tahun itu masyarakat mengartikan politik sebagai salah

satu media untuk mencari keun-tungan.

“Kalau politik tahun 1999 itu masih murni mencari pemimpin, makanya kita sangat disegani. Tapi pada tahun 2004, masyarakat sudah banyak yang bertanya, kiai seperti apa yang harus dipilih. Baru pada pelaksaan Pileg tahun 2014 lalu, masyarakat sudah ber-sifat pragmatis,” terang itu.

Perilaku seperti itu sangatlah tidak baik untuk dipertahankan. Selain itu, juga mengakibatkan terjadinya krisis pemimpin yang baik. “Kalau budaya itu masih dipertahankan, sangat tidak

mungkin bisa mencari pemimpin yang bagus,” ungkapnya.

Zainuri, tokoh masyarakat Ganding, menuturkan, beru-bahnya pemahaman dan pe-rilaku pemilih bukan kehendak masyarakat, tapi disebabkan adanya perubahan perilaku dari seorang pemimpin itu sendiri.

”Sebenarkan masyarakat sa-ngat menginginkan adanya pem-impin yang baik, dan bisa mem-bawa perubahan. Tapi terkadang setelah jadi pemimpin, malah banyak yang lupa terhadap war-ganya,” kata salah satu tokoh masyarakat Kecamatan Ganding.

Kondisi seperti itu me-nyebabkan masyarakat salah mengartikan pilkada. ”Setelah saya ngomong-ngomong den-gan masyarakat memang begitu. Bahkan, ada sebagian warga yang tidak mau menyalurkan hak pili-hanya jika tidak ada sesuatu yang diberikan,” ungkapnya.

Untuk diketahui, Masa jabatan A Busyro Karim-Soengkono Sidik sebagai Bupati-Wakil Bupati Sumenep periode 2010-2015 yang merupakan hasil pilkada lang-sung setempat pada 2010, akan berakhir pada Oktober 2015.

=JUNAEDI/MK

JELANG PILKADA

Biaya Politik Tinggi

SUMENEP – Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kabupaten Sumenep, Yayak Nurwahyudi, mengatakan, mayoritas petani di Kabupaten Sumenep belum memanfaatkan teknologi untuk pertanian.

Petani di Kecamatan Ganding mem-bajak sawah dengan alat tradisional.

Pemerintah Kabupaten Sumenep, menganggap petani gagap teknologi.

KORAN MADURAKAMIS 12 MARET 2015 | No. 0564 | TAHUN IV ESumenep

Begitulah ucapan pertama kali MH Said Abdullah, anggota DPR-MPR RI Dapil Madura saat melakukan reses dan sosialisasi 4 pilar kebangsaan di dua tem-pat, yaitu Desa Marengan Daya dan Marengan Laok, Kecama-tan Kalianget, Rabu (11/03). Said menyampaikan tentang substansi bermasyarakat, berbangsa dan bernegara agar ruh kebangsaan itu tidak ternoda hanya gara-gara berbeda.

Generasi muda mau tidak harus memiliki nilai agama dan semangat cinta NRKI yang kuat. Sebab merekalah yang akan men-jadi penerus cita-cita bangsa, hingga bisa mengibarkan bendera peradaban. Kalau sudah dari ke-cil tertanam nilai agama, moral, dan cinta NRKI, generasi muda kita akan memberikan kontribusi besar bagi pembangunan bangsa dan negara ini. Oleh karena itu, ketika agama dan moralnya bagus nantinya saat ia dewasa dan men-jadi politisi, birokrat, pengusaha maupun yang lainnya, pasti NKRI dan merah putih di atas segala-galanya. Maka baginya pun NKRI adalah harga mati. Ini sesuai dengan semangat dan cita-cita pejuang kita dahulu.

“Ingat, revolusi kebudayaan kita masih belum selesai. Sehing-ga tugas generasi berikutnyalah yang harus meneruskan perjuan-gan Bung Karno dan Bung Hatta,” ucapnya di depan ratusan warga, pemuda dan para para tokoh masyarakat.

Ia menjelaskan bahwa pada hakekatnya, wawasan kebangsaan Indonesia dalam kerangka NKRI berkembang dan mengkristal dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, sehingga memben-tuk negara Indonesia yang damai dan berpayung Pancasila. “Dan masih segar dalam ingatan kita bahwa pada waktu itu pemuda-lah yang berikrar melalui piagam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Hal tersebut telah ditahbiskan sebagai tekad perjuangan para pemuda untuk meneguhkan eksistensi sebagai generasi bangsa, menjunjung tinggi semangat kebangsaan dan persaudaraan, yakni satu nusa, satu bangsa dan menjunjung ba-hasa persatuan bahasa Indonesia, yang intinya bertekad untuk ber-

satu dan merdeka dalam wadah sebuah NKRI,” paparnya sembari menjawab beberapa pertanyaan beberapa warga setempat.

Wawasan kebangsaan seba-gai jiwa bangsa Indonesia dan pendorong tercapainya cita-cita bangsa Indonesia, mengandung butir-butir yang menjiwai dan memaknai Wawasan Kebangsaan, yaitu rasa kebangsaan, paham kebangsaan, dan semangat ke-bangsaan, yang dapat digunakan sebagai alat pemersatu bangsa dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat yang beranekaragam latar belakang, suku, agama, ras, dan adat-istia-dat.

Sebagai anggota DPR RI dari Dapil Madura, Said Abdullah memang merupakan salah satu sosok yang populis. Ketika pulang kampung, Said Abdullah meng-gunakan waktunya untuk bergu-mul dan bersilaturrahim kepada masyarakat di berbagai tempat walaupun tanpa ada reses mau-pun kegiatan lain.

Tidak cukup dengan itu, saat pulang kampung ia pula mel-akukan kunjungan ke beberapa tempat, baik pesantren maupun beberapa lembaga lain. Sungguh, tak ada yang mengira, sekelas anggota DPR RI mau menyapa masyarakat tanpa sungkan. “Tak ada tujuan lain selain menyam-bung silaturrahim. Sebab silatur-rahim itu adalah tali pengikat yang sangat kuat dalam menjaga ukhuwah wathaniyah atau per-saudaran kebangsaan. Boleh saja pilihan masyarakat berbeda, teta-pi kita tetap satu cita, bersatu dan meneguhkan semangat kebang-saan,” ujarnya.

Hanya satu hal yang ingin Said katakkan kepada masyarakat bahwa boleh saja negeri dirund-ung beragama persoalan, baik ISIS, perilaku korupsi, perang pe-mikiran, kemiskinan, kesenjangan sosial, namun ada hal yang tidak boleh luput dari setiap relung sanubari kita. Tentu hal tersebut Negara Kesatuan Republik Indo-nesia atau NKRI. “Nah, oleh ka-

rena itu, mari kita junjung NKRI, agar ruh kebangsaan itu tetap hidup sepanjang masa,” jelasnya.

Diketahui, bahwa selama be-berapa hari ke depan, MH Said Abdullah sedang melakukan reses dan sosialisasi empat pilar kebangsaan di berbagai tempat. Pada Rabu kemarin, ia turun dan menyapa masayarakat di Desa Marengan Laok dan Marengan Daya.

Kasih BantuanSelain menyampaikan ma-

teri tentang 4 pilar kebangsaan, MH Said Abdullah juga mem-berikan bantuna dan kemuda-han bagi masyarakat. Termasuk mendengarkan keluh kesah dari masyaraka setempat, baik soal problem garam yang tak sesuai harga pokok produksi, jalan Desa Marengan yang tak kunjung diperbaiki, musala dan masjid, madrasah, hingga minta penje-lasan tentang dana desa Rp 600 juta. “Bantuan memang harus saya berikan kepada masyarakat,

sebab ini adalah uang negara un-tuk mereka. Saya kan reses, uang ini untuk memberikan kemuda-han kepada bagi rakyat,” jelasnya.

Pantauan Koran Madura, se-lain bantuan itu disaksikan sendiri oleh Kepala Desa Marengan Daya, H. Sukarto Hadi, SH, dan Kades Marengan Laok, Dasuki Wahyudi, ST, pula disaksikan sendiri oleh ratusan masyarakat. “Saya ber-hara, bantuan ini dimanfaatkan sebaik mungkin,” ucapnya.

