Vol. 2(2) Mei 2018, pp. 345-357 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA ISSN : 2597-6885 (online) 345 PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH KANTOR IMIGRASI KELAS II MEULABOH TERHADAP PEMBERIAN IZIN TINGGAL BAGI WARGA NEGARA ASING Mirzaq Maulana Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111 Husni Jalil Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111 Abstrak - Permasalahan hukum yang muncul dalam penulisan artikel ini yaitu bahwa lima Warga Negara Asing yang terdiri dari empat warga Tiongkok dan satu warga Malaysia telah melakukan penyalahgunaan Izin Tinggal kunjungan untuk melakukan kegiatan perakitan dan pemasangan kapal tambang emas di Meulaboh. Pelaksanaan pengawasan keimigrasian yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Meulaboh tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Negara Indonesia.Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk menjelaskan tentang bagaimana tata cara dalam melaksanakan pengawasan keimigrasian berdasarkan pada Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2011 serta Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 yang dilaksanakan oleh Petugas Imigrasi, Pegawai Imigrasi, Pejabat Imigrasi beserta Tim Pengawasan Orang Asing dalam mengawasi keberadaan Orang Asing serta dalam mengamati lalu-lintas Warga Negara Asing di daerah Meulaboh. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Yuridis Empiris yaitu suatu jenis penelitian Hukum Sosiologis dan dapat disebut dengan penelitian langsung dalam lingkungan masyarakat, yaitu mengkaji tentang ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang telah atau sedang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Penelitian Yuridis Empiris adalah suatu penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat permasalahan yang nyata terjadi dalam masyarakat dan dikaitkan dengan Peraturan-Peraturan hukum yang berlaku di seluruh wilayah Negara Indonesia. Pelaksanaan pengawasan keimigrasian yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Meulaboh terhadap pemberian Izin Tinggal bagi Warga Negara Asing belum berjalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.Hal ini dikarenakan pihak Direktorat Jenderal Imigrasi Pusat masih kurang melakukan pengawasan untuk menilai tingkat efektivitas dari kinerja serta tingkat kedisiplinan dari Pegawai ataupun Petugas Imigrasi Meulaboh. Solusinya adalah diharapkan kepada pihak Direktorat Jenderal Imigrasi Pusat untuk harus meningkatkan pengawasan terhadap kinerja Pegawai khususnya di daerah Meulaboh. Disarankan kepada pihak Direktorat Jenderal Imigasi Pusat untuk membantu dalam menyediakan Pegawai serta Petugas Imigrasi tambahan dan membantu Kantor Imigrasi Kelas II Meulaboh untuk menyediakan fasilitas penunjang serta sarana dan prasarana yang berguna bagi Pejabat Imigrasi, Pegawai serta Petugas Imigrasi dalam melakukan pengawasan terhadap keberadaan serta kegiatan Orang Asing khususnya di daerah Meulaboh. Kata Kunci: Pengawasan, Keimigrasian, Izin Tinggal, Warga Negara Asing. Abstract - The legal issue that emerged in the writing of this thesis is that five foreign nationals consisting of four Chinese citizens and one Malaysian citizen have committed abuse of stay permit to conduct the assembly and installation of a gold mine ship in Meulaboh. Implementation of immigration control conducted by Meulaboh Class II Immigration Office is not in accordance with the provisions of the laws and regulations in the State of Indonesia. The purpose of the writing of this thesis is to explain about how the procedures in implementing immigration supervision based on Law Number 6 Year 2011 and Government Regulation No. 31 of 2013 conducted by Immigration Officers, Immigration Officers, Immigration Officials and Foreigners Supervisory Team in overseeing Presence of foreigners and in observing foreigners traffic in the Meulaboh area. The research method used is the method of Juridical Empirical research that is a type of research Sociological Law and can be called by direct research in the community