DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI … fileDINAS PENGELOLAAN KEUANGAN ... Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kab/Kota; dan (3) Program ... akuntabilitas pencapaian

DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2016

SEKRETARIAT DPKD PROVINSI SUMATERA BARAT JANUARI 2016

1 Error! No text of specified style in document. | DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Kata PengantarSyukur Alhamdulilah kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas Rahmat Allah

Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat

Tahun 2016.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pengelolaan Keuangan

Daerah Provinsi Sumatera Barat (LAKIP DPKD) ini disusun sebagai salah satu

perwujudan akuntabilitas atas pelaksanaan visi, misi, dan Tupoksi yang diembannya

kepada publik, yang bersifat tahunan sebagaimana diamanatkan dalam Inpres

Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan

Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi

Pemerintah.

Laporan ini disusun mengacu pada Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 65

Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di

Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. Laporan dimaksud

memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan

tugas dan fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah, yang disesuaikan dengan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Tahun 2016 – 2021.

Program serta kegiatan yang telah dilaksanakan dimaksudkan sebagai bentuk peran

serta aktif Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka mewujudkan

pemerintahan yang baik dan bersih. Program-program dimaksud yaitu (1) Program

Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah; (2) Program

Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kab/Kota; dan (3) Program

Peningkatan Pendapatan Daerah.

Diharapkan apa yang telah dicapai oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat selama Tahun 2016 dapat memberikan

kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah

hendaknya.

Padang, Januari 2017KEPALA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN

DAERAHPROVINSI SUMATERA BARAT

ii 2016| DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

ZAENUDDIN, SE, MM

iii 2016| DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Ringkasan Eksekutif

aporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi

Sumatera Barat (LAKIP DPKD) Tahun 2016 ini merupakan wujud

akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis DPKD

Tahun 2016-2021 dan Rencana Kinerja Tahunan 2016 yang telah ditetapkan melalui

Penetapan Kinerja Tahun 2016. Penyusunan LAKIP DPKD Tahun 2016 ini pada

hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan

mengenai akuntabilitas dan responsibilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan

selama tahun 2016. Hal ini mengingat pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan

suatu keharusan manajemen pemerintahan daerah dan implementasi berbagai

kebijakan daerah yang menitikberatkan pada upaya peningkatan kepercayaan

publik dan perwujudan kepemerintahan yang baik (good governance), sebagaimana

termuat dalam Tap MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang

Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang ditindaklanjuti dengan UU

No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Seiring dengan upaya merealisasikan penyelenggaran Pemerintahan Yang Baik dan

Bersih, Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah telah melaksanakan berbagai kegiatan

dan program, mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran, serta visi dan misi yang

secara sistematis telah dituangkan dalam Renstra Dinas Pengelolaan Keuangan

Daerah Tahun 2016 – 2021. Visi tersebut adalah “Terwujudnya Tata Pengelolaan

Keuangan Daerah Yang Baik, Bersih dan Profesional”. Sesuai dengan visi

tersebut, maka misi DPKD adalah “Melaksanakan Peningkatan dan Pengelolaan

Pendapatan Daerah secara Berkualitas, Melaksanakan Pengelolaan Keuangan

L

iv 2016| DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

secara Konsisten dan Melaksanakan Pembinaan Pengelolaan Keuangan

Kabupaten/Kota”

Dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan

daerah maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang diharapkan dapat dicapai untuk 5

(lima) tahun mendatang. Adapun Tujuan yang hendak dicapai oleh DPKD adalah

pertama: Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Daerah; kedua Terwujudnya

Peningkatan Kualitas Pelayanan; ketiga: Terwujudnya Pengelolaan Keuangan

Daerah yang Transparan dan Akuntabel; dan keempat: Terwujudnya Peningkatan

Kualitas APBD Kab/Kota.

Selanjutnya dari tujuan tersebut maka sasaran yang ditetapkan adalah Pertama :

Menigkatnya Pendapatan Asli Daerah yang ditandai dengan perbaikan indikator

kinerja yaitu : Persentase Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah sebesar 2,32%,

Persentase Peningkatan Pendapatan asli Daerah sebesar 6.6%, Persentase

Konstribusi PAD Terhadap Total Pendapatan sebesar 41.42%.

Kedua : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pendapatan Dana Transfer yang

ditandai dengan pelasanaan indikator kinerja yang sesuai target yaitu ; Persentase

Ketepatan Waktu Penyaluran Dana Transfer sebesar 100%, Persentase

Peningkatan Jumlah Alokasi Dana Transfer sebesar 2 % dari alokasi tahun

sebelumnya. Ketiga : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendapatan Pajak Daerah

yang ditandai dengan peningkatan Indikator Kinerja yaitu Nilai Indek Kepuasan

Masyarakat dengan predikat Baik, dan Jumlah Komplain Masyarakat yang berkurang

menjadi 10 komplain. Keempat : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan

Daerah yang ditandai dengan meningkatnya beberapa Indikator Kinerja yaitu Opini

BPK RI atas laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah dengan

predikat WTP, Rasio Silpa dari Belanja Daerah sebesar 6 - 8%, Persentase Tepat

Waktu penyampaian Ranperda APBD, APBD-P ke DPRD sebesar 100%, dan

Persentase Tepat Waktu penyampaian Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ke

DPRD sebesar 100%, dan Kelima : Meningkatnya Kualitas APBD kabupaten/Kota

yang ditandai dengan meningkatnya beberapa Indikator Kinerja yaitu : Rata-rata

Proporsi PAD Terhadap Total Pendapatan sebesar 7.20%, Rata-rata Proporsi

Alokasi Belanja Fungsi Pendidikan sebesar 39.70%, Rata-rata Proporsi Alokasi

v 2016| DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Belanja Fungsi Kesehatan sebesar 9.85% dan Rata-rata Proporsi Belanja Pegawai

sebesar 54.35%

Program dan kegiatan DPKD Tahun 2016 ini merupakan upaya untuk mewujudkan

tercapainya tujuan dan sasaran, visi dan misi seperti yang tertuang dalam Renstra

DPKD Tahun 2016 – 2021 dan Renstra DPKD, serta dalam rangka menjawab isu-isu

aktual dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Isu-isu tersebut antara lain:

reformasi birokrasi, sistem pengendalian intern pemerintahan, standar pelayanan

minimal, sistem operasional prosedur, teknologi informasi, manajemen kinerja,

pemberantasan korupsi, pelayanan publik, manajemen sumber daya manusia

berbasis kompetensi, serta Diklat aparatur pengelola keuangan berbasis

kompetensi.

Berdasarkan uraian pada batang tubuh Laporan LAKIP DPKD 2016, dapat

disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Capaian kinerja sasaran rata-rata sebesar 99.84%, meningkat dari capaian

sasaran kinerja rata tahun sebelumnya sebesar 98,99%. Capaian kinerja optimal

terdapat pada program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan

Kab/Kota capaiannya sebesar 100,00%. Sedangkan capaian terendah terdapat

pada Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

yaitu sebesar 99.28% . Program ini tidak tercapai maksimal sebab pelaksanaan

kegiatan Penyusunan Standar Analisa Biaya (ASB) tidak bisa terlaksana secara

penuh. Capaian Kinerja sasaran dapat dilihat dari capaian program yang telah

dilaksanakan pada tabel berikut :

Tabel. 1Kinerja Program Tahun 2016

Program Capaian Kinerja (%)

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

99.28

2. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota

100.00

3. Program Peningkatan Pendapatan Daerah

96.80

vi 2016| DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja tinggi ditunjukkan

oleh 1 Program yaitu Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan

Kab/Kota capaiannya sebesar 100%. Sedangkan Program yang memiliki kinerja

Rendah adalah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah dengan capaian sebesar 99,28%.

2. Adapun pencapaian kinerja input/penyerapan anggaran DPKD Tahun 2016

terhadap Belanja Langsung adalah sebesar 90.92 % dari total pagu anggaran

sebesar Rp. 36.933.671.300,-. Capaian kinerja input tertinggi terdapat pada

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab/kota yaitu

sebesar 92.34 %. Sedangkan penyerapan anggaran terendah terdapat pada

program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah yakni

sebesar 81.36 %.

3. Pelaksanaan Program dan Kegiatan sebagaimana poin diatas telah memberikan

konstribusi terhadapat pencapaian Indikator Kinerja Sasaran dengan perinician

sebagai berikut :

a. Terealisasinya Persentase Peningkatan Pajak Daerah sebesar 11.50%

dari target yang ditetapkan sebesar 2.32 % dengan ini maka persentase

capaian kinerjanya mencapai 495.69%.

b. Terealisasinya Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebesar

10.86% dari target semula sebesar 6.6%, maka dapat disimpulkan capaian

kinerjanya sebesar 164.55%.

c. Terealisasinya Persentase Konstribusi PAD terhadap Total Pendapatan

sebesar 41.22% dari target semula sebesar 42.54%. Dengan ini maka

Capaian Kinerjanya adalah sebesar 103.20%

d. Terealisasinya Persentase ketepatan Waktu Penyaluran Alokasi Dana

Transfer sebesar 100% dari target sebesar 100% dengan Capaian Kinerja

sebesar 100%

e. Persentase Peningkatan Alokasi Dana Tranfer terealisasi 12% dari target

10% dengan capaian 120%

vii 2016| DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

f. Angka Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2015 ini direalisasikan

dengan nilai BAIK, ini sesaui dengan target yang telah ditetapkan yaitu

juga bernilai BAIK. Oleh karena itu capaian targetnya adalah sebsar 100%.

g. Realisasi Jumlah Komplain Masyarakat adalah sebesar 10 kali komplain

dari target yang ditetapkan sebanyak 5 kali komplain, hal ini tentu suatu

kinerja yang baik, karena semakin berkurang komplain masyarakat maka

akan semakin baik kinerja pelayanan yang telah dilakukan. Capaian

kinerja pada Indikator Kinerja ini adalah sebesar 150.00%

h. Realisasi Opini BPK diharapkan realisasinya tahun ini adalah WTP. Sesuai

dengan target yang telah ditentukan juga WTP dengan capaian kinerja

sebesar 100%.

i. Realisasi Persentase Rasio SILPA dari Belanja Daerah adalah sebesar

5.84% dari target sebesar 6 – 8 % dengan capaian kinerja sebesar 102%

j. Realisasi Persentase Tepat Waktu Penyampaian Ranperda APBD, APBD-

P ke DPRD pada tahun ini hanya sebesar 100% dari target yang

ditetapkan sebesar 100%.

k. Realisasi Persentase Tepat Waktu Penyampaian pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD ke DPRD pada tahun ini hanya sebesar 100% dari

target yang ditetapkan sebesar 100%.

l. Realisasi Rata-rata Proporsi PAD terhadap Total Pendapatan adalah

sebesar 7.30% dari target semula sebesar 7.20% dengan capaian kinerja

101.39%.

m. Realisasi rata-rata Proporsi Alokasi Belanja Fungsi Pendidikan sebesar

39.70% dari target yang ditentukan sebesar 39.70% dengan capaian

kinerja sebesar 100.00%.

n. Realisasi Rata-rata Proporsi Alokasi Belanja Fungsi Kesehatan adalah

sebesar 9.85% dari target yang ditentukan sebesar 9.85% dengan capaian

kinerja sebesar 100,00%.

viii 2016| DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

o. Realisasi Rata-rata Proporsi Balanja Pegawai adalah 54.00% dari target

yang ditetapkan semua sebesar 54.35% dengan capaian kinerja 100.64%.

4. Kinerja sasaran dimaksud diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap

pencapaian tujuan yang tertuang dalam Revisi Renstra DPKD 2016, yaitu:

a. Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Daerah.

b. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendapatan.

c. Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Yang Transparan dan Akuntabel.

d. Terwujudnya Peningkatan Kualitas APBD Kabupaten/Kota

5. Pencapaian kinerja sasaran juga diharapkan dapat memberikan kontrisbusi

terhadap Target Kinerja Pemerintah Provinsi yang dibebankan kepada DPKD

Provinsi Sumatera Barat yaitu Meningkatnya Status Opini BPK Terhadap

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi yang pada tahun 2016 ini di targetkan

memperoleh oponi Wajar Tanpa Pengecualian.

Berdasarkan uraian di atas, dapat direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perlunya optimalisasi pencapaian kinerja program dan kegiatan pada Program

Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, yang salah

satunya dilakukan dengan perencanaan yang baik, menghindari terjadinya

kesalahan penganggaran yang mengakibatkan tidak terealisirnya anggaran yang

sudah disediakan, penatalaksanaan yang harus sesuai dengan jadwal terutama

pada kegiatan yang pelaksanaanya berkaitan dangan pihak lain.

2. Upaya-upaya peningkatan kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi DPKD dapat dilakukan antara lain melalui:

a. Perencanaan program dan kegiatan secara lebih mantap serta antisipatif

sehingga tidak akan mengalami permasalahan-permasalahan dalam

pelaksanaannya.

b. Peningkatan kompetensi SDM khususnya terkait dengan proses

pengelolaan pendapatan daerah dan pengelolaan keuangan daerah

terutama yang berkaitan dengan pengelolaan data, informasi dan

implementasi sistem informasi.

ix 2016| DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

c. Perlunya upaya-upaya perencanaan diklat yang mantap untuk

meningkatkan kompetensi aparatur pengelola keuangan daerah, sehingga

keberadaan aparat memang betul-betul sesaui dengan kebutuhan

organisasi.

x 2016| DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Daftar Isi

HalPENGANTAR .......................................................................................................................... i

RINGKASAN EKSEKUTIF ......................................................................................................... ii

DAFTAR ISI ............................................................................................................................. viii

DAFTAR TABEL ...................................................................................................................... ix

DAFTAR GAMBAR .................................................................................................................. x

DAFTAR SINGKATAN ............................................................................................................. xi

BAB IPENDAHULUAN ..................................................................................................................... 1

A. Latar Belakang ................................................................................................... 1

B. Tugas Pokok, Fungsi, Tugas dan Struktur Organisasi DPKD .............................. 2

C. Kinerja Pelayanan DPKD .................................................................................... 4

D. Isu Strategis ............................... ....................................................................... 5

BAB IIPERENCANAAN KINERJA ........................ .............................................................................. 15

A. Visi dan Misi ...................................................................................................... 15

B. Tujuan dan Sasaran ........................................................................................... 15

C. Strategi dan Kebijakan ....................................................................................... 17

D. Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja .......................................................... 19

E. Penetapan Kinerja ............................................................................................. 33

BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA ...................................................................................................... 39

A. Capaian Kinerja Organisasi................................ ................................................ 39

B. Analisisi Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2014.. 40

xi 2016| DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

........................................BAB IVPENUTUP ............................................................................................................................... 89

A. Kesimpulan ........................................................................................................ 89

B. Rekomendasi ..................................................................................................... 92

xii 2016| DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Daftar Tabel Halaman

Tabel 1.1 Perbandingan Peningkatan PAD tahun 2012-2015................................................ 6

Tabel 1.2 Perkembangan realisasi Pajak Daerah tahun 2012-2015 ...................................... 8

Tabel 1.3 Kontribusi PAD terhadap pendapatan tahun 2012-2015 ...................................... 9

Tabel 1.4 Rasio silpa terhadap belanja daerah tahun 2012-2015 ......................................... 12

Tabel 1.5 Waktu penyampaian ranperda APBD, Perubahan APBD .................................................. 13

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama DPKD Tahun 2016 .......................................................... 16

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Pemerintah Provinsi Sesusai Tupoksi DPKD 2016 .................... 17

Tabel 2.3 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan .............................................................. 18

Tabel 2.4 Penetapan Kinerja ................................................................................................. 34

Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja DPKD 2016 ............................................................................ 41

Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah ............................... 42

Tabel 3.3 Perkembangan Realisasi Pajak Daerah tahun 2012 – 2016 ................................... 43

Tabel 3.4 Kontribusi PAD terhadap total Pendapatan tahun 2012 – 2015 ........................... 53

Tabel 3.5 Pengukuran Kinerja Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pendapatan Dana tranfer . ................................................................................................................................. 54

Tabel 3.6 Pengukuran Kinerja Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendapatan Pajak Daerah....................................................................................................................................

56

Tabel 3.7 Jumlah Komplain Masyarakat 2014 - 2016 ............................................................ 59

Tabel 3.8 Pengukuran Kinerja Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah 2016

60

Tabel 3.9 Pengukuran Kinerja Meningkatnya Kualitas APBD kab/Kota 2016 ..................... 65

Tabel 3.10 Realisasi Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi sesuai Tupoksi DPKD...... 67

xiii 2016| DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Tabel 3.11 Realisasi Belanja Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Prov. Sumbar ................. 68Lampiran

xiv 2016| DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Daftar Gambar

HalGambar 1.1 Grafik Peningkatan PAD tahun 2012 – 2015 .................................................... 7

Gambar 1.2 Grafik Perkembangan Realisasi Pajak Daerah tahun 2012 – 2015 ................... 8

Gambar 1.3 Grafik Kontribusi PAD terhadap Pendapatan tahun 2012 – 2015 ................... 9

Gambar 1.4 Grafik Rasio Silpa terhadap Belanja Daerah tahun 2012 – 2015 ...................... 12

Gambar 3.1 Grafik Perkembangan Realisasi Pajak Daerah tahun 2012 – 2015 ................... 43

Gambar 3.2 Grafik Kontribusi PAD terhadap total pendapatan tahun 2012 – 2015 .......... 53

xv 2016| DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Daftar SingkatanNo.