Selain itu, MH Said Abdul-lah juga memediasi keluhan masyarakat tentang jalan. Saat masyarakat mengeluh, Said Ab-dullah langsung menelpon dinas terkait, Edy Rasiadi. “Kata Pak Edy, anggaran perbaikan jalan ini sudah masuk PAK, 15 April dananya baru turun. Termasuk soal garam, saya sudah komuni-kasi langsung dengan pimpinan PT Garam, Pak Ustman. Yakinlah bahwa garam masyarakat akan dibeli dengan harga yang lebih layak,” jelasnya.

=SYAMSUNI

Junjung NKRI, Hidupkan Ruh KebangsaanKeutuhan Bangsa Ada di Tangan Generasi Muda

SUMENEP- Keutuhan NKRI adalah harga mati.

Sebab kita hidup di negeri yang plural dan

mutikultural dengan ber-bagai macam etnis, suku,

bahasa hingga agama. Sehingga tak perlu harus

bertikai hanya karena berbeda.

SAID ABDULLAH. Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI saat melakukan sosialisasi empat pilar kebangsaan, Rabu (11/3).

KORAN MADURAKAMIS 12 MARET 2015 | No. 0564 | TAHUN IVF PamekasanBANGKALANPROBOLINGGO PamekasanKORAN

MADURA FKAMIS 12 MARET 2015No. 0564 | TAHUN IV

Kepala Bagian Pembangu-nan Pemkab Pamekasan, Rahmat mengatakan untuk rencana pem-bangunan Kantor Pemkab Pame-kasan memang sudah dilaku-

kan. Tetapi, untuk anggarannya sepengetahuan dirinya tidak ada dalam APBD 2015 ini.

Rahmat mengakui gambaran besarnya pembangunan kantor

pemkab ini sudah diketahui. Na-mun, hingga saat ini belum ada rapat koordinasi lanjutan dari beberapa SKPD terkait. ”Kalau gambarannya sudah ada, teta-pi, sepengetahuan saya dalam APBD 2015 tidak ada anggaran pembangunan pembangunan Pemkab Pamekasan,” ungkap-nya.

Rahmat mengatakan Kantor Pemkab Pamekasan yang berada di Jl Jokotole sudah tidak layak digunakan. Sebab, setiap hujan deras, kantor itu selalu tergenang banjir.

Sejumlah arsip tergenang dan

pelayanan masyarakat selalu ter-ganggu. Sehingga, satu-satunya jalan yakni membangun kan-tor baru, yang rencananya akan dibangun di bekas lahan RSUD Pamekasan.

Seperti yang direncanakan, Pemkab Pamekasan akan me-nganggarkan untuk pembangu-nan kantor bupati dan wabup serta para pejabatnya sekitar Rp 87 milar.

Anggaran sebesar itu telah tertera dalam detail engineering design (DED) yang di buat konsul-tan perencana. Master plan Kan-tor Pemkab Pamekasan baru itu

memiliki lima lantai. Pembangu-nannya akan dimulai secara ber-tahap.

Kantor ini nantinya akan ditempati 10 satuan kerja perang-kat daerah (SKPD). Termasuk kan-tor bupati, wabup, dan sekretaris kabupaten (Sekkab). Sehingga kantor pemkab nanti bisa menya-tu dan tidak terpisah-pisah seper-ti yang ada saat ini. Pembangunan kantor pemkab yang baru itu juga sebagai upaya untuk memisahkan diri dengan Kantor DPRD Pame-kasan yang dinilai sudah tidak representatif.

=FAKIH AMYAL/UZI/RAH

Pembangunan Kantor Pemkab Belum Dianggarkan di APBDAkan Ditempati 10 SKPD, Bupati, Wabup, dan SekkabPAMEKASAN - Rencana pembangunan Kantor Pemerin-tah Kabupaten Pamekasan di lahan bekas RSUD Pame-kasan di Jl Kesehtan akan tertunda. Sebab, anggaran untuk pembangunan gedungnya tidak masuk dalam ang-garan pendapatan belanja daerah (APBD) 2015. Padahal, rencana awal anggaran pembangunan kantor ini akan di-anggarkan secara bertahap dan akan disesuiakan dengan kemampuan APBD Pamekasan.

TAK TERAWAT. Pantai Talang Siring di Pamekasan, Madura, yang menelan Rp Miliar itu kian tak terawat. Kondisinya kotor dan menimbulkan aroma tak sedap. Sampah dan reranting berserakan di mana-mana. Pantas saja apabila tak sanggup menyedot wisatawan.

KORAN MADURAKAMIS 12 MARET 2015 | No. 0564 | TAHUN IV GPamekasan

Kebijakan terbaru tersebut, Pada tahun 2015 in harga garam kualitas premium (Kw 1) naik sebesar Rp 100 per kilogram, dari yang sebelumnya Rp 550 menjadi Rp 650 per kilogram. Kemudian, PT garam juga akan menyerap garam rakyat sebesar 400 ribu ton.

Sayang, kebijakan tersebut belum di ketahui oleh petambak garam di Madura, khususnya di Pamekasan. sehingga harga akan tetap bisa di mainkan oleh para tengkulak yang ingin men-cari keuntungan sebesar-besa-rannya, sedang yang dirugikan para petambak garam.

Hal itu disampaikan anggota Komisi II DPRD Pamekasan, yang membidangi ekonomi, Samsuri. Menurutnya, kenaikan harga perlu disosialisasikan, supaya petambak garam berani menolak tawaran harga dibawah harga yang sudah ditentukan tersebut.

Pasalnya, selama ini pe-tambak garam buta dengan in-

formasi kenaikan harga garam, karena mereka menjual garam kepada tengkulak. Sehingga ketika terjadi kenaikan harga garam yang merasakan keun-tungannya hanya pabrikan dan tengkulak garam.

“Kami cukup apresiasi dengan kebijakan dari PT Garam yang baru tentang garam. Tapi kami menyayangkan apa yang dilakukan PT Garam belum optimal untuk menyampaikan kebijakan itu kepada para pe-tambak garam. makanya, kami minta kebijakan ersebut segera disosialisasikan,” kata Politisi PKB ini.

Dikatakannya, kabar kenai-kan harga itu, tentu akan men-dorong para petambak garam untuk memperbaiki kualitas garamnya. Kendati demikian pihaknya berharap agar garam rakyat yang kualitas kw1 dan kw2 tetap harus terserap oleh PT garam.

Sebab, lanjutnya, dengan suntikan dana Rp 222 miliar yang disiapkan untuk membeli garam rakyat pada 2015 ini, dinilai akan mampu menyerap garam langsung dari petambak garam. Sehingga, PT Garam di-harapkan tidak hanya membeli garam premiun saja, tapi juga membeli semua garam rakyat.

“Dengan kesiapan dana yang cukup besar itu, kami kira semua hasl garam rakyat di Madura, Khususnya Pamekasan, bisa terserap semuanya, dengan harga yang sesuai ketentuan yang berlaku. Sehingga petam-bak ragam tidak selalu merasa dirugikan,” ungkapnya.

=ALI SYAHRONI/RAH

Kenaikan Harga Garam Perlu SosialisasiPT Garam Harus Membeli Garam RakyatPAMEKASAN – Adanya kebijakan yang berkaitan de-ngan harga garam dan jumlah serapan garam rakyat oleh PT Garam, dinilai harus diketahui oleh para petambak garam. Hal itu yang membuat Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, meminta agar dilakukan sosialisasi tentang kebijakan tersebut.

Pasalnya, selama ini pe-tambak garam buta de-ngan informasi kenaikan

harga garam, karena mere-ka menjual garam kepada

tengkulak. Sehingga ketika terjadi kenaikan harga ga-ram yang merasakan keun-tungannya hanya pabrikan

dan tengkulak garam.

PAMEKASAN - Terdapat se-jumlah aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh warga di Pamekasan, seperti pertamba-ngan batu dan pasir, tidak satu pun yang mengantongi izin per-tambangan, kata Kepala Bagian Sumber Daya Alam (SDA) Pame-kasan, Salah Syamlan.

Menurutnya, izin pertamba-ngan itu dikeluarkan oleh Ke-menterian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Untuk di SDA Kabupaten Pamekasan tidak tercatat satu pun pertambangan yang memiliki izin pertamba-ngan.