environment, which examines the applicable legal provisions and what has or is happening in people's lives. Juridical Empirical Research is a legal research that serves to see the real problems that occur in society and associated with the rules of law applicable throughout the territory of the State of Indonesia. Immigration supervision carried out by the Immigration Office of Class II Meulaboh on the granting of residence permit for foreign citizens has not been run in accordance with the provisions of the Regulation of the Law. This is because the Directorate General of Immigration Center is still lacking supervision to assess the level of effectiveness of the performance and the level of discipline From the Meulaboh Immigration Officer or Officer. The solution is expected to the Directorate General of Central Immigration to increase supervision on the performance of employees, especially in the Meulaboh region. It is suggested to the Directorate General of Central Immigration to assist in
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Vol. 2(2) Mei 2018, pp. 345-357
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA ISSN : 2597-6885 (online)
345
PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH KANTOR IMIGRASI KELAS II
MEULABOH TERHADAP PEMBERIAN IZIN TINGGAL
BAGI WARGA NEGARA ASING
Mirzaq Maulana
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111
Husni Jalil
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111
Abstrak - Permasalahan hukum yang muncul dalam penulisan artikel ini yaitu bahwa lima Warga Negara Asing
yang terdiri dari empat warga Tiongkok dan satu warga Malaysia telah melakukan penyalahgunaan Izin Tinggal
kunjungan untuk melakukan kegiatan perakitan dan pemasangan kapal tambang emas di Meulaboh. Pelaksanaan
pengawasan keimigrasian yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Meulaboh tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di Negara Indonesia.Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk
menjelaskan tentang bagaimana tata cara dalam melaksanakan pengawasan keimigrasian berdasarkan pada
Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2011 serta Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 yang dilaksanakan
oleh Petugas Imigrasi, Pegawai Imigrasi, Pejabat Imigrasi beserta Tim Pengawasan Orang Asing dalam
mengawasi keberadaan Orang Asing serta dalam mengamati lalu-lintas Warga Negara Asing di daerah
Meulaboh. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Yuridis Empiris yaitu suatu jenis
penelitian Hukum Sosiologis dan dapat disebut dengan penelitian langsung dalam lingkungan masyarakat, yaitu
mengkaji tentang ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang telah atau sedang terjadi dalam kehidupan
masyarakat. Penelitian Yuridis Empiris adalah suatu penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat
permasalahan yang nyata terjadi dalam masyarakat dan dikaitkan dengan Peraturan-Peraturan hukum yang
berlaku di seluruh wilayah Negara Indonesia. Pelaksanaan pengawasan keimigrasian yang dilakukan oleh
Kantor Imigrasi Kelas II Meulaboh terhadap pemberian Izin Tinggal bagi Warga Negara Asing belum berjalan
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.Hal ini dikarenakan pihak Direktorat Jenderal Imigrasi
Pusat masih kurang melakukan pengawasan untuk menilai tingkat efektivitas dari kinerja serta tingkat
kedisiplinan dari Pegawai ataupun Petugas Imigrasi Meulaboh. Solusinya adalah diharapkan kepada pihak
Direktorat Jenderal Imigrasi Pusat untuk harus meningkatkan pengawasan terhadap kinerja Pegawai khususnya
di daerah Meulaboh. Disarankan kepada pihak Direktorat Jenderal Imigasi Pusat untuk membantu dalam
menyediakan Pegawai serta Petugas Imigrasi tambahan dan membantu Kantor Imigrasi Kelas II Meulaboh
untuk menyediakan fasilitas penunjang serta sarana dan prasarana yang berguna bagi Pejabat Imigrasi, Pegawai
serta Petugas Imigrasi dalam melakukan pengawasan terhadap keberadaan serta kegiatan Orang Asing
khususnya di daerah Meulaboh.
Kata Kunci: Pengawasan, Keimigrasian, Izin Tinggal, Warga Negara Asing.
