-
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH BADAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
Jalan Brigjend Katamso No. 9 Telepon (0536) 3221585
PALANGKA RAYA
DOKUMEN PENGADAAN JASA KONSULTANSI
MELALUI PENGADAAN LANGSUNG
Nomor : 007.A/PjP-BPMPD/APBD/2014 Tanggal : 18 Maret 2014
SUMBER DANA
DPA-SKPD BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PEMERINTAHAN DESA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2014
KEGIATAN :
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
PEKERJAAN :
Pengawasan Rehab Gedung Kantor dan Pagar BPMPD
Provinsi Kalimantan Tengah
LOKASI :
Palangka Raya
PEJABAT PENGADAAN DI LINGKUNGAN BADAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2014
-
Dok. Pengadaan Langsung Jasa Lainnya Page 2 BPMPD Prov. Kalteng
Tahun 2014
LEMBAR PENGESAHAN
DOKUMEN PENGADAAN JASA KONSULTANSI MELALUI PENGADAAN
LANGSUNG
Nomor : 007.A/PjP-BPMPD/APBD/2014
Tanggal : 18 Maret 2014
KEGIATAN :
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
PEKERJAAN :
Pengawasan Rehab Gedung Kantor dan Pagar BPMPD
Provinsi Kalimantan Tengah
PEJABAT PENGADAAN DI LINGKUNGAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PEMERINTAHAN DESA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,
EKA DYAN S. HADI, ST., M.Si P e m b i n a
NIP. 19670223 199603 1 002
Mengetahui :
KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH /
PENGGUNA ANGGARAN,
Ir. YUREN S. BAHAT, MM., MT Pembina Utama Madya
NIP. 19630510 199003 1 014
-
Dok. Pengadaan Langsung Jasa Lainnya Page 3 BPMPD Prov. Kalteng
Tahun 2014
BAB I. U M U M
A. Dokumen Pengadaan ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor
54 Tahun 2010 yang terakhir dirubah dengan Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah beserta Petunjuk Teknisnya.
B. Dalam dokumen ini dipergunakan pengertian, istilah dan
singkatan sebagai berikut:
- Jasa Konsultansi : Jasa layanan profesional yang membutuhkan
keahlian tertentu di
berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir
(brainware);
- KAK : Kerangka Acuan Kerja;
- HPS : Harga Perkiraan Sendiri; - LDP : Lembar Data Pemilihan;
- Pejabat Pengadaan : personil yang memiliki Sertifikat Keahlian
Pengadaan
Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa; - PA :
Pengguna Anggaran BPMPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun
Anggaran 2014 adalah pejabat yang bertanggung jawab atas
pelaksanaan pekerjaan;
- SPMK : Surat Perintah Mulai Kerja;
-
Dok. Pengadaan Langsung Jasa Lainnya Page 4 BPMPD Prov. Kalteng
Tahun 2014
BAB II.
UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG
P E J A B A T P E N G A D A A N DI LINGKUNGAN BADAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN
PEMERINTAHAN DESA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Jl. Brigjend Katamso No. 9 Telepon/Fax (0536) 3221585
PALANGKA RAYA 73112
Nomor : 007.B/PjP-BPMPD/APBD/2014 Palangka Raya, 19 Maret 2014
Lampiran : 1 (satu) berkas Kepada Yth. Direktur CV. Betang
ENGINEERING Jl. Podang No. 151 di Palangka Raya
Perihal : Pengadaan Langsung Pekerjaan Pengawasan Rehab Gedung
Kantor dan Pagar
BPMPD Provinsi Kalimantan Tengah
Dengan ini Saudara kami undang untuk mengikuti proses Pengadaan
Langsung paket pekerjaan Jasa Konsultansi sebagai berikut: 1. Paket
Pekerjaan
Nama paket pekerjaan : Pengawasan Rehab Gedung Kantor dan Pagar
BPMPD Provinsi Kalimantan Tengah
Nilai total HPS : Rp 25.200.000,- (Dua puluh lima juta dua ratus
ribu rupiah). Sumber pendanaan : DPA-SKPD BPMPD Provinsi Kalimantan
Tengah Tahun Anggaran
2014 Nomor : 29/DPA-SKPD/2014 tanggal 2 Januari 2014
2. Pelaksanaan Pengadaan Tempat dan alamat : Ruang Rapat BPMPD
Provinsi Kalimantan Tengah Jl. Brigjend Katamso No. 9 Palangka
Raya
Saudara diminta untuk memasukkan penawaran administrasi, teknis
dan biaya, secara langsung sesuai dengan jadwal pelaksanaan sebagai
berikut:
No Kegiatan Hari/Tanggal Waktu a. Pemasukan Dokumen Penawaran
Jumat s.d Selasa / 21 s.d 25
Maret 2014 09.00 s.d 12.00 WIB
b. Pembukaan Dokumen Penawaran
Selasa / 25 Maret 2014 12.10 WIB
c. Evaluasi Penawaran Selasa s.d Rabu / 25 s.d 26 Maret 2014
d. Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga
Kamis / 27 Maret 2014 09.00 WIB
e. Pengumuman pemenang Jumat / 28 Maret 2014 f. Penerbitan SPPBJ
Rabu / 2 April 2014 g. Penandatanganan SPK Rabu s..d Selasa /2 s.d
15
April 2014
Apabila Saudara memerlukan keterangan dan penjelasan lebih
lanjut, dapat menghubungi
kami pada alamat tersebut diatas sampai dengan batas akhir
pemasukan Dokumen Penawaran.
-
Dok. Pengadaan Langsung Jasa Lainnya Page 5 BPMPD Prov. Kalteng
Tahun 2014
Pemasukan Penawaran sesuai dengan jadwal pelaksanaan diatas
dengan masa berlaku penawaran paling kurang 22 (dua puluh dua) hari
kalender terhitung sejak batas akhir waktu pemasukan penawaran.
Demikian disampaikan untuk diketahui.
PEJABAT PENGADAAN,
EKA DYAN S. HADI, ST. M.Si. NIP. 19670223 199603 1 002
-
Dok. Pengadaan Langsung Jasa Lainnya Page 6 BPMPD Prov. Kalteng
Tahun 2014
BAB III.
INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA (IKP)
A. UMUM
1. Lingkup Pekerjaan
1.1 Penyedia menyampaikan penawaran atas paket pekerjaan Jasa
Konsultansi sebagaimana tercantum dalam LDP.
1.2 Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan
pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis dan dalam waktu
sebagaimana tercantum dalam LDP.
2. Sumber Dana Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan
sebagaimana tercantum dalam LDP.
3. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta
Penipuan
3.1 Penyedia dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini
berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan
tindakan sebagai berikut: a. berusaha mempengaruhi Pejabat
Pengadaan dalam bentuk dan
cara apapun, untuk memenuhi keinginan Penyedia yang bertentangan
dengan Dokumen Pengadaan, dan/atau peraturan
perundang-undangan;
b. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan
lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen
Pengadaan ini.
3.2 Penyedia yang menurut penilaian Pejabat Pengadaan
terbukti
melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam angka 3.1
dikenakan sanksi sebagai berikut: a. sanksi pencantuman dalam
Daftar Hitam; b. gugatan secara perdata; dan/atau c. pelaporan
secara pidana kepada pihak berwenang.
3.3 Pengenaan sanksi dilaporkan oleh Pejabat Pengadaan
kepada
PA/KPA
4. Larangan
Pertentangan Kepentingan
4.1 Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya,
menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan baik secara
langsung maupun tidak langsung.
4.2 Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada angka
4.1
antara lain meliputi: a. dalam Pekerjaan Konstruksi, konsultan
perencana/pengawas
bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang
direncanakannya/diawasinya;
b. pengurus koperasi pegawai dalam suatu K/L/D/I atau anak
perusahaan pada BUMN/BUMD yang mengikuti Pengadaan, merangkap
sebagai Pejabat Pengadaan atau PPK;
c. PPK dan/atau Pejabat Pengadaan, baik langsung maupun tidak
langsung mengendalikan atau menjalankan perusahaan penyedia.
4.3 Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi Penyedia kecuali cuti
diluar
tanggungan K/L/D/I.
-
Dok. Pengadaan Langsung Jasa Lainnya Page 7 BPMPD Prov. Kalteng
Tahun 2014
B. DOKUMEN PENGADAAN 5. Isi Dokumen
Pengadaan 5.1 Dokumen Pengadaan terdiri dari:
a. Umum; b. Undangan Pengadaan Langsung; c. Instruksi Kepada
Penyedia (IKP) d. Pakta Integritas; e. Formulir Isian Kualifikasi
f. Lembar Data Pengadaan; g. Kerangka Acuan Kerja (KAK); h. Bentuk
Dokumen Penawaran; 1) Surat Penawaran; 2) Surat Kuasa; 3) Dokumen
Penawaran Teknis; 4) Dokumen Penawaran Biaya; i. Bentuk Surat
Perintah Kerja (SPK);
5.2 Penyedia berkewajiban memeriksa keseluruhan isi Dokumen
Pengadaan ini. Kelalaian menyampaikan Dokumen Penawaran yang
tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan
ini sepenuhnya merupakan risiko Penyedia.
5.3 Penyedia dapat meminta penjelasan secara tertulis mengenai
isi
Dokumen Pengadaan kepada Pejabat Pengadaan sebelum batas akhir
pemasukan penawaran.
5.4 Pejabat Pengadaan wajib menanggapi setiap permintaan
penjelasan
yang diajukan Penyedia secara tertulis.
C. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN 6. Biaya dalam
Penyiapan Penawaran
Penyedia menanggung semua biaya dalam penyiapan dan penyampaian
penawaran.
7. Bahasa Penawaran
7.1 Semua Dokumen Penawaran harus menggunakan Bahasa Indonesia.
7.2 Dokumen Penunjang yang terkait dengan Dokumen Penawaran
dapat menggunakan Bahasa Indonesia atau Bahasa Asing. 7.3
Dokumen penunjang yang berbahasa asing perlu disertai
penjelasan
dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran,
maka yang berlaku adalah penjelasan dalam Bahasa Indonesia.
8. Dokumen Penawaran
8.1 Dokumen Penawaran terdiri dari Dokumen Persyaratan
Administrasi, Dokumen penawaran Teknis, Dokumen Penawaran Harga,
dan Pakta Integritas sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen asli.
8.2 Dokumen Penawaran Administrasi, meliputi:
a. surat penawaran yang didalamnya mencantumkan; 1) tanggal; 2)
masa berlaku penawaran; 3) total biaya penawaran (dalam angka dan
huruf); 4) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan; dan
-
Dok. Pengadaan Langsung Jasa Lainnya Page 8 BPMPD Prov. Kalteng
Tahun 2014
5) tanda tangan: a) direktur utama/pimpinan perusahaan; b)
penerima kuasa dari direktur utama/ pimpinan
perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta
pendirian atau perubahannya;
c) kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang
dibuktikan dengan dokumen otentik; atau
d) Penyedia perorangan.
b. surat kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan kepada
penerima kuasa yang namanya tercantum dalam akta pendirian atau
perubahannya (apabila dikuasakan);
8.3 Dokumen Penawaran Teknis, meliputi :
a. Data pengalaman perusahaan, terdiri dari : 1) data organisasi
perusahaan, 2) daftar pengalaman kerja sejenis 10 (sepuluh)
tahun
terakhir, 3) uraian pengalaman kerja sejenis 10 (Sepuluh)
tahun
terakhir, diuraikan secara jelas dengan mencantumkan informasi :
nama pekerjaan yang dilaksanakan, lingkup dan data pekerjaan yang
dilaksanakan secara singkat, lokasi, pemberi tugas, nilai, dan
waktu pelaksanaan (menyebutkan bulan dan tahun).
b. Pendekatan dan metodologi, terdiri dari : 1) tanggapan dan
saran terhadap Kerangka Acuan Kerja, 2) uraian pendekatan,
metodologi dan program kerja, 3) jadwal pelaksanaan pekerjaan
sampai dengan serah terima
pekerjaan tidak melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan
dalam KAK,
4) fasilitas pendukung dalam melaksanakan pekerjaan yang diminta
dalam Kerangka Acuan Kerja.
c. Kualifikasi tenaga ahli, berupa Daftar Riwayat Hidup penyedia
yang bersangkutan.
d. Dokumen lain yang dipersyaratkan. 8.4 Penawaran Biaya terdiri
dari:
a. Rekapitulasi penawaran biaya; b. Rincian Biaya Langsung
Personil (remuneration) telah
memperhitungkan, beban biaya sosial, tunjangan penugasan, dan
biaya kompensasi lainnya;
c. Rincian Biaya Langsung Non-Personil (direct reimburseable
cost); apabila diperlukan;
d. Biaya pajak, overhead, bea, retribusi, dan pungutan lain yang
sah serta biaya asuransi (apabila diperlukan) yang harus dibayar
oleh penyedia untuk pelaksanaan pengadaan jasa konsultansi ini
diperhitungkan dalam total harga penawaran.
