P e m e r i ntah P r ovi nsi S uma te r aBarat D okume n P e ngad aan S ec ar a E l e ktr oni k (DOKUMEN PEMILIHAN) DED MAI N S TA DI UM Untuk Me tode e - S e le ks i Umumdengan Prakualifikasi, Evaluasi Kualitas dan Biaya 2 File KEGIATAN: P E R E NCANAAN B ANGU NAN GE D U NG DINAS PRASARANA JALAN, TATA RUANG DAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2014
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
3. BAHASA DANHUKUM .............................................................................................................................. 99
4. LARANGANK ORUPSI, K OLUSI DANNEPOTISME (KKN) SERTAPENIPUAN ...........................................................100
5. K EUTUHAN K ONTRAK ..............................................................................................................................100
8. K ORESPONDENSI ....................................................................................................................................101
9. ASAL JASAK ONSULTANSI .........................................................................................................................101
10. PENGALIHAN DAN/ ATAU SUBKONTRAK .......................................................................................................101
13. K EMITRAAN/ KSO ..................................................................................................................................102
25. PERUBAHAN K ONTRAK .............................................................................................................................107
26. PERUBAHAN PEKERJAAN ...........................................................................................................................108
27.
PERUBAHAN JADWAL PELAKSANAANPEKERJAAN ...........................................................................................109 28. K EADAANK AHAR ...................................................................................................................................109
31. HARGA .................................................................................................................................................114
36. K ERJASAMAANTARA PENYEDIA DENGAN SUB PENYEDIA ...................................................................................117
38. PERUBAHAN PERSONIL .............................................................................................................................119
39. K ETERLAMBATANPELAKSANAANPEKERJAAN ................................................................................................120
55. [P ENYEDIA LAIN .....................................................................................................................................130
56. K ESELAMATAN .......................................................................................................................................130
61. I TIKADBAIK ..........................................................................................................................................132
IKP ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang terakhirdiubah dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 beserta petunjukteknisnya, yang berisi instruksi dan/ atau informasi yang diperlukan olehpeserta untuk menyiapkan penawarannyaserta ketentuan teknis operasionalpengadaan barang/ jasa secara elektronik.
Dalam IKP ini dipergunakan istilah dan singkatan sebagai berikut:- Jasa Konsultansi : adalah jasa layanan profesional yang
membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidangkeilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir(brainware );
- KAK : Kerangka Acuan Kerja;
- HPS : Harga Perkiraan Sendiri;
- Kemitraan/KerjaSamaOperasi(KSO)
: kerjasama usaha antar penyedia yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dantanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjiantertulis;
- Pokja ULP : Kelompok Kerja ULP adalah unit kerja di dalamorganisasi ULP yang berfungsi untuk
melaksanakan pemilihan penyedia barang/ jasa;
- LDP : Lembar Data Pemilihan;
- KPA : Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yangbertanggung jawab atas pelaksanaan PengadaanBarang/ Jasa;
- SPPBJ : Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa
- SPMK- LPSE
Aplikasi SPSE :
: Surat Perintah Mulai KerjaLayanan Pengadaan Secara Elektronik adalah unit
kerja K/ L/D/ I yang dibentuk untukmenyelenggarakan sistem pelayanan PengadaanBarang/ Jasa secara elektronik;
Aplikasi perangkat lunak Sistem Pengadaan SecaraElektronik (SPSE) berbasis web yang terpasang diserver LPSE yang dapat diakses melalui websiteLPSE.
- E-Seleksi : Proses seleksi umum/ sederhana dengan tahapansesuai Perpres 54/ 2010 dan perubahannya sertapetunjuk teknisnya yang disesuaikan denganteknis operasional pengadaan secara elektronik
sebagaimana diatur dalam Perka 18/ 2012.Semua Istilah “seleksi” pada dokumen ini merujukpada pengertian “e-seleksi”.
1. Lingkup
Pekerjaan
1.1 Peserta menyampaikan penawaran atas paket
pekerjaan jasa konsultansi barang sebagaimanatercantum dalam LDP.
1.2 Nama paket dan lingkup pekerjaan sebagaimanatercantum dalam LDP.
1.3 Peserta yang ditunjuk berkewajiban untukmenyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktusebagaimana tercantum dalam LDP, berdasarkansyarat umum dan syarat khusus kontrak denganmutu sesuai Kerangka Acuan Kerja dan biaya
sesuai kontrak.2 Sumber Dana Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan
sebagaimana tercantum dalam LDP.
3
PesertaPemilihan
3.2 Pemilihan penyedia jasa konsultansi ini dapatdiikuti oleh semua penyedia yang tercantumdalam Daftar Pendek.
3.3 Peserta kemitraan/ KSO dilarang untuk mengubahPerjanjian Kemitraan/ Kerja Sama Operasi.
Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaanini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaandengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut:a. berusaha mempengaruhi anggota Pokja ULP
dalam bentuk dan cara apapun, untumemenuhi keinginan peserta yang bertentangandengan Dokumen Pemilihan, dan/ atauperaturan perundang-undangan;
b. melakukan persekongkolan dengan peserta lainuntuk mengatur hasil pemilihan, sehinggamengurangi / menghambat /memperkecil/ meniadakan persaingan yang
sehat dan/ atau merugikan pihak lain;c. membuat dan/ atau menyampaikan dokumen
dan/ atau keterangan lain yang tidak benaruntuk memenuhi persyaratan dalam DokumenPemilihan ini.
4.2 Peserta yang terbukti melakukan tindakansebagaimana dimaksud pada angka 4.1dikenakan sanksi sebagai berikut:
a. sanksi administratif, seperti digugurkan dariproses pemilihan atau pembatalan penetapanpemenang;
a. penggunaan tenaga ahli asing dilakukansemata-mata untuk mencukupi kebutuhan
jenis keahlian yang belum dapat diperoleh diIndonesia, disusun berdasarkan keperluanyang nyata, dan diusahakan secara terencanauntuk semaksimal mungkin terjadinya alihpengalaman/keahlian dari tenaga ahli asing
tersebut ke tenaga Indonesia;b. komponen berupa perangkat lunak yang
diproduksi di dalam negeri belum memenuhipersyaratan;
c. semaksimal mungkin menggunakan jasapelayanan yang ada di dalam negeri, seperti
Setiap peserta, baik atas nama sendiri maupun sebagaianggota kemitraan/ KSO hanya boleh memasukkan satu
penawaran untuk satu paket pekerjaan.
B. Dokumen Pemilihan
8 Isi DokumenPemilihan
8.1 Dokumen Pemilihan terdiri dari:a. Undanganb. Instruksi Kepada Peserta;c. Lembar Data Pemilihan;d. Syarat-Syarat Umum Kontrak;e. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;f. Bentuk Surat Perjanjian;
g.
Kerangka Acuan Kerja (KAK);h. Daftar Kuantitas sebagaimana dijelaskandalam LDP;
i. Bentuk Dokumen Penawaran:1) [Surat Penawaran Administrasi dan
Teknis (f il e I) dan Sur at Penawaran Harga(f il e 2) untuk e-Seleksi 2 fi le] ;
j. Tata cara evaluasi penawarank. Bentuk Dokumen lain:
1) SPPBJ;
2)
SPMK;3) Jaminan Sanggahan Banding;4) [Jaminan Uang Muka (apabila
dipersyaratkan)].
8.2 Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isiDokumen Pemilihan ini. Kelalaian menyampaikanDokumen Penawaran yang tidak memenuhipersyaratan yang ditetapkan dalam DokumenPemilihanini sepenuhnya merupakan resikopeserta.
Dokumen Pemilihan beserta seluruh korespondensitertulis dalam proses pemilihan menggunakan BahasaIndonesia.
10 PemberianPenjelasan
(aanwijzing )
10.1 Pemberian penjelasan dilakukan secara online melalui aplikasi SPSE sesuai jadwal dalam aplikasi
SPSE.
10.2 Ketidakikutsertaan peserta pada saat pemberianpenjelasan tidak dapat dijadikan dasar untukmenolak/menggugurkan penawaran.
10.3 Apabila diperlukan Pokja ULP dapat memberikaninformasi yang dianggap penting terkait dengandokumen pemilihan.
10.4 Apabila dipandang perlu Pokja ULP melalui tim
atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis yangditunjuk dapat memberikan penjelasan lanjutandengan cara melakukan peninjauan lapangan.Biaya peninjauan lapangan ditanggung olehpeserta.
10.5 Apabila dipandang perlu, Pokja ULP dapatmemberikan penjelasan (ulang).
10.6 Kumpulan tanya jawab pada saat pemberianpenjelasan dalam aplikasi SPSE merupakan BeritaAcara Pemberian Penjelasan (BAPP)
10.7 Jika dilaksanakan peninjauan lapangan dapatdibuat Berita Acara Pemberian PenjelasanLanjutan dan diunggah melalui aplikasi SPSE.
11 PerubahanDokumenPemilihan
11.1 Apabila pada saat pemberian penjelasanterdapathal-hal/ ketentuan baru atau perubahan pentingyang perlu ditampung, maka Pokja ULPmenuangkan ke dalam Adendum DokumenPemilihan yang menjadi bagian tidak terpisahkandari Dokumen Pengadaan.
11.2 Perubahan rancangan kontrak, KAK, spesifikasiteknis, gambar dan/ atau nailai total HPS, harusmendapatkan persetujuan KPA sebelumdituangkan dalam Adendum Dokumen Pemilihan.
11.3 Apabila ketentuan baru atau perubahan pentingtersebut tidak dituangkan dalam AdendumDokumen Pemilihan maka ketentuan baru atauperubahan tersebut dianggap tidak ada danketentuan yang berlaku adalah yang tercantumdalam Dokumen Pemilihan yang awal.
11.4 Setelah Pemberian Penjelasan dan sebelum batasakhir waktu pemasukan penawaran, Pokja ULPdapat menetapkan Adendum Dokumen Pemilihan,berdasarkan informasi baru yang mempengaruhisubstansi Dokumen Pemilihan.
11.5 Setiap Adendum yang ditetapkan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari DokumenPemilihan.
11.6 Pokja ULP dapat mengumumkan AdendumDokumen Pemilihan dengan cara mengunggah(upload ) f ile adendum dokumen Pemilihanmelalui aplikasiSPSE paling lambat 2 (dua) harisebelum batas akhir pemasukan penawaran.Apabila Pokja ULP akan mengunggah (upload ) f ile Adendum Dokumen Pemilihan kurang dari 2(dua) hari sebelum batas akhir pemasukan
penawaran, maka Pokja ULP wajibmengundurkan batas akhir pemasukanpenawaran.
11.7 Peserta dapat mengunduh (download ) AdendumDokumen Pemilihan yang diunggah (upload )Pokja ULP pada aplikasi SPSE (apabila ada).
12. Tambahandan PerubahanWaktu
PemasukanDokumenPenawaran
Apabila adendum dokumen pengadaanmengakibatkan kebutuhan penambahan waktupenyiapan dokumen penawaran maka Pokja ULP
memperpanjang batas akhir pemasukan penawaran.
C. Penyiapan Penawaran
13. Biaya dalamPenyiapanPenawaran
13.2 Peserta menanggung semua biaya dalampenyiapan dan penyampaian penawaran.
13.3 Pokja ULP tidak bertanggungjawab atas kerugianapapun yang ditanggung oleh peserta.
14.
BahasaPenawaran
14.2 Semua Dokumen Penawaran harus menggunakanBahasa Indonesia.
14.3 Dokumen penunjang yang terkait denganDokumen Penawaran dapat menggunakan BahasaIndonesia atau bahasa asing.
14.4 Dokumen penunjang yang berbahasa asing perludisertai penjelasan dalam Bahasa Indonesia.Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, makayang berlaku adalah penjelasan dalam BahasaIndonesia.
15. DokumenPenawaran 15.1 [Dalam metode penyampaian penawaran 2
(dua) fi le, dokumen Penawaran meliputi ]: a. Penawaran Administrasi dan Teknis (f ile I);
dan b. Penawaran biaya(file II).
15.1.A)
Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknisyang disampaikan pada f ile I meliputi:a. surat penawaran yang didalamnya
mencantumkan;1) tanggal;dan2) masa berlaku penawaran;
b. surat per janji an Kemi traan/ Ker ja SamaOperasi (apabila peserta berbentukKemitr aan/ KSO)] ;
c. dokumen penawaran teknis yang terdir idari:
1)
data pengalaman perusahaan, terdiridari :a) data organisasi perusahaan
(apabila ada perubahan setelahpengumuman hasil kualifikasi),
b) daftar pengalaman kerja sejenis10 (sepuluh) tahun terakhir(apabila ada perubahan setelahpengumuman hasil kualifikasi),
c) uraian pengalaman kerja sejenis10 (sepuluh) tahun terakhir,diuraikan secara jelas dengan
mencantumkan informasi : namapekerjaan yang dilaksanakan,lingkup dan data pekerjaan yangdilaksanakan secara singkat,lokasi, pemberi tugas, nilai, danwaktu pelaksanaan(menyebutkan bulan dan tahun),
d) uraian data pekerjaan yangsedang dilaksanakan diuraikansecara jelas denganmencantumkan informasi : namapekerjaan yang dilaksanakan,
lingkup dan data pekerjaan yangdilaksanakan secara singkat,lokasi, pemberi tugas, nilai, danwaktu pelaksanaan(menyebutkan bulan dan tahun).
2) pendekatandan metodologi, terdiridari :a) tanggapan dan saran terhadap
Kerangka Acuan Kerja, b) uraian pendekatan, metodologi
dan program kerja,
c)
jadwal waktu pelaksanaanpekerjaan sampai dengan serah
terima pekerjaan,d) komposisi tim dan penugasan,e) jadwal penugasan tenaga ahli,
3) kualifikasi tenaga ahli, terdiri dari :a) Daftar Riwayat Hidup personil
yang diusulkan,b)
surat pernyataan kesediaan untukditugaskan
15.1.B) Penawaran Biaya yang disampaikan pada fileII terdiri dari:a. surat penawaran biaya yang didalamnya
tercantum masa berlaku penawaran dantotal biaya penawaran (dalam angka danhuruf);
b. rekapitulasi penawaran biaya;c. rincian Biaya Langsung Personil
(remuneration );d. rincian Biaya Langsung Non-Personil(direct r eimburseable cost );
e. dokumen lain yang dipersyaratkan.
16 BiayaPenawaran
16.1 Untuk kontrak harga satuan atau kontrakgabungan lumpssum dan harga satuan, pesertamencantumkan harga satuan dan biaya totaluntuk tiap mata pembayaran/ pekerjaan dalamRincian Biaya Langsung Personil dan Non-Personil. Jika harga satuan ditulis nol atau tidak
dicantumkan maka kegiatan dalam matapembayaran tersebut dianggap telah termasukdalam harga satuan kegiatan yang lain dankegiatan tersebut tetap harus dilaksanakan.[Dalam hal menggunakan metode biayaterendah/ biaya terendah pagu anggaran, untukkontrak lumpsum, apabila dipersyaratkan peser tamencantumkan harga satuan dan biaya totaluntuk tiap mata pembayaran/ pekerjaan dalamRincian Biaya Langsung Personil dan Non- Personil].
16.2
Biaya overhead , asuransi dan keuntungansertasemua pajak, bea, retribusi, dan pungutanlain yang sah harus dibayar oleh penyedia untukpelaksanaan paket pekerjaan jasa konsultansi inidiperhitungkan dalam total biaya penawaran.
16.3 untuk kontr ak yang masa pelaksanaannya lebihdar i 12 (dua belas) bul an, ditul is : “ penyesuaianharga diberlakukan sebagaimana diatur dalamSyarat-Syarat Umum/ Khusus Kontrak ”] .
17.1 Semua biaya dalam penawaran harus dalambentuk mata uang sebagaimana tercantum dalamLDP.
17.2 Pembayaran atas pretasi pekerjaan jasakonsultansi ini dilakukan sesuai dengan carasebagaimana tercantum dalam LDP dan
diuraikan dalam Syarat-Syarat Umum/ KhususKontrak.
18 Masa BerlakuPenawarandan JangkaWaktuPelaksanaan
18.1 Masa berlakunyapenawaran sesuai denganketentuan sebagaimana tercantum dalam LDP.
18.2 Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yangditawarkan tidak melebihi jangka waktusebagaimana tercantum dalam LDP.
D. Pemasukan/Penyampaian Dokumen Penawaran
19 Pengefile-andan PenandaanFile
19.1) [Untuk metode 2 (dua) fi le].a. Penawaran yang disampaikan oleh peserta
terdiri dari 2 (dua) File yang memuatPenawaran Administrasi dan Teknis (File I)dan Penawaran Biaya (File II).
b. FileI dan fil e II masing-masing disandikandengan Aplikasi Pengaman Dokumen(APENDO).
c. Peserta mengirimkan f i le I dan f ile II yang
telah disandikan/dienkripsi) melalui aplikasiSPSE.
20
PenyampaianDokumenPenawaran
20.1 [Un tuk metode 2 (dua) fi le] .a. File penawaran administrasi dan teknis (f ile
I) dienkripsi menggunakan Apendo,selanjutnya peserta melakukan enkripsiterhadap f i le penawaran biaya (f i le II)menggunakan Apendo.
b. Peserta pertama-tama mengunggah(upload ) f i le I berupa file penawaranadministrasi dan teknis yang telahterenkripsi (*.rhs) melalui aplikasi SPSE,kemudian setelah file I berhasil terkirimpeserta melanjutkan dengan mengunggah(upload ) f i le II berupa file penawaranbiayayang telah terenkripsi (*.rhs) melaluiaplikasi SPSE sesuai jadwal yang telahditetapkan.
c. File I dan File II yang telah dienkripsidiunggah (upload) melalui tempat/ fasilitasyang telah tersedia pada aplikasi SPSE.
(f i le I dan f i le II) secara berulang sebelumbatas akhir waktu pemasukan DokumenPenawaran. File penawaran terakhir akanmenggantikan f ile penawaran yang telahterkirim sebelumnya
21
Batas AkhirWaktuPemasukanPenawaran
21.1
Penawaran harus disampaikan secara elektronikmelalui aplikasi SPSE kepada Pokja ULP palinglambat sesuai waktu yang ditentukan oleh PokjaULP.
21.2 Tidak diperkenankan mengubah waktu batasakhir pemasukan penawaran kecuali keadaankahar atau terjadi gangguan teknis. Apabilaterpaksa dilakukan perubahan waktu batasakhir pemasukan penawaran maka Pokja ULPharus menginputkan alasan yang sebenarnya
dan dapat dipertanggungjawabkan pada aplikasiSPSE.
21.3 Aplikasi SPSE menolak setiap f ile penawaranyang dikirimkan setelah batas akhir waktupemasukan penawaran
E. Pembukaan, Evaluasi Penawaran dan Pengumuman Peringkat Teknis
22 PembukaanPenawaran
22.1 Pada tahap pembukaan penawaran, Pokja ULPmengunduh dan melakukan dekripsi f ile
penawaran dengan menggunakan APENDOsesuai waktu yang telah ditetapkan.
22.2 Terhadap f i le penawaran yang tidak dapatdibuka (didekripsi), Pokja ULP menyampaikanf i le penawaran tersebut kepada LPSE untukmendapat keterangan bahwa f ile yangbersangkutan tidak dapat dibuka dan biladianggap perlu LPSE dapat menyampaikan filepenawaran tersebut kepada LKPP.
22.3 Berdasarkan keterangan dari LPSE atau LKPP,
apabila f ile penawaran tidak dapatdibuka/ didekripsi maka Pokja ULP dapatmenetapkan bahwa file penawaran tersebuttidak memenuhi syarat sebagai penawaran danpenyedia barang/ jasa yang mengirimkan filepenawaran tersebut dianggap tidakmemasukkan penawaran. Apabila dapat dibuka,maka Pokja ULP akan melanjutkan proses ataspenawaran yang bersangkutan.
22.4 Penawaran masuk adalah dokumen penawaranyang berhasil dibuka dan sekurang-kurangnyamemuat :
dua f i le : daftar kuantitas dan harga untukkontrak harga satuan/ gabungan, jangkawaktu penawaran, dan deskripsi/ spesifikasibarang/ jasa yang ditawarkan hargapenawaran, jangka waktu penawaran, dandekripsi barang/ jasa yang ditawarkan
22.5 Apabila penawaran yang masuk kurang dari 3(tiga) peserta maka seleksi dinyatakan gagal.
22.6 Pokja ULP tidak boleh menggugurkanpenawaran pada waktu pembukaan penawaran,kecuali untuk file penawaran yang sudahdipastikan tidak dapat dibuka berdasarkanketerangan LPSE
23 Evaluasi
Penawaran
23.1 [Un tuk metode 2 (dua) fi le:]
23.1.A) Metode evaluasi, kriteria, dan tata caraselain yang disebutkan dalam IKP tidakdiperbolehkan
23.1.B) Penawaran dievaluasi dengan caramemeriksa dan membandingkan DokumenPenawaran terhadap pemenuhanpersyaratan yang diurut mulai dari tahapanpenilaian persyaratan dan administrasi,persyaratan teknis
23.1.C) Metode evaluasi, kriteria, dan tata caraselain yang disebutkan dalam IKP tidakdiperbolehkan
23.1.D) PokjaULP melakukan evaluasipenawaranf ile I yang meliputi:a. evaluasi administrasi; danb. evaluasi teknis
23.1.E) Pokja ULPmenetapkan peringkat teknispada aplikasi SPSE dan menayangkannyapada aplikasi SPSE melalui menupengumuman atau menu upload informasilainnya pada aplikasi SPSE.
23.1.F) [Untuk seleksi yang menggunakan metodeevaluasi kualitas, setelah PokjaULPmenetapkan peringkat teknis padaaplikasi SPSE dan menayangkannya padaaplikasi SPSEproses seleksi di lanju tkan padatahapan sanggahan sesuai denganketentuan butir 26 dan/ atau sanggahbanding (apabila ada) sesuai ketentuanbutir 27]
dan/ atau sanggahan banding (apabil a ada)Pokja ULP dapat melanjutkan untukmembuka dan melakukan evaluasipenawaran fi le II. a. Tidak ada sanggahan dar i peser ta; b. Sanggahan dan/ atau sanggahan
banding terbukt i tidak benar;atau
c.
Masa sanggah dan/ atau masa sanggahbanding berakhi r .]