Abstract - The legal issue that emerged in the writing of this thesis is that five foreign nationals consisting of
four Chinese citizens and one Malaysian citizen have committed abuse of stay permit to conduct the assembly
and installation of a gold mine ship in Meulaboh. Implementation of immigration control conducted by
Meulaboh Class II Immigration Office is not in accordance with the provisions of the laws and regulations in
the State of Indonesia. The purpose of the writing of this thesis is to explain about how the procedures in
implementing immigration supervision based on Law Number 6 Year 2011 and Government Regulation No. 31
of 2013 conducted by Immigration Officers, Immigration Officers, Immigration Officials and Foreigners
Supervisory Team in overseeing Presence of foreigners and in observing foreigners traffic in the Meulaboh
area. The research method used is the method of Juridical Empirical research that is a type of research
Sociological Law and can be called by direct research in the community environment, which examines the
applicable legal provisions and what has or is happening in people's lives. Juridical Empirical Research is a
legal research that serves to see the real problems that occur in society and associated with the rules of law
applicable throughout the territory of the State of Indonesia. Immigration supervision carried out by the
Immigration Office of Class II Meulaboh on the granting of residence permit for foreign citizens has not been
run in accordance with the provisions of the Regulation of the Law. This is because the Directorate General of
Immigration Center is still lacking supervision to assess the level of effectiveness of the performance and the
level of discipline From the Meulaboh Immigration Officer or Officer. The solution is expected to the
Directorate General of Central Immigration to increase supervision on the performance of employees,
especially in the Meulaboh region. It is suggested to the Directorate General of Central Immigration to assist in
JIM Bidang Hukum Kenegaraan : Vol. 2, No.2 Mei 2018 346
Mirzaq Maulana, Husni Jalil
providing additional Employees and Immigration Officers and assisting the Second Class Immigration Office of
Meulaboh to provide supporting facilities as well as facilities and infrastructure useful to Immigration Officials,
Employees and Immigration Officers in supervising the existence and activities of Foreigners Particularly in the
Pelaksanaan pengawasan keimigrasian adalah suatu kegiatan dalam bentuk
pengumpulan data-data, mengawasi kegiatan Orang Asing ataupun Warga Negara Asing,
mengamati dan menentukan apakah kegiatan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing
tersebut telah sesuai dengan status dan jenis kepemilikan Visanya.1 Banyaknya terdapat akses
untuk masuk dan keluar bagi Warga Negara Asing dan juga bagi Warga Negara Indonesia
yang berada di Wilayah Negara Indonesia telah menimbulkan dampak positif dan juga
negatif serta dapat mempengaruhi efektifitas kinerja dari Pejabat Imigrasi, Petugas Imigrasi
dan Tim Pengawasan Orang Asing yang bertugas di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas
II Meulaboh dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan pelanggaran keimigrasian.
Mengenai pelaksanaan pengawasan terhadap lima Warga Negara Asing sudah dimulai
saat mereka masuk Wilayah Negara Indonesia dengan melalui pemeriksaan Imigrasi di
tempat pemeriksaan Imigrasi yang ada di bandara. Pelaksanaan pengawasan tersebut dapat
dikontrol melalui pintu gerbang yang legal yaitu: Bandara, Pelabuhan, dan Pos Perbatasan
darat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tentang keimigrasian.
Berdasarkan Pasal 66 ayat (2) huruf a dan b dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011
telah disebutkan bahwa:
a. Pengawasan terhadap warga negara Indonesia yang memohon dokumen perjalanan,
keluar atau masuk Wilayah Indonesia, dan yang berada diluar Wilayah Indonesia;
b. Pengawasan terhadap lalu lintas Orang Asing yang masuk atau keluar Wilayah
Indonesia serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah
Indonesia.
Pelaksanaan pengawasan Imigrasi dalam hal lalu-lintas orang asing yang keluar dan
masuk Wilayah Negara Indonesia serta kegiatan orang asing selama berada di wilayah
Negara Indonesia dapat dilaksanakan oleh pihak keimigrasian dan Tim Pengawasan Orang
Asing yang ada di setiap daerah di seluruh wilayah Indonesia.2 Pelanggaran hukum yang
dilakukan oleh Warga Negara Asing tersebut adalah melakukan kegiatan yang tidak sesuai
1Atmosdirjo, S. Prajudi, Hukum dan Pengawasan Keimigrasian, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002, hlm.42. 2Santoso, M. Imam, Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan dan Ketahanan Nasional, Jakarta:
Universitas Indonesia Press, 2003, hlm.42.