Di Pamekasan terdapat se-jumlah aktivitas pertambangan yang masuk kategori ilegal (liar), seperti penambangan pasir dan batu yang terdapat di beberapa kecamatan, yang kegiatannya masih sulit dihentikan.

Sejauh ini pihaknya hanya bisa memberikan sosialisasi ten-tang hukum pertambangan dan dampak yang akan ditimbulkan.

Dengan harapan ada kesadaran para penambang untuk menghen-tikan aktivitas pertambangannya.

“Semuanya tidak ada izinnya, sehingga jelas melanggar hukum. Makanya, pada tahun 2014 lalu kami telah memberikan sosial-isasi kepada para penambangan agar mereka bisa menghentikan kegiatannya dan mencari peker-jaan lain,” katanya.

Menurut Salah, adanya penambangan liar itu tidak lepas karena faktor kebutuhan ekono-mi, sehingga jika ada pendapatan lain yang bisa menghidupi para penambang dan keluarganya se-cara otomatis penambangan itu akan dihentikan.

Agar penambang dapat meng-hentikan aktivitas pertambangan yang dapat merusak lingkungan itu perlu keterlibatan semua pihak. Salah satuya Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsos-nakertrans).

“Kami akan berkoordinasi dengan Disosnakertrans agar

para penambang dapat mengi-kuti pelatihan. Sehingga dengan keterampilan penambang yang didapat dalam masa pelatihan bisa menjadi jalan keluar untuk mereka tetap memiliki sumber pendapatan lain,” ungkapnya.

Kerusakan lingkungan akibat aktivitas penambangan pernah terjadi di Dusun Pancor, Desa Grujugan, Kecamatan Larangan, Pamekasan. Pada waktu itu, tanah warga yang terletak di atas bekas tambang batu retak dan ambles dengan luas lebih dari lima hek-tare. Kemudian penambangnya harus berurusan dengan penegak hukum karena kejadian itu.

“Yang terbaru itu, penamba-ngan pasir di Kecamatan Galis yang juga diperiksa polisi karena aktivitasnya tidak mempunyai izin pertambangan. Kami berharap se-mua yang terjadi karena kegiatan pertambangan bisa jadi pelajaran. Sehingga ada kesadaran untuk ber-henti dari penambang,” kata Salah.

=ALI SYAHRONI/UZI/ARAH

KEMANUSIAAN

Semua Pertambangan Tak Berizin

ILUSTRASI. Timbunan pasir hasil penambangan liar di Desa Pandan, Kecamatan Galis, Pamekasan, beberapa waktu lalu.

KORAN MADURAKAMIS 12 MARET 2015 | No. 0564 | TAHUN IVH PamekasanPamekasan

Bupati: Kemerdekaan Berpendapat untuk Kemajuan Masyarakat

PAMEKASAN - Maraknya demonstrasi atau unjuk rasa yang dilakukan oleh sejumlah aktivis Mahasiswa, Pemuda, Lembaga Swadaya Masyarakat,

baik ke pemerintah ataupun in-stitusi penegak hukum menjadi perhatian dan kajian sejumlah pihak.

Salah satunya Fakultas Hu-

kum Universitas Madura (Unira) bersama Lembaga Pengkajian Pemerintah Daerah (LPPD) mengagas fenomena unjuk rasa itu dalam seminar regional yang bertajuk “Di Balik Maraknya Aksi Unjuk Rasa di Pamekasan Kupas Undang-Undang Nomor (UU) Nomor 9 tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum”.

Panitia menghadirkan nara sumber Kepala Biro Hukum Provinsi Jawa Timur, Direktur Intelkam Polda Jawa Timur, Ka-polres Pamekasan dan Perwaki-lan Persatuan Wartawan Indone-sia (PWI) Jawa Timur.

Bupati Pamekasan, Ach-mad Syafii mengapresiasi keg-iatan seminar yang mengu-

rai tentang fenomena unjuk rasa. Ia mengharapkan mela-lui kegiatan tersebut muncul pemikiran-pemikiran yang mampu memberikan penjela-san dalam berdemokrasi yang baik di Indonensia dan tata cara menyampaikan pendapat di muka umum yang baik dan benar.

Setiap warga negara memi-liki hak yang sama menyampai-kan pendapatnya. Kemerdekaan berpendapat sudah diatur dalam UU/9/1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Melalui UU itu muncul budaya demokrasi. Na-mun kebebasan itu haruslah kebebasan yang bertanggung jawab. Ukurannya adalah kema-

juan masyarakat dan terjaganya persatuan dan kesatuan serta moralitas sosial yang dibangun oleh masyarakat.

Kapolres Pamekasan AKPB Sugeng Muntaha menyampaikan selama dua bulan terakhir jum-lah pemohon pendemo sekitar 53 pemohon. Dari jumlah terse-but 27 diantaranya gagal, de-ngan berbagai alasan.

Apabila sejumlah aktivis, baik dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) maupun or-ganisasi masyarakat (ormas) lain hendak menggelar Unras di Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat, dalam satu hari bisa mencapai 5 kelompok demonstrasi.

=FAKIH AMYAL/UZI/RAH

Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Suli Faris. MenurutKoordinator Pani-tia Khusus (Pansus) yang memba-has rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang desa ini, kon-sultasi ke Kemendagri bukan cara yang terbaik untuk bisa memuat aturan yang berbeda dari Peratu-ran Menteri Dalam Negeri (Per-mendagri).

Pasalnya, hasil produk aturan yang tertuang dalam Permendagri Nomor 112 tahun 2014 Tentang Desa sudah dianggap hasil yang paling baik. Sehingga, hasil atu-ran itu akan dipertahankan untuk bisa dijalankan di daerah.

“Jadi, kecil sekali kemung-kinan Kemendagri memberikan toleransi. Karena jika toleransi memuat kebijakan lokal itu di-berikan, sama artinya hasil atu-ran yang dikeluarkan Kemendagri dianggap keliru oleh Kemendagri sendiri. Pastinya Kemendagri akan tetap bertahan pada hasil produknya,” kata Politisi PBB ini.

Untuk itu, pihaknya menilai lebih baik konsultasi itu di laku-kan ke Gubernur Jawa Timur, Soekarwo. Apalagi, raperda yang telah selesai dibahas tidak ada kaitannya dengan Kemendagri yang ada hanya dengan gubernur.

Terbukti, setelah raperda itu se-

lesai diparipurnakan, DPRD hanya berkewajiban untuk menyerahkan hasil pembahasannya kepada gu-bernur, bukan ke Kemendagri. Se-hingga, sebelum kebijakan lokal itu dimasukkan dalam perda desa di Pamekasan akan di konsultasikan ke gubernur.

“Kalau saya sebaiknya poin-poin yang tidak bisa diterapkan di sini (Pamekasan) sebaiknya dikonsultasikan kepada gu-bernur, jangan ke Kemendagri. Tapi, kemana pastinya akan dikonsultasikan kami masih akan rapat di internal Pansus I,” ungkapnya.

Sebelumnya, Ketua Pansus I DPRD Pamekasan, Ismail me-ngatakan pihaknya berencana akan melakukan konsultasi ke Kemendagri karena terdapat ke-biasaan lokal di Pamekasan yang tidak mungkin dipadukan dengan Permendagri yang akan jadi acuan dalam Perda Pilkades Pamekasan.

“Ada beberapa poin aturan yang masih akan kami koordinasi-kan dengan Kemendagri karena jika aturan di Permendagri itu dit-uangkan di PerdaPpilkades Pame-kasan, diperkirakan bisa mencip-takan konflik sosial di desa,” kata Politisi Partai Demokrat ini.

Sekedar mengingatkan, be-berapa poin aturan yang sulit

diterapkan di Pamekasan, antara lain, aturan pembatasan calon kepala desa, sistem pemungutan

suara yang menggunakan TPS, pengunaan DPT yang berdasar pada DPT pemilu dan pembentu-

kan panitia pemilihan kepala desa yang harus dari aparatur desa.

=ALI SYAHRONI/UZI/RAH

Berharap Toleransi dari Kemendagri Permendagri/112/ 2014 tentang Desa Pasti DipertahankanPAMEKASAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) perihal adanya aturan tentang desa yang sulit diterapkan di Pamekasan, namun diperkirakan sulit mendapatkan toleransi dari Kemendagri.

