Disampaikan Oleh : BAHRI, SSTP,M.Si KASUBDIT FASILITASI DANA ALOKASI KHUSUS DIREKTORAT FASILITASI DANA PERIMBANGAN DAN PINJAMAN DAERAH DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI Jakarta, Juni 2017 Disampaikan Pada Acara Konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bau-Bau
71
Embed
Disampaikan Pada Acara Konsultasi Pimpinan dan Anggota ... filedisampaikan oleh : bahri, sstp,m.si kasubdit fasilitasi dana alokasi khusus direktorat fasilitasi dana perimbangan dan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Disampaikan Oleh :
BAHRI, SSTP,M.Si
KASUBDIT FASILITASI DANA ALOKASI KHUSUS
DIREKTORAT FASILITASI DANA PERIMBANGAN DAN PINJAMAN DAERAH
DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Jakarta, Juni 2017
Disampaikan Pada Acara
Konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bau-Bau
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
I. GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN KEUDA
II. KEBIJAKAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANSOS
III. PERMASALAHAN HIBAH DAN BANSOS DI PEMDA
IV. LAIN-LAIN TERKAIT HIBAH
OUTLINE
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
I. Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
MERUPAKAN BAGIAN DARI KEKUASAAN
PEMERINTAHAN
BUPATI/WALI KOTAGUBERNUR
OTORITAS DAN TANGGUNGJAWAB ATAS
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
MENYERAHKAN SEBAGIAN
MEMILIKI
PRESIDEN selaku PKPKN
(Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) UU 17/2003
Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU 17/2003
mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan [Pasal 18 (2)**]
menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali
urusan pemerintahan yang oleh UU ditentukan
sebagai urusan Pemerintah Pusat [Pasal 18 (5) **]
berhak menetapkan peraturan daerah dan
peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan
otonomi dan
tugas pembantuan [Pasal 18 (6)**]
Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-
daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas
kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten,
dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang
diatur dengan undang-undang
[Pasal 18 (1)**]
PEMERINTAHAN DAERAH
KEPALA PEMERINTAH
DAERAHDPRD
BAB VI. PEMERINTAHAN DAERAH
Anggota
DPRD dipilih
melalui
pemilu[Pasal 18 (3) **]
Gubernur,
Bupati,
Walikota
dipilih secara
demokratis
[Pasal 18 (4)**]
6
UUD 1945
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
7
PERAN DPRD DAN PEMDA DALAM
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pembentukan
Perda
DPRD
Anggaran
Pengawasan
PEMDA
Perencanaan
Pelaksanaan
Penatausahaan
Pelaporan
P-jawaban
APBD
Pengawasan
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
MEKANISME PENGANGGARAN DALAM KONTEKS TUGASDAN WEWENANG
Tertib administrasi, dan terciptanya harmonisasi, stabilisasi, efektifitas,
serta menjamin partisipasi masyarakat guna memperkuat dukungan
terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, berkenaan dengan
berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
Mengatasi permasalahan pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan
sosial yang bersumber dari APBD atas implementasi Permendagri No. 32
Tahun 2011 beserta perubahannya dengan ketentuan Pasal 298 UU No
23 Tahun 2014 antara lain :
1. Penegasan kriteria penerima hibah
2. Memperluas tujuan pemberian hibah
3. Mengakomodasi pemberian hibah kepada masyarakat (spt,
kelompok masyarakat, kelompok tani, dsb)
Latar Belakang Perubahan
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
(Pasal 298 ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2014)
Hibah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuankeuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanjaurusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan,kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Latar Belakang Perubahan
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
(Pasal 298 ayat (5) UU Nomor 23 Tahun 2014)
Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikankepada a. Pemerintah pusat, b. pemerintah daerah lainnya, c.BUMN/BUMD, d. badan, lembaga, organisasi masyarakat yangberbadan hukum Indonesia
Latar Belakang Perubahan
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
HIBAH BANSOS
Hibah adalah pemberian uang/barangatau jasa dari pemda kepada :
- pemerintah atau
- pemerintah daerah lainnya,
- BUMN/BUMD,
- Badan, lembaga dan
-organisasi kemasyarakatan
setelah memprioritaskan pemenuhanbelanja urusan wajib dan belanja urusanpilihan
bersifat tidak wajib, tidak mengikat atautidak secara terus menerus setiap tahunanggaran sesuai dengan kemampuankeuangan.