JIM Bidang Hukum Kenegaraan : Vol. 2, No.2 Mei 2018 347
Mirzaq Maulana, Husni Jalil
dengan Izin Tinggalnya di kawasan pertambangan emas Meulaboh. Mereka dapat dikenai
sanksi hukuman berupa Deportasi secara paksa ke Negara asalnya, dan/atau membayar biaya
beban administrasi yang jumlahnya telah ditentukan dalam Pasal 122 huruf a dan b di dalam
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Pejabat Imigrasi Meulaboh telah diberikan
kewenangan untuk bertindak, sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2011 disebutkan bahwa: “Pejabat Imigrasi juga berwenang untuk
menolak Orang Asing untuk keluar wilayah Indonesia dalam hal Orang Asing tersebut masih
mempunyai kewajiban di Indonesia yang harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan”.3
Pelaksanaan pengawasan keimigrasian ini bertujuan untuk menunjang agar tetap
terpeliharanya stabilitas dan Kepentingan Nasional, Kedaulatan Negara, Keamanan dan
Ketertiban umum, serta kewaspadaan terhadap segala dampak negatif yang timbul akibat
perlintasan orang antar Negara. Pekerja asing tersebut telah melakukan pekerjaan di kawasan
pertambangan emas tanpa melaporkannya kepada Pejabat dan Petugas Imigrasi Meulaboh,
kegiatan ini telah melanggar ketentuan Pasal 71 huruf a dalam Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2011 tentang keimigrasian yang berbunyi: “Kewajiban Orang Asing untuk
memberikan segala keterangan menyangkut identitas dirinya, pekerjaan yang sedang dijalani,
penjamin keberadaannya, atau perubahan alamatnya kepada Kantor Imigrasi setempat”.
Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 disebutkan
bahwa: “Izin Tinggal kunjungan dapat diberikan kepada pemegang bebas Visa kunjungan
dengan batas waktunya paling lama 30 hari, dan pada ayat (2) disebutkan bahwa batas waktu
tersebut pada ayat (1) tidak dapat diperpanjang, dan tidak dapat dialihfungsikan, namun
kenyataannya sekarang banyak dari Warga Negara Asing telah mengalihfungsikan dan
memanfaatkan bebas Visa kunjungannya untuk melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan
Izin Tinggalnya. Mengenai kasus ini seharusnya penjamin pekerja asing yang bernama
Fandrik dan Edi Ratna harus memiliki Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA),
namun kenyataannya dua pengusaha sebagai pemilik mesin kapal tersebut tidak memiliki
IMTA, hal ini diketahui saat petugas Imigrasi Meulaboh melakukan pemeriksaan terhadap
kelengkapan surat izin dan dokumen kerja yang harus dimiliki oleh lima pekerja asing
tersebut untuk dapat bekerja dalam rangka pemasangan mesin kapal penambang emas milik
pengusaha Indonesia di daerah Meulaboh. Lima Warga Negara Asing diperbolehkan bekerja
3Bagir Manan, Hukum Keimigrasian dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta: Gramedia Pustaka
Utama, 2002, hlm. 17.
JIM Bidang Hukum Kenegaraan : Vol. 2, No.2 Mei 2018 348
Mirzaq Maulana, Husni Jalil
di Indonesia, asalkan mereka harus menggunakan Visa bekerja di Indonesia untuk melakukan
pekerjaan yang bersifat sementara. Mereka telah diberikan Izin Tinggal kunjungan oleh
Pejabat Imigrasi Meulaboh hanya untuk keperluan melakukan perjalanan ke Wilayah
Indonesia dalam rangka kunjungan tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya,
pariwisata, bisnis, keluarga, serta singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain.4
Pekerja asing tersebut telah melakukan suatu kegiatan yang tidak sesuai dengan
tujuan dan maksud dari pemberian Izin Tinggal yang telah diberikan oleh Pejabat Imigrasi di
Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Dua Warga Negara Indonesia sebagai pengusaha yang
menyuruh serta memberikan kesempatan kepada lima Warga Negara Asing untuk melakukan
kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud atau tujuan pemberian Izin Tinggal dapat dijerat
dengan ketentuan Pasal 122 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang
Peraturan Keimigrasian yang berbunyi bahwa:
“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling
paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) bagi:
a. Setiap Orang Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan
yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan
kepadanya;
b. Setiap orang yang menyuruh atau memberikan kesempatan kepada Orang Asing
menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud atau
tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya.5
Lima Warga Negara Asing dalam kasus ini telah menyalahgunakan Izin Tinggal
kunjungan untuk melakukan suatu pekerjaan perakitan kapal tambang emas yang dimiliki
oleh pengusaha asal Indonesia yang bernama Fandrik dan Edi Ratna. Pengusaha asal
Indonesia tersebut selaku penjamin keberadaan Orang Asing tersebut diharuskan untuk
bertanggung jawab, hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 122 huruf b Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2011 bahwa penjamin dapat dikategorikan sebagai orang yang menyuruh
atau memberikan kesempatan kepada orang asing untuk menyalahgunakan atau melakukan
kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud atau tujuan pemberian Izin Tinggal yang telah
diberikan kepadanya.
4Berita Aceh terkini, <http://acehtimes.co.id/diduga-menyalahgunakan-visa-imigrasi/>, [diakses
02/03/2017]. 5Sihar Sihombing, Hukum Keimigrasian Dalam Sistem Hukum Indonesia, Bandung: Nuansa Aulia, 2004,
JIM Bidang Hukum Kenegaraan : Vol. 2, No.2 Mei 2018 349
Mirzaq Maulana, Husni Jalil
Menurut hasil penyidikan oleh Kepala Koordinator Tim Pengawasan Orang Asing di
daerah Meulaboh menyebutkan bahwa kelima dari mereka bukanlah pekerja biasa yang
mendapatkan upah dari dua pengusaha asal Indonesia tersebut, namun kelima dari mereka
telah diberikan upah kerja dari perusahaan asal Tiongkok sebelum berangkat ke daerah
Meulaboh. Perusahaan Tiongkok tersebut selaku pihak yang telah menjual kapal tambang
tersebut kepada pengusaha asal Indonesia yang bernama Fandrik dan Edi selaku pembeli
kapal penambang emas yang akan digunakan untuk keperluan menambang emas di desa
Tutut Kecamatan Sungai Mas Meulaboh.6 Untuk mengatur berbagai macam permasalahan
Warga Negara Asing yang keluar masuk wilayah Indonesia, maka pemerintah pusat
mengeluarkan suatu kebijakan di bidang keimigrasian yaitu kebijakan memilih (selective
policy) yaitu suatu kebijakan berdasarkan prinsip selektif atau memilih dan menentukan
secara cermat kriteria Warga Negara Asing yang dibolehkan masuk Wilayah Negara
Indonesia.
Berdasarkan prinsip ini bahwa hanya Orang Asing yang dapat memberikan manfaat
(benefit) bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan Negara Republik Indonesia, serta yang tidak
membahayakan keamanan dan ketertiban umum dan tidak menimbulkan permusuhan baik
terhadap rakyat maupun Negara Indonesia. Kegiatan dalam bentuk pengawasan terhadap
orang asing di daerah Meulaboh dapat dilaksanakan oleh Petugas Imigrasi di Tempat
Pemeriksaan Imigrasi, Pejabat Imigrasi dan Tim Pengawasan Orang Asing yang bertujuan
untuk menjaga dan memelihara agar tetap terpeliharanya stabilitas dan keamanan di Wilayah
Negara Indonesia, kedaulatan negara, memelihara ketertiban umum, serta meningkatkan
kewaspadaan terhadap segala dampak negatif yang timbul akibat lalu-lintas orang asing yang
ingin masuk kawasan yang berada dalam lingkup Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas II
Meulaboh. Mengenai pelaksanaan pengawasan Imigrasi tersebut pada dasarnya juga diikuti
dengan penindakan keimigrasian demi terciptanya penegakan hukum yang pasti atas setiap
pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing yang berada di Wilayah Negara
Indonesia.7 Kasus ini akan diselesaikan dengan proses pengadilan (projusticial), kelima dari
mereka telah teridentifikasi melakukan penyalahgunaan terhadap fungsi dari Visa kunjungan
dalam pemberian Izin Tinggal kunjungan untuk kegiatan perakitan kapal tambang emas
secara melawan peraturan hukum keimigrasian.
6Antara News, <http://www.orang asing.org// Pekerja asing asal tiongkok/>, [diakses pada 23/04/2017]. 7Adikun Sudikun, Mertokusumo, Mengenal Hukum Keimigrasian Di Indonesia, Jakarta: Liberty Press,