KORAN MADURAKAMIS 12 MARET 2015 | No. 0564 | TAHUN IV IPamekasan

Terbukti, data pada Bagian Ad-ministrasi Pembangunan Pemkab Pamekasan, baru dua SKPD yang proyek fisiknya sudah siap dile-lang. Sementara sisanya masih terkandala dengan pembentukan Kelompok Kerja (Pokja).

Saat ini yang siap menggelar lelang baru Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pamekasan dan Dinas Pemuda Olah Raga dan

Kebudayaan (Disporabud). Un-tuk kegiatan lelang di Dispo-rabud adalah paket pembangu-nan Sport Center senilai Rp 27,5 miliar. Namun, lelangnya bukan untuk pembangunan fisiknya tetapi kegiatan pengawasannya.

Hal itu disampaikan Kepala Bagian Administrasi Pembangu-nan, Pamekasan, Rahmat Kurni-adi Suroso. Menurutnya, sebelum

memulai lelang harus dipenuhi sejumlah persyaratan Teknis, seperti kelengkapan administrasi pembentukan pokja dan beberapa dokumen pendukungnya.

“Yang siap lelang baru RSUD dan Disporabud. Itupun Dispo-rabud hanya lelang pengawasan saja, yang fisik nanti akan dibuka lelangnya, tidak lebih dari bulan ini. Sebenarnya ini kegiatannya SKPD, kami hanya bertugas koor-dinasi dan mempercepat kesiapan lelangnya,” kata Rahmat.

Dijelaskannya, sejumlah proyek yang jadwal ulang itu merupakan kegiatan proyek dari APBD tahun 2014 lalu. Namun, karena tidak bisa dilaksanakan hingga habis tahun anggaran,

kemudian Bagian Administrasi Pembangunan mengambil kebija-kan penjadwalan ulang. Sehingga, proyek tersebut harus membuka lelang kembali di tahun 2015, agar dapat dikerjakan pada awal tahun ini.

Untuk itu, dikatakan Rahmat, pihaknya sedang berusaha agar pelelangan sudah dimulai bulan Maret ini. Dengan, melakukan koordinasi kepada setiap SKPD agar segera menyerahkan per-syaratan administrasi lelang fisik yang dijadwal ulang. Namun sam-pai saat ini belum seluruhnya me-nyerahkan.

“Kami sudah koordinasi de-ngan masing-masing SKPD, agar mempercepat penyerahan syarat

administrasinya karena itu ke-wenangannya SKPD, kami hanya berwenang menyelenggarakan le-langnya saja,” ungkapnya.

Terpisah, Ketua Komisi III DPRD Pamekasan, Iskandar me-ngatakan semestinya SKPD bisa mempercepat pemenuhan syarat teknis lelangnya. Sebab, kegiatan lelang itu adalah penundaan kegi-atan, yang seharusnya sudah di-laksanakan pada tahun 2014 lalu.

“Apalagi, tahun 2015 ini juga sudah banyak kegiatan fisik yang mengantri. Kami memang tekan-kan agar yang jadwal ulang dulu, untuk yang kegiatan dari Anggran APBD 2015 langsung dilanjutkan setelahnya,” kata Politisi PPP ini.

=ALI SYAHRONI/RAH

Banyak SKPD Tidak Siap LelangRahmat: Persyaratan Teknis Harus DipenuhiPAMEKASAN –Lelang proyek yang dijadwal ulang sudah direncanakan akan dimulai awal bulan Maret ini. Namun rencana itu sangat sulit tercapai. Apalagi masih banyak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang kegiatan proyeknya tidak siap dilelang.

BERTANI. Seorang petani sedang mengolah tanah miliknya untuk ditanami cabai setelah memanen tanaman jagungnya. Ayah dan anaknya ini, warga Guluk-Guluk, Sumenep, Madura, meyakini musim hujan masih akan berakhir beberapa bulan k depan, karenanya lahan pertaniannya harus dimanfaatkan sebaik-baiknya.

KORAN MADURARABU 11 MARET 2015 | No. 0563 | TAHUN IVJ KAMIS 12 MARET 2015

No. 0564 | TAHUN IV JSampangKORAN MADURA

SAMPANG - Kepoli-sian Resor (Polres) Kabupaten Sampang mengungkapkan hasil tes urine yang dilakukan pada akhir tahun 2014 lalu ter-hadap ratusan ang-gota Polres dan jaja-ran Polsek. Dalam urine itu ditemukan dua anggota kepoli-sian positif menggu-nakan narkoba.

Kapolres Sampang AKBP Yodo Nugroho Sugianto melalui Kasat Narkoba AKP Syaiful Anam me-ngungkapkan, ada dua anggota kepolisian yang diketahui positif menggunakan narkoba saat di-lakukuan tes urine pada akhir 2014 lalu. Dua anggota tersebut langsung ditindak tegas sesuai dengan peraturan yang barlaku di

kepolisian dan dikenakan huku-man disiplin.

“Pada tahun 2014 lalu, secara tiba-tiba ratusan anggota kepoli-sian diminta melakukan tes urine secara tiba-tiba ke 14 polsek yang ada di Sampang. Hasil tes urine itu ditemukan dua anggota ke-polisian positif menggunakan narkoba,” ungkap Syaiful Anam, Rabu (11/3).

Dikatakan, dua anggota ke-polisian yang tersandung narkoba itu adalah AN dan WD. Keduanya langsung dijatuhi sanksi berupa hukuman disiplin dan penempa-tan khusus selama 21 hari kapada yang bersangkutan serta sidang disiplin hingga penundaan pang-

kat selama satu periode sesuai Pasal 3 haruf G atau Pasal 4 huruf F dan atau Pasal 5 huruf A PPRI Nomor 2 tahun 2013 tentang per-aturan disiplin Polri.

“Pada waktu tes urine kemarin tidak hanya berlaku kepada jaja-ran Polsek. Akan tetapi Kapolres dan jajaranya juga tes urine, hal itu dilakukan agar menjadi con-toh kepada anggota di bawahnya,” katanya.

Selain itu, kata Syaiful Anam, apabila ditemukan anggota polisi sedang berpesta narkoba atau se-dang kedapatan membawa narko-ba maka sanksi itu akan diarah-kan ke Pidana Umum (Pidum), dan mengacu pada Pasal 112 ayat

1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman pidana paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun penjara.

“Kalau ada anggota ditemu-kan sedang menggunakan dan ditemukan barang bukti mem-bawa narkotika, Polri tunduk ke Pidum sebagai penegak hukum. Dan terancam pidana paling sing-kat 4 tahun dan paling lama 12 tahun penjara,” katanya.

Lebih lanjut Syaiful Anam memaparkan, pada tahun ini, Pol-res Sampang dan jajaran Polsek kembali diminta melakukan tes urine yang juga langsung didata-ngi ke Polsek. Tes urine itu dilak-

sanakan oleh Kasi Bidokkes, Kasi Propam dan Kasat Narkoba Polres Sampang yang dilaksanakan sejak bulan Januari san sampai saat ini masih berlangsung. Dengan tu-juan mencegah pelanggaran dan keterlibatan jajaran kepolisian pada penyalahgunaan narkoba.

“Kepolisan sebagai penegak hukum harus menjadi contoh yang baik kepada masyarakat, dan membuktikan bahwa ang-gota kepolisian bersih dari kasus penyalahgunaan narkotika,” pa-parnya.

Katanya, dari 11 Polsek yang sudah dilakukan tes urine masih belum ada yang ditemukan positif menggunakan barang haram tersebut, dan masih tersisa 3 polsek yang masih belum dilaku-kan.

“Untuk tahun 2015 masih be-lum ditemukan anggota positif menggunakan narkoba selama proses urine ini berlangsung. Dalam waktu dekat ini juga akan tes urine ke 3 polsek yang masih belum,” tutupnya. =RIDWAN/LUM

Dua Polisi Positif Gunakan Narkoba

Kasi Bidokkes, Kasi Propam, dan Kasat Narkoba Polres Sampang saat menunjukkan hasil urine dari ratusan anggota kepolisan, Rabu (11/3).