23.1.H) Pokja ULP melakukan pembukaanpenawaran f ile II:
23.1.H).1) Dokumen penawaran file II milikpeserta yang tidak lulus evaluasiadministrasi dan teknis, tidak dibuka
23.1.H).2) ULP tidak boleh menggugurkanpenawaran pada waktu pembukaanDokumen Penawaran file II, kecualipenawaran file II tersebut berdasarkanketerangan dari LPSE atau LKPP tidakdapat dibuka (didekripsi)
23.1.H).3) [Untuk seleksi yang menggunakanevaluasi kualitas dan biaya, paguanggaran, biaya terendah,seleksisederhana Metode BiayaTerendah/ Pagu Anggaran, Setelahpenawaran file II dibuka, Pokja ULPmelakukan evaluasi biaya denganketentuan sebagaimana buti r 23.9]
23.3
Ketentuan umum dalam melakukan evaluasisebagai berikut:a. Pokja ULP dilarang menambah, mengurangi,
mengganti, dan/atau mengubah kriteria danpersyaratan yang telah ditetapkan dalamDokumen Pemilihan ini;
b. Pokja ULP dan/ atau peserta dilarangmenambah, mengurangi, mengganti,dan/ atau mengubah isi DokumenPenawaran;
c. penawaran yang memenuhi syarat adalah
penawaran yang sesuai dengan ketentuan,syarat-syarat, dan ruang lingkup sertakualifikasi tenaga ahli yang ditetapkan dalamDokumen Pemilihan, tanpa adapenyimpangan yang bersifat penting/pokokatau penawaran bersyarat;
d. penyimpangan yang bersifat penting/pokokatau penawaran bersyarat adalah:1) penyimpangan dari Dokumen Pemilihan
yang mempengaruhi lingkup, kualitas,dan hasil/ kinerja pekerjaan; dan/ atau
kecil yang dapat menggugurkanpenawaran, maka syarat-syarat lainnyayang diperlukan agar diminta dandievaluasi pada saat prakualifikasi dantidak perlu dilampirkan pada dokumenpenawaran;
4) Pokja ULP dapat melakukan klarifikasi
terhadap hal-hal yang kurang jelas danmeragukan;
5) apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua)peserta yang memenuhi persyaratanadministrasi, maka evaluasi tetapdilanjutkan dengan evaluasi teknis;
6) Apabila tidak ada peserta yangmemenuhi persyaratan administrasi,maka seleksi dinyatakan gagal.
.23.5 Evaluasi Teknis:
a.
Evaluasi teknis dilakukan terhadap pesertayang memenuhi persyaratan administrasi.b. Unsur-unsur yang dievaluasi harus sesuai
dengan yang ditetapkan sebagaimanatercantum dalam LDP.
c. Evaluasi penawaran teknis dilakukan dengancara memberikan nilai angka tertentu padasetiap kriteria yang dinilai dan bobot yangtelah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan,kemudian membandingkan jumlahperolehan nilai dari para peserta, denganketentuan:
1)
unsur-unsur pokok yang dinilai adalah:a) pengalaman perusahaan (bobot nilai10 %),
b) pendekatan dan metodologi (bobotnilai 20 %),
c) kualifikasi tenaga ahli (bobot nilai70 %);
2) penilaian dilakukan sesuai pembobotandari masing-masing unsur sebagaimanatercantum dalam LDP;
3) bobot masing-masing unsur ditetapkanoleh Pokja ULP berdasarkan jenis
pekerjaan yang akan dilaksanakan;d. Penilaian terhadap Pengalaman Perusahaan
dilakukan atas:1) pengalaman perusahaan peserta dalam
melaksanakan pekerjaan sejenis denganpekerjaan yang dipersyaratkan dalamKAK untuk 10 (sepuluh) tahun terakhir;
2) pengalaman kerja di lokasi kegiatanmendapat tambahan nilai;
3) pengalaman tersebut diuraikan secara jelas dengan mencantumkan informasi:nama pekerjaan yang dilaksanakan,lingkup dan data pekerjaan yang
dilaksanakan secara singkat, lokasi,pemberi tugas, nilai, dan waktupelaksanaan (menyebutkan bulan dantahun);
4) penilaian juga dilakukan terhadap jumlah pekerjaan yang sedangdilaksanakan oleh peserta, disamping
untuk mengukur pengalaman juga dapatdipergunakan untuk mengukurkemampuan/ kapasitas peserta yangbersangkutan dalam melaksanakantugasnya;
5) pengalaman perusahaan peserta harusdilengkapi dengan referensi/ kontraksebelumnya, yang menunjukkan kinerjaperusahaan peserta yang bersangkutanselama 10 (sepuluh) tahun terakhir dandapat dibuktikan kebenarannya dengan
menghubungi penerbit referensi/ KPA/pemilik pekerjaan;6) sub unsur Pengalaman Perusahaan yang
dinilai adalah:a) pengalaman melaksanakan kegiatan
sejenis (bobot 4%);b) pengalaman melaksanakan di lokasi
kegiatan (bobot 2%);c) pengalaman manajerial dan fasilitas
utama (bobot 2%);d) kapasitas perusahaan dengan
memperhatikan jumlah tenaga ahli
tetap (bobot 2%);e) Jumlah bobot sub unsur PengalamanPerusahaan 10%.
7) bobot masing-masing sub unsurditetapkan oleh Pokja ULP berdasarkan
jenis pekerjaan yang akan dilaksanakansesuai dengan sebagaimana tercantumdalam LDP.
e. Penilaian terhadap Pendekatan danMetodologi dilakukan atas:1) pemahaman perusahaan peserta atas
lingkup pekerjaan/ jasa layanan yang
diminta dalam KAK, pemahaman atassasaran/ tujuan, kualitas metodologi, danhasil kerja;
2) sub unsur Pendekatan dan Metodologiyang dinilai adalah:a) pemahaman atas jasa layanan yang
tercantum dalam KAK, penilaianterutama meliputi: pengertianterhadap tujuan kegiatan, lingkupserta jasa konsultansi yangdiperlukan (aspek-aspek utama yangdiindikasikan dalam KAK), danpengenalan lapangan;
b) kualitas metodologi, penilaianterutama meliputi: ketepatanmenganalisa masalah dan langkahpemecahan yang diusulkan dengantetap mengacu kepada persyaratanKAK, konsistensi antara metodologidengan rencana kerja, tanggapan
terhadap KAK khususnya mengenaidata yang tersedia, uraian tugas,
jangka waktu pelaksanaan, laporan-laporan yang disyaratkan, programkerja, jadwal pekerjaan, jadwalpenugasan, organisasi, dankebutuhan fasilitas penunjang;
c) hasil kerja (deliverable ), penilaianmeliputi antara lain: analisis,gambar-gambar kerja, spesifikasiteknis, perhitungan teknis, dan
laporan-laporan;d)
peserta yang mengajukan gagasanbaru yang meningkatkan kualitaskeluaran yang diinginkan dalamKAK diberikan nilai lebih;
e) [sub unsur lain yang dinilai dandipersyaratkan] .
3) bobot masing-masing sub unsurditetapkan oleh Pokja ULP berdasarkan
jenis pekerjaan yang akan dilaksanakansesuai dengan yang tercantum dalam
LDP. f. Kualifikasi Tenaga Ahli, penilaian dilakukanatas:1) tenaga ahli yang diusulkan untuk
melaksanakan pekerjaan denganmemperhatikan jenis keahlian,persyaratan, serta jumlah tenaga yangtelah diindikasikan di dalam KAK;
2) sub unsur Kualifikasi Tenaga Ahli yangdinilai adalah:a) tingkat pendidikan, yaitu lulusan
perguruan tinggi negeri atau
perguruan tinggi swasta yang telahlulus ujian negara atau yang telahdiakreditasi, atau perguruan tinggiluar negeri yang telah diakreditasi,dibuktikan dengan salinan ijazah;
b) pengalaman kerja profesional sepertiyang disyaratkan dalam KAK,didukung dengan referensi/ kontraksebelumnya. Bagi tenaga ahli yangdiusulkan sebagai pemimpin/ wakilpemimpin pelaksana pekerjaan(team leader / co team leader ) dinilaipula pengalaman sebagai
pemimpin/ wakil pemimpin tim.Ketentuan penghitunganpengalaman kerja profesionaldilakukan sebagai rikut :(1) tidak boleh terjadi tumpang
tindih (overlap ), bila terjadioverlap yang dihitung hanya
salah satu,(2) apabila terdapat perhitungan
bulan menurut Pokja ULP lebihkecil dari yang tertulis dalampenawaran, maka yang diambiladalah perhitungan Pokja ULP.Apabila perhitungan Pokja ULPlebih besar dibandingkandengan yang tertulis dalampenawaran, maka yang diambiladalah yang tertulis dalam
penawaran,(3)
apabila jangka waktupengalaman kerja profesionalditulis secara lengkap tanggal,bulan, dan tahunnya, makapengalaman kerja akan dihitungsecara penuh (kecuali bilaterjadi overlap , maka bulanyangoverlap dihitung satu kali),
(4) apabila jangka waktupengalaman kerja profesionalditulis bulan dan tahunnya saja
(tanpa tanggal), makapengalaman kerja yang dihitungadalah total bulannya dikurangi1 (satu) bulan,
(5) apabila jangka waktupengalaman kerja profesionalditulis tahunnya saja (tanpatanggal dan bulan), makapengalaman kerja yang dihitunghanya 25 % dari total bulannya,
(6) kesesuaian lingkup pekerjaandan posisi pengalaman kerja
profesional dibandingkandengan yang dipersyaratkandalam KAK, dinilai dengankriteria sebagai berikut:(a) lingkup pekerjaan :
i. sesuaiii. menunjang/terkait
(b) posisi :i. sesuaiii. tidak sesuai
(c) nilai masing-masing kriteriaditetapkan oleh Pokja ULPberdasarkan jenis pekerjaan
yang akan dilaksanakansesuai dengan yangtercantum dalam LDP.
(7) bulan kerja profesional yangdidapatkan dari angka (3), (4),dan (5) dikalikan dengan nilaikesesuaian lingkup pekerjaan
dan posisi yang didapatkan dariangka (6),
(8) total seluruh bulan kerjaprofesional dibagi dengan angka12 sehingga didapatkan jangkawaktu pengalaman kerjaprofesional seorang tenaga ahli.
(9) Nilai jangka waktu pengalamankerja profesional tenaga ahlidicantumkan dalam LDP
c) sertifikat keahlian/ profesi yang
dikeluarkan oleh pihak yangberwenang mengeluarkan, sesuaidengan keahlian/ profesi yangdisyaratkan dalam KAK;
d) apabila sertifikat keahlian/ profesidipersyaratkan, tenaga ahli yangtidak memiliki sertifikatkeahlian/ profesi, tidak diberi nilai;
e) lain-lain : penguasaan bahasaInggris, bahasa Indonesia (bagikonsultan Asing), bahasa setempat,aspek pengenalan (familiarity ) atas
tata-cara, aturan, situasi, dan kondisi(custom ) setempat. Personil yangmenguasai/ memahami aspek-aspektersebut di atas diberikan nilai secaraproporsional;
f) [sub unsur lain yang dinilai dandipersyaratkan] .
3) bobot masing-masing sub unsurditetapkan oleh Pokja ULP berdasarkan
jenis pekerjaan yang akan dilaksanakansesuai dengan yang tercantum dalamLDP.
4)
Tingkat pendidikan tenaga ahli yangkurang dari tingkat pendidikan yangdipersyaratkan dalam KAK diberi nilai 0(nol).
5) Kualifikasi dari tenaga ahli yangmelebihi dari kualifikasi yangdipersyaratkan dalam KAK tidakmendapat tambahan nilai.
g. Hasil evaluasi teknis harus melewati ambangbatas nilai teknis (passing gr ade ) seperti yangtercantum dalam LDP.
h. apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua)peserta yang lulus evaluasi teknis, maka
proses seleksi tetap dilanjutkan; dani. Apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi
teknis maka seleksi dinyatakan gagal.
23.6 [Dalam hal metode 2 (dua) (file) Pokja ULPmembuat dan menandatangani Berita AcaraHasil Evaluasi penawaran file I yang paling
sediki t memuat:a. nama selur uh peserta;b. hasil evaluasi penawaran administrasi dan
teknis termasuk alasan ketidaklulusanpeserta;
c. nilai evaluasi teknis diurutkan mulai darini lai ter tinggi;
d. ambang batas ni lai teknis;e. jumlah peserta yang lul us dan tidak lulus
pada seti ap tahapan evaluasi;f. tanggal dibuatnya Beri ta Acara;g. keterangan-keterangan lain yang dianggap
perlu mengenai pelaksanaan seleksi;h. pernyataan bahwa seleksi gagal apabi la tidak
ada penawaran yang memenuhi syarat]
23.7 [Untuk metode 2 (dua) file, PokjaULPmenetapkan dan menayangkannya padaaplikasi SPSE melalui menu pengumuman ataumenu upload informasi lainnya pada apl ikasiSPSE. Kemudian Pokja ULP dan melanjutkanpembukaan penawaran f il e 2 (dua)]
23.8
[Un tuk metode 2 (dua) fi le dokumen penawaranfi le II mi li k peserta yang ti dak lulus evaluasiadministrasi dan teknis, tidak dibuka]
23.9 Evaluasi Biaya/ evaluasi penawaran file II
23.9.A) sebelum evaluasi biaya dilakukan koreksiaritmatik dengan ketentuan :
a. untuk Kontrak Harga Satuan atauKontrak Gabungan Lump Sum danHarga Satuan pada bagian harga satuan
:1) volume dan/ atau jenis pekerjaan
yang tercantum dalam RincianAnggaran dan Biaya(RAB)disesuaikan dengan yangtercantum dalam DokumenPenawaran Teknis.
2) kesalahan hasil pengalian antaravolume dengan harga satuan, harusdilakukan pembetulan, denganketentuan harga satuan pekerjaanyang ditawarkan tidak bolehdiubah;
23.9.E) Untuk metode evaluasi kual itas, kual itas danbiayaapabila terdapat 2 (dua) atau lebihpeserta mendapatkan nilai gabunganpenawaran teknis dan penawaran biayayang sama, maka penentuan peringkat
peserta didasarkan pada perolehan nilaitekni s yang lebih tinggi, dan hal ini dicatatdalam Berita Acara Hasil EvaluasiPenawaran Biaya dan PerhitunganKombinasi Teknis dan Biaya.]
1) [Un tuk metode 2 (dua) fi le:Pokja ULP membuat danmenandatangani Berita Acara HasilEvaluasi Sampul II yang sekurang- kurangnya memuat:a. nama dan alamat peserta;b.
kelengkapan isi sampu l I I;c. besaran usulan biaya dan biaya
terkoreksi;d. ni lai/ skor penawaran:
1) teknis; dan2) biaya.
e. ni lai/ skor gabungan penawarantekni s dan penawaran biaya;
f. kesimpulan tentang kewajaran:1) biaya pada Rincian Biaya
Langsung Personil
(remuneration);2)
penugasan tenaga ahl i;3) penugasan tenaga pendukung;
dan4) biaya pada Rincian Biaya
Langsung Non-Personil (directreimbur sable cost) .
g. keterangan lain yang dianggapperlu;
h. tanggal dibuatnya ber ita acara.]
23.9.F) [Untuk metode 2 (dua) file, dalam hal ter jadi
penundaan waktu pembukaan f il e II, makapenyebab penundaan tersebut harus dimuatdengan jelas dalam Ber i ta Acara]
23.9.G) [Untuk metode 2 (dua) file Berita Acara
dil ampi r i Dokumen Penawaran Biaya ]
23.9.H) [Untuk metode evaluasi kualitas, PokjaULPmenyampaikan undangan untukmenghadiri acara klarifikasi dan negosiasiteknis dan biaya segera setelah acara
pembukaan dan evaluasi file IIselesai.Undangan mencantumkan tempat,
hari, tanggal, dan waktu klarifikasi dannegosiasi teknis dan biaya]
23.9.I) [Untuk metode evaluasi kualitas dan biaya,pagu anggaran, biaya terendah,seleksisederhana Metode Biaya Terendah/PaguAnggaran setelah melakukan evaluasi biaya
PokjaULPmenetapkan dan mengumumkanpemenang.
.EvaluasiPenawaran
Pokja ULP melakukan penetapan pemenang melaluiaplikasi SPSE.setelah melalui pembahasan internalseluruh anggota Pokja ULP, atau setelah ditetapkan PAsecara offline untuk nilai paket di atas Rp.10.000.0000.000,00 (Sepuluh miliar rupiah). PokjaULP dapat menetapkan pemenang lebih dari 1 (satu)penyedia sesuai ketentuan yang terdapat dalam padainformasi paket dalam aplikasi SPSE.
.PengumumanPemenang
Pokja ULP mengumumkan pemenang melalui aplikasiSPSE, di website sebagaimana tercantum dalam LDPdan papan pengumuman resmi untuk masyarakat.
26. Sanggahan 26.1 Peserta yang memasukkan penawaran dapatmenyampaikan sanggahan secara elektronikmelalui aplikasi SPSE atas penetapan pemenangkepada Pokja ULP dalam waktu yang telahditetapkan dengan disertai bukti terjadinya
penyimpangan dan dapat ditembuskan secaraoffline (di luar aplikasi SPSE) kepada KPA,PA/ KPA dan APIP sebagaimana tercantum dalamLDP.
26.2 Sanggahan diajukan oleh peserta apabila terjadipenyimpangan prosedur meliputi:a. penyimpangan terhadap ketentuan dan
prosedur yang diatur dalam PeraturanPresiden No. 54 Tahun 2010 tentangPengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yangterakhir diubah dengan Peraturan Presiden
No. 70 Tahun 2012 beserta petunjukteknisnya dan yang telah ditetapkan dalamDokumen Pemilihan;
b. rekayasa tertentu sehingga menghalangiterjadinya persaingan usaha yang sehat;dan/ atau
c. penyalahgunaan wewenang oleh Pokja ULPdan/ atau pejabat yang berwenang lainnya.
26.3 Pokja ULP wajib memberikan jawaban secaraelektronik atas semua sanggahan paling lambat5 (lima) hari kalender untuk Seleksi Umumsetelah menerima surat sanggahan.
26.4 Apabila sanggahan dinyatakan benar maka PokjaULP menyatakan gagal.
26.5 Sanggahan yang disampaikan tidak melaluiaplikasi SPSE (offline ) bukan dikarenakanadanya keadaan kahar atau gangguan teknis,
disampaikan kepada kepada PA/ KPA, KPA ataubukan kepada Pokja ULP atau disampaikandiluar masa sanggah, dianggap sebagaipengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti.
27 SanggahanBanding
27.1 Peserta yang tidak puas dengan jawabansanggahan dari Pokja ULP, dapat mengajukansanggahan banding secara tertulis kepada[M enteri / Pimpinan Lembaga/ Kepala Daerah/Pimpinan Institusi/ Pejabat yang mener imapenugasan menjawab sanggahan banding]
sebagaimana tercantum dalam LDP, palinglambat [5 (l ima) hari kalender untuk SeleksiUmum setelah menerima jawaban sanggahan,dengan tembusan kepada KPA, Pokja ULP, danAPIP sebagaimana tercantum dalam LDP.
27.2 [M enteri / Pimpinan Lembaga/ Kepala Daerah/Pimpinan Institusi/ Pejabat yang mener imapenugasan menjawab sanggahan banding]sebagaimana tercantum dalam LDP wajibmemberikan jawaban secara tertulis atas semuasanggahan banding paling lambat [15 (lima
belas) hari kalender untuk Seleksi Umum setelahsurat sanggahan banding diterima.27.3 Peserta yang akan melakukan sanggahan banding
harus memberikan Jaminan Sanggahan Bandingsebagaimana tercantum dalam LDP (sebesar 1%(satu perseratus) dari nilai total HPS) denganmasa berlaku [15 (lima belas) hari kalenderuntuk Seleksi Umum sejak tanggal pengajuansanggahan banding.
27.5 Dalam hal substansi sanggahan banding padaseleksi dinyatakan dinyatakan salah, JaminanSanggahan Banding dicairkan dan disetorkan kekas Negara/Daerah, kecuali jawaban SanggahanBanding melampaui batas akhir menjawabsanggahan banding.
27.6 Sanggahan banding menghentikan proses seleksi.
27.7 Sanggahan banding yang disampaikan bukankepada [M enter i/ Pimpinan Lembaga/ KepalaDaerah/ Pimpinan Insti tusi/ Pejabat yangmenerima penugasan wewenang menjawab
sanggahan banding] sebagaimana tercantumdalam LDP atau disampaikan diluar masasanggah banding, dianggap sebagai pengaduandan tetap harus ditindaklanjuti.
27.8 Pimpinan Kementerian/ Lembaga/ Institusi ] dapatmenugaskan kepada Pejabat Eselon I atau Pejabat
Eselon II untuk menjawab sanggahan banding .]
27.9 Kepala Daerah dapat menugaskan kepadaSekretaris Daerah atau PA untuk menjawabsanggahan banding.
27.10 Penugasan yang dimaksud pada angka 27.8 danangka 27.9 tidak diberlakukan jika Pejabatdimaksud merangkap sebagai KPA atau KepalaULP untuk paket kegiatan yang disanggah
28
UndanganKlarifikasi danNegosiasiTeknis danBiaya
28.1 [untuk metode evaluasi kualitas dan evaluasikualitas dan biaya, Pokja ULP menyampaikanundangan kepada peserta yang ditetapkansebagai pemenang untuk menghadiri acarakl ari fi kasi dan negosiasi teknis dan biaya segerasetelah masa sanggah terhadap pengumumanpemenang berakhi r (apabila tidak ada sanggah)atau setelah sanggah di jawab.]
28.2 undangan mencantumkan tempat, hari, tanggal,dan waktu klarifikasi dan negosiasi teknis dan
29.1 [untuk metode evaluasi kualitas dan evaluasikuali tas dan biaya]
a. [untuk metode evaluasi kualitas Pokja ULPmelakukan klari fi kasi dan negosiasi teknis danbiaya kepada peser ta yang diundang]
b. Klarifikasi dan negosiasi teknis dan biayadilakukan oleh Pokja ULP dengan:1) direktur utama/ pimpinan perusahaan/
pengurus koperasi;2) penerima kuasa dari direktur
utama/ pimpinan perusahaan/ penguruskoperasi yang nama penerima kuasanyatercantum dalam akte pendirian atauperubahan/ anggaran dasar;
3) Pihak lain yang bukan direkturutama/ pimpinan perusahan/ penguruskoperasi yang namanya tidak tercantumdalam akta pendirian/anggaran dsar,sepanjang pihak lain tersebut adalahpengurus/karyawan perusahaan/ karyawankoperasi yang berstatus sebbagai tenagakerja tetap dan mendapat kuasa ataupendelegasian wewenang yang sah dari
direktur utama/ pimpinan perusahaan/pengurus koperasi berdasarkan aktapendirian/ anggaran dasar;
4) kepala cabang perusahaan yang diangkatoleh kantor pusat yang dibuktikan dengandokumen otentik pada saat pembuktiankualifikasi; atau
5)
pejabat yang menurut PerjanjianKemitraan/ Kerja Sama Operasi (KSO)berhak mewakili kemitraan/ KSO.
c. Klarifikasi dan negosiasi teknis dan biayadilakukan untuk:1) meyakinkan kejelasan teknis dan biaya,
dengan memperhatikan kesesuaian antarabobot pekerjaan dengan tenaga ahlidan/atau tenaga pendukung yangditugaskan, serta mempertimbangkan
kebutuhan perangkat/ fasilitas pendukungyang proporsional guna pencapaian hasilkerja yang optimal;
2) memperoleh kesepakatan biaya yang efisiendan efektif dengan tetap mempertahankanhasil yang ingin dicapai sesuai denganpenawaran teknis yang diajukan peserta.
d. Aspek-aspek teknis yang perlu diklarifikasi dandinegosiasi terutama:1) lingkup dan sasaran jasa konsultansi;2) cara penanganan pekerjaan dan rencana
kerja;3) kualifikasi tenaga ahli;4) organisasi pelaksanaan;5) program alih pengetahuan;6) jadwal pelaksanaan pekerjaan;7) jadwal penugasan personil; dan8) fasilitas penunjang.
29.2 Aspek-aspek biaya yang perlu diklarifikasi dandinegosiasi terutama:
1) kesesuaian rencana kerja dengan jenis
pengeluaran biaya;2) volume kegiatan dan jenis pengeluaran; dan3) biaya satuan dibandingkan dengan biaya
yang berlaku di pasaran.
29.3 Klarifikasi dan negosiasi terhadap unit biayapersonil dilakukan berdasarkan daftar gaji yangtelah diaudit dan/ atau bukti setor pajakpenghasilan tenaga ahli konsultan yangbersangkutan, dengan ketentuan:1) biaya satuan dari biaya langsung personil,
maksimum 4,0 (empat koma nol) kali gajidasar yang diterima oleh tenaga ahli tetap
dan/ atau maksimum 2,5 (dua koma lima)kali penghasilan yang diterima oleh tenagaahli tidak tetap berdasarkan perhitungandari daftar gaji yang telah diaudit dan/ ataubukti setor pajak penghasilan tenaga ahlikonsultan yang bersangkutan;
2) unit biaya personil dihitung berdasarkan
satuan waktu yang dihitung berdasarkantingkat kehadiran dengan ketentuansebagaimana tercantum dalam LDP
29.4 Klarifikasi dan negosiasi terhadap biaya tenagapendukung (tenaga teknik danpenunjang/ administrasi), seperti: tenagasurvey, sekretaris, atau manajer kantor,dilakukan berdasarkan harga pasar tenagapendukung tersebut.
29.5
Negosiasi biaya dilakukan terhadap totalpenawaran biaya terkoreksi yang melebihipagu anggaran, agar didapatkan totalpenawaran biaya hasil negosiasi yang tidakmelampaui HPS, tanpa mengurangi kualitaspenawaran teknis.
29.6 Harga satuan yang dapat dinegosiasikan yaituBiaya Langsung Non-Personil yang dapatdiganti (direct reimbursable cost ) dan/ atauBiaya Langsung Personil (remuneration ) yangdinilai tidak wajar berdasarkan ketentuan pada
angka 29.3).
29.7 Apabila hasil evaluasi Sampul II serta klarifikasidan negosiasi teknis dan biaya tidak ditemukanhal-hal yang tidak wajar, maka totalpenawaran biaya dapat diterima sepanjangtidak melebihi pagu anggaran.
29.8 [untuk metode evaluasi kualitas apabilaklari fi kasi dan negosiasi dengan peserta teknisterbaik t idak menghasilkan kesepakatan, makapokja ULP melanjutkan dengan megundang
peserta yang memil iki peringkat teknis keduadan lulus ambang batas nilai teknis (apabilaada) untuk melakukan proses klar if ikasi dannegosiasi sebagaimana diatur dalam huruf a.]
[untuk evaluasi kualitas dan biaya, Apabilaklarifikasi dan negosiasi dengan pemenang
seleksi tidak menghasilkan kesepakatan, makaPokja ULP melanjutkan dengan mengundang pemenang cadangan pertama (apabila ada)untuk melakukan proses klarifikasi dannegosiasi sebagaimana di atur pada angka 29.1dan seterusnya]
29.9 [Apabila dalam klarifikasi dan negosiasi dengan peserta yang memi liki peringkat tekn is keduadan lulus ambang batas nilai teknis tidakmenghasilkan kesepakatan, maka Pokja ULPmelanjutkan dengan mengundang peserta yangmemiliki peringkat teknis ketiga dan lulus
ambang batas ni lai teknis (apabila ada), untukmenghadiri acara pembukaan Sampul II, yangselanjutnya dilakukan proses klarifikasi dannegosiasi sebagaimana di atur pada huruf adan seterusnya.
[untuk evaluasi kualitas dan biaya Apabiladalam klarifikasi dan negosiasi dengan pemenang cadangan pertama tidakmenghasilkan kesepakatan, maka Pokja ULPmelanjutkan dengan mengundang pemenangcadangan kedua (apabila ada), untukmenghadir i acara pembukaan Sampul II , yangselanjutnya dilakukan proses klarifikasi dannegosiasi sebagaimana di atur pada angka 29.1dan seterusnya]
29.10 [untuk metode evaluasi kualitas, apabilaklarifikasi dan negosiasi teknis dan biayadengan peserta yang memi liki per ingkat tekn isterbaik pertama, kedua, dan ketiga yang lu lusambang batas ni lai teknis tidak menghasi lkankesepakatan, maka seleksi dinyatakan gagal]
[untuk evaluasi kualitas dan biaya Apabilaklarifikasi dan negosiasi teknis dan biayadengan 1 (satu) pemenang dan 2 (dua) pemenang cadangan tidak menghasilkankesepakatan, maka seleksi dinyatakan gagal.]
29.11 ULP membuat Berita Acara Hasil Klarifikasi danNegosiasi.
29.12 Apabila terjadi keterlambatan jadwal sampaidengan tahapan Klarifikasi Dan Negosiasi
Teknis dan Biaya, dan akanmengakibatkansurat penawaran habis masa berlakunya, makadilakukan konfirmasi kepada pemenangcadangan pertama dan kedua (apabila ada),untuk memperpanjang masa berlaku suratpenawaran secara tertulis sampai denganperkiraan jadwal penandatanganan kontrak.
29.13 [untuk metode evaluasi kualitas, peserta yangmemiliki peringkat teknis terbaik pertama,kedua, dan ketiga yang lulus ambang batas
nil ai teknis (apabila ada) yang tidak bersediamemperpanjang masa berlaku surat
penawaran, dianggap mengundurkan dir i danti dak dikenakan sanksi]
[untuk evaluasi kualitas dan biaya, pemenangcadangan pertama dan kedua (apabila ada)yang tidak bersedia memperpanjang masaberlaku surat penawaran, dianggap
mengundurkan diri dan tidak dikenakansanksi.]
30
PembuatanBerita AcaraHasil Seleksi(BAHS)
30.1 BAHS merupakan kesimpulan hasil seleksi yangdibuat oleh Pokja ULP dan ditandatangani olehsekurang-kurangnya 2/ 3 (dua pertiga) dari
jumlah anggota Pokja ULP, dan hasil pemindaianBAHS diunggah (upload ) pada aplikasi SPSE olehPokja ULP.
30.2 BAHS harus memuat sekurang-kurangnya: a. nama seluruh peserta Seleksi yang ikut
prakualifikasi;b. nama peserta Seleksi yang masuk Daftar
Pendek;c. hasil evaluasi penawaran administrasi dan
nilai evaluasi teknis;d. biaya penawaran dan biaya penawaran
terkoreksi dari peserta seleksi yang lulusambang batas nilai teknis (passing grade );
e. hasil klarifikasi dan negosiasi;f. pagu anggaran dan HPS;g. metode evaluasi yang digunakan;
h.
unsur-unsur yang dievaluasi;i. rumus yang dipergunakan; j. keterangan-keterangan lain yang dianggap
perlu mengenai hal ikhwal pelaksanaanSeleksi;
k. jumlah peserta yang lulus dan tidak luluspada setiap tahapan evaluasi;dan
l. tanggal dibuatnya Berita Acara.
G. Penunjukan Pemenang Seleksi
31
PenunjukanPenyedia JasaKonsultansi
31.1
Pokja ULP menyampaikan Berita Acara HasilSeleksi (BAHS) kepada KPA dengan tembusankepada Kepala ULP sebagai dasar untukmenerbitkan Surat Penunjukan PenyediaBarang/ Jasa (SPULP).
31.2 KPA menerbitkan SPULP, bila sependapat denganPokja ULP, kepada peserta seleksi denganperingkat teknis terbaik yang telah mencapaikesepakatan dengan Pokja ULP dalam acaraklarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya untukmelaksanakan pekerjaan.
31.3 KPA menginputkan data SPULP dan mengunggahhasil pemindaian SPULP yang telah diterbitkanpada aplikasi SPSE dan mengirimkan SPULPtersebut melalui aplikasi SPSE kepada Penyediayang ditunjuk.
31.4 Salah satu tembusan dari SPULP disampaikan
(tanpa lampiran surat perjanjian) sekurang-kurangnya kepada unit pengawasan internal.
31.5 [untuk metode evaluasi kualitas dan biaya,evaluasi biaya terendah dan seleksi sederhanametode biaya terendah/ pagu anggaran, apabil apemenang yang ditunjuk mengundur kan dir i , KPAmeminta Pokja ULP untuk mengundangpemenang cadangan pertama (apabil a ada) un tukmelakukan proses kl ari fi kasi dan negosiasi sesuaidengan biaya penawaran terkoreksinya, denganketentuan masa berlaku sur at penawaran pesertatersebut masih berlaku atau sudah diperpanjangmasa ber lakunya.]
31.6 [untuk metode evaluasi kualitas, apabilapemenang yang ditunjuk mengundur kan dir i , KPAmemin ta Pokja ULP untuk mengundang pesertadengan peringkat teknis berikutnya yang telahlulus ambang batas nilai teknis (apabila ada)untuk melakukan proses klari fi kasi dan negosiasisesuai dengan biaya penawaran terkoreksinya,dengan ketentuan masa berlaku surat penawaran
peserta tersebut masih berlaku atau sudahdiperpanjang masa berlakunya.]
31.7 [untuk metode evaluasi kualitas dan biaya,evaluasi biaya terendah dan seleksi sederhanametode biaya terendah/ pagu anggaran,apabil apemenang cadangan pertama yang akan ditunjuksebagai Penyedia juga mengundur kan dir i , KPAmeminta kepada Kelompok KerjaULP untukmengundang pemenang cadangan kedua (apabilaada) untuk melakukan proses klarifikasi dannegosiasi sesuai dengan biaya penawaran
terkoreksinya, dengan ketentuan masa berlakupenawarannya masih berlaku]
31.8 [untuk metode evaluasi kualitas dan biaya,evaluasi biaya terendah dan seleksi sederhanametode biaya terendah/ pagu anggaran, apabilapemenang dan 2 (dua) pemenang cadangan yangakan ditunjuk sebagai penyedia mengundurkandir i, seleksi sinyatakan gagal oleh PA/ KPA setelahmendapatkan laporan dari KPA]
31.9 [untuk metode evaluasi kuali tas, apabil a selu ruhpeserta yang memiliki peringkat teknis terbaik
pertama, kedua, dan ketiga yang lul us ambangbatas nilai teknis dan akan ditunjuk sebagaipenyedia mengundurkan diri, maka seleksidinyatakan gagal oleh PA/ KPA setelahmendapatkan laporan dari KPA]
31.10 Bagi calon penyedia yang mengundurkan diri
dengan alasan yang tidak dapat diterima,dikenakan sanksi berupa dimasukkan dalamDaftar Hitam.
31.11 Kontrak ditandatangani paling lambat 14(empat belas) hari kerja setelah SPULP.
H. Seleksi Gagal
32
Seleksi Gagal 33.1
Pokja ULP menyatakan seleksi gagal, apabila:a. jumlah peserta yang lulus kualifikasi pada
proses prakualifikasi kurang dari[5 (lima)peser ta untuk Seleksi Umum ;
b. seluruh peserta yang masuk sebagai CalonDaftar Pendek tidak hadir dalam pembuktiankualifikasi;
c. jumlah peserta yang memasukkan DokumenPenawaran kurang dari 3 (tiga), jikasebelumnya belum pernah dilakukanprakualifikasi ulang;
d.
apabila dalam evaluasi penawaran ditemukanbukti/ indikasi terjadi persaingan usaha yangtidak sehat;
e. tidak ada penawaran yang lulus evaluasipenawaran;
f. sanggahan dari peserta yang memasukkanDokumen Kualifikasi terhadap hasilprakualifikasi dinyatakan benar;
g. sanggahan dari peserta yang memasukkanpenawaran terhadap hasil Seleksi dari pesertaternyata benar;
h. calonpemenang dan pemenang cadangan 1
dan pemenang cadangan 2, tidak hadir dalamklarifikasi dan negosiasidengan alasan yangtidak dapat diterima; atau
i. tidak ada peserta yang menyetujui/menyepakati hasil negosiasi teknis.
33.2 PA/ KPA menyatakan seleksi gagal, apabila:a. PA/ KPA sependapat dengan KPA yang tidak
bersedia menandatangani SPULP karenapelaksanaan seleksi melanggar PeraturanPresiden No. 54 Tahun 2010 tentangPengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yangterakhir diubah dengan Peraturan Presiden
b. pengaduan masyarakat atas terjadinyapenyimpangan ketentuan dan prosedur dalampelaksanaan seleksi yang melibatkan PokjaULP dan/ atau KPA, ternyata benar;
c. calon pemenang dan pemenang cadangan 1
dan 2 mengundurkan diri;d. dugaan KKN dan/ atau pelanggaran
persaingan sehat dalam pelaksanaan Seleksidinyatakan benar oleh pihak berwenang;
e. sanggahan dari peserta yang memasukanpenawaran atas kesalahan prosedur yangtercantum dalam Dokumen Seleksi PenyediaBarang/ Jasa ternyata benar;
f. Dokumen Seleksi tidak sesuai denganPeraturan Presiden No. 54 Tahun 2010tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
yang terakhir diubah dengan PeraturanPresiden No. 70 Tahun 2012 beserta petunjukteknisnya;
g. pelaksanaan seleksi tidak sesuai ataumenyimpang dari Dokumen Pengadaan; atau
h. pelaksanaan seleksi melanggar PeraturanPresiden No. 54 Tahun 2010 tentangPengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yangterakhir diubah dengan Peraturan PresidenNo. 70 Tahun 2012 beserta petunjukteknisnya.
33.3
Menteri/ Pimpinan Lembaga/ Institusi Lainnyamenyatakan seleksi gagal, apabila:a. sanggahan banding dari peserta ternyata benar;
ataub. pengaduan masyarakat atas terjadinya KKN
yang melibatkan KPA, ternyata benar.
33.4 Kepala Daerah menyatakan seleksi gagal, apabila:a. sanggahan banding dari peserta ternyata benar;
ataub. pengaduan masyarakat atas terjadinya KKN
yang melibatkan PA dan/atau KPA, ternyata
benar.
33.5 Setelah seleksi dinyatakan gagal, maka Pokja ULPmemberitahukan kepada seluruh peserta.
33.6 Setelah pemberitahuan adanya seleksi gagal, makaPokja ULP meneliti dan menganalisis penyebabterjadinya seleksi gagal, untuk menentukanlangkah selanjutnya, yaitu melakukan:a. evaluasi ulang;b. penyampaian ulang Dokumen Penawaran;c. seleksi ulang; ataud.
33.7 PA/KPA/KPA/ULP dilarang memberikan gantirugi kepada peserta Seleksi bila penawarannyaditolak atau Seleksi dinyatakan gagal.
33.8 Apabila dari hasil evaluasi penyebab terjadinyaseleksi gagal, mengharuskan adanya perubahan
Dokumen Seleksi, maka dilakukan Seleksi ulangdengan terlebih dahulu memperbaiki DokumenSeleksi.
34 Penandatanganan Kontrak
Setelah SPULP diterbitkan, KPA melakukan finalisasiterhadap rancangan Kontrak, dan menandatanganiKontrak pelaksanaan pekerjaan, apabila dananya telahcukup tersedia dalam dokumen anggaran, denganketentuan sebagai berikut:
33.1 Penandatanganan Kontrak dilakukan paling
lambat 14 (empat belas) hari kerja setelahditerbitkan SPULP.
33.2 KPA dan penyedia tidak diperkenankan mengubahsubstansi Dokumen Pengadaan sampai denganpenandatanganan Kontrak, kecualimempersingkat waktu pelaksanaan pekerjaandikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yangditetapkan sebelumnya akan melewati batastahun anggaran.
33.3 Dalam hal kontrak tahun tunggal, perubahan
waktu pelaksanaan pekerjaan melewati batastahun anggaran, penandatanganan kontrakdilakukan setelah mendapat persetujuan kontraktahun jamak.
33.4 KPA dan penyedia wajib memeriksa konsepKontrak meliputi substansi, bahasa, redaksional,angka dan huruf serta membubuhkan paraf padasetiap lembar Dokumen Kontrak.
33.5 Menetapkan urutan hirarki bagian-bagianDokumen Kontrak dalam Surat Perjanjian dengan
maksud apabila terjadi pertentangan ketentuanantara bagian satu dengan bagian yang lain, makaberlaku urutan sebagai berikut:a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);b. pokok perjanjian;c. Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi;d. surat penawaran, beserta rincian penawaran
biaya;e. syarat-syarat khusus Kontrak;f. syarat-syarat umum Kontrak;g. Kerangka Acuan Kerja;h. daftar kuantitas (apabila ada);i.
terdiri dari:1) Kontrak asli pertama untuk KPA dibubuhi
materai pada bagian yang ditandatanganioleh penyedia; dan
2) Kontrak asli kedua untuk penyediadibubuhi materai pada bagian yangditandatangani oleh KPA.
b. rangkap kontrak lainnya tanpa dibubuhimaterai, apabila diperlukan.
33.7 Penandatanganan Kontrak yang kompleksdan/ atau bernilai di atas Rp 100.000.000.000,00(seratus miliar rupiah) dilakukan setelah draft
kontrak memperoleh pendapat ahli hukumkontrak.
33.8 Pihak yang berwenang menandatangani Kontrakatas nama penyedia adalah direkturutama/pimpinan perusahaan/ pengurus koperasiyang disebutkan namanya dalam aktapendirian/anggaran dasar, yang telah didaftarkansesuai dengan peraturan perundang-undangan.
33.9 Pihak lain yang bukan direktur utama/ pimpinanperusahaan/ pengurus koperasi yang namanya
tidak tercantum dalam akta pendirian/anggarandasar, dapat menandatangani Kontrak, sepanjangpihak tersebut adalah pengurus/ karyawanperusahaan/ karyawan koperasi yang berstatussebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasaatau pendelegasian wewenang yang sah daridirektur utama/ pimpinan perusahaan/ penguruskoperasi atau pihak yang sah berdasarkan aktapendirian/ anggaran dasar.
33.10 KPA menginputkan data kontrak danmengunggah hasil pemindaian dokumen kontrak
1. Unsur Pengalaman Perusahaan : 10%a. Pengalaman perusahaan peserta harus dilengkapi
dengan referensi/ kontrak sebelumnya, yangmenunjukkan kinerja perusahaan peserta yangbersangkutan selama 10 (sepuluh) tahun terakhirdan
dapat dibuktikan kebenarannya dengan menghubungipenerbit referensi/ KPA/pemilik pekerjaan.
b. Apabila tidak dilengkapi referensi/ kontrak sebelumnyamaka tidak dinilai.
c. Apabila dilengkapi referensi namun terbukti tidakbenar, maka penawaran digugurkan dan pesertadikenakan Daftar Hitam.
d. Sub unsur pengalaman melaksanakan kegiatan sejeni s,dengan bobot sub unsur 40 %, dan ketentuan penilaiansub unsur :Dihitung jumlah paket pengalaman perusahaan pada
pekerjaan yang sesuai. Jumlah paket pengalamanperusahaan yang paling banyak dijadikan pembandinguntuk mendapatkan nilai. Nilai yang diperoleh dikalidengan bobot sub unsur. Rumusan penghitungansebagai berikut:
Keterangan:X = Nama perusahaanNP = Nilai Pengalaman
JPP = Jumlah Pengalaman Perusahaan
e. Sub unsur pengalaman melaksanakan di lokaskegiatan, dengan bobot sub unsur 20 % , dan ketentuanpenilaian sub unsur :Dihitung jumlah paket pengalaman perusahaan padapekerjaan yang sesuai pada lokasi kegiatan (KotaPadang/ Kab. Padang Pariaman). Jumlah paketpengalaman perusahaan yang paling banyak di lokasikegiatan tersebut, dijadikan pembanding untukmendapatkan nilai. Nilai yang diperoleh dikali denganbobot sub unsur.
Rumusan penghitungan sebagai berikut:
Keterangan:X = Nama perusahaanNPL = Nilai Pengalaman di Lokasi
f. Sub unsur pengalaman manajer ial dan fasi li tas utama 1 ,dengan bobot sub unsur 20 %, dan ketentuan penilaiansub unsur :i) Pengalaman sebagai lead fi rm :
Dihitung jumlah pengalaman menjadi lead fi rm . Jumlah yang paling banyak, dijadikan pembandinguntuk mendapatkan nilai. Nilai yang diperoleh
dikali dengan 1/ 3 (satu per tiga) bobot sub unsur.Rumusan penghitungan sebagai berikut:
Keterangan:X = Nama perusahaanNPLF = Nilai Pengalaman sebagai Lead Firm
JPPL = Jumlah Pengalaman Perusahaan sebagai LeadFirm
ii)
Pengalaman mengelola kontrak:Dihitung nilai kontrak tertinggi dari pekerjaanyang sejenis. Nilai kontrak yang tertinggi, dijadikanpembanding untuk mendapatkan nilai. Nilai yangdiperoleh dikali dengan 1/ 3 (satu per tiga) bobotsub unsur.
Rumusan penghitungan sebagai berikut:
Keterangan :X = Nama perusahaanNPK = Nilai Pengalaman KontrakNK = Nilai Kontrak
iii) Ketersediaan fasilitas utama :Bila fasilitas utama tersedia, dihitung denganrumusan sebagai berikut :
Keterangan :X = Nama perusahaanNFU = Nilai Fasilitas Utama
NFU bernilai 0 (nol) apabila :(a) fasilitas utama yang dibutuhkan tidak
dicantumkan di dalam KAK.(b) fasilitas utama yang dibutuhkan dicantumkan
di dalam KAK, namun tidak diusulkan di dalamPenawaran Teknis.
1Fasilitas utama adalah peralatan utama yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan
(c) fasilitas utama yang dibutuhkan dicantumkandi dalam KAK dan diusulkan dalam Penawaran
Teknis, namun tidak memenuhi salah satukriteria.
NFU bernilai 1 (satu) apabila :Fasulitas utama yang diusulkan dalam Penawaran
Teknis memenuhi seluruh kriteria dalam KAK.
iv) Nilai pengalaman manajerial dan fasilitas utama= NPLF + NPK + NFU
g. Sub unsur kapasitas perusahaan denganmemperhatikan jumlah tenaga ahl i tetap, dengan bobotsub unsur 20 %, dan ketentuan penilaian sub unsur :Dihitung jumlah tenaga ahli tetap terbanyakuntukkemudian dijadikan pembanding untuk mendapatkannilai. Nilai yang diperoleh dikali dengan bobot sub
unsur.Rumusan penghitungan sebagai berikut:
Keterangan:X = Nama perusahaanKP = Kapasitas Perusahaan
JTAT = Jumlah Tenaga Ahli Tetap
h. [sub unsur lain yang dini lai dan dipersyaratkan] .Dihitung dengan jumlah unsur lain yangdipersyaratkan yang tertinggi/ terbanyak, untukkemudian dijadikan pembanding untuk mendapatkannilai. Nilai yang diperoleh dikali dengan bobot subunsur.
i. Total bobot seluruh sub unsur = 100 % j. NILAI PENGALAMAN PERUSAHAAN = NP + NPL +
Nilai Pengalaman Manajerial dan Fasilitas Utama + KP+ Nilai Sub Unsur Lainnya.
2. Unsur Pendekatan dan Metodologi : 20%
a.
Sub unsur pemahaman atas jasa layanan yangtercantum dalam KAK, dengan bobot sub unsur 40 % ,dan ketentuan penilaian sub unsur :1) [apabil a member ikan tanggapan dengan sangat baik
yang menggambarkan pemahaman peserta atas jasalayanan yang tercantum dalam KAK, diberi ni lai 100(seratus);
2) apabila memberikan tanggapan baikmenggambarkan pemahaman peserta atas jasalayanan yang tercantum dalam KAK, diberi ni lai 80(delapan puluh);
3) apabila member ikan tanggapan dengan cukup baik
layanan yang tercantum dalam KAK, diberi ni lai 60(enam puluh);
4) apabila memberikan tanggapan yang kurangmenggambarkan pemahaman peserta atas jasalayanan yang tercantum dalam KAK, diberi ni lai 40(empat puluh);
5) apabila memberikan tanggapan yang sangat kur ang
menggambarkan pemahaman peserta atas jasalayanan yang tercantum dalam KAK, diberi ni lai 20(dua puluh);]
6) [sebutkan kriteria penilaian lain beserta nilainyaapabil a ada]
7) Apabila peserta tidak memberikan tanggapan atas jasa layanan yang tercantum dalam KAK, maka tidakdiberikan nilai.
8) Nilai Sub Unsur Pemahaman Atas Jasa Layanan Yang Tercantum dalam KAK= nilai yang didapatkan Xbobot sub unsur.
b. Sub unsur kuali tas metodologi, dengan bobot sub unsur30 % , dan ketentuan penilaian sub unsur :1) ketepatan analisa yang disampaikan dan langkah
pemecahan yang diusulkan [sangat baik, baik,cukup baik , kurang, sangat kurang] sesuai dengantujuan yang akan dicapai, diberi nilai : 25 %
2) konsistensi antara metodologi dengan rencana kerja[sangat baik, baik, cukup baik, kurang, sangatkurang] sesuai dengan tujuan yang akan dicapai,diberi nilai: 15%
3) apresiasi terhadap inovasi [sangat baik, baik, cukupbaik , kurang, sangat kur ang] sesuai dengan tujuan
yang akan dicapai, diberi nilai : 5 %4) dukungan data yang tersedia terhadap KAK [sangatbaik, baik, cukup baik, kurang, sangat kurang] sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, diberi nilai:10 %
5) uraian tugas [sangat baik , baik, cukup baik, kur ang,sangat kurang] sesuai dengan tujuan yang akandicapai, diberi nilai : 5 %
6) jangka waktu pelaksanaan [sangat baik, baik, cukupbaik , kurang, sangat kur ang] sesuai dengan tujuanyang akan dicapai, diberi nilai : 10 %
7) program kerja, jadwal pekerjaan, dan jadwal
penugasan [sangat baik, baik, cukup baik, kur ang,sangat kurang] sesuai dengan tujuan yang akandicapai, diberi nilai : 10 %
8) organisasi [sangat baik , baik , cukup baik, kurang,sangat kurang] sesuai dengan tujuan yang akandicapai, diberi nilai : 5 %
9) kebutuhan fasilitas penunjang [sangat baik , baik,cukup baik, kur ang, sangat kurang] sesuai dengantujuan yang akan dicapai, diberi nilai : 15 %
10) apabila peserta tidak menyajikan maka tidakdiberikan nilai.
11) ketentuan kriteria penilaian :sangat baik = 100
baik = 80cukup baik = 60kurang = 40sangat kurang = 20
12) Nilai Sub Unsur Kualitas Metodologi = Nilai rata-rata komponen sub unsur x Bobot Sub Unsur.
c. Sub unsur hasi l kerja (deliverable), dengan bobot subunsur 20 %, dan ketentuan penilaian sub unsur :1) penyajian analisis dan gambar-gambar kerja2[sangat
baik , baik , cukup baik , kurang, sangat kur ang] sesuaidengan tujuan yang akan dicapai, diberi nilai : 40 %
2) penyajian spesifikasi teknis dan perhitunganteknis2[sangat baik, baik, cukup baik, kurang, sangatkurang] sesuai dengan tujuan yang akan dicapai,diberi nilai : 40 %
3) penyajian laporan-laporan [sangat baik, baik, cukupbaik , kur ang, sangat kurang] sesuai dengan tujuanyang akan dicapai, diberi nilai : 20 %
4)
apabila peserta tidak menyajikan maka tidakdiberikan nilai.5) ketentuan kriteria penilaian :
sangat baik = 100baik = 80cukup baik = 60kurang = 40sangat kurang = 20
6) Nilai Sub Unsur Hasil Kerja (deliverable ) = Nilairata-rata komponen sub unsur x Bobot Sub Unsur.
d. Sub unsur gagasan baru yang diajukan oleh pesertauntuk meningkatkan kuali tas keluaran yang dii nginkan
dalam KAK, dengan bobot sub unsur 10 % , danketentuan penilaian sub unsur :1) [apabil a gagasan baru yang diajukan oleh peserta
sangat baik, diberi ni lai 100 (seratus);2) apabila gagasan baru yang diajukan oleh peserta
baik , diberi nil ai 80 (delapan puluh);3) apabila gagasan baru yang diajukan oleh peserta
cukup baik , diber i n ilai 60 (enam puluh);4) apabila gagasan baru yang diajukan oleh peserta
kurang, diberi nil ai 40 (empat puluh);5) apabila gagasan baru yang diajukan oleh peserta
sangat kurang, diberi n il ai 20 (dua puluh) ;]
6)
[sebutkan kriteria penilaian lain beserta nilainyaapabil a ada]
7) Apabila peserta tidak mengajukangagasanbaruuntuk meningkatkan kualitas keluaran yangdiinginkan dalam KAK, maka tidak diberikan nilai.
8) Nilai Sub Unsur Gagasan Baru Yang Diajukan OlehPeserta Untuk Meningkatkan Kualitas Keluaran
Yang Diinginkan dalam KAK = nilai yangdidapatkan X bobot sub unsur .
e. [sub unsur lain yang dini lai dan dipersyaratkan] .
(iv) nilai total seluruh jumlah bulan kerjaprofesional dibagi angka 12 = jangka waktupengalaman kerja profesional
(v) nilai jangka waktu pengalaman kerjaprofesional :
a) Team Leader memiliki ≥ 10 (Sepuluh)tahun pengalaman kerja profesional pada
KAK, diberi nilai 100 (seratus);b) Team Leader memiliki < 10 (Sepuluh)
tahun pengalaman kerja profesional padaKAK, diberi nilai secara proporsionalterhadap kebutuhan pengalaman 10(Sepuluh) tahun;
c) Ahli Arsitektur, Ahli Sipil/ Struktur, Ahli Teknik Mekanikal, Ahli Elektrikal, AhliLingkungan memiliki ≥ 8 (Delapan) tahunpengalaman kerja profesional pada KAK,diberi nilai 100 (seratus);
d)
Ahli Arsitektur, Ahli Sipil/ Struktur, Ahli Teknik Mekanikal, Ahli Elektrikal, AhliLingkungan memiliki < 8 (Delapan) tahunpengalaman kerja profesional pada KAK,diberi nilai secara proporsional terhadapkebutuhan pengalaman 8 (Delapan) tahun
e) Ahli Geoteknik dan, Ahli Geodesi memiliki≥ 5 ( Lima) tahun pengalaman kerjaprofesional pada KAK, diberi nilai 100(seratus);
f) Ahli Geoteknik dan, Ahli Geodesimemiliki < 5 (Lima) tahun pengalaman
kerja profesional pada KAK, diberi nilaisecara proporsional terhadap kebutuhanpengalaman 5 (Lima) tahun
3) Nilai Sub Unsur Pengalaman Kerja Profesional =Nilai Jangka Waktu Pengalaman Kerja Profesional XBobot Sub Unsur.
c. Sub unsur ser tif ikat keahl ian/ profesi 3 , dengan bobotsub unsur 30 %, dan ketentuan penilaian sub unsur :1) Untuk Team Leader memiliki minimal SKA Ahli
Madya Teknik Bangunan Gedung (201) atau Arsitek
Madya (101), diberi nilai : 100 (seratus). Tidakmemiliki/ tidak sesuai, diberi nilai : 0 (nol).
2) Untuk Ahli Sipil/ Struktur memiliki minimal AhliMadya Teknik Bangunan Gedung (201), diberi nilai: 100 (seratus). Tidak memiliki/ tidak sesuai, diberinilai : 0 (nol).
3) Untuk Ahli Arsitek memiliki minimal SKA ArsitekMadya (101), diberi nilai : 100 (seratus). Tidakmemiliki/ tidak sesuai, diberi nilai : 0 (nol).
3
Sertifikat keahlian/profesi dipersyaratkan untuk keahlian konsultan yang sudah memilikiorganisasi profesi.
4) Untuk Ahli Teknik Mekanikal memiliki minimal SKAAhli Madya Teknik Mekanikal (301) diberi nilai :100 (seratus). Tidak memiliki/ tidak sesuai, diberinilai : 0 (nol).
5) Untuk Ahli Elektrikal memiliki minimal SKA AhliMadya Teknik Tenaga Listrik (401) diberi nilai : 100(seratus). Tidak memiliki/ tidak sesuai, diberi nilai :
0 (nol).6) Untuk Ahli Lingkungan memiliki minimal SKA Ahli
Madya Teknik Lingkungan (501) diberi nilai : 100(seratus). Tidak memiliki/ tidak sesuai, diberi nilai :0 (nol).
7) Untuk Ahli Geoteknik memiliki minimal SKA AhliMadya Geoteknik (216) diberi nilai : 100 (seratus).
Tidak memiliki/ tidak sesuai, diberi nilai : 0 (nol).8) Untuk Ahli Geodesi memiliki minimal SKA Ahli
Madya Geodesi (217) diberi nilai : 100 (seratus). Tidak memiliki/ tidak sesuai, diberi nilai : 0 (nol).
9)
Nilai Sub Unsur Sertifikat Keahlian/Profesi = nilaiyang didapatkan X bobot sub unsur sertifikatkeahlian/profesi.
d. Total bobot seluruh sub unsur = 100 %.e. Total NILAI seluruh sub unsur = NILAI 1 (SATU)
ORANG TENAGA AHLI.f. [apabil a tenaga ahl i yang dinil ai lebih dari 1 (satu)
maka setiap tenaga ahli harus diberi bobot] Bobottenaga ahl i :1) Team Leader, diberi bobot = 30 % 2) Ahli Sipi l/ Struktur , diberi bobot = 15 %
3)
Ahli Arsitektur , diberi bobot = 15 %4) Ahli Tekni k Mekanikal, diberi bobot = 10 %5) Ahli Elektr ikal diberi bobot = 10 %6) Ahli Lingkungan, diber i bobot = 10 %7) Ahli Geoteknik , diberi bobot = 5 %8) Ahl i Geodesi, diberi bobot = 5 %
g. Nilai 1 (Satu) Orang Tenaga Ahli X bobot tenaga ahli =NILAI tenaga ahli
h. Total NILAI seluruh tenaga ahli X bobot unsurKualifikasi Tenaga Ahli = NILAI KUALIFIKASI TENAGA
AHLI.
4. Nilai Evaluasi Teknis = NILAI PENGALAMANPERUSAHAAN + NILAI PENDEKATAN DANMETODOLOGI + NILAI KUALIFIKASI TENAGA AHLI
5. Ambang batas nilai teknis (passing gr ade ) = 70
1. [untuk Metode Evaluasi Kuali tas dan Biaya] Bobot Penawaran Teknis : 80 %Bobot Penawaran Biaya : 20 %
2. Jangka waktu pelaksanaan Evaluasi Biaya :
Sesuai Jadwal SPSE
N. Unit BiayaPersonilBerdasar-kan SatuanWaktu
Unit biaya personil berdasarkan satuan waktu dihitungsebagai berikut:
1 (satu) bulan: 30 (Tiga Puluh) hari kerja1 (satu) hari kerja: 8 (Delapan) jam kerja
O. Sanggahan,Sanggahan
BandingdanPengaduan
1. Sanggahan disampaikan melalui aplikasi SPSE. 2. Tembusan sanggahan dapat disampaikan diluar aplikasi
SPSE (offline) ditujukan kepada :a. KPA Program Penataan Bangunan dan Lingkunganb. PA Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan
Permukiman Provinsi Sumatera Baratc. Inspektorat Provinsi Sumatera Barat
3. Sanggahan Banding (apabila ada) disampaikan di luaraplikasi SPSE (offline )ditujukan kepada : Kepala DinasPrasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman ProvinsiSumatera Barat.
4.
Tembusan sanggahan banding dapat disampaikan diluar aplikasi SPSE (offline )ditujukan kepada :
a. KPA Program Penataan Bangunan dan Lingkunganb. Kelompok Kerja (Pokja) VIII Unit Layanan
Pengadaan (ULP) Pemerintah Provinsi SumateraBarat
c. Inspektorat Provinsi Sumatera Barat
5. Pengaduan dapat disampaikan di luar aplikasi SPSE(offline )ditujukan kepada Kepala Dinas Prasarana Jalan,
Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat.
P.
JaminanSanggahanBanding
1. Besarnya jaminan sanggahan banding Rp. 8.793.310,- (Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu
Tiga Ratus Sepuluh Rupiah),
2. Jaminan sanggahan banding ditujukan kepadaKelompok Kerja (Pokja) VIII Unit Layanan Pengadaan(ULP) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
3. Jaminan Sanggahan Banding dicairkan dan disetorkanpadaKas Daerah
Kepada Yth.:Kelompok Kerja (Pokja) VIII Unit Layanan Pengadaan (ULP) PemerintahProvinsi Sumatera BaratdiPadang
Perihal : Penawaran Administrasi dan Teknis PekerjaanDED Main Stadium
Setelah kami pelajari dengan saksama Dokumen Pemilihan,Berita AcaraPemberian Penjelasan [dan Adendum Dokumen Pemi li han] , dengan ini kamimengajukan penawaran Administrasi dan Teknis untuk pekerjaan DED MainStadium
Penawaran Administrasi dan Teknis ini sudah memperhatikan ketentuan danpersyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan untuk melaksanakanpekerjaan tersebut di atas.
Penawaran ini berlaku sejak batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran
sampai dengan tanggal ______________ .
Sesuai dengan persyaratan Dokumen Pemilihan, bersama Surat PenawaranAdministrasi dan Teknis ini kami lampirkan :1) [Sur at Per janj ian Kemi tr aan/ Ker ja Sama Operasi, apabila ada]2) Dokumen penawaran teknis, terdiri dari :
a. Data Pengalaman Perusahaan, terdiri dari :1) Data Organisasi Perusahaan;2) Daftar Pengalaman Kerja Sejenis 10 (sepuluh) tahun terakhir;3) Uraian Pengalaman Kerja Sejenis 10 (sepuluh) tahun terakhir;
b. Pendekatan dan Metodologi, terdiri dari:1) Tanggapan dan saran terhadap Kerangka Acuan Kerja;
2)
Uraian pendekatan, metodologi, dan program kerja;3) Jadwal pelaksanaan pekerjaan;
4) Komposisi tim dan penugasan;5) Jadwal penugasan tenaga ahli;
c.
Kualifikasi Tenaga Ahli, terdiri dari:1) Daftar Riwayat Hidup personil yang diusulkan;2) Surat pernyataan kesediaan untuk ditugaskan dari personil yang
diusulkan;d. [Dokumen lain yang dipersyaratkan]
Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggupdan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam DokumenPemilihan.
StandarDokumen PengadaanJasa Konsultansi Badan Usaha
(dengan Prakualifikasi)
(ii) BENTUK DAFTAR PENGALAMAN KERJA SEJENIS 10(SEPULUH)TAHUN TERAKHIR
DAFTAR PENGALAMAN KERJA SEJENIS10 (SEPULUH) TAHUN TERKAHIR
No.
Pengguna Jasa/SumberDana
Nama PaketPekerjaan
LingkupLayanan
PeriodeOrangBulan
NilaiKontrak
MitraKerja
1 2 3 4 5 6 7 8
Keterangan isi kolom :1. Nomor urut2. Nama instansi pengguna jasa dan sumber dana3. Nama paket pekerjaan
4.
Jenis lingkup layanan jasa konsultansi5. Jangka waktu layanan6. Jumlah orang bulan yang digunakan7. Nilai kontrak pekerjaan8. Mitra kerja dan posisinya dalam kemitraan (apabila ada)
Dokumen Pengadaan StandarJasa Konsultansi Badan Usaha
(dengan Prakualifikasi)
(iii) BENTUK URAIAN PENGALAMAN KERJA SEJENIS 10 (SEPULUH)TAHUN TERAKHIR
URAIAN PENGALAMAN KERJA SEJENIS10 (SEPULUH) TAHUN TERKAHIR
1. Pengguna Jasa :
2. Nama Paket Pekerjaan :
3. Lingkup Produk Utama :
4. Lokasi Kegiatan :
5. Nilai Kontrak :
6. No. Kontrak :
7. Waktu Pelaksanaan :
8. Nama Pemimpin Kemitraan (jika ada) :Alamat :Negara Asal :
9. Jumlah tenaga ahli : Tenaga Ahli Asing ___ Orang Bulan Tenaga Ahli Indonesia ___ Orang Bulan
10.
Perusahaan Mitra Kerja Jumlah tenaga ahliAsing Indonesiaa. (nama perusahaan) ____ Orang Bulan ____ Orang Bulanb. (nama perusahaan) ____ Orang Bulan ____ Orang Bulanc. (nama perusahaan) ____ Orang Bulan ____ Orang Buland. (nama perusahaan) ____ Orang Bulan ____ Orang Bulandst.
Tenaga ahli tetap yang terlibat:Posisi Keahlian Jumlah Orang Bulan
a. _________________ ___________________ _________________b. _________________ ___________________ _________________c. _________________ ___________________ _________________
StandarDokumen PengadaanJasa Konsultansi Badan Usaha
(dengan Prakualifikasi)
(iv) BENTUK TANGGAPAN DAN SARAN TERHADAP KERANGKA ACUANKERJA DAN PERSONIL/FASILITAS PENDUKUNG DARI KPA
A.TANGGAPAN DAN SARAN TERHADAP KERANGKA ACUAN KERJA
[cantumkan dan jelaskan modi fi kasi atau inovasi yang peserta usul kanterhadap Kerangka Acuan Ker ja untuk meningkatkan kiner ja dalammelaksanakan pekerjaan jasa konsultansi ini, misalnya meniadakankegiatan yang dianggap tidak perlu, atau menambahkan kegiatan lain,atau mengusulkan pentahapan kegiatan yang berbeda. Saran tersebut diatas harus disampaikan secara singkat dan padat.]
B.TANGGAPAN DAN SARAN TERHADAP PERSONIL/FASILITASPENDUKUNG DARI KPA
[tanggapi peri hal penyediaan peralatan/ mater ial/ personil / fasil itaspendukung oleh Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan DokumenPemi li han ini meli puti antara lain (j ika ada): dukungan administr asi,ruang kerja, transportasi lokal, peralatan, data, dan lain- lain]
StandarDokumen PengadaanJasa Konsultansi Badan Usaha
(dengan Prakualifikasi)
(v) BENTUK URAIAN PENDEKATAN, METODOLOGI DAN PROGRAMKERJA
[Pendekatan teknis, metodologi dan program ker ja adalah kr iteri a pokok dariPenawaran Teknis. Peserta disarankan untuk menyajikan deti l penawaran tekni s(misalnya 50 (l ima puluh) halaman, termasuk gambar kerja dan diagram) yangdibagi menjadi tiga bab berikut:
a) Pendekatan Tekn is dan Metodologi,b) Program Ker ja, dan
c) Organisasi dan Personi l
a) Pendekatan Teknis. Dalam bab ini jelaskan pemahaman peserta terhadaptu juan kegiatan, lingkup serta jasa konsultansi yang diper lukan, metodologikerja dan uraian detil mengenai keluaran. Peserta harus menyorotipermasalahan yang sedang dicarikan jalan keluarnya, dan menjelaskanpendekatan tekn is yang akan diadopsi untuk menyelesaikan permasalahan.Peserta juga harus menjelaskan metodologi yang di usulkan dan kesesuaianmetodologi tersebut dengan pendekatan yang digunakan.
b) Program Ker ja. Dalam bab ini usulkan kegiatan utama dari pelaksanaanpeker jaan, substansinya dan jangka waktu, pentahapan dan keterkaitannya,
target (termasuk persetujuan sementara dar i Kuasa Pengguna Anggaran),dan tanggal jatuh tempo penyerahan laporan-laporan. Program kerja yangdiusulkan harus konsisten dengan pendekatan teknis dan metodologi, danmenunjukkan pemahaman terhadap Kerangka Acuan Ker ja dan kemampuanuntuk menerjemahkannya ke dalam rencana kerja. Daftar hasil kerja,termasuk laporan, gambar ker ja, tabel, harus dicantumkan. Program ker ja iniharus konsisten dengan Data Teknis-6 mengenai Jadwal PelaksanaanPekerjaan.
c) Or ganisasi dan Personi l. Dalam bab ini usulkan str uktur dan komposisi t im.Peserta harus menyusun bidang-bi dang pokok dari peker jaan, tenaga ahl iinti sebagai penanggung jawab, dan tenaga pendukung.
1 Cantumkan semua kegiatan, termasuk penyerahan laporan (misalnya laporan pendahuluan, laporanantara, dan laporan akhir), dan kegiatan lain yang memerlukan persetujuan Kuasa PenggunaAnggaran. Untuk paket pekerjaan yang ditahapkan maka kegiatan seperti penyerahan laporan, dan
kegiatan lain yang memerlukan persetujuan dicantumkan secara terpisah berdasarkan tahapannya2 Jangka waktu kegiatan dicantumkan dalam bentuk diagram balok.
StandarDokumen PengadaanJasa Konsultansi Badan Usaha
(dengan Prakualifikasi)
(viii)
BENTUK JADWAL PENUGASAN TENAGA AHLI1
JADWAL PENUGASAN TENAGA AHLI
No.Nama
Personil
Masukan Personil (dalam bentuk diagram balok)2 Orang Bulan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 nNasional
12n
Subtotal
Asing 1
2nSubtotal
Total
MasukanPenuh-Waktu
Masukan Paruh-Waktu
1 Untuk Tenaga Ahli pengisian masukan harus mencantumkan nama personil, untuk Tenaga Pendukung cukupdicantumkan posisi, misalnya juru gambar, staf administrasi, dan sebagainya.
2 Masukan personil dihitung dalam bulan dimulai sejak penugasan.
StandarDokumen PengadaanJasa Konsultansi Badan Usaha
(dengan Prakualifikasi)
(ix) BENTUK DAFTAR RIWAYAT HIDUP PERSONIL YANG DIUSULKAN
Daftar Riwayat Hidup
1. Posisi yang diusulkan : __________
2. Nama Perusahaan : __________
3. Nama Personil : __________
4. Tempat/Tanggal Lahir : __________
5. Pendidikan (Lembaga pendidikan,tempat dan tahun tamat belajar,dilampirkan rekaman ijazah ) : __________
6. Pendidikan Non Formal : __________
7. Penguasaan Bahasa Inggrisdan bahasa Indonesia : __________
8. Pengalaman Kerja1
Tahun ini ____a. Nama Kegiatan : __________b. Lokasi Kegiatan : __________c.
Pengguna Jasa : __________d. Nama Perusahaan : __________e. Uraian Tugas : __________f. Waktu Pelaksanaan : __________g. Posisi Penugasan : __________h. Status Kepegawaian pada Perusahaan : __________i. Surat Referensi dari Pengguna Jasa : __________
Tahun sebelumnya
a. Nama Kegiatan : __________b. Lokasi Kegiatan : __________
c.
Pengguna Jasa : __________d. Nama Perusahaan : __________
e. Uraian Tugas : __________f. Waktu Pelaksanaan : __________g. Posisi Penugasan : __________h. Status Kepegawaian pada Perusahaan : __________i. Surat Referensi dari Pengguna Jasa : __________dst.
9. Status kepegawaian pada perusahaan ini : __________
1 Setiap pengalaman kerja yang dicantumkan harus disertai dengan referensi dari pengguna jasa yangbersangkutan.
StandarDokumen PengadaanJasa Konsultansi Badan Usaha
(dengan Prakualifikasi)
(x) BENTUK SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN UNTUK DITUGASKAN
PERNYATAAN KESEDIAAN UNTUK DITUGASKAN
Yang bertanda tangan dibawah ini:
N a m a : __________________________________________Alamat : __________________________________________
Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia untuk melaksanakan paketpekerjaan jasa konsultansi _____________ untuk Penyedia Jasa Konsultansi
_____________ sesuai dengan usulan jadwal penugasan saya dari bulan __________ tahun __________ sampai dengan bulan__________ tahun __________ dengan posisi sebagai tenaga ahli _________________.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasatanggung jawab.
StandarDokumen PengadaanJasa Konsultansi Badan Usaha
(dengan Prakualifikasi)
BAB VI. BENTUK KONTRAK
LAMPIRAN 1 : SURAT PERJANJIAN
SURAT PERJANJIAN
untuk melaksanakanPaket Pekerjaan Jasa Konsultansi: __________________________
Nomor: __________
SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut“Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di __________ pada hari __________tanggal __ bulan __________ tahun ____ antara __________ [nama Kuasa
Pengguna Anggaran] , selaku Kuasa Pengguna Anggaran, yang bertindak untukdan atas nama __________ [nama satuan kerja Kuasa Pengguna Anggaran] ,yang berkedudukan di __________ [alamat Kuasa Pengguna Anggaran] ,berdasarkan Surat Keputusan _______________ [pejabat yang menandatanganiSK penetapan sebagai KPA] No _______________ [nomor SK penetapan sebagaiKPA] (selanjutnya disebut “KPA”)dan
1. Untuk penyedia badan usaha non-KSO, maka : [ _____ [nama penyedia], yang berkedudukan di _____ [alamat penyedia],berdasarkan kartu identitas No. _____ [No.KTP/ SIM / Paspor Penyedia],selanjutnya disebut “Penyedia’]
2.
Untuk penyedia Kemitr aan/ KSO, maka : [ _____ [nama wakil Penyedia], _____ [jabatn wakil Penyedia], yangbertindak untuk dan atas nama _____ [nama Penyedia], yangberkedudukan di _____ [alamat Penyedia], berdasarkan AktaPendi r ian/ Anggaran Dasar No. _____ [No. Akta Pendi r ian/ AnggaranDasar] tanggal _____ [tanggal penerbitan Akta Pendi r ian/ Anggaran Dasar]selanjutnya disebut “Penyedia”]
3. Untuk penyedia Kemitr aan/ KSO, maka : [Kemitraan/ KSO yang beranggotakan sebagai berikut :1. __________ [nama Penyedia 1] ;
2.
__________ [nama Penyedia 2] ;....................... ,dst.yang masing-masing anggotanya ber tanggung jawab secara pribadi dantanggung renteng atas semua kewajiban terhadap KPA berdasarkan Kont rakini dan telah menunjuk __________ [nama anggota Kemi tr aan/ KSO yangditunjuk sebagai waki l Kemit raan/ KSO] untuk bertindak atas namaKemi tr aan/ KSO yang berkedudukan di __________ [alamat Penyedia wakilKemi tr aan/ KSO], berdasarkan Sur at Per janj ian Kemitr aan/ KSO No. ______tanggal ______, selanjutnya disebut “Penyedia”]
(a) KPA telah meminta penyedia untuk menyediakan Jasa Konsultansisebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yangterlampir dalam Kontrak ini;
(b) Penyedia, sebagaimana dinyatakan kepada KPA, memiliki keahlianprofesional, personil, dan sumber daya teknis, dan telah menyetujui untukmenyediakan Jasa Konsultansi sesuai dengan persyaratan dan ketentuandalam Kontrak ini;
(c) KPA dan penyedia menyatakan memiliki kewenangan untukmenandatangani Kontrak ini, dan yang menandatangani mempunyaikewenangan untuk mengikat pihak yang diwakili;
(d) KPA dan penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan denganpenandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh
advokat;2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan
mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini besertasemua fakta dan kondisi yang terkait.
MAKA OLEH KARENA ITU, KPA dan Penyedia dengan ini bersepakat danmenyetujui hal-hal sebagai berikut:
1. [untuk Kontr ak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Harga Satuan danLumpsum ditul is sebagai ber ikut : “Total harga Kontrak atau Nil ai Kontr ak termasuk Pajak PertambahanNi lai (PPN) yang diperoleh berdasarkan r incian biaya satuan peker jaansebagaimana tercantum dalam Beri ta Acara Hasi l Klari fi kasi dan NegosiasiTeknis dan Biaya adalah sebesar Rp__________ (_________________rupiah);”]
[untuk Kontrak Lumpsum ditul is sebagai beri kut :
‘Total harga Kontr ak atau Ni lai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai(PPN) sebagaimana tercantum dalam Ber ita Acara Hasil Klari fi kasi danNegosiasi Teknis dan Biaya adalah sebesar Rp__________(_________________ rup iah);”]
2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti danmakna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjianini;
3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yangtidak terpisahkan dari Kontrak ini:a) Adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
c) Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi;d) Surat Penawaran berikut Data Penawaran Biaya;
e)
Syarat-Syarat Khusus Kontrak;f) Syarat-Syarat Umum Kontrak;g) Kerangka Acuan Kerja;h) daftar kuantitas (apabila ada);i) Data Teknis selain Kerangka Acuan Kerja;
j) Dokumen-dokumen kelengkapan seleksi, yaitu Surat Jaminan, SuratPenunjukan Penyedia Barang/Jasa, dan Berita-Berita Acara Seleksi.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen denganketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuandalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada
angka 3 di atas.
5. KPA mempunyai hak dan kewajiban untuk:a) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;b) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan
pekerjaan yang dilakukan oleh pihak Penyedia;c) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam
Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;d) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan
oleh pihak Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuaiketentuan Kontrak;
e) ketentuan peralatan dan bahan yang disediakan oleh KPAuntukkebutuhan pelaksanaan pekerjaan oleh Penyedia. Pada saat berakhirnyakontrak, Penyedia harus menyerahkan peralatan dan bahan sisa sesuaidengan instruksi KPA
6. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:a) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan
harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;b) berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana
dari pihak KPA untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuaiketentuan Kontrak;
c) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada pihak KPA;
d)
melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadualpelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;e) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk
pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan pihak KPA;f) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadual penyerahan
pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;g) Penyedia harus mengambil langkah-langkah yang memadai untuk
melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dangangguan kepada masyarakat maupun miliknya, akibat kegiatanPenyedia;
h) melaksanakan perjanjian dan kewajiban-kewajiban yang dibebankankepadanya dengan penuhtanggung-jawab, ketekunan, efisien dan
ekonomis serta memenuhi kriteria teknik profesional dan melindungi
secara efektif peralatan-peralatan, mesin, material yang berkaitandengan pekerjaan dalam Kontrak.
i)
melaksanakan jasa konsultansi sesuai dengan hukum yang berlaku diIndonesia. KPAsecara tertulis akan memberitahukan kepada Penyediamengenai kebiasaan-kebiasaan setempat.
j) untuk biaya langsung non personil (Direct reimbursable cost/ out ofpocket expenses ), Penyedia tidak akan menerima keuntungan untukmereka sendiri dari komisi usaha (tr ade commision ), rabat (discount) atau pembayaran-pembayaran lain yang berhubungan dengankegiatan pelaksanaan jasa konsultansi.
k) Penyedia setuju bahwa selama pelaksanaan kontrak, Penyediadinyatakan tidak berwenang untuk melaksanakan jasa konsultansimaupun mengadakan barang yang tidak sesuai dengan Kontrak.
l) Penyedia dilarang baik secara langsung atau tidak langsung melakukan
kegiatan yang akan menimbulkan pertentangan kepentingan (conflictof interest ) dengan kegiatan yang merupakan tugas Penyedia.
m) tanggung jawab Penyedia adalah ketentuan mengenai hal-halpertanggung-jawaban Penyedia sesuai dengan hukum yang berlaku diIndonesia.
n) Pemeriksaan keuangan adalah ketentuan mengenai kewajiban Penyediauntuk merinci setiap biaya-biaya yang berhubungan denganpelaksanaan perjanjian, sehingga dapat dilakukan pemeriksaankeuangan. Selain itu, dengan sepengetahuan Penyedia atau kuasanya,KPA dapat memeriksa dan menggandakan dokumen pengeluaran yangtelah diaudit sampai 1 (satu) tahun setelah berakhirnya Kontrak.
o) Ketentuan mengenai tindakan yang perlu mendapat persetujuan KPAmeliputi:
i. memobilisasi personil yang terdapat dalam daftar;ii. membuat subkontrak dengan pengaturan : (i) cara Seleksi, waktu,
dan kualifikasi dari subkonsultan harus mendapat persetujuantertulis sebelum pelaksanaan, (ii) Penyedia bertanggung-jawabpenuh terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan olehsubkonsultan dan personilnya.
p) Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang disiapkan oleh Penyediadan menjadi hak milik KPA: mengatur bahwa semua rancangan,gambar-gambar, spesifikasi, disain, laporan dan dokumen-dokumenlain serta piranti lunak dan sour ce code yang disiapkan oleh Penyedia
jasa menjadi hak milik KPA. Penyedia, segera setelah pekerjaan selesaiatau berakhirnya Kontrak harus menyerahkan seluruh dokumen dandata pendukung lainnya kepada KPA. Penyedia dapat menyimpansalinan dari dokumen-dokumen tersebut.
7. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkandengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaansebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.
DENGAN DEMIKIAN, KPA dan penyedia telah bersepakat untukmenandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakanKontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik
LAMPIRAN 2 : SURAT PERINTAH KERJA (SPK)[kop surat K/ L/ D/ I]
SURAT PERINTAH KERJA(SPK)
SATUAN KERJA:
NOMOR DAN TANGGAL SPK:
Halaman __ dari __PAKET P KERJAAN: __________
NOMOR DAN TANGGAL DOKUMEN PEMILIHAN :
NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL SELEKSI :
SUMBER DANA: [sebagai contoh, cantumkan ”dibebankan atas DIPA __________ Tahun Anggaran ____ untuk mata anggarankegaiatan __________
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN:___ (__________) hari kalender/ bulan/tahun
NILAI PEKERJAAN
No.Komponen
Biaya
Biaya Langsung Personil Biaya Langsung Non-Personil Total (Rp)
Kuantitas(OrangBulan)
Harga Satuan(Rp)
Subtotal (Rp)
Kuantitas[ji ka tidaklump- sum]
Harga Satuan(Rp)
Subtotal (Rp)
JumlahPPN10
NILAI Terbilang :
INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA JASA KONSULTANSI: Penag an anya apat a u an setea penyeesaan pe er aan yangdiperintahkan dalam SPK ini dan hasil pekerjaan tersebut dapat diterima secara memuaskan oleh Kuasa Pengguna Anggaran. Biayalangsung personil dihitung berdasarkan Orang Bulan dengan ketentuan 1 (satu) Orang Bulan sama dengan __ (__________) haridan 1 (satu) hari sama dengan __ (__________) jam. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaanpekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada KPA sebesar1/ 1000 (satu perseribu) dari biaya Kontrak atau sisa biaya bagian Kontrak. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, Penyedia
Jasa Konsultansi berkewajiban untuk mematuhi Syarat Umum SPK terlampir.
Untuk dan atas nama __________Kuasa Pengguna Anggaran
[tanda tangan dan cap (ji ka salinan asli in i un tuk Penyedia JasaKonsultansi maka rekatkan materai Rp 6.000 ,-) ]
[nama lengkap][jabatan]
Untuk dan atas nama Penyedia Jasa Konsultansi __________
[tanda tangan dan cap (ji ka salinan asli ini untuksatuan kerjaKuasa Pengguna Anggaran maka rekatkanmaterai Rp 6.000,- ) ]
LINGKUPPEKERJAANPenyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, dengan mutusesuai spesifikasi teknis dan harga sesuai SPK.
2.
HUKUM YANG BERLAKUKeabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.
3. ITIKAD BAIKa. Para pihak bertindak berdsarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam SPK.b. Para pelaku setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.c. Apabila selama pelaksanaan SPK, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk
mengatasi keadaan tersebut.
4. PENYEDIA JASA KONSULTANSI MANDIRIPenyedia berdasarkan SPK ini bertanggung jawab penuh terhadap personil serta pekerjaan yang dilakukan
5.
HARGA SPKa. KPA membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar harga SPK.b. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi.c. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam Rincian Anggaran dan Biaya (RAB) (untuk kontr ak harga
satuan atau kont r ak gabungan harga satuan dan lump sum) .
6. HAK KEPEMILIKANKPA berhak atas kepemilikan semua barang/ bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yangdiberikan oleh Penyedia Jasa Konsultansi kepada KPA. Jika diminta oleh KPA maka Penyedia Jasa Konsultansi berkewajibanuntuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada KPA sesuai dengan hukum yang berlaku.
Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/ bahan yang disediakan oleh KPA tetap pada KPA, dan semua peralatan tersebutharus dikembalikan kepada KPA pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh Penyedia Jasa Konsultansi. Semuaperalatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada Penyedia Jasa Konsultansi denganpenegecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.
7. JADWALa. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SPMK.b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.d. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar
pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada KPA, maka KPAdapat melakukanpenjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.
8.
ASURANSIa. Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerjauntuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidakdapat diduga; dan
2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya.b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.
9. PENUGASAN PERSONILPenyedia Jasa Konsultansi tidak diperbolehkan menugaskan personil selain personil yang telah disetujui oleh KPA untukmelaksanakan pekerjaan berdasarkan SPK ini.
10. PENANGGUNGAN DAN RISIKOa. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas KPA beserta instansinya
terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutanhukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap KPA beserta instansinya (kecuali kerugian yangmendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat KPA) sehubungan dengan klaim yang timbuldari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acarapenyerahan akhir:1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia, dan Personil;2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personil;
3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua
risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali
kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian KPA.c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
11. PEMELIHARAAN LINGKUNGANPenyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalammaupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungandengan pelaksanaan SPK ini.
12.
PENGAWASAN DAN PEMERIKSAANKPAberwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan olehpenyedia.Apabila diperlukan, KPA dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan danpemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.
13.
LAPORAN HASIL PEKERJAANa. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang
telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan
hasil pekerjaan.b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi
pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasipekerjaan harian.
c. Laporan harian berisi:1) penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;2) jenis, jumlah dan kondisi peralatan;3) jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;4) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran
pekerjaan; dan5) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.
d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil KPA.e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu
minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode
satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan kegiatan, KPA membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasipekerjaan.
14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAANa. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja,
dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada TanggalPenyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.
b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karenakesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka KPA dikenakan kewajiban pembayaranganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.
15. SERAH TERIMA PEKERJAANa. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada KPA untuk
penyerahan pekerjaan.b.
Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, KPA menugaskan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.c. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia.
Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/ atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajibmemperbaiki/ menyelesaikannya, atas perintah KPA.
d. KPA menerima pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK dan diterima olehPejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
e. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus per seratus) setelah pekerjaan selesai.
16. PERPAJAKANPenyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan olehhukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam nilai SPK.
17. HUKUM YANG BERLAKUKeabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.
18. PENYELESAIAN PERSELISIHANKPA dan Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semuaperselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan
pekerjaan ini. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melaluiarbitrase, mediasi, konsiliasi, atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.
19. PERUBAHAN SPKa. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.b. PerubahanSPK bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:
1) perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam SPK sehingga mengubahlingkup pekerjaan dalam SPK;
2) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;3) perubahan harga SPK akibat adanya perubahan pekerjaan dan/ atau perubahan pelaksanaan pekerjaan.
c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PA/ KPA dapat membentuk Pejabat Peneliti Pelaksanaan kontrak atas usul KPA.
20. PERPANJANGAN WAKTUa. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka
penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. KPA berdasarkanpertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan
Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK jika perpanjangan tersebut mengubah Masa SPK.b. KPAdapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang
diajukan oleh penyedia.
21.
PERISTIWA KOMPENSASIa. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
1) KPA mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;3) KPA tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;5) KPA menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan
pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/ kegagalan/ penyimpangan;6) KPA memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;7) KPA memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh KPA;8) ketentuan lain dalam SPK.
b.
Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan makaKPA berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh
penyedia kepada KPA, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan
kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada KPA, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat PeristiwaKompensasi.
e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal ataulalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.
22. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPKa. Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar. b. Dalam hal SPK dihentikan, maka KPA wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah
dicapai, termasukbiaya langsung demobilisasi personil.c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak KPA.d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,pemutusan SPK melalui pemberitahuan
tertulis dapat dilakukan apabila:1) penyedia lalai/ cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka
waktu yang telah ditetapkan;2) penyedia berada dalam keadaan pailit;3) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari
harga SPK dan KPA menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan;4) KPA tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana
tercantum dalam SPK;5) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh
instansi yang berwenang; dan/atau6) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/ atau pelanggaran persaingan sehat dalam
pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
1) penyedia membayar denda; dan/ atau2) penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.
f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena KPA terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/ ataupelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka KPA dikenakan sanksi berdasarkan peraturanperundang-undangan.
23. PEMBAYARAN
a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh KPA, dengan ketentuan:1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;2) pembayaran dilakukan dengan [sistem bul anan/ sistem termin / pembayaran secara sekaligus]; 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak;
b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahanpekerjaan diterbitkan.
c. KPA dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudahmengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran.KPA dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-halyang sedang menjadi perselisihan.
24. DENDAPenyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadapkewajiban-kewajiban penyedia dalam SPK ini. KPA mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasipekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.
25. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAKPenyedia Jasa Konsultansi dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan.Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia Jasa Konsultansi, baik sebagai akibatpeleburan (merger ), konsolidasi, pemisahan, atau akibat lainnya.
26. LARANGAN PEMBERIAN KOMISIPenyedia Jasa Konsultansi menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja KPA telah atau akan menerima komisi dalambentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia
Jasa Konsultansi menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.
1. Definisi Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-SyaratUmum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiranseperti yang dimaksudkan sebagai berikut :
1.1 Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesionalyang membutuhkan keahlian tertentu diberbagaibidang keilmuan yang mengutamakan adanya olahpikir (brainware ).
1.2 Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA
adalah Pejabat pemegang kewenanganpenggunaan anggaranKementerian/Lembaga/ Satuan Kerja PerangkatDaerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusilain Pengguna APBN/ APBD.
1.3 Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnyadisebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan olehPA untuk menggunakan APBD atau ditetapkanoleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.
1.4 Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnyadisebut KPA adalah pejabat yang bertanggung
jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa.
1.5 Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalahpanitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/ KPA yangbertugas memeriksa dan menerima hasilpekerjaan.
1.6 Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawasintern pada institusi lain yang selanjutnya disebutAPIP adalah aparat yang melakukan pengawasan
melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dankegiatan pengawasan lain terhadappenyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
1.7 Penyedia adalah adalah badan usaha yangmenyediakan Jasa Konsultansi dan telah ditetapkansebagai pemenang oleh Pokja ULP.
1.8 Sub penyedia adalah badan usaha yangmengadakan perjanjian kerja sama denganpenyedia, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan(subkontrak).
kerjasama usaha antar penyedia nasional maupundengan penyedia asing yang masing-masing pihakmempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawabyang jelas berdasarkan kesepakatan bersama yangdituangkan dalam perjanjian tertulis. Kerjasamausaha tersebut dapat dinamakan konsorsium atau
join t venture atau sebutan lainnya sepanjang tidakdimaksudkan untuk membentuk suatu badanhukum baru dan mengalihkan tanggung jawabmasing-masing anggota kerjasama usaha kepadabadan hukum tersebut.
1.10
Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan,adalah jaminan tertulis yang bersifat mudahdicairkan dan tidak bersyarat (unconditional ),yang dikeluarkan oleh Bank Umum/ PerusahaanPenjaminan/ Perusahaan Asuransi yang diserahkanoleh penyedia kepada KPA untuk menjaminterpenuhinya kewajiban penyedia.
1.11 Kontrak Pengadaan Barang/ Jasa yang selanjutnyadisebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antaraKPA dengan penyedia yang mencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ini dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) serta dokumen lainyang merupakan bagian dari kontrak.
1.12 Nilai Kontrak adalah total harga yang tercantumdalam Kontrak.
1.13 Hari adalah hari kalender.
1.14 Pekerjaan utama adalah jenis pekerjaan yangsecara langsung menunjang terwujudnya danberfungsinya hasil pekerjaan sesuai
peruntukannya yang ditetapkan dalam DokumenPemilihan;
1.15 Rincian Biaya Langsung Personil adalahremunerasi atau upah yang diterima oleh personilinti, yang telah memperhitungkan biaya umum(overhead ), biaya sosial (social charge ),keuntungan (profit ), tunjangan penugasan,asuransi dan biaya–biaya kompensasi lainnya,dihitung menurut jumlah satuan waktu tertentu(bulan, minggu, hari, atau jam).
1.16 Rincian Biaya Langsung Non Personil adalah biayayang sebenarnya dikeluarkan penyedia untuk
pengeluaran-pengeluaran yang sesungguhnya (atcost ), yang meliputi antara lain biaya untukpembelian ATK, sewa peralatan, biaya perjalanan,biaya pengiriman dokumen, biaya pengurusansurat ijin, biaya komunikasi, biaya pencetakanlaporan, biaya penyelenggaraan seminar/workshop/ lokakarya, dan lain-lain.
1.17 Jadwal Waktu Pelaksanaan adalah jadwal yangmenunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukanuntuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahappelaksanaan yang disusun secara logis, realistik
dan dapat dilaksanakan.
1.18 Personel Inti adalah orangyang akan ditempatkansecara penuh sesuai dengan persyaratan yangditetapkan dalam Dokumen Pemilihan sertaposisinya dalam manajemen pelaksanaanpekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaanyang diajukan untuk melaksanakan pekerjaan.
1.19 Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan adalahbagian pekerjaan bukan pekerjaan utama yangditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, yangpelaksanaannya diserahkan kepada penyedia laindan disetujui terlebih dahulu oleh KPA.
1.20 Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunyakontrak ini terhitung sejak tanggalpenandatangankontrak sampai dengan tanggalpenyelesaian pekerjaan.
1.21 Tanggal Mulai Kerja adalah tanggal mulai kerjapenyedia yang dinyatakan pada Surat PerintahMulai Kerja (SPMK), yang diterbitkan oleh Kuasa
Pengguna Anggaran.1.22 Tanggal Penyelesaian Pekerjaan adalah tanggal
penyelesaian pekerjaan Jasa Konsultansi ini olehpenyedia yang tercantum dalam Berita Acara Serah
Terima Pekerjaan yang diterbitkan oleh KPA.
1.23 KAK adalah Kerangka Acuan Kerja yang disusunoleh KPA untuk menjelaskan tujuan, lingkup jasakonsultansi serta keahlian yang diperlukan untukpelaksanaan pekerjaan berdasarkan Kontrak ini.
1.24 Penawaran Biaya adalah rincian yang memuatsetiap komponen pekerjaan Jasa Konsultansi yang
harus dilaksanakan oleh penyedia [untuk KontrakHarga Satuan di tambah : “ ber ikut harga satuannya(mata pembayaran) ”] dan merupakan bagian dariDokumen Penawaran penyedia.
1.25 Penawaran Teknis adalah data teknis yang memuatpendekatan teknis, metodologi, dan program kerjapenyedia dalam pelaksanaan Jasa Konsultansi ini.Penawaran Teknis merupakan bagian daripenawaran penyedia.
1.26 SSKK adalah Syarat-Syarat Khusus Kontrak,
berisikan ketentuan-ketentuan tambahan yangdapat mengubah atau menambah SSUK.
1.27 SSUK adalah Syarat-Syarat Umum Kontrak ini.
1.28 SPP adalah Surat Perintah Pembayaran yangditerbitkan oleh KPA dan merupakan salah satutahapan dalam mekanisme pelaksanaanpembayaran atas beban Anggaran PendapatanBelanja Negara/Daerah.
1.29 Tenaga Ahli adalah bagian dari Personil dengankeahlian, kualifikasi, dan pengalaman di bidangtertentu.
2.
Penerapan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) diterapkan secaraluas dalam pelaksanaan pekerjaan Jasa Konsultansi initetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebihtinggi berdasarkan urutan hierarki dalam SuratPerjanjian.
3.
Bahasa dan
Hukum
3.1 Bahasa kontrak menggunakan Bahasa Indonesia[kecuali dalam rangka pinjaman/ hibah luarnegeri menggunakan bahasa Indonesia danbahasa nasional pemberi pinjaman/ hibah tersebutdan/ atau bahasa Inggri s] .
3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yangberlaku di Indonesia [kecuali dalam rangkapin jaman/ hibah luar neger i menggunakanhukum yang berlaku di Indonesia atau hukumyang ber laku di negara pember i pinjaman/ hibah(tergantung kesepakatan antara pemerin tah dannegara pember i hibah)] .
pemerintah, para pihak dilarang untuk:a. menawarkan, menerima atau menjanjikanuntuk memberi atau menerima hadiah atauimbalan berupa apa saja atau melakukantindakan lainnya untuk mempengaruhisiapapun yang diketahui atau patut dapatdiduga berkaitan dengan pengadaan ini;
b. membuat dan/ atau menyampaikan secaratidak benar dokumen dan/atau keterangan lainyang disyaratkan untuk penyusunan danpelaksanaan Kontrak ini.
4.2
Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan(termasuk semua anggota Kemitraan/ KSO apabilaberbentuk Kemitraan/ KSO dan Sub penyedianya(jika ada) tidak akan melakukan tindakan yangdilarang di atas.
4.3 Penyedia yang menurut penilaian KPA terbuktimelakukan larangn-larangan di atas dapatdikenakan sanksi-sanksi administratif oleh KPAsebagai berikut:a. pemutusan Kontrak;b. sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia;
danc. dimasukan dalam daftar hitam.
4.4 Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkanoleh KPA kepada Menteri/ Kepala Lembaga/Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi.
4.5 KPA yang terlibat dalam KKN dan penipuandikenakan sanksi berdasarkan ketentuanperaturan perundang-undangan.
5.
KeutuhanKontrak Kontrak ini memuat semua ketentuan dan persyaratanyang telah disetujui oleh Para Pihak. Para Pihak tidakdiperbolehkan untuk mengikatkan diri ataubertanggung jawab atas pernyataan, janji, ataupersetujuan yang tidak tercantum dalam Kontrak ini.
6. Pemisahan Jika salah satu atau beberapa ketentuan dalam Kontrakini berdasarkan Hukum yang Berlaku menjadi tidak sah,tidak berlaku, atau tidak dapat dilaksanakan makaketentuan-ketentuan lain tetap berlaku secara penuh.
7. Perpajakan Ketentuan mengenai perpajakan adalah seluruhketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
8.
Korespondensi Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuanberdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulisdalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telahdiberitahukan jika telah disampaikan secara langsungkepada wakil sah Para Pihak, atau jika disampaikanmelalui surat tercatat, e-mail , dan/ atau faksimiliyangditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.
9. Asal JasaKonsultansi
9.1 Pekerjaan Jasa Konsultansi ini dikerjakan terutamaoleh tenaga Indonesia pada lokasi-lokasi yangtercantum dalam KAK. Jika lokasi untuk bagian
pekerjaan tertentu tidak tercantum maka lokasiakan ditentukan oleh KPA.
9.2 Jika dalam proses pekerjaan Jasa Konsultansidigunakankomponen berupa barang, jasa, ataugabungan keduanya yang tidak berasal dari dalamnegeri (impor) maka penggunaan komponenimpor harus sesuai dengan yang dicantumkandalam Dokumen Penawaran.
9.3 Tindakan pencantuman komponen impor yangtidak dapat dipertanggungjawabkan dapatdipersamakan dengan tindakan penipuan dandikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yangberlaku.
10. Pengalihandan/atauSubkontrak
10.1 Pengalihanseluruh Kontrak hanya diperbolehkandalam hal pergantian nama Penyedia, baiksebagaiakibat peleburan (merger ), konsolidasi,pemisahan maupun akibatlainnya.
10.2 Penyedia dapat bekerja sama dengan penyedialain dengan mensubkontrakkan sebagian
pekerjaan.10.3 Penyedia hanyaboleh mensubkontrakkan sebagian
pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkanseluruhpekerjaandi dalam Kontrak.
10.4 Penyediahanya boleh mensubkontrakkanpekerjaan apabila pekerjaan tersebut sejak awaldidalam Dokumen Pengadaan dan dalam Kontrakdiijinkan untuk disubkontrakkan.
Penyedia hanyaboleh mensubkontrakkanpekerjaan setelah mendapat persetujuan tertulisdariKPA. Penyedia tetap bertanggungjawab atasbagian pekerjaan yangdisubkontrakkan.
10.7 Jika ketentuandi atas dilanggar maka Kontrakdiputuskan dan Penyedia dikenakan sanksiyangdiatur dalam SSKK.
11. Pengabaian Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadappelanggaran ketentuan tertentuKontrak oleh Pihak yanglain maka pengabaian tersebut tidak menjadi
pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrakatau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaranketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat
jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatanganioleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.
12. PenyediaMandiri
Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung jawabpenuh terhadap personil dan subpenyedianya (jika ada)serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka.
13. Kemitraan/KSO Kemitraan/ KSO memberi kuasa kepada salah satuanggota yang disebut dalam Surat Perjanjian untukbertindak atas nama Kemitraan/ KSO dalam pelaksanaanhak dan kewajiban terhadap KPA berdasarkan Kontrak.
b) PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, PERUBAHAN, DAN PEMUTUSANKONTRAK
14. JadwalPelaksanaanPekerjaan
14.1 Kontrak ini berlaku efektif pada tanggalpenandatanganan Surat Perjanjian oleh Para Pihakatau pada tanggal yang ditetapkan dalam SSKK.
14.2 Waktu pelaksanaan kontrak adalah jangka waktuyang ditentukan dalam syarat-syarat khususkontrak dihitung sejak tanggal mulai kerja yangtercantum dalam SPMK.
14.3 Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan dalam SSKK.
14.4 Apabila penyedia berpendapat tidak dapatmenyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena
17. Mobilisasi 17.1 Penyedia melakukan mobilisasi setelah tanggaldimulainya pelaksanaan pekerjaan.
17.2 Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkuppekerjaan, yaitu:a. mendatangkan tenaga ahli;b. mendatangkan tenaga pendukung; dan/atauc. menyiapkan peralatan pendukung;
17.3 Mobilisasi peralatan dan personil dapat dilakukansecara bertahap sesuai dengan kebutuhan.
18. [PengawasanPelaksanaanPeker jaan
18.1 Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan,KPA jika dipandang perlu dapat mengangkatPengawas Pekerjaan. Pengawas Pekerjaanberkewajiban untuk mengawasi pelaksanaanpekerjaan.
18.2 Dalam melaksanakan kewajibannya, PengawasPekerjaan selalu bertindak untuk kepentinganKPA. Jika tercantum dalam SSKK, PengawasPekerjaan dapat bertindak sebagai Wakil SahKPA].
19. [Peri ntah Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semuaperintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengankewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak in i] .
20. [Akses ke LokasiKerja
Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses KPA,Waki l Sah KPA dan/ atau Pengawas Pekerjaan ke lokasikerja dan lokasi l ainnya, dimana pekerjaan ini sedangatau akan di laksanakan.]
21. Pemeriksaan 21.1 PemeriksaanBersama a. Pada tahap awal pelaksanaan kontrak dan
pelaksanaan pekerjaan, KPA atau pihak lainyang ditunjuk oleh KPA bersama-samadengan penyedia melakukan pemeriksaanbersama yang mencakup antara lainpemeriksaan kesesuaian personil dan/ atauperalatan dengan persyaratan kontrak. Hasilpemeriksaan akan dituangkan dalam beritaacara pemeriksaan.
b. Jika dalam pemeriksaan bersama ditemukanhal-hal yang dapat mengakibatkanperubahan isi kontrak maka perubahan
Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwapersonil dan/ atau peralatan ternyata belummemenuhi persyaratan kontrak makapenyedia tetap dapat melanjutkan pekerjaandengan syarat personil dan/ atau peralatanyang belum memenuhi syarat harus segeradiganti dalam jangka waktu yang disepakatibersama dengan memperhatikan Pasaltentang Personil Konsultan dan Subkonsultan.
21.2 PemeriksaanPersonil dan Peralatan a. Pemeriksaan (inspeksi) personil dan peralatan
harus dilaksanakan setelah personil danperalatan tiba di lokasi pekerjaan sertadibuatkan Berita Acara HasilInspeksi/ Pemeriksaan yang ditandatanganioleh KPA dan penyedia.
b. Dalam pemeriksaan personil dan peralatan,KPA dapat dibantu Tim Teknis dan/ atau TimPendukung.
c. Bila hasil inspeksi/ pemeriksaan personil danperalatan ternyata belum memenuhipersyaratan, maka penyedia dapatmelaksanakan pekerjaan dengan syaratpersonil dan peralatan yang belum memenuhisyarat harus diganti sesuai dengan ketentuandalam Kontrak.
d. Apabila dalam pemeriksaan personil danperalatan mengakibatkan perubahan isiKontrak maka harus dituangkan dalambentuk adendum Kontrak.
21.3 PemeriksaanLapangan a. Apabila diperlukan, KPA bersama-sama
dengan penyedia melakukan pemeriksaan
lapangan untuk melakukan pengukuran danpemeriksaan detail kondisi lapangan.b. Untuk pemeriksaan lapangan, KPA dapat
dibantu Tim Teknis dan/ atau Tim Pendukung.c. Hasil pemeriksaan lapangan dituangkan
dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapanganyang ditandatangani oleh KPA dan penyedia.
d. Apabila dalam pemeriksaan lapanganmengakibatkan perubahan isi Kontrak makaharus dituangkan dalam adendum Kontrak.
22.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, penyediaberkewajiban untuk memulai pelaksanaan
pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, danmelaksanakan pekerjaan sesuai dengan programmutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yangditetapkan dalam SPMK.
22.2 Jika pekerjaan tidak selesai pada TanggalPenyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atauPeristiwa Kompensasi atau karena kesalahan ataukelalaian penyedia maka penyedia dikenakandenda.
22.3
Jika keterlambatan tersebut semata-matadisebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka KPAdikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi.Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika
Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihakuntuk diperpanjang.
22.4 Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam angka22 ini adalah tanggal penyelesaian semuapekerjaan.
23. PerpanjanganWaktu
23.1 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehinggapenyelesaian pekerjaan akan melampaui TanggalPenyelesaian maka penyedia berhak untukmeminta perpanjangan Tanggal Penyelesaianberdasarkan data penunjang. KPA berdasarkanpertimbangan Pengawas Pekerjaanmemperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaansecara tertulis. Perpanjangan TanggalPenyelesaian harus dilakukan melalui adendumKontrak jika perpanjangan tersebut mengubahMasa Kontrak.
23.2
KPA berdasarkan pertimbangan PengawasPekerjaan harus telah menetapkan ada tidaknyaperpanjangan dan untuk berapa lama, dalam
jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari setelahpenyedia meminta perpanjangan. Jika penyedialalai untuk memberikan peringatan dini atasketerlambatan atau tidak dapat bekerja samauntuk mencegah keterlambatan makaketerlambatan seperti ini tidak dapat dijadikanalasan untuk memperpanjang TanggalPenyelesaian.
Setelah pekerjaan selesai 100% (seratusperseratus), penyedia mengajukan permintaansecara tertulis kepada KPA untuk penyerahanpekerjaan.
24.2 Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, KPAmenugaskan Panitia/ Pejabat Penerima HasilPekerjaan.
24.3 Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaanmelakukan penilaian terhadap hasil pekerjaanyang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila
terdapat kekurangan-kekurangan dan/ atau cacathasil pekerjaan, penyedia wajibmemperbaiki/ menyelesaikannya, atas perintahKPA.
24.4 KPA menerima pekerjaan setelah seluruh hasilpekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuanKontrak dan diterima oleh Panitia/ PejabatPenerima Hasil Pekerjaan.
B.3 Adendum
25. PerubahanKontrak
25.1 Perubahan harga dan lingkup pekerjaan hanyaberlaku untuk Kontrak Harga Satuan atau bagianpekerjaan yang menggunakan Kontrak HargaSatuan dari Kontrak Gabungan Lump Sum danHarga Satuan.
25.2 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendumkontrak.
25.3 Perubahan kontrak dapat dilaksanakan apabiladisetujui oleh para pihak, yangmeliputi:a.
perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatuhal yang dilakukan oleh para pihak dalamkontrak sehingga mengubah lingkuppekerjaan dalam kontrak;
b. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaanakibat adanya perubahan lingkuppekerjaan; dan/ atau
c. perubahan nilai kontrak akibat adanyaperubahan pekerjaan perubahan jadwalpelaksanaan pekerjaan dan/ atau penyesuaianharga.
dapat membentuk Panitia/Pejabat PenelitiPelaksanaan Kontrak atas usul KPA.
26.
PerubahanPekerjaan
26.1 [Untuk pekerjaan yang menggunakan KontrakHarga Satuan atau Kontrak Gabungan Lump Sumdan Harga Satuan pada bagian harga satuan,apabi la terdapat perbedaan yang signi fi kan antarakondisi lapangan pada saat pelaksanaan denganKerangka Acuan Kerja yang telah ditentukandalam Kontrak, maka :a. KPA bersama penyedia dapat melakukan
perubahan Kontrak yang meliputi antara lain:
1)
menambah atau mengurangi volumepeker jaan yang tercantum dalam Kontr ak;
2) mengurangi atau menambah jenispekerjaan;
3) mengubah spesifikasi pekerjaan sesuaidengan kebutuhan lapangan;
4) melaksanakan pekerjaan tambah/ kur angyang belum tercantum dalam Kontr ak yangdiperlukan untuk menyelesaikan seluruhpekerjaan.
b. Pekerjaan tambah harus mempertimbangkantersedianya anggaran dan tidak boleh melebihi
10% (sepuluh perseratus) dari biaya yangtercantum dar i ni lai Kontr ak awal.
c. Per intah perubahan peker jaan dibuat oleh KPAsecara tertul is kepada penyedia, diti ndaklanjut idengan negosiasi teknis dan biaya dengan tetapmengacu pada ketentuan yang tercantumdalam Kontrak awal.
d. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalamBerita Acara sebagai dasar penyusunanadendum Kontrak.
e. Dalam hal penilaian perubahan lingkuppeker jaan sebagaimana dimaksud pada hur uf asampai dengan d, KPA dapat dibantu oleh TimPendukung yaitu Pani ti a/ Pejabat Peneli tiPelaksanaan Kontr ak.]
26.2 [Untuk pekerjaan yang menggunakan KontrakGabungan Lump Sum dan Harga Satuan padabagian Lump Sum, tidak dapat dilakukanperubahan kontr ak.]
27.1 [Untuk pekerjaan yang menggunakan KontrakHarga Satuan atau Kontrak Gabungan Lump Sum
dan Harga Satuan pada bagian harga satuan,perubahanjadwaldalam hal ter jadi perpanjanganwaktu pelaksanaan dapat diber ikan oleh KPA atasper timbangan yang layak dan wajar untuk hal-halsebagai berikut:a. peker jaan tambah;b. perubahan ruang li ngkup peker jaan;c. keterlambatan yang di sebabkan oleh KPA;d. masalah yang t imbul dil uar kendali penyedia;
dan/ ataue. keadaan kahar.]
[Untuk pekerjaan yang menggunakan KontrakGabungan Lump Sum dan Harga Satuan padabagian Lump Sum, perubahan jadwal dalam halterjadi perpanjangan waktu pelaksaaan dapatdiberikan oleh KPA atas pertimbangan yang layakdan wajar untuk hal- hal sebagai berikut :a. keterlambatan yang disebabkan oleh KPA;b. masalah yang t imbul di luar kendali penyedia;
dan/ atauc. keadaan kahar.]
27.2 Waktu penyelesaian pekerjaan dapatdiperpanjang sekurang-kurangnya sama denganwaktu terhentinya kontrak akibat keadaan kahar.
27.3 KPA dapat menyetujui perpanjangan waktupelaksanaan atas kontrak setelah melakukanpenelitian terhadap usulan tertulis yang diajukanoleh penyedia.
27.4 KPA dapat menugaskan Panitia/Pejabat PenelitiPelaksanaan Kontrak untuk meneliti kelayakanusulan perpanjangan waktu pelaksanaan.
27.5
Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaandituangkan dalam adendum Kontrak.
B.4 Keadaan Kahar
28. Keadaan Kahar 27.1 Yang dimaksud Keadaan Kahar adalah suatukeadaan yang terjadi diluar kehendak para pihakdan tidak dapat diperkirakan sebelumnya,sehingga kewajiban yang ditentukan dalamKontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
Nilai jaminan Uang Muka dapat dikurangi secaraproporsional sesuai dengan pengembalian uangmuka.
29.3 Masa berlakunya jaminan uang muka sekurang-kurangnya sejak tanggal persetujuan pemberianuang muka sampai dengan tanggal penyerahanpertama pekerjaan.
29.4 Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh Bank
Umum, perusahaan penjaminan atau perusahaanasuransi.
29.5 Bentuk surat jaminan Uang Muka: memuat namadan alamat KPA, penyedia yang ditunjuk, dan hakpenjamin, nama paket kontrak, nilai jaminanuang muka dalam angka dan huruf, kewajibanpihak-pihak penjamin untuk mencairkan Surat
Jaminan Uang Muka selambat-lambatnya 14(empat belas) hari kerja tanpa syarat kepada KPA,masa berlaku jaminan uang muka dan tanda
tangan penjamin.
30. Pembayaran 30.1 Uang Muka :a. Uang Muka dapat diberikan kepada penyedia
untuk:1) mobilisasi alat dan tenaga kerja;2) pembayaran uang tanda jadi kepada
pemasok barang/ material; dan/atau3) persiapan teknis lain yang diperlukan bagi
pelaksanaan pengadaan.b. Uang Muka dapat diberikan kepada penyedia
dengan ketentuan paling tinggi 20% (duapuluh perseratus) dari nilai Kontrak;
c. Besarnya Uang Muka untuk Kontrak Tahun Jamak dapat diberikan diantara 2 (dua)pilihan, yaitu:1) 20% (dua puluh perseratus) dari Kontrak
tahun pertama; atau2) 15% (lima belas perseratus) dari total nilai
Kontrak.d. Ketentuan mengenai pemberian uang muka
beserta besarannya ditetapkan dalam SSKK.e. Penyedia dapat mengajukan permintaan
pembayaran uang muka secara tertulis kepadaKPA disertai dengan rencana penggunaan uang
muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuaiKontrak.f. KPA mengajukan surat permintaan
pembayaran untuk permohonan tersebutsetelah Jaminan Uang Muka diterima daripenyedia.
g. Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh bankumum, perusahaan penjaminan, atauPerusahaan Asuransi Umum yang memiliki izinuntuk menjual produk jaminan(suretyship )yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
h. Pengembalian uang muka diperhitungkan
berangsur-angsur secara proporsional padasetiap pembayaran prestasi pekerjaan danpaling lambat harus lunas pada saat pekerjaanmencapai prestasi 100 % (seratus perseratus).
i. Untuk kontrak tahun jamak, nilai JaminanUang Muka secara bertahap dapat dikurangisesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan.
30.2 Prestasi pekerjaana. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang
disepakati dilakukan oleh KPA, dengan
ketentuan :1) Penyedia telah mengajukan tagihan
disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;2) pembayaran dilakukan dengan system
bulanan, sistem termin atau pembayaransecara sekaligus, sesuai dengan ketentuanyang ditetapkan dalam SSKK.
3) Pembayaran prestasi kerja diberikankepada penyedia setelah dikurangiangsuran pengembalian UangMuka dandenda apabila ada, serta pajak.
4) Permintaan pembayaran kepada KPAuntuk Kontrak yangmenggunakansubkontrak, harus dilengkapi buktipembayaran kepada seluruhsubkontraktor sesuai denganperkembangan (progress ) pekerjaannya.
5) ....................................................................embayaran bulanan/ termin,dilakukansenilai pekerjaan yang telah diselesaikan.
b. Pembayaran tekahir hanya dilakukan setelahpekerjaan selesai 100% (seratus perseratus)
dan Berita Acara penyerahan pertamapekerjaan diterbitkan.
30.3 Cara-cara dan tahapan pembayaran serta matauang yang digunakan harus disesuaikan denganketentuan dalam SSKK.
30.4 Penangguhan Pembayarana. KPA dapat menangguhkan pembayaran setiap
angsuran prestasi pekerjaan penyedia jikapenyedia gagal atau lalai memenuhi kewajibankontraktualnya.
b. Pembayaran yang ditangguhkan harusdisesuaikan dengan proporsi kegagalan ataukelalaian penyedia.
c. Penangguhan dilakukan dengan terlebih dahulumenyampaikan pemberitahuan tertulis kepadapenyedia yang memuat:1) alasan penangguhan pembayaran; dan2) persyaratan kepada penyedia untuk
memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerjasetelah pemberitahuan diterima.
d. Jika dipandang perlu oleh KPA, penangguhan
pembayaran dapat dilakukan bersamaandengan pengenaan denda kepada penyedia.
30.5 Denda dan Ganti Rugia. denda merupakan sanksi finansial yang
dikenakan kepada penyedia, sedangkan gantirugi merupakan sanksi finansial yangdikenakan kepada KPA, karena terjadinyacidera janji/wanprestasi yang tercantumdalam Kontrak.
b. besarnyadenda kepada penyedia atasketerlam batan penyelesaian pekerjaan adalah:
1)
1/ 1000 (satu perseribu) dari sisa biayabagian kontrak yang belum selesaidikerjakan, apabila kontrak terndiri atasbagian pekerjaan yang dapat dinilaiterpisah dan bukan merupakan kesatuansistem, serta hasil pekerjaan tersebut telahditerima oleh KPA;
2) 1/ 1000 (satu perseribu) dari biayakontrak, apabila bagian pekerjaan belumditerima oleh KPA.
3) Pilihan denda angka 1) atau 2) dituangkandalam Dokumen Kontrak.
c. besarnya ganti rugi yang dibayar oleh KPA atasketerlambatan pembayaran adalah sebesar
bunga dari nilai tagihan yang terlambatdibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yangberlaku pada saat itu menurut ketetapan BankIndonesia, atau dapat diberikan kompensasisesuai ketentuan dalam Dokumen Kontrak;
30.6 Tata cara pembayaran denda dan/ atau ganti rugidiatur dalam Dokumen Kontrak.
31. Harga 31.1 KPA membayar kepada peserta atas pelaksanaanpekerjaan.
31.2 Harga kontrak telah memperhitungkan :biayaumum (overhead ), biaya sosial (social charge ),keuntungan (profit ) maksimal 10 %, tunjanganpenugasan, asuransi dan biaya–biaya kompensasilainnya, yang dihitung menurut jumlah satuanwaktu tertentu.
31.3 Rincian harga kontrak sesuai dengan rincian yangtercantum dalam Rincian Biaya Personil danRincian Biaya Non Personil sesuai dengan BeritaAcara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi Teknis danBiaya.
31.4 Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi ini dibiayaidari sumber pendanaan yang disebut dalam SSKK.
32. [Har i Ker ja 32.1 Semua pekerja dibayar selama hari kerja dandatanya disimpan oleh penyedia. Daftarpembayaran di tandatangani oleh masing-masingpekerja dan dapat diper iksa oleh KPA.
32.2 Penyedia harus membayar upah hari kerjakepada tenaga kerjanya setelah formulir upahditandatangani.]
33. PerhitunganAkhir
33.1 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaanterakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai100% (seratus perseratus) dan berita acarapenyerahan awal telah ditandatangani olehkedua belah pihak.
33.2 [sebelum pembayaran terakhir dilakukan,penyedia berkewajiban untuk menyerahkankepada Pengawas Pekerjaan r incian perhi tungan
nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo.KPAberdasarkan hasil penelitian tagihan oleh
Pengawas Pekerjaan berkewajiban untukmenerbitkan SPP untuk pembayaran tagihanangsur an terakhi r selambat-l ambatnya 7 (tujuh)hari kerja terhitung sejak tagihan dankelengkapan dokumen penunjang diterima olehPengawas Pekerjaan.]
34. Penangguhan 34.1 KPA dapat menagguhkan pembayaran setiapangsuran prestasi pekerjaan penyedia jikapenyedia gagal atau lalai memenuhi kewajibankontraktualnya, termasuk penyerahan setiapHAsil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah
ditetapkan;
34.2 KPA secara tertulis memberitahukan kepadapenyedia tentang penagguhan hak pembayaran,disertai alasan-alasan yang jelas mengenaipenangguhan tersebut. Penyedia diberikesempatan untuk memperbaiki dalam jangkawaktu tertentu;
34.3 Pembayaran yang ditangguhkan harusdisesuaikan dengan proporsi kegagalan ataukelalaian penyedia;
34.4 Jika dipandang perlu oleh KPA, penagguhanpembayaran akibat keterlambatan penyerahanpekerjaan dapat dilakukan bersamaan denganpengenaan denda kepada penyedia.
35. [ PenyesuaianHarga (UntukKont rak Harga
Satuan atauKontrakGabunganHarga Satuan
dan LumpSum)]
35.1 [Hargayang tercantum dalam kontrak dapatberubah akibat adanya penyesuaian harga sesuaidengan peraturan yang ber laku.
35.2 Penyesuaian harga diberlakukan pada Kontr akTahun Jamak yang masa pelaksanaannya lebihdari 12 (dua belas) bulan dan diberlakukanmulai bulan ke-13 ( tiga belas) sejak pelaksanaanpekerjaan.
35.3 Penyesuaian harga diberlakukan terhadapKontrak Tahun Jamak yang berbentuk Kontr akHarga Satuan atau Kontrak Gabungan lump sumdan harga satuan yang mengacu pada DokumenPengdaan dan/ atau perubahan DokumenPengadaan, yang selanjutnya dituangkan SSKK.
35.4 Penyesuaian Harga Satuan berlaku bagi seluruhkegiatan/ mata pembayaran, kecuali komponen
keuntungan dan biaya overhead sebagaimanatercantum dalam penawaran.
35.5 Penyesuaian Harga Satuan diberl akukan sesuaidengan jadwal pelaksanaan yang tercantumdalam kontr ak awal/ adendum kontrak.
35.6 Penyesuaian Harga Satuan bagi komponenpekerjaan yang berasal dari luar negeri,menggunakan indeks penyesuaian harga darinegara asal jasa tersebut.
35.7
Jeni s peker jaan baru dengan Harga Satuan barusebagai akibat adanya adendum kontrak dapatdiberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13(tiga belas) sejak adendum kontrak tersebutditandatangani.
35.8 Kontrak yang terlambat pelaksanaannyadisebabkan oleh kesalahan Penyediadiberlakukan penyesuaian harga berdasarkanindeks harga terendah antara jadwal awaldengan jadwal realisasi peker jaan.
35.9
Penyesuaian Harga Satuan, ditetapkan denganrumus sebagai berikut:Hn=Ho (a+b.Bn/ Bo+c.Cn/ Co+d.Dn/ Do+.....)Hn = Harga Satuan pada saat pekerjaan
dilaksanakan;Ho = Harga Satuan pada saat harga
penawaran;a = Koefi sien tetap yang terdir i atas
keuntungan dan overhead;Dalam hal penawaran tidakmencantumkan besaran komponenkeuntungan dan overhead maka a =0,15.
b, c, d = Koefi sien komponen kontrak sepert itenaga kerja, bahan, alat ker ja, dsb;Penjumlahana+b+c+d+ ....dst adalah1,00.
Bn, Cn, Dn = Indeks harga komponen pada saatpeker jaan dil aksanakan (mulai bulanke-13 setelah penandatanganankontrak).
Bo, Co, Do = Indeks harga komponen padabulan ke-12 setelah penanda-
persetujuan tertulis KPA.c. Penggantianpersonil inti dan/ atau peralatan
dilakukan oleh penyedia dengan mengajukanpermohonan terlebih dahulu kepada KPAdengan melampirkan riwayathidup/pengalaman kerja Personil Inti dan/ atauspesifikasi Peralatan yang diusulkan besertaalasan perubahan.
d. KPA dapat menilai dan menyetujuipenempatan/ penggantian personil intimenurut kualifikasi yang dibutuhkan.
e. Jika KPA menilai bahwa Personil Inti:1) tidak mampu atau tidak dapat melakukan
pekerjaan dengan baik
2)
berkelakuan tidak baik; atau3) mengabaikan pekerjaan yang menjadi
tugasnyamaka penyedia berkewajiban untukmenyediakan pengganti dan menjamin personilinti tersebut meninggalkan lokasi kerja dalamwaktu 7 (tujuh) hari kalender sejak dimintaoleh KPA.
f. Jika penggantian personil inti dan/ atauperalatan perlu dilakukan, maka penyediaberkewajiban untuk menyediakan penggantidengan kualifikasi yang setara atau lebih baikdari personil inti dan/ atau peralatan yangdigantikan, tanpa biaya tambahan apapun.
37.2 Personil Intia. nama personil dan uraian pekerjaan,
kualifikasi minimum, perkiraan waktupelaksanaan dilampirkan dalam LampiranSSKK;
b. penyesuaian terhadap perkiraan waktupekerjaan personil akan dibuat oleh penyediamelalui pemberitahuan secara tertulis kepada
KPA;c. jika terdapat pekerjaan tambah, makaperkiraan waktu pelaksanaan harus ditentukansecara tertulis oleh para pihak.
37.3 Persetujuan PersonilPersonil inti dan subkonsultan yang telah disetujuioleh KPA harus memberikan data dirinya dansurat keterangan tidak mengidap penyakitberbahaya/menular (medical certificate ) sertaterdaftar atau tertera dalam daftar personaliapenyedia.
jam kerja dan waktu cuti untuk personil intiditentukan dalam Lampiran SSKK; b. waktu kerja tenaga kerja asing yang
dimobilisasi ke Indonesia dihitung sejakkedatangannya di Indonesia sesuai dengansurat perintah mobilisasi;
c. tenaga kerja tidak berhak untuk dibayar ataspekerjaan lembur atau sakit atau liburan,karena perhitungan upah sudah mencakup haltersebut.
38.
Perubahan
Personil
38.1 Perubahan personil dan peralatan yang diajukan
oleh penyediaa. Penyedia dapat mengajukan penggantian
personil dan/ atau peralatan kepada KPA.b. Penyedia tidak dibenarkan melakukan
penggantian personil dan/ atau peralatan tanpapersetujuan KPA.
c. KPA meneliti permohonan perubahan personildan/atau peralatan, dengan ketentuan:1) menyetujui permohonan perubahan
personil dan/ atau peralatan bila alasanyang diajukan dianggap sesuai;
2) tidak mengurangi kualifikasi tenaga ahliyang ditawarkan, dan tidak menambahnilai kontrak. Untuk kontrak biaya satuan(time based ), biaya langsung personilharus disesuaikan dengan gaji dasar tenagaahli yang menggantikan.
3) menolak permohonan perubahan personildan/ atau peralatan bila alasan yangdiajukan dianggap tidak sesuai.
d. untuk mengajukan permohonan penggantianpersonil, penyedia diwajibkan melampirkanriwayat hidup/pengalaman kerja personil yang
diusulkan dan disertai alasan penggantianpersonil yang bersangkutan.e. Dalam rangka penilaian usulan penggantian
personil dan/ atau peralatan, KPA dapatdibantu Panitia/Pejabat Peneliti PelaksanaanKontrak.
38.2 Penggantian personil penyedia atas perintah KPAa. Personil dari penyedia yang dianggap tidak
mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaandengan baik atau berkelakuan tidak baik, harussegera dilakukan perintah penggantian
personil kepada penyedia dengan kualifikasikeahlian personil yang sama atau lebih tinggi.
b.
Dalam waktu maksimal 15 (lima belas) harisejak perintah penggantian personil, harussudah menerima personil pengganti daripenyedia.
39. KeterlambatanPelaksanaanPekerjaan
39.1 Jika pekerjaan tidak selesai pada TanggalPenyelesaianbukan akibat Keadaan Kahar ataukarena kesalahan atau kelalaian penyedia makaKPA dapat menghentikan Kontrak danmenangguhkan pemenuhan hak-hak penyediaatau menangguhkan pembayaran.
39.2
Jika keterlambatan tersebut semata-matadisebabkan oleh kesalahan atau kelalaian KPAmaka KPA dikenakan Ganti Rugi atau memberikanKompensasi.
39.3 Penghentian Kontrak atau Ganti Rugi atauKompensasi tidak dilakukan jika TanggalPenyelesaian disepakati oleh Para Pihak untukdiperpanjang.
39.4 Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam Pasalini adalah tanggal penyerahan setiap hasil kerjadan tanggal penyelesaian semua pekerjaandengan penyerahan laporan akhir sebagaimanaditetapkan dalam SPMK.
40. Denda danGanti Rugi
40.1 Denda merupakan sanksi finansial yangdikenakan kepada penyedia, sedangkan ganti rugimerupakan sanksi finansial yang dikenakankepada KPA, karena terjadinya cidera
janji/wanprestasi yang tercantum dalam Kontrak.
40.2 Besarnyadenda kepada penyedia atas
keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah:4)
1/ 1000 (satu perseribu) dari sisa biaya bagiankontrak yang belum selesai dikerjakan, apabilakontrak terdiri atas bagian pekerjaan yangdapat dinilai terpisah dan bukan merupakankesatuan sistem, serta hasil pekerjaan tersebuttelah diterima oleh KPA;
5) 1/ 1000 (satu perseribu) dari biaya kontrak,apabila bagian pekerjaan belum diterima olehKPA.
40.3 Besarnya ganti rugi yang dibayar oleh KPA atas
keterlambatan pembayaran adalah sebesar bungadari nilai tagihan yang terlambat dibayar,
berdasarkan tingkat suku bunga yang berlakupada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia,atau dapat diberikan kompensasi sesuai ketentuandalam SSKK.
40.4 Kompensasi dapat diberikan kepada penyediadalam hal sebagai berikut :a. KPAmemodifikasi atau mengubah jadwal yang
dapat mempengaruhi pekerjaan penyedia;b. keterlambatan penerbitan SPP;c. KPA tidak memberikan gambar-gambar,
spesifikasi dan/ atau instruksi sesuai jadwal
yang dibutuhkan;d. penyedia belum bisa masuk ke lokasi
sebagaimana yang diperjanjikan dalamkontrak;
e. KPA menginstruksikan kepada pihak penyediauntuk melakukan pengujian tambahan yangsetelah dilaksanakan pengujian ternyata tidakdiketemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
f. kompensasi lain yang dirinci dalam syaratkhusus kontrak.
g. jika kompensasi mengakibatkan pengeluarantambahan atau keterlambatan penyelesaianpekerjaan maka KPA berkewajiban untukmembayar ganti rugi dan/ atau memberikanperpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan;
h. ganti rugi hanya dapat dibayarkan jikaberdasarkan data penunjang dan perhitungankompensasi yang diajukan oleh penyediakepada KPA, dapat dibuktikan kerugian nyataakibat peristiwa kompensasi;
i. perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaanhanya dapat diberikan jika berdasarkan data
penunjang dan perhitungan kompensasi yangdiajukan oleh penyedia kepada KPA, dapatdibuktikan kerugian nyata akibat peristiwakompensasi.
40.5 Tata cara pembayaran denda dan/ atau ganti rugidiatur dalam SSKK.
41. Laporan HasilPekerjaan
41.1 Penyedia wajib menyerahkan laporan dandokumen sesuai dengan ketentuan yang telahdiatur dalam SSKK. Atas penerimaan laporan dandokumen tersebut dibuatkan tanda terima.
dan penilaian terhadap laporan dan dokumenyang diserahkan oleh penyedia.
41.3 KPA dan penyedia membuat berita acara hasilpembahasan dan penilaian laporan.
41.4 Jika terdapat kekurangan-kekurangan makapenyedia harus memperbaiki dan menyelesaikankekurangan-kekurangan sesuai yangdiinstruksikan oleh KPA dan menyerahkanlaporan hasil perbaikan kepada KPA.
41.5
KPA menerima kembali penyerahan laporan yangtelah diperbaiki oleh penyedia (bila ada), danmembuat berita acara serah terima laporan hasilperbaikan.
41.6 Laporan Akhir dibuat dalam bentuk cetakan(hardcopy ) dan/ atau file (softcopy ).
41.7 Menyerahkan semua rancangan, gambar,spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yangdipersiapkan oleh penyedia berdasarkan kontrakini dan menjadi hak milik KPA.
41.8 Penyedia paling lambat pada waktu pemutusanatau akhir masa kontrak berkewajiban untukmenyerahkan semua dokumen tersebut besertadaftar rinciannya kepada KPA.
41.9 Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinantiap dokumen dan piranti lunak tersebut setelahmendapatkan persetujuan KPA.
41.10
Jika dikemudian hari penyedia dan pihak ketigaakan melakukan pengembangan terhadap pirantilunak tersebut dan untuk itu diperlukan lisensimaka penyedia harus mendapatkan persetujuanlebih dahulu dari PA. Untuk tujuan ini PA berhakuntuk mendapatkan penggantian biaya ataspengembangan piranti lunak tersebut.
41.11 Pembatasan (jika ada) mengenai penggunaandokumen dan piranti lunak tersebut di atas dikemudian hari diatur dalam SSKK.
42.1 Penghentian Kontrak dapat dilakukan karenapekerjaan sudah selesai atau terjadi KeadaanKahar.
42.2 Dalam hal Kontrak dihentikan, maka KPA wajibmembayar kepada penyedia sesuai denganprestasi pekerjaan yang telah dicapai sampaidengan tanggal berlakunya penghentian kontrak.
42.3 KPA dengan pemberitahuan tertulis kepadapenyedia dapat memerintahkan penghentian
Kontrak jika penyedia gagal untuk melaksanakankewajiban-kewajibannya dalam Kontrakini.Pemberitahuan tertulis tersebut harus memuat:1) alasan penghentian Kontrak; dan2) persyaratan kepada penyedia untuk
memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerjasetelah pemberitahuan diterima.
43. PemutusanKontrak
Pemutusan Kontrak dpat dilakukan oleh pihak KPA ataupihak Penyedia.
44.
PemutusanKontrak olehKPA
44.1
Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 KitabUndang-Undang Hukum Perdata, KPA dapatmemutuskan Kontrak ini melalui pemberitahuantertulis kepada penyedia setelah terjadinya hal-halsebagai berikut:a. kebutuhan jasa tidak dapat ditunda melebihi
batas berakhirnya kontrak;b. berdasarkan penelitian KPA, Penyedia tidak
akan mampu menyelesaikan keseluruhanpekerjaan diberikan kesempatan sampaidengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak
masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan,Penyedia Barang/ Jasa tidak dapatmenyelesaikan pekerjaan;
c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikanpekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh)hari kalender sejak masa berakhirnyapelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/ Jasatidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
d. Penyedia lalai/ cidera janji dalammelaksanakan kewajibannya dan tidakmemperbaiki kelalaiannya dalam jangkawaktu yang telah ditetapkan;
e. Penyedia tidak memperbaiki kelalaiannyadalam jangka waktu 14 (empat belas) hari
kerja setelah diberi tahu atau dalam jangkawaktu lain yang disetujui secara tertulis olehKPA;
f. Penyedia berada dalam keadaan pailit;g. karena Keadaan Kahar, penyedia tidak dapat
melaksanakan bagian pokok pekerjaan JasaKonsultansi ini selama sekurang-kurangnya60 (enam puluh) hari kalender;
h. penyedia terbukti melakukan KKN,kecurangan dan/ atau pemalsuan dalamproses Pengadaan yang diputuskan olehinstansi yang berwenang; dan/ atau
i.
pengaduan tentang penyimpangan prosedur,dugaan KKN dan/atau pelanggararanpersaingan usaha yang sehat dalampelaksanaan pengadaan dinyatakan benaroleh instansi yang berwenang.
44.2 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karenakesalahan Penyedia:a. Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia
atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabilaada);
b. Penyedia membayar denda keterlambatansebagaimana tercantum dalam SSKK (apabilaada);
c. Penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam;dan
d. KPA membayar kepada Penyedia sesuaidengan pencapaian prestasi pekerjaan yangtelah diterima oleh KPA sampai dengantanggal berlakunya pemutusan Kontrakdikurangi dengan denda keterlambatan yangharus dibayar Penyedia (apabila ada), sertaPenyedia menyerahkan semua hasil
pelaksanaan pekerjaan kepada KPA danselanjutnya menjadi hak milik KPA.
45. PemutusanKontrak olehPenyedia
45.1 Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 KitabUndang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapatmemutuskan Kontrak ini melalui pemberitahuantertulis kepada KPAapabila KPA tidak menerbitkanSPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuaidengan yang disepakati sebagaimana tercantumdalam SSKK;
45.2 Penyedia dapat memutuskan Kontrak apabila KPA
gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaianperselisihan. Dalam hal ini pemutusan Kontrak
dilakukan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh)hari setelah Penyedia menyampaikanpemberitahuan rencana pemutusan Kontraksecara tertulis kepada KPA;
45.3 Kejadian sebagaimana dimaksud pada angka 45.2adalah :a. Akibat keadaan kahar, sehingga penyedia tidak
dapat melaksanakan pekerjaan sesuaiketentuan dokumen kontrak;
b. KPA gagal mematuhi keputusan akhirpenyelesaian perselisihan.
45.4 Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak, KPAmembayar kepada penyedia sesuai denganpencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterimaoleh KPA sampai dengan tanggal berlakunyapemutusan Kontrak dikurangi dengan dendaketerlambatan yang harus dibayar Penyedia(apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semuahasil pelaksanaan kepada KPA dan selanjutnyamenjadi hak milik KPA.
46.
PemutusanKontrak akibatlainnya
Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena KPAterlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKNdan/atau pelanggararan persaingan usaha yangsehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka KPAdikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
d) HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA
47. Hak danKewajiban
Penyedia
47.1 menerima pembayaran untuk pelaksanaanpekerjaan sesuai dengan harga yang telah
ditentukan dalam kontrak;47.2 berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk
sarana dan prasarana dari pihak KPA untukkelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuaiketentuan kontrak;
47.3 melaporkan pelaksanaan pekerjaan secaraperiodik kepada pihak KPA;
47.4 melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaansesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang
memberikan keterangan-keterangan yangdiperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yangdilakukan pihak KPA;
47.6 menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telahditetapkan dalam kontrak;
47.7 mengambil langkah-langkah yang memadaiuntuk melindungi lingkungan tempat kerja danmembatasi perusakan dan gangguan kepadamasyarakat maupun miliknya, akibat kegiatan
penyedia;
47.8 melaksanakan perjanjian dan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya denganpenuh tanggung-jawab, ketekunan, efisien danekonomis serta memenuhi kriteria teknikprofesional dan melindungi secara efektifperalatan-peralatan, mesin, material yangberkaitan dengan pekerjaan dalam kontrak;
47.9 melaksanakan jasa konsultansi sesuai denganhukum yang berlaku di Indonesia. KPA secaratertulis akan memberitahukan kepada penyediamengenai kebiasaan-kebiasaan setempat;
47.10 penyedia tidak akan menerima keuntunganuntuk mereka sendiri dari komisi usaha (tradecommision ), rabat (discount) atau pembayaran-pembayaran lain yang berhubungan dengankegiatan pelaksanaan jasa konsultansi;
47.11 penyedia setuju bahwa selama pelaksanaankontrak, penyedia dinyatakan tidak berwenang
untuk melaksanakan jasa konsultansi maupunmengadakan barang yang tidak sesuai dengankontrak;
47.12 penyedia dilarang baik secara langsung atautidak langsung melakukan kegiatan yang akanmenimbulkan pertentangan kepentingan(conflict of interest ) dengan kegiatan yangmerupakan tugas penyedia;
47.13 tanggungjawab penyedia adalah ketentuanmengenai hal-hal pertanggung-jawaban
penyedia sesuai dengan hukum yang berlaku diIndonesia;
47.14 pemeriksaan keuangan adalah ketentuanmengenai kewajiban penyedia untuk merincisetiap biaya-biaya yang berhubungan denganpelaksanaan perjanjian, sehingga dapatdilakukan pemeriksaan keuangan. Selain itu,dengan sepengetahuanpenyedia atau kuasanya,KPA dapat memeriksa dan menggandakandokumen pengeluaran yang telah diaudit sampai1 (satu) tahun setelah berakhirnya kontrak;
47.15 ketentuan mengenai tindakan yang perlu
mendapat persetujuan KPA meliputi:a. memobilisasi personil yang terdapat dalam
daftar;b. membuat subkontrak dengan pengaturan: (i)
cara seleksi, waktu, dan kualifikasi darisubkonsultan harus mendapat persetujuantertulis sebelum pelaksanaan, (ii) Penyediabertanggung-jawab penuh terhadappelaksanaan pekerjaan yang dilakukan olehsubkonsultan dan personilnya.
47.16 ketentuan mengenai dokumen-dokumen yangdisiapkan olehpenyedia dan menjadi hak milikKPA: mengatur bahwa semua rancangan,gambar-gambar, spesifikasi, disain, laporan dandokumen-dokumen lain serta software yangdisiapkan oleh penyedia jasa menjadi hak milikKPA. Penyedia, segera setelah pekerjaan selesaiatau berakhirnya kontrak harus menyerahkanseluruh dokumen dan data pendukung lainnyakepada KPA. Penyedia dapat menyimpan salinandari dokumen-dokumen tersebut.
47.17
Kewenangan anggota penyedia adalah ketentuanyang mengatur mengenai apabila penyediaadalah sebuah joint ventur e yang beranggotakanlebih dari satupenyedia, anggota join t ventur e tersebut memberi kuasa kepada salah satuanggota join t venture untuk bertindak danmewakili hak-hak dan kewajiban anggotapenyedia lainnya terhadap KPA.
47.18 ketentuan peralatan dan bahan yang disediakanoleh KPAuntuk kebutuhan pelaksanaan
pekerjaan oleh penyedia. Pada saat berakhirnyakontrak, Penyedia harus menyerahkan peralatan
dan bahan sisa sesuai dengan instruksi KPA
48. PenggunaanDokumenKontrak danInformasi
Penyedia tidak diperkenankan menggunakan danmenginformasikan dokumen kontrak ataudokumenlainnya yang berhubungan dengan kontrak oleh pihaklain,misalnya Kerangka Acuan Kerja, gambar-gambar,pola, serta informasilain yang berkaitan dengan kontraktanpa ijin tertulis dari KPA.
49. Hak AtasKekayaanIntelektual
Penyedia wajib membebaskan KPA dari segala tuntutanatau klaim dari pihak ketiga yang disebabkanpenggunaan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) oleh
penyedia.
50.
LayananTambahan
Penyedia wajib menyediakan layanan tambahanlainnya seperti pembuatan maket/ model dari hasildesain sesuai dengan lingkup pekerjaannya.
51. Penangguhandan Resiko
51.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi,membebaskan, dan menanggung tanpa batasKPA beserta instansinya terhadap semua bentuktuntutan, tanggung jawab, kewajiban,kehilangan, kerugian, denda, gugatan atautuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum,dan biaya yang dikenakan terhadap KPA besertainstansinya (kecuali kerugian yang mendasarituntutan tersebut disebabkan kesalahan ataukelalaian berat KPA) sehubungan dengan klaimyang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak
Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggalpenandatanganan berita acara penyerahanakhir:
a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan hartabenda penyedia, dan Personil;
b. cidera tubuh, sakit atau kematian Personil;
c.
kehilangan atau kerusakan harta benda, dancidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
51.2 Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampaidengan tanggal penandatanganan berita acarapenyerahan awal, semua risiko kehilangan ataukerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan danPerlengkapan merupakan risiko penyedia,kecuali kerugian atau kerusakan tersebutdiakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian KPA.
penyedia tidak membatasi kewajibanpenanggungan dalam syarat ini.
52. [Perl indungan
Tenaga Ker ja
a. Penyedia dan Subpenyedia berkewajiban atasbiaya sendiri untuk mengikutsertakanPersonilnya pada program Jaminan SosialTenaga Ker ja (Jamsostek) sebagaimana diaturdalam peratur an perundang-undangan;
b. Penyedia berkewajiban untuk memenuhi danmemerintahkan Personilnya untuk mematuhiperaturan keselamatan kerja. Pada waktupelaksanaan pekerjaan, penyedia besertaPersonilnya dianggap telah membaca danmemahami peraturan keselamatan kerja
tersebut;c. Penyedia berkewaji ban atas biaya sendi r i untuk
menyediakan kepada setiap Personilnya(termasuk Personil Subpenyedia, jika ada)perlengkapan keselamatan kerja yang sesuaidan memadai;
d. Tanpa mengurangi kewajiban penyedia untukmelaporkan kecelakaan berdasarkan hokumyang berlaku, penyedia akan melaporkankepada KPA mengenai seti ap kecelakaan yangtimbul sehubungan dengan pelaksanaanKontr ak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat)
jam setelah kejadian.]
53. [PemeliharaanLingkungan
Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah- langkah yang memadai untuk melindungilingkungan baik di dalam maupun di luar tempatkerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadappihak ketiga dan harta bendanya sehubungan denganpelaksanaan Kontr ak ini .]
54. Asuransi 54.1 Pihak penyedia mengasuransikan:a. semua barang dan peralatan yang
mempunyai risiko tinggi terjadi kecelakaan,pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja-pekerjauntuk pelaksanaan pekerjaan kontrak atassegala risiko yaitu kecelakaan, kerusakan-kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yangtidak dapat diduga;
b. pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan ditempat kerjanya;
c. hal-hal lain yang ditentukan berkaitandengan asuransi.
[Penyedia Lain Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama danmenggunakan lokasi ker ja bersama dengan penyediayang lain (jika ada) dan pihak lainnya yangberkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandangperlu, KPA dapat member ikan jadwal ker ja penyediayang lain di lokasi ker ja (apabil a ada)] .
56. Keselamatan Penyedia bertanggung jawab atas keselamatan semuapihak di lokasi kerja.
57. PembayaranDenda
Penyedia berkewajiban untuk membayarkan sanksifinancial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi
atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajibanpenyedia dalam Kontrak ini. KPA mengenakan Dendadengan memotong angsuran pembayaran prestasipekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidakmengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.
e) HAK DAN KEWAJIBAN KPA
58. Hak danKewajiban KPA
KPA memiliki hak dan kewajiban :a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang
dilaksanakan oleh penyedia;b. meminta laporan-laporan secara periodik
mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukanoleh pihak penyedia;
c. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yangtercantum dalam kontrak yang telah ditetapkankepada penyedia;
d. mengenakan denda keterlambatan (apabila ada);e. membayar uang muka (apabila diberikan);f. memberikan instruksi sesuai jadwal;g. membayar ganti rugi, melindungi dan membela
Penyedia terhadap tuntutan hukum, tuntutanlainnya dan tanggungan yang timbul karena
kesalahan, kecerobohan dan pelanggaran kontrakyang dilakukan KPA.h. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana
yang dibutuhkan oleh pihak penyedia untukkelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuaiketentuan kontrak;
i. ketentuan peralatan dan bahan yang disediakanoleh KPAuntuk kebutuhan pelaksanaan pekerjaanoleh penyedia. Pada saat berakhirnya kontrak,Penyedia harus menyerahkan peralatan danbahan sisa sesuai dengan instruksi KPA
59. Fasilitas KPA dapat memberikan fasilitas berupa sarana danprasarana atau kemudahan lainnya (jika ada) yang
tercantum dalam SSKK untuk kelancaranpelaksanaan pekerjaan ini.
60.
PeristiwaKompensasi
60.1 Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepadapenyedia dalam hal sebagai berikut:1) KPA mengubah jadwal yang dapat
mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;2) keterlambatan pembayaran kepada
penyedia;3) KPA tidak memberikan gambar-gambar,
spesifikasi dan/ atau instruksi sesuai jadwalyang dibutuhkan;
4)
penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
5) KPA menginstruksikan kepada pihakpenyedia untuk melakukan pengujiantambahan yang setelah dilaksanakanpengujian ternyata tidak ditemukankerusakan/kegagalan/ penyimpangan;
7) KPA memerintahkan untuk mengatasikondisi tertentu yang tidak dapat didugasebelumnya dan disebabkan oleh KPA;
8)
ketentuan lain dalam SPK.
60.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkanpengeluaran tambahan dan/ atauketerlambatan penyelesaian pekerjaan makaKPA berkewajiban untuk membayar gantirugi dan/ atau memberikan perpanjanganwaktu penyelesaian pekerjaan.
60.3 Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jikaberdasarkan data penunjang dan perhitungan
kompensasi yang diajukan oleh penyediakepada KPA, dapat dibuktikan kerugian nyataakibat Peristiwa Kompensasi.
60.4 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehinggapenyelesaian pekerjaan akan melampaui
Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhakuntuk meminta perpanjangan TanggalPenyelesaian berdasarkan data penunjang danperhitungan kompensasi yang diajukan olehpenyedia kepada KPA. Perpanjangan TanggalPenyelesaian harus dilakukan melalui
adendum Kontrak jika perpanjangan tersebutmengubah Masa Kontrak.
60.5 Penyedia tidak berhak atas ganti rugidan/ atau perpanjangan waktu penyelesaianpekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untukmemberikan peringatan dini dalammengantisipasi atau mengatasi dampakPeristiwa Kompensasi.
f) KEWAJARAN DAN ITIKAD BAIK
61. Itikad Baik 61.1 Para pihak bertindak berdasarkan asas salingpercaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang
terdapat dalam kontrak.
61.2 Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjiandengan jujur tanpa menonjolkan kepentinganmasing-masing pihak. Jika selama kontrak, salahsatu pihak merasa dirugikan, maka diupayakantindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaantersebut.
61.3 Masing-masing Pihak dalam Kontrakberkewajiban untuk bertindak dengan itikad baiksehubungan dengan hak-hak Pihak lain, danmengambil semua langkah yang diperlukan untukmemastikan terpenuhinya tujuan Kontrak ini.
62.
PelaksanaanKontrak
Jika dalam pelaksanaan Kontrak ditemukan kesulitanyang menghambat pemenuhan tujuan Kontrak makamasing-masing Pihak berkewajiban untuk tetapberupaya bertindak wajar di antara mereka tanpamerugikan kepentingan satu sama lain. Jika Pihak yangsatu menganggap pelaksanaan Kontrak tidak wajar danadil maka kedua belah Pihak harus megupayakantindakan yang terbaik untuk mengatasi situasi tersebut.
g) PENYELESAIAN PERSELISIHAN
63. Perdamaian 63.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupayasungguh-sungguh menyelesaikan secara damaisemua perselisihan yang timbul dari atauberhubungan dengan Kontrak ini atauinterpretasinya selama atau setelah pelaksanaanpekerjaan Jasa Konsultansi ini;
63.2 Penyelesaian perselisihan atau sengketa antarapara pihak dalam Kontrak dapat dilakukan
melalui musyawarah, arbitrase, mediasi,konsiliasi, atau pengadilan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
64. LembagaPemutusSengketa
Dalam hal penyelesaian perselisihan melaluiperdamaian tidak tercapai, maka penyelesaianperselisihan tersebut dapat dilakukan melalui:a. arbitrase,b. alternatif penyelesaian sengketa, atauc. pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan
StandarDokumen PengadaanJasa Konsultansi Badan Usaha
(dengan Prakualifikasi)
G. Serah TerimaLaporan Akhir
Ketentuan serah terima Laporan Akhir berlaku untukpenyerahan setiap hasil kerja Jasa Konsultansi:
(YA/TIDAK)
H. PembatasanPenggunaanDokumen
Penyedia diperbolehkan menggunakan salinandokumen dan piranti lunak yang dihasilkan daripekerjaan Jasa Konsultansi ini dengan pembatasansebagai berikut:Dipergunakan Sendi r i
I. Tanggung JawabProfesi
[untuk konsul tan perencana konstruksi]Umur konstruksi bangunan direncanakan:__(__________) tahun
J. Peralatan,
Material,Personil danFasilitas
KPA akan memberikan
peralatan/ material/ personil/ fasilitas berupa :Tidak Ada
K. Sumber Dana Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi ini dibiayai dariAPBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2014
L. PembayaranUang Muka
1. Untuk pekerjaan Jasa Konsultansi ini dapatdiberikan uang muka (YA/ TIDAK).
2. [j ika ”YA”] Uang muka diberikan sebesar 20% (Dua Puluhpersen) darinilai Kontrak
M. PembayaranPrestasiPekerjaan
1. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengancara: invoice bulanan
2. Mata uang pembayaran : Rupiah
N. Batas akhirwaktupenerbitan SPP
Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitanSPP oleh KPA untuk pembayaran tagihan angsuranadalah 14 (Empat Belas Hari) hari kalender terhitungsejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang
yang tidak diperselisihkan diterima oleh KPA.O. Dokumen yang
disyaratkanuntukmengajukantagihanpembayaran
1. Dokumen utama yang disyaratkan untukmengajukan tagihan pembayaran prestasipekerjaan :_________________ [sebutkan danur aikan secara lengkap].
3. Dokumen penunjang yang disyaratkan untukmengajukan tagihan pembayaran prestasipekerjaan:___________________________ [sebutk an dan ur aikan secara lengkap)
StandarDokumen PengadaanJasa Konsultansi Badan Usaha
(dengan Prakualifikasi)
LAMPIRAN 3 A : PERSONIL INTI, SUBPENYEDIA DAN PERALATAN
1 – PERSONALINTIPENYEDIA JASAK ONSULTANSI [cantumkan nama, uraian deti l tanggung jawab ker ja, minimum kuali fi kasi, dan jumlah orang bul an. Cantumkan juga waktu kerja (termasuk jam kerja) dan
cuti]
2 – PERALATANK HUSUS [cantumkan jeni s peralatan khusus yang disyaratkan untuk pelaksanaan
pekerjaan]
3 – SUBPENYEDIA [cantumkan nama Subpenyedia (j ika ada) berikut ur aian personilnya seperti
StandarDokumen PengadaanJasa Konsultansi Badan Usaha
(dengan Prakualifikasi)
BAB VII. BENTUK DOKUMEN LAINNYA
LAMPIRAN 1 : SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/ JASA (SPPBJ)
[kop surat satuan kerja Kuasa Pengguna Anggaran]
Nomor : __________ __________, ____________ 20__Lampiran : __________
Kepada Yth. ____________
di __________
Perihal : Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk pelaksanaan pekerjaan ___________________________________________________
Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor ____________tanggal _____________ perihal _____________________ dengan nilaipenawaran setelah dilakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya olehPokja ____________ ULP ____________sebesar Rp__________(_____________________) termasuk PPN,telah ditetapkan sebagai pemenangoleh Pokja ____________ ULP ____________.
Selanjutnya kami menunjuk Saudara untuk melaksanakan pekerjaan ______________________________, dan meminta Saudara untukmenandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerjasetelah dikeluarkannya SPPBJ ini sesuai dengan ketentuan dalam DokumenPemilihan.
Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkanevaluasi terhadap penawaran Saudara akan dikenakan sanksi sesuai denganketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan.
StandarDokumen PengadaanJasa Konsultansi Badan Usaha
(dengan Prakualifikasi)
LAMPIRAN 2 : SURAT PERINTAH MULAI KERJA
[kop surat satuan kerja Kuasa Pengguna Anggaran]
SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)
Nomor: __________Paket Pekerjaan: __________
Yang bertanda tangan di bawah ini:
__________ [nama Kuasa Pengguna Anggaran] __________ [ jabatan Kuasa Pengguna Anggaran] __________ [alamat kegiatan/ satuan ker ja Kuasa Pengguna Anggaran] selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pengguna Anggaran;
berdasarkan Surat Perjanjian __________ nomor __________ tanggal __________, bersama ini memerintahkan:
__________ [nama penyedia] __________ [alamat penyedia] yang dalam hal ini diwakili oleh: __________selanjutnya disebut sebagai Penyedia Jasa Konsultansi;
untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikanketentuan-ketentuan sebagai berikut:
1. Macam pekerjaan: __________;
2. Tanggal mulai kerja: __________;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuanKontrak;
4. Waktu penyelesaian: selama ___ (__________) hari
kalender/ bulan/ tahun [pi li h salah satu] dan pekerjaan harus sudahselesai pada tanggal __________
5. Hasil Pekerjaan: __________
6. Sanksi: Terhadap keterlambatan penyerahan hasil kerja dan laporanakhir, Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi dan pembayaran kepadapenyedia dapat dihentikan sesuai dengan ketentuan dalam Syarat-SyaratUmum Kontrak.
StandarDokumen PengadaanJasa Konsultansi Badan Usaha
(dengan Prakualifikasi)
LAMPIRAN 3 : JAMINAN SANGGAH BANDING
[Kop Bank Penerbit Jaminan]
GARANSI BANKsebagai
JAMINAN SANGGAHAN BANDINGNo. ____________________
Yang bertanda tangan dibawah ini _________________________________dalam jabatan selaku _____________________________________________dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ______________ [nama bank]
berkedudukan di _________________________________________ [alamat]
untuk selanjutnya disebut:PENJAMIN
dengan ini menyatakan akan membayar kepada:Nama : Kelompok Ker ja (Pokja) Pengadaan Barang/ Jasa Bidang Pelaksana
Jalan dan Jembatan Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang danPermukiman Provinsi Sumatera Barat
Alamat : Jalan Taman Siswa Nomor 1 Padang – Sumatera Barat
selanjutnya disebut:PENERIMA JAMINAN
sejumlah uang Rp ......................... (.........................................................) dalambentuk garansi bank sebagai Jaminan Sanggahan Banding atas pekerjaan DEDMain Stadium berdasarkan Dokumen Pemilihan No. ______________ tanggal
____________, apabila:
Nama : _____________________________[penyedia Jasa Konsul tansi] Alamat : ______________________________________________________
selanjutnya disebut: YANG DIJAMIN
ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal
batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, sanggahan banding yang diajukanoleh YANG DIJAMIN dinyatakan tidak benar.
Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:1. Berlaku selama ______ (____________) hari kalender, dari tanggal
________________s/ d________________2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis oleh Penerima
Jaminan dengan melampirkan Surat Jawaban Sanggahan Banding dari[M enteri / Pimpinan Lembaga/ Kepala Daerah/ Pimpinan Insti tusi Lain/ Pejabatyang menerima penugasan menjawab sanggahanbanding] _______________________, paling lambat 14 (empat belas) harikalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagai Jaminan
Sanggahan Banding sebagaimana tercantum dalam butir 1.
StandarDokumen PengadaanJasa Konsultansi Badan Usaha
(dengan Prakualifikasi)
LAMPIRAN 4 : JAMINAN UANG MUKA
[Kop Bank Penerbit Jaminan]
GARANSI BANKsebagai
JAMINAN UANG MUKANo. ____________________
Yang bertanda tangan dibawah ini _________________________________dalam jabatan selaku _____________________________________________dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ______________ [nama bank] berkedudukan di _________________________________________ [alamat]
untuk selanjutnya disebut:PENJAMIN
dengan ini menyatakan akan membayar kepada:Nama :Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Program Penataan Bangunan dan
Lingkungan, Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan PermukimanProvinsi Sumatera Barat
Alamat : Jalan Taman Siswa Nomor 1 Padang – Sumatera Barat
selanjutnya disebut:PENERIMA JAMINAN
sejumlah uang Rp ___________________________________________(terbilang
_____________________________________________________________)dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Uang Muka atas pekerjaan DED MainStadium berdasarkan Kontrak No. ______________ tanggal ____________,apabila :Nama : _____________________________ [penyedia Jasa Konsul tansi] Alamat : ______________________________________________________
selanjutnya disebut: YANG DIJAMIN
ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas
waktu berlakunya Garansi Bankini, YANG DIJAMIN lalai/ tidak memenuhikewajibannya dalam melakukan pembayaran kembali kepada PENERIMA JAMINANatas uang muka yang diterimanya, sebagaimana ditentukan dalam DokumenKontrakyang diikuti oleh Yang Dijamin.
Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:1. Berlaku selama ______ (____________) hari kalender, dari tanggal
______________________s/ d__________________________2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan
melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan, palinglambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo GaransiBank sebagai Jaminan Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
StandarDokumen PengadaanJasa Konsultansi Badan Usaha
(dengan Prakualifikasi)
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminantersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa
syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminanmengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/ lalai/ tidakmemenuhi kewajibannya.
4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untukmelunasi hutangn yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Jaminan Uang Muka ini,
masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap diKantor Pengadilan Negeri Padang.
Dikeluarkan di : ____________
Pada tanggal : ___________
[Bank]
Materai Rp 6.000,-
____________[Nama dan Jabatan]
Untuk keyakinan, Penerima Jaminan disarankan untukmengkonfirmasiJaminan ini keBank ________ [bank]