Bansos adalah pemberian bantuanberupa uang/barang dari pemdakepada :
- individu,
- keluarga,
- kelompok dan/atau
-Masyarakat
yang sifatnya tidak secara terusmenerus dan selektif yangbertujuan untuk melindungi darikemungkinan terjadinya resikososial
Ketentuan Umum
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
U
M
U
M
(1) Pemda dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah(2) Pemberian hibah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusanwajib dan belanja urusan pilihan.(Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Permendagri No 14/2016)
MENUNJANG PENYELENGGARAAN URUSAN PEMDA
Ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan
pemda sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung
terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan
kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan,
rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.(Psl 4 ayat (3) Permendagri No
32/2011, sebagaimana diubah dengan Permendagri No 14/2016)
T
U
J
U
A
N
Hibah
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Sekurang-kurangnya harus berdasar atas:
Peruntukan secara spesifik telah
ditetapkan;
Tidak wajib dan tidak mengikat, atau tidak
secara terus-menerus setiap tahun
anggaran sesuai kemampuan keuangan
daerah, kecuali ditentukan lain oleh
peraturan perundang-undangan;
memberikan nilai manfaat bagi
pemerintah daerah dalam mendukung
terselenggaranya fungsi pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan
Memenuhi persyaratan penerima hibah.
K
R
I
T
E
R
I
A
PEMBERIANHIBAH (Ps. 4)
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PEMERINTAH
PEMERINTAH
DAERAH LAINNYA
BUMN/BUMD
BADAN/LEMBAGA
ORGANISASI
KEMASYARAKATAN
PENERIMA HIBAH
Kepada badan dan lembaga yg bersifat nirlaba, sukarela dan
sosial
Kepada organisasi kemasyarakatan yg berbadan hukum
Indonesia yg telah mendapatkan pengesahan badan hukum
dari kementerian Hukum dan HAM
Hibah kepada BUMN, diberikan dalam rangka untuk
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai
ketentuan PP dan BUMD diberikan dalam rangka untuk
meneruskan hibah yang diterima Pempus sesuai
ketentuan PP.
Diberikan kepada daerah otonom baru hasil
pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan
dalam ketentuan PP.
Diberikan kepada Satker dari K/LPNK yang wilayahkerjanya berada dalam daerah bersangkutan
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Lanjutan………
Hibah kepada Badan dan Lembaga, diberikan kepada Badan dan lembaga:
1. Yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan
peraturan Perundang-undangan.
2. Yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat
Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh MDN, Gubernur atau
Bupati/Walikota.
3. Yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial kemasyarakatan berupa
kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat
sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat,
dan keberadaannya diakui oleh Pempus/Pemda melalui pengesahan
atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala SKPD terkait
sesuai dengan kewenangan.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Lanjutan………
Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan diberikan kepada
Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau
organisasi kemayarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang
telah mendapat pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum
dan HAM sesuai ketentuan PP.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Lanjutan………
Organisasi Kemasyarakatan yang telah berbadan hukum sebelum
berlakunya UU No. 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan,
diakui keberadaannya sesuai UU No. 17/2013.
Organisasi kemasyarakatan yang telah berbadan hukum
berdasarkan staatsblad 1870 No.64 tentang Perkumpulan-
perkumpulan berbadan hukum RI dan konsisten mempertahankan
NKRI, tetap diakui keberadaan dan kesejarahannya sebagai aset
bangsa, tidak perlu melakukan pendaftaran sesuai UU No. 17/2013.
Pengesahan Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (6), dikecualikan terhadap:
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Lanjutan………
Organisasi Kemasyarakatan yang telah memiliki surat keterangan
terdaftar yang sudah diterbitkan sebelum UU No.17/2013, tetap
berlaku sampai akhir masa berlakunya.
Organisasi kemasyarakatan yang didirikan oleh WNA, WNA
bersama warga WNI atau berbadan hukum asing yang telah
beroperasi harus menyesuaikan dengan ketentuan UU No.17/2013
dalam jangka waktu paling lama 3 tahun terhitung sejak UU No.
17/2013 diundangkan.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
HIBAH KEPADA ORGANISASI MASYARAKAT :
a. telah terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM paling singkat 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturanPP;
b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan; dan
c. memiliki sekretariat tetap di daerah ybs.
HIBAH KEPADA BADAN DAN LEMBAGA
a. memiliki pengurusan yang jelas di daerah bersangkutan;
b. memiliki surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa atau sebutan lainnya; dan
c. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemda ybs.
HIBAH
PERSYARATAN
(Pasal 7 Permendagri No 32/2011, sebagaimana diubah
dengan Permendagri No 14/2016)
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
1. Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahan daerah,
masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan
usulan hibah secara tertulis kepada kepala daerah.
2. Kepala daerah menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi
usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada kepala
daerah melalui TAPD.
4. TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) sesuai prioritas dan kemampuan keuangan
daerah.
5. Rekomendasi kepada SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar
pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan
PPAS.
Penganggaran Hibah(Psl 8 dan Psl 9 ayat 1 Permendagri No 14/2016)
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
LAMPIRAN III
KDH
SKPD
TERKAIT
TAPD
REKOMENDASI
PERTIMBANGAN
USULAN TERTULIS
DPRD
KUA/PPAS
RAPBD
KEP KDH
(NAMA PENERIMA)
DOKUMEN PENCAIRAN HIBAH
PERDA APBD
NPHD
DIBAHAS BERSAMA
PERSETUJUAN BERSAMAPERSETUJUAN BERSAMA
TRANSFER
EVALUASI
DIBAHAS BERSAMA
CALON PENERIMA
HIBAH
PERKDH APBD
PROSES PEMBERIAN HIBAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
HIBAH BERUPA UANG DIANGGARKAN DALAM KELOMPOK BELANJA
TIDAK LANGSUNG, JENIS BELANJA HIBAH, OBYEK BELANJA HIBAH
DAN RINCIAN OBYEK BELANJA HIBAH PADA PPKD.
HIBAH BERUPA BARANG ATAU JASA DIANGGARKAN DALAM KELOMPOK
BELANJA LANGSUNG YANG DIFORMULASIKAN KEDALAM PROGRAM
DAN KEGIATAN YANG DIURAIKAN KEDALAM JENIS BELANJA BARANG
DAN JASA, OBYEK BELANJA HIBAH BARANG ATAU JASA DAN
RINCIAN OBYEK BELANJA HIBAH BARANG ATAU JASA YANG
DISERAHKAN KEPADA PIHAK KETIGA/MASYARAKAT PADA SKPD.
PENGANGGARAN HIBAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PELAKSANAAN & PENATAUSAHAAN
Hibah berupa uang ditetapkan dalam DPA-PPKD, hibah berupa barang atau jasa
ditetapkan dalam DPA-SKPD.
KDH menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang
atau jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan KDH berdasarkan Perkada
tentang penjabaran APBD (Lampiran III). sebagai dasar penyaluran/penyerahan
Hibah.
Hibah dituangkan dalam NPHD yang sekurang-kurangnya memuat:
1. Pemberi dan penerima hibah;
2. Tujuan pemberian hibah;
3. Besaran/jenis hibah;
4. Hak dan kewajiban;
5. Tata cara penyaluran/ penyerahan hibah;
6. Tata cara pelaporan hibah;
KDH dapat menunjuk pejabat yang menandatangani NPHD.
Penyaluran/penyerahaan hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan LS.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
KEPALA DAERAH MENETAPKAN DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN
UANG ATAU BARANG/JASA.
PENYALURAN/PENYERAHAN HIBAH DIDASARKAN PADA DAFTAR
PENERIMA HIBAH DAN NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)
PENYERAHAN HIBAH BARANG
BUKTI SERAH TERIMA BARANG/JASA
PELAKSANAAN HIBAH
PENCAIRAN HIBAH UANG
MEKANISMEPEMBAYARAN LANGSUNG (LS).
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PELAPORAN
DAN
PERTANGG
UNGJA-
WABAN
HIBAH
PEMDA
a. usulan calon
b. SK KDH - daftar penerima hibah
c. NPHD
d. pakta integritas penerima hibah
e. bukti transfer uang atau bukti
serah terima barang/jasa
PENERIMA
a. Lap. penggunaan hibah
b. Surat peryataan tanggungjawab
penggunaan hibah
c. Bukti pengeluaran yg lengkap
dan sah
catatan :
a dan b disampaikan kepada
KDH
sedangkan c disimpan oleh
penerima sebagai objek
pemeriksaan.
Penerima hibah berupa
uang menyampaikan
laporan kpd KDH
melalui PPKD tembusan
SKPD terkait
Penerima hibah
bertanggungjawab
secara formal dan
material atas
penggunaan hibah yang
diterimanya
Penerima hibah
berupa barang/jasa
menyampaikan Lap
kpd KDH melalui
SKPD terkait.
Hibah berupa barang
yg belum diserahkan
kpd penerima hibah
sampai dengan akhir
tahun anggaran
berkenaan, dilaporkan
sebagai persediaan
dalam neraca daerah
PERTANGGUNGJAWABAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
U
M
U
M
1) Pemda dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompokmasyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah
2) Pemberian Bantuan Sosial setelah memprioritaskan pemenuhan belanjaurusan wajib dan belanja urusan pilihan dengan memperhatikan asaskeadilan, kepatuhan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.(Pasal 22 Permendagri No 14/2016)
Anggota/Kelompok Masyarakat (Psl 23 Permendagri No 14/2016)
Individu, keluarga, dan/atau
masyarakat yang mengalami
keadaan yang tidak stabil
sebagai akibat krisis sosial,
ekonomi, politik, bencana,
atau fenomena alam agar
dapat memenuhi kebutuhan
hidup minimum.
Bantuan Sosial
Lembaga non pemerintahan
bidang pendidikan,
keagamaan, dan bidang lain
yang berperan untuk
melidungi individu, kelompok
dan/atau masyarakat dari
kemungkinan terjadinya
resiko sosial.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
RESIKO SOSIAL
Kejadian atau peristiwa yang dapat
menimbulkan potensi terjadinya kerentanan
sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga,
kelompok dan/atau masyarakat sebagai
dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis
politik, bencana, atau fenomena alam yang jika
tidak diberikan belanja bantuan sosial akan
semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam
kondisi wajar
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
INDIVIDU
KELUARGA/
MASYARAKAT
TIDAK DIRENCANAKANDIRENCANAKAN
Sudah jelas nama, alamat
penerima, berbadan hukum
Indonesia dan besarannya
pada saat penyusunan APBD
Dialokasikan untuk kebutuhan
akibat resiko sosial yang tidak
dapat diperkirakan pada saat
penyusunan APBD, apabila
ditunda penanganannya akan
menimbulkan resiko sosial yang
lebih besar
Pagu alokasi anggaran yang
tidak dapat direncanakan
sebelumnya tidak melebihi pagu
alokasi anggaran yang
direncanakan
Bantuan Sosial berupa Uang kepada
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
SELEKTIF
MEMENUHI
PERSYARATAN
SEMENTARA DAN
TIDAK TERUS
MENERUS
SESUAI DENGAN
TUJUAN
KRITERIA DALAM PEMBERIAN BANSOS
SESUAI DENGAN TUJUAN
PENGGUNAANNYA
TDK DIBERIKAN SETIAP TAHUN
ANGGARAN, (KECUALI DLM KEADAAN
TERTENTU DAPAT BERKELANJUTAN)
MEMILIKI IDENTITAS YG JELAS DAN
BERDOMISILI DALAM WIL ADMINISTRATIF
PEMERINTAHAN DAERAH BERKENAAN.
HANYA DIBERIKAN KPD CALON PENERIMA
YANG DITUJUKAN UNTUK MELINDUNGI DARI
KEMUNGKINAN RESIKO SOSIAL.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
1. Rehabilitasi Sosial : Ditujukan utk memenuhi dan mengembangkan kemampuansesorang yg mengalami disfungsi sosial agr dpt melaksanakan fungsi sosialnyasecara wajar
2. Perlindungan Sosial : ditujukan utk mencegah dan menangani resiko drguncangan dan kerentanan sosial sesorang, keluarga, kel masyarakat agrkelangsungan hidupnya dpt dipenuhi sesuai dgn kebutuhan dasar minimal.
3. Pemberdayaan Sosial : ditujukan utk menjadikan sesorang atau kel masyarakat ygmengalami masalah sosial mempunyai daya sehingga mampu memenuhi kebutuhandasarnya.
4. Jaminan Sosial : merupakan skema yg melembaga utk menjamin penerima bantuanagr dpt memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yg layak.
5. Penangulangan Kemiskinan : merupakan kebijakan program dan kegiatan ygdilakukan terhadap orang, keluarga, kel masyarakat yg tdk mempunyai ataumempunyai sumber mata pencaharian dan tdk dpt memenuhi kebutuhan yg layakbagi kemanusiaan
6. Penanggulangan Bencana : merupakan serangkayaan upaya yg ditujukan utkrehabilitasi
TUJUAN PEMBERIAN BANSOS
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Bantuan Sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung olehpenerima bantuan sosial
Bansos berupa uang adalah
uang diberikan secara langsung
kepada penerima seperti
beasiswa bagi anak miskin,
yayasan pengelola yatim piatu,
nelayan miskin, masyarakat
lanjut usia, terlantar, cacat berat
dan tunjangan kesehatan
putra/putri pahlawan yang tidak
mampu
Bansos berupa barang
diberikan secara langsung
kepada penerima seperti
bantuan kendaraan
operasional ut SLB swasata
dan masyarakat tidak mampu,
bantuan perahu untuk
nelayan miskin, bantuan
makanan/pakaian kepada
yaitm piatu/tuna sosial, ternak
bagi kelompok masyarakat
kurang mampu
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
1. Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis
kepada kepala daerah.
2. Kepala daerah menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi
usulan tertulis.
3. Kepala SKPD terkait menyampaikan hasil evaluasi berupa
rekomendasi kepada kepala daerah melalui TAPD.
4. TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sesuai
prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
5. Rekomendasi kepada SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar
pencantuman alokasi anggaran bansos dalam rancangan KUA dan
PPAS.
Penganggaran Bansos(Psl 27 dan Psl 28 ayat 1 Permendagri No 14/2016)
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
LAMPIRAN III
KDH
SKPD TERKAIT
TAPD
REKOMENDASI
PERTIMBANGAN
USULAN TERTULIS
DPRD
KUA/PPAS
RAPBD
KEP KDH (NAMA
PENERIMA)
DOKUMEN PENCAIRAN
BANSOS
PERDA APBD
DIBAHAS BERSAMA
PERSETUJUAN BERSAMA
PERSETUJUAN BERSAMA
TRANSFER
EVALUASI
DIBAHAS BERSAMA
CALON PENERIMA
BANSOS
PERKDH APBD
KDH
SKPD TERKAIT
REKOMENDASI
PERMINTAAN TERTULIS/SRT KET
DPRD
NAMA PENERIMA dan BESARAN
DOKUMEN PENCAIRAN
BANSOS
MELAKUKAN PENGAWASAN
TRANSFER/PENYERAHAN TUNAI
EVALUASI
CALON PENERIMA
BANSOS
PPKD
PROSES PEMBERIAN BANSOS YANG
DIRENCANAKAN
PROSES PEMBERIAN BANSOS YANG TIDAK
DAPAT DIRENCANAKAN SEBELUMNYA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG DIANGGARKAN DALAM KELOMPOK
BELANJA TIDAK LANGSUNG, JENIS BELANJA BANTUAN SOSIAL,
OBJEK BELANJA BANTUAN SOSIAL, DAN RINCIAN OBJEK BELANJA
BANTUAN SOSIAL PADA PPKD .
BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG DIANGGARKAN DALAM KELOMPOK
BELANJA LANGSUNG YANG DIFORMULASIKAN KE DALAM PROGRAM
DAN KEGIATAN, YANG DIURAIKAN KEDALAM JENIS BELANJA
BARANG DAN JASA, OBJEK BELANJA BANTUAN SOSIAL BARANG DAN
RINCIAN OBJEK BELANJA BANTUAN SOSIAL BARANG YANG
DISERAHKAN KEPADA PIHAK KETIGA/MASYARAKAT PADA SKPD.
PENGANGGARAN BANSOS
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
KEPALA DAERAH MENETAPKAN DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN
PENYALURAN/PENYERAHAN BANSOS DIDASARKAN PADA DAFTAR
PENERIMA BANSOS UTK YG TERENCANA DAN PERMINTAAN TERTULIS
DARI YG TDK TERENCANA.
PENYERAHAN HIBAHBARANG
BUKTI SERAH TERIMA BARANG
PELAKSANAAN BANSOS
MEKANISME LS.</= RP. 5JT DAPAT MEKN TU=
KWITANSI
PENCAIRAN BANSOS UANG
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PELAKSANAAN & PENATAUSAHAAN
Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-
PPKD, sedangkan Pelaksanaan Bantuan Sosial berupa barang berdasarkan
DPA-SKPD.
KDH menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan
Keputusan KDH berdasarkan Perda tentang APBD dan Perkada tentang
Penjabaran APBD (Lampiran IV).
Penyaluran dan/atau penyerahan Bansos didasarkan pada daftar penerima
bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan KDH kecuali bansos kepada
individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan.
Penyaluran/penyerahan bansos kepada individu/keluarga yang tidak dapat
direncanakan didasarkan pada permintaan tertulis dari individu/keluarga ybs atau
surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan KDH
setelah diverifikasi oleh SKPD terkait.
Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan LS.
Dalam hal nilai sampai dengan Rp5.000.000,- pencairan dapat melalui
mekanisme tambah uang (TU).
LOGO
PELAPORAN
&
PERTANGGU
NGJAWABA
N
PEMDA
a. usulan calon
b. daftar penerima bansos
c. pakta integritas
penerima bansos
d. bukti transfer uang atau
bukti serah terima
barang/jasa
PENERIMA
a. Lap. penggunaan bansos
b. Surat peryataan
tanggungjawab
penggunaan bansos
c. Bukti pengeluaran yg
lengkap dan sah
Penerima
bansos berupa
uang
menyampaikan
laporan kepada
KDH melalui
PPKD tembusan
SKPD terkait
Penerima
bansos berupa
barang/jasa
menyampaikan
laporan kepada
KDH melalui
SKPD terkait.
PERTANGGUNGJAWABANPELAPORANKEMENTERIAN DALAM NEGERI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
1. SKPD terkait melakukan monev atas pemberian hibahdan bansos.
2. Hasil monev disampaikan kpd KDH dgn tembusan kpdSKPDygmempunyai tugas dan fungsi pengawasan.
3. Dalamhal hasil monev terdapat penggunaan hibah ataubansos yg tdk sesuai dgn usulan yg telah disetujui,penerima hibah atau bansos yg bersangkutandikenakan sanksi sesuai dgn peraturan perundang-undangan.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
1. Tata cara penganggaran, pelaksanaan danpenatausahaan, pertanggungjawaban danpelaporan serta monev hibah dan bansos diaturlebih lanjut dengan PERKADA
2. Pemerintah daerah dapat menganggarkan hibahdan bantuan sosial apabila telah menetapkanperaturan kepala daerah
3. Dalam hal pengelolaan hibah dan/ataubantuan sosial tertentu diatur lain denganperaturan perundang-undangan, makapengaturan pengelolaan dimaksuddikecualikan dari Peraturan Menteri ini.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
1. Pada saat Permendagri ini mulai berlaku, hibah danbansos TA 2016 dapat dilaksanakan sepanjangtelah dianggarkan dalam APBD TA 2016 dan telahsesuai dengan Peraturan ini.
2. Dalam hal penganggaran hibah dan bansos TA2016 belum sesuai, hibah dan bansos TA 2016dapat dianggarkan setelah dilakukan penyesuaianberdasarkan Peraturan ini dan ditetapkan dalamPerubahan APBD TA 2016
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
III. Permasalahan Hibah dan Bansos di Pemda
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
o Kurangnya komitmen aparat/pejabat dan DPRD dalammengimplementasikan kebijakan bansos.
o Pemda belum merinci nama penerima dan alamat dalam Lampiran IVPerkada tentang Penjabaran APBD (khususnya untuk bansos yangdirencanakan sebelumnya);
o Kesalahan penganggaran akibat tidak sesuai dengan definisi dan kriteria,sebagai contoh pemberian beasiswa bagi yg mampu, bansos kepadapanitia/pengurus rumah ibadah.
o Belum ditetapkannya Perkada sesuai amanat Permendagri 32/2011,39/2012, dan 14/2014
o Penerima tidak tepat sasaran;
o Rendahnya pengendalian dan pengawasan
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
IV. Lain-Lain Terkait Hibah
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
H
I
B
A
H
BELANJA
BARANG &
JASA
BELANJA
MODAL
SKPD
VIA
PPKD
PROGRAM /
KEGIATAN
TRANSFER
PENGHAPUSAN
ASET
PENERIMA
HIBAH
BELANJA
HIBAH
PROSES
PENGADAAN
BARANG/JASA
OLEH PENERIMA
HIBAH
PROSES
PENGADAAN
BARANG/JASA
OLEH SKPD
UANG
BARANG/JASA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Belanja barang/jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan
barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan
dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah,
termasuk barang yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat
atau pihak ketiga.
(Pasal 50 ayat (1) Permendagri 21 Tahun 2011)
Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak
ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada
jenis belanja barang dan jasa.
Dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan
diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja
yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap
diserahkan
(Permendagri 52 Tahun 2015)
PENGADAAN BARANG DAN JASA
yg akan diserahkan kpd Masyarakat/Pihak ke-3
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Bersifat sementara dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran,
kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan
Pengertian “kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-
undangan” adalah sepanjang payung hukum berupa Undang-