KORAN MADURAKAMIS 12 MARET 2015 | No. 0564 | TAHUN IV KSampang

SAMPANG - Taman Kota Sampang yang ada di sebalah timur Kan-tor Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Sampang, dijadikan tempat mesum oleh pelajar yang bolos dari sekolahnya, Rabu (11/3). Mereka terkesan bebas bermesraan meskipun di tempat umum.

Pantauan Koran Madura, ke-marin pukul 09:37 WIB, ada tiga pasangan yang lagi bermasraan di lokasi yang berbeda di taman kota. Dari dua pasangan itu be-rasal dari kalangan pelajar yang bolos dari sekolahnya. Satunya lagi terlihat pemuda yang sudah cukup dewasa.

Sementara Satpol PP Sam-pang merasa dibuat kucing-kuc-ingan oleh pemuda dan pelajar mesum di taman kota. Sebab, Satpol PP setiap harinya me-ngadakan patroli sepanjang Jl. Protokol dari pukul 8:00-9:00 Wib namun tidak menemukan satu pelajar pun yang berpa-sangan mesra. “Kami mengakui sering kecolongan menegakkan

Perda dan mengusir palaku me-sum di taman kota,” Kata Kasi Ops Satpol PP Moh Shadik.

Kata Shadik, beberapa pekan ini Satpol PP selaku penegak perda memang sering kecolo-ngan dalam merazia pelajar yang bolos sekolah dan pemu-da berbuat mesum di tempat umum. Sebab, Satpol PP sering mengawal kegiatan - kegiatan Bupati Sampang A. Fannan Ha-sib ke wilayah pedesaan. “Sebe-narnya kami bukan tidak bertin-dak, mereka berbuat mesum saat Satpol PP sedang ada kegiatan bersama Bupati,” kilahnya.

Atas kejadian itu, Shadik ber-janji akan menjadwalkan jam pa-troli lebih lama dan akan melak-sanakan pengawalan lebih ketat ke lokasi yang potensi dijadikan tempat tak senonoh oleh pemu-dan dan pelajar. Bahkan, pihaknya akan mengerahkan seluruh per-sonel Satpol PP wanita untuk me-nyisir atau patroli ke lokasi yang rawan itu.

“Kendala lainnya Satpol PP kekurangan personel untuk di-gerakkan menyisir perbuatan me-sum. Ya, intinya kami mengakui sering kecolongan. Akan tetapi, kami akan berkerja lebih ketat untuk selanjutnya,” tutupnya. =RIDWAN/LUM

SAMPANG – Prosedur Ope-rasi Standar Ujian Nasional (POS UN) tahun ini membatasi usia siswa di semua jenjang pen-didikan untuk mengikuti Ujian Nasional. Sementara yang mel-ebihi batas usia yang ditentukan dalam POS akan dialihkan ke pa-ket.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sampang Heri Purnomo melalaui Kabid Kurikulum Arief Budiansor mengatakan, jika usia siswa melebihi dari ketentuan Permendikbud yang tercantum dalam draft POS UN yakni un-tuk SMP batas usia minimal 21 tahun dan untuk SMA 23 tahun, maka tidak bisa masuk di server Dapodik mengingat pendataan UN tahun ini melalui online.

“Ya kalau melebihi usia yang ditentukan sudah tidak bisa mengikuti UN. Sebab, datanya tidak bisa masuk server Dapodik yang prosesnya melalui online,” katanya kepada Koran Madura, Rabu (11/3).

Namun, untuk siswa yang sudah melebihi batas usia yang sudah ditentukan itu masih bisa mengikuti ujian keseta-raan/paket sesuai jenjangnya. Sehingga, siswa tersebut masih ada harapan untuk meneruskan pendidikanya lebih tinggi lagi meskipun malalui paket.

“UN tahun ini memang ada perubahan dan jauh berbeda dari tahun sebelumnya,” paparnya.

Dikatakan, jumlah peserta

yang akan mengikuti UN tahun ini sesuai dengan Data Nomi-nasi Sementara (DNS). Untuk SMP delapan ribu delapan ra-tus empat puluh dan untuk MTs enam ribu lima ratus tiga pu-luh. Sementara untuk SMA dua ribu lima ratus tujuh dan untuk SMK seribu enam ratus dua pu-luh lima. “Data itu kami terima dari DNS. Namun data itu masih belum divalidasi menjadi Data Nominasi Tetap (DNT). Sehingga kemungkinan ada perubahan,” tuturnya.

Lebih lanjut Arief Budiansor mengungkapkan, untuk pelak-sanaan UN sampai saat ini masih belum valid. Karena, ada peru-bahan terkait fungsi UN yang memprioritaskan pada alat pe-metaan saja dan bukan menjadi salah satu penentu kelulusan siswa. Sehingga, perubahan itu yang menjadi faktor tidak sele-sainya proses DNS menjadi DNT di setiap daerah.

“Pemerintah Provinsi hanya sebatas menyampaikan draft POS UN, yang di dalamnya menerang-kan bahwa UN tahun ini sebagai alat pemetaan saja. Bukan sebagai penentu kelulusan,” katanya.

Menurutnya, sementara pelaksanaannya masih dalam tahap prencanaan pemerintah pusat. Rencana awal pemerintah pada tanggal 14-15 Aprli menda-tang untuk SMA/SMK. Dan untuk SMP pada tanggal 4-7 Mei. Se-mentara untuk SD masih belum

direncanakan. “Ini masih sebatas rencana dari pemerintah pusat. Divalidkan pada tanggal itu atau tidak Daearah masih belum tahu. Artinya pelaksanaan UN belum divalidkan,” imbuhnya.

Sesuai keterangan dari pemerintah provinsi, kata Arif, pada dasarnya POS UN tahun ini masih belum ada kejalasan dari pusat karena ada peruba-han Permendikbud Nomor 144 tentang kriteria kelulusan UN yang memprioritaskan sebagai pemetaan.

“Kalau tahun sebelumnya nilai UN 50 persen bobotnya. Ujian Sekolah 50 persen. Na-mun, tahun ini nilai itu dipas-rahkan ke masing-masing se-kolah untuk kelulusan siswa. Sementara UN hanya sebagai pemetaan saja, jadi sekarang menunggu perubahan POS UN yang baru,” ujarnya.

Menurutnya, kelulusan siswa saat ini diserahkan ke sekolah masing-masing dengan mempri-oritaskan nilai sekolah. UN saat ini sebagai bahan kajian pemer-intah pusat untuk memetakan sekolah yang berkualitas atau tidak.

“Kalau tahun ini kelulusan siswa dipasrahkan ke sekolah masing-masing. Sementara UN hanya sebagai bahan kajian pemerintah pusat untuk meng-etahui sekolah yang berkuali-tas atau tidak,” tutupnya. =RID-WAN/LUM

STANDAR UJIAN NASIONAL

POS Batasi Usia Peserta UN

Taman Kota Jadi Tempat MesumSatpol PP: Kami Sering Kecolongan

Pasangan pelajar bermasraan di tengah-tengah taman kota Sampang, Rabu (11/3).

Seorang siswi di sekolah tingkat menengat atas sedang mengerjakan soal ujian. Prosedur Operasi Standar Ujian Nasional (POS UN) tahun ini membatasi usia siswa di semua jenjang pendidikan untuk mengikuti Ujian Nasional. Untuk SMP, batas usia minimal 21 tahun dan untuk SMA 23 tahun.

KORAN MADURAKAMIS 12 MARET 2015 | No. 0564| TAHUN IV L

Mereka menuntut Kapolres dan Kasat Reskrim setempat men-gundurkan diri dari jabatannya, karena dua pimpinan ini dinilai tidak profesional dan telah mem-bohongi ulama dalam hal permo-honan penangguhan penahanan Kepala Desa (Kades) Durjan Ke-camatan Kokop atas kasus dugaan pemalsuan dokumen.

Massa yang mengenakan se-ragam serba putih itu memulai aksinya dengan melakukan aksi long march dari Stadion Gelora Bangkalan (SGB) menuju Mapol-res. Di tengah aksi long march itu, massa secara bergantian me-

lakukan orasi melalui soundsys-tem yang diangkut dengan pikap. Selain berorasi, sesekali mene-riakkan kalimat "Allahu Akbar" sembari mengangkat tangan dan sejumlah poster di antaranya ber-tuliskan "Membohongi Kiai dan Ulama Kuwalat".