9. Pakta Integritas 9.1 Penyedia berkewajiban untuk mengisi dan
melengkapi Pakta Integritas.
9.2 Pakta Integritas harus ditandatangani oleh:
a. direktur utama/pimpinan perusahaan; b. penerima kuasa dari
direktur utama/pimpinan perusahaan
yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian atau
perubahannya;
c. kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang
dibuktikan dengan dokumen otentik; atau
d. Penyedia perorangan.
-
Dok. Pengadaan Langsung Jasa Lainnya Page 9 BPMPD Prov. Kalteng
Tahun 2014
9.3 Pakta Integritas berisi ikrar untuk mencegah dan tidak
melakukan dan akan melaporkan terjadinya kolusi, korupsi, dan
nepotisme (KKN).
9.4 Pakta Integritas dimasukkan dalam Dokumen Penawaran.
10. Mata Uang
Penawaran dan Cara Pembayaran
10.1 Semua biaya dalam penawaran harus dalam bentuk mata uang
sebagaimana tercantum dalam LDP.
10.2 Pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan dilakukan sesuai
dengan
cara sebagaimana tercantum dalam LDP.
11.Masa Berlaku Penawaran dan Jangka Waktu Pelaksanaan
11.1 Masa berlaku penawaran sesuai sebagaimana tercantum dalam
LDP.
11.2 Apabila evaluasi belum selesai dilaksanakan, sebelum akhir
masa
berlakunya penawaran, Pejabat Pengadaan dapat meminta kepada
Penyedia secara tertulis untuk memperpanjang masa berlakunya
penawaran tersebut dalam jangka waktu tertentu.
11.3 Penyedia dapat :
a. Menyetujui permintaan tersebut tanpa mengubah penawaran; b.
Menolak permintaan tersebut dan dapat mengundurkan diri
secara tertulis dengan tidak dikenakan sanksi. 11.4 Jangka waktu
pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak
melebihi jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LDP.
D. PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN
12. Penyampulan dan Penandaan Sampul Penawaran
12.1 Penyampulan Dokumen Penawaran dengan menggunakan metode 1
(satu) sampul.
12.2 Penyedia memasukkan Dokumen Penawaran ke dalam 1 (satu)
sampul dan ditulis Dokumen Penawaran, nama paket pekerjaan, nama
dan alamat Penyedia serta ditujukan kepada Pejabat Pengadaan dengan
alamat sebagaimana tercantum dalam LDP.
13. Penyampaian Dokumen Penawaran
Penyedia menyampaikan langsung Dokumen Penawaran kepada Pejabat
Pengadaan sesuai jadwal sebagaimana tercantum dalam LDP.
14. Waktu Pemasukan Penawaran
Penawaran harus disampaikan kepada atau harus sudah diterima
oleh Pejabat Pengadaan ditempat dan pada waktu sebagaimana
tercantum dalam LDP.
15. Penawaran Terlambat
Setiap penawaran yang diterima oleh Pejabat Pengadaan setelah
batas akhir waktu pemasukan penawaran akan ditolak dan dikembalikan
kepada Penyedia yang bersangkutan dalam keadaan tertutup (sampul
tidak dibuka) disertai dengan bukti serah terima.
-
Dok. Pengadaan Langsung Jasa Lainnya Page 10 BPMPD Prov. Kalteng
Tahun 2014
E. PEMBUKAAN PENAWARAN, KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI
16. Pembukaan Penawaran
16.1 Dokumen Penawaran dibuka pada waktu dan tempat sebagaimana
tercantum dalam LDP.
16.2 Pejabat Pengadaan memeriksa kelengkapan Dokumen
Penawaran
yang meliputi: a. surat penawaran yang didalamnya tercantum masa
berlaku
penawaran dan penawaran biaya; b. surat kuasa dari
pemimpin/direktur utama perusahaan kepada
penerima kuasa yang namanya tercantum dalam akta pendirian atau
perubahannya (apabila dikuasakan);
c. dokumen penawaran teknis; d. dokumen penawaran biaya; dan e.
dokumen lain yang dipersyaratkan.
17. Evaluasi Penawaran
17.1 Evaluasi penawaran dilakukan dengan metode evaluasi
kualitas. 17.2 Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi penawaran yang
meliputi:
a. evaluasi administrasi; b. evaluasi teknis; dan c. evaluasi
harga.
17.3 Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagai
berikut:
a. Pejabat Pengadaan dilarang menambah, mengurangi, mengganti
dan/atau mengubah isi Dokumen Pengadaan ini;
b. Pejabat Pengadaan dan/atau Penyedia dilarang menambah,
mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah isi Dokumen Penawaran;
c. penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai
dengan ketentuan, syarat-syarat, dan spesifikasi teknis yang
ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan ini, tanpa ada penyimpangan yang
bersifat penting/pokok yang mempengaruhi lingkup, kualitas dan
hasil/kinerja pekerjaan;
d. para pihak dilarang mempengaruhi atau melakukan intervensi
kepada Pejabat Pengadaan selama proses evaluasi;
e. apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya pengaturan
bersama (kolusi/persekongkolan) antara Penyedia, Pejabat Pengadaan
dan/atau PA, dengan tujuan untuk menunjuk Penyedia, maka: 1)
Penyedia dimasukkan ke dalam Daftar Hitam baik badan
usahanya beserta pengurusnya; 2) Pejabat Pengadaan mengundang
Penyedia lain.
17.4 Evaluasi Administrasi:
a. penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi,
apabila: 1) syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan
Dokumen Pengadaan ini dipenuhi/dilengkapi; 2) surat penawaran
memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a) ditandatangani oleh: (1) direktur utama/pimpinan
perusahaan/pengurus
koperasi; (2) penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan
perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta
pendirian atau perubahannya/anggaran dasar;
(3) pihak lain yang bukan direktur utama/ pimpinan
perusahaan/pengurus koperasi yang namanya
-
Dok. Pengadaan Langsung Jasa Lainnya Page 11 BPMPD Prov. Kalteng
Tahun 2014
tidak tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar, sepanjang
pihak lain tersebut adalah pengurus/ karyawan perusahaan/karyawan
koperasi yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat
kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari direktur
utama/pimpinan perusahaan/ pengurus koperasi berdasarkan akta
pendirian/ anggaran dasar; atau
(4) kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat
yang dibuktikan dengan dokumen otentik; atau
b) mencantumkan penawaran biaya; c) jangka waktu berlakunya
surat penawaran tidak
kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP;
d) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak
melebihi jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LDP; dan
e) bertanggal. b. Pejabat Pengadaan dapat melakukan klarifikasi
terhadap hal-
hal yang kurang jelas dan meragukan; c. apabila Penyedia
memenuhi persyaratan administrasi
dilanjutkan dengan evaluasi teknis; d. apabila penyedia tidak
memenuhi persyaratan administrasi,
Pejabat Pengadaan menyatakan pengadaan langsung gagal. Tindak
lanjut pengadaan langsung gagal dengan cara mengundang penyedia
lain.
17.5 Evaluasi Teknis: a. unsur-unsur yang dievaluasi teknis
sesuai dengan yang
ditetapkan; b. Evaluasi penawaran teknis dilakukan dengan cara
memberikan
nilai angka tertentu pada setiap kriteria yang dinilai dan bobot
yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan Langsung, dengan
ketentuan: 1) unsur-unsur pokok yang dinilai adalah:
a) pengalaman perusahaan (bobot nilai antara 10 % s.d 20 %),
b) pendekatan dan metodologi (bobot nilai antara 20 % s.d 40
%),
c) kualifikasi tenaga ahli (bobot nilai antara 50 % s.d 70
%);
2) penilaian dilakukan sesuai pembobotan dari masing-masing
unsur sebagaimana tercantum dalam LDP;
3) bobot masing-masing unsur ditetapkan oleh Pejabat Pengadaan
berdasarkan jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan;
c. Penilaian terhadap Pengalaman Perusahaan dilakukan atas: 1)
pengalaman perusahaan Penyedia dalam melaksanakan
pekerjaan sejenis dengan pekerjaan yang dipersyaratkan dalam KAK
untuk 10 (sepuluh) tahun terakhir;
2) pengalaman kerja di di lokasi kegiatan mendapat tambahan
nilai;
3) pengalaman tersebut diuraikan secara jelas dengan
mencantumkan informasi: nama pekerjaan yang dilaksanakan, lingkup
dan data pekerjaan yang dilaksanakan secara singkat, lokasi,
pemberi tugas, nilai, dan waktu pelaksanaan (menyebutkan bulan dan
tahun);
-
Dok. Pengadaan Langsung Jasa Lainnya Page 12 BPMPD Prov. Kalteng
Tahun 2014
4) penilaian juga dilakukan terhadap jumlah pekerjaan yang
sedang dilaksanakan oleh Penyedia, disamping untuk mengukur
pengalaman juga dapat dipergunakan untuk mengukur
kemampuan/kapasitas Penyedia yang bersangkutan dalam melaksanakan
tugasnya;
5) pengalaman perusahaan peserta harus dilengkapi dengan
referensi/kontrak sebelumnya, yang menunjukkan kinerja perusahaan
peserta yang bersangkutan selama 10 (sepuluh) tahun terakhir dan
dapat dibuktikan kebenarannya dengan menghubungi penerbit
referensi/PPK/ pemilik pekerjaan;
6) sub unsur Pengalaman Perusahaan yang dinilai adalah: a)
pengalaman melaksanakan kegiatan sejenis (bobot 4-
8%); b) pengalaman melaksanakan di lokasi kegiatan (bobot
2-5%); c) pengalaman manajerial dan fasilitas utama (bobot
2-
5%); d) kapasitas perusahaan dengan memperhatikan jumlah
tenaga ahli tetap (bobot 2-5%). e) [sub unsur lain yang dinilai
dan dipersyaratkan].
