Direktorat Jenderal Imigrasi
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Analisis Beban Kerja 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki peran penting dan strategis
dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum
Dan Hak Asasi Manusia, Nomor: M.09.PR.07-10 tahun 2007 tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Hukum Dan HAM, Pasal 520
mengenai Direktorat Jenderal Imigrasi yang mempunyai tugas merumuskan
dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis dibidang imigrasi. Hal
tersebut akan terwujud secara optimal melalui kinerja yang tinggi dari
segenap jajarannya.
Untuk mewujudkan hal tersebut perlu dilakukan perhitungan Analisis
Beban Kerja (ABK) yang mengacu pada Keputusan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/75/M.PAN/7/2004 tentang
Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja
Dalam Rangka Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil. Dan analisis
beban kerja merupakan salah satu unsur penting dalam kaitannya dengan
reformasi birokrasi.
Hal ini dikarenakan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik
semakin besar, namun profesionalisme yang diharapkan belum sepenuhnya
terwujud. Salah satu penyebab utama adalah distribusi pegawai pada suatu
unit kerja atau satuan kerja belum mengacu pada kebutuhan organisasi
yang sebenarnya, dalam arti belum didasarkan pada beban kerja yang ada.
Menumpuknya pegawai di satu unit kerja dan kurangnya pegawai di unit
kerja yang lain merupakan suatu contoh yang nyata dari permasalahan
tersebut.
Kenyataan tersebut menuntut profesionalisme pegawai negeri sipil
dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan.
diperlukan perbaikan dan penataan ulang manajemen kepegawaian ke arah
yang lebih baik, terarah, mempunyai pola yang jelas, serta
berkesinambungan (sustainable).
Direktorat Jenderal Imigrasi
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Analisis Beban Kerja 2
Analisis beban kerja dapat dijadikan salah satu dasar untuk
menetapkan kebijakan di bidang kepegawaian sehingga formasi pegawai
yang telah disusun dapat memenuhi kebutuhan pegawai negeri sipil di
lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk pelaksanaan tugas secara
profesional, efektif dan efisien. Hal tersebut sesuai dengan Undang-undang
Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang
menyatakan bahwa sebagai unsur aparatur negara Pegawai Negeri Sipil
harus memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional.
B. Tujuan Dan Manfaat
Analisis Beban Kerja merupakan suatu teknik manajemen yang
dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat
efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja.
Pelaksanaan Analisis Beban Kerja bertujuan untuk menghasilkan suatu
standar pengukuran bagi pegawai/unit organisasi dalam melaksanakan
kegiatannya, yaitu berupa norma waktu penyelesaian pekerjaan, tingkat
efektivitas dan efisiensi kerja, standar beban kerja, prestasi kerja,
penyusunan formasi pegawai, serta penyempurnaan sistem prosedur kerja
dan manajemen lainnya.
Hasil Analisis Beban Kerja juga dapat dijadikan alat ukur untuk
meningkatkan produktivitas kerja serta langkah-langkah lainnya dalam
rangka meningkatkan pembinaan, penyempurnaan dan pendayagunaan
aparatur negara baik dari segi kelembagaan, ketatalaksanaan maupun
kepegawaian.
Tujuan dari hasil analisis beban kerja, antara lain sebagai berikut:
1. Mengidentifikasi efisiensi dan efektifitas beban kerja yang
menggambarkan prinsip rasional, efektif, efisien, realistis dan
operasional secara nyata.
2. Memetakan kondisi riil pegawai baik kuantitatif maupun kualitatif beserta
kompetensi yang dibutuhkan pada suatu unit kerja sebagai bahan
perumusan formasi dan rasio kebutuhan pegawai untuk keperluan
penataan kelembagaan.
Direktorat Jenderal Imigrasi
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Analisis Beban Kerja 3
3. Memperjelas dan mempertegas penyusunan format kelembagaan yang
akan dibentuk secara lebih proporsional sehingga tercapai
keseimbangan antara kewenangan dan tujuan organisasi dengan
besaran organisasinya.
