Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 Sub Bidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat DR. Hadiat, MA Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat Bali, 4 April 2014
Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019
Sub Bidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat
DR. Hadiat, MADirektur Kesehatan dan Gizi Masyarakat
Bali, 4 April 2014
Outline Paparan
I. PendahuluanII. Draft Rancangan Teknokratis RPJMN 2015-2019
1) Kerangka Pikir Penyusunan RPJMN 2) Kondisi Umum3) Isu Strategis4) Sasaran5) Arah Kebijakan dan Strategi6) Kerangka Pelaksanaan (Pendanaan, Regulasi, Kelembagaan)
III. Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Landasan Hukum
UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025 RPJP Nasional menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Nasional yang
memuat Visi, Misi dan Program Presiden
UU No. 25 Tahun 2004 tentang SPPN RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden
yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional, memuat Strategi Pembangunan Nasional, kebijakan umum, program
Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan,
Kerangka Ekonomi Makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif
Landasan ...
Penyusunan RPJM Nasional/Daerah dilakukan melalui urutan kegiatan: a. Background study;
a. Kerangka regulasi untuk mendorong peran masyarakat /swasta (termasuk kebijakan ketenagakerjaan,perijinan, dsb)
b. Kerangka pendanaan untuk mengoptimalkan peran pemerintahn(a.l reformasi birokarasi, pendidikan, infrastruktur, pelaksananSJSN, ketahanan pangan, ketahanan energi, dan hankam
b. Rancangan Teknokratik– Awal 2014 s/d menjelang terbentuknya Kabinet baru
c. Rancangan dan Finalisasi RPJMNa. Da
– Dalam waktu 3 bulan setelah Presiden dan Wapres dilantik ( diperkirakan Oktober 2014 s/d Januari 2015)
Platform Presiden
RENSTRA K/LRancangan Renstra K/L
Pedoman Penyesuaian
4
Hasil Evaluasi Renstra
RPJPN 2005-2025
Hasil Evaluasi RPJMN
Aspirasi Masyarakat
Pedoman Penyusunan
RPJMD
Bahan penyusunan dan Perbaikan
Rancangan TeknokratikRenstra K/L
Rancangan Teknokratik
RPJMN
Background Study
RANCANGAN RPJMN
Koordinasi
Pembagian Tugas
SIDANG KABINET
TRILATERAL MEETING
Bilateral Meeting
Penyesuaian Renstra
K/L
Musrenbang Jangka
Menengah Nasional
Bilateral Meeting
Penyesuaian RPJMD
SIDANG KABINET
Penelaahan
PEMERINTAH DAERAH
RANCANGAN AWAL RPJMN
RANCANGAN RPJMN
RANCANGAN AKHIR RPJMN
RPJMN2015-2019
1 35 6
2
BAGAN ALUR PENYUSUNAN RPJMN
6
2 bulan setelah Presiden dilantik
Tahun terakhir pelaksanaan
RPJMN berjalan
TAHAPAN DAN JADWAL PENYUSUNAN RANCANGAN
PERSIAPAN AWAL
A. Kajian Pendahuluan (Background study)
B. Pelaksanaan Evaluasi RPJMN berjalan
PENYUSUNAN RANCANGAN TEKNOKRATIK
PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RPJMN
PENYUSUNAN RANCANGAN
RPJMN
3 bulan setelah Presiden dilantik
PENETAPAN RPJMN
Pentahapan PembangunanRPJPN 2005-2025
10
RPJM 1(2005 – 2009)
RPJM 2(2010– 2014)
RPJM 4(2020– 2025)
RPJM 3(2015– 2019)
Visi Pembangunan 2005-2025:Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur
LANDASAN PIKIR: SISTEM KESEHATAN NASIONAL(Perpres No 72/2012)
SDM K
Farmasi, Alkes dan makanan
Litbang
Pemberdayaan Masyarakat
Manajemen Kesehatan
Pembiayaan Kesehatan
Upaya Kesehatan
• Derajat Kesehatan• Perlindungan
finansial• Responsivenes
yankes
Dimensi Pendukung Dimensi Upaya 11
Kinerja Pembangunan Kesehatan
• Capaian pembangunan kesehatan bervariasi: – kesehatan anak dan jaminan kesehatan membaik– kesehatan ibu dan gizi cenderung memburuk– Kematian dan kecacatan akibat penyakit tidak
menular meningkat, penyakit menular menurun– perlindungan terhadap resiko finansial meningkat
(terutama melalui JKN)
STATUS CAPAIAN INDIKATOR UTAMA KESEHATAN
NO INDIKATORSTATUS AWAL (2009)
CAPAIAN
2012
TARGET 2014
STATUS
1 Umur harapan hidup (tahun) 70,7 71,1 72,0
2 Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup228 359 118
3 Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih 84,3 88,64 90
4 Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup 34 32 24
5 Prevalensi kekurangan gizi (gizi kurang dan gizi buruk) pada anak balita 18,4 19,6 <15,0
6 Total Fertility Rate (TFR): Angka Kelahiran Total (per perempuan usia reproduksi ) 2,6 2,6 2,1
7 Persentase jangkauan akses sumber air bersih 47,7 66,8 68
8 Prevalensi kasus HIV (% penduduk 15 tahun ke atas yang memiliki pengetahuan HIV dan AIDS) 66,2 79,5 90
9Menurunnya kasus malaria (Annual Parasite Insidence- API) 1,85 1,69 1
10Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan n.a 64,58 80,10
2
3
2
3
3
2
3
2
3
2
14
1. Kesehatan Ibu, balita, remaja dan lansia AKI cenderung meningkat Penurunan AKB lambat
terutama kematian neonatal Disparitas yang tinggi antara