(bobot 0-2%). f) Jumlah bobot sub unsur Pengalaman Perusahaan
10-
20%. 7) bobot masing-masing sub unsur ditetapkan oleh
Pejabat
Pengadaan berdasarkan jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan
sesuai dengan yang tercantum dalam LDP.
d. Penilaian terhadap Pendekatan dan Metodologi dilakukan atas:
1) pemahaman perusahaan Penyedia atas lingkup
pekerjaan/jasa layanan yang diminta dalam KAK, pemahaman atas
sasaran/tujuan, kualitas metodologi, dan hasil kerja;
2) sub unsur Pendekatan dan Metodologi yang dinilai adalah: a)
pemahaman atas jasa layanan yang tercantum dalam
KAK, penilaian terutama meliputi: pengertian terhadap tujuan
proyek/kegiatan, lingkup serta jasa konsultansi yang diperlukan
(aspek-aspek utama yang diindikasikan dalam KAK), dan pengenalan
lapangan;
b) kualitas metodologi, rencana kerja, uraian tugas, jangka
waktu pelaksanaan, laporan-laporan yang disyaratkan, jenis keahlian
serta jumlah tenaga ahli yang diperlukan, program kerja, jadwal
pekerjaan, jadwal penugasan, organisasi, dan kebutuhan jumlah orang
bulan;
c) hasil kerja (deliverable), penilaian meliputi antara lain:
analisis, gambar-gambar kerja, spesifikasi teknis, perhitungan
teknis, dan laporan-laporan;
3) bobot masing-masing sub unsur ditetapkan oleh Pejabat
Pengadaan berdasarkan jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan sesuai
dengan yang tercantum dalam LDP.
e. Kualifikasi Tenaga Ahli, penilaian dilakukan atas: 1) tenaga
ahli yang diusulkan untuk melaksanakan pekerjaan
dengan memperhatikan jenis keahlian, persyaratan, serta jumlah
tenaga yang telah diindikasikan di dalam KAK;
2) sub unsur Kualifikasi Tenaga Ahli yang dinilai adalah: a)
tingkat pendidikan, yaitu lulusan perguruan tinggi
negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah lulus ujian
negara atau yang telah diakreditasi, atau perguruan tinggi luar
negeri yang telah diakreditasi, dibuktikan dengan salinan
ijazah;
-
Dok. Pengadaan Langsung Jasa Lainnya Page 13 BPMPD Prov. Kalteng
Tahun 2014
b) pengalaman kerja profesional seperti yang disyaratkan dalam
KAK. Ketentuan penghitungan pengalaman kerja profesional dilakukan
berdasarkan kesesuaian lingkup pekerjaan dan posisi pengalaman
kerja profesional dibandingkan dengan yang dipersyaratkan dalam
KAK, dinilai dengan kriteria sebagai berikut: (1) lingkup pekerjaan
yang sesuai, (2) posisi yang sesuai, (3) nilai masing-masing
kriteria ditetapkan oleh
Pejabat Pengadaan berdasarkan jenis pekerjaan yang akan
dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum dalam LDP. Lingkup
pekerjaan yang tidak sesuai atau posisi yang tidak sesuai tidak
diberi nilai.
c) sertifikat keahlian/profesi yang dikeluarkan oleh pihak yang
berwenang mengeluarkan, sesuai dengan keahlian/profesi yang
disyaratkan dalam KAK;
d) lain-lain : penguasaan bahasa Inggris, bahasa Indonesia (bagi
konsultan Asing), bahasa setempat, aspek pengenalan (familiarity)
atas tata-cara, aturan, situasi, dan kondisi (custom) setempat.
Personil yang menguasai/memahami aspek-aspek tersebut di atas
diberikan nilai lebih tinggi;
e) [sub unsur lain yang dinilai dan dipersyaratkan]. 3) bobot
masing-masing sub unsur ditetapkan oleh Pejabat
Pengadaan berdasarkan jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan
sesuai dengan yang tercantum dalam LDP.
4) Tingkat pendidikan tenaga ahli yang kurang dari tingkat
pendidikan yang dipersyaratkan dalam KAK dinyatakan gugur.
5) Kualifikasi dari tenaga ahli yang melebihi dari kualifikasi
yang dipersyaratkan dalam KAK tidak mendapat tambahan nilai.
f. Hasil evaluasi teknis harus melewati ambang batas nilai
teknis (passing grade) sebagaimana yang tercantum dalam LDP.
g. Apabila penyedia tidak memenuhi persyaratan teknis, Pejabat
Pengadaan menyatakan pengadaan langsung gagal. Tindak lanjut
pengadaan langsung gagal dengan cara mengundang penyedia lain.
17.6 Evaluasi Biaya:
a. Evaluasi biaya dilakukan terhadap Penyedia yang lulus ambang
batas nilai teknis.
b. Unsur-unsur yang perlu diteliti dan dinilai dalam evaluasi
penawaran biaya dilakukan terhadap: 1) kewajaran biaya pada Rincian
Biaya Langsung Personil
(remuneration); 2) kewajaran penugasan tenaga ahli; 3) kewajaran
penugasan tenaga pendukung; apabila
dipersyaratkan 4) kewajaran biaya pada Rincian Biaya Langsung
Non-
Personil (direct reimbursable cost).
17.7 Dalam melakukan evaluasi, Pejabat Pengadaan melakukan
klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya untuk mendapatkan biaya
yang wajar serta dapat dipertanggungjawabkan.
-
Dok. Pengadaan Langsung Jasa Lainnya Page 14 BPMPD Prov. Kalteng
Tahun 2014
18. Klarifikasi dan
Negosiasi Teknis dan Biaya
18.1 Klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya dilakukan oleh
Pejabat Pengadaan dengan Penyedia yang bersangkutan.
18.2 Klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya dilakukan
untuk:
a. meyakinkan kejelasan teknis dan biaya, dengan memperhatikan
kesesuaian antara bobot pekerjaan dengan tenaga ahli dan/atau
tenaga pendukung yang ditugaskan, serta mempertimbangkan kebutuhan
perangkat/fasilitas pendukung yang proporsional guna pencapaian
hasil kerja yang optimal;
b. memperoleh kesepakatan biaya yang efisien dan efektif dengan
tetap mempertahankan hasil yang ingin dicapai sesuai dengan
penawaran teknis yang diajukan penyedia.
18.3 Aspek-aspek biaya yang perlu diklarifikasi dan
dinegosiasi
terutama: a. kesesuaian rencana kerja dengan jenis pengeluaran
biaya; b. volume kegiatan dan jenis pengeluaran; dan c. biaya
satuan dibandingkan dengan biaya yang berlaku di
pasaran. 18.4 Klarifikasi dan negosiasi terhadap unit biaya
personil dilakukan
berdasarkan daftar gaji yang telah diaudit dan/atau bukti setor
pajak penghasilan tenaga ahli konsultan yang bersangkutan, dengan
ketentuan biaya satuan dari biaya langsung personil, maksimum 4,0
(empat koma nol) kali gaji dasar yang diterima oleh tenaga ahli
tetap dan/atau maksimum 2,5 (dua koma lima) kali penghasilan yang
diterima oleh tenaga ahli tidak tetap berdasarkan perhitungan dari
daftar gaji yang telah diaudit dan/atau bukti setor pajak
penghasilan tenaga ahli konsultan yang bersangkutan.
18.5 Negosiasi biaya dilakukan terhadap total penawaran biaya
terkoreksi yang melebihi pagu anggaran, agar didapatkan total
penawaran biaya hasil negosiasi yang memenuhi HPS, tanpa mengurangi
kualitas penawaran teknis.
18.6 Harga satuan yang dapat dinegosiasikan yaitu Biaya Langsung
Non-
Personil yang dapat diganti (direct reimbursable cost) dan/atau
Biaya Langsung Personil (remuneration) yang dinilai tidak wajar
berdasarkan ketentuan pada angka 18.5).
18.7 Apabila hasil evaluasi biaya serta klarifikasi dan
negosiasi teknis
dan biaya tidak ditemukan hal-hal yang tidak wajar, maka total
penawaran biaya dapat diterima sepanjang tidak melebihi pagu
anggaran.
18.8 Apabila klarifikasi dan negosiasi tidak mencapai
kesepakatan, maka
Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung dinyatakan
gagal, dan mengundang penyedia lain.
18.9 Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Klarifikasi
dan
Negosiasi
F. PEMBUATAN BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG (BAHPL),
PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PENYEDIA
19. Pembuatan
BAHPL 19.1 BAHPL merupakan kesimpulan dari hasil evaluasi
penawaran serta
klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya yang dibuat dan
ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan.
-
Dok. Pengadaan Langsung Jasa Lainnya Page 15 BPMPD Prov. Kalteng
Tahun 2014
19.2 BAHPL harus memuat hal-hal sebagai berikut:
a. nama dan alamat penyedia; b. hasil evaluasi penawaran; c.
ambang batas nilai teknis; d. biaya penawaran dan biaya penawaran
terkoreksi dari
Penyedia; e. hasil klarifikasi dan negosiasi; f. pagu anggaran
dan HPS; g. metoda evaluasi yang digunakan; h. unsur-unsur yang
dievaluasi; i. rumus yang dipergunakan; j. keterangan-keterangan
lain yang dianggap perlu mengenai hal
ikhwal pelaksanaan Penunjukan Langsung; k. tanggal dibuatnya
Berita Acara.
20. Penetapan Penyedia
20.1 Pejabat Pengadaan membuat Surat Penetapan Penyedia
berdasarkan BAHPL untuk nilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah).
20.2 Penetapan Penyedia harus memuat:
a. nama paket pekerjaan dan nilai total HPS; b. nama dan alamat
penyedia serta harga penawaran atau harga
penawaran terkoreksi; c. hasil klarifikasi teknis dan negosiasi
harga; d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan e. hasil evaluasi
penawaran.
20.3 Data Pendukung yang diperlukan untuk menetapkan
penyedia
adalah: a. Dokumen Pengadaan beserta adendum (apabila ada); b.
BAHPL; dan c. Dokumen Penawaran.
21. Pengumuman Penyedia
Pejabat Pengadaan mengumumkan penyedia di website sebagaimana
tercantum dalam LDP dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat
yang memuat sekurang-kurangnya : a. nama paket pekerjaan dan nilai
total HPS; b. nama dan alamat penyedia; c. harga penawaran atau
harga penawaran terkoreksi; d. hasil klarifikasi dab negosiasi
teknis dan biaya; e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ; dan f. hasil
evaluasi
G. PENGADAAN LANGSUNG GAGAL
22. Pengadaan Langsung Gagal
22.1 Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal,
apabila: a. Penyedia tidak memasukan Dokumen Penawaran; b. Penyedia
tidak lulus evaluasi penawaran; atau c. penawaran biaya terkoreksi
yang disampaikan Penyedia
melampaui pagu anggaran. 22.2 PA/KPA pada BPMPD Prov. Kalimantan
Tengah sebagaimana yang
tercantum dalam LDP menyatakan Pengadaan Langsung gagal,
apabila:
-
Dok. Pengadaan Langsung Jasa Lainnya Page 16 BPMPD Prov. Kalteng
Tahun 2014
a. PA/KPA pada SKPD sebagaimana tercantum dalam LDP
sependapat dengan PA yang tidak bersedia menandatangani SPK
karena proses Pengadaan Langsung tidak sesuai dengan Peraturan
Presiden No. 70 Tahun 2012;
b. pengaduan masyarakat adanya dugaan KKN yang melibatkan
Pejabat Pengadaan dan/atau PA ternyata benar;
c. dugaan KKN dalam pelaksanaan Pengadaan Langsung dinyatakan
benar oleh pihak berwenang;
d. Dokumen Pengadaan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden No.
70 Tahun 2012;
e. pelaksanaan Pengadaan Langsung tidak sesuai atau menyimpang
dari Dokumen Pengadaan; atau
f. Penyedia mengundurkan diri.
22.3 Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam LDP menyatakan
Pengadaan Langsung gagal, apabila Pengaduan masyarakat atas
terjadinya KKN yang melibatkan PA dan/atau KPA, ternyata benar.
22.4 Setelah Pengadaan Langsung dinyatakan gagal, maka
Pejabat
Pengadaan mengundang Penyedia lain.
H. PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH KERJA (SPK)
23. Penandatangan SPK
23.1 PA dan penyedia tidak diperkenankan mengubah substansi
Dokumen Pengadaan sampai dengan penandatanganan SPK.
23.2 Pejabat Pengadaan menyampaikan Berita Acara Hasil
Pengadaan
Langsung (BAHPL) kepada PA sebagai dasar untuk menerbitkan
SPK.
23.3 PA dan penyedia wajib memeriksa konsep SPK yang
meliputi
substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf serta
membubuhkan paraf pada setiap lembar SPK.
23.4 Banyaknya rangkap SPK dibuat sesuai kebutuhan, yaitu:
a. sekurang-kurangnya 2 (dua) SPK asli, terdiri dari: 1) SPK
asli pertama untuk PA dibubuhi materai pada bagian
yang ditandatangani oleh penyedia barang; dan 2) SPK asli kedua
untuk penyedia barang dibubuhi materai
pada bagian yang ditandatangani oleh PA; b. rangkap SPK lainnya
tanpa dibubuhi materai, apabila
diperlukan.
23.5 Pihak yang berwenang menandatangani SPK atas nama Penyedia
adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/
Anggaran Dasar, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
23.6 Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak
disebutkan
dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada
poin 23.5 diatas, dapat menandatangani SPK, sepanjang mendapat
kuasa/pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang
sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani
SPK.
-
Dok. Pengadaan Langsung Jasa Lainnya Page 17 BPMPD Prov. Kalteng
Tahun 2014
BAB IV.
PAKTA INTEGRITAS
[contoh Pakta Integritas Badan Usaha]
PAKTA INTEGRITAS Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Nama :
__________[nama wakil sah badan usaha/Kemitraan] No. Identitas :
__________[diisi dengan no. KTP/SIM/Paspor] Jabatan : __________
Bertindak untuk dan atas nama : PT/CV/Firma/Koperasi/
__________[pilih yang sesuai dan cantumkan nama] dalam rangka
pengadaan _________[isi nama paket] pada [isi sesuai dengan
K/L/D/I] _________ dengan ini menyatakan bahwa: 1. Tidak akan
melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN); 2. Akan
melaporkan kepada Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah dan/atau
LKPP apabila
mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini; 3.
Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan
profesional untuk
memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan; 4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah
saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya
bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi
pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau
dilaporkan secara pidana.
__________[tempat], __[tanggal] __________[bulan] 20__ [ Nama
Penyedia ] [tanda tangan dan cap] [ nama lengkap ], [jabatan]
-
Dok. Pengadaan Langsung Jasa Lainnya Page 18 BPMPD Prov. Kalteng
Tahun 2014
BAB V.
FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI
FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI UNTUK BADAN USAHA Saya yang bertanda
tangan di bawah ini: Nama : __________[nama wakil sah badan usaha]
No. Identitas : __________[diisi dengan no. KTP/SIM/Paspor] Jabatan
: __________[diisi sesuai jabatan dalam akta notaris] Bertindak
untuk dan atas nama : PT/CV/Firma/Koperasi/Kemitraan/Orang
Perseorangan
____________________[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]
Alamat : __________ Telepon/Fax : __________ Email : __________
menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: 1. saya secara hukum
bertindak untuk dan atas nama perusahaan/koperasi/kemitraan/KSO
berdasarkan __________ [akta pendirian/anggaran dasar/surat
kuasa/Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi, disebutkan secara
jelas nomor dan tanggal akta pendirian/anggaran dasar/surat
kuasa/perjanjian kemitraan/Kerja Sama Operasi];
2. Saya bukan sebagai pegawai K/L/D/I [bagi pegawai K/L/D/I yang
sedang cuti diluar
tanggungan K/L/D/I ditulis sebagai berikut : Saya merupakan
pegawai K/L/D/I yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/D/I];
3. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana; 4. saya tidak
sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para
pihak yang
terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan
ini; 5. badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar
Hitam, tidak dalam pengawasan
pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang
dihentikan; 6. salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha yang
saya wakili tidak masuk dalam Daftar
Hitam; 7. Data-data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai
berikut:
-
Dok. Pengadaan Langsung Jasa Lainnya Page 19 BPMPD Prov. Kalteng
Tahun 2014
A. Data Administrasi
1. Umum
1. Nama (PT/CV/Firma/ Koperasi/Kemitraan/ Perorangan) [pilih
yang sesuai]
: __________
2. Status [tidak diisi jika Kemitraan/orang perseorangan]
:
3.
Alamat Kantor Pusat : __________
No. Telepon : __________
No. Fax : __________
E-Mail : __________
4.
Alamat Kantor Cabang : [diisi jika Peserta Pengadaan adalah
cabang perusahan/bukan perusahaan pusatnya. Jika Kemitraan/orang
perorangan maka cukup diberi tanda - ]
No. Telepon :
No. Fax :
E-Mail :
B. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan
1. Akta Pendirian PT/CV/Firma/ Koperasi
a. Nomor Akta : __________
b. Tanggal : __________
c. Nama Notaris
d. Nomor Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM. (untuk yang
berbentuk PT)
:
:
__________
__________
2. Akta Perubahan Terakhir
a. Nomor Akta : __________
b. Tanggal : __________
c. Nama Notaris
d. Nomor Persetujuan Kementerian Hukum dan HAM. (untuk yang
berbentuk PT)
:
:
__________
__________
C. Pengurus Badan Usaha
No. Nama No. Identitas Jabatan dalam Badan Usaha
D. Izin Usaha
No. Surat Ijin Usaha : __________________Tanggal __________
Masa berlaku izin usaha : __________
Instansi pemberi izin usaha : __________
Pusat Cabang
-
Dok. Pengadaan Langsung Jasa Lainnya Page 20 BPMPD Prov. Kalteng
Tahun 2014
E. Izin Lainnya [apabila dipersyaratkan]
No. Surat Ijin Usaha : __________________Tanggal __________
Masa berlaku izin usaha : __________
Instansi pemberi izin usaha : __________
F. Data Keuangan 1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan
Persero (untuk CV/Firma)
No. Nama No. KTP Alamat Persentase
2. Pajak
a. Nomor Pokok Wajib Pajak : __________ b. Bukti Pelunasan Pajak
Tahun
terakhir : No. ________ Tanggal _______
c. Laporan bulanan (tiga bulan terakhir) : 1. PPh Pasal 21 2.
PPh Pasal 23 3. PPh Pasal 25 / Pasal 29 4. PPN
d. Surat Keterangan Fiskal (sebagai pengganti huruf b dan c)
: : : : :
No. ________ Tanggal _______ No. ________ Tanggal _______ No.
________ Tanggal _______ No. ________ Tanggal _______ No. ________
Tanggal _______
G. Data Personalia (Tenaga Ahli Tetap badan usaha) [Apabila
diperlukan]
No. Nama Tgl/bln/thn
lahir Tingkat
Pendidikan Keahlian /
Spesialisasi Pengalaman
Kerja (tahun) Kemampuan Manajerial
1 2 3 4 5 6 7
H. Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan yang mendukung [Apabila
diperlukan]
No.
Jenis Fasilitas/
Peralatan/ Perlengkapan
Jumlah
Kapasitas atau
output pada saat
ini
Merk dan Tipe
Tahun Pembuatan
Kondisi
(%)
Lokasi Sekarang
Status Kepemilik
an/ Dukungan
Sewa
1 2 3 4 5 6 7 8 9
-
Dok. Pengadaan Langsung Jasa Lainnya Page 21 BPMPD Prov. Kalteng
Tahun 2014
I. Data Pengalaman Perusahaan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir
(nilai (untuk penyedia yang telah berdiri 3 tahun atau lebih).
Untuk perusahaan yang baru
berdiri kurang dari 3 tahun tidak wajib mengisi tabel ini.)
No. Nama Paket
Pekerjaan
Lokasi
Pemberi Tugas / Pejabat Pembuat
Komitmen Kontrak
Tanggal Selesai Pekerjaan berdasarkan
Nama Alamat/ Telepon
No / Tanggal
Nilai Kontrak BA. Serah
Terima
1 2 4 5 6 7 8 9 10
J. Data Pengalaman Perusahaan yang sama/Sejenis (nilai paket
pengalaman sesuai bidang yang dipersyaratkan dalam Kurun Waktu 10
(Sepuluh)
Tahun Terakhir)
No. Nama Paket
Pekerjaan
Bidang/ Sub
Bidang Pekerjaan
Lokasi
Pemberi Tugas / Pejabat Pembuat
Komitmen Kontrak
Tanggal Selesai Pekerjaan
Berdasarkan
Nama Alamat/ Telepon
No / Tanggal
Nilai Kontrak BA
Serah Terima
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan
sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari
ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada
pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia
dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman
dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan
secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
__________[tempat], __[tanggal] __________[bulan] 20__
PT/CV/Firma/Koperasi __________[pilih yang sesuai dan cantumkan
nama]
[rekatkan materai Rp 6.000,- bubuhkan tanda tangan dan cap
perusahaan]
(nama lengkap wakil sah badan usaha) [jabatan pada badan
usaha]
-
Dok. Pengadaan Langsung Jasa Lainnya Page 22 BPMPD Prov. Kalteng
Tahun 2014
BAB VI.
LEMBAR DATA PENGADAAN (LDP)
A. Lingkup Pekerjaan 1. Nama Pejabat Pengadaan : EKA DYAN S.
HADI, ST., M.Si.
2. Alamat Pejabat Pengadaan : Jl. Brigjend. Katamso No. 9 P.
Raya
3. Nama Pekerjaan : Pengawasan Rehab Gedung Kantor dan Pagar
BPMPD Provinsi Kalimantan Tengah
4. Uraian singkat Pekerjaan : Penyedia melakukan pengawasan
Rehab Gedung Kantor dan Pagar BPMPD Provinsi Kalimantan Tengah
sesuai RAB/Gambar yang ada.
5. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan : 120 (seratus dua puluh)
hari kalender.
B. Sumber Dana Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan:
DPA-SKPD BPMPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2014
Nomor : 29/DPA-SKPD/2014 tanggal 2 Januari 2014
C. Mata Uang Penawaran dan Cara Pembayaran
1. Mata uang yang digunakan adalah Rupiah (Rp.) 2. Pembayaran
dilakukan secara angsuran, yaitu :
a. Angsuran I (Pertama) 85% x Nilai Kontrak, setelah prestasi
pekerjaan konstruksi mencapai 100 % yang dinyatakan dengan Berita
Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Pengawasan yang ditanda
tangani oleh kedua belah pihak.
b. Angsuran II (Kedua) 15% x Nilai Kontrak, setelah prestasi
berakhirnya masa pemeliharaan yang dinyatakan dalam Berita Acara
Serah Terima Kedua Pekerjaan Konstruksi yang ditanda tangani oleh
kedua belah pihak.
D. Masa Berlakunya Penawaran
Masa berlaku penawaran selama 22 (dua puluh dua) hari kalender
sejak batas akhir waktu pemasukan penawaran. [diisi dengan
memperhitungkan awal pemasukan penawaran sampai dengan
penandatanganan SPK].
E. Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran
Pemasukan Penawaran : Hari : Jumat s.d Selasa Tanggal : 21 s.d
25 Maret 2014 Pukul : 09.00 s.d 12.00 WIB Tempat : Sekretariat
Pejabat Pengadaan di lingkungan BPMPD Prov. Kalteng Jl. Brigjend
Katamso No. 9 Palangka Raya
Pembukaan Penawaran :
Hari : Selasa Tanggal : 25 Maret 2014 Pukul : 12.10 WIB -
selesai Tempat : Sekretariat Pejabat Pengadaan di lingkungan BPMPD
Prov. Kalteng Jl. Brigjend Katamso No. 9 Palangka Raya
F. Evaluasi Teknis Bobot unsur-unsur pokok yang dinilai :
-
Dok. Pengadaan Langsung Jasa Lainnya Page 23 BPMPD Prov. Kalteng
Tahun 2014
1. Unsur Pengalaman Perusahaan : 10 % a. Pengalaman perusahaan
Penyedia harus dilengkapi dengan
referensi, yang menunjukkan kinerja perusahaan Penyedia yang
bersangkutan selama 10 (sepuluh) tahun terakhir dan dapat
dibuktikan kebenarannya dengan menghubungi penerbit referensi.
b. Apabila tidak dilengkapi referensi/kontrak on maka tidak
dinilai.
c. Apabila dilengkapi referensi namun terbukti tidak benar, maka
penawaran digugurkan dan Penyedia dikenakan Daftar Hitam.
d. Sub unsur pengalaman melaksanakan proyek/kegiatan sejenis,
dengan bobot sub unsur _______%, dan ketentuan penilaian sub unsur
: 1) memiliki ____ paket pekerjaan sejenis dalam waktu 10
(sepuluh) tahun diberi nilai : _____________ 2) memiliki ____
s.d ____ paket pekerjaan sejenis dalam
waktu 10 (sepuluh) tahun diberi nilai : _____________ 3)
memiliki < ____ paket pekerjaan sejenis dalam waktu 10
(sepuluh) tahun diberi nilai : _____________ 4) Nilai yang
didapatkan X bobot sub unsur pengalaman
melaksanakan proyek/kegiatan sejenis = NILAI BOBOT sub unsur
pengalaman melaksanakan proyek/kegiatan sejenis.
5) proyek/kegiatan yang sejenis adalah :
_______________[deskripsikan dengan jelas].
e. Sub unsur pengalaman melaksanakan di lokasi proyek/kegiatan,
dengan bobot sub unsur _______%, dan ketentuan penilaian sub unsur
: 1) memiliki ____ paket pekerjaan di lokasi proyek/kegiatan
dalam waktu 10 (sepuluh) tahun diberi nilai : _____________ 2)
memiliki ____ s.d ____ paket pekerjaan di lokasi
proyek/kegiatan dalam waktu 10 (sepuluh) tahun diberi nilai :
_____________
3) memiliki < ____ paket pekerjaan di lokasi proyek/kegiatan
dalam waktu 10 (sepuluh) tahun diberi nilai : _____________
4) Nilai yang didapatkan X bobot sub unsur pengalaman
melaksanakan di lokasi proyek/kegiatan = NILAI BOBOT sub unsur
pengalaman melaksanakan di lokasi proyek/kegiatan.
f. Sub unsur pengalaman manajerial dan fasilitas utama, dengan
bobot sub unsur _______%, dan ketentuan penilaian sub unsur : 1)
memiliki ____ pengalaman manajerial dan fasilitas
utama dalam waktu 10 (sepuluh) tahun diberi nilai :
_____________
2) memiliki ____ s.d ____ pengalaman manajerial dan fasilitas
utama dalam waktu 10 (sepuluh) tahun diberi nilai :
_____________
3) memiliki < ____ pengalaman manajerial dan fasilitas utama
dalam waktu 10 (sepuluh) tahun diberi nilai : _____________
4) Nilai yang didapatkan X bobot sub unsur pengalaman manajerial
dan fasilitas utama = NILAI BOBOT sub unsur pengalaman manajerial
dan fasilitas utama.
g. Sub unsur kapasitas perusahaan dengan memperhatikan jumlah
tenaga ahli tetap, dengan bobot sub unsur _______%, dan ketentuan
penilaian sub unsur : 1) memiliki ____ orang tenaga ahli tetap yang
digunakan
untuk melakukan pekerjaan sejenis dalam waktu 10 (sepuluh) tahun
diberi nilai : _____________
-
Dok. Pengadaan Langsung Jasa Lainnya Page 24 BPMPD Prov. Kalteng
Tahun 2014
2) memiliki ____ s.d ____ orang tenaga ahli tetap yang digunakan
untuk melakukan pekerjaan sejenis dalam waktu 10 (sepuluh) tahun
diberi nilai : _____________
3) memiliki < ____ orang tenaga ahli tetap yang digunakan
untuk melakukan pekerjaan sejenis dalam waktu 10 (sepuluh) tahun
diberi nilai : _____________
4) Nilai yang didapatkan X bobot sub unsur kapasitas perusahaan
dengan memperhatikan jumlah tenaga ahli tetap = NILAI BOBOT sub
unsur pengalaman manajerial dan fasilitas utama.
h. [sub unsur lain yang dinilai dan dipersyaratkan]. i. Total
bobot seluruh sub unsur = 100 % j. Total NILAI BOBOT seluruh sub
unsur X bobot unsur
Pengalaman Perusahaan = NILAI PENGALAMAN PERUSAHAAN.
2. Unsur Pendekatan dan Metodologi : 20 %
a. Sub unsur pemahaman atas jasa layanan yang tercantum dalam
KAK, dengan bobot sub unsur _______%, dan ketentuan penilaian sub
unsur : 1) [apabila memberikan tanggapan dengan sangat baik
yang
menggambarkan pemahaman peserta atas jasa layanan yang tercantum
dalam KAK, diberi nilai 100 (seratus);
2) apabila memberikan tanggapan baik menggambarkan pemahaman
peserta atas jasa layanan yang tercantum dalam KAK, diberi nilai 80
(delapan puluh);
3) apabila memberikan tanggapan dengan cukup baik yang
menggambarkan pemahaman peserta atas jasa layanan yang tercantum
dalam KAK, diberi nilai 60 (enam puluh);
4) apabila memberikan tanggapan yang kurang menggambarkan
pemahaman peserta atas jasa layanan yang tercantum dalam KAK,
diberi nilai 40 (empat puluh);
5) apabila memberikan tanggapan yang sangat kurang menggambarkan
pemahaman peserta atas jasa layanan yang tercantum dalam KAK,
diberi nilai 20 (dua puluh);]
6) [sebutkan kriteria penilaian lain beserta nilainya apabila
ada]
7) Apabila peserta tidak memberikan tanggapan atas jasa layanan
yang tercantum dalam KAK, maka tidak diberikan nilai.
8) Nilai Sub Unsur Pemahaman Atas Jasa Layanan Yang Tercantum
dalam KAK = nilai yang didapatkan X bobot sub unsur
b. Sub unsur kualitas metodologi, dengan bobot sub unsur
_______%, dan ketentuan penilaian sub unsur : 1) ketepatan
analisa yang disampaikan dan langkah
pemecahan yang diusulkan [sangat baik, baik, cukup baik, kurang,
sangat kurang] sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, diberi nilai
: _____________
2) konsistensi antara metodologi dengan rencana kerja [sangat
baik, baik, cukup baik, kurang, sangat kurang] sesuai dengan tujuan
yang akan dicapai, diberi nilai: _____________
3) apresiasi terhadap inovasi [sangat baik, baik, cukup baik,
kurang, sangat kurang] sesuai dengan tujuan yang akan dicapai,
diberi nilai : _____________
4) dukungan data yang tersedia terhadap KAK [sangat baik, baik,
cukup baik, kurang, sangat kurang] sesuai dengan tujuan yang akan
dicapai, diberi nilai : _____________
-
Dok. Pengadaan Langsung Jasa Lainnya Page 25 BPMPD Prov. Kalteng
Tahun 2014
5) uraian tugas [sangat baik, baik, cukup baik, kurang,
sangat kurang] sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, diberi
nilai : _____________
6) jangka waktu pelaksanaan [sangat baik, baik, cukup baik,
kurang, sangat kurang] sesuai dengan tujuan yang akan dicapai,
diberi nilai : _____________
7) program kerja, jadwal pekerjaan, dan jadwal penugasan [sangat
baik, baik, cukup baik, kurang, sangat kurang] sesuai dengan tujuan
yang akan dicapai, diberi nilai : _____________
8) organisasi [sangat baik, baik, cukup baik, kurang, sangat
kurang] sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, diberi nilai :
_____________
9) kebutuhan fasilitas penunjang [sangat baik, baik, cukup baik,
kurang, sangat kurang] sesuai dengan tujuan yang akan dicapai,
diberi nilai : _____________
10) apabila peserta tidak menyajikan maka tidak diberikan
nilai.
11) [sebutkan kriteria penilaian lain beserta nilainya apabila
ada]
12) ketentuan kriteria penilaian : sangat baik = 100 baik = 80
cukup baik = 60 kurang = 40 sangat kurang = 20 13) Nilai Sub Unsur
Kualitas Metodologi = Nilai rata-rata
komponen sub unsur x Bobot Sub Unsur.
c. Sub unsur hasil kerja (deliverable), dengan bobot sub unsur
_______%, dan ketentuan penilaian sub unsur : 1) penyajian analisis
dan gambar-gambar kerja1 [sangat
baik, baik, cukup baik, kurang, sangat kurang]sesuai dengan
tujuan yang akan dicapai, diberi nilai : _____________
2) penyajian spesifikasi teknis dan perhitungan teknis [sangat
baik, baik, cukup baik, kurang, sangat kurang] sesuai dengan tujuan
yang akan dicapai, diberi nilai : _____________
3) penyajian laporan-laporan [sangat baik, baik, cukup baik,
kurang, sangat kurang] sesuai dengan tujuan yang akan dicapai,
diberi nilai : _____________
4) [sebutkan kriteria penilaian lain beserta nilainya apabila
ada]
5) apabila peserta tidak menyajikan maka tidak diberikan
nilai.
6) ketentuan kriteria penilaian : sangat baik = 100 baik = 80
cukup baik = 60 kurang = 40 sangat kurang = 20 7) Nilai Sub Unsur
Hasil Kerja (deliverable) = Nilai rata-rata
komponen sub unsur x Bobot Sub Unsur.
d. Sub unsur fasilitas pendukung dalam melaksanakan pekerjaan
yang diminta dalam KAK, dengan bobot sub unsur _______%, dan
ketentuan penilaian sub unsur :
-
Dok. Pengadaan Langsung Jasa Lainnya Page 26 BPMPD Prov. Kalteng
Tahun 2014
1) [apabila fasilitas pendukung dalam melaksanakan
pekerjaan yang diminta dalam KAK sangat baik, diberi nilai 100
(seratus);
2) apabila fasilitas pendukung dalam melaksanakan pekerjaan yang
diminta dalam KAK baik, diberi nilai 80 (delapan puluh);
3) apabila fasilitas pendukung dalam melaksanakan pekerjaan yang
diminta dalam KAK cukup baik, diberi nilai 60 (enam puluh);
4) apabila fasilitas pendukung dalam melaksanakan pekerjaan yang
diminta dalam KAK kurang, diberi nilai 40 (empat puluh);
5) apabila fasilitas pendukung dalam melaksanakan pekerjaan yang
diminta dalam KAK sangat kurang, diberi nilai 20 (dua puluh);]
6) [sebutkan kriteria penilaian lain beserta nilainya apabila
ada]
7) Apabila peserta tidak menyediakan fasilitas pendukung dalam
melaksanakan pekerjaan yang diminta dalam KAK, maka tidak diberikan
nilai.
8) Nilai Sub Unsur Fasilitas Pendukung Dalam Melaksanakan
Pekerjaan Yang Diminta dalam KAK =
nilai yang didapatkan X bobot sub unsur . e. [sub unsur lain
yang dinilai dan dipersyaratkan]. f. Total bobot seluruh sub unsur
= 100 % g. NILAI PENDEKATAN DAN METODOLOGI = Total NILAI
seluruh sub unsur X bobot unsur Pendekatan dan Metodologi
3. Unsur Kualifikasi Tenaga Ahli : 70 % a. Sub unsur tingkat
pendidikan, dengan bobot sub unsur
_______%, dan ketentuan penilaian sub unsur : 1) Tingkat
pendidikan: A. tingkat pendidikan yang disyaratkan dalam KAK,
diberi nilai : 100 (seratus); B. < tingkat pendidikan yang
disyaratkan dalam KAK,
diberi nilai : 0 (nol). 2) Nilai Sub Unsur Tingkat Pendidikan =
Nilai yang
didapatkan X bobot sub unsur tingkat pendidikan.
b. Sub unsur pengalaman kerja profesional seperti yang
disyaratkan dalam KAK, dengan bobot sub unsur _______%, dan
ketentuan penilaian sub unsur : 1) dukungan referensi :
a) apabila melampirkan referensi dan dapat dibuktikan
kebenarannya dengan menghubungi penerbit referensi, maka pengalaman
kerja diberi nilai 100 (seratus);
b) apabila tidak dilengkapi referensi maka tidak diberi nilai 0
(nol);
c) apabila melampirkan referensi namun terbukti tidak benar,
maka penawaran digugurkan dan peserta dikenakan Daftar Hitam.
2) perhitungan bulan kerja tenaga ahli, yang dihitung
berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam IKP, A. lingkup
pekerjaan :
a) sesuai, diberi nilai : _____________ b) menunjang/terkait,
diberi nilai : _____________ c) lingkup pekerjaan yang :
i. sesuai adalah : __________[deskripsikan dengan jelas].
-
Dok. Pengadaan Langsung Jasa Lainnya Page 27 BPMPD Prov. Kalteng
Tahun 2014
ii. menunjang adalah : ______[deskripsikan dengan jelas].
iii. terkait adalah : __________[deskripsikan dengan jelas].
B. posisi : a) sesuai, diberi nilai : _____________ b) tidak
sesuai, diberi nilai : _____________ c) posisi yang :
i. sesuai adalah : __________[deskripsikan dengan jelas].
ii. tidak sesuai adalah : _____[deskripsikan dengan jelas].
C. perhitungan bulan kerja X nilai lingkup pekerjaan X nilai
posisi = jumlah bulan kerja profesional
D. nilai total seluruh jumlah bulan kerja profesional dibagi
angka 12 = jangka waktu pengalaman kerja profesional
E. nilai jangka waktu pengalaman kerja profesional : a) memiliki
____ tahun pengalaman kerja
profesional pada KAK, diberi nilai 100 (seratus); b) memiliki
< ____ tahun pengalaman kerja
profesional pada KAK, diberi nilai 50 (lima puluh).
3) Nilai Sub Unsur Pengalaman Kerja Profesional = (Nlai Dikungan
Referensi + Nilai Jangka Waktu Pengalaman Kerja Profesional) x
Bobot Sub Unsur.
c. Sub unsur sertifikat keahlian/profesi, dengan bobot sub
unsur _______%, dan ketentuan penilaian sub unsur : 1) memiliki,
diberi nilai : 100 (seratus) 2) tidak memiliki, diberi nilai : 0
(nol) 3) [sebutkan kriteria penilaian lain beserta nilainya
apabila
ada] 4) Nilai Sub Unsur Sertifikat Keahlian/Profesi = nilai
yang
didapatkan X bobot sub unsur sertifikat keahlian/profesi.
d. Sub unsur lain-lain yang dibutuhkan dalam KAK, dengan bobot
sub unsur _______%, dan ketentuan penilaian sub unsur : 1)
penguasaan bahasa asing [apabila dibutuhkan], diberi
nilai : 100 (seratus) atau dinilai secara proporsional sesuai
dengan banyaknya sub unsur yang dinilai;
2) penguasaan bahasa setempat [apabila dibutuhkan], diberi nilai
: 100 (seratus) atau dinilai secara proporsional sesuai dengan
banyaknya sub unsur yang dinilai;
3) penguasaan Bahasa Indonesia bagi konsultan asing [apabila
dibutuhkan], diberi nilai : 100 (seratus) atau dinilai secara
proporsional sesuai dengan banyaknya sub unsur yang dinilai;
4) aspek pengenalan (familiarity) atas tata-cara, aturan,
situasi, dan kondisi (custom) setempat, diberi nilai : 100
(seratus) atau dinilai secara proporsional sesuai dengan banyaknya
sub unsur yang dinilai;
5) [sebutkan kriteria penilaian lain beserta nilainya apabila
ada]
6) Nilai Sub Unsur Lain-Lain = total nilai yang didapatkan X
bobot sub unsur lain-lain.
e. Total bobot seluruh sub unsur = 100 %. f. Total NILAI BOBOT
seluruh sub unsur = NILAI 1 (SATU)
ORANG TENAGA AHLI.
-
Dok. Pengadaan Langsung Jasa Lainnya Page 28 BPMPD Prov. Kalteng
Tahun 2014
g. [apabila tenaga ahli yang dinilai lebih dari 1 (satu)
maka
setiap tenaga ahli harus diberi bobot]Bobot tenaga ahli : 1)
Tenaga Ahli 1 (Team Leader), diberi bobot =_____________ 2) Tenaga
Ahli 2 (____________), diberi bobot =_____________ 3) dan
seterusnya
h. Nilai 1 (Satu) Orang Tenaga Ahli X bobot tenaga ahli = NILAI
BOBOT tenaga ahli.
i. Total NILAI BOBOT seluruh tenaga ahli X bobot unsur
Kualifikasi Tenaga Ahli = NILAI KUALIFIKASI TENAGA AHLI.
4. Nilai Evaluasi Teknis = NILAI PENGALAMAN PERUSAHAAN +
NILAI PENDEKATAN DAN METODOLOGI + NILAI KUALIFIKASI TENAGA
AHLI
5. Ambang batas nilai teknis (passing grade) = ___________
G. Evaluasi Biaya Jangka waktu pelaksanaan Evaluasi Biaya :
_______________ s.d _______________ [tuliskan tanggal bulan dan
tahun]
H. Unit Biaya Personil Berdasarkan Satuan Waktu
Unit biaya personil berdasarkan satuan waktu dihitung sebagai
berikut: 1 (satu) bulan : ____ (__________) hari kerja 1 (satu)
hari kerja : ____ (__________) jam kerja
-
Dok. Pengadaan Langsung Jasa Lainnya Page 29 BPMPD Prov. Kalteng
Tahun 2014
BAB VII.
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
Uraian Pendahuluan1
1. Latar Belakang
Sebagian lantai kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan
Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Tengah, ruang kerja dan
fasilitas KM/WC serta pagar kantor kurang memadai. Sehingga
kebersihan dan kenyamanan bekerja serta keamanan kantor terasa
kurang. Maka untuk menjamin tercapainya sasaran kegiatan fisik dan
kualitas pekerjaan seperti yang diharapkan, maka pekerjaan
Pengawasan Teknis perlu diserahkan kepada Konsultan Pengawas yang
berpengalaman sehingga mampu menghasilkan Kualitas Bangunan dari
segi teknis Teknis yang baik dan layak diterima menurut
kaidah-kaidah yang ada, norma serta tata laku profesional. Secara
teknis operasional Konsultan Pengawas bertanggung jawab kepada
Pengguna Anggaran/ Pemberi Tugas. Rehab Gedung Kantor dan Pagar
BPMPD Provinsi Kalimantan Tengah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Tengah harus melalui
pengawasan quality pekerjaan
2. Maksud dan Tujuan Maksud :
Supaya pelaksanaan konstruksi fisik dapat berlangsung sesuai
dengan dokumen rencana teknis dan dapat dihasilkan konstruksi fisik
yang andal dan menjamin keselamatan dan kenyamanan gedung dan
penggunanya. Tujuan : Pengawasan Teknis Rehab Gedung Kantor dan
Pagar BPMPD Provinsi Kalimantan Tengah Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Tengah
bertujuan agar selama masa pelaksanaan konstruksi fisik dapat
dikendalikan dan dimonitor guna memenuhi waktu, biaya dan mutu yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan teknis dan dokumen
kontrak.
3. Sasaran
Terpeliharanya Gedung Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Tengah
4. Lokasi Kegiatan Palangka Raya
5. Sumber Pendanaan Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan:
DPA-SKPD BPMPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014 nomor :
29/DPA-SKPD/2014, tanggal 2 Januari 2014.
6. Nama dan
Organisasi Pengguna Anggaran
Nama Pengguna Anggaran : Ir. YUREN S. BAHAT, MM., MT NIP.
19630510 199003 1 014 Satuan Kerja : Badan Pemberdayaan Masyarakat
dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Tengah
1 Uraian Pendahuluan memuat gambaran secara garis besar mengenai
pekerjaan yang akan dilaksanakan.
-
Dok. Pengadaan Langsung Jasa Lainnya Page 30 BPMPD Prov. Kalteng
Tahun 2014
Data Penunjang2
7. Data Dasar
Dokumen Pengawasan teknis Rehab Gedung Kantor dan Pagar BPMPD
Provinsi Kalimantan Tengah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Tengah yang termasuk di
dalamnya adalah : 1. Gambar rencana teknis 2. Rencana kerja dan
syarat 3. Rencana anggaran biaya 4. Metode pelaksanaan yang
diajukan penyedia jasa pelaksana
konstruksi 5. Jadwal Pelaksanaan (Time Schedule)
8. Standar Teknis
9. Studi-Studi Terdahulu
10. Referensi Hukum Berpedoman pada ketentuan yang berlaku,
khususnya Teknis Bangunan Bangunan Gedung Negara, Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum No : 45/PRT/M/2007 tanggal 27 Desember 2007
Ruang Lingkup 11. Lingkup Kegiatan
1. Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan
konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan
di lapangan.
2. Mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan,
serta mengawasi ketepatan waktu, dan biaya pekerjaan
konstruksi.
3. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi
kualitas, kuantitas, dan laju pencapaian volume / realisasi
fisik.
4. Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan
persoalan yang terjadi selama pelaksanaan konstruksi.
5. Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala, membuat
laporan mingguan dan laporan bulanan pekerjaan pengawasan, dengan
masukkan hasil rapat-rapat lapangan, laporan harian, mingguan dan
bulanan pekerjaan konstruksi yang dibuat oleh pemborong.
6. Menyusun berita acara kemajuan pekerjaan pemeliharaan
pekerjaan, serah terima pertama dan kedua pekerjaan konstruksi.
7. Meneliti gambar-gambar pelaksanaan (Shop drawings) yang
diajukan oleh pelaksana.
8. Meneliti dan menyetujui gambar-gambar yang telah sesuai
dengan pelaksanaan (As-Built Drawings) sebelum Serah Terima
Sementara (PHO).
9. Menyusun daftar cacat/kekurangan sebelum serah terima
sementara, mengawasi perbaikannya pada masa pemeliharaan, dan
laporan akhir pengawasan.
10. Menyusun laporan mingguan dan bulanan pengawasan.
12. Tanggung Jawab Pengawas
1. Konsultan pengawas bertanggung jawab secara profesional atas
jasa pengawasan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dan kode
tata laku profesi yang berlaku.
2. Secara umum tanggung jawab konsultan adalah minimal sebagai
berikut :
2 Data penunjang terdiri dari data yang berkaitan dengan
pelaksanaan pekerjaan.
-
Dok. Pengadaan Langsung Jasa Lainnya Page 31 BPMPD Prov. Kalteng
Tahun 2014
a. Kesesuaian pelaksanaan konstruksi dengan dokumen pelelangan/
pelaksanaan yang dijadikan pedoman, serta peraturan, standar dan
pedoman teknis yang berlaku.
b. Kinerja pengawasan telah memenuhi standar hasil pengawasan
yang berlaku.
c. Hasil evaluasi pengawasan dan dampak yang ditimbulkan. 3.
Penanggung jawab profesional pengawasan adalah tidak hanya
konsultan sebagai suatu perusahaan tetapi juga bagi para tenaga
ahli professional pengawasan yang terlibat.
13. Kriteria
Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh konsultan pengawas pada
kerangka acuan kerja ini harus memperhatikan
persyaratan-persyaratan sebagai berikut : 1. Persyaratan Umum
Pekerjaan Setiap bagian dari pekerjaan pengawasan harus
dilaksanakan
secara benar dan tuntas sampai dengan memberi hasil yang telah
ditetapkan dan diterima dengan baik oleh Pemberi Tugas.
2. Persyaratan Obyektif Pelaksanaan pekerjaan pengawasan teknis
konstruksi yang
obyektif untuk kelancaran pelaksanaan, baik yang menyangkut
macam, kualitas, dan kuantitas dari setiap bagian pekerjaan sesuai
standar hasil kerja pengawasan yang berlaku.
3. Persyaratan Fungsional Pekerjaan pengawasan konstruksi fisik
harus dilaksanakan
dengan profesionalisme yang tinggi sebagai konsultan pengawas
yang secara fungsional dapat mendorong peningkatan kinerja
kegiatan.
4. Persyaratan Prosedural Penyelesaian administrasi sehubungan
dengan pekerjaan
dilapangan harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku.
5. Persyaratan Teknis Lainnya Selain kriteria umum diatas, untuk
pekerjaan pengawasan berlaku
pula ketentuan-ketentuan seperti standar, pedoman, dan peraturan
yang berlaku, antara lain : 1) Ketentuan yang diberlakukan untuk
pekerjaan yang
bersangkutan, yaitu Surat Perjanjian Pekerjaan Pelaksanaan
beserta kelengkapannya, dan ketentuan-ketentuan sebagai dasar
perjanjiannya.
2) Yang termuat dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor :
45/PRT/M/2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang, Pedoman Teknis
Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
14. Proses Pekerjaan
Pengawasan Konsultan pengawas harus membuat uraian kegiatan
secara terinci yang sesuai dengan setiap bagian pekerjaan
pengawasan pelaksanaan yang dihadapi di lapangan yang secara garis
besar adalah sebagai berikut : 1. Pekerjaan Persiapan
a. Menyusun program kerja, alokasi tenaga dan konsepsi pekerjaan
pengawasan.
b. Memeriksa Time Schedule / Bar Chart, S Curve, dan Net Work
Planning yang diajukan oleh Kontraktor Pelaksana untuk selanjutnya
diteruskan kepada Pengelola Kegiatan untuk mendapat
persetujuan.
2. Pekerjaan Teknis Pengawasan Lapangan a. Melaksanakan
pekerjaan pengawasan secara umum,
pengawasan lapangan, koordinasi dan inspeksi kegiatan kegiatan
pembangunan agar pelaksanaan teknis yang dilakukan dapat secara
terus menerus sampai dengan pekerjaan diserahkan untuk kedua
kalinya.
-
Dok. Pengadaan Langsung Jasa Lainnya Page 32 BPMPD Prov. Kalteng
Tahun 2014
b. Mengawasi kebenaran ukuran, kualitas dan kuantitas dari bahan
atau komponen bangunan, peralatan dan perlengkapan selama pekerjaan
pelaksanaan dilapangan atau ditempat kerja lainnya.
c. Mengawasi kemajuan pelaksanaan dan mengambil tindakan yang
tepat dan cepat, agar batas waktu pelaksanaan minimal sesuai dengan
jadwal yang ditetapkan.
d. Memberikan masukan pendapat teknis tentang penambahan atau
pengurangan pekerjaan yang dapat mempengaruhi biaya dan waktu
pekerjaan serta berpengaruh pada ketentuan kontrak, untuk
mendapatkan persetujuan dari Pemberi Tugas.
e. Memberi petunjuk, perintah sejauh tidak mengenai pengurangan
dan penambahan biaya dan waktu pekerjaan serta tidak menyimpang
dari kontrak, dapat langsung disampaikan kepada Pemborong, dengan
pemberitahuan tertulis kapada Pemberi Tugas.
f. Memberi bantuan dan petunjuk kepada Pemborong dalam
mengusahakan perijinan sehubungan dengan pelaksanaan
pembangunan.
3. Konsultasi
a. Melakukan konsultasi kepada Pemberi Tugas untuk membahas
segala masalah dan persoalan yang timbul selama masa
pembangunan.
b. Mengadakan rapat lapangan secara berkala sedikitnya dua kali
dalam sebulan, dengan Pemberi Tugas, Perencana dan Pemborong dengan
tujuan untuk membicarakan masalah dan persoalan yang timbul dalam
pelaksanaan, kemudian membuat risalah dan mengirimkan kepada semua
pihak yang bersangkutan, serta sudah diterima paling lambat 1
minggu kemudian.
c. Mengadakan rapat diluar jadwal rutin tersebut apabila
dianggap mendesak.
4. Laporan a. Memberi laporan dan pendapat teknis administrasi
dan
teknis teknologis kepada Pemberi Tugas, mengenai volume,
Prosentase dan nilai bobot bagian - bagian pekerjaan yang akan
dilaksanakan oleh pemborong.
b. Melaporkan kemajuan pekerjaan yang nyata dilaksanakan, dan
dibandingkan dengan jadwal yang telah disetujui.
c. Melaporkan bahan-bahan bangunan yang dipakai, jumlah tenaga
kerja dan alat yang digunakan.
d. Memeriksa gambar-gambar kerja tambahan yang dibuat oleh
Pemborong terutama yang mengakibatkan tambah atau berkurangnya
pekerjaan, dan juga perhitungan serta gambar konstruksi yang dibuat
oleh Pemborong (Shop Drawings).
5. Dokumen a. Menerima dan menyiapkan Berita Acara sehubungan
dengan
penyelesaian pekerjaan di lapangan, serta untuk keperluan
pembayaran angsuran.
b. Memeriksa dan menyiapkan daftar volume dan nilai pekerjaan
dilapangan serta penambahan atau pengurangan pekerjaan guna
keperluan pembayaran.
c. Mempersiapkan formulir, laporan harian, mingguan dan bulanan,
berita acara kemajuan pekerjaan, penyerahan pertama dan kedua serta
formulir - formulir lainnya yang diperlukan untuk kebutuhan dokumen
pembangunan.
-
Dok. Pengadaan Langsung Jasa Lainnya Page 33 BPMPD Prov. Kalteng
Tahun 2014
15. Informasi 1. Untuk melaksanakan tugasnya, Konsultan Pengawas
harus mencari sendiri informasi yang dibutuhkan selain dari
informasi yang diberikan oleh Pemberi Tugas termasuk melalui
Kerangka Acuan Kerja ini.
2. Konsultan Pengawas harus memeriksa kebenaran informasi yang
digunakan dalam pelaksanaan tugasnya, baik yang berasal dari
Pemberi Tugas maupun yang dicari sendiri. Kesalahan
pengawasan/kelalaian pekerjaan sebagai akibat dari kesalahan
informasi menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Konsultan
Pengawas.
3. Informasi pengawasan antara lain : a. Dokumen Pelaksanaan
yaitu :
i. Gambar-gambar pelaksanaan, ii. Rencana kerja dan
syarat-syarat, iii. Berita Acara Aanwijzing sampai dengan
penunjukan Pemborong, iv. Dokumen Kontrak
Pelaksanaan/Pemborongan.
b. Bar Chart dan S-Curve dan Net Work Planning dari pekerjaan
yang dbuat oleh Pemborong ( setelah disetujui ).
c. Kerangka Acuan Kerja ( KAK) Pengawasan. d.
Peraturan-peraturan, standar dan pedoman yang berlaku
untuk pekerjaan pengawasan teknis konstruksi, termasuk petunjuk
teknis simak pengawasan mutu pekerjaan, dll.
e. Informasi lainnya.
16. Keluaran3 Keluaran yang dihasilkan oleh Konsultan Pengawas
berdasarkan Kerangka Acuan Kerja ini adalah lebih lanjut akan
diatur dalam Surat Perjanjian, yang minimal meliputi : 1. Buku
harian, yang memuat semua kejadian, perintah / petunjuk
yang penting dari Pemberi Tugas, Kontraktor Pelaksana, dan
Konsultan Pengawas.
2. Laporan harian, berisi keterangan tentang : a. Tenaga Kerja,
b. Bahan-bahan yang datang, diterima atau ditolak, c. Alat-alat, d.
Pekerjaan-pekerjaan yang diselenggarakan, e. Waktu pelaksanaan
pekerjaan, f. Kondisi cuaca pada saat pelaksanaan pekerjaan
3. Laporan mingguan dan bulanan sebagai resume laporan harian.
4. Dokumentasi kondisi fisik dari 0 100 %. 5. Berita acara kemajuan
pekerjaan untuk angsuran pembayaran. 6. Surat perintah perubahan
pekerjaan dan berita acara pemeriksaan
pekerjaan tambah kurang. 7. Gambar-gambar sesuai dengan
pelaksanaan (asbuilt drawings)
dan manual peralatan-peralatan yang dibuat oleh Kontraktor
Pelaksana.
8. Laporan Rapat di lapangan ( site meeting ). 9. Gambar rincian
pelaksanaan (shop drawings) dan Time Schedule
yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana. 10. Laporan Akhir
Pekerjaan Pelaksanaan.
17. Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas dari Pengguna
Anggaran
3 Dijelaskan pula keterkaitan antara suatu keluaran dengan
keluaran lain.
-
Dok. Pengadaan Langsung Jasa Lainnya Page 34 BPMPD Prov. Kalteng
Tahun 2014
18. Peralatan dan
Material dari Penyedia Jasa Konsultansi
Ruang Kantor / Studio, Meja /Kursi Kerja, Meja dan Kursi Tamu,
Meja Gambar, Mesin Foto Copy, Telepon,Camera / Tustel, Kompas,
Rapido, Kalculator, Komputer, Printer, Waterpass, Theodolit To,
Rambu Ukur, GPS.
19. Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan
120 (seratus dua puluh) hari kalender dimulai sejak tanggal
ditandatanganinya SPMK
20. Personil Posisi Kualifikasi Jumlah
Orang Bulan4 Site Engineer Pendidikan minimal S1
Sipil/Arsitektur dengan pengalaman professional di bidang
engineering minimal 4 tahun memiliki Ijazah/SKTK di bidang
sejenis.
4 OB
Inspector Pendidikan minimal D3 Teknik Sipil dengan pengalaman
profesional di bidang enjineering minimal 4 tahun
4 OB
Staf Administrasi Pendidikan minimal SMA dan SMK dan
berpengalaman di administrasi proyek minimal 3 tahun
4 OB
21. Uraian Tugas
Personil Site Engineer Site Engineer bertanggung jawab kepada
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan untuk di lapangan dan terhadap
Pejabat Pembuat Komitmen dalam rangka pelaksanaan kontrak. Site
Engineer akan berkedudukan di tempat berdekatan dengan lokasi
pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Tugas dan tanggung jawab
Site Engineer akan mencakup, tapi tidak terbatas hal-hal sebagai
berikut : a. Mengikuti petunjuk-petunjuk dan persyaratan yang
telah
ditentukan, terutama sehubungan dengan: 1) Inspeksi secara
teratur ke lokasi pekerjaan untuk melakukan
monitoring kondisi pekerjaan dan melakukan perbaikanperbaikan
agar pekerjaan dapat direalisasikan sesuai dengan ketentuan dan
persyaratan yang telah ditentukan.
2) Pengertian yang benar tentang Spesifikasi Teknis. 3) Metode
pelaksanaan untuk tiap jenis pekerjaan yang
disesuaikan dengan kondisi lapangan. 4) Metode pengukur volume
pekerjaan yang benar dan sesuai
dengan pasal-pasal dalam dokumen kontrak tentang cara pengukuran
dan pembayaran.
5) Rincian teknis yang diperlukan apabila terjadi perubahan
lingkup pekerjaan dalam kontrak pelaksanaan fisik.
4 Khusus untuk Metode Evaluasi Pagu Anggaran jumlah orang bulan
tidak boleh dicantumkan.
-
Dok. Pengadaan Langsung Jasa Lainnya Page 35 BPMPD Prov. Kalteng
Tahun 2014
b. Membuat pernyataan penerimaan (Acceptance) atau penolakan
(Rejection) atas material dan produk pekerjaan. c. Melakukan
pengawasan dan memberi pengarahan kepada
kontraktor dalam pengambilan data lapangan serta kaitannya
dengan rekayasa lapangan.
d. Mengadakan penyesuaian di lapangan dengan dokumen perencanaan
teknis yang tertuang dalam kontrak pelaksanaan fisik.
e. Melakukan pemantapan atas prestasi Kontraktor Pelaksana, dan
segera melaporkan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan apabila
kemajuan pekerjaan ternyata mengalami keterlambatan lebih dari 15 %
dari rencana serta membuat saran-saran penanggulangan dan
perbaikan.
f. Melakukan pengecekan pekerjaan dan secara khusus harus ikut
serta dalam proses pengukuran akhir pekerjaan.
g. Menyusun laporan bulanan dan kemajuan fisik dan biaya
pekerjaan, dan menyerahkannya kepeda Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan.
h. Menyusun Justifikasi Teknis, termasuk gambar dan perhitungan
sehubungan dengan usulan perubahan kontrak.
i. Mengecek dan menandatangani dokumen-dokumen tentang
pengendalian mutu dan volume pekerjaan.
Inspector Pengawas lapangan bertanggung jawab kepada Site
Engineer terhadap pengendalian kuantitas bahan dan pekerjaan yang
dilaksanakan oleh kontraktor berdasarkan ketentuan dan persyaratan
yang telah ditentukan di dalam dokumen kontrak. Tugas dan tanggung
jawab pengawas lapangan mencakup, tapi tidak terbatas pada hal-hal,
sebagai berikut : a. Mengikuti petunjuk teknis dan instruksi dari
Site Engineer, serta
mengusahakan agar Site Engineer selalu mendapat informasi yang
diperlukan sehubungan dengan pengawasan sesuai dengan design yang
ditentukan.
b. Setiap saat mengikuti petunjuk teknis dan spesifikasi yang
tercantum dalam Dokumen Kontrak.
c. Menyiapkan data terinci serta rekomendasi teknis sehubungan
dengan variasi volume kontrak.
d. Mengecek dan mengukur volume bahan dan pekerjaan yang
dihasilkan oleh kontraktor, sebagai dasar untuk pengajuan termin
pembayaran.
e. Melaporkan segera kepada Site Engineer apabila ternyata
pelaksanaan pekerjaan akan mengakibatkan terlampaunya volume
pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Kontrak
f. Mengecek semua As Built Drawing yang dibuat oleh kontraktor
g. Melaksanakan pengarsipan surat-surat, laporan harian,
laporan
bulanan, jadwal kemajuan pekerjaan dan lain-lain.
25. Pedoman Pengumpulan Data Lapangan
Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan
berikut:
26. Alih Pengetahuan Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi
berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam
rangka alih pengetahuan kepada personil proyek/satuan kerja Pejabat
Pembuat Komitmen berikut:
-
Dok. Pengadaan Langsung Jasa Lainnya Page 36 BPMPD Prov. Kalteng
Tahun 2014
BAB VIII
BENTUK DOKUMEN PENAWARAN
A. BENTUK SURAT PENAWARAN PENYEDIA BADAN USAHA
[Kop Surat Badan Usaha]
Nomor : _______, _____________ 20___ Lampiran : Kepada Yth.:
Pejabat Pengadaan di Lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Tengah di PALANGKA RAYA
Perihal : Penawaran Pekerjaan Pengawasan Rehab Gedung Kantor dan
Pagar BPMPD
Provinsi Kalimantan Tengah Sehubungan dengan undangan Pengadaan
Langsung nomor: _________________ tanggal ______________ dan
setelah kami pelajari dengan saksama Dokumen Pengadaan [serta
adendum Dokumen Pengadaan], dengan ini kami mengajukan penawaran
untuk pekerjaan tersebut diatas sebesar Rp_________ (____________).
Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang
tercantum dalam Dokumen Pemilihan untuk melaksanakan pekerjaan
tersebut di atas. Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan
jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama ____ (________________)
hari kalender. Penawaran ini berlaku selama ____
(__________________) hari kalender sejak tanggal surat penawaran
ini. Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami
lampirkan: 1. Surat Kuasa [apabila ada] 2. Pakta Integritas; 3.
Formulir Isian Kualifikasi 4. Dokumen Penawaran Teknis, terdiri
dari :
a. Data Pengalaman Perusahaan, terdiri dari : 1) Data Organisasi
Perusahaan; 2) Daftar Pengalaman Kerja Sejenis 10 (sepuluh) tahun
terakhir; 3) Uraian Pengalaman Kerja Sejenis 10 (sepuluh) tahun
terakhir;
b. Pendekatan dan Metodologi, terdiri dari: 1) Tanggapan dan
saran terhadap Kerangka Acuan Kerja; 2) Uraian pendekatan,
metodologi, dan program kerja; 3) Jadwal pelaksanaan pekerjaan; 4)
Komposisi tim dan penugasan; 5) Jadwal penugasan tenaga ahli;
c. Kualifikasi Tenaga Ahli, terdiri dari: a. Daftar Riwayat
Hidup personil yang diusulkan; b. Surat pernyataan kesediaan untuk
ditugaskan dari personil yang diusulkan;
CONTOH
-
Dok. Pengadaan Langsung Jasa Lainnya Page 37 BPMPD Prov. Kalteng
Tahun 2014
5. Dokumen Penawaran Biaya,yang terdiri dari :
a. Rekapitulasi Penawaran Biaya b. Rincian Biaya Langsung
Personil (remuneration) c. Rincian Biaya Langsung Non-Personil
(direct reimburseable cost)
6. [Dokumen lain yang dipersyaratkan]. Surat Penawaran beserta
lampirannya kami sampaikan sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen asli.
Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan
sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam
Dokumen Pengadaan.
PT/CV/Firma _________________ [pilih yang sesuai dan cantumkan
nama]
.......................... Jabatan
-
Dok. Pengadaan Langsung Jasa Lainnya Page 38 BPMPD Prov. Kalteng
Tahun 2014
B. BENTUK SURAT KUASA
[Kop Surat Badan Usaha]
SURAT KUASA Nomor : ___________
Yang bertandatangan di bawah ini: Nama :
_____________________________ Alamat Perusahaan :
_____________________________ Jabatan : _____________________
[Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan]
_____________________________ [nama PT/CV/Firma] dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama perusahaan berdasarkan Akta Notaris
No. ___ [No. Akta Notaris] tanggal ____________ [tanggal penerbitan
Akta] Notaris ______________ [nama Notaris penerbit Akta] beserta
perubahannya, yang selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa,
memberi kuasa kepada : Nama : __________________________*) Alamat :
__________________________ Jabatan : __________________________
yang selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa.
Penerima Kuasa mewakili Pemberi Kuasa untuk : 1. [menandatangani
Surat Penawaran;] 2. [menandatangani Pakta Integritas;] 3.
[menandatangani SPK.] Surat kuasa ini tidak dapat dilimpahkan lagi
kepada orang lain. __________, _______________ 20___ Penerima Kuasa
Pemberi Kuasa ________________ ________________ (nama dan jabatan)
(nama dan jabatan) *) Penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan
perusahaan yang nama penerima kuasanya
tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya.
CONTOH
-
Dok. Pengadaan Langsung Jasa Lainnya Page 39 BPMPD Prov. Kalteng
Tahun 2014
C. DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS C.1. Bentuk Data Organisasi
Perusahaan DATA ORGANISASI ______________________[ PT/CV/Firma]
[cantumkan uraian ringkas (kurang lebih 2 (dua) halaman) mengenai
latar belakang dan
organisasi Penyedia dan penanggung jawab yang ditugaskan untuk
mengelola pekerjaan jasa konsultansi ini].
C.2. Bentuk Daftar Pengalaman Kerja Sejenis 10 (Sepuluh) Tahun
Terakhir
DAFTAR PENGALAMAN KERJA SEJENIS 10 (SEPULUH) TAHUN TERKAHIR
No.
Pengguna Jasa/ Sumber Dana
Nama Paket Pekerjaan
Lingkup Layanan
Periode Orang Bulan
Nilai Kontrak
1 2 3 4 5 6 7
Keterangan isi kolom : 1. Nomor urut 2. Nama instansi pengguna
jasa dan sumber dana 3. Nama paket pekerjaan 4. Jenis lingkup
layanan jasa konsultansi 5. Jangka waktu layanan 6. Jumlah orang
bulan yang digunakan 7. Nilai kontrak pekerjaan C.3. Bentuk Uraian
Pengalaman Kerja Sejenis 10 (Sepuluh) Tahun Terakhir
URAIAN PENGALAMAN KERJA SEJENIS 10 (SEPULUH) TAHUN TERKAHIR
1. Pengguna Jasa :
2. Nama Paket Pekerjaan :
3. Lingkup Produk Utama : 4. Lokasi Proyek : 5. Nilai Kontrak :
6. No. Kontrak : 7. Waktu Pelaksanaan : 8. Jumlah tenaga ahli :
Tenaga Ahli Asing ___ Orang Bulan Tenaga Ahli Indonesia ___ Orang
Bulan
CONTOH
CONTOH
-
Dok. Pengadaan Langsung Jasa Lainnya Page 40 BPMPD Prov. Kalteng
Tahun 2014
C.4. Bentuk Tanggapan Dan Saran Terhadap Kerangka Acuan Kerja
Dan Personil/Fasilitas Pendukung Dari PA
1). Tanggapan Dan Saran Terhadap Kerangka Acuan Kerja [cantumkan
dan jelaskan modifikasi atau inovasi yang Penyedia usulkan
terhadap
Kerangka Acuan Kerja untuk meningkatkan kinerja dalam
melaksanakan pekerjaan jasa konsultansi ini, misalnya meniadakan
kegiatan yang dianggap tidak perlu, atau menambahkan kegiatan lain,
atau mengusulkan pentahapan kegiatan yang berbeda. Saran tersebut
di atas harus disampaikan secara singkat dan padat.]
2). Tanggapan Dan Saran Terhadap Personil/Fasilitas Pendukung
Dari PA [tanggapi perihal penyediaan
peralatan/material/personil/fasilitas pendukung oleh
Pengguna Anggaran sesuai dengan Dokumen Pemilihan ini meliputi
antara lain (jika ada): dukungan administrasi, ruang kerja,
transportasi lokal, peralatan, data, dan lain-lain]
C.5. Bentuk Uraian Pendekatan, Metodologi Dan Program Kerja
[Untuk Pejabat Pengadaan: Untuk paket pekerjaan yang sangat
sederhana tidak perlu disyaratkan dalam Dokumen Pemilihan]
[Pendekatan teknis, metodologi dan program kerja adalah kriteria
pokok dari Penawaran Teknis. Penyedia disarankan untuk menyajikan
detil penawaran teknis (misalnya 50 (lima puluh) halaman, termasuk
gambar kerja dan diagram) yang dibagi menjadi tiga bab berikut: a)
Pendekatan Teknis dan Metodologi, b) Program Kerja, dan c)
Organisasi dan Personil a) Pendekatan Teknis. Dalam bab ini
jelaskan pemahaman Penyedia terhadap tujuan
proyek/kegiatan, lingkup serta jasa konsultansi yang diperlukan,
metodologi kerja dan uraian detil mengenai keluaran. Penyedia harus
menyoroti permasalahan yang sedang dicarikan jalan keluarnya, dan
menjelaskan pendekatan teknis yang akan diadopsi untuk
menyelesaikan permasalahan. Penyedia juga harus menjelaskan
metodologi yang diusulkan dan kesesuaian metodologi tersebut dengan
pendekatan yang digunakan.
b) Program Kerja. Dalam bab ini usulkan kegiatan utama dari
pelaksanaan pekerjaan,
substansinya dan jangka waktu, pentahapan dan keterkaitannya,
target (termasuk persetujuan sementara dari Pejabat Pembuat
Komitmen), dan tanggal jatuh tempo penyerahan laporan-laporan.
Program kerja yang diusulkan harus konsisten dengan pendekatan
teknis dan metodologi, dan menunjukkan pemahaman terhadap Kerangka
Acuan Kerja dan kemampuan untuk menerjemahkannya ke dalam rencana
kerja. Daftar hasil kerja, termasuk laporan, gambar kerja, tabel,
harus dicantumkan. Program kerja ini harus konsisten dengan Data
Teknis-6 mengenai Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan.
c) Organisasi dan Personil. Dalam bab ini usulkan struktur dan
komposisi tim. Penyedia
harus menyusun bidang-bidang pokok dari pekerjaan, tenaga ahli
inti sebagai penanggung jawab, dan tenaga pendukung.
-
Dok. Pengadaan Langsung Jasa Lainnya Page 41 BPMPD Prov. Kalteng
Tahun 2014
C.6. Bentuk Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan
JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN
No. Kegiatan5 Bulan ke-6
Keterangan I II III IV V dst.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
C.7. Bentuk Komposisi Tim Dan Penugasan
KOMPOSISI TIM DAN PENUGASAN (DAFTAR PERSONIL)
Tenaga Ahli (Personil Inti)
Nama Personil
Perusahaan Tenaga Ahli Lokal/Asing
Lingkup Keahlian
Posisi Diusulkan
Uraian Pekerjaan
Jumlah Orang Bulan
Tenaga Pendukung (Personil lainnya)
Nama Personil
Perusahaan Tenaga Ahli Lokal/Asing
Lingkup Keahlian
Posisi Diusulkan
Uraian Pekerjaan
Jumlah Orang Bulan
5 Cantumkan semua kegiatan, termasuk penyerahan laporan
(misalnya laporan pendahuluan, laporan antara, dan
laporan akhir), dan kegiatan lain yang memerlukan persetujuan
Pejabat Pembuat Komitmen. Untuk paket pekerjaan yang ditahapkan
maka kegiatan seperti penyerahan laporan, dan kegiatan lain yang
memerlukan persetujuan dicantumkan secara terpisah berdasarkan
tahapannya
6 Jangka waktu kegiatan dicantumkan dalam bentuk diagram
balok.
-
Dok. Pengadaan Langsung Jasa Lainnya Page 42 BPMPD Prov. Kalteng
Tahun 2014
C.8. Bentuk Jadwal Penugasan Tenaga Ahli
JADWAL PENUGASAN TENAGA AHLI
No. Nama
Personil
Masukan Personil (dalam bentuk diagram balok)7 Orang Bulan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 n
Nasional
1 2 n
Subtotal
Asing
1 2 n
Subtotal
Total
Masukan Penuh-Waktu
Masukan Paruh-Waktu
C.9. Bentuk Daftar Riwayat Hidup Personil Yang Diusulkan
Daftar Riwayat Hidup
1. Posisi yang diusulkan : __________ 2. Nama Perusahaan :
__________ 3. Nama Personil : __________ 4. Tempat/Tanggal Lahir :
__________ 5. Pendidikan (Lembaga pendidikan, tempat dan tahun
tamat belajar, dilampirkan rekaman ijazah ) : __________ 6.
Pendidikan Non Formal : __________ 7. Penguasaan Bahasa Inggris dan
bahasa Indonesia : __________ 8. Pengalaman Kerja Tahun ini ____ a.
Nama Proyek : __________ b. Lokasi Proyek : __________ c. Pengguna
Jasa : __________ d. Nama Perusahaan : __________ e. Uraian Tugas :
__________ f. Waktu Pelaksanaan : __________ g. Posisi Penugasan :
__________ h. Status Kepegawaian pada Perusahaan : __________ i.
Surat Referensi dari Penggun