Singkatan Penjelasan

1 DPKD Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah2 APBD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah3 SKPD Satuan Kerja Perangkat Daerah4 BOS Bantuan Oprasional Sekolah5 TAPD Tim Anggaran Pemerintah Daerah6 Banggar Badan Anggaran

1 2016 | DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

BAB IPENDAHULUAN

A. Latar BelakangBerbagai isu yang berkembang di bidang Pengelolaan Pendapatan dan

Pengelolaan Keuangan Daerah tidak terlepas dari aspek Peningkatan

Kinerja Pengelolaan Pendapatan Daerah, Peningkatan Efisiensi dan

Efektifitas dalam Pelaksanaan Penganggaran, Peningkatan Pelaksanaan

Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota dan Peningkatan Kinerja Aparatur

Pengelola Keuangan Daerah. Inti dari upaya untuk menyelesaikan

permasalahan terkait dengan aspek tersebut adalah mewujudkan tata

kepemerintahan yang baik. Berkaitan dengan upaya untuk mewujudkan tata

kepemerintahan yang baik, upaya lain juga dilakukan melalui reformasi

birokrasi yang sudah dimulai sejak tahun 2010, dan upaya ini menjadi bagian

dari agenda yang akan terus dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya,

bahkan pemerintah daerah dalam RPJMD mentargetkan seluruh proses

reformasi birokrasi pada seluruh elemen akan selesai pada tahun 2015.

Laporan akuntabilitas kinerja ini menguraikan sejauhmana pencapaian

tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran sebagaimana dituangkan dalam

Rencana Strategis DPKD 2016 – 2021 melalui program dan kegiatan-

kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2016. Berbagai Program dan

kegiatan yang telah direncanakan selama tahun 2016 secara keseluruhan

telah dapat dilaksanakan, namun ada beberapa kegiatan yang pencapaian

target kinerjanya belum optimal. Terdapat beberapa faktor yang

menyebabkan pencapaikan kinerja pada program ini belum optimal,

diantaranya adalah terdapat jadwal pelaksnaan yang bertepatan dengan

jadwal pelaksanaan kegiatan lain, adanya perubahan aturan dan kegiatan


sampai adanya arahan-arahan penghematan pelaksanaan kegiatan dengan

tidak merubah output maupun outcome dari kegiatan tersebut.

B. Tugas Pokok, Fungsi, Tugas dan Struktur Organisasi DPKD

1. Tugas PokokSesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 38 Tahun

2012 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas

Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat pada BAB II

Pasal 2 Ayat 1 menyebutkan bahwa Dinas Pengelolaan Keuangan

Daerah mempunyai Tugas Pokok melaksanakan urusan Pemerintahan

Daerah bidang Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. FungsiUntuk menyelenggarakan Tugas Pokok sebagiamana maksud diatas

maka Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai fungsi : a)

Perumusan kebijakan teknis bidang Pengelolaan Keuangan Daerah; b)

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang

pengelolaan keuangan; c) Pembinaan dan fasilitasi bidang Pengelolaan

Keuangan Daerah lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota; d) Pelaksanaan

kesekretariatan dinas; e) Pelaksanaan tugas di Bidang Pajak Daerah,

Retribusi, Bagi Hasil dan Pendapatan Lain-lain, Anggaran, Bina

Anggaran Daerah Bawahan, Kuasa BUD dan Sistem Informasi; f)

Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengelolaan Keuangan

Daerah; dan g) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. TugasBerdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut, maka tugas DPKD

secara garis besar dikelompokan menjadi dua bagian yaitu : 1) Tugas

Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola

Keuangan Daerah adalah : a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan

pengelolaan keuangan daerah; b. Menyusun rancangan APBD dan


Perubahan APBD; c. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah

yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah; d. Melaksanakan Fungsi

Bendahara Umum Daerah; e. Menyusun laporan keuangan daerah

dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan f)

Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh

kepala daerah. Selanjutnya pada bagian ke 2 tugas DPKD yaitu : 2)

Tugas Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum

Daerah adalah : a. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan

APBD; b. Mengesahkan DPA-SKPD / DPA-PPKD, DPPA-SKPD / DPPA-

PPKD; c. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD; d. Memberikan

petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran Kas

Daerah; e. Melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah; f. Menetapkan

SPD; g. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman

atas nama pemerintah daerah; h. Melaksanakan sistem akuntansi dan

pelaporan keuangan daerah; dan i. Menyajikan informasi keuangan

daerah.

4. Struktur OrganisasiDalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan tugas tersebut di atas,

maka Organisasi DPKD terdiri dari 1 Kepala Dinas, 1 Sekretariat, 7

Bidang yaitu : Bidang Pajak Daerah, Bidang Retribusi Bagi Hasil dan

Pendapatan Lain-lain, Bidang Anggaran, Bidang Kuasa BUD, Bidang

Akuntansi, Bidang Anggaran Daerah Bawahan, Bidang Sistem Informasi.

Sedangkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang

pemungutan pajak, DPKD mempunyai 18 (delapan belas) Unit Pelaksana

Teknis Daerah yang tersebar pada 18 Kabupaten/Kota (kecuali

Mentawai) di Sumatera Barat. Untuk menjalankan organisasi yang cukup

besar ini, maka ketersediaan aparatur berdasarkan tingkat pendidikan

yaitu : a. Pasca Sarjana, 37 orang; b. Sarjana, 108 orang; c. Sarjana

Muda, 20 orang; d. SLTA, 110 orang; e. SLTP, 1 orang; dan f. SD, 2

orang, PTT dengan pendidikan SLTA sebanyak 4 orang.


Susunan organisasi DPKD Provinsi Sumatera Barat secara lengkap

disajikan dalam Lampiran LAKIP ini.

C. Kinerja Pelayanan DPKD

Berhasil atau tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang

direncanakan pada tahun 2016 tidak terlepas dari analisis kinerja Pelayanan

yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi DPKD. Defenisi kinerja DPKD

terdiri dari :

a. Kinerja Peningkatan Pendapatan

Pada Kinerja Peningkatan Pendapatan ini terdapat dua sasaran yang

hendak dicapai yaitu pertama Meningkatnya Pendapatan Asli Derah yang

nantinya akan ditandai dengan meningkatnya beberapa indikator kinerja

seperti a. Persentase Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah, b.

Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, c.Persentase

Konstribusi PAD Terhadap Total Pendapatan. Kedua Meningkatnya

Kualitas Pengelolaan Pendapatan Dana Transfer yang juga nantinya akan

terdapat peningkatan dua buah Indikator Kinerja yaitu a. Persentase

Ketepatan Waktu Penyaluran Dana Transfer dan b. Persentase

Peningkatan Jumlah Alokasi Dana Transfer.

b. Kinerja Peningkatan Pelayanan Pendapatan

Kinerja Peningkatan Pelayanan Pendapatan ini terdapat sasaran yaitu

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendapatan Pajak Daerah yang

nantinya akan ditandai dengan meningkatnya beberapa indikator kinerja

seperti a. Indek Kepuasan Masyarakat dan b. Jumlah Komplain

Masyarakat.

c. Kinerja Pengelolaan Keuangan Yang Transparan dan Akuntabel


Untuk Kinerja Pengelolaan Keuangan Yang Transparan dan Akuntabel

dengan sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

terdapat beberapa indikator Kinerja untuk mengukur keberhasilan

pencapaian kinerja ini yaitu, a. Opini BPK, b. Rasio SILPA dari Belanja

Daerah, c. Persentase Tepat waktu Penyampaian Ranperda APBD,

APBD-P Pelaksanaan APBD ke DPRD, serta d. Persentase tepat waktu

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ke DPRD

d. Kinerja Peningkatan Kualitas APBD Kabupaten/Kota

Kinerja Peningkatan Kualitas APBD Kabupaten/Kota dengan sasaran

Meningkatnya Kualitas APBD Kabupaten/Kota yang ditandai dengan

tercapainya beberapa target dari Indikator Kinerja sasaran yaitu a. Rata-

rata Proporsi PAD Terhadap Total Pendapatan, b. Rata-rata Proporsi

Alokasi Belanja Fungsi Pendidikan. c. Rata-rata Proporsi Alokasi Belanja

Fungsi Kesehatan dan d. Rata-rata Proporsi Balanja Pegawai.

e. Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi DPKD

Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Sesuai Tugas Pokok dan

Fungsi DPKD adalah pengukuran sejauhmana kualitas atas hasil

pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi. Kinerja

Pemerintah Provinsi ini ditanggungjawabkan kepada DPKD sebagai

institusi pengelola keuangan, Inspektorat sebagai institusi pengawasan

dan seluruh SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi sebagai pelaksana

dan pemakai anggaran. Sasaran dari target Kinerja Pemerintah Provinsi

Sumatera Barat sesuai Tugas Pokok dan Fungsi DPKD ini adalah

Meningkatnya Status Opini BPK terhadap Laporan Keuangan dengan

Indikator Kinerja adalah Opini BPK. Pada tahun 2016 ini ditargetkan

Indikator Kinerja yang telah ditetapkan adalah WTP (Wajar Tanpa

Pengecualian).


D. Isu Strategis

Pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2016

juga tidak akan terlepas dari analisis terhadap Isu Stratejik yang terkait

dengan tugas pokok dan fungsi DPKD. Analisis Isu Stratejik berdasarkan

tugas pokok dan fungsi DPKD adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan PendapatanAnalisis Isu Stratejik yang berkaitan dengan Peningkatan Pendapatan

dapat diuraikan sebagai berikut :

a) Peningkatan Pendapatan Asli DaerahPeningkatan Pendapatan Asli Daerah adalah sebuah Sasaran Kinerja

DPKD, didalamnya terdapat Pajak Daerah yang dikelola langsung

oleh DPKD dan Retribusi Daerah yang sebagian di kelola DPKD akan

tetapi semuanya dikoordinasikan oleh dinas ini, termasuk Lain-lain

Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Fungsi koordinasi ini juga

merupakan salah satu indikator dalam penentuan baik atau tidaknya

kinerja DPKD.

Jika dilihat dari capaian empat tahun terakhir bahwa pada tahun 2012

terealisasi PAD Sumater Barat sebesar Rp.1.225.466.022.420,- Pada

tahun 2013 terealisasi sebesar Rp.1.366.178.102.012,- atau

meningkat sebesar 11,48% Pada Tahun 2014 terealisasi sebesar

Rp.1.729.222.284.039,71 atau meningkat sebesar 26,58% sedangkan

di tahun 2015 terealisasi sebesar Rp.1.876.733.122.796,38 atau

meningkat sebesar 8,53%. Dari data yang digambarkan dapat

diketahui bahwa dalam empat tahun terakhir terdapat peningkatan

pendapatan asli daerah rata rata 11,67%. Untuk lebih lengkapnya

perbandingan peningkatan PAD dari tahun 2012-2015 dapat dilihat

melalui tabel dibawah ini:


Tabel 1.1Perbandingan Peningkatan PAD tahun 2012-2015

Tahun Realisasi %2012 1.225.466.022.420,00 0,082013 1.366.178.102.012,00 11,482014 1.729.222.284.039,71 26,582015 1.876.733.122.796,38 8,53

Rata – rata 11,67

Gambar 1.1Grafik Peningkatan PAD tahun 2012-2015

0,00

500.000.000.000,001.000.000.000.000,001.500.000.000.000,00

2.000.000.000.000,00

Realisasi

2012

2013

2014

2015

2012201320142015

Untuk mendukung kinerja peningkatan Pendapatan Asli Daerah ini

ada beberapa indikator yang berkaitan dengan tugas Pokok dan

Fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan Darah yang bisa

menggambarkan berhasil atau tidaknya pencapaian sasaran yang di

tentukan. Indikator-Indikator tersebut adalah:

1) Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah

Perkembangan pendapatan dari faktor Pajak Daerah selama

empat tahun terakhir dapat dilihat bahwa pada tahun 2012

jumlah Pajak Daerah terealisasi sebesar Rp.994.570.032.108,-

atau meningkat 1,11% dari tahun sebelumnya. Pada tahun


2013 Pajak Daerah meningkat dengan meyakinkan yaitu

sebesar Rp.1.085.164.285.343,- atau meningkat sebesar

9,10% dari tahun sebelumnya. Selanjutnya tahun 2014 terjadi

peningkatan yang cukup signigikan yaitu sebesar Rp.

1.354.541.147.330,- atau meningkat sebesar 24,82%,

sedangkan di tahun 2015 terealisasi sebesar

Rp.1.445.611.641.469,- atau meningkat sebesar 6,72%. Dari

data diatas dapat diketahui bahwa selama empat tahun terkahir

terdapat peningkatan rata rata Pajak Daerah sebesar 10.44%.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat perkembangan peningkatan

Pendapatan dari sektor Pajak Daerah sebagai berikut

Tabel 1.2Perkembangan Realisasi Pajak Daerah tahun 2011-2015

Tahun Realisasi Perbandingan Peningkatan

2012 994.570.032.108 1,11%2013 1.085.164.285.343 9,10%2014 1.354.541.147.330 24,82%2015 1.445.611.641.469 6,72%

Rata – rata 10,44%

Gambar 1.2 Grafik Perkembangan Realisasi Pajak Daerah tahun 2011-2015

Rp0Rp200.000.000.000Rp400.000.000.000Rp600.000.000.000Rp800.000.000.000

Rp1.000.000.000.000Rp1.200.000.000.000Rp1.400.000.000.000Rp1.600.000.000.000

2012 2013 2014 2015

Realisasi Pajak

2) Persentase Kontribusi PAD Terhadap Total Pendapatan.

Sebagaimana diketahui bahwa Kontribusi PAD Terhadap Total

Pendapatan merupakan indikator yang strategis untuk

mengetahui seberapa besar tingkat kemandirian suatu daerah


dalam melaksanakan pembangunannya. Hal ini sejalan dengan

semangat otonomi daerah. Semakin besar Kontribusi PAD

Terhadap Total Pendapatan maka akan semakin baik kinerja

pembangunan daerah tersebut. Dilihat dari perkembangan

selama tiga tahun terakhir, maka dapat diketahui bahwa untuk

tahun 2012 terdapat jumlah PAD sebesar

Rp.1.225.466.022.420,- sementara itu Jumlah Pendapatan

secara keseluruhan adalah sebesar Rp.2.922.582.139.905,-

hal ini dapat diketahui bahwa Kontribusi PAD terhadap Total

Pendapatan adalah sebesar 41.93 %. Pada tahun 2013

terdapat jumlah PAD sebesar Rp.1.366.178.102.012,- pada

tahun tersebut PAD berkontribusi sebesar 43.40 % terhadap

Total Pendapatan yang berjumlah Rp.3.147.840.359.247,-.

Tahun 2014 PAD sebesar Rp.1.729.222.284.039,71

sedangkan pendapatan sebesar Rp.3.635.837.760.819,71

dapat di lihat kontribusi PAD terhadap total pendapatan

sebesar 47,56%, sedangkan tahun 2015 PAD sebesar

Rp.1.876.733.122.796,38 sedangkan pendapatan sebesar

Rp.4.052.249.308.119,38 dapat di lihat kontribusi PAD

terhadap Pendapatan sebesar 46,31%. dari tahun tahun

sebelumnya dapat terlihat bahwa kontribusi PAD terhadap

Pendapatan semakin membaik walaupun pada tahun 2015

kontribusi PAD sedikit lebih rendah dari tahun 2014 tetapi

kemandirian Sumbar juga semakin meningkat terlihat walaupun

secara persentase menurun tetapi secara rupiah mengalami

kenaikan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di

bawah ini

Tabel 1.3Kontribusi PAD terhadap Pendapatan tahun 2012-2015

Tahun PAD Pendapatan %2012 1.225.466.022.42

02.922.582.139.90

541.93

2013 1.366.178.102.01 3.147.840.359.24 43.40


2 72014 1.729.222.284.03

93.635.837.760.81

947,56%

2015 1.876.733.122.796

4.052.249.308.119

46,31%

Gambar 1.3Gambar Kontribusi PAD terhadap Pendapatan tahun 2012-2015

0

2.000.000.000.000

4.000.000.000.000

6.000.000.000.000

Pendapatan 2.922.582. 3.147.840. 3.635.837. 4.052.249.

PAD 1.225.466. 1.366.178. 1.729.222. 1.876.733.

2012 2013 2014 2015

b) Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pendapatan Dana Transfer.Isu strategis lain yang bisa mengukur sejauh mana kinerja yang telah

di lakukan oleh DPKD dalam melakukan peningkatan pendapatan

adalah melalui pengukuran Peningkatan Kualitas Pengelolaan

Pendapatan Dana Transfer. Keberhasilannya ditandai dengan dua

buah indikator yaitu pertama : Persentase Ketepatan Waktu

Penyaluran Dana Transfer, pada tahun 2013 ketepatan waktu

penyaluran dana transfer terealisasi secara tepat waktu semuanya

atau 100%. Pada tahun berikutnya yaitu pada tahun 2014 juga

terealisasi secara keseluruhan dengan capaian sebesar 100% begitu

juga di tahun 2015 juga terealisasi sebesar 100%. Kedua :

Persentase Peningkatan Jumlah Alokasi dana Transfer. Indikator ini

menjadi ukuran apakah pengelolaan dana transfer sudah sesuai

dengan ketentuan yang digariskan. Jika penyalurannya baik secara

administrasi maupun secara teknis sudah benar, maka pemerintah

pusat akan memberikan reward kepada pemerintah daerah reward

berupa peningkatan alokasi dana. Pada tahun 2013 pemberian dana

transfer ke pemerintah daerah berjumlah sebesar


Rp.1.772.734.482.475,- dan pada tahun 2014 jumlah dana transfer

yang disalurkan adalah sebesar Rp.1.333.059.018.233.-. Sedangkan

pada tahun 2015 jumlah dana tranfer yang di salurkan sebesar

Rp.1.390.876.415.377,- atau meningkat sebesar 4,33%

2. Peningkatan Kualitas Pelayanan PendapatanAnalisis Isu Stratejik yang berkaitan dengan Peningkatan Kualitas

Pelayanan Pendapatan dapat diuraikan sebagai berikut :

Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendapatan Pajak Daerah. Pada Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendapatan Pajak Daerah ada

dua Indikator yang dijadikan Isu strategis yaitu pertama ; Indeks

Kepuasan Masyarakat, merupakan indikator yang digunakan untuk

mengukur sejauh mana tingkat kepuasan masyarakat dalam

menikmati pelayanan yang diberikan oleh SKPD. Pelayanan yang

dimaksudkan disini adalah pelayanan masyarakat dalam hal

menjalankan kewajiban mereka membayarkan Pajak Kendaraan dan

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mereka. Pada tahun 2014 yang

lalu telah dilakukan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat

terhadap beberapa kantor Pelayanan UPTD/SAMSAT dengan hasil

bernilai Baik. Pengukuran Indek Kepuasan Masyarakat ini dilakukan

pada tahun 2014 itupun bekerja sama dengan biro organisasi dalam

melakukan survey dan mengolah datanya. Kedua ; Indikator lain yang

digunakan untuk mengukur Kualitas Pelayanan Pendapatan adalah

Jumlah Komplain Masyarakat. Diharapkan tentunya Jumlah Komplain

Masyarakat akan berkurang dari tahun ke tahun. Hal ini sebagai

isyarat meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendapatan Pajak Daerah.