Manfaat dari hasil Analisis Beban Kerja antara lain sebagai berikut:
1. Penataan/penyempurnaan struktur organisasi;
2. Penilaian prestasi kerja jabatan dan prestasi kerja unit;
3. Bahan penyempurnaan sistem dan prosedur kerja;
4. Sarana peningkatan kinerja kelembagaan;
5. Penyusunan standar beban kerja jabatan/kelembagaan, penyusunan
Daftar Susunan Pegawai (DSP) atau bahan penetapan eselonisasi
jabatan struktural;
6. Penyusunan rencana kebutuhan pegawai secara riil sesuai dengan
beban kerja organisasi;
7. Program mutasi pegawai dari unit yang berkelebihan ke unit
yang kekurangan;
8. Program promosi pegawai;
9. Reward and punishment terhadap unit atau pejabat;
10.Bahan penyempurnaan program diklat.
Direktorat Jenderal Imigrasi
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Analisis Beban Kerja 4
BAB II
TEKNIS PELAKSANAAN
A. Pengertian
Dalam Analisis Beban Kerja, terdapat beberapa pengertian/ istilah
sebagai berikut:
Analisis Beban Kerja : Suatu teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja.
Volume kerja : Sekumpulan pekerjaan yang dapat diselesaikan dalam waktu 1 tahun.
Efektivitas dan efisiensi kerja
: Perbandingan antara beban kerja dan jam kerja efektif dalam rangka penyelesaian tugas dan fungsi organisasi.
Beban kerja : Besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu jabatan atau unit organisasi, dan merupakan hasil kali antara volume kerja dan norma waktu.
Norma waktu
: Waktu yang wajar dan nyata-nyata dipergunakan secara efektif dengan kondisi normal oleh seorang pemangku jabatan untuk menyelesaikan satu tahapan proses penyelesaian pekerjaa
Pengukuran kerja : Teknik yang dilakukan secara sistematis untuk menetapkan standar norma waktu kerja.
Jam kerja kantor : Jam kerja formal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Jam kerja efektif : Jam kerja yang harus dipergunakan untuk berproduksi/ menjalankan tugas, yaitu jam kerja kantor dikurangi waktu luang.
Waktu luang : Jam kerja yang diperkenankan untuk dipergunakan secara tidak produktif seperti ke kamar kecil.
Produk : Output yang dihasilkan oleh unit kerja sebagai hasil dari suatu proses input dengan proses tertentu dan dirumuskan dalam kata benda atau yang dibendakan.
Direktorat Jenderal Imigrasi
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Analisis Beban Kerja 5
Hasil Analisis Beban Kerja : Data dan informasi dalam pelaksanaan Analisis Beban Kerja yang dicantumkan dalam Form A, Form B, Form C, Form D, Form E.
Laporan Analisis Beban Kerja
: Naskah yang berisi hasil Analisis Beban Kerja disertai penjelasan kuantitatif dan kualititatif dari hasil Analisis Beban Kerja tersebut.
Efisiensi : Adalah kemampuan Sumber Daya Manusia Aparatur Negara untuk melaksanakan kegiatan umum pemerintahan dan pembangunan, dengan memperhatikan usaha panghematan atas sumber daya, untuk mengoptimalkan produk, atau kombinasi keduanya, yang dapat dilakukan balk melalui peningkatan metode kerja, penggunaan teknologi maupun peningkatan efektivitas manajemen.
B. Jam Kerja Efektif
Untuk dapat melakukan Analisis Beban Kerja secara baik dan benar
terlebih dahulu perlu ditetapkan alat ukur sedemikian rupa, sehingga
pelaksanaannya dapat dilakukan secara transparan dan obyektif. Alat ukur
yang dimaksud adalah jam kerja efektif, yaitu jam kerja yang harus diisi
dengan kerja untuk menghasilkan suatu produk baik bersifat konkrit atau
abstrak (benda atau jasa).
Kemudian menurut Surat Edaran Nomor IMI-710-GR.01.01 tahun
2013 tentang Penerbitan Paspor Republik Indonesia dalam waktu
paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dilakukan foto dan wawancara.
Maksud ditetapkannya surat edaran ini untuk meningkatkan kualitas
pelayanan dan memberikan kepastian waktu penerbitan paspor kepada
masyarakat sebagai pelaksanaan amanat Instruksi Presiden Nomor 1
tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi
tahun 2013.
Direktorat Jenderal Imigrasi
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Analisis Beban Kerja 6
Selanjutnya menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor: PER/87/M.PAN/8/2005 tentang Pedoman Peningkatan
Pelaksanaan Efisiensi, Penghematan Dan Disiplin Kerja Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara yang mengacu pada Keputusan
Presiden Nomor 68 tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan
Lembaga Pemerintah telah ditentukan jam kerja instansi pemerintah
sebanyak 37,5 jam per minggu.
Sesuai dengan Instruksi Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-
143.KP.06.10 tahun 2012 tentang Tertib Kerja Dilingkungan Kantor
Direktorat Jenderal Imigrasi atas ketentuan tersebut, perhitungan jam
kerja efektif yang akan digunakan sebagai alat ukur dalam melakukan
analisis beban kerja adalah:
Jam kerja formal perminggu:
Senin s/d kamis : 07.30-12.00 4 jam 30 menit X 4 = 1080 menit
13.00-16.00 3 jam X 4 = 720 menit
Jumat : 07.30-11.30 4 jam = 240 menit
13.00-16.30 3 jam 30 menit = 210 menit
Total = 2250 menit
Jam kerja efektif per minggu dengan allowance (waktu luang) sebesar 25% dari jam:
75/100 X 2250 menit = 1687,5 menit = 28 jam 7,5 menit
Direktorat Jenderal Imigrasi
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Analisis Beban Kerja 7
Jam Kerja Efektif Perhari:
5 hari kerja = 1687,5 menit : 5 = 337,5 menit = 5 jam 37,5 menit
Jam Kerja Efektif Pertahun:
Hari Libur Nasional Tahun 2013
1 Januari (Tahun Baru Masehi)
24 Januari (Maulid Nabi Muhammad SAW)
10 Februari (Tahun Baru Imlek 2564)
12 Maret (Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1935)
29 Maret (Wafat Yesus Kristus)
9 Mei (Kenaikan Yesus Kristus)
25 Mei (Hari Raya Waisak Tahun 2557)
6 Juni (Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW)
8-9 Agustus (Idul Fitri 1 Syawal 1434 Hijriah)
17 Agustus (Hari Kemerdekaan RI)
15 Oktober (Idul Adha 1434 Hijriah)
5 November (Tahun Baru Hijriah 1435 Hijriah)
25 Desember (Hari Raya Natal)
Jadwal Cuti Bersama Tahun 2013
5,6, dan 7 Agustus cuti bersama Idul Fitri
14 Oktober cuti bersama Idul Adha 1434 Hijriah
26 Desember cuti bersama Hari Raya Natal
Direktorat Jenderal Imigrasi
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Analisis Beban Kerja 8
Jumlah hari kerja per tahun 365 hari
Libur sabtu-minggu 104 hari
Libur resmi 17 hari
Hak cuti 12 hari
133 hari
Jadi 365 hari – 133 hari = 232 hari
337,5 menit x 232 hari = 78300 menit = 1305 jam.
Jam kerja efektif tersebut akan menjadi alat pengukur dari beban kerja yang
dihasilkan setiap unit kerja.
C. Waktu Pelaksanaan
Analisis Beban Kerja pada setiap unit kerja di lingkungan Direktorat
Jenderal Imigrasi dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan
setiap tahun sekali. Apabila dipandang perlu, Analisis Beban Kerja pada unit
kerja dapat dilaksanakan sewaktu waktu, misalnya karena terjadi perubahan
kebijakan yang mengakibatkan perubahan system dan prosedur,
penyempurnaan organisasi, atau alasan lain sesuai dengan kebijakan
pimpinan.
D. Pelaksanaan Analisis Beban Kerja
Analisis beban kerja dilaksanakan secara sistematis dengan tahapan
sebagai berikut:
I. Pengumpulan data
II. Pengolahan data
III. Penyusunan laporan
Direktorat Jenderal Imigrasi
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Analisis Beban Kerja 9
D.I. Pengumpulan Data
Pengumpulan Data Beban Kerja dilakukan secara online, melalui
tautan yang disematkan di website resmi Ditjen Imigrasi yaitu
http://www.imigrasi.go.id. Adapun teknis pengisian form online survei beban
kerja Ditjen Imigrasi tahun 2013 adalah sebagai berikut:
a. Buka laman http://www.imigrasi.go.id kemudian klik tautan “Form Pengisian
Survey Beban Kerja”
b. Setelah tautan tersebut diklik maka responden akan secara otomatis menuju
ke form survey sebagaimana berikut:
Klik
Direktorat Jenderal Imigrasi
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Analisis Beban Kerja 10
c. Kemudian pilihlah unit kerja yang sesuai dengan jabatan responden,
d. Kemudian silahkan mengisi data awal dengan pilihan yang telah tersedia,
lalu klik next, sebagaimana berikut ini:
Klik Next
Klik Next
Pilih
centang
Direktorat Jenderal Imigrasi
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Analisis Beban Kerja 11
e. Bila jabatan atau uraian jabatan telah tersedia, maka silahkan mengisi
sesuai jabatan responden sebagaimana petunjuk berikut:
Klik Next
Direktorat Jenderal Imigrasi
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Analisis Beban Kerja 12
Kemudian isilah tabel yang tersedia sesuai dengan jabatan responden, contohnya
dapat dilihat pada gambar berikut ini:
Pilihan unit
organisasi
Direktorat Jenderal Imigrasi
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Analisis Beban Kerja 13
f. Selanjutnya Apabila jabatan/uraian jabatan Responden belum tercantum
ataupun terdapat uraian jabatan yang belum tertera pada tabel-tabel di atas,
maka Responden dapat mengisinya atau melengkapinya pada halaman berikut:
Uraian
tugas
Kata yg menggabarkan
ouput pekerjaan
Banyaknya volume kerja selama satu
tahun
Waktu rata-rata
menyelesaikan
tugas
Peralatan yang
digunakan
Jenis media kerja (manual,
semi otomatis,
otomatis)
Bila memerlukan
keterangan
lebih lanjut
Direktorat Jenderal Imigrasi
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Analisis Beban Kerja 14
sesuai
Uraian jabatan
Direktorat Jenderal Imigrasi
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Analisis Beban Kerja 15
g. Setelah itu pilihlah kategori jabatan responden sebagai structural atau
fungsional. Kemudian jelaskan apakah responden mengerti mengenai kondisi
unit kerja seperti jumlah pegawai, golongan, kepangkatan, dlsb. Bila “Ya” maka
responden akan menuju pengisian form berikutnya.
kategori
jabatan
pilihan
Klik next
Direktorat Jenderal Imigrasi
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Analisis Beban Kerja 16
h. Selanjutnya responden akan tiba pada akhir survei
Klik next
Direktorat Jenderal Imigrasi
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Analisis Beban Kerja 17
Setelah melengkapi data-data responden, silahkan klik submit.
Data-data yang telah diisi oleh responden akan masuk ke dalam sistem dan
kemudian akan diolah.
Klik submit
Direktorat Jenderal Imigrasi
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Analisis Beban Kerja 18
LAMPIRAN PERATURAN
1. Instruksi Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI- 143.KP.06.10 Tahun 2012
tentang Tertib Jam Kerja Dilingkungan Kantor Direktorat Jenderal Imigrasi.
Direktorat Jenderal Imigrasi
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Analisis Beban Kerja 20
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1995 Tentang
Hari Kerja Dilingkungan Lembaga Pemerintah Presiden Republik Indonesia.
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 1995
TENTANG HARI KERJA DI LINGKUNGAN LEMBAGA PEMERINTAH
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang:
a. bahwa berdasarkan penilaian pelaksanaan uji coba penerapan 5 (lima) hari kerja dalam satu Minggu yang dilaksanakan selama satu tahun terakhir, penerapan hari dan jam kerja yang baru perlu dilaksanakan secara bertahap di lingkungan Lembaga Pemerintah baik Tingkat Pusat maupun di lingkungan Pemerintah Daerah; b. bahwa untuk memberi landasan hukum yang cukup baik pelaksanaan hari dan jam kerja yang baru tersebut, dipandang perlu menetapkan dengan Keputusan Presiden.
Mengingat: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaga Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176).
Memutuskan: Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG HARI KERJA DI LINGKUNGAN LEMBAGA PEMERINTAH
(1) Hari kerja bagi seluruh lembaga Pemerintah Tingkat Pusat dan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya ditetapkan lima hari kerja mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat. (2) Jumlah jam kerja efektif dalam lima hari kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 37,5 jam, dan ditetapkan sebagai berikut: a. Hari Senin sampai dengan Hari Kamis: Jam 07.30 - 16.00 Waktu istirahat: Jam 12.00 - 13.00 b. Hari Jumat:Jam 07.30 - 16.30 Waktu istirahat:Jam 11.30 - 13.00.
Pasal 2
Ketentuan tentang hari dan jam kerja bagi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia termasuk Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ditetapkan tersendiri oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan setelah mendengar pertimbangan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
Direktorat Jenderal Imigrasi
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Analisis Beban Kerja 21
Pasal 3
(1) Dikecualikan dari ketentuan tentang hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah: a. Unit-unit di lingkungan lembaga Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang tugasnya bersifat pemberian pelayanan kepada masyarakat; b. Lembaga pendidikan mulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dan Sekolah Lanjutan Atas (SLTA); (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintah dengan koordinasi dan setelah mendapat persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.
Pasal 4
(1) Penerapan ketentuan tentang hari dan jam kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I selain Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya, lembaga Pemerintah tingkat Pusat yang berada di Daerah serta Pemerintah Daerah Tingkat II,dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan dan kebutuhan masing-masing daerah. (2) Pelaksanaan penerapan ketentuan tentang hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri atau Menteri Teknis yang bersangkutan dengan koordinasi dan setelah mendapat persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.
Pasal 5 Menteri atau Pimpinan Lembaga yang menerapkan lima hari kerja dapat mengatur penugasan siaga tugas pada hari Sabtu di lingkungan lembaga masing-masing.
Pasal 6
Bagi Lembaga Pemerintah yang melaksanakan ketentuan tentang hari dan jam kerja sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden ini tidak berlaku ketentuan serupa yang ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1964 tentang Jam Kerja Pada Kantor-kantor Pemerintah Republik Indonesia dan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1972tentang Jam Kerja Dalam Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya.
Pasal 7 Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1995.
Ditetapkan Di Jakarta, Pada Tanggal 27 September 1995
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Direktorat Jenderal Imigrasi
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Analisis Beban Kerja 22
3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
4. Keputusan Presiden Nomor 68 tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan
Lembaga Pemerintah telah ditentukan jam kerja instansi pemerintah
sebanyak 37,5 jam per minggu.
5. Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan Dan
Pemberantasan Korupsi tahun 2013.
6. Peraturan Menteri pendayagunaan aparatur Negara Republik Indonesia
nomor : PER/87/M.PAN/8/2005 tentang Pedoman Peningkatan Pelaksanaan
Efisiensi, Penghematan Dan Disiplin Kerja Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara.
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:
PER/87/M.PAN/8/2005 tentang Pedoman Peningkatan Pelaksanaan
Efisiensi, Penghematan Dan Disiplin Kerja Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:
KEP/75/M.PAN/7/2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai
Berdasarkan Beban Kerja
9. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Nomor: M.09.PR.07-10
tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Hukum Dan
HAM
10. Surat Edaran Nomor IMI-710-GR.01.01 tahun 2013 tentang Penerbitan
Paspor Republik Indonesia dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak
dilakukan foto dan wawancara.