Tiba di depan Mapolres, massa langsung menggelar isti-gasah dengan memblokir jalan Soekarno-Hatta. Dilanjutkan dengan orasi menyampaikan as-pirasi mereka. Dalam orasinya menyebutkan, sikap Polres Bang-kalan yang tidak mengabulkan surat permohonan penangguhan penahanan merupakan bentuk perlakuan yang tidak adil dan dis-kriminatif di muka hukum.

"Kami menuntut kepada Ka-

polres dan Kasat Reskrim Bang-kalan, untuk segera mundur dari jabatannya, karena tidak bersikap responsif, adil, dan diskriminatif dalam menangani permasalahan hukum," seru Koordinator la-pangan (Korlap) Aksi GPSM, KH. Machrus Ali Zend El Amiry.

Kenyataan lain, kata Machrus, kasus yang lebih rumit dan berat justru dikabulkan dalam permo-honan penangguhan penahanan. Pastinya, tindakan tersebut sa-ngat melukai perasaan hati masyarakat. Masyarakat Durjan, sangat membutuhkan kehadiran Kades Durjan terpilih Mahrus Ali dalam menjalankan roda peme-rintahan desa. Ketika permoho-nan tidak dikabulkan, sikap dari Kapolres patut dipertanyakan.

"Kami merasa dibohongi oleh Kapolres. Saat pertama kali menghadap, kami diminta mem-buat surat permohonan baru. Namun, ketika datang kedua ka-linya permohonan ditolak dan meminta mencari penasehat hu-kum. Semua permintaan telah kami patuhi, namun kasus Kades Durjan malah dilimpahkan ke Kejaksaan. Sungguh kami merasa dipermainkan," ujar Mahrus ger-am.

Tindakan Kapolres Menurut Mahrus telah melukai hati ulama, oleh sebab itu pihaknya akan membawa permasalahan ini ke Kapolda Jawa Timur dan Kompol-nas di Jakarta. Bangkalan mem-butuhkan Kapolres yang tegas dan profesional. Jangan sekali-

kali mengkhinati masyarakat dan ulama.

"Jika aspirasi tidak didengar, jangan salahkan kami, apabila dalam aksi berikutnya membawa massa yang lebih banyak," an-camnya.

Sementara itu, Kapolres Bang-kalan AKBP Sulistyono mem-bantah secara tegas jika dirinya dinilai telah membohongi para ulama. Sebab pihaknya sudah me-nyarankan untuk permohonan penangguhan penahanan itu harus dilakukan sesuai prose-dur. Namun, hal itu tidak dipe-nuhi. Sehingga tidak benar apa-bila kepolisian dibilang menolak permohonan tersebut. Dijelaskan juga kasus tersebut sudah tahap satu.

"Pada saat datang pertama kali, sudah saya sampaikan agar permohan itu sesuai dengan me-kanisme yang berlaku termasuk melalui penasehat hukum. Tapi ketika datang kedua kalinya tidak memenuhi prosedur tersebut. Saya berani bersumpah bahwa apa yang dituduhkan kepada saya itu sama sekali tidak benar. Tapi buat apa juga menanggapi tudu-han mereka," ucapnya santai.

= DONI HERIYANTO/RAH

BangkalanBangkalan KAMIS 12 MARET 2015 No. 0564 | TAHUN IV LBangkalanKORAN

MADURA

Tuntutan Kapolres Mundur Kian BesarSulistyono: Buat Apa Menanggapi Tuduhan Mereka

BANGKALAN – Desakan agar Kapolres Bangka-lan mundur atau dicopot paksa semakin besar. Kali ini gelombang masa yang mencapai ribuan orang yang mengatasnamakan Gerakan Pemuda dan Santri Madura (GPSM) menggelar unjuk rasa di depan Mapolres Bangkalan, Rabu (11/3).

doni heriyanto/koran maduraMENUNTUT. Massa GPSM saat menggelar aksi di demonstrasi di depan Mapolres Bangkalan, Rabu (11/3). Mereka menuntut Kapolres dan Kasat Reskrim setempat mengundurkan diri dari jabatannya.

KORAN MADURAKAMIS 12 MARET 2015 | No. 0564| TAHUN IV M

MINIMALISASI KESALAHAN

Simulasi UN Online Dipraktikkan

BANGKALAN - Guna mem-permudah siswa dalam men-jalankan ujian nasional (UN) se-cara online, sebanyak 243 siswa SMKN 1 Bangkalan, mengikuti simulasi ujian dengan metode terbaru tersebut. Simulasi di-lakukan agar siswa lebih menge-nal sistem baru itu. Apalagi ren-cananya unas itu akan digelar pada 13 sampai 15 April menda-tang. Terlebih sistem online baru diterapkan tahun ini.

"Kita menggelar simulasi UN secara online pada siswa supaya mereka lebih mengenal sistem baru itu. Sehingga ketika pelak-sanaan Unas nanti tidak men-galami kesulitan," ujar Kepala SMKN 1 Bangkalan, Qurrotu Ainy, Rabu (11/3).

Menurutnya, jumlah siswa yang mengikuti unas seba-nyak 243 yang ditempatkan di 4 ruangan untuk 3 gelombang. Setiap sesi siswa diberi waktu mengerjakan soal selama 2 jam. Diakui, siswa masih terlihat canggung dalam mengerjakan setiap soal. Sebab, mereka ter-biasa mengerjakan soal secara manual. Namun, secara kesulu-ruhan tidak ada halangan yang berarti dalam simulasi itu. Sebab, siswa dibawah arahan pembimbing.

"Kita akan lakukan simulasi UN online berkelanjutan. Seka-rang kita fokus mengenal setiap soal dan cara menjawabnya. Sebab, setiap soal itu tidak sama,

"imbuhnya.Dijelaskan, semua kendala

yang dikhawatirkn terjadi sudah diantisipasi sejak dini. Misalnya, jaringan internet yang lelet dan ganguang listrik semua sudah dikordinasikan dengan pihak Telkom dan Perusahaan Listrik Nasional (PLN). Sehingga, gan-guan-gangguan itu kemungkin-an besar tidak akan terjadi saat unas berlangsung.

"Intinya segala persiapan telah kami lakukan secara ma-tang. Segala kemungkinan yang akan terjadi telah diantisipasi," jelasnya.

Sementara itu, Kasi Kuriku-lum SMP dan SMA/SMK Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupa-ten Bangkalan, Risman Iriyanto menyatakan, di antara 7 lem-baga yang diajukan oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bangkalan, untuk menggelar unas secara online hanya 2 lem-baga yang dinyatakan lolos veri-fikasi yaitu SMKN 1 Bangkalan dan SMK Nurul Amanah.

"Secara hard ware dan soft ware sudah siap. Operator seka-lipun belum terlatih juga telah siap. Namun, nantinya masing-masing operator akan dilatih oleh pusat. Sejak verifikasi di-lakukan oleh Balitbang tanggal 26 Ferbuari lalu kita belum men-emukan kesulitan dan kendala," tandasnya.


doni heriyanto/koran maduraANTUSIAS. Siswa SMKN 1 Bangkalan ketika mengikuti simulasi UN online di bawah arahan operator.

Atur Lalu Lintas sambil Goyang DumangBanyak Pengguna Jalan Mengabadikan Bribka Kamang

Dengan berseragam dinas rapi, sambil memegang mega-phone yang dihubungkan dengan handphone miliknya, pria asal Bali itu sangat lihai 'menggeol-geolkan' pinggul dan bokong saat musik dangdut berjudul Goyang Dumang diputar. Bergoyang ke sana-ke mari, seakan tak memi-liki rasa malu, polisi yang satu ini begitu semangat mengatur lalu lintas. Sesekali pula mendekati pengguna jalan yang berhenti di lampu merah pertigaan Senenan.

Selain bergoyang dumang, Komang mengenakan poster yang dilaminating bertuliskan imbauan bagi pengendara agar menggunakan helm sesuai keten-tuan dan menyalakan lampu di pagi hari. Penampilan yang aneh, unik, dan menarik itu, lulus men-curi senyum, dan mengundang

perhatian pengguna jalan yang melintas. Tak jarang pengendara mengabadikan pemandangan baru itu melalui kamera Hand Phone (HP).

Meski keringat bercucuran dan membasahi seragamnya, Komang terus bergoyang joget mengatur lalu lintas, hingga volume kenda-raan di pagi hari mulai mereda. Komang melakukan kegiatan ini di berbagai jalan protokol di Bangkalan, mulai pukul 07.30 WIB hingga satu jam kemudian. Rutinitas seperti itu, dinilai jauh lebih efektif untuk memberi sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang aturan tertib berlalu lintas yang baik.

"Memberi imbauan deng-an cara biasa saja, seringkali dicuekin, kan sakitnya tuh di sini. Lebih baik, saya bergoyang

untuk mengalihkan perhatian pe-ngendara," ucap Bripka Komang Adhiyanto Ratmawan yang hobi bercanda tersebut.

Bagi Komang, tak masalah dianggap kurang waras oleh para pengguna jalan. Menurutnya, se-mua itu dilakukan dengan niatan baik, untuk memberikan pema-haman kepada masyarakat dalam rangka penegakan aturan lalu lintas yang benar. Aksi uniknya dilakukan atas inisiatif pribadi, karena merasa kesal sering tak direspon oleh pengendara yang tidak tertib. Kebanyakan pe-ngendara tidak menyalakan lampu, tidak menggunakan helm yang be-nar dan menerobos lampu merah.

“Sama sekali tidak malu bergoyang sambil mengatur lalu lintas. Ngapain malu toh saya enggak memeras, enggak nyolong. Semua ini saya lakukan dalam rangka penegakan hukum dan aturan berlalu lintas. Kalau ada yang tidak punya SIM lang-sung saya tilang," ucapnya.

Sementara itu, Kapolres Bangkalan AKBP Sulistiyono mengapresiasi apa yang dilaku-kan oleh anggotanya. Pasalnya, tidak ada perintah dari atasan untuk melakukan aksi goyang du-mang itu. Namun, murni inisiatif dari anggota yang bersangkutan untuk menekan maraknya pe-langgaran lalu lintas.


BANGKALAN - Tingginya pelanggaran yang dilakukan pengendara di Kabupaten Bangkalan, membuat Satuan lalu lintas (Satlantas) Polres setempat kesal dan berpikir keras mencari cara bagaimana pengendara bisa mematuhi dan taat terhadap peraturan. Cara unik pun ditempuh oleh Bripka Komang Adhiyanto Ratmawan. Petugas dari Unit Dikmas ini menggunakan goyang dumang sebagai jurus untuk menyampaikan pesan kepada pengguna jalan.

doni heriyanto/koran maduraSEMANGAT. Bripka Komang Adhiyanto Ratmawan mengatur lalu lintas sambil berjoget goyang dumang.

KORAN MADURAKAMIS 12 MARET 2015 | No. 0564| TAHUN IV N Bangkalan

Bukit Kapur Rawan LongsorTragedi Bukit Kampek Menelan Korban Jiwa Harus Jadi Pembelajaran

"Ini patut kami ingatkan, ka-

rena ketika musim hujan menca-pai puncaknya seperti sekarang ini, sifat dan karakter bukit kapur pada umumnya jadi amat labil dan mudah mengalami patahan jika dirembesi guyuran air hujan berkepanjangan,” kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Wahid Hidayat.

Retakan dan patahan yang terjadi di bukit penambangan menimbulkan ancaman bahaya dan musibah longsor. Sewaktu-waktu bisa mengancam keselama-tan para penambang. Bahkan juga warga yang berdomisili di sekitar kawasan bukit. Oleh karena itu, masyarakat lebih awas dan was-pada terhadap kemungkinan ter-jadinya bahaya lonsoran bukit di seputar areal penambangan.

Apalagi, pengalaman tahun sebelumnya patut dijadikan pela-

jaran, seperti musibah longsor di areal penambangan di Bukit Kam-pek desa Benangkah kecamatan Burneh yang telah merenggut dua korban jiwa dari penambang setempat. Demikian longsoran sebuah Bukit di Kecamatan Ga-lis dan Bukit Geger juga pernah menyebabkan korban meninggal dunia.

Dia meminta, baiknya para penambang batu kapur di ka-wasan bukit, jangan beraktifitas ketika hujan lebat sedang turun. Demikian pula, warga di seputar areal penambangan tidak mela-kukan aktifitas lalu-lalang di seki-tar bukit.

Dia menyebut, ancaman ba-haya longsor itu ada di seputar areal penambangan Bukit Mo-rombuh di Desa Merombuh, Ke-camatan Kwanyar. Selain itu, po-

tensi bahaya serupa juga terdapat di areal penambangan Bukit Bu-duran di Desa Buduran, Kecama-tan Arosbaya, areal penambangan di Bukit Gigir di Desa Paterongan, Kecamjatan Galis, areal penam-bangan Bukit Pendabah di Desa Pendabah, Kecamatan Kamal, are-al penambangan Bukit Kampak di Desa Kampak, Bukit Campor di Desa Campor, Bukit Togubang di Desa Bato Gubang, serta are-al penambangan Bukit Geger di Desa Geger.

"Masih banyak lagi areal penambangan berskala kecil dan sedang, yang juga rawan terjadi musibah longsor. Misalnya, ka-wasan Bukit di Kecamatan Ko-nang, Kokop, Sepulu, Tanjung Bumi, Blega, dan Modung," je-lasnya.

= MOH RIDWAN/RAH

BANGKALAN - Banyak areal penambangan batu

di wilayah Bangkalan, baik skala kecil ataupun besar. Saat musim pen-ghujan mencapai pun-caknya di bulan Maret, bukit-bukit penamban-

gan batu kapur itu perlu diwaspadai karenasangat

rentan terjadi bahaya longsor. Untuk itu, para penambang hendaknya berhati-hati dalam mel-

aksanakan aktivitas yang digeluti.

moh ridwan/koran maduraWASPADA. Penambangan di Bukit Kapur yang rawan terjadi longsor. Penambang sebaiknya waspada dan berhati-hati saat melaksanakan aktivitasnya.

RELOKASI PKL

Rencana di Dua Tempat

BANGKALAN - Meski ren-cana pemerintah daerah un-tuk merelokasi pedagang kaki lima (PKL) di areal alun-alun kota Bangkalan mendapat penolakan dari PKL setempat, namun tak ada pilihan lain. Rencana itu terus bergulir, hanya saja tempat yang men-jadi rujukan para PKL masih belum ada kepastian. Akan tetapi, ada dua tempat yang dinilai menjadi solusi alter-natif, yakni Lapangan Karapan Sapi RP Moh Noer, dan sub terminal Bancaran.

Kompleks alun-alun kota Bangkalan telah belasan ta-hun menjadi tempat mangkal di sepanjang poros jalannya. Tidak hanya itu, puluhan pedagang motor bekas yang sudah mangkal di kawasan tersebut, juga akan direlokasi ke tempat yang lebih rep-resentatif. Rencana relokasi tersebut menjadi santer, ke-tika areal di seputar alun-alun kota bakal dijadikan tempat Ruang Terbuka Hijau (RTH). Sebab, kawasan alun-alun berdempetan dengan Taman Paseban dan taman bunga, serta bersebelahan dengan Mesjid Agung dan Pendopo Kabupaten.

Jika rencana relokasi tersebut terlaksana, puluhan PKL dan seabrek pedagang motor bekas itu dipastikan tidak akan lagi mengganggu pandangan mata. Meskipun begitu, tantangan penolakan dari PKL harus mendapatkan solusi terbaik agar tidak teru-lang kembali. Apalagi, relokasi sebelumnya tidak lantas membuat para PKL hilang dari alun-alun kota, malah semakin bertambah.

"Rencana ruang terbuka hijau, jelas akan semakin prospektif untuk dijadikan basis obyek wisata perkotaan. Terlebih, jika di seputar kom-pleks alun-alun yang bersisian Taman Paseban dan Taman Bunga itu juga ada banyak permainan anak-anak, pasti akan lebih menarik," kata Moh Fachri, Kepala Satpol PP Bangkalan.

Dia menjelaskan, untuk sementara masih belum ada gambaran yang jelas ke lokasi mana para PKL itu akan dire-lokasi.

= MOH RIDWAN/RAH

KORAN MADURAKAMIS 12 MARET 2015 | No. 0564 | TAHUN IV O Madura SportKORAN

MADURAKAMIS 12 MARET 2015No. 0564 | TAHUN IV O

SUMENEP - Setelah sekitar satu minggu para pemain Madura United Perssu (MU-P) berlibur, rupanya membuat fisik pemain tidak sebugar biasanya. Sehingga hal itu membuat pelatih MU-P, Bonggo Pribadi harus melakukan latihan fisik dalam minggu ini untuk memulihkan kondisi fisik para pemainnya.

Coach Bonggo mengungkap-kan, usai berlibur tentunya kondi-si fisik para pemainya menurun. Sehingga, dalam minggu ini ia mengaku akan kembali fokus me-mulihkan kondisi fisik para pe-mainnya. “Agenda dalam minggu ini recovery kondisi fisik para pe-main,” ujarnya, Rabu (11/3).

Namun begitu, Bonggo per-caya bahwa kondisi fisik anak didiknya itu tidak akan menurun jauh. Pasalnya, ia yakin selama berlibur para pemain karena sela-ma libur para pemain tetap men-jaga kondisinya. “Saya percaya pemain kita sudah tahu tugasnya, termasuk melakukan latihan indi-vidu selama liburan,” ujarnya.

Oleh sebab itu, menurut dia, menu latihan pemulihan kondisi fisik para pemainnya tidak sama dengan saat latihan fisik waktu pertama kali. “Tidak sama. Lati-han fisiknya bervariasi, tidak se-perti waktu pertama kali latihan fisik. Karena ini sifatnya hanya pemulihan kondisi fisik pemain,” ungkapnya.

Dikatakan olehnya, pemuli-han kondisi fisik pemain perlu dilakukan untuk menghindari hal-hal tidak diinginkan, misal-nya mudah cedera dan hal lain yang dapat berakibat fatal kepada pemain. “Dalam latihan ini, kami tidak langsung memberikan bo-bot latihan yang terlalu berat, na-

mun akan dilakukan secara berta-hap,” tukasnya.

Bonggo megatakan, meski dalam minggu ini memang menu latihannya memang untuk pemuli-han fisik pemain, namun latihan untuk pematangan taktik tidak di-lupakan. “Jadi, latihan kita itu tidak melulu fisik, tapi juga taktik. Arti-

nya bervariasi,” jelasnya.Disinggung mengenai rencana

laga uji coba kembali, ia mengaku bahwa untuk sementara masih akan fokus terhadap pemuli-han itu. Namun, pihaknya tidak menampik bahwa uji coba akan tetap dilakukan setelah kondisi pemainnya kembali ideal untuk

melakukan uji coba.“Kalaupun ada game, itu

game internal saja dulu. Hara-pannya, semoga kondisi fisik pe-main kita cepat kembali seperti biasa. Sehingga, kita bisa segera melaksanakan laga uji coba un-tuk persiapan Liga Divisi Utama” pungkasnya. =FATHOL ALIF

Fokus Benahi Fisik Pemain

KORAN MADURARABU 11 MARET 2015 | No. 0563 | TAHUN IVP

KORA

N M

ADU

RA

PKAMIS 12 MARET 2015No. 0564 | TAHUN IV

PAMEKASAN – Dalam waktu dekat, Manajemen Persepam Madura Utama (Persepam MU) memastikan memiliki armada bus yang akan digunakan tim dalam laga kandang maupun tandang. Bus tersebut saat ini sedang dimodifi-kasi dan didesain secara khusus.

Kombinasi warna bus itu tidak jauh beda dengan Jersey Persepam MU, yak-ni warna merah kombinasi hitam. Di bagian tengah bus ada tulisan Laskar Sape Ngamok yang berwarna putih. Di bawahnya bertuliskan Persepam Madura Utama. Sementara di bagian belakang bus ada logo Persepam yang menempel dengan logo bola sebagai kombinasinya.

Asisten Manajer Persepam MU, Nadi Mulyadi membenarkan peme-sanan armada bus yang akan diguna-kan sebagai alat transportasi pemain, jajaran pelatih dan perlengkapan tim. Tetapi, Nadi tidak menyebutkan ala-mat ataupun daerah pemesanan mobil operasional Laskar Sape Ngamok.

Kapasitas standart bus 60 kursi, tetapi manajemen memodifikasi men-jadi 40 kursi. Termasuk nomor polisi bus tersebut masih belum ada.

Bus baru ini diperkirakan bisa selesai pada Mei atau awal Juni. Selan-jutnya bisa digunakan untuk opera-sional tim. ”Saat ini manajemen sudah memesan untuk digarap, nomor polisi belum ada, Mei sampai Juni kemungki-nan selesai,” jelasnya.

Nadi menjelaskan, dengan adanya bus operasional ini diharapkan para pemain bisa maksimal dalam men-jalankan tugasnya, dan betul-betul berjuang untuk kebaikan dan keme-nangan Persepam MU.

Selama ini, Laskar Sape Ngamok masih menggunakan dua bus milik Manajer Persepam MU, Said Abdullah. 1 bus besar dan 1 lagi bus mini. Baik saat melakukan latihan ataupun saat melakukan uji coba dengan sejumlah klub.=FAKIH AMYAL/UZI/RAH

LASKAR SAPE NGAMOK

Segera Miliki Bus Khusus

PAMEKASAN-Sejumlah suporter Laskar Sape Ngamok sudah mulai tidak sabar menunggu kepastian laga uji coba Persepam Madura Utama (P-MU) dengan klub te-tangganya yakni Madura United Perssu (MU-P), yang sama-sama akan berkompetisi di Divisi Utama (DU) 2015.

residen Jungcangcang Club (JCC), Rosi meminta Mana-jemen Persepam MU untuk segera berkomunikasi dengan Manajemen Madura United

Perssu agar bisa diajak uji coba pra musim. Sebab, publik sepakbola Pame-kasan sudah menunggu seperti apa kekuatan diantaranya dua klub Madura itu.

Rosi menginginkan rencana uji coba itu tidak boleh digagalkan. Apalagi selama ini, kata Rosi, Laskar Sape Ngamok selalu mel-akukan uji coba di luar Madura. Sehingga, masyarakat Pamekasan belum tahu secara langsung permainan anak asuh Widodo Cah-yono Putro ini.

Menurut Rosi laga uji coba ini juga penting sebagai media silaturrahmi antar suporter di Madura. Sehingga, suporter tetap solid mem-berikan dukungan terhadap klub sepakbola Madura.

“Yang terpenting, bukan menang kalah dalam pertandingan uji coba nanti melainkan memberikan hiburan dan tontonan yang me-narik terhadap publik sepakbola Madura,” un-gkapnya.

Sebelumnya, Presiden Mabes K-Conk Ma-nia Bangkalan, Jimhur Saros mengajak seluruh elemen suporter yang ada di Madura untuk solid memberikan dukungan terhadap kema-juan sepakbola Madura. Bentuk dukungan bisa berupa langsung maupun tidak langsung.

Sepakbola Madura dari tahun ke tahun mulai ada perkembangan yang siginifikan. Itu dimulai dengan masuknya Persepam MU ke Indonesia Super Liga (ISL), yang mampu men-gangkat nama Madura di mata nasional. Diiku-ti beberapa klub tetangga, yang mulai masuk ke level liga professional. Sehingga, Madura kemajuan sepakbola semakin terbuka.

Menurut Jimhur, prestasi klub Madura ini harus mampu mendapat dukungan yang tinggi dari masyarakat setempat, khususnya komuni-tas suporter yang sudah terbentuk di masing-masing kabupaten di Madura.

Perjuangan para klub di Madura untuk masuk ke liga profesional Indonesia tidak se-mudah membalikkan telapak tangan. Membu-tuhkan proses panjang dan perjuangan yang lama. Sehingga, suporter Madura harus betul-betul solid memberikan dukunga, demi kema-juan sepakbola Madura.

Jimhur menambahkan, K-Conk Mania se-bagai komunitas suporter tertua di Madura siap pasang badan untuk kemajuan sepakbola Madura. ”Suporter solid, sepakbola Madura maju dan berkembang,” ungkapnya. =FAKIH AMYAL/UZI

Kapan Uji Coba P-MU vs MU-P Digelar?

TAMPAK SAMPING. Reka rupa desain bus

Persepam Madura Utama.

e Paper Koran Madura 12 Maret 2015

Documents