Indikator Jumlah Komplain masyarakat ini pada tahun 2014 ada

sebayak 180 komplain dari yang di targetkan sebanyak 190

komplain. Di tahun 2015 jumlah komplain masyarakat di targetkan

sebanyak 150 komplain dan ternyata terealisasi 75 komplain. Hal ini

dapat di artikan bahwa pelayanan yang kita berikan di mata

masyarakat sudah lebih baik.


3. Pengelolaan Keuangan Yang Transparan dan AkuntabelIsu Stratejik yang berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Yang

Transparan dan Akuntabel dapat diuraikan sebagai berikut :

Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah.Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah di ukur dengan

beberapa indikator, adapaun Indikator yang berkaitan dengan Isu

Strategis ini adalah a ; Opini BPK adalah opini yang diberikan oleh

BPK RI atas laporan keuangan yang disampaikan oelh Pemerintah

Daerah. Disamping indikator ini merupakan indikator Pemerintah

Daerah, juga dijadikan Indikator untuk mengukur keberhasilan

pengelolaan keuangan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pada Tahun 2012 realisasi Indikator ini adalah Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP) dan untuk tahun 2013 Pemerintah daerah

kembali meraih WTP sedangkan di tahun 2014 Pemerintah daerah

juga kembali meraih WTP sedangkan di tahun 2015 kembali meraih

WTP. b ; Rasio SILPA dari Belanja Daerah, indikator ini merupakan

salah satu alat untuk mengukur besaran penyerapan anggaran yang

dilaksanakan pada tahun berkenaan, asumsinya semakin kecil SILPA

pada tahun tersebut akan semakin baik kinerja pemerintah daerah.

Pada tahun 2012 yang lalu dari jumlah Belanja sebesar

Rp.3.180.395.927.093,- terdapat SILPA sebesar

Rp.276.750.267.365,- atau sebesar 8,70 %. Sedangkan pada tahun

2013 terjadi penurunan sebesar 1,45 % yaitu dari jumlah Belanja yang

sebesar Rp.3.313.159.750.000,- disisakan SILPA sebesar

Rp.240.276.961.486,- atau 7.25 %. Tahun 2014 Belanja sebesar

Rp.3.653.550.079.316,34,- SILPA sebesar Rp.218.357.217.425,97

atau 5,97% dan di tahun 2015 Belanja sebesar

Rp.4.232.659.950.677,70 dengan silpa sebesar

Rp.229.465.234.675,24 atau 5,42 % Untuk lebih jelasnya dapat di

lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.4


Rasio Silpa terhadap Belanja Daerah tahun 2012-2015

Tahun Belanja Silpa %2012 3.180.395.927.09

3276.750.267.365 8.70

2013 3.313.159.750.000

240.276.961.486 7.25

2014 3.653.550.079.316

218.357.217.425 5.97

2015 4.232.659.950.677

229.465.234.675 5.42

Gambar 1.4Gambar Rasio Silpa terhadap Belanja Daerah tahun 2012-2015

0

1.000.000.000.000

2.000.000.000.000

3.000.000.000.000

4.000.000.000.000

5.000.000.000.000

2012 2013 2014 2015

SilpaBelanja

c ; Persentase Tepat Waktu Penyampaian Ranperda APBD, APBD-

Perubahan APBD ke DPRD, Indikator ini dapat mengukur seberapa

tepat waktunya pengelolaan APBD pada Pemerintah Provinsi

Sumatera Barat, semakin tepat waktu dan sesuai dengan skedul yang

sudah diatur oleh aturan yang berlaku maka akan semakin baik

kinerja DPKD dalam mengelola keuangan daerah. Pada tahun 2012

dapat dilihat bahwa Perda Tentang APBD tahun 2012 ditetapkan

tanggal 27 Desember 2011, dan Perda tentang APBD Tahun 2013

ditetapkan tanggal 31 Desember 2012 sedangkan Perda tentang

APBD Tahun 2014 ditetapkan tanggal 3 Maret 2014,dan Perda

tentang APBD tahun 2015 di tetapkan tanggal 31 Desember 2014.

Selanjutnya Penetapan Perda tentang Perubahan APBD tahun 2012


tanggal 24 Oktober 2012 dan Tahun 2013 ditetapkan tanggal 31

Oktober 2013,sedangkan Penetapan Perda tentang Perubahan APBD

tahun 2014 ditetapkan tanggal 19 September 2014 dan Perda

Perubahan APBD tahun 2015 di tetapkan tanggal

Tabel 1.5Waktu Penyampaian Ranperda APBD, dan Perubahan APBD

Tahun Penetapan APBD Penetapan Perubahan APBD

2012 27 Desember 2011 24 Oktober 20122013 31 Desember 2012 31 Oktober 20132014 3 Maret 2014 19 September 20142015 31 Desember 2014 5 November 2015

4. Peningkatan Kualitas APBD Kabupaten/Kota Analisis Isu Stratejik yang berkaitan dengan Peningkatan Kualitas APBD

Kabupaten/Kota dapat diuraikan sebagai berikut :

Peningkatan Kualitas APBD Kabupaten/KotaBerdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

bahwa Pemerintah Provinsi selaku wakil Pemerintah Pusat di daerah

berkewajiban melakukan pembinaan kepada Pemerintah

Kabupaten/Kota diwilayahnya. Pembinaan tersebut diwujudkan dalam

bentuk supervisi, asistensi, fasilitasi, evaluasi, yang pada lahirnya

akan bermuara kepada beberapa Indikator Kinerja yang

menggambarkan komposisi ideal sebuah APBD di Kabupaten/kota

sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlalu. Adapun

beberapa indikator kinerja tersebut beserta capaian selama dua tahun

terakhir adalah sebagai berikut : Pertama ; Rata-rata Proporsi PAD

Terhadap Total Pendapatan. Kedua ; Rata-rata Proporsi Belanja

Fungsi Pendidikan. Ketiga ; Rata-rata Proporsi Alokasi Belanja

Fungsi Kesehatan, dan Kelima ; Rata-rata Proporsi Belanja Pegawai.

5. Peningkatan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Sesuai Tupoksi DPKD Pada tahun anggaran 2013 sampai tahun 2015 Pemerintah Provinsi

meraih opini atas Laporan Keuangannya dengan prediket Wajar Tanpa


Pengecualian dan ini sesuai dengan target yaitu WTP (Wajar Tanda

Pengecualian) dan jika dihubungkan dengan target kinerja yang telah

ditetapkan pada tahun anggaran masing-masing maka persentase

capaian target sudah 100% karena pada tiga tahun terakhir (2013 sampai

2015) Pemerintah Provinsi mentargetkan raihan Opini terhadap hasil

Laporan Keuangan adalah WTP. Sampai dengan laporan ini dibuat

penilaian atas Laporan Keuangan tahun 2016 belum dilaksanakan oleh

BPK


BAB IIPERENCANAAN KINERJAA. Visi dan Misi

1. VisiBerdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi maka Visi DPKD Provinsi Sumatera

Barat adalah “TERWUJUDNYA TATA PENGELOLAAN KEUANGAN

DAERAH YANG BAIK BERSIH DAN PROFESIONAL”. Yang ditandai

dengan meningkatnya Status Opini BPK terhadap Laporan Keuangan.

2. Misi1. Melaksanakan Peningkatan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Secara Berkualitas.2. Melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah Secara Konsisten.3. Melaksanakan Pembinaan Pengelolaan Keuangan kabupaten/Kota.

B. Tujuan dan Sasaran

1. TujuanTujuan yang hendak dicapai oleh DPKD berdasarkan Visi dan Misi tersebut

di atas adalah :

a. Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Daerah.b. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendapatan.c. Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan

Akuntabel.d. Terwujudnya Peningkatan Kualitas APBD Kabuapten/Kota

2. SasaranDari Visi, Misi dan Tujuan Dinas Pengelolaan Keuangan Darah yang telah

ditetapkan, maka sasaran yang akan diwujudkan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatanya Pendapatan Asli Daerah.2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pendapatan Dana Transfer.3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendapatan Pajak Daerah.4. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah.5. Meningkatnya Kualitas APBD Kabupaten/Kota


Tabel 2.1INDIKATOR KINERJA KINERJA UTAMA DPKD TAHUN 2016

No Tujuan Sasaran Indikator Kinerja

Capaian

Target Kinerja

2015

Target Kinerja Sasara

n2016

1 2 3 4 5

1 - Persentase Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah

10.54 2.32

- Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

10.84 6.6

1. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

- Persentase Konstribusi PAD Terhadap Total Pendapatan

44.40 41.22

- Persentase Ketepatan Waktu Penyaluran Dana Transfer 100 100

Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Daerah

2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pendapatan Dana Transfer

- Persentase Peningkatan Jumlah Alokasi Dana Transfer

2 2

Indek Kepuasan MasyarakatBaik Baik

2 Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendapatan

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendapatan Pajak Daerah

Persentase pengurangan Jumlah Komplain Masyarakat - 10

3 - Opini BPK WTP WTP

- Persentase Rasio SILPA dari Belanja Daerah

6.00-8.00

6.00-8.00

- Persentase Tepat Waktu Penyampaian Ranperda APBD, APBD-P ke DPRD

100 100

Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Yang Transparan dan Akuntabel

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

- Persentase Tepat Waktu Penyampaian Pertanggung jawaban APBD ke DPRD

100 100

- Rata-rata Proporsi PAD Terhadap total Pendapatan 6.80 7.20

- Rata-rata Proporsi Alokasi Belanja Fungsi Pendidikan

39.65 39.70

4 Terwujudnya Peningkatan Kualitas APBD Kabupaten/Kota

Meningkatnya Kualitas APBD Kabupaten /Kota

- Rata- rata Proporsi Alokasi Belanaja Fungsi Kesehatan

9.68 9.85


No Tujuan Sasaran Indikator Kinerja

Capaian

Target Kinerja

2015

Target Kinerja Sasara

n2016

1 2 3 4 5

- Rata-rata Proporsi Belanja Pegawai

56.30 54.35

Sementara itu untuk Indikator Kinerja Pemerintah Provinsi yang sesuai

dengan Tugas Pokok dan Fungsi DPKD adalah sbb:

Tabel. 2.2INDIKATOR KINERJA UTAMA

PEMERINTAH PROVINSI SESUAI TUPOKSI DPKD 2016

TARGETNoI. 1 SASARAN INDIKATOR

KINERJA 2016

1 Meningkatnya Status Opini BPK terhadap Laporan Keuangan

Opini BPK WTP

C. Strategi dan Kebijakan

Dalam rangka memenuhi Sasaran yang telah ditetapkan maka dilaksanakan

melalui strategi sebagai berikut :

1. Sasaran Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah, Strategi yang dilakukan

adalah Perbaikan Manajemen terhadap semua Potensi Pendapatan

Daerah dari pajak, Retribusi dan Lain-lain Pendapatan Asli daerah serta

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan daerah dari pajak, retribusi dan

lain-lain Pendapatan Yang Sah.

2. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan pendapatan Dana Transfer,

Strategi yang dilakukan adalah Menyampaikan Laporan

Pertanggungjawaban Dana Transfer secara tepat waktu.

3. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendapatan pajak Daerah,

Strategi yang dilakukan adalah Perbaikan SOP Pelayanan Pendapatan

Pajak Daerah.


4. Sasaran meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah, Strategi

yang dilakukan adalah Perencanaan Penganggaran, Penatausahaan dan

Pelaporan Keuangan Daerah sesaui peraturan dan perundangan yang

berlaku.

5. Sasaran meningkatnya Kualitas APBD kabupaten/Kota, Strategi yang

dilakukan adalah Evaluasi APBD kab/Kota sesuai perundang-undangan

yang berlaku.

Sedangkan Kebijakan yang dilakukan adalah :

1. Peningkatan Koordinasi dan Kualitas SDM Pengelola Pendapatan Daerah.

2. Peningkatan Administrasi Pengelolaan dana Transfer.

3. Pemenuhan Sarana dan Prasarana, Sistem dan Kualitas SDM

4. Ketepatan waktu proses Pengelolaan Keuangan, Pemenuhan sarana dan

Prasarana dan Sistem, peningkatan Kualitas SDM Pengelola Keuangan

Daerah.

5. Peningkatan Pembinaaan dan Kualitas SDM Pengelola Keuangan

Kabupaten/Kota.

Hubungan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan dapat digambarkan

sebagaimana tabel 2.3 di bawah ini :

Tabel 2.3 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

Visi : Terwujudnya Tata Pengelolaan Keuangan Daerah yang Baik, Bersih dan Profesional

Misi I : Melaksanakan Peningkatan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah Secara Berkualitas

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan


Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

- Perbaikan Manajemen terhadap semua Potensi Pendapatan Daerah dari Pajak, Retribusi dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

- Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah dari Pajak, Retribusi dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

Peningkatan Koordinasi dan Kualitas SDM Pengelola Pendapatan Daerah

Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Daerah

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pendapatan Dana Transfer

Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Dana Transfer secara Tepat Waktu

Peningkatan Administrasi Pengelolaan Dana Transfer

Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendapatan


Perbaikan SOP Pelayanan Pendapatan Pajak Daerah

Pemenuhan Sarana Prasarana, Sistem dan Kualitas SDM


Misi II : Melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah Secara Konsisten


Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Yang Transparan dan Akuntabel


Perencanaan Penganggaran, Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Ketepatan waktu proses Pengelolaan Keuangan, Pemenuhan Sarana Prasarana dan Sistim, Peningkatan Kualitas SDM Pengelola Keuangan

Misi III : Melaksanakan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kab/Kota


Terwujudnya Peningkatan Kualitas APBD Kabupaten/Kota

Meningkatnya Kualitas APBD Kabupaten /Kota

Evaluasi APBD Kab/Kota sesuai Peundang-undangan yang Berlaku

Peningkatan Pembinaan dan Kualitas SDM Pengelola Keuangan Kab/Kota

D. Program, Kegiatan dan Indikator KinerjaBerdasarkan visi, misi tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan, maka

disusunlah program-program DPKD untuk tahun 2016, yang sepenuhnya

mengacu kepada aturan yang berlaku.

a. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan DaerahSasaran hasil program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah adalah Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan

daerah dengan target kinerja sebesar tepat waktu dan WTP

Indikator tercapainya sasaran hasil meliputi :

1. Peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah

2. Tersusunnya peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2017

beserta kelengkapannya ( penantar nota keuangan, nota keuangan dan

nota jawaban )


3. Terpenuhinya peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD tahun

anggaran 2017 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD

4. Tersedianya peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun

anggaran 2016 beserta lampiran dan kelengkapannya

5. Tersusunnya peraturan gubernur tentang penjabaran perubahan APBD

tahun anggaran 2016 sebagai landasan operasional pelaksanaan

APBD

6. Terlaksananya pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

7. Tersedianya informasi laporan keuangan tahun 2015 dalam rangka

pertanggungjawaban kepala daerah

8. Tersedianya dokumen pelaksanaan anggaran SKPD tahun 2016

sebagai pedoman pelaksanaan anggaran SKPD

9. Tersedianya dokumen pelaksanaan perubahan anggaran sautan kerja

perangkat daerah tahun 2016 sebagai pedoman pelaksanaan anggaran

bagi SKPD

10.Terlaksananya penatausahaan APBD

11.Terpenuhinya pelaksanaan pemberian bantuan

12.Terwujudya pelaporan keuangan SKPD sesuai aturan yang berlaku

13.Meningkatnya kemampuan dan pemahaman apratur pengelolaan

keuangan di SKPD/UPTD

14.Terealisasinya rencana APBD dan tersedianya informasi realisasi

penerimaan dan pengeluaran kas daerah

15.Terwujudnya kelancaran pelaksanaan BLUD

16.Terselengaranya penyempurnaan dan perubahan anggara dalam DPA-

SKPD yang dilakukan dengan pergeseran anggaran sesuai dengan

peraturan perUUan

17.Terpenuhinya pelaksanaan bantuan


18.Terlaksananya penyelesaian proses tuntutan penyelesaian kerugian

daerah/ negara provinsi sumatera barat

19.Tersusunnya pembahasan RKA-SKPD tahun 2017 sesuai dengan

peraturan perundang-undangan dengan realisasi 44 SKPD 9 Biro dan

PPKD

20.Meningkatnya kualitas penyajian informasi pengelolaan keuangan dan

daerah

21.Tersedianya pedoman perubahan anggaran yang ditetapkan dalam

DPPA-SKPD tahun 2016

22.Terlaksananya penatausahaan BOS 2014

23.Tersedianya pedoman menganalisi kewajaran beban kerja dan biaya

setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD dalam

1 tahun anggaran

24.Terwujudnya realisasi pendapatan negara yang bersumber dari PPh

dan PPN

25.Terwujudnya pengelolaan dan penatausahaan Gaji PNSD

26.Terpenuhinya pemberian pemahaman terhadap penyusunan

perencanaan dan penanggaran

27.Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman apartur tentang

operasional aplikasi pengelolaan keuangan daerah

28.Meningkatnya pemahaman dan kebijakan tentang perencanaan

anggaran dalam penyusunan APBD tahun 2016

29.Terlaksananya penyusunan laporan keuangan SKPD berbasis akrual

secara bertahap mulai tahun 2015

30.Terlaksananya penatausahaan keuangan SKPD APBD

31.Meningkatnya wawasan aparatur.