kelompok sosial ekonomi, daerah dan kota-desa
15
Keberlangsungan pelayanan (continuum of care) kurang terjaga– Cakupan pelayanan (kunjangan KI, K4, persalinan oleh tenaga kesehatan) meningkat, tetapi masih
jauh dari sasaran Population at risk cukup tinggi
– Fertilitas (TFR) tetap tinggi antara lain karena CPR rendah dan unmet need kontrasepsi tinggi– Remaja putri dan ibu hamil Kekurangan Energi Kronik (KEK) cukup tinggi, meningkatkan resiko
bayi dengan berat lahir rendah Fasilitas dan tenaga :
– Hambatan jarak dan biaya: 36,8% kelahiran tidak di fasilitas kesehatan– Sebagian besar kab/kota belum memenuhi standar jumlah Puskesmas PONED– Hanya 7,6% RS PONEK memenuhi semua standar– Kurang tenaga dokter di Puskesmas dan spesialis di Rumah Sakit
2. Status Gizi Masyarakat Permasalahan gizi terjadi seluruh kelompok umur
– Lebih dari 1/3 balita mengalami stunting (pendek); 1/5 kurang gizi (kurus) dan 1/10 kegemukan– Sepertiga remaja & ibu hamil kekurangan energi protein– Seperempat penduduk dewasa mengalami obesitas
Double burden of malnutrition: Kekurangan dan kelebihan gizi secara bersamaan
16
Rata-rata nasional (persen)
2007 2010 2013 Kekurangan Gizi Balita 18,4 17,9 19,5 Kegemukan Balita 12,2 14,0 11,9 Stunting Balita 36,8 35,6 37,2 Obesitas sentral usia >18 th 18,8 26,6 Wanita KEK hamil 15-19 tahun 31,9 38,5 20-24 tahun 23,8 30,1
Sumber: Riskesdas 2007, 2010, 2013
Gizi mikro: Anemia pada ibu hami tidak mengalami perubahan yaitu 36,4% kota dan 37,8 % di desa (2013) Riskesdas 2007, rata-rata anak dengan serum retinol kurang dari 20 ug Sebagian penduduk mengalami kekurangan yodium, sedangkan sebagian kelebihan yodium
(diukur dengan ekskresi iodium dalam urin (EIU) kaddar normal antara 200-230 μg/L. Sedangkan indikasi TGR (Total Gitre rate) hanya 14,9%
3. Beban ganda penyakit dan penyehatan lingkungan
Beban ganda : • penyakit tidak menular (PTM)
meningkat, penyakit menular (PM) masih tinggi
Akses pada air minum dan sanitasi Penduduk tanpa akses terhadap
sumber air minum layak 33,2% dan sanitasi layak 40,2%
17
PM: Kematian akibat PM cenderung menurun Prevalensi DBD, diare, malaria, TB dan AIDS
menurun Tetapi TB dan diare masuk dalam 10 besar penyebab
kematian. Muncul resiko multi-drug resistante TB, infeksi baru
HIV yang masih tinggi Tingginya prevalensi malaria, DBD, di daerah-daerah
endemis. Penyakit lama: Kusta (no.3 terbesar di dunia) dan
frambusia (di Asia Tenggara hanya ada di Indonesia dan Timor Leste)
PTM: Penyebab 69% kematian, dan terus
meningkat Meningkatnya faktor resiko
(hipertensi, glukosa darah, kegemukan)
Pengaruh pola makan, kurang aktifitas fisik dan merokok dan peningkatan penduduk usia dewasa dan lansia
Perubahan beban akibat penyakit menular dan tidak menular
Rangking 1990 Rangking 2010 Kenaikan (Penurunan) Beban Penyakit
1. ISPA 1. Stroke +76% 2. Tuberkulosis 2. Tuberkulosis -4% 3. Diare 3. Kecelakaan Lalu Lintas +36 4. Stroke 4. Diare -40% 5. Kecelakaan lalu lintas 5. Penyakit Jatung Iskemik +85% 6. Komplikasi kelahiran 6. Diabetes +86% 7. Anemia Gizi besi 7. Low back pain 50% 8. Malaria 8. Depresi +33% 9. Neonatal encephalopaty 9. ISPA -81% 10. Depresi 10. Neonatal encephalathy +7% 11. Low back pain 12.Komplikasi kelairan preterm -14% 13. Penyakit jantung iskemik 13.Anemia Gizi Besi -18% 16. Diabetes 26.Malaria -65%
Sumber: Global Burden of Disease, 2010.
*) Beban akibat penyakit (burden of disease) dihitung sebagai DALYs (Disability adjusted life years), yaitu tahun yang hilang akibat kematian dan kecacatan akibat penyakit
Beban akibat penyakit tidak menular semakin meningkat, dengan peningkatan terbesar adalah stroke, kecelakaan lalu lintasJantug iskemik, diabetes, low back pain dan depresi
Perubahan rangking beban akibat penyakit* di Indonesia 1990-2010
18
4. Farmasi, Alat Kesehatan, Obat dan Makanan• Ketersediaan vaksin dan obat cukup baik, tetapi pelayanan kefarmasian belum sesuai
standar• Penggunaan obat secara rasional rendah• Penggunaan obat generik di fasyankes baru mencapai 83%• Pengetahuan penduduk tentang obat generik sangat rendah• Mutu produk obat dan makanan beredar masih rendah• Harga obat relatif mahal (rantai distribusi, bahan baku impor)• Pemahaman masyarakat yang kurang benar tentang vaksin
19
5. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
20
• Banyaknya kebijakan publik yang tidak berwawasan kesehatan
• Lingkungan yang belum mendukung upaya peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat
• Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat termasuk upaya kesehatan berbasis masyarakat
• Masih rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat, terutama konsumsi sayur dan buah, ASI ekslusif, cuci tangan, dan aktivitas fisik.
• Pelayanan kesehatan belum sepenuhnya mendorong promosi kesehatan
• Meningkatkan promosi kebijakan publik yang berwawasan kesehatan
• Meningkatkan dukungan terhadap penyediaan lingkungan yang mendukung perilaku hidup bersih dan sehat
• Meningkatkan kerjasama dan koordinasi antar lembaga
• Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan partispiasi UKBM
• Mendorong peningkatan promosi kesehatan dalam setiap pelayanan kesehatan
6. Jaminan Kesehatan Nasional• Kepesertaan
– Th 2012 secara teori: 64,6% penduduk memiliki asuransi kesehatan; Susenas: 41%– Sebagain penduduk belum tahu jika mereka memperoleh asuransi– Skema asuransi lain (Jamkesda, TNI/Polri, Jamsostek) belum terintegrasi– Kepesertaan kelompok non-penerima upah masih rendah
• Pelayanan kesehatan:– Hambatan biaya tidak langsung & geografis masih tinggi– Fasilitas belum memenuhi standar sarana, tenaga, dan kualitas– Sebagian kecil fasilitas kesehatan primer mandiri yang bekerjasama– Sistem rujukan belum optimal
• Pembiayaan dan Pembayaran Provider– Belum adanya skema pengembangan kapasitas fiskal untuk pembayaran PBI, penyediaan fasilitas
dan ketenagaan– Belum dimanfaatkannya JKN sebagai instrumen mendorong prioritas nasional kesehatan
• Kerangka pelaksanaan– Regulasi belum lengkap, sosialisasi dan advokasi masih lemah– Sistem pemantauan dan evaluasi belum terbentuk
21
7. Sumber Daya Manusia Kesehatan
• Jumlah masih kurang, dari 9.500 Puskesmas: • 380 puskesmas tanpa dokter• 2.194 puskesmas tanpa tenaga gizi• 5.895 puskesmas tanpa tenaga promkes
• Distribusi tidak merata, daerah-daerah tertentu akan tetap sulit memenuhi kebutuhan nakes
• Mutu belum memadai
22
JenisNakes per 100.000 penduduk
Status Target 2019Dokter Umum 13,7 45
Dokter Gigi 4,3 13
Perawat 89,9 180
Bidan 49,9 120
Jumlah (%)Ners
D3 Keperawatan
D3 Kebidanan
dr drg
Rata2 48.0 43.0 41.1 65.8
Tertinggi 77.8 73.3 72.2
Terendah 13.3 10.0 7.8
Skor kelulusan
44.0 37.5 40.1 62.0 53.8
Lulus 63.0 67.5 53.5 71.3 76.0
8. Akses terhadap pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier yang berkualitas
• Keterbatasan pelayanan kesehatan terutama untuk penduduk di daerah DTPK
• Kualitas pelayanan yang belum optimal karena ketiadaan standar standar guideline pelayanan kesehatan (clinical guideline), dan sistem informasi (seperti medical record dan informasi kepada pasien)
• Sistem akreditasi pelayanan kesehatan puskesmas, klinik mandiri dan rumah sakit belum berjalan
• Peran pelayanan kesehatan dalam upaya promotif dan preventif yang masih rendah
• Sistem rujukan belum optimal• Keterbatasan pelayanan kesehatan pada saat terjadinya bencana
9. Manajemen dan Pembiayaan Kesehatan
• Ketersediaan data untuk mendukung evidence-based planning cukup baik, tetapi dukungan sistem informasi untuk dari perencanaan, pemantauan dan evaluasi program pembangunan kesehatan masih lemah
• Kenaikan pengeluaran kesehatan, tidak mungkin dihindari:– Konsekuensi meningkatnya asuransi kesehatan (JKN)– Transisi epidemiologi: biaya penanganan penyakit tidak menular mahal– Peningkatan teknologi kesehatan
• Allocative efficiency masih kurang, misalnya sebagian besar dana mengarah pada upaya kuratif
• Technical efficiency, alokasi kegiatan dalam masing-masing program-program
• Belum dimanfaatkannya instrumen sistem pembayaran kepada provider JKN sebagai Strategic Purchasing untuk mendorong kebijakan nasional
24
Isu yang belum terselesaikan
• Penurunan kematian ibu dan kematian bayi, kekurangan gizi dan penurunan TFR (fertilitas)
• Penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular
• Peningkatan upaya promotif dan preventif
• Ketersediaan farmasi, alat, obat dan makanan
• Peningkatan akses terhadap air minum dan sanitasi
• Keterbatasan jumlah, distribusi dan kualitas tenaga kesehatan,
• Disparitas akses dan kualitas pelayanan kesehatan antar daerah dan antar kelompok sosial ekononi masyarakat.
• Kerangka pelaksanaan:
– hambatan pendanaan, kelembagaan dan regulasi
– pembangunan kesehatan di pusat dan daerah yang belum harmoni
Isu Strategis Baru
• Pengembangan JKN menuju universal health coverage tahun 2019: – Kepesertaan– Pembiayaan, pembayaran dan paker manfaat– Kesiapan fasilitas dan tenaga kesehatan – Pengaturan peran kesehatan publik.
• Perubahan struktur penduduk yang diikuti dengan transisi epidemiologi:– Mendorong peningkatan pervalensi dan kematian akibat penyakit tidak menular– Peningkatan kesehatan lansia dan pengendalian penyakit mental– Permasalahan penyakit menular dapat diperburuk oleh perubahan iklim.
• Beban ganda gizi: – Mengurangi kekurangan gizi dan stunting – Mencegah meningkatnya kegemukan
Isu Strategis RPJMN 2015-2019
1. Peningkatan kesehatan ibu, anak, remaja dan lansia 2. Perbaikan status gizi masyarakat 3. Pengendalian beban ganda penyakit dan penyehatan lingkungan4. Pemenuhan ketersediaan farmasi, alat kesehatan, dan pengawasan
obat dan makanan5. Peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat6. Pengembangan Jaminan Kesehatan Nasional7. Peningkatan akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas8. Peningkatan akses pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas9. Pemenuhan sumber daya manusia kesehatan10. Penguatan manajemen dan sistem informasi11. Peningkatan efektifitas pembiayaan kesehatan
28
Arah Kebijakan RPJMN 2015-2019
1. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita, remaja dan lansia
2. Meningkatakan akes terhadap pelayanan gizi masyarakat 3. Meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan4. Meningkatkan ketersediaan, keterjangakauan, pemerataan dan
kualitas farmasi, alat kesehatan5. Meningkatkan pengawasan obat dan makanan6. Meningkatkan Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat7. Mengembangkan Jaminan Kesehatan Nasional8. Meningkatkan ketersediaan, penyebaran dan kualitas sumber daya
manusia kesehatan9. Menguatkan pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas10. Menguatkan pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas11. Menguatkan manajemen dan sistem informasi kesehatan12. Meningkatkan efektifitas pembiayaan kesehatan
29
Status Kesehatan & GiziPerlindungan FinansialResposiveness sistem kes.
Peningakatan akses pelayanan kesehatan ibu,
anak, remaja, lansia
Perbaikan gizi masyarakat
Pengendalian penyakit & penyehatan lingkungan
Peningkatan ketersediaan farmasi, alkes, dan
pengawasan obat dan makanan
Promosi & Pemberdayaan Masyarakat
Jaminan Kesehatan Nasional
Pemenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Pengutanan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar berkualitas
Manajemen & Sistem Informasi
Kerangka pikir RPJMN 2015-2019
Efektifitas Pembiayaan Kesehatan
Pengutanan Akses Pelayanan kesehatan rujukan berkualitas
SASARAN UMUM1. Meningkatnya status kesehatan masyarakat, ditandai dengan:
Sasaran Status Awal Target 2019Menurunnya kematian ibu dan anak
1. Menurunnya angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup
359
2. Menurunnya angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup 32
3. Menurunnya angka kematian neonatal per 1.000 kelahiran hidup 19
Menurunya kematian akibat penyakit menular
1. Menurunnya prevalensi tuberculosis per 100.000 penduduk 212
2. Menurunnya kasus malaria (Annual Parasite Index-API) per 1.000 penduduk
6,0
3. Prevalensi HIV pada populasi dewasa (persen) 0,85
4. Eliminasi kusta dan eradikasi frambusia
Menurunnya faktor resiko penyakit tidak menular
5. Menurunnya prevalensi hipertensi 31,7
6. Meningkatnya persentase penduduk yang melakukan aktifitas fisik dengan cukup
12,1
7. Menurunkan penduduk yang merokok 0,3
8. Meningkatnya penduduk yang mengkonsumsi buah dan sayur dengan cukup
6,9
SASARAN UMUM
2. Meningkatnya status gizi masyarakat, ditandai dengan:
Sasaran Status Awal Target 20191. Menurunnya prevalensi kekurangan gizi pada anak balita (persen) 19,7
2. Menurunnya prevalensi anak baduta yang pendek/stunting (persen)
3. Menurunnya laju peningkatan prevalensi kegemukan pada anak balita
11,9%
4. Persentase bayi lahir hidup dengan berat di bawah 2.5 kg 10,2%
5. Persentase ibu hamil KEK
3. Meningkatnya perlindungan finansial, yang ditandai dengan meningkatnya penduduk yang mempunyai jaminan kesehatan dari 64,7% (2013) menjadi xxx (2019)
4. Meningkatnya ketanggapan (responsiveness) sistem kesehatan, yang ditandai dengan menurunnya disparitas status kesehatan dan akses terhadap pelayanan kesehatan
Arah Kebijakan 1Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu,
Anak, Remaja, dan Lanjut UsiaStrategi Indikator
(a) Peningkatan pelayanan kesehatan remaja,(b) Peningkatan pelayanan kesehatan maternal
dan kesehatan reproduksi(c) Peningkatan pelayanan kesehatan ibu hamil
sesuai standar(d) Peningkatan pelayanan persalinan di fasilitas
kesehatan(e) Peningkatan pelayanan kesehatan ibu nifas(f) Peningkatan pelayanan kesehatan anak(g) Peningkatan upaya kesehatan sekolah(h) Peningkatan pelayanan kesehatan kerja(i) Peningkatan pelayanan kesehatan lanjut usia(j) Peningkatan peran lintas sektor(k) Peningkatan sistem pelayanan JKN yang
mendorong upaya kesehatan ibu dan anak
Persentase persalinan di fasilitas kesehatan
Komplikasi obstetri yang tertangani di RS PONEK
Persentase kunjungan neonatal Prevalensi bayi BBLR . Contraceptive prevalence rate Persentae MKJP (Metode
Kontraseptif Jangka Panjang) Persentase ASI eksklusif Imunisasi dasar lengkap
35
Strategi Indikator
(a) Peningkatan cakupan dan kualitas paket pelayanan kesehatan dan gizi terintegrasi dengan fokus utama pada 1000 hari pertama kehidupan termasuk remaja
(b) Peningkatan promosi mengenai perilaku masyarakat mengenai kesehatan, gizi, sanitasi, hiegine, dan pengasuhan
(c) Penguatan kompetensi tenaga gizi dan tenaga kesehatan dalam pelayanan gizi
(d) Penguatan desain, pelaksanaan, dan pengawasan regulasi dan standar gizi
(e) Penguatan peran lintas sektor dan kapasitas pemerintah daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi pangan dan gizi
Prevalensi anemia pada bumil Prevalensi stunting pada anak
di bawah usia 2 tahun (Baduta)
Prevalensi kekurangan gizi balita
Prevalensi bumil KEK Prevalensi kekurangan gizi
pada anak di bawah usia 5 tahun (Balita)
Ibu hamil yang mendapat tablet besi
36
Arah Kebijakan 2 Meningkatkan Akses Terhadap Pelayanan Kesehatan dan Gizi
Strategi Indikator
(a) Peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah
(b) Penguatan sistem pengendalian zoonosis secara terpadu(c) Peningkatan cakupan imunisasi(d) Peningkatan ketersediaan vaksin dan tenaga kesehatan(e) Peningkatan penemuan penderita dan tata laksana kasus(f) Pemenuhan kebutuhan obat program(g) Eliminasi/eradikasi penyakit terabaikan (neglected tropical
diseases)(h) Peningkatan pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular
melalui peningkatan promosi pola makan sehat, aktiftas fisik, dan pengurangan merokok,
(i) Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan untuk pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular
(j) Peningkatan pelayanan kesehatan jiwa, (k) Peningkatan akses terhadap air minum dan sanitasi yang layak (l) Peningkatan kualitas lingkungan sesuai dengan baku mutu dan
persyaratan kesehatan.
Penemuan kasus TB Eliminasi kusta, frambusia Imunisasi dasar lengkap Persentase penduduk
dengan aktifitas fisik Persentase peduduk >15
th yang merokok Persentase peduduk
dengan konsumsi buah dan sayur dengan cukup
Persentase penduduk dengan askes air yang layak
Persentase penduduk dengan akses sanitasi yang layak
Persentase kawasan sehat
37
Arah Kebijakan 3 Meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan
Strategi Indikator
(a) Peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan obat, terutama obat esensial generik
(b) Peningkatan promosi penggunaan obat dan teknologi rasional oleh provider dan konsumen
(c) Penguatan kapasitas institusi dalam management supply chain obat dan teknologi
(d) Peningkatan kemandirian penyediaan obat tradisional(e) Pengembangan kemandirian penyediaan vaksin(f) Peningkatan pelayanan kefarmasian(g) Peningkatan pengendalian dan monitoring dan
evaluasi harga obat(h) Peningkatan kualitas pre- dan post-market alat
kesehatan, dan (i) Peningkatan sarana produksi dan distrbusi sediaan
produksi dan distribusi sediaan farmasi dan alat kesehatan
• Persentase pelayanan kefarmasian yang tepat waktu
• Persentase penggunaan obat sesuai formularium/pedoman pengobatan
• Ketersediaan obat prioritas esensial untuk menudukung sasaran umum (penurunan kematian ibu dan anak, TB, malaria, HIV/AIDS, hipertensi)
• Obat traditional yang telah melalui tahap uji klinik
38
Arah Kebijakan 4 Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan, Pemerataan, dan
Kualitas Farmasi Dan Alat Kesehatan
Strategi Indikator
(a) Penguatan sistem pengawasan obat dan makanan berbasis risiko
(b) Peningkatan Sumber Daya Manusia pengawas obat dan makanan
(c) Penguatan kemitraan dengan lintas sektor terkait pengawasan Obat dan makanan
(d) Peningkatan kemandirian pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko oleh masyarakat dan pelaku usaha,
(e) Peningkatan daya saing produk obat dan makanan
• Persentase obat yang memenuhi standar
• Persentase makanan yang memenuhi standar
• Persentase pegawai (penguji dan inspektor) sesuai dg standar kompetensi
• Meningkatnya pelaku usaha yang untuk pemenuhan standar GMP
• Meningktanya peran serta dan partisipasi lintas sektor dalam pengawasan makanan (persentase Pemda Kab/Kota yg sudah mengalokasikan anggaran unk pengawasan makanan)
39
Arah Kebijakan 5 Meningkatkan Pengawasan Obat dan Makanan
Strategi Indikator
(a) Pengembangan kebijakan publik berwawasan kesehatan, termasuk pengembangan lingkungan yang mendukung aktivitas fisik
(b) Peningkatan regulasi mengenai produk pangan yang aman dan lebih sehat
(c) Penciptaan lingkungan yang mendukung perilaku hidup bersih dan sehat
(d) Peningkatan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat termasuk pendidikan kesehatan kepada masyarakat dalam rangka peningkatan pengetahuan dan keterampilan individu
(e) Peningkatan promosi kesehatan lalu lintas(f) Peningkatan promosi dan pengembangan kesehatan
tradisional(g) Peningkatan upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan
masyarakat pada pelayanan kesehatan dasar dan rujukan(h) Pengembangan kemitraan dalam promosi dan
pemberdayaan kesehatan, dan (i) Peningkatan upaya kesehatan berbasis masyarakat.
Persentase penduduk yang melakukan akifitas fisik
Penduduk dengan konsumsi sayur dan buah cukup
Prevalensi merokok pada anak-anak
Jumlah UKBM yang aktif
.......................
40
Arah Kebijakan 6Meningkatkan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat
Arah Kebijakan7: Mengembangkan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
No Strategi Indikator1 Optimalisasi program JKN untuk
mendukung prioritas pembangunan nasional
• Penurunan insiden unmet need pelayanan kesehatan
2 Peningkatan cakupan peserta program JKN
• Persentase penduduk terdaftar sebagai peserta JKN • Persentase penduduk miskin dan hampir miskin
terdaftar sebagai peserta JKN • Persentase penduduk informal dan keluarga terdaftar
sebagai peserta JKN
3 Pengembangan manfaat program JKN
• Terbentuknya komisi nasional Health Technology Assesment (HTA)
• Jumlah teknologi kesehatan (termasuk alkes, obat, tindakan, prosedur) yang dikaji dalam HTA
4 Peningkatan perlindungan keuangan penduduk dari risiko sakit
• Proporsi belanja kesehatan rumah tangga terhadap total belanja kesehatan
5 Peningkatan kerjasama dengan provider pemerintah dan non-pemerintah (swasta)
• Meningkatnya faskes swasta yang bekerjasama dengan BPJS
41
No STRATEGI Indikator
6 Pengembangan sistem rujukan dan standarisasi jaringan provider
• Kriteria kompetensi dasar fasilitas kesehatan primer dan standar kompetensi
7 Perbaikan disain dan implementasi system pembayaran INA-CBGs
• Pemanfaatan (updated) grouper INA-CBGs berdasarkan kriteria klinis dan struktur biaya rumah sakit Indonesia.
8 Pengembangan sistem pembayaran provider untuk mendorong kualitas & efisiensi
• Penyesuaian standar tarif oleh komponen ekuitas
9 Pengembangan sistem pembayaran dan insentif tenaga kesehatan DTPK
• Jumlah tenaga kesehatan yang dikontrak dengan skema pembayaran khusus
10 Pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi JKN, termasuk operational research
• Terbentuk dan beroperasinya pemantauan, evaluasi dan operation research
11 Pengembangan dan penguatan regulasi dalam rangka pelaksanaan JKN
• Regulasi tentang manfaat jaminan layanan primer & sekunder, beserta batasan-batasannya
Arah Kebijakan 7: (lanjutan)Mengembangkan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
42
Strategi Indikator
(a) Pengembangan tenaga kesehatan tertentu seperti promkes, sanitarian, spesialis pelayanan primer
(b) Penyelarasan perundangan/regulasi terkait pendidikan tenaga kesehatan antara Kemenkes dan Kemendikbud
(c) Peningkatan kualitas tenaga kesehatan termasuk kompetensi dan sertifikasi terhadap seluruh jenis tenaga kesehatan
(d) Pengembangan kurikulum pendidikan nakes yang mengacu pada standar nasional dan internasional
(e) Pemenuhan kebtutuhan tenaga kesehaatan di daerah terpencil, sangat terpencil dan DTPK, termasuk melalui affirmative action
(f) Pengembangan dan perluasan model distribusi tenaga kesehatan(g) Pembuatan roadmap kebutuhan tenaga kesehatan seluruh jenis
tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan(h) Pengembangan sistem penempatan tenaga dengan bekerjasama
dengan swasta dan masyarakat sipil(i) Pengembangan insentif finansial dan non-finansial bagi bagi
nakes yang ditempatkan di daerah kekurangan tenaga kronis termasuk di DTPK
(j) Pengendalian dan pengawasan tenaga kesehatan
Persentase fasilitas kesehatan yang terpenuhi kebutuhan tenaga kesehatannya
Jumlah tenaga kesehatan di daerah terpencil dan sulit terpenuhi
Persentase tenaga kesehatan yang lulus uji kompetensi
Jumlah tenaga spesialis kesehatan primer
................
43
Arah Kebijakan 8Meningkatkan Ketersediaan, Penyebaran, dan Kualitas Sumber
Daya Manusia Kesehatan
Strategi Indikator(a) Peningkatan pelayanan kesehatan dasar sesuai
standar(b) Penyusunan, penetapan dan pelaksanaan
berbagai standar guideline pelayanan kesehatan diikuti dengan pengembangan sistem monitoring dan evaluasinya
(c) Pengembangan dan penerapan sistem akreditasi bagi fasilitas pelayanan kesehatan dasar,
(d) Peningkatan pelayanan kesehatan promotif dan preventif di fasilitas pelayanan kesehatan primer.
Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi standar
Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi
Persentase fasilitas kesehatan yang menyelengarakan upaya promotif dan preventif sesuai standar
Terbentuknya sistem pembayaran provider JKN yang mendorong upaya kesehatan primer dan pencapaian prioritas nasional)
………………
44
Arah Kebijakan 9 Meningkatkan Akses Pelayanan Kesehatan
Dasar yang berkualitas
Strategi Indikator(a) Penguatan sistem rujukan nasional dan
regional(b) Penguatan sistem rumah sakit pendidikan(c) Pengembangan sistem pengendalian mutu
internal fasilitas kesehatan, (d) Peningkatan pelayanan kesehatan promotif
dan preventif di fasilitas pelayanan kesehatan rujukan
Persentase RS yang memenuhi standar ketenagaan
Terbentuknya sistem Rujukan Nasional Terbentukny medical record system ………………
45
Arah Kebijakan 10 Meningkatkan Akses Pelayanan Kesehatan
Rujukan yang berkualitas
Strategi Indikator(a) Peningkatan peran sektor kesehatan dalam pelayanan
kesehatan primer, promosi, dan pencegahan(b) Penguatan mekanisme monitoring evaluasi melalui sistem
informasi menyeluruh dari fasilitas pelayanan, pusat, provinsi, dan kabupaten/kota
(c) Peningkatan penelitian dan pengembangan untuk mendukung kebijakan pembangunan kesehatan berbasis bukti (evidence based policy)
(d) Peningkatan penanggulangan krisis kesehatan, (e) Peningkatan sinergitas kebijakan perencanaan,
penganggaran, dan pelaksanaan di pusat dan daerah melalui pembagian urusan
Terbentuknya sistem informasi menyeluruh
Terbentuknya sistem insentif tenaga kesehatan
………………….
46
Arah Kebijakan 11 Meningkatkan Manajemen dan Sistem Informasi
Strategi Indikator(a) Peningkatan sumber pembiayaan kesehatan antara lain
melalui Public Private Partnership (PPP) dan Corporate Social Responsibility (CSR),
(b) Peningkatan kemampuan teknis dan pengelolaan program kesehatan,
(c) Penguatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), dan (d) Pengembangan Dana Alokasi Kesehatan (DAK).
Terbentuknya sistem/regulasi kerjasama PPP
Terbentuknya dan beroperasinya HTA
Terumuskannya mekanisme BOK dan DAK yang meningkatkan efektifitas pembiayaan
………………….
47
Arah Kebijakan 11 Meningkatkan Efektifitas Pembiayaan Kesehatan
peningkatan pendanaan kesehatan: o peningkatan dana publik (pemerintah) termasuk peningkatan sumber
dari tarif/pajak khusus (earmarked). o kerjasama dengan swasta dan masyarakat melalui public private
partnership (PPP) dan Corporate Social Responsibility (CSR)
peningkatan efektifitas dari dana yang tersedia:o mendorong peningkatan, efektifitas dan monitoring dan evaluasi DAK
dan BOK, o menyeimbangkan pembiayaan antara kuratif, kesehatan masyarakat,
manajemen kesehatan, o mengembangkan insentif tenaga kesehatan di DTPK dan primary care.
48
Kerangka Pendanaan
Peningkatan sinergitas kebijakan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan di pusat dan daerah melalui pembagian urusan, termasuk nomenklatur kelembagaan antara pusat dan daerah,
Perkuatan mekanisme monitoring evaluasi melalui sistem informasi menyeluruh dari fasilitas pelayanan, kabupaten/kota, provinsi dan kabupaten/kota,
Peningkatan sinergi kelembagaan dalam penanganan program lintas sektor/lintas bidang untuk Pembangunan Pangan dan Gizi dan Penanggulangan HIV/AIDS,
Pelembagaan penapisan teknologi kesehatan (Health Technology Assesment/ HTA) dan pertimbangan klinis (clinical advisory)
Pelembagaan untuk kemampuan teknis dan pengelolaan program
49
Kerangka Kelembagaan
1. Revisi SPM bidang kesehatan sesuai dengan peraturan perundangan terkait
2. Peningkatan efisiensi biaya dengan regulasi yang mendorong produksi obat dan alat kesehatan dalam negeri
3. Penguatan peraturan fortifikasi mikronutient 4. Pengaturan mekanisme PPP bidang kesehatan5. Regulasi Penguatan implementasi NSPK di daerah6. Penyusunan regulasi tenaga kesehatan: mandatory deployment lulusan
nakes, pendidikan nakes baru: promosi kesehatan spesialis kesehatan primer
7. Penuntasan PP terkait UU 36/2011 tentang kesehatan dan penguatan Perpres SKN menjadi UU
50
Kerangka Regulasi
Kondisi Umum
2010 2011 2012 20140.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
100.0%
80.0%85.0%
90.0%
100.0%
82.0%87.0%
92.9% TargetRealisasi
Ketersediaan obat dan vaksin di Indonesia secara umum mengalami kenaikan dari tahun ke tahun dimana relisasi selalu melampaui target yang telah ditetapkan di setiap tahunnya.
Ketersediaan Obat dan Vaksin
Sumber: Binfar Kemenkes, 2013
Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas dan Rumah Sakit
Rendahnya pelaksanaan pelayanan kefarmasian di Puskesmas dan instalasi farmasi Rumah Sakit disebabkan oleh beberapa hal yang tidak terpenuhi sesuai dengan standar.
Sumber: Binfar Kemenkes, 2013
Akses Terhadap Obat
2010 2011 2012 20130%
10%20%30%40%50%60%70%80%90%
60%65%
70%80%
64%
82% 83%
Target Realisasi
Penggunaan Obat Generik di Fasilitas Kesehatan
Proporsi RT yg Mengetahui dan Berpengetahuan Benar* tentang Obat Generik Menurut Karakteristik, 2013
Permasalahan Umum
• Pelayanan kefarmasian dikatakan telah sesuai dengan standar apabila pengelolaan sumber daya (SDM, sarana prasarana, sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan serta administrasi) dan pelayanan farmasi klinik (penerimaan resep, peracikan obat, penyerahan obat, informasi obat dan pencatatan/penyimpanan resep) telah sesuai ketentuan yang berlaku.
• Salah satu kendala utama adalah ketersediaan tenaga farmasi yang tidak merata. Tidak semua puskesmas dan instalasi farmasi Rumah Sakit memiliki tenaga apoteker.
• Selain itu, sarana dan prasarana yang tersedia juga tidak mendukung pelayanan kefarmasian.
• Pelayanan informasi obat juga tidak diberikan kepada pasien dengan baik sehingga pasien tidak mengetahui penggunaan obat yang rasional.
Hal-hal Yang Perlu Mendapat Perhatian
• Penyediaan obat esensial merupakan kewajiban pemerintah. • Pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota bertanggung jawab
terhadap ketersediaan obat baik jumlah maupun jenis, jaminan kasiat, keamanan dan mutu obat serta perbekalan kesehatan rumah tangga.
• obat harus dapat dijangkau oleh masyarakat. • Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah agar obat dapat
terjangkau oleh masyarakat adalah dengan melakukan penetapan harga obat.
Peran Yanfar dan Alkes dalam Pembangunan Kesehatan
Target RPJMN- Penrunan AKI
- Penurunan AKB- Penurunan Prevalensi Gzi kurang
Target MDGs- Goal 1 : Gizi
- Goal 4 : Kesehatan Ibu- Goal 5 : Kesehatan Anak
- Goal 6 : Penyakit
Persiapan JKN
57
Derajat Kesehatan Setinggi-tingginya
PERUBAHAN TERMINOLOGI ARSITEKTUR PROGRAM DAN KEGIATAN
PROGRAM
KEGIATAN PRIORITAS
PRIORITAS
FOKUS PRIORITAS
STRUKTUR KEBIJAKAN
PERENCANAANSTRUKTUR MANAJEMEN KINERJA
MISI/SASARAN K/L (IMPACT)
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN(OUTPUT)
SASARAN POKOK (IMPACT)
INDIKATOR KINERJA FOKUS PRIORITAS (OUTCOME)
INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOME)
ORGANISASI
UNIT ORGANISASI ES 1*)
UNIT KERJA ES 2*)
PROGRAM
KEGIATAN
SUB-FUNGSI
FUNGSI
STRUKTUR ORGANISASI
STRUKTUR ANGGARAN
KABINET
KEBIJAKAN K/L
PROGRAM
KEGIATAN
PRIORITAS
PROGRAM LINTAS
STRUKTUR PERENCANAAN
SASARAN STRATEGIS K/L
(IMPACT/ OUTCOME)
SASARAN PROGRAM
(OUTCOME)
SASARAN KEGIATAN
(OUTPUT)
IK SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM
INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN
TARGET
TARGET
TARGET
SASARAN PEMBANGUNAN
NASIONAL
IK SASARAN PEMBANGUNAN
NASIONALTARGET
STRUKTUR KINERJA
N A S I O N A L
KEMENTERIAN/LEMBAGA
KEMENTERIAN/LEMBAGA
UNIT ORGANISASI ES 1*)
UNIT KERJA ES 2*)
BAGIAN ANGGARAN/ ORGANISASI
PROGRAM
KEGIATAN
SUB-FUNGSI
FUNGSI
STRUKTUR ORGANISASI
STRUKTUR ANGGARAN
KABINET
58
Exercise Kerangka Pikir (Logframe) Kefarmasian dan Alat Kesehatan
ISU STRATEGIS 1:Pemenuhan ketersediaan farmasi, alat kesehatan, dan pengawasan obat dan makanan
PRIORITAS : KESEHATAN
ARAH KEBIJAKANMeningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan, Pemerataan, dan Kualitas Farmasi Dan Alat KesehatanSTRATEGI :• Peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan obat, terutama obat
esensial generik• Peningkatan promosi penggunaan obat dan teknologi rasional oleh
provider dan konsumen• Penguatan kapasitas institusi dalam management supply chain obat
dan teknologi• Peningkatan kemandirian penyediaan obat tradisional• Pengembangan kemandirian penyediaan vaksin• Peningkatan pelayanan kefarmasian• Peningkatan pengendalian dan monitoring dan evaluasi harga obat• Peningkatan kualitas pre- dan post-market alat kesehatan, dan • Peningkatan sarana produksi dan distrbusi sediaan produksi dan
distribusi sediaan farmasi dan alat kesehatan
INDIKATOR STRATEGIS(PROGRAM)• Persentase pelaksanaan pekerjaan
kefarmasian dan pengawasan alat kesehatan (???)
SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL•Menurunkan angka kematian•Menurunkan angka kesakitan•Meningkatkan gizi
•Angka Kematian Ibu•Angka Kematian Bayi•Angka Kematian Balita•Prevalensi Kurang Gizi•Prevalensi Stunting
Meningkatkan status kesehatan masyarakat
INDIKATOR STRATEGI (KEGIATAN PRIORITAS)• Persentase pelayanan kefarmasian yang tepat
waktu• Persentase penggunaan obat sesuai
formularium/pedoman pengobatan• Ketersediaan obat prioritas esensial untuk
menudukung sasaran umum (penurunan kematian ibu dan anak, TB, malaria, HIV/AIDS, hipertensi)
PROGRAMKefarmasian dan Alat Kesehatan
KEGIATAN PRIORITAS :• Peningkatan Pelayanan Kefarmasian
• Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan• Peningkatan Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan• Peningkatan Produksi dan Distribusi Kefarmasian
KEGIATAN-SASARAN DAN INDIKATOR DALAM DRAFT RKP 2015PROGRAM/KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KINERJA
Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Meningkatnya ketersediaan obat yang bermutu serta terjaminnya pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan yang sesuai dengan standar dan persyaratan bagi pelayanan kesehatan di setiap tahap kehidupan (continuum of care)
Persentase pelaksanaan pekerjaan kefarmasian dan pengawasan alat kesehatan
Peningkatan Pelayanan Kefarmasian
Meningkatnya mutu pelayanan kefarmasian yang bermutu dan terlaksananya penggunaan obat rasional dalam pelayanan kesehatan setiap tahap kehidupan (continuum of care)
Persentase Kesesuaian Obat di Rumah Sakit dengan Formularium Nasional dalam Jaminan Kesehatan Nasional
Persentase Kesesuaian Obat untuk Faskes Tingkat I di Kab/Kota dengan Formularium Nasional dalam Jaminan Kesehatan Nasional
Persentase Fasilitas Kesehatan Pemerintah yang melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesuai Standar
Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
Meningkatnya Ketersediaan obat, vaksin dan perbekalan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau di pelayanan kesehatan pemerintah
Persentase Ketersediaan Obat dan VaksinJumlah NSPK di bidang obat publik dan perbekalan kesehatan (kumulatif)Persentase instalasi farmasi kab/kota (IFK) yang sesuai standar
Peningkatan Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan
Meningkatnya Mutu dan Keamanan Alat Kesehatan dan PKRT
Persentase produk alat kesehatan dan PKRT yang beredar memenuhi persyaratanPersentase layanan perizinan yang sesuai dengan janji layanan
Peningkatan Produksi dan Distribusi Kefarmasian
Meningkatnya Produksi Bahan Baku dan Obat Lokal serta Mutu Sarana Produksi dan Distribusi Kefarmasian
Jumlah Standar dan atau Pedoman Kefarmasian dan atau makanan
Jumlah fasilitasi dan atau supervisi di bidang produksi dan distribusi kefarmasian dan atau makananPersentase ketepatan waktu penyelesaian proses perizinan bidang prodis kefarmasian
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Persentase tingkat keandalan (kesiapan, ketersediaan, respon, administrasi) dukungan manajemen bagi pelaksanaan kegiatan teknis/operasional
Jumlah Data dan Informasi yang Terintegrasi di Lingkungan Ditjen Binfar dan Alkes
T E R I M A K A S I H
B : Bappenas
3 Visi : lembaga perencana yang andal, kredibel, dan proaktif3 Misi : Perencana, Monev (dan kajian) dan Koordinasi
Biru : wawasan yang luas, berorientasi ke depan, didukung penguasaan teknologi
Hijau : mengutamakan pertumbuhan yang ramah lingkunganOrange : penuh semangat, dinamis dan penuh optimisme untuk
mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat