BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar BelakangKuliah Kerja Lapangan (KKL) merupakan salah
satu bentuk kegiatan yang memberikan pengalaman belajar kepada
mahasiswa untuk hidup di tengah-tengah masyarakat secara nyata
(real) yang mungkin belum atau bahkan tidak ditemukan di dunia
kampus. KKL dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi dalam upayanya
meningkatkan Misi dan Bobot pendidikan bagi mahasiswa/i-nya.Kuliah
Kerja Lapangan ditujukan dengan maksud untuk meningkatkan relevansi
Pendidikan Tinggi dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat akan
ilmu pengetahuan dan teknologi dengan di dasari dengan iman dan
taqwa guna melaksanakan pembangunan yang tumbuh dan berkembang
dengan pesat dewasa ini.Bagi mahasiswa/i, khususnya bagi
mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang kegiatan KKL
ini harus dirasakan sebagai pengalaman belajar yang benar-benar
baru yang tidak di peroleh di dalam kampus, sehingga selesainya KKL
mahasiswa akan memiliki wawasan guna bekal hidup dan bersosialisasi
di tengah masyarakat pada saat melaksanakan pengabdian kepada
bangsa dan Negara di kemudian hari.Kegiatan KKL yang mengambil
obyek instansi pemerintahan yakni Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar,
Bali ini saya rasa sangat menunjang sekali untuk menambah ilmu
serta teori hukum yang sebelumnya hanya didapat pada saat di bangku
kuliah, khususnya bagi mahasiswa/i yang mengambil bidang peminatan
Hukum Tata Negara (HTN) dan Hukum Administrasi Negara (HAN) di
Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.Oleh karena itu, dengan
diselenggarakannya kegiatan Kuliah Kerja Lapangan ini, baik
mahasiswa/i diharapkan mampu menerapkan teori yang telah dipelajari
di bangku kuliah sebelumnya serta dapat mengaplikasikannya ke dalam
dunia kerja yang akan berguna di kemudian hari.
1.2 Rumusan MasalahBerdasarkan uraian di atas, rumusan masalah
dalam membuat laporan kegiatan KKL ini dapat dirumuskan sebagai
berikut:Mengobservasi bagaimanakah pelaksanaan pemberian Produk
Unggulan dalam Pelayanan Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI)
di Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar.1.3 Tujuan KKLMaksud dari
pembuatan laporan KKL ini adalah untuk mengetahui bagaimana
pelaksanaan pemberian Produk Unggulan dalam Pelayanan Surat
Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) di Kantor Imigrasi Kelas I
Denpasar.Adapun tujuan yang ingin penulis capai dalam pembuatan
laporan KKL ini antara lain:1. Untuk mengetahui aspek pelayanan
dalam pembuatan Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) di
Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar.2. Untuk mengetahui Prosedur
Sistem Penerbitan Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) di
Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar.1.4 Manfaat KKLHasil laporan KKL
memiliki manfaat yang bersifat teoritis dan praktis. Adapun manfaat
dari pembuatan Laporan KKL ini adalah:
1. Kegunaan bagi penulis, dari hasil Laporan KKL ini diharapkan
bermanfaat bagi penulis untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan
di bidang administrasi pemerintahan terutama pelaksanaan pemberian
Produk Unggulan dalam Pelayanan Surat Perjalanan Republik Indonesia
(SPRI) di Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar. 2. Kegunaan teoritis,
dari hasil Laporan KKL ini diharapkan dapat memberikan sumbangan
pemikiran bagi ilmu Hukum Administrasi Negara (HAN) khususnya bagi
ilmu administrasi pemerintahan serta dapat dijadikan bahan acuan
untuk masa yang akan datang bagi yang melaksanakan laporan KKL
mengenai pembahasan tentang bagaimana pelaksanaan pemberian Produk
Unggulan dalam Pelayanan Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI)
di Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar.3. Kegunaan praktis, dari hasil
laporan KKL ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai sarana
membandingkan antara teori yang didapat saat perkuliahan dan
praktek dilapangan.BAB II
DESKRIPSI OBYEK KKL
2.1 Gambaran Umum Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar
2.1.1 Sejarah Kantor Imigrasi Kelas I DenpasarKeimigrasian di
Indonesia sudah ada sejak jaman kolonial Belanda namun secara
historis pada tanggal 26 Januari 1950 untuk pertama kalinya diatur
langsung oleh pemerintah Republik Indonesia dan diangkat Mr. Yusuf
Adiwinata sebagai Kepala Jawatan Imigrasi berdasarkan Surat
Penetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Serikat No. JZ/30/16
tanggal 28 Januari 1950 yang berlaku surut sejak tanggal 26 Januari
1950.
Setelah adanya penyerahan kedaulatan RI tepatnya tanggal 26
Januari 1950 Instansi Imigrasi dibentuk dengan sebutan Jawatan
Imigrasi dibawah Departemen Kehakiman yang beralamat di Jakarta
Jalan Teuku Umar Nomor 1. Saat itu pula Kantor Cabang Imigrasi
dibentuk sebanyak 14 unit antara lain Medan, Tanjung Pinang,
Tanjung Balai Karimun, Bagan Siapi Api, Jambi, Pontianak,
Singkawang, Pangkal Pinang, Palembang, Semarang, Surabaya,
Makassar, Kupang dan Denpasar.
Namun pada saat itu Kantor Imigrasi Denpasar belum punya gedung
sendiri masih menempati gedung pemerintah Daerah Provinsi Bali di
Jalan Veteran Denpasar. Pada tanggal 3 April 1953 Kantor Imigrasi
Denpasar menempati bangunan baru di jalan Pulau Nias No. 1 Denpasar
sampai tahun 1982. Kemudian barulah pada tahun 1983 Kantor Imigrasi
Denpasar pindah lagi ke Jalan D.I Panjaitan Niti Mandala Renon
Denpasar (bekas Gedung Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi
Denpasar) sampai dengan sekarang ini.Lebih jelasnya Kantor Imigrasi
Kelas I Denpasar beralamat di Jalan D.I Panjaitan Renon Denpasar,
Bali dengan nomor kontak (telepon) 0361-227828 dan faksimile (fax)
244340. Selain itu website yang dapat diakses melalui
www.imigrasidenpasar.org
2.1.2 Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar
Seperti organisasi pada umumnya, di Kantor Imigrasi Kelas I
Denpasar, Bali terdapat struktur organisasi yang diperjelas dengan
gambar yang disajikan dibawah ini sebagai berikut:
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas I
DenpasarDan untuk pembagian tugas pokok dan fungsi dari
masing-masing seksi akan dijelaskan sebagai berikut:1) Sub Bagian
Tata UsahaKepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan
urusan tatausaha dan rumah tangga Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar.
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Kepala Sub Bagian Tata Usaha
mempunyai fungsi:
Melakukan urusan kepegawaian; Melakukan urusan keuangan;
Melakukan urusan surat menyurat, dan perlengkapan rumah tangga
Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar. Sub Bagian Tata Usaha terdiri
dari:a. Kepala Urusan Kepegawaian
Melakukan urusan kepegawaian dilingkungan Kantor Imigrasi yang
bersangkutan.b. Kepala Urusan Umum
Melakukan urusan surat menyurat perlengkapan dan rumah tangga di
lingkungan Kantor Imigrasi yang bersangkutan.c. Kepala Urusan
Keuangan
Melakukan urusan keuangan Kantor Imigrasi berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
2) Seksi Lalu Lintas KeimigrasianSeksi lalu lintas keimigrasian
bertugas untuk melakukan kegiatan Keimigrasian di bidang lalu
lintas Keimigrasian.Selain itu mempunyai fungsi: Melakukan
pemberian dokumen perjalanan, ijin berangkat dan ijin kembali;
Melakukan pemberian perijinan dibidang lintas batas, ijin masuk
keluar dan fasilitas keimigrasian. Seksi Lantaskim terdiri dari:a.
Sub Seksi Perijinan Keimigrasian
Melaksanakan dan bertanggung jawab pada sub seksi perijinan,
menerima permohonan paspor dan melanjutkan berkas permohonan ke
alur kerja sesuai dengan SOP.b. Sub Seksi Lintas Batas
KeimigrasianMelaksanakan dan bertanggung jawab terhadap tempat
pemeriksaan Imigrasi, memberi ijin masuk, ijin bertolak dan
clearance terhadap awak kapal dan penumpang yang masuk dan keluar
wilayah Indonesia.3) Seksi Status KeimigrasianMempunyai tugas
melakukan urusan status keimigrasian sesuai peraturan
perundang-undangan. Untuk menyelenggarakan tugas Seksi Status
Keimigrasian mempunyai fungsi:
Melakukan penentuan status keimigrasian bagi orang asing yang
berada di wilayah Indonesia
Melakukan penelitian terhadap kebenaran bukti-bukti status
kewarganegaraan seseorang.
Seksi Statuskim terdiri dari:a. Sub Seksi Penentuan Status
Keimigrasian
Melakukan penentuan status keimigrasian bagi orang asing yang
berada di wilayah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
b. Sub seksi Penelahan Status Keimigrasian
Melakukan penelaahan status kewarganegaraan pemohon
yangmengajukan permohonan dalam rangka pewarganegaraan sesuaidengan
peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
4) Seksi Informasi dan Sarana Komunikasi KeimigrasianMempunyai
tugas melakukan penyebaran dan pemantauan informasi serta
pengelolaan sarana komunikasai Keimigrasian di lingkungan Kantor
Imigrasi Kelas I Denpasar berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Dan untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Inforkim
mempunyai fungsi: Melakukan pengumpulan, analisis data, evaluasi,
penyajian informasi dan penyebarannya untuk penyelidikan
Keimigrasian;
Melakukan pemeliharaan, pengamanan dokumen Keimigrasian dan
penggunaan serta pemeliharaan sarana komunikasi.Seksi Infokim
terdiri dari:a. Sub Seksi Informasi
Melakukan penyebaran dan pemanfaatan informasi mengenai WNI dan
WNA dalam rangka kerjasama tukar menukar informai untuk pengamanan
teknis operasional keimigrasian.
b. Sub Seksi Komunikasi
Melakukan pemeliharaan dan pengamanan dokumentasi keimigrasian
serta penggunaan dan pemeliharaan sarana komunikasi.
5) Seksi WasdakimMempunyai tugas melakukan pengawasan dan
penindakan Keimigrasian terhadap orang asing di lingkungan Kantor
Imigrasi Kelas I Denpasar sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Untuk menyelenggarakan tugas seksi Wasdakim mempunyai
fungsi:
Melakukan pemantauan terhadap pelanggaran perijinan Keimigrasian
dan mengadakan kerjasama antar instansi di bidang pengawasan orang
asing;
Melakukan Penyidikan dan Penindakan terhadap pelanggaran
Keimigrasian.
Seksi Wasdakim terdiri dari:
a. Sub Seksi Pengawasan Keimigrasian
Melakukan pemantauan terhadap pelanggaran perizinan keimigrasian
dan mengadakan kerjasama antar instansi dibidang pengawasan orang
asing.
b. Sub Seksi Penindakan KeimigrasianMelakukan tugas penyidikan
dan penindakan, pencegahan dan penangkalan, penampungan sementara
dan perawatan orang asing yang belum dapat dipulangkan, pemulangan
dan pengusiran terhadap pelanggaran keimigrasian berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2.1.3 Profil Singkat,
Visi dan Misi Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar1) Profil Singkat
Kantor Imigrasi Denpasar terletak pada daerah yang sangat
strategis yaitu 11 KM dari Bandara Internasional Ngurah Rai dan
berada di Pusat kota yang sangat mudah dijangkau dari berbagai
kabupaten yang menjadi wilayah kerja Kantor Imigrasi Denpasar.
Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar berada di Lingkungan Kantor Daerah
Propinsi Bali yaitu tepatnya di Jalan D.I. Panjaitan Renon
Denpasar.
Berdasarkan kondisi wilayah yang demikian maka kantor Imigrasi
Kelas I Denpasar yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya
mempunyai posisi yang sangat strategis dalam memberikan
kontribusinya terhadap Pembangunan Daerah maupun Pembangunan
Nasional. Pelaksanaan tugas Kantor Imigrasi Denpasar meliputi
Pendaratan laut dan pelayanan di Kantor yang dari tahun ke tahun
terus meningkat karena meningkatnya wisatawan manca Negara yang
datang ke Indonesia khususnya pulau Bali dan makin meningkatnya
pula pelayanan jasa keimigrasian pada masyarakat.
Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar sebagai unit pelaksana teknis
sesuai Keputusan Menteri Nomor : M.03.PR.07.04 Tahun 1991 mempunyai
wilayah kerja 8 (delapan) Kabupaten plus 1 (satu) Kodya minus
Kecamatan Kuta.
Sejak berdirinya Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja tanggal 04
Juli 2003 maka wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar
berkurang menjadi 5 (lima) Kabupaten plus 1 (satu) Kodya minus
Kecamatan Kuta. Sedangkan Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja
mewilayahi Kabupaten Karangasem, Kabupaten Buleleng dan Kabupaten
Jembrana.
Adapun Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar
meliputi:a. Kodya Denpasar;b. Kabupaten Badung;
c. Kabupaten Tabanan;
d. Kabupaten Gianyar;
e. Kabupaten Bangli;
f. Kabupaten Klungkung; dang. TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi)
Benoa.
Gambar 2.2 Peta Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I
Denpasar2) Visi dan Misi
Kantor imigrasi sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis di
bidang Keimigrasian merupakan satu instansi modern yang ikut serta
mengikuti perubahan kondisi sosial masyarakat yang menuntut
terciptanya good governance dan reformasi birokrasi, maka Kantor
Imigrasi Kelas I Denpasar mempunyai Visi dan Misi antara lain
sebagai berikut:VISI : Masyarakat Memperoleh Kepastian HukumMISI :
Melindungi Hak Asasi Manusia
Kemudian di dalam menjalankan tugasnya Pegawai Kantor Imigrasi
Kelas I Denpasar juga menjunjung Tata Nilai sebagai berikut:a.
Kepentingan Masyarakat;b. Integritas;c. Responsif;d. Akuntabel;
dane. Profesional.
Selain itu dalam menjalankan tugasnya juga mempunyai sasaran
yang akan dicapai antara lain sebagai berikut: Menyelenggarakan
pelayanan keimigrasian yang cepat, tepat dan transparan dengan
memanfaatkan teknologi informasi yang modern; Meningkatkan
kemampuan SDM dalam rangka pemberian pelayanan yang berkualitas
kepada masyarakat serta mengedepankan nilai-nilai dasar martabat
dan hak asasi manusia; Mendeteksi secara dini pelanggaran
Keimigrasian yang akan timbul sebagai ancaman dan gangguan berupa
kejahatan guna terlaksananya pembangunan nasional; Membangun dan
mengembangkan kerjasama dengan instansi terkait di bidang
pengawasan dan masyarakat dalam upaya penegakan hukum Keimigrasian.
2.1.4 Aspek Pelayanan Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar
Didalam memberikan pelayanannya terhadap masyarakat Kantor
Imigrasi Kelas I Denpasar mempunyai beberapa layanan yang
disediakan antara lain:1) Pembuatan Paspor RI;
Syarat yang yang harus dipenuhi dalam pembuatan paspor antara
lain:
a. Mengisi formulir permohonan secara lengkap dengan huruf cetak
dan tinta hitamb. Melampirkan bukti domisili (Asli dan Fotokopi),
yang terdiri dari:1. Kartu Tanda Penduduk (*wajib)2. Resi Kartu
Tanda Penduduk3. Keterangan domisili dari kecamatan4. Kartu
Keluarga bagi daerah yang mengeluarkan KK (*wajib)c. Melampirkan
bukti Identitas Diri (Asli dan Fotokopi) (*minimal pilih salah
satu), yang terdiri dari:1. Akte Kelahiran/Surat Kenal Lahir2. Akte
Perkawinan/Surat Nikah3. Ijazah4. Surat Baptis5. Surat keterangan
lain yang dikeluarkan oleh pemerintahd. Surat Ganti Nama (*untuk
WNI keturunan) 1. Keputusan Presidium Kabinet2. Keputusan Menteri
Kehakiman RI3. Keputusan Pengadilan Negerie. Ijin instansi bagi
PNS, ABRI dan KepolisianBiaya pembuatan paspor sudah diatur
Peraturan Pemerintah yaitu PP Nomor 38 Tahun 2009. Berdasarkan
aturan tersebut, biaya pembuatan Paspor / SPRI (Surat Perjalanan
Republik Indonesia) adalah sebagai berikut:
Biaya Buku SPRI 48 HalamanRp.200.000,-
Biaya Buku SPRI 24 HalamanRp.50.000,-
Paspor 24 baru untuk TKI yg blm pernah terikat kontrak
kerjaRp.0,-
Biaya FotoRp.55.000,-
Biaya Sidik jariRp.0,-
Tabel 2.1 Biaya Pembuatan Paspor/SPRI
2) Pergantian Paspor RI;Pergantian Paspor baru dapat dilakukan
jika habis masa berlakunya dan/atau hilang.1. Paspor habis
berlaku/penuha. Persyaratan sama dengan permohonan paspor baru;
b. Melampirkan paspor lama2. Paspor Hilang/Rusaka. Melampirkan
Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian setempat bagi yang
paspornya hilang;
b. Pemohon melapor ke Seksi Pengawasan dan Penindakan
Keimigrasian untuk memberikan keterangan tentang kerusakan atau
kehilangan paspor yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan
(BAP);
c. Berkas yang bersangkutan akan diteruskan ke Divisi
Keimigrasian Kanwil Departemen Hukum dan HAM untuk mendapatkan
keputusan;
d. Keputusan Divisi Keimigrasian dapat berupa persetujuan atau
penolakan atau penundaan;
e. Apabila permohonan penggantian disetujui, persyaratan dan
proses penyelesaian dapat dilaksanaan seperti permohonan paspor
baru.
Berikut rincian biaya yang dibutuhkan untuk penggantian
paspor:Paspor 48 Halaman Penggantian Rusak
- karena KelalaianRp.400.000,-
- karena bencana alamRp.200.000,-
Paspor 24 Halaman Penggantian Rusak
- karena KelalaianRp.100.000,-
- karena bencana alamRp.50.000,-
Tabel 2.2 Biaya Penggantian Paspor3) Pemberian Ijin Kunjungan
bagi Warga Negara Asing;Syarat yang yang harus dipenuhi dalam
pemberian ijin kunjungan bagi WNA antara lain:1. Permohonan
perpanjangan Ijin Kunjungan diajukan oleh orang asing yang
bersangkutan dan atau sponsornya, 7 (tujuh) hari sebelum tanggal
berakhir Ijin Kunjungan kepada Kepala Kantor Imigrasi Setempat,
dengan mengisi formulir yang telah ditentukan;2. Surat sponsor dan
jaminan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Imigrasi;3. Identitas
Sponsor (KTP);
4. Foto copy dan asli dari Paspor kebangsaan atau dokumen
perjalanan serta bukti Ijin Kunjungan yang sah dan berlaku;
5. Mempunyai tiket kembali (Return Ticket) atau tiket untuk
melanjutkan ke negara lain;
6. Tidak termasuk dalam daftar cegah-tangkal;
7. Pas Foto berwarna terbaru ukuran 3 x 4 sebanyak 4 buah;
8. Untuk perpanjangan ketiga sampai dengan kelima, melampirkan
bukti pendaftaran orang asing (POA) dari Kantor Imigrasi yang
berwenang.4) Pemberian Ijin Tinggal Terbatas bagi Warga Negara
Asing;Syarat yang yang harus dipenuhi dalam pemberian ijin tinggal
terbatas bagi WNA antara lain:1. Persyaratan umum:a. Surat
permintaan dan jaminan;b. Riwayat hidup, pekerjaan dan pendidikan
orang asing tsb;c. Fotocopy dan asli paspor yg masih berlaku;d. Pas
foto berwarna 2 x 3cm sebanyak 2 lembar;e. Membayar biaya
administrasi.2. Persyaratan khusus :a. Rekomendasi instansi
terkait;
b. Bagi isteri/suami/anak malampirkan surat yang diperlukan.5)
Pemberian Ijin Tinggal Tetap bagi Warga Negara Asing.Pemberian ijin
tinggal tetap bagi WNA dapat diberikan kepada orang asing, apabila
diajukan penjaminnya sekurang kurangnya 2 tahun berturut-turut
berada di Indonesia dalam rangka :1. Menanamkan modal;
2. Tenaga ahli langka;
3. Pimpinan tertinggi perusahaan;
4. Tugas rohaniawan;
5. Bergabung dgn isteri/suami WNI;
6. Bergabung dgn ortu bagi anak sah pemegang paspor asing
seorang WNI;
7. Bergabung dgn suami/isteri ITAP;
8. Bergabung dgn urto ITAP bagi anak , 18 th dan belum
nikah;
9. Memperoleh kembali berdasarkan UU no.12 Th. 2006;
10. Wisatawan lanjut usia.Berikut ini perincian biaya ijin
tinggal warga negara asing adalah sebagai berikut:
Ijin KunjunganRp.250.000,00
Ijin Tinggal Terbatas ( Baru / Perpanjangan )
- saat kedatanganRp.350.000,00
- berlaku 6 bulanRp.350.000,00
- berlaku 1 tahunRp.700.000,00
- berlaku 2 tahunRp.1.200.000,00
- foto pemohon ITASRp.55.000,00
Exit Re-Entry Permit (ERP)Rp.200.000,00
Multiple Exit Re-Entry Permit (MERP) 6 bulanRp.600.000,00
Multiple Exit Re-Entry Permit (MERP) 1 tahunRp.1.000.000,00
Multiple Exit Re-Entry Permit (MERP) 2 tahunRp.1.750.000,00
Tabel 2.3 Biaya Ijin Tinggal WNA
2.1.5 Fasilitas yang Dimiliki Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar
Dalam menunjang pelaksanaan Kegiatan atau Tugas Operasional, Kantor
Imigrasi Kelas I Denpasar telah didukung oleh sarana dan prasarana
yang cukup memadai seperti halnya: Tersedianya perangkat komputer;
Telah mempunyai ganset; Tersedianya Air Conditioner (AC); Adanya
mobil Dinas; Adanya kendaraan Dinas dan sarana lainnya yang dapat
menunjang kegiatan operasional Kantor. Saat ini Kantor Imigrasi
Kelas I Denpasar melaksanakan Proses penghapusan barang Inventaris
Kantor karena kondisinya telah rusak atau tidak bisa dipergunakan
lagi dan masa pengadaannya sudah lebih dari 10 tahun. Sampai saat
ini masih dalam proses persetujuan dari pusat. Ruang wasdakim
terpisah tempatnya dengan ruang pelayanan karena ada ruang
karantina untuk para deteni Imigrasi. Kondisi Bangunan Kantor
Imigrasi Kelas I Denpasar saat ini kurang maksimal untuk tingkat
pelayanan saat ini karena ruanggannya terlalu rendah sehingga ruang
tunggu kelihatan gelap dan sempit. 2.1.6 Deskripsi Fisik Kantor
Imigrasi Kelas I Denpasar
Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar berdiri dan dibangun diatas
tanah seluas 2.688 m2 (meter persegi) yang mana bangunannya terdiri
dari 2 (dua) lantai. Lantai 1 dipergunakan untuk ruangan pelayanan
baik untuk pelayanan WNI maupun Pelayanan WNA serta dipergunakan
untuk ruang Ketata Usahaan dan Lantai 2 dipergunakan untuk ruang
Kearsipan. Selain itu Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar dilengkapi
dengan Musholla yang berada di Lantai 2.
2.1.7 Bentuk Kerjasama Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar
Bentuk kerjasama Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar dilakukan
dengan beberapa Instansi Pemerintahan antara lain:1) Kejaksaan
Republik Indonesia;
2) Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); dan
4) Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu).2.2
Gambaran Umum Pelayanan Surat Perjalanan Republik Indonesia di
Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar
2.2.1 Aspek Pelayanan Surat Perjalanan Republik Indonesia
dengan
Produk Unggulan Didalam memberikan pelayanannya terhadap
penerbitan Surat Perjalanan Republik Indonesia, pada Kantor
Imigrasi Kelas I Denpasar mempunyai produk unggulan untuk
memberikan pelayanan yang terbaik antara lain:
1) Sistem Antrian telah Memakai Sistem Antrian Elektronik dengan
Menggunakan Aplikasi Antrian Dalam proses penerbitan paspor di
Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar, sistem antrian pelayanan telah
menggunakan sistem antrian elektronik dengan pemisahan bagian
antrian tertentu yaitu: pemisahan antara pemohon langsung dengan
pemohon travel agent. Kemudian juga dilakukan pemisahan antrian
untuk alur kerja penyerahan permohonan, pembayaran, foto, dan
wawancara. Kemudian pola antrian yang digunakan adalah First In
First Out (FIFO), yaitu pemohon yang datang terlebih dahulu
otomatis akan dilayani lebih dulu oleh petugas. Hal tersebut telah
berjalan dengan baik sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat.
2) Paspor Selesai dalam 4 Hari Kerja Standar Operasional Prosedur
tentang pelaayanan paspor telaah diatur dalam Peraturan Direktur
Jenderal Imigrasi Nomor: IMI-891.GR.01.01 Tahun 2008 tentang
Standar Operasional Prosedur Sistem Penerbitan Surat Perjalanan
Republik Indonesia.Dalam SOP tersebut telah ditetapkan urutan alur
kerja proses, dan waktu proses penerbitan paspor. Saat ini SOP
Surat Perjalanan Republik Indonesia telah dilaksanankan dengan baik
oleh petugas pada Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar, yang dengan
memberikan kepastian waktu berupa permohonan paspor selesai dalam
waktu 4 hari sejak penerimaan permohonan.
3) Adanya Customer Care Dalam rangka mengoptimalisasi pelayanan
kepada masyarakat, Kantor Imigrasi telah membentuk petugas customer
care yang setiap hari bertugas di ruangan tunggu pemohon. Petugas
customer care mempunyai tugas memberikan nomer antrian pemohon,
memberikan bantuan informasi tata cara, waktu, biaya dan
persyaratan pelayanan keimigrasian pada masyarakat yang datang ke
Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar. Customer care dilengkapi dengan
komputer yang bisa mengakomodasi fitur pencarian berkas permohonan
dan sejauh mana tahapan proses pelayanan tersebut. Kemudian di meja
customer care juga disediakan brosur permohonan dan lembar Indeks
Kepuasan Masyarakat yang harus diisi oleh pemohon dan kemudian
dikembalikan kepada petugas.
4) Adanya Papan Informasi Informasi tentang prosedur, tata cara,
persyaratan dan biaya proses permohonan paspor telah dituangkan
dalam papan informasi yang dipasang secara jelas pada ruang tunggu
pemohon, serta dilakukan pencetakan secara berkala dalam brosur
permohonan yang diberikan secara cuma-cuma pada meja customer care
serta terdapat layar sentuh Informasi Permohonan Keimigrasian WNI
yang dapat memberikan informasi secara elektronik.
5) Adanya Banner Telah dilakukan pemasangan banner yang berisi
himbauan kesediaan sarana informasi masyarakat yang dapat
disampaikan langsung ke Inspektorat Jenderal, sesuai dengan
lampiran Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PW.02.03
Tahun 2011 tentang Pedoman Penetapan Wilayah Bebas Korupsi (WBK)
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 6) Kotak Pengaduan Dalam
rangka mengikutsertakan masyarakat dalam membentuk pelayanan yang
lebih baik, Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar telah menyediakan
Kotak Pengaduan bagi masyarakat yang disediakan di ruang tunggu
untuk pengaduan berupa surat menyurat, kemudian untuk keluhan
secara surat elektronik disediakan sarana pengaduan via e-mail
melalui alamat [email protected] dan untuk
menindaklanjuti pengaduan dimaksud telah dibentuk tim pengaduan
yang dibentuk oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar, yang
bertugas menangani laporan pengaduan yang masuk, menindaklanjuti
dan melaporkan kegiatan dimaksud kepada Kepala Kantor Imigrasi
Kelas I Denpasar secara berkala. 7) Website Khusus Kantor Imigrasi
DenpasarGuna mendukung pelayanan Keimigrasian yang maksimal dan
dalam rangka mendukung penetapan Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar
sebagai Wilayah Bebas Korupsi, telah diciptakan web khusus atau
situs internet Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar yang dapat di akses
melalui www.imigrasi-denpasar.org atau www.imigrasi.go.id yang
dapat mengakomodasi pelayanan paspor dan ijin tinggal secara
online. Kemudian dalam rangka pelayanan berbasis Hak Asasi Manusia
telah di sediakan loket-loket khusus untuk kelompok rentan (lansia
dan disable person). Serta disediakan loket khusus jemaah haji
regular dan loket khusus permohonan online. 8) Adanya Kounter
Khusus untuk Kelompok Rentan Guna memperlancar proses pelayanan
SPRI untuk manula dan orang cacat disediakan loket khusus agar
mempermudah bagi mereka dalam pengajuan SPRI/Paspor.
2.2.2 Prosedur Sistem Penerbitan Surat Perjalanan Republik
Indonesia di Kantor Imigrasi Kelas I DenpasarProsedur dalam
Sistem Penerbitan Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI)
dilakukan di kantor Imigrasi dengan melalui beberapa tahapan,
antara lain:1) Tahapan Pengisian Formulira. Pemohon atau yang
diberi kuasa mengisi formulir sesuai dengan kolom yang telah
ditentukan;b. Dalam hal permohonan SPRI diajukan melalui website,
yang selanjutnya disebut pra permohonan, pemohon atau yang diberi
kuasa wajib mengisi formulir elektronik dan memindai persyaratan,
serta mencetak tanda bukti pra permohonan.2) Tahapan Antriana.
Pemohon mengambil nomor antrian elektronik atau manual pada Kantor
Imigrasi atau Sub Direktorat Dokumen Perjalanan TKI sesuai tahapan
proses;b. Mesin antrian akan memanggil secara otomatis dan
menampilkan nomor antrian pada layar monitor atau petugas loket
memanggil pemohon sesuai nomor antrian.3) Tahapan Pengajuan
Permohonan SPRIa. Permohonan SPRI diajukan kepada petugas loket
pada Kantor Imigrasi atau Sub Direktorat Dokumen Perjalanan TKI
oleh pemohon atau yang diberi kuasa;b. Dalam hal permohonan
diajukan melalui website, pemohon atau yang diberi kuasa wajib
menyerahkan tanda bukti pra permohonan.c. Petugas loket menerima
dan memeriksa kebenaran persyaratan asli yang dibawa oleh pemohon
atau yang diberi kuasa;d. Petugas loket menolak permohonan dan
memberikan bukti penolakan sesuai ketentuan yang berlaku, apabila
ditemukan rincian biodata sama dengan daftar pencegahan;e. Petugas
loket memberikan tanda terima kepada pemohon yang telah memenuhi
persyaratan.4) Tahapan Pembayaran Tarif Keimigrasiana. Bendahara
penerima pada Kantor Imigrasi atau pada Sub Direktorat Dokumen
Perjalanan TKI menerima pembayaran tarif keimigrasian sesuai
ketentuan yang berlaku;b. Bendahara penerima mencetak serta
memberikan tanda terima pembayaran.5) Tahapan Pengambilan Foto
Wajah dan Sidik Jaria. Pemohon wajib datang pada saat pengambilan
foto wajah dan sidik jari;
b. Petugas Imigrasi melakukan pengambilan foto wajah dan sidik
jari terhadap pemohon sesuai dengan nomor antrian pada tanda terima
pembayaran;
c. Petugas Imigrasi melakukan pengambilan foto wajah pemohon
dalam posisi menghadap ke depan lensa kamera;
d. Petugas Imigrasi melakukan pengambilan sepuluh sidik jari
tangan pemohon, dimulai dari jempol kanan, telunjuk kanan, tengah
kanan, manis kanan, kelingking kanan dilanjutkan dengan jempol
kiri, telunjuk kiri, tengah kiri, manis kiri dan kelingking
kiri;
e. Petugas Imigrasi membuat catatan pada kolom petugas dalam
hal: Terdapat kelainan pada jari pemohon; dan Sidik jari telah
dilakukan berulang kali, namun sistem belum dapat mendeteksi sidik
jari pemohon.
f. Petugas Imigrasi tidak perlu mengambil sidik jari bagi anak
yang berusia dibawah 3 (tiga) tahun dengan membuat catatan pada
kolom petugas.6) Tahapan Wawancaraa. Pemohon wajib datang dengan
menunjukkan dokumen asli sebagai persyaratan pada saat proses
wawancara;
b. Petugas wawancara melakukan penelitian tentang kelengkapan
dokumen persyaratan asli, serta menuangkan hasil penelitian pada
kolom catatan petugas dan formulir yang telah disediakan;
c. Petugas wawancara wajib memasukkan data alamat lengkap
(Kecamatan, Kota/Kabupaten, Provinsi) dan bilamana diperlukan
memasukkan data alamat lain yang bisa dihubungi selain alamat pada
KTP;
d. Petugas wawancara mencetak biodata pemohon, selanjutnya
pemohon menandatangani hasil pencetakan dan blangko SPRI;
e. Petugas wawancara dapat menangguhkan proses selanjutnya
apabila pada hasil penelitian ditemukan kecurigaan tentang
identitas dan jati diri pemohon untuk dilakukan penelitian lebih
lanjut dan apabila hasil penelitian lanjutan terbukti adanya
pelanggaran keimigrasian maka permohonannya dapat ditolak dengan
membuat keterangan pada kolom catatan petugas.7) Tahapan
Identifikasi Foto Wajah dan Sidik Jaria. Petugas wawancara mengirim
data foto wajah dan sidik jari serta identitas diri ke Pusat Data
Keimigrasian (Pusdakim) untuk dilakukan identifikasi;
b. Sistem identifikasi pada Pusdakim secara otomasi akan
memberikan jawaban kepada Kantor Imigrasi atau Sub Direktorat
Dokumen Perjalanan TKI berupa persetujuan atau tindak lanjut;
c. Dalam hal proses identifikasi foto wajah dan sidik jari jika
ditemukan duplikasi maka Kepala Kantor Imigrasi atau Kepala Sub
Direktorat Dokumen Perjalanan TKI atau pejabat yang diberi
wewenang, melakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara
Pemeriksaan dan Berita Acara Pendapat untuk selanjutnya dilakukan
proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan.8) Tahapan
Pencetakan SPRIa. Petugas yang diberi wewenang, melakukan
pencetakan halaman biodata pemohon dan halaman catatan
resmi/official notes, serta halaman;
b. Pengesahan/endorsements (jika diperlukan) setelah mendapat
persetujuan identifikasi foto wajah dan sidik jari dari Pusdakim,
dan melakukan laminasi blangko SPRI;
c. Petugas yang diberi wewenang, melakukan uji kualitas
pencetakan dan laminasi, dalam hal ditemukan cacat produksi maka
dilakukan penggantian blanko SPRI tanpa dikenakan tarif.
9) Tahapan Perubahan Data Pemegang SPRI
Dalam hal terjadi perubahan data pemegang SPRI yang meliputi
perubahan alamat, penambahan atau perubahan nama dan/atau perubahan
pekerjaan dapat dilakukan disetiap Kantor Imigrasi atau Sub
Direktorat Dokumen Perjalanan atau Sub Direktorat Dokumen
Perjalanan TKI dilakukan sesuai prosedur, melalui tahapan:a.
Pengajuan permohonan;b. Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau
Kepala Sub Direktorat Dokumen Perjalanan atau Kepala Sub Direktorat
Dokumen Perjalanan TKI atau pejabat yang diberi wewenang untuk
memproses sesuai ketentuan yang berlaku; danc. Pencetakan halaman
pengesahan/endorsements, dan selanjutnya dibubuhkan paraf oleh
Kepala Kantor Imigrasi atau Kepala Sub Direktorat Dokumen
Perjalanan atau Kepala Sub Direktorat Dokumen Perjalanan TKI atau
pejabat yang diberi wewenang.
10) Tahapan Penandatanganan SPRIa. Kepala Bidang atau Kepala
Seksi Lalu Lintas dan Status Keimigrasian atau Kepala Seksi Lalu
Lintas Keimigrasian atau pejabat yang diberi wewenang membubuhkan
paraf pada SPRI;
b. Kepala Kantor Imigrasi atau Kepala Sub Direktorat Dokumen
Perjalanan TKI atau pejabat yang diberi wewenang menandatangani
SPRI dan menyerahkan kepada petugas untuk diterakan cap dinas untuk
selanjutnya diserahkan kepada Petugas Loket.11) Tahapan Penyerahan
SPRIa. Petugas Loket melakukan pemindaian halaman tanda tangan
Kepala Kantor Imigrasi atau Kepala Sub Direktorat Dokumen
Perjalanan TKI dan halaman catatan petugas dan selanjutnya
menyerahkan kepada pemohon atau yang diberi kuasa;
b. Pemohon atau yang diberi kuasa, menandatangani tanda bukti
penerimaan SPRI pada kolom penerimaan.
BAB III
PENUTUP
3.1 KesimpulanJadi, aspek pelayanan dalam pembuatan dan
penerbitan Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) pada Kantor
Imigrasi Kelas I Denpasar, sudah sangat bagus di dalam penerapan
dan pelaksanaannya. Terlebih dengan adanya produk unggulan yang
diberikan dalam upaya Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar untuk
memberikan pelayanan yang terbaik bagi Warga Negara Indonesia yang
membutuhkan SPRI yang sangat diperlukan sebagai syarat untuk
bepergian ke luar negeri. Produk unggulan tersebut antara lain:1)
Sistem Antrian telah Memakai Sistem Antrian Elektronik dengan
Menggunakan Aplikasi Antrian;2) Paspor Selesai dalam 4 Hari
Kerja;3) Adanya Customer Care;4) Adanya Papan Informasi yang Memuat
Informasi Secara Lengkap dan Jelas;5) Adanya Banner; 6) Adanya
Kotak Pengaduan;7) Adanya Website Khusus Kantor Imigrasi Kelas I
Denpasar; dan8) Adanya Kounter Khusus untuk Kelompok Rentan. 3.2
Saran
Sebaiknya di dalam pemberian berupa produk unggulan terhadap
aspek pelayanan dalam pembuatan dan penerbitan Surat Perjalanan
Republik Indonesia (SPRI) tidak hanya dilakukan pada Kantor
Imigrasi Kelas I Denpasar saja, melainkan juga diikuti oleh Kantor
Imigrasi di seluruh Indonesia. Hal tersebut sangat dibutuhkan agar
masyarakat dapat memperoleh SPRI dengan cepat dan mudah.DAFTAR
PUSTAKA
Sumber
Internethttp://www.imigrasi-denpasar.orghttp://www.imigrasi.go.idPeraturan
Perundang-undangan
Keputusan Menteri Nomor : M.03.PR.07.04 Tahun 1991 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kantor ImigrasiPeraturan Direktur
Jenderal Imigrasi Nomor : Imi-891.GR.01.01 Tahun 2008 Tentang
Standar Operasional Prosedur Sistem Penerbitan Surat Perjalanan
Republik IndonesiaPeraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor
M.HH-01.PW.02.03 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penetapan Wilayah Bebas
Korupsi (WBK) Kementrian Hukum dan Hak Asasi ManusiaPeraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum
dan Hak Asasi Manusia.LAMPIRAN - LAMPIRANLampiran 1
Foto Pada Saat Pemaparan Materi di Kantor Imigrasi Kelas I
Denpasar
Lampiran 2
Foto Pada Saat Pemaparan Materi oleh Narasumber di Kantor
Imigrasi Kelas I Denpasar
Lampiran 3
Sesi Foto Bersama dengan Pegawai Kantor Imigrasi Kelas I
Denpasar
26