Untuk mencapai sasaran hasil tersebut, maka KEGIATAN yang dilakukan

meliputi :


1. Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

(SIPKD) Daerah dengan Indikator Kinerja sebagai berikut :

1 tahun tim teknis SIPKD 1 tahun, 1 tahun pendampingan SIPKD, 1

tahun pemeliharaan jaringan

Tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan sebanyak 5 eksemplar

2. Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dengan Indikator

Kinerja sebagai berikut:

tersusunnya dokumen keuangan daerah seperti, Pengantar nota

keuangan, nota keuangan , nota jawaban dan Peraturan Daerah

tentang APBD, dll.


3. Penyusunan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD

dengan Indikator Kinerja sebagai berikut:

tersedianya peraturan gubernur tentang penjabaran APBD

sebanyak 245 buku TA 2016


4. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan

Indikator Kinerja sebagai berikut:

tersusunnya pengantar nota keuangan sebanyak 110 buku, nota

keuangan 110 buku, nota jawaban 110 buku dan perda tentang

perubahan APBD tahun 2016 155 buku, 250 buku Pergub

penjabaran perubahan APBD ( I,II dan III)


5. Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan

APBD dengan Indikator Kinerja sebagai berikut:

tersedianya peraturan gubernur tentang penjabaran perubahan

APBD TA 2016 sebanyak 245 buku.



6. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD


buku pertanggungjawaban APBD 100 buku, laporan semesteran 1

dokumen, perda pertanggungjawaban 1 dokumen dan pergub

penjabaran pertanggungjawaban APBD 1 dokumen.


7. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD dan Pemda dengan Indikator


tersusunnya buku laporan pemda prov. sumbar 1 dokumen.


8. Verifikasi DPA-SKPD dengan Indikator Kinerja sebagai berikut:

verifikasi DPA SKPD sebanyak 44 SKPD dan 9 Biro dan PPKD


9. Verifikasi DPPA-SKPD dengan Indikator Kinerja sebagai berikut:

verifikasi DPPA SKPD sebanyak 44 SKPD dan 9 Biro dan PPKD


10. Pengelolaan dan Penatausahaan APBD Tahun 2015 dengan


terbitnya Surat Penyediaan Dana seluruh SKPD lingkup Pemprov

sumbar 4 triwulan, Terbitnya SP2D 12 bulan dll.


11. Penatausahaan Terhadap Bantuan Keuangan Atas Beban APBD

2015 dengan Indikator Kinerja sebagai berikut:

evaluasi dan monitoring pemberian bantuan keuangan

sebanyak 12 laporan, terlaksananya pengelolaan dan

penatausahaan bantuan keuangan selama 12 bulan dll.



12. Rekonsiliasi Pendapatan dan Belanja SKPD dengan Indikator


rekonsiliasi pendapatan dan belanja SKPD sebanya 192 dokumen

dll


13. Asistensi Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada

SKPD dengan Indikator Kinerja sebagai berikut:

asistensi terhadap 45 SKPD


14. Pengelolaan dan Penatausahaan Kas Daerah dengan Indikator


Tersedianya laporan penerimaan kas daerah, pengeluaran kas

daerah, laporan posisi kas daerah TA 2016 sebanyak 12 laporan.


15. Pembinaan dan Evaluasi Penyelenggaraan Badan Layanan Umum

Daerah (BLUD) dengan Indikator Kinerja sebagai berikut:

pembinaan rumah sakit yang telah menjadi BLUD sebanyak 4

rumah sakit.


16. Pembahasan Pergeseran DPA-SKPD dengan Indikator Kinerja

sebagai berikut:

pergeseran DPA-SKPD tahun 2014 di 44 SKPD, 9 Biro dan PPKD.


17. Verifikasi Pertanggungjawaban Bantuan Terhadap Bantuan

Keuangan Atas Beban APBD tahun berjalan dengan Indikator


Terlaksananya verifikasi bantuan sebanyak 12 laporan



18. Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Daerah/Negara dengan


sidang-sidang Tim Penyelesaian Kerugian Daerah/Negara

sebanyak 6 kali.


19. Pembahasan RKA SKPD dengan Indikator Kinerja sebagai berikut:

pembahasan RKA pada 44 SKPD, 9 Biro dan PPKD


20. Penyebarluasan Data dan Informasi Keuangan Daerah dengan


Berupa 1 tahun sewa hosting web, 1 tahun sewa Astinet


21. Pembahasan DPPA-SKPD dan RKA-SKPD Kegiatan Baru dengan


Berupa terlaksananya pembahasan DPPA-SKPD dan RKA-SKPD

2016 pada 44 SKPD, 9 Biro dan PPKD


22. Pengelolaan dan Penatausahaan Dana Bos dengan Indikator


Berupa penyaluran dana Bos selama 4 Triwulan


23. Penyusunan Standar Analisa Biaya (SAB) dengan Indikator Kinerja

sebagai berikut:

Berupa Terlaksananya penyusunan Standar Analisa Biaya

sebanyak 1 dokumen



24. Peningkatan PENdapatan Negara yang bersumber dari PPH dan

PPN dengan Indikator Kinerja sebagai berikut:

Rekonsiliasi data transaksi belanja daerah dengan SKPD selama 12

bulan dan tersedianya laporan data transaksi harian belanja daerah

dan rekap transaksi harian sebanyak 12 laporan


25. Pengelolaan dan Penatausahaan Gaji PNSD dengan Indikator


Terlaksananya Pengelolaan dan Penatausahaan gaji 12 bulan


26. Pembinaan Teknis Penyusunan perencanaan penganggaran

SKPD di Lingkungan Provinsi dengan Indikator Kinerja sebagai

berikut:

Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan aparatur terhadap

peraturn per UU pengelolaan keuangan daerah melalui asistensi

dan bimbingan teknis perencanaan dan penganggaran yang

tertuang dalam rencana Kerja Anggaran SKPD, 1 laporan


27. Bimbingan Teknis dan Pelatihan Peningkatan SDM Berbasis

Teknologi Informasi dengan Indikator Kinerja sebagai berikut:

4 kali bimtek e-samsat, 2 kali pelatihan modul akuntansi dll


28. Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD kepada SKPD

dilingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Indikator


sosialisasi tentang pedoman penyusunan APBD sebanyak 130

peserta



29. Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

dan Pemda dengan Indikator Kinerja sebagai berikut:

Terlaksananya bimtek peraturan Gubernur ttg kebijakan

akuntasi pemerintah prov. sumbar sebanyak 44 SKPD dan 9

Biro


30. Pembinaan Bendahara SKPD Provinsi Sumatera Barat dengan


Pembinaan terhadap Bendahara Penerimaan, Bendahara

Pengeluaran dan Pengelola Gaji SKPD/PPKD dilingkungan

Provinsi Sumatera Barat, 43 org bendahara pengeluaran, 43

pengelolaan Gaji, 16 bendahara penerimaan.


31. Koordinasi DBH Cukai Hasil Tembakau dengan Indikator Kinerja

sebagai berikut:

sosialisasi peraturan perundang-undangan CHT sebanyak 70

orang (1 angkatan).


b. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab/KotaSasaran hasil program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan

kab/Kota adalah Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan APBD

Kab/Kota sesuai dengan Ketentuan dengan target kinerja 19 Kab/Kota


1. Ditetapkannya perda tentang APBD dan perbup/wako tantang

penjabaran APBD kab/kota, ditetapkannya perda tentang apbd

perubahan dan perbup/wako tentang penjabaran perubahan APBD


kab/kota, Ditetapkannya Perda tentang Pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD dan Perbup/wako tentang penjabaran

pertanggunjawaban pelaksanaan APBD kab/kota berdasarkan hasil

evaluasi Gubernur dengan realisasi 19 kab/kota.

2. Terpenuhinya permintaan data dari kementerian Dalam Negri

3. Meningkatnya Pemahaman Anggota Tim TAPD terhadap Pengelolaan

Keuangan Darah

4. Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan Kab/Kota


meliputi :

1. Evaluasi rancangan Perda tentang APBD, Perubahan APBD

dan Pertanggung jawaban pelaksnaan APBD serta

Rancangan Peraturan Perbub/Wako tentang Penjabaran

APBD dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab/Kota


19 SK Gubernur.


2. Rekapitulasi dan Updating data APBD Kab/Kota dengan Indikator


Tersedianya rekapitulasi data keuangan daerah kab/kota sebanyak

10 expl.


3. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah dengan Indikator Kinerja sebagai berikut:

Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang

pengelolaan keuangan daerah sebanyak 140 org.



4. Monitoring tindak lanjut hasil evaluasi APBD,APBD Perubahan dan

Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota dengan Indikator Kinerja

sebagai berikut:

Terlaksananya monitoring tindak lanjut hasil evaluasi APBD,

perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di

19 kab/kota


c. Program Peningkatan Pendapatan DaerahSasaran hasil Program Peningkatan Pendapatan Daerah adalah

meningkatnya Persentase Peningkatan Pendapatan Daerah. Dengan

Target Kinerja Capaian Program sebesar 2.32%


1. Meningkatnya pelayanan kepada wajib pajak dan efiseiensi

penggunaan data dan informasi pajak kendaraan bermotor

2. Meningkatnya pendapatan daerah dengan terlanyaninya wajib pajak di

daerah terpencil

3. Meningkatnya pendapatan daerah melalui razia kendaraan bermotor

4. Meningkatnya pendapatan daerah melalui kegiatan super PKB

5. Meningkatnya informasi dalam peningkatan pendapatan daerah

6. laporan hasil koordinasi dengan realisasi laporan hasil koordinasi.

7. Meningkatnya penerimaan pajak alat berat terhutang

8. Penyusunan data DBH Pajak dan Non Pajak

9. meningkatnya pendapatan daerah melalui SAMSAT

10.Optimalnya koordinasi dana perimbangan

11.Meningkatnya pendapatan daerah melalui standarisasi pelayanan

12.Adanya pedoman bagi setiap UPTD tentang penhitungan dasar

pengenaan PKB dan BBNKB


13.Lancarnya pelaksanaan kegiatan pelayanan pada kantor samsat

14.Meningkatnya pendapatan daerah melalui Samsat quick response

15.Meningkatnya pendapatan daerah melalui pemungutan PAP

16.Meningkatnya wawasan aparatur

17.Meningkatnya pemahaman aparatur terhadap peraturan perundang-

undangan tentang pajak


meliputi :

1. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Samsat Link dengan

Indikator Kinerja sebagai berikut :

1 tahun pulsa SMS Gateway dan SLA, 1 aplikasi Samsat corner dll.


2. Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah Melalui Samsat Keliling

dengan Indikator Kinerja sebagai berikut :

Pelayanan pajak pada daerah terpencil dan perkotaan melalui

samsat keliling di 18 wilayah kerja UPTD.


3. Peningkatan Pendapatan Daerah melalui razia Kendaraan

Bermotor dengan Indikator Kinerja sebagai berikut :

Terlaksananya razia kendaraan bermotor di 18 UPTD


4. Peningkatan Pendapatan Daerah melalui Super PKB dengan


Terkirimnya super PKB/STPD kepada wajib pajak selama 12 bulan.


5. Rekonsiliasi Dalam Rangka Pemungutan Pajak Daerah dengan



Terlaksananya rekonsiliasi pemungutan pajak daerah ke jakarta dan

medan.


6. Peningkatan dan Penyusunan Rencana Penerimaan Retribusi

Daerah dan Penerimaan Lain-Lain dengan Indikator Kinerja sebagai

berikut :

laporan koordinasi, evaluasi Rencana Penerimaan Retribusi 2016

dan Perubahan 2015 sebanyak 6 laporan dan 5 buku


7. Pendataan Objek Pajak dan Penagihan Pajak Alat Berat dengan


Terlaksananya penagihan alat berat sebanyak 109 unit alat berat


8. Rekonsiliasi DBH Pajak dan Non Pajak dengan Indikator Kinerja

sebagai berikut :

rekonsiliasi DBH Pajak & non Pajak sebanyak 10 kali


9. Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah Melalui Kantor Samsat


Objek pajak tertagih 1.010.000 unit PKB dan 150.000 unit BBNKB


10.Peningkatan Pendapatan Dana Perimbangan dengan Indikator

Kinerja sebagai berikut :

Laporan realisasi Penerimaan dana Perimbangan. 6 dalam daerah

2 luar daerah


11.Standarisasi Pelayanan Samsat dengan Indikator Kinerja sebagai

berikut :


terukurnya pelayanan pada 5 UPTD Samsat dalam bentuk 5

sertifikat ISO 9001:2015


12.Penyusunan Peraturan Gubernur Tentang Penghitungan Dasar

Pengenaan PKB dan BBNKB dengan Indikator Kinerja sebagai berikut

:

Tersedianya buku NJKB sebanyak 125 buku NJKBI, NJKB II, NJKB

III


13.Pembinaan dan Pengawasan Operasional Samsat dengan Indikator


Rekomendasi tim pembina samsat


14.Peningkatan Pendapatan Daerah melalui Samsat Quick Response


objek pajak yang tertagih sebanyak 12.000 unit PKB.


15.Peningkatan Pendapatan Daerah Melalui Pemungutan Pajak Air

Permukaan (PAP) dengan Indikator Kinerja sebagai berikut :

Pendapatan daerah melalui pajak air permukaan sebanyak 147

wajib pajak


16.Penyusunan Ranperda Retribusi Daerah dan PLL dengan Indikator


terlaksananya penyusunan ranperda retribusi sebanyak 1 kali.



17.Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dengan


monitoring dan evaluasi pemungutan pajak daerah sebanyak 4 kali

pertemuan.


E. Penetapan Kinerja

Dengan mempertimbangkan segenap sumber daya yang ada dan sesuai dengan

Renstra DPKD 2016-2021, maka pada Tahun 2016 DPKD telah menetapkan

tekad dan janji kinerja yang akan dicapai/diwujudkan selama setahun sebagai

berikut :


Tabel 2.4. PENETAPAN KINERJASATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : DPKD PROVINSI SUMATER BARATTAHUN ANGGARAN : 2016

No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM KEGIATAN

ANGGARAN(Rp)

PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH

1 Peningkatan Pendapatan Daerah Melalui Razia Kendaraan Bermotor

743.589.900

2 Peningkatan Pelayanan Pajak Derah melalui Samsat Keliling

3.715.477.700

1. Persentase Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah

2.32

3 Peningkatan Pendapatan Daerah Melalui Super PKB

415.805.750

4 Rekonsiliasi dalam rangka Pemungutan Pajak Daerah

256.158.800

5 Peningkatan dan Penyusunan Rencana Penerimaan Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain-Lain

148.374.070

2. Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

6.6

6 Pendataan Objek Pajak dan Penagihan Pajak Alat Berat

81.753.250

7 Rekonsiliasi DBH Pajak dan Non Pajak 192.269.280

8 Peningkatan Pendapatan Dana Perimbangan 59.836.950

3. Persentase Konstribusi PAD Terhadap Total Pendapatan

41.22

9 Peningkatan Pendapatan Daerah Melalui Samsat Quick Response

157.500.000

10 Peningkatan Pendapatan Daerah Melalui Pemungutan Pajak Air Permukaan (PAP)

112.065.000

1 Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

11 Penyusunan Ranperda Retribusi Daerah dan PLL

172.825.500



ANGGARAN(Rp)

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

12 Pengelolaan dan Penatausahaan APBD 174.914.500

13 Penatausahaan Terhadap Bantuan Keuangan Atas Beban APBD

77.100.800

14 Asistensi Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada SKPD

48.985.400

15 Pengelolaan dan Penatausahaan Kas Daerah 72.442.700

1. Persentase Ketepatan Waktu Penyaluran Dana Transfer

100

16 Pembinaan dan Evaluasi Penyelenggaraan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

91.710.000

17 Verifikasi Pertanggungjawaban bantuan terhadap bantuan keuangan atas beban APBD tahun berjalan

50.585.200

18 Pengelolaan dan Penatausahaan Dana Bos 113.498.300

19 Peningkatan Pendapatan Negara yang bersumber dari PPH dan PPN

38.457.900

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Dana Transfer

2. Persentase Peningkatan Jumlah Alokasi Dana Transfer

2

20 Pengelolaan dan Penatausahaan Gaji PNSD 101.635.250



ANGGARAN(Rp)

PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH

1. Indek Kepuasan Masyarakat

Baik

21 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Samsat-Link

2.192.523.950

22 Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah Melalui Kantor SAMSAT

1.542.182.1000

23 Standarisasi Pelayanan Samsat 650.000.000

24 Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Penghitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB

149.856.250

25 Pembinaan dan Pengawasan Operasional Samsat

355.339.000

2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendapatan Pajak Daerah

2. Persentase Pengurangan Jumlah Komplain Masyarakat

10

26 Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah

88.822.250

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1. Opini BPK WTP

27 Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah SIPKD

851.940.000

28 Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD

479.173.5002. Persentase Rasio SILPA dari Belanja Daerah

6.00-8.00

20 Penyusunan Peraturan Gubernur Tentang Penjabaran APBD

193.266.350

30 Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD

377.183.750

3 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

3. Persentase Tapat Waktu Penyampaian Ranperda APBD-APBDP ke DPRD

100

31 Penyusunan Peraturan Gubernur Tentang Penjabaran perubahan APBD

220.264.650



ANGGARAN(Rp)

32 Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

143.378.000

33 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD dan Pemda

22.200.000

34 Verifikasi DPA-SKPD 149.801.050

35 Verifikasi DPPA-SKPD 138.742.150

36 Rekonsiliasi Pendapatan dan Belanja SKPD 228.646.100

37 Pembahasan Pergeseran DPA-SKPD 89.569.150

38 Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Daerah/Negara

73.650.900

39 Pembahasan RKA SKPD 92.839.950

40 Penyebarluasan Data dan Informasi Keuangan Daerah

168.954.700

41 Pembahasan DPPA-SKPD dan RKA SKPD Kegiatan Baru

83.530.700

42 Penyusunan Standar Analisa Biaya (SAB) 140.376.000

43 Pembinaan Teknis Penyusunan Perencanaan Penganggaran SKPD di Lingkungan Provinsi

150.929.400

44 Bimbingan dan Pelatihan Teknis Peningkatan SDM Berbasis Teknologi Informasi

176.630.300

4. Persentase Tapat Waktu Penyampaian Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ke DPRD

100

45 Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD kepada SKPD dilingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

58.394.500


46 Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan SKPD dan Pemda

28.175.000


ANGGARAN(Rp)

47 Pembinaan Bendahara SKPD Provinsi Sumatera Barat

150.000.000

48 Koordinasi DBH Cukai Hasil Tembakau 69.515.300

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

1. Rata-rata Proporsi PAD Terhadap Total Pendapatan

7.20

49 Evaluasi Rancangan Perda Tentang APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD serta Rancangan Perbup/Wako tentang Penjabaran APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota

280.500.000

2. Rata-rata Alokasi Belanja Fungsi Pendidikan

39.70 50 Rekapitulasi dan updating data APBD kab/Kota

150.000.000

3. Rata-rata Alokasi Belanja Fungsi Kesehatan

9.85 51 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Kab/kota

63.340.000

4 Meningkatnya kualitas APBD Kabupaten/Kota

4. Rata-rata Proporsi Balanja Pegawai

54.35 52 Monitoring tindak lanjut hasil evaluasi APBD, APBD Perubahan dan Pertanggungjawaban APBD Kab/kota

226.000.000

Jumlah Anggaran : Rp. 16.610.711.250,-Jumlah Program : 3 Program


BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja yang dilakukan berupa pengukuran pencapaian target

kinerja kelompok indikator kinerja sasaran startegis yang dutetapkan dalam

dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada tahun

2016. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah metode

pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan

realisasi kinerja pada kelompok indikator kinerja sasaran strategis. Hasil

pengukuran pencapaian indikator kinerja dimaksud digunakan untuk menilai

keberhasilan dan kegagalan mencapai sasaran strategis dalam rangka

mewujudkan visi dan misi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis ditentukan oleh

pencapaian kelompok atau indikator kinerja sasaran strategis yang

berkenaan. Untuk analisis atau penjelasan keberhasilan dan kegagalan

pencapaian sasaran strategis dengan mempedomani target kinerja pada

masing masing indikator yang telah ditentukan.

Tingkat pencapaian sasaran Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi

Sumatera barat tahun 2016 yang teridri dari 1) Meningkatnya Pendapatan Asli

Daerah, 2) Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Dana Transfer, 3)

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendapatan Pajak Daerah, 4)

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah, 4) Meningkatnya

Kualitas APBD Kabupaten/Kota. Setiap sasaran strategis diukur pencapaian

kinerjanya/tingkat keberhasilannya dengan salah satu atau lebih indikator

kinerja utama yang mendukung sasaran strategis tersebut, sedangkan setiap

indikator kinerja utama pencapaiannya ditentukan oleh satu bagian atau lebih

yang melaksanakan program dan kegiatan yang relevan.


B. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2016Untuk mengukur sejauh apa pelaksanaan program dengan perencanaan yang

disesuaikan dengan sasaran yang telah di gambar diatas maka perlu

dibandingkan antara perencanaan yang telah ditetapkan dengan realisasi

pencapaian sasaran sebagiamana yang telah dituangkan dalam Indikator

Kinerja Utama DPKD untuk tahun 2016 ini. Hal ini juga akan menggambarkan

konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan kinerja program dan

kegiatan oleh DPKD selama kurun waktu 2016.

Adapun Pengukuran Kinerja DPKD tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 3.1

berikut ini :


Tabel 3.1PENGUKURAN KINERJA

DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2016

CAPAIAN KINERJANo TUJUAN SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJATARGET REALI

SASI %

- Persentase Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah

2.32 11.50 495.69


6.6 10.86 164.55

1. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah


41.22 42.54 103.20

- Persentase Ketepatan Waktu Penyaluran Dana Transfer

100 100 100.00

1 Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Daerah

2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pendapatan Dana Transfer - Persentase Peningkatan

Alokasi Dana Transfer2 3 150

- Indek Kepuasan Masyarakat Baik Baik 100.002 Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendapatan


- Persentase Pengurungan Jumlah Komplain Masyarakat

10 93 930

- Opini BPK WTP WTP 100.00


6.00-8.00 5.84 102.00

- Persentase Tepat Waktu Penyampaian Ranperda APBD, APBD-P Pelaksanaan APBD ke DPRD

100 100 100

3 Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Yang Transparan dan akuntabel


- Persentase Tepat Waktu Penyampaian pertanggung jawaban APBD ke DPRD

100 100 100

- Rata-rata Proporsi PAD terhadap total Pendapatab

7.20 7.30 101.39


39.70 39.70 100.00

- Rata-rata Proporsi Alokasi Belanja Fungsi Kesehatan

9.85 9.85 100.00

4 Terwujudnya Peningkatan Kualitas APBD Kabupaten/Kota

Meningkatnya Kualitas APBD Kabupaten/Kota


54.35 54.00 100.64


Analisis dan Kajian Capaian Kinerja Sasaran Strategis yang dicerminkan oleh

realisasi target Indikator Kinerja Utama DPKD Provinsi Sumatera Barat pada

tahun 2016 ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Meningkatnya Pendapatan Asli DaerahPada Sasaran Strategis Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah di tahun

2016 ini ada 3 (tiga) Indikator Kinerja yang ditetapkan dengan target yang

telah ditentukan yaitu a) Persentase Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah

dengan target sebesar 2.32 %, b) Persentase Peningkatan Pendapatan Asli

Daerah dengan target sebesar 6,6 % dan Persentase Konstribusi PAD

Terhadap Total pendapatan dgn target sebesar 41.22%. Adapun Realisasi

Sasaran Strategis Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah 2016 dapat dilihat

sebagaiamana tabel 3.2 dibawah ini :


MENINGKATNYA PENDAPATAN ASLI DAERAH 2016

CAPAIAN KINERJANo SASARAN


SASI %

- Persentase Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah

2.32 11.50 495.69


6.6 10.86 164.55

1 Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah


41.22 42.54 103.20

1. Persentase Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah.Dari tabel di atas dapat di analisis bahwa Pendapatan Pajak Daerah, yang

terealisir sampai dengan Desember 2016 sebesar Rp.1.522.119.229.710,59

atau 107,26% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.1.419.156.778.000,-.

Apabila dibandingkan dengan target penerimaan tahun 2015 sebesar

Rp.1.365.115.224.000,- penerimaan dari Pajak Daerah ini mengalami

peningkatan sebesar Rp.157.004.005.710,- atau 11,50 %. Hal ini jauh

melebihi dari target yang ditetapkan sesuai dengan target RPJMD yang


telah di buat yaitu sebesar Rp.1.427.515.000.000,- yaitu sebesar

Rp.94.604.229.710,- atau 6.63%.

Jika dilihat perkembangan pendapatan dari Pajak Daerah dari tiga tahun

terakhir dapat diketahui bahwa sejak tahun 2012, Pendapatan dari Pajak

Daerah meningkat secara konstan dan meyakinkan. Hal ini dapat diperoleh

bahwa pada tahun 2012 terealisasi sebesar Rp.994.570.032.108,- atau

meningkat 1.11,95% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2013 sebesar

Rp.1.085.164.285.343,- atau meningkat 9,10% dari tahun sebelumnya. Pada

tahun 2014 sebesar Rp.1.354.541.147.330 atau meningkat 24,82%, pada

tahun 2015 ini terealisir sebesar Rp.1.445.611.641.469,29 atau meningkat

sebesar 6,72% peningkatannya dari tahun 2014 sedangkan pada tahun

2016 ini terealisir sebesar Rp.1.522.119.229.710,59 atau meningkat sebesar

5,29%. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.3Perkembangan Realisasi Pajak Daerah tahun 2012-2016

Tahun Realisasi Perbandingan Peningkatan

2012 994.570.032.108 1,11%2013 1.085.164.285.343 9,10%2014 1.354.541.147.330 24,82%2015 1.445.611.641.469 6,72%2016 1.522.119.229.710 5,29%

Rata – rata 9,41%

Tabel 3.3Grafik Perkembangan Realisasi Pajak Daerah tahun 2012-2016

0200.000.000.000400.000.000.000600.000.000.000800.000.000.000

1.000.000.000.0001.200.000.000.0001.400.000.000.0001.600.000.000.000

2012 2013 2014 2015 2016

realisasi


Pendapatan Pajak Daerah tersebut terdiri dari pendapatan yang berasal dari

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sampai dengan tanggal Desember 2016

sebesar Rp.538.273.898.262,- atau 107,57 % dari target sebesar

Rp.500.400.000.000,-. Apabila dibandingkan dengan target penerimaan

tahun 2015 sebesar Rp.458.000.000.000,- penerimaan Pajak Kendaraan

Bermotor (PKB) ini mengalami kenaikan sebesar Rp.80.273.898.262,- atau

17,53 %. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terealisir sampai sampai

dengan Desember 2016 sebesar Rp.369.760.479.200,00 atau 111,26 % dari

target sebesar Rp.332.339.000.000,-. Apabila dibandingkan dengan target

penerimaan tahun 2015 sebesar Rp.332.339.000.000,- penerimaan Bea

Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) ini mengalami kenaikan sebesar

Rp.37.421.479.200,- atau 11,26 %

Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) tahun 2016

sampai dengan Desember 2016 direalisir sebesar Rp.324.181.471.580,59,-

atau 103,43 % dari target sebesar Rp.313.417.778.000,-. Apabila

dibandingkan dengan target penerimaan tahun 2015 sebesar

Rp.338.417.778.000,- penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

(PBBKB) ini mengalami penurunan sebesar Rp.-14.236.306.420,-

atau -4,20 %. Rendahnya penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan

Bermotor ini dipengaruhi oleh turunnya harga BBM di tahun berjalan,

sehingga diperlukannya penyesuaian terhadap target pendapatan.

Penerimaan pendapatan dari Pajak Air Permukaan (PAP) sampai dengan

Desember 2016 sebesar Rp.8.343.909.958,00 atau 104,30 dari target

sebesar Rp.8.000.000.000, Apabila dibandingkan dengan target penerimaan

tahun 2015 sebesar Rp.6.358.446.000,- penerimaan Pajak Air Permukaan

(PAP) ini mengalami kenaikan sebesar Rp.1.958.463.958,- atau 31,23 %.

Sedangkan penerimaan pendapatan dari Pajak Rokok yang baru dimulai

tahun 2014 sebesar Rp.148.340.827.693,- atau 92,71 % dari target sebesar

Rp.160.000.000.000,-. Sedangkan pencapaian pajak rokok di tahun 2015

sebesar Rp.241.489.782.422,- dengan target sebesar Rp. 230.000.000.000,-


atau terealisasi ssebesar 105%. Selain itu penerimaan pendapatan dari

Pajak Rokok sampai dengan Desember 2016 sebesar

Rp.281.559.470.710,00 atau 106,25 % dari target sebesar

Rp.265.000.000.000,-. Apabila dibandingkan dengan target penerimaan

tahun 2015 sebesar Rp.230.000.000.000,- penerimaan Pajak Rokok ini

mengalami kenaikan sebesar Rp.51.559.470.710,- atau 22,42 %.

Untuk merealisasikan penerimaan dari Pajak Daerah pada tahun 2016 ini

telah dilakukan upaya-upaya dari Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah

Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan pendapatan, khususnya

penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama

Kendaraan Bermotor (BBN-KB). Kebijakan Peningkatan Pendapatan 2015

dimaksud adalah : A) Peningkatan Pelayanan melalui : 1) Optimalisasi

Operasional kegiatan Samsat Keliling dengan menyediakan pelayanan Bus

yang lengkap dengan peralatannya dimana sampai tahun ini sudah tersedia

sebanyak 10 unit bus, yang memberikan pelayanan mudah dan cepat

kepada masyarakat yang ingin melakukan perpanjangan ulang kendaraan

bermotor yang dimilikinya serta perpanjangan Surat Tanda Nomor

Kendaraan Bermotor (STNK) melalui Bus SAMSAT KELILING pada lokasi-

lokasi yang telah ditentukan. Pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan

Bermotor dengan Samsat Keliling ini dilaksanakan pada 18 UPTD. Dengan

adanya Pelayanan SAMSAT Keliling ini, diharapkan masyarakat dapat

memperoleh manfaat sebagai berikut : a) Memberikan kemudahan kepada

masyarakat (Wajib Pajak) dalam pengurusan pengesahan Surat Tanda

Nomor Kendaraan (STNK) setiap tahun, pembayaran Pajak Kendaraan

Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas

(SWDKLL). b) Mendekatkan pelayanan kepada Masyarakat atau Wajib

Pajak sehingga menghemat waktu dan mengurangi biaya. 2)

Mengoptimalkan Pelayanan dengan SQR (Samsat Quick Response).

Pelayanan SQR adalah layanan pengesahan Surat Tanda Nomor

Kendaraan Bermotor (STNK) setiap tahun, pembayaran Pajak Kendaraan

Bermotor dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan


(SWDKLLJ) berdasarkan permintaan atau panggilan masyarakat (Wajib

Pajak) melalui media komunikasi telepon yang dilayani dengan sistem

jemput dan antar menggunakan sarana kendaraan bermotor roda dua

(sepeda motor) yang berada pada wilayah jangkauan pelayanan. 3)

Mengoperasikan Layanan Samsat Drive Thru di Kota Padang dan

Bukittinggi. 4) Geleri samsat merupakan salah satu produk yang di

luncurkan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera

Barat yang bertujuan untuk semakin mendekatkan pelayanan ke pada

masyarakat dalam hal melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

yang mereka miliki. Saat ini Galeri Samsat baru sebanyak 2 unit yaitu di

Kota Padang yang terletak di Plaza Andalas Padang lantai 3 nomor 23C,

serta 1 unit di Kota Bukittinggi yang terletak di plaza Bukittinggi lantai 2 Blok

B31, B32. 5) Operasional Fitur Samsat Anywhere di resmikan pada tanggal

8 Desember 2016, dimana sebelum ini pembayaran Pajak Kendaraan

bermotor hanya dapat dilakukan pada kantor samsat atau pos pembayaran

lainnya dimana kendaraan tersebut terdaftar. Kebutuhan untuk melakukan

pembayaran tanpa dibatasi oleh regional dimana kendaraan tersebut

terdaftar semakin hari semakin dibutuhkan. Sehingga dengan adanya

fasilitas ini batasan regional tidak ada lagi. 6) Operasional Fitur pembayaran

PKB melalui ATM Bank Nagari di resmikan pada 8 Desember 2016, untuk

tahap pertama ini fitur ini baru untuk kendarran berdomisili di kota Padang

ke depan akan di kembangkan untuk seluruh kendaraan se Sumbar. B)

Melakukan pengawasan yang terdiri dari 1) Mengintensifkan pelaksanaan

razia bersama dengan instansi kepolisian terhadap kendaraan yang sudah

dipindahtangankan untuk membaliknamakan kepemilikan kendaraan yang

diadakan diseluruh UPTD. 2) Monitoring tata tertib administrasi pemungutan

dan penatausahaan diseluruh UPTD. C) Mengintensifkan pengiriman Surat

Pemberitahuan Pajak Kendaraan Bermotor di masing-masing UPTD/Samsat

yang merupakan pemberitahuan kepada wajib pajak satu bulan sebelum

tanggal jatuh tempo kendaraannya. D) Mengintensifkan pengiriman Surat

Peringatan Pajak Daerah di masing-masing UPTD/Samsat, yaitu


memberikan peringatan kepada wajib pajak agar membayar pajak yang

telah jatuh tempo. E) Sosialisasi melalui Mass Media, Brosur, dan Spanduk

serta Papan Reklame. Dan F) Memaksimalkan penerapan aplikasi e-

SAMSAT untuk kemudahan dalam monitoring penerimaan dari layanan

masyarakat (Wajib Pajak). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel

berikut ini:

2. Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Untuk Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, dari target yang

telah ditetapkan sebesar 6.6 % dapat direalisasi sebesar 10.86 % dengan

tingkatan capaian sebesar 164.55% dari target yang telah ditetapkan dalam

IKU. Pada tahun 2012 Jumlah Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar

Rp.1.232.139.683.000,- sedangkan terealisasir sebesar

Rp.1.225.466.022.420,- selanjutnya pada tahun 2013 jumlah Pendapatan

Asli Daerah sebesar Rp.1.333.885.626.520 dan terealsasi sebesar

Rp.1.366.178.102.012,- di bandingkan dengan tahun 2012 meningkat

sebesar Rp.134.038.419.012,- atau 10,88%. Untuk tahun 2014 jumlah

Pendapatan Asli Daerah Rp.1.588.005.259.000,- realisasi sebesar

Rp.1.708.472.260.301,- meningkat sebesar Rp.374.586.633.781,- atau

sebesar 28.08% sedangkan tahun 2015 jumlah Pendapatan Asli Daerah

sebesar Rp.1.776.559.345.000 dan terealisir sebesar Rp.1.876.733.122.796

meningkat sebesar Rp.288.727.863.796,- atau sebesar 18.18% dan

Pendapatan Asli Daerah untuk tahun 2016 ini sebesar

Rp.1.894.690.226.000,00 dengan Realisasi sampai dengan Desember 2016

sebesar Rp.1.969.588.643.134,55,- atau meningkat sebesar

Rp.193.029.298.134,- atau 10.86 % kalau di bandingkan dengan target yang

telah di tetapkan maka capaikan sudah melebihi dari target, tapi mengingat

masih adanya BLUD yang masuk 100% setoran pendapatannya

kemungkinan realisasi ini akan dapat bertambah lagi


Pendapatan Asli Daerah terdiri atas a) Pajak Daerah, b) Retribusi Daerah, c)

Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan dan d) Lain-Lain

Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Usaha untuk Peningkatan Pendapatan

Asli Daerah ini adalah melalui ekstensifikasi sumber pendapatan yang

berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah oleh Undang –Undang No.

28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang telah

menetapkan jenis dan kewenangan pemungutan Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah Provinsi

termasuk penggalian sumber sumber pendapatan yang berasal dari pihak

ketiga. Sampai saat ini Pendapatan Asli Daerah masih didominasi oleh

Pajak Daerah. Konstribusi masing-masingnya adalah Pajak Daerah

berkonstribusi sebesar 77.28% terhadap PAD, Retribusi Daerah

konstribusinya sebesar 0.98%, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan sebesar 4.56% dan Lain-lain PAD Yang Sah berkonstribusi

kepada PAD sebesar 17.17%.

Uraian tentang Pajak Daerah sudah diterangkan sebagaimana point satu

pada Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah.

Selanjutnya, untuk Retribusi Daerah, secara prinsip Pendapatan Asli Daerah

yang berasal dari Retribusi Daerah, terealisasi sesaui dengan rencana,

mengingat tahun 2016 ditargetkan sebesar Rp.20.180.588.000,- dan

terealisasi sampai dengan Desember 2016 sebesar Rp.19.362.263.096,00

atau 95,94%. Namun demikian dari 12 (dua belas) Jenis Retribusi Daerah

yang dipungut Pemerintah provinsi, hanya 7 (tujuh) jenis Retribusi Daerah

terealisir sesuai dengan rencana penerimaan yaitu Retribusi Pelayanan

Persampahan/kebersihan,Retribusi pemakaian kekayaan daerah, Retribusi

Rumah Potong Hewan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, Retribusi

Penjualan Produksi Usaha Daerah,Retribusi Izin Trayek,Retribusi Izin

Perikanan dan Retribusi Perpanjangan IMTA, sedangkan 5 (lima) jenis

retribusi belum terealisir sesuai rencana penerimaan diharapkan sampai

akhir tahun anggaran ke 5 ( lima ) jenis retribusi yang belum terealisir

tersebut dapat tercapai.


Target dan realisasi dua belas Retribusi Daerah yang dipungut oleh

Pemerintah Provinsi sampai dengan Desember 2016 dapat terangkan

sebagai berikut : 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Tahun 2016 ini

ditargetkan sebesar Rp.11.127.168.000,0 dan terealisir sebesar

Rp.10.027.957.795,- atau sebesar 90,12%. 2) Retribusi Pelayanan

Persampahan/Kebersihan dari target yang ditetapkan Rp.1.200.000.000,-

terealisir sebesar Rp.1.344.700.000,- atau 112.06%. 3) Retribusi Pengujian

Kendaraan Bermotor dari target yang ditetapkan sebesar Rp.899.190.000.-

terealisir hanya sebesar Rp.682.731.000.- atau 75.93%. 4) Retribusi Tera /

Tera Ulang pada tahun 2016 ini ditargetkan sebesar Rp.860.000.000.- dan

teralisir sebesar Rp.615.741.680.- atau 71.60%. Untuk Retribusi Pemakaian

Kekayaan Daerah dari target yang ditetapkan sebesar Rp.3.883.275.000.-

terealisir sebesar Rp.3.918.337.251.- atau sebesar 100.90%. Sedangkan

untuk Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa targetnya sebesar

Rp.102.000.000.- dapat direalisasikan sebesar Rp.67.325.000.- atau

66.00%. Retribusi Rumah Potong Hewan dari target sebesar

Rp.105.000.000,- dapat terealisir sebesar Rp.152.673.000 atau 145.40%,

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga dari target Rp.70.000.000,- dapat

terealisir sebesar Rp.133.088.000,- atau 190.13%. Selanjutnya untuk

retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dari target yang sebesar

Rp.1.179.200.000.- dapat direalisasikan sebesar Rp.1.541.126.450.- atau

130.69%, Retribusi Izin Trayek, dari target yang tetapkan sebesar

Rp.137.755.000.- terealisir sebesar Rp.144.982.200.- atau 105.25%.

Retribusi izin perikanan dengan target sebesar Rp.137.755.000,- dapat

terealisasi sebesar Rp.32.793.720,- terakhir Retribusi Perpanjangan IMTA

dengan target Rp.605.000.000 dan terealisir sebesar Rp.700.812.000 atau

115.84%

Dari realisasi retribusi daerah yang baru dapat direalisasikan sebesar

95,94% sebagaimana yang telah diterangkan tadi, itu semua adalah hasil

dari upaya-upaya yang dilakukan oelh Dinas Pengelolaan keuangan daerah

sebagai koordinator SKPD dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.


Upaya-upaya yang dilakukan dalam peningkatan Retribusi Daerah adalah :

1) Mengevaluasi jenis pelayanan dan melakukan perubahan pola tarif dan

tarif pungutan Retribusi Daerah yang masih berlaku. 2) Memperluas Basis

dan Jenis Pelayanan. 3) Mengadakan kerjasama dengan BPJS, PT. Askes,

Jamsostek dan Pihak Ketiga lainnya.

Selanjutnya Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan, secara

total penerimaan ini belum sesaui dengan rencana penerimaan. Dari target

yang telah ditetapkan sebesar Rp.90.037.007.000.- terealisasi sampai

dengan Desember 2016 sebesar Rp.89.986.731.933.- atau 99.94%.

Capaian realisasi yang tidak memenuhi target disebabkan karena dari 8

(delapan) perusahaan yang ada, hanya 3 (tiga) perusahaan yang

merealisasikan penerimaanya sesaui dengan rencana yaitu PT.Jamkrida

dan Bank Nagari serta PT.Balairung. Selanjutnya ada 3 (tiga) perusahan

yang memberikan konstribusi tetapi tidak sesaui dengan yang direncanakan

yaitu PT.Asuransi Askirda, PT.Pembagnunan Sumbar dan PT.Grafika,

sedangkan yang tidak memberikan konstribusi sama sekali adalah sebanyak

2 (dua) perusahaan yaitu PT.ATS, dan PT.Dinamika. Hal ini disebabkan

karena; PT. ATS, PT. Dinamika dalam tahapan untuk dilikuidasi.

Rincian target dan realisasi tahun 2016 8 (delapan) perusahan tersebut

sebagai berikut : 1) PT. ATS, dari target yang ditetapkan sebesar

Rp.43.000.000.- sama sekali tidak memberikan konstribusi karena dalam

proses likuidasi. 2) PT.Grafika dari target Rp.230.609.000 dapat

merealisasikan sebesar Rp.105.512.378,- atau 45.75% 3) PT Dinamika Jaya

Sumbar dengan target Rp.200.000.000,- juga tidak memberikan kontribusi

karena dalam proses likuidasi. 4)PT. Jamkrida dengan target

Rp.452.798.000,- dapat memberikan kontribusi sebesar Rp.500.706.893,-

atau 110,58 %. 5) Bank Nagari, dari target yang ditetapkan sebesar

Rp.71.528.000.000.- terealisasi sebesar Rp.71.528.382.538.- atau 100.00%.

6) PT. Balairung, targetnya sebesar Rp.1.000.000.000.- dan terealisasi

sebesar Rp.1.548.118.603.- atau 154.81% selanjutnya PT. Pembangunan

Sumbar dengan target Rp.82.600.000.- baru merealisasikan sebesar


Rp.6.208.000,- atau 7.52% Terkahir PT. Askrida dengan target yang

dibebankan sebesar Rp.16.500.000.000.- terealisasi sebesar

Rp.16.297.803.521.- atau 98.77%.

Untuk Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, objek penerimaan ini

terdapat pada beberapa SKPD. Secara Total penerimaan ini sampai dengan

Desember 2016 belum terealisasi sessuai dengan rencana penerimaan.

Pada tahun 2016 ini ditargetkan sebesar Rp.365.315.853.000.- dan

terealisisr sampai dengan Desember 2016 sebesar Rp.338.120.418.394,96.-

atau 92.56%.

Rincian Target dan Realisasi 2016 terhadap Lain-Lain Pendapatan Asli

Daerah Yang sah adalah sebagai berikut : 1) hasil penjualan Aset yang tidak

di pisah dari dengan target Rp.10.000.000 terealisir sebesar

Rp.356.975.150.- atau 3.569,75%. 2) Penerimaan Jasa Giro dari target

sebesar Rp.20.651.168.000.- terealisir sebesar Rp.11.302.069.657.- atau

54.73%. 3) Pendapatan Bunga dari target yang sebesar

Rp.26.000.000.000.- terealisir sebesar Rp.34.525.833.843.- atau 132.79%.

4) Denda Pajak , dari target yang ditetapkan sebsar Rp.18.195.356.000.-

terealisasi sebesar Rp.10.681.970.270.- atau 58.71%. 5) Pendapatan

penyelenggaraan sekolah dan diklat target Rp.2.565.000.000,- dapat

terealisasi sebesar Rp.2.149.900.000 atau 83.82%,6) Pendapatan dari

angusan/cicilan penjualan dengan target Rp.8.000.000,-pada tahun ini

terealisir sebesar Rp.24.657.470.- atau 308.22. 7) Untuk Pendapatan BLUD

ditergetkan sebesar Rp.297.886.329.000,- terealisir sebesar

Rp.267.817.009.220,00 atau 89,91%, belum mencapai target sebab seluruh

BLUD belum melakukan penyetoran sesuai target yang telah ditetapkan. 8)

Sedangkan lain-lain PAD yang sah lainnnya sebelumnya tidak mempunyai

target dapat terealisasi sebesar Rp.11.262.002.783,87,-

Peningkatan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah ini semuanya

diperoleh dari kegiatan intensifikasi yang dilakukan melalui berbagai upaya

yaitu : 1) Peningkatan pelayanan melalui kegiatan : a) Meningkatkan sarana


dan prasaran melalui pembiayaan dari APBD dan APBN (dana

dekonsentrasi dan dana bagi hasil cukai hasil tembakau); b) Meningkatkan

sumber daya manusia melalui kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis dan

workshop; c) mengevaluasi dan menyempurnakan sistem dan prosedur

pemungutan (mekanisme, poersyaratan dan dokumen yang digunakan); dan

d) Memanfaatkan Teknologi Informasi dalam pengelolaan penerimaan

pendapatan daerah. 2) Peningkatan pengawasan dan pengendalian.

3)Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan. 4) Peningkatan

koordinasi, konsultasi dan diskusi. 5) Penguatan Modal Daerah dan

mengevaluasi kinerja BUMD. 6) Peningkatan pengelolaan manajemen kas

untuk mempertahankan sado kas daerah rata rata perbulan dan

mengoptimalkan saldo kas daerah yang bersifat idle cost. 7) Mengevaluasi

aset daerah yang bersifat idle dan mengoptimalkannya.

3. Persentase Konstribusi PAD Terhadap Total Pendapatan.PAD terhadap total Pendapatan Daerah sebesar 2.57 %. Pada tahun 2014,

dari target yang telah ditetapkan konstribusi PAD adalah sebesar 43.40%

dan terealisir sebesar 47 Konstribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah ini,

dari tahun ke tahun selalu meningkat, hal ini dapat dilihat bahwa dari tahun

2012 terdapat jumlah PAD sebesar Rp.1.225.466.022.420.- dari Total

Pendapatan Daerah sebesar Rp.2.922.582.139.905.- Pada tahun 2012 ini

PAD berkonstribus terhadap Total Pendapatan Daerah sebesar 37.32%.

Pada Tahun 2013 terjadi peningkatan konstribusi PAD yaitu dari realisasi

pendapatan daerah sebesar Rp.3.147.840.359.247.- terdapat realisasi PAD

sebesar Rp.1.366.178.102.012.- atau 39.89% atau terjadi peningkatan

konstribusi.38%. Di tahun 2015 PAD berkontribusi terhadap total

Pendapatan sebesar 46.31% yang mana targetnya 44,40%

Untuk Persentase Konstribusi PAD terhadap Total Pendapatan, Pada tahun

2016, dari target yang telah ditetapkan konstribusi PAD adalah sebesar

41.22% dan terealisir sampai dengan Desember 2016 sebesar 42.54%

dengan capaian kinerja sebesar 103.20%. pada tahun 2016 terdapat Jumlah


realisasi PAD sampai dengan Desember 2016 sebesar

Rp.1.969.588.643.134,55.- dengan realisasi Pendapatan Daerah sampai

dengan Desember 2016 sebesar Rp.4.630.051.654.515,55.- Pada Tahun

2016 Konstribusi PAD Terhadap Total Pendapatan belum mencapai target,

di karenakan masih ada pos pos pendapatan yang belum terealisir.

Pada Tahun 2016 ini juga terjadi peningkatan Konstribusi PAD Terhadap

Total Pendapatan jika dibandingkan dengan tahun sebelum. Untuk tahun

2016 ini persentase kontribusi PAD terhadap total Pendapatan juga

mengalami peningkatan dari target 41,22% dapat terealisasi sebesar

42,54%, di mana jumlah realisasi Pendapatan sebesar

Rp.4.630.051.654.515,55,- sedangkan jumlah PAD sebesar

Rp.1.969.588.643.134,55,- Dari data-data sejak tahun 2012 sampai dengan

kondisi tahun 2016 ini dapat diketahui bahwa kontribusi PAD terhadap

pendapatan semakin tahun semakin naik ini berarti pemda sudah semakin

bisa mengurangi ketergantungan keuangan dari Pemerintah Pusat. Upaya

upaya yang dilakukan dalam meningkatkan konstribusi PAD terhadap total

pendapatan ini adalah dengan terus melakukan upaya upaya intesifikasi

penerimaan daerah sebagaimana telah di jelaskan pada 2 (dua) indikator

sebelumnya yaitu Persentase Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah dan

Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Untuk lebih jelasnya

dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.4Kontribusi PAD terhadap total Pendapatan 2012-2016

Tahun Pendapatan PAD Kontribusi PAD terhadap Pendapatan

2012 2.922.582.139.905 1.225.466.022.420 41,93

2013 3.147.840.359.247 1.366.178.102.012 43,40

2014 3.605.599.379.541 1.708.472.260.301 47.38

2015 4.081.417.756.069 1.925.582.444.687 52,82

2016 4.630.051.654.515 1.969.588.643.134 42,54


gragik 3.2Grafik Kontribusi PAD terhadap total Pendapatan 2012-2016

Rp0Rp1.000.000.000.000Rp2.000.000.000.000Rp3.000.000.000.000Rp4.000.000.000.000Rp5.000.000.000.000Rp6.000.000.000.000Rp7.000.000.000.000

2012 2013 2014 2015 2016

PendapatanPAD

b. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Dana TransferPada Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pendapatan Dana

Transfer di tahun 2016 ini ada 2 (dua) Indikator Kinerja yang ditetapkan

dengan target yang telah ditentukan yaitu a) Persentase Ketepatan Waktu

Penyaluran Dana Transfer dengan target sebesar 100 %, b) Persentase

Peningkatan Persentase Peningkatan Alokasi Dana Transfer dengan target

sebesar 2%. Adapun Realisasi Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas

Pengelolaan Dana Transfer 2016 dapat dilihat sebagaiamana tabel 3.5

dibawah ini :


MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN PENDAPATAN DANA TRANSFER 2015


STRATEGIS INDIKATOR KINERJATARGE

TREALI SASI %


1. Persentase Ketepatan Waktu Penyaluran Dana Transfer.Dana Perimbangan atau dana transfer merupakan dana yang bersumber

dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang

dialokasikan ke daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Merupakan

konsekuensi dari tidak meratanya keuangan dan ekonomi daerah. Selain itu

tujuan transfer adalah mengurangi keuangan horizontal antar daerah,

mengurangi kesenjangan vertikal Pusat-daerah, mengatasi persoalan efek

pelayanan publik antar daerah, dan untuk menciptakan stabilitas

perekonomian di daerah.

Untuk Persentase Ketepatan Waktu Penyaluran Dana Transfer, dari target

yang telah ditetapkan sebesara 100 % dapat direalisasi sebesar 100 %

dengan tingkatan capaian sebesar 100.00 % dari target yang telah

ditetapkan dalam IKU. Penyaluran Dana Transfer dari tahun ke tahun selalu

tepat waktu dan dengan capaian 100 persen. Di tahun 2016 ini dana Tranfer

dapat terealisasi 100 %. Walaupun pada bulan Agustus keluar Peraturan

Menteri Keuangan RI nomor: 125/PMK.07/2016 tentang Penundaan

Penyaluran sebagian Dana Alokasi Umum untuk Tahun Anggaran 2016

sebesar Rp. 228.487.831.004,-. Hal ini pada awalnya sedikit banyaknya

mempengaruhi terhadap APBD Prov. Sumbar, tetapi pada tanggal 31

Agustus 2016 Dana DAU yang masih ditunda pencairannya telah di cairkan

dan langsung di tranfer ke rekening Pemda.

- Persentase Ketepatan Waktu Penyaluran Dana Transfer

100 100 100.002 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pendapatan Dana Transfer

- Persentase Peningkatan Alokasi Dana Transfer

2 3 150


Dana transfer tersebut telah disalurkan 100% dalam bentuk kegiatan pada

SKPD Dinas Pendidikan, Dinas Prasjal dan Tarkim, Dinas PSDA, Dinas

Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas

Kehutanan, Dinas Perhubungan dan Kominfo serta Sekolah-Sekolah Dasar

dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama sesuai alokasi yang telah ditetapkan

secara tepat waktu.

2. Persentase Peningkatan Alokasi Dana Transfer.Dana Transfer yang diterima Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 sampai

dengan Desember 2016 berjumlah Rp.1.519.027.390.110.- ( di luar Bos dan

Tambahan Penghasilan Guru/DAK Non Fisik ) atau naik 3.18% dibanding

jumlah dana transfer tahun 2015 sebesar Rp.1.472.162.228.000.-

Persentase kenaikan sebesar 3.18% melebihi target peningkatan sebesar

2% artinya capaian kinerja Persentase Peningkatan Alokasi Dana Transfer

berada pada angka 150%. Perbandingan di lakukan (dengan mengeluarkan

Bos dan Tambahan Penghasilan Guru/ DAK Non Fisik) sebab pada tahun

tahun sebelumnya dana Bos dan Tambahan Penghasilan Guru terletak di

lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Apabila di di gabung dengan dana

Bos dan Tambahan Penghasilan Guru ( DAK Non Fisik) maka Realisasi

peningkatan jumlah alokasi dana tranfer sebesar 75.03%. Realisasi

penerimaan dana Tranfer berasal dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana

Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, berdasarkan PMK Nomor

241/PMK.07/2014 tentang pelaksanaan dan Pertanggung jawaban tranfer ke

daerah.

Keberhasilan peningkatan alokasi dana transfer tersebut di dukung dan tidak

terlepas dari faktor : a) Terjalinnya komunikasi dan koordinasi yang baik

dengan SKPD terkait dengan percepatan realisasi pemanfaatan dana

transfer; b) Akuratnya data yang disampaikan ke kementrian terkait sesuai

kriteria dan jadwal yang ditentukan; dan c) Selalu melakukan rekonsiliasi

dengan SKPD terkait dengan akurasi data.


c. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendapatan Pajak DaerahSasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendapatan pajak daerah

merupakan sasaran yang baru sehubungan dengan terjadinya perbaikan

indikator kinerja yang berbasis outcame pada LAKIP Pemerintah Provinsi

yang mengharuskan adanya tindak lanjut perbaikan indikator Kinerja pada

seluruh SKPD, untuk menjamin keselarasan antara Indikator Kinerja

Pemerintah Provinsi dengan indikator Kinerja SKPD. Oleh karena itu, data

yang tersedia untuk Indikator Kinerja ini adalah dimulai tahun 2014, karena

untuk data tahun tahun sebelumnya belum dilakukan pengukuran terhadapa

Indikator yang mendudukung sasaran ini. Pada Sasaran ini, untuk tahun

2016 ada 2 (dua) Indikator Kinerja yang ditetapkan dengan target yang

telah ditentukan yaitu a) Indek Kepuasan Masyarakat dengan target baik,

dan b) Jumlah Komplain Masyarakat dengan target 10 kali komplain.

Adapun Realisasi Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan

Pendapatan Pajak Daerah 2016 dapat dilihat sebagaiamana tabel 3.4

dibawah ini :


MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PENDAPATAN PAJAK DAERAH



SASI %

- Indek Kepuasan Masyarakat Baik Baik 100.003 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendapatan Pajak Daerah

- Jumlah Komplain Masyarakat 10 76 760

1. Indek Kepuasan Masyarakat.Indek Kepuasan Masyarakat adalah sebuah alat ukur untuk mengetahui

tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang dilakukan oleh


Dinas Pengelolaan Keuangan daerah. Pelayanan yang dimasud dalam hal

ini adalah pelayanan kepada masyarakat yang merupakan wajib pajak

dalam membayar kan Pajak Kendaraan bermotor dan bea balik Nama

Kendaraan Bermotor. Pelayanan ini berada pada seluruh UPTD Pendapatan

Provinsi di Se Sumatera Barat.

Metode yang dipakai dalam menentukan seberapa puas masyarakat

menerima pelayanan yang telah diberikan oleh UPTD DPKD. Memberikan

partisipasi dengan memilih Kartu Puas, Kurang Puas dan Tidak Puas lalu

memasukkannya ke dalam kotak Kepuasan Pelayanan adalah salah satu

bentuk konkrit yang dilaksanakan oleh seluruh UPTD. Dalam periode sekali

dalam tiga bulan akumulasi kartu kepuasan itu dihitung untuk selanjutnya

dilakukan evaluasi. Tetapi dalam perjalanan metoda ini sudah kurang

diminati oleh wajib pajak.

Pengukuran Indek Kepuasan Masyarakat pada tahun 2016 ini di laksanakan

dalam 3 jenis pengukuran. Yaitu dengan cara Pengukuran Survey langsung

ke masyarakat yang dilaksanakan secara mandiri atau Swakelola oleh Staff

Subbag Program dengan cara memberikan quisioner kepada wajib pajak

langsung. UPTD/SAMSAT yang di lakukan survey ini yaitu UPTD/SAMSAT

50 Kota, UPTD/SAMSAT Payakumbuh, UPTD/SAMSAT Padang Panjang,

UPTD/SAMSAT Bukittinggi, UPTD/SAMSAT Kota Pariaman,

UPTD/SAMSAT Pariaman dan UPTD/SAMSAT Pasaman Barat. Setelah di

lakukan penilaian dapat di simpulkan bahwa Wajib pajak merasa puas atas

layanan yang di berikan oleh UPTD/SAMSAT yang di survey tersebut.

Pengukuran kedua berupa ISO (International Organization for

Standardization) 9001: 2015. di laksanakan menggunakan pihak ketiga yaitu

PT Inspirasi Optima Selaras dan PT. Qualita Management Sertifikasi,

dimana sebelum dilaksanakan penilaian oleh PT Qualita Management

Sertifikasi, pihak PT Inspirasi Optima Selaras melakukan pendampingan dan

pelatihan dahulu kepada UPTD/Samsat yang akan di lakukan Standarisasi

pelayanannya. Setelah di lakukan Penilaian oleh PT Qualita Mangement


Sertifikasi maka seluruh UPTD/SAMSAT yang di sertakan untuk penilaian

tersebut berhasil mendapatkan ISO 9001:2015. UPTD/SAMSAT yang

mendapatkan ISO 9001:2015 yaitu UPTD/SAMSAT Lb. Basung,

UPTD/SAMSAT Kota Pariaman, UPTD/SAMSAT Dharmasraya dan

UPTD/SAMSAT Solok.

Dengan berhasilnya tahun ini 5 UPTD/SAMSAT mendapatkan ISO

9001:2015 berarti sudah ada 11 UPTD/SAMSAT di Sumatera Barat yang

mendapatkan ISO 9001:2015. Dimana pada tahun 2015 kemaren sudah

dilakukan sertifikasi terhadap 5 UPTD/SAMSAT yaitu UPTD/SAMSAT Kota

Bukittinggi, UPTD/SAMSAT kota Payakumbuh, UPTD/SAMSAT Kota

Sawahlunto, UPTD/SAMSAT Padang Panjang dan UPTD/SAMSAT Kota

Solok, dan ditahun 2014 juga sudah melakukan standarisasi ISO 9001:2015

untuk UPTD/SAMSAT Padang.

Pengukuran ketiga juga dilaksanakan bekerjasama dengan pihak ketiga

yaitu Biro Organisasi, dimana Biro Organisasi yang

melakukan/melaksanakan survey dan mengolah datanya. Dari hasil survey

pengukuran yang di lakukan oleh Biro organisasi ini di dapat hasil

UPTD/SAMSAT Solok Selatan mencapai kualifikasi A, UPTD/SAMSAT

Sijunjung mencapai kualifikasi B dan UPTD/SAMSAT Pesisir Selatan

mencapai kualifikasi B.

Sebagaimana diketahui bahwa Pelayanan Publik oleh paratur pemerintah

saat ini masih ada menuai protes oleh masyarakat. Hal ini menunjukan

pelayanan publik yang diberikan oleh birokrasi belum dapat memenuhi

standar kualitas yang diharapkan masyarakat. Hal tersebut ditandai dengan

masih adanya berbagi keluhan masyarakat yang disampaikan secara

langsung atau melalui media massa, sehingga dapat menimbulkan citra

yang kurang baik terhadapa aparatur pemerintah. Mengingat fungsi utama

pemerintah adalah melayani masyarakat, maka pemerintah perlu terus

berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publiknya. Salah satu upaya

meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebagaimana diamanatkan dalam


Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang program

Pembangunan Nasional (PROPENAS), perlu di laksanakan penyusunan

Indek Kepuasan Masyarakat.

2. Persentase Pengurangan Jumlah Komplain Masyarakat.Jumlah komplain masyarakat merupakan salah satu indikator yang bisa

mengukur kualitas pelayanan yang dilakukan oleh UPTD Pelayanan

Pendapatan Provinsi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah, kepada wajib

pajak. Semakin kecil atau sedikit masyarakat wajib pajak yang melakukan

komplain maka diasumsikan akan semakin baik pelayanan yang dilakukan

Pada tahun 2016 ini target yang ditetapkan pada indikator adalah

Persentase Pengurangan Jumlah Komplain Masyarakat dengan target

sebanyak 10 % pada seluruh unit pelayanan baik unit pelayanan di kantor

UPTD/SAMSAT, maupun unit pelayanan di bendaharwan Umum Daerah.

Sedangkan realisasinya adalah sebanyak 26 komplain masyarakat. Jika di

bandingkan dengan tahun 2015 lalu jumlah komplain di tetapkan 150

komplain sedangkan di tahun 2016 ini di tetapkan pengurangan sebanyak

10%. Berarti jumlah komplain yang di target kan sebesar 150 komplain - 15

komplain (pengurangan 10%) menjadi 135 komplain masyarakat.

Sedangkan jumlah komplain yang terealisasi di tahun 2016 ini sebanyak 5

komplain di media cetak serta 21 Komplain di web DPKD, sehingga total

komplain masyarakat sebanyak 26 komplain. Berarti penurunan komplain

terjadi sebesar 760 %. Pengurangan jumlah komplain yang sangat signifikan

ini sangat di pengaruhi adanya program pemerintah berkaitan dengan

pemberantasan pungli. Upaya pemberantasan pungli ini di singkat dengan

nama Saber Pungli ( Sapu Bersih Pungutan Liar) yang di louncing di

Auditorium gubernur sumbar. Untuk sumbar tim Saber Pungli di pimpin oleh

Irwasda Polda, ketua I irwil Prov, Ketua II Aswas kejati dengan penanggung

jawab gubernur Sumatera Barat. Tim ini di bentuk berdasarkan Perpres no.

87 tahun 2016 tentang Satgas Saber Pungli.


Pada tahun 2014 yang lalu jumlah komplain masyarakat dari target yang di

tetapkan sebesar 190 komplain, yang terealisasi hanya sebanyak 180

komplain dengan capaian kinerja sebesar 105,55%. Sedangkan pada tahun

2015 lalu di tetapkan sebnyak 150 komplain masyarakat setelah di lakukan

perhitungan ternyata di dapat komplain masyarakat sebanyak 75 komplain.

Dari data di atas terlihat komplain masyarakat semakin berkurang. Hal ini

menandakan bahwa kinerja pelayanan DPKD sudah semakin baik, karena

semakin sedikit jumlah Komplain Masyarakat akan semakin baik kinerja

pelayanan. Sama halnya dengan Indek Kepuasan Masyarakat

Tahun 2014 merupakan awal penetapan indikator jumlah komplain

masyarakat. Oleh karena itu data yang dapat disajikan pada lakip 2016 ini

hanya data 2014 sampai 2016. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel

dibawah ini:

Tabel 3.7Jumlah Komplain Masyarakat 2014 s/d 2016

Tahun Target Realisasi Capaian Kinerja

2014 190 Komplain 180 komplain 105.55

2015 150 komplain 75 komplain 200.00

201610 %

pengurangan komplain

76 % 760

d. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan DaerahPada Sasaran meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dapat

dilihat bahwa Indikator Kinerjanya terdiri dari ; a) Opini BPK dengan target

WTP, b) Persentase Rasio SILPA dari Belanja Daerah dengan target 6,00-

8,00 persen, c) Persentase Tepat Waktu penyampaian ranperda APBD,

APBD-P ke DPRD dengan target 100 persen, dan d) Persentase

penyampaian Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ke DPRD dengan

target 100%. Adapun Realisasi Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas

Pengelolaan Keuangan Daerah tahun 2016 dapat dilihat sebagaiamana

tabel 3.5 dibawah ini :



MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 2016



SASI %

- Opini BPK WTP WTP 100.00


6-8 5,84 102.00

- Persentase Tepat Waktu Penyampaian Ranperda APBD, APBD-P ke DPRD

100 100 100

4 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

- Persentase Tepat Waktu Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ke DPRD

100 100 100

1. Opini BPK.Opini BPK disamping indikator kinerja Pemerintah Daerah juga merupakan

indikator Kinerja DPKD, karena ini merupakan salah satu indikator dari

Sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pada tahun 2015 ini target yang ditetapkan adalah WTP dengan realisasi

WTP yang artinya capaian kinerja yang dihasilkan adalah sebanyak 100 %.

Pada tahun 2012, 2013 dan 2014 realisasi Indikator Kinerja ini juga WTP

dengan capaian 100% dan diharapkan pada tahun 2016 nanti juga WTP.

Upaya untuk mencapai Opini WTP di tahun 2016, seluruh SKPD berperan

penting untuk tercapainya Opini WTP ini, meskipun ada 3 SKPD yang

menjadi penanggungjawabnya yaitu DPKD, Biro Pengelolaan Aset Daerah

dan Inspektorat. Upaya bersama untuk mencapai pelaksanaan keuangan

yang terbaik , dimana adanya pengakuan dari pihak ekstern yaitu Badan

Pemeriksa Keuangan (BPK) RI bahwa informasi keuangan yang disajikan

dalam laporan keuangan sudah wajar tanpa pengecualian, telah dilakukan

yaitu : 1) Untuk validnya data/ angka dalam Laporan Keuangan Pemerintah

Provinsi Sumatera Barat yaitu Angka Realisasi Pendapatan , Angka

Realisasi Belanja, Angka Realisasi Pembiayaan, maka dilakukan sbb: a)


Rekonsiliasi antara DPKD- Bidang Akuntansi dengan DPKD- Bidang BUD

(selaku Bendahara Umum Daerah); b) Rekonsiliasi antara DPKD –Bidang

Akuntansi dengan DPKD – UPTD (selaku pemungut Pendapatan Pajak

Daerah), c) Rekonsiliasi antara DPKD- Bidang Akuntansi dengan 49 SKPD

(yang memiliki DPA dan melaksanakan anggaran). 2) Untuk validnya

data/angka dalam Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

yaitu angka Aset Tetap, Aset Lainnya, Investasi Jk Panjang dan Hutang,

maka dilakukan sbb: a) Rekonsiliasi antara DPKD- Bidang Akuntansi

dengan SKPD dan Biro Pengelolaan Aset Daerah (untuk Aset Tetap, b)

Rekonsiliasi antara DPKD-Bidang Akuntansi dengan SKPD dan Biro

Perekonomian serta Bank Nagari (untuk Dana Bergulir). 2) Untuk membantu

SKPD dalam melaksanakan penyusunan Anggaran, penatausahaan

keuangan dan penyusunan Laporan Keuangan , maka DPKD melaksanakan

Sosialisasi dan bimbingan teknis kepada Bendahara, PPK dan Sekretaris

seluruh SKPD. 3) Untuk memudahkan SKPD dalam menyusun RKA, DPA ,

membuat SPP, SPM dan SP2D menyusun SPJ serta menyusun Laporan

Keuangan SKPD berupa Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca, maka

selalu dilaksanakan Update Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Pemerintah

Daerah (SIPKD) dan dilaksanakan bimbingan teknis kepada seluruh

operator SIPKD, yaitu operator Anggaran, operator Penatausahaan dan

operator Pertanggungjawaban. 4) Untuk mengawasi penatausahaan dan

pelaksanaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh SKPD yaitu oleh PA,

KPA, PPTK, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran,

Bendahara Barang, Pengurus Barang maka dilakukan pengawasan oleh

Inspektorat sesuai dengan Program Kegiatan Pemeriksaan Tahunan (PKPT)

yang telah ditetapkan kepada seluruh SKPD dilingkungan Pemerintah

Provinsi Sumatera Barat. 5) Untuk meyakinkan, bahwa Laporan Keuangan

yang telah disusun oleh SKPD dan Pemerintah Daerah telah sesuai dengan

Standar Akuntansi Pemerintah, maka telah dilakukan Reviu oleh Inspektorat

Provinsi Sumatera Barat baik Semesteran, Laporan Keuangan SKPD

maupun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 6) Untuk menyelesaikan


permasalahan Aset dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, maka

dilakukan dengan menyusun Rencana Aksi Penyelesaian Masalah Aset

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan dibawah koordinasi

Biro Pengelolaan Aset Daerah.

2. Persentase rasio SILPA dari Belanja Daerah.Dari tabel 3.5 dapat dilihat pencapaian sasaran berdasarkan capaian

indikator kinerja target rasio SILPA dari Belanja Daerah direalisir dengan

tingkat capaian kinerja sebesar 100%. Sesuai dengan kategori penilaian

yang telah ditetapkan sebelumnya, tingkat capaian kinerja indikator ini

termasuk kategori penilaian 85%-100% dengan predikat keberhasilan

sangat baik.

(Silpa : Belanja)x100%= (Rp. 280.795.849.394,36: 4.806.903.528.388,86)x100%

= 5,84%

Rasio Silpa Realisasi APBD Tahun 2015 ini dapat dicapai dibawah range 6-

8% yaitu 5,84%. Dapat di artikan bahwa kinerja SKPD dalam merealisasikan

anggaran sudah sangat baik, terbukti dimana silpa dapat terealisasi di

bawah target yang ditetapkan, jika di bandingkan dengan perolehan tahun

2014 dimana realisasi silpa berada dalam range target yaitu 7,72%

sedangkan di tahun 2015 lalu realisasi silfa sebesar 5,02%. di tahun 2016 ini

dapat melebihi dari target yang ditetapkan walaupun lebih besar dari tahun

anggaran 2015. Ini di sebabkan karena mencairan DAU terlaksana di akhir

tahun anggaran yaitu tanggal 31 desember 2016 sehingga dana ini tidak

dapat terserap secara maksimal. Walaupun begitu rasio silpa tetap di

terealisasi di bawah target yang ditetapkan hal ini karena dilakukannya

berbagai upaya yaitu : a) Tim Penyusunan Anggaran Daerah (TAPD) telah

melakukan verifikasi dan meminta seluruh SKPD untuk mengalokasikan

Anggaran Kasnya sesuai dengan pelaksanaan kegiatannya. b) Komitmen

Pimpinan SKPD kepada Gubernur untuk merealisir anggaran masing-

masing dalam angka 95%. c) Rapat Monitoring Realisasi APBD setiap

bulannya yang dilaksanakan oleh Biro Pembangunan dan Bappeda.


3. Persentase Tepat Waktu Penyampaian Ranperda APBD, APBD-P ke DPRD.

Tidak seperti tahun sebelumnya, capaian Indikator Kinerja Persentase Tepat

Waktu Penyampaian Ranperda APBD, APBD-P dan Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD ke DPRD tepat waktu dari target yang ditetapkan

sebesar 100%.

Dari sisi penganggaran, dapat dijelaskan bahwa Penyampaian Ranperda

tentang APBD tahun 2015 pada tanggal 14 Oktober 2014 yang seharusnya

paling lambat minggu pertama Desember atau 3 (tiga) hari setelah dilakukan

persetujuan bersama DPRD dengan Kepala daerah 1 (satu) bulan sebelum

tahun anggaran yang bersangkutan. Selanjutnya, Penetapan Perda tentang

APBD tahun Anggaran 2015 pada tanggal 31 Desember 2014.

Pada tahun 2016 ini Capaian Indikator Kinerja Persentase Tepat Waktu

Penyampaian Ranperda APBD, APBD-P ke DPRD tepat waktu atau 100%

dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Dimana Perda APBD di

realisasikan pada tanggal 23 Desember 2015 dengan perda No. 10 tahun

2015 tgl 23 Desember 2015. Sedangkan Perda perubahan no. 9 Tahun

2016 tanggal 7 November 2016

4. Persentase Tepat Waktu Penyampaian Pertanggung Jawaban APBD ke DPRD.

Dilihat dari sisi pertanggungjawaban, semua prosedur yang dilalui sudah

tepat waktu sesauai dengan jadwal yang ada dalam peraturan perundang-

undangan. Hal ini dapata dilihat bahwa waktu penyampaian

Pertanggungjawaban APBD ke DPRD direalisir dengan tingkat capaian

kinerja sebesar 100% yaitu disampaikan lebih cepat dari waktu yg

seharusnya . Sesuai dengan kategori penilaian yang telah ditetapkan

sebelumnya, tingkat capaian kinerja indikator ini termasuk kategori penilaian

85%-100% dengan predikat keberhasilan sangat baik.

Realisasi penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban APBD Tahun 2015

ini ke DPRD dapat dicapai secara lebih cepat dari waktu yg seharusnya


yaitu pada tanggal 23 Mei 2016 berdasarkan Surat Gubernur kepada DPRD

No .942/1254/DPKD-Akt-2014 tgl 23 Mei. Sebagaimana yang diamanatkan

Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 184 ayat (1) yang berbunyi

“ Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan

Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling

lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir”.

Sebelumnya Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

telah disampaikan ke BPK RI pada tanggal 28 Maret 2016 berdasarkan

Surat Gubernur No 942/986/DPKD-Akt/2016 dan telah diperiksa oleh BPK

RI. Penyampaian ini juga lebih cepat dari waktu yanag seharusnya yaitu

paling lambat tgl 31 Maret 2016.

Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera

Barat tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD Tahun 2015, Laporan

Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dibahas bersama DPRD,

dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah No 4 Tahun 2014 tanggal 2 Juli

2014 dan disampaikan ke Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan

pada tanggal 21 Juni 2016. Hal ini lebih cepat dari waktu yang ditetapkan

oleh Menteri Dalam Negeri yaitu akhir Agustus 2014.

e. Meningkatnya Kualitas APBD Kabupaten/KotaSasaran Meningkatnya Kualitas APBD Kabupaten/Kota mempunyai empat

Indikator Kinerja yaitu a) Rata-rata Proporsi PAD Terhadap Total

Pendapatan dengan target yang ditetapkan sebesar 7.20%. b) Rata-rata

Proporsi Alokasi Belanja Fungsi Pendidikan dengan target sebesar 39.70%.

c) Rata-rata Proporsi Alokasi Belanja Fungsi Kesehatan dengan target

9.85% dan d) Rata-rata Proporsi Belanja Pegawai dengan target yang


ditetapkan sebesar 54.35 %. Adapun Realisasi Sasaran Strategis

Meningkatnya Kualitas APBD Kabuapten/Kota tahun 2016 dapat dilihat

sebagaiamana tabel 3.9 dibawah ini:


MENINGKATNYA KUALITAS APBD KABUPATEN/KOTA 2016



SASI %

- Rata-rata Proporsi PAD terhadap total Pendapatan

7.20 7.30 101.39


39.70 39.70 100.00

- Rata-rata Proporsi Alokasi Belanja Fungsi Kesehatan

9.85 9.85 100.00

5 Meningkatnya Kualitas APBD Kabupaten/Kota


54.35 54.00 100.64

1. Rata-rata Proporsi PAD Terhadap Total Pendapatan.Pada tahun 2016 ditargetkan rata-rata porposi PAD terhadap pendapatan

dalam APBD Kabupaten/Kota tahun 2016 sebesar 7,20 % terealisasi

sebesar 7,30 % atau realisasi melebihi target yang telah ditetapkan yaitu

sebesar 1.39 %. Bila dibandingkan realisasi tahun 2016 dengan realisasi

tahun 2015 yang nilainya sebesar 6,80 %, maka terlihat bahwa tingkat

capaikan kinerja dari indikator rata-rata proporsi PAD terhadap total

pendapatan dalam APBD Kabupaten/Kota Tahun 2014 mengalami

peningkatan 0,5 %.

2. Rata-rata Proporsi Alokasi Belanja Fungsi Pendidikan.Pada tahun 2016 direncanakan target rata-rata proporsi alokasi belanja

fungsi pendidikan di dalam APBD Kabupaten/Kota Tahun 2016 sebesar

39,70 % sedangkan realisasi sebesar 39,70% dengan capaian 100%. Bila

tingkat capaian kinerja tahun 2015 sebesar 39,65 % tersebut dibandingkan

dengan tingkat capaian kinerja rata-rata proporsi alokasi belanja fungsi


pendidikan dalam APBD Kabupaten/Kota tahun 2016 yang nilainya sebesar

39,70 %, maka terlihat bahwa terjadi peningkatan capaian kinerja sebesar

0,5 %.

3. Rata-rata Proporsi Alokasi Belanja Fungsi Kesehatan.Untuk indikator rata-rata alokasi belanja fungsi kesehatan, pada tahun 2016

ditargetkan sebesar 9,85 % sedangkan realisasi sebesar 9,85% dengan

capaian 100%. Bila dibandingkan dengan tingkat capaian kinerja tahun 2015

yang nilainya sebesar 9,68 %, maka tingkat capaian kinerja rata-rata

proporsi alokasi belanja fungsi kesehatan dalam APBD Kabupaten/Kota

Tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 0,17 %.

4. Rata-rata Proporsi Belanja Pegawai.Untuk indikator rata-rata proporsi belanja pegawai terhadap total belanja

daerah dalam APBD Kabupaten/Kota, pada tahun 2016 ditargetkan sebesar

54,35% sedangkan realisasi sebesar 54,00% dengan capaian 100.64%.

Berdasarkan data capaian kinerja untuk masing-masing indikator yang

dikemukakan diatas, maka dapat dikatakan bahwa fungsi pembinaan yang

dilakukan oleh Pemerintah Provinsi khususnya DPKD Provinsi Sumatera

Barat terhadap pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota sudah semakin

membaik, terlihat dari realisasi dapat mencapai 100%. Khusus untuk proporsi

belanja pegawai realisasi lebih rendah dari target, ini merupakan suatu

keberhasilan berarti belanja pembangunan lebih besar dari belanja pegawai.

Berdasarkan data capaian kinerja untuk masing-masing indikator yang

dikemukakan diatas, maka dapat dikatakan bahwa fungsi pembinaan yang

dilakukan oleh Pemerintah Provinsi khususnya DPKD Provinsi Sumatera

Barat terhadap pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota sudah berjalan

dengan efektif dan optimal.

f. Peningkatan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sesuai Tupoksi DPKD


Untuk Realisasi Kinerja Pemerintah Provinsi sesuai Tugas Pokok dan

Fungsi yang di emban oleh DPKD yaitu untuk Sasaran Meningkatnya Status

Opini BPK terhadap Laporan Keuangan dapat disampaikan bahwa pada

Tahun anggaran 2016 ini, sesuai dengan target yang telah di tetapkan pada

Penetapan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 2016, maka untuk

sasaran Meningkatnya Status Opini BPK terhadap Laporan Keuangan

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan RPJMD ditetapkan

target WTP.

Akan tetapi, saat penyampaian laporan ini proses pemeriksaan yang

dilakukan oleh BPK masih berlangsung dan diperkirakan selesai sekitar

bulan Mei 2016 yang akan datang. Oleh karena itu Capaian Kinerja yang

berkaitan dengan opini Laporan Keuangan mempedomani hasil opini tahun

yang lalu.

Tabel. 3.10REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA

PEMERINTAH PROVINSI SESUAI TUPOKSI DPKD2015

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISA

SI

% CAPAIAN TARGET

1 Meningkatnya Status Opini BPK terhadap Laporan Keuangan

Opini BPK WTP WTP 100

Untuk realisasi Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh DPKD

Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat, dapat diketahui

sebagai berikut :

Tabel. 3.11


REALISASI BELANJADINAS PENGEOLAAN KEUANGAN DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT 2016

REALISASINO URAIAN BELANJA TARGET

(Rp)% FISIK KEUANGAN

(Rp) %

1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 60.171.487.002 100.00 58.848.341.693 97.80

a. Gaji dan Tunjangan 17.642.133.126 100.00 17.120.032.186 97.04b. Tambahan

Penghasilan PNS 5.738.828.276 100.00 5.256.010.382 91.59

c. Insentif Pemungutan Pajak Daerah

36.790.525.600 100.00 36.472.299.125 99.14

2. BELANJA LANGSUNG 36.933.671.300 99.84 33.581.247.280 90.92

JUMLAH BELANJA 97.105.158.302 99.94 92.429.588.973 95.19

Untuk realisasi dari Belanja Langsung yang terdiri atas pelaksanaan program

dan kegiatan utama DPKD dalam mencapai sasarannya dapat dilihat

sebagaimana berikut ini :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan alokasi

Anggaran sebesar Rp.9.060.950.145,- dan realisasi sampai Desember

2016 sebesar Rp.8.617.264.679,-dengan realisasi fisik sebesar 100%

dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Penyediaan jasa surat menyurat dengan alokasi Anggaran

sebesar Rp.26.800.000,- terealisasi sampai desember 2016

sebesar Rp.19.410.770,-dengan realisasi fisik 100%, berupa surat

menyurat ke instansi/lembaga terkait selama 12 bulan, dengan

hasil (outcome) berupa terpenuhinya pelaksanaan dan pengiriman

jasa surat menyurat sebesar 100%

b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

dengan alokasi Anggaran sebesar Rp.1.227.250.757,- terealisir

sampai desember 2016 sebesar Rp.1.049.055.361,- dengan

realisasi fisik sebesar 100%, berupa pembayaran tagihan rekening


listrik, telekomunikasi, dan air selama 12 bulan dengan hasil

(outcome) berupa Meningkatnya kinerja paratur melalui jasa

komunikasi listrik dan air yang terpenuhi sebesar 100%

c. Penyediaan jasa Jaminan Barang Milik Daerah dengan alokasi

Anggaran sebesar Rp.198.000.000,- terealisir sampai desember

2016 sebesar Rp.145.418.719,- dengan realisasi fisik sebesar

100%, berupa premi asuransi Barang Milik Daerah selama 1 tahun

dengan hasil (outcome) berupa terlaksananya jaminan aset modil

dinas dari resiko kerugian sebesar 100%

d. Penyediaan jasa kebersihan kantor dengan alokasi Anggaran

sebesar Rp.1.338.703.800,- realisasi sampai desember 2016

sebesar Rp.1.295.865.959 dengan realisasi fisik 100%, pelayanan

kebersihan kantor selama 12 bulan pada 1 kantor pusat dan 18

uptd. dengan hasil (outcome) berupa meningkatnya motivasi kerja

aparatur dengan kondisi kantor yang indah dan berseih sebesar

100%

e. Penyediaan alat tulis kantor dengan alokasi Anggaran sebesar

Rp.974.359.890,- realisasi sampai desember 2016 sebesar

Rp.956.201.500,- dengan realisasi fisik 100%, berupa ATK dalam

rangka pelayanan administrasi kantor selama 12 bulan. dengan

hasil (outcome) berupa terpenuhinya peningkatan pelayanan

administrasi melalui ketersediaan ATK yang cukup dan memadai

sebesar 100%

f. Penyediaan barang cetakan dan penggadaan dengan alokasi

Anggaran sebesar Rp.1.725.208.000,- realisasi sampai desember

2016 sebesar Rp.1.705.296.227,- dengan realisasi fisik 100%,

berupa barang cetakan dan penggandaan administrasi kantor

selama 12 bulan. dengan hasil (outcome) berupa Meningkatnya

kelancaran pelayanan administrasi melalui ketersediaan barang


cetakan dan penggandaan yang cukup dan memadai sebesar

100%

g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor dengan alokasi Anggaran sebesar Rp.62.580.200,-

terealisir sampai desember 2016 sebesar Rp.61.384.600,- dengan

realisasi fisik 100%, berupa komponen instalasi listrik selama 12

bulan. Dengan hasil (outcome) berupa lancarnya penerangan

kantor selama setahun dengan realisasi 100%

h. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan alokasi

Anggaran sebesar Rp.1.084.177.875,- terealisasi sampai

desember 2016 sebesar Rp.1.052.517.500,- dengan realisasi fisik

100%, berupa diantaranya 18 meter besi pengaman, 5 set cangkir,

6 unit genset dll. Dengan hasil (outcome) berupa Meningkatnya

Motivasi kerja aparatur dengan ketersediaan peralatan dan

perlengkapan kantor sebesar 100%

i. Penyediaan bahan bacaan dan peralatan perundang-undangan

dengan alokasi Anggaran sebesar Rp.61.266.000,- terealisasi

sampai desember 2016 sebesar Rp.54.750.000,- dengan realisasi

fisik 100%, berupa 600 exp surat kabar.12 warta perundang-

undangan, 36 majalah dll. Dengan hasil (outcome) berupa

Meningkatnya sumber daya aparatur melalui ketersediaan bahan

bacaan yang memadai sebesar 100%

j. Penyediaan makanan dan minuman dengan alokasi Anggaran


sebesar Rp.96.185.000,- realisasi fisik 100%, berupa penyediaan

makan dan minum rapat-rapat selama 12 bulan. Dengan hasil

(Outcome) Meningkatnya kinerja paratur dengan adanya

pertemuan dan rapat rapat sebesar 100%

k. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah &

Dalam Daerah dengan alokasi Anggaran sebesar


Rp.974.935.498,- terealisasi sampai desember 2016 sebesar

Rp.937.656.848,- dengan realisasi fisik sebesar 100%, berupa 1

tahun. Dengan hasil (Outcome) Meningkatnya kinerja aparatur

melalui koordinasi & konsultasi lintas sektor keluar dan dalam

daerah dengan realisasi 100%

l. Penyediaan Jasa Sopir Kantor dengan alokasi Anggaran sebesar

Rp.499.741.775 terealisasi sampai desember 2016 sebesar

Rp.497.193.875,- dengan realisasi fisik sebesar 100% berupa jasa

sopir UPTD sebanyak 19 orang Dengan hasil (Outcome)

terwujudnya pelayanan administrasi kantor yang prima dengan

relisasi 100%

m. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor dengan alokasi

Anggaran sebesar Rp.719.006.350 terealisasi sampai desember


100% berupa jasa pengamanan kantor sebanyak 28 orang Dengan

hasil (Outcome) terwujudnya pengamanan kantor yang memadai

dengan realisasi 100%

n. Penyediaan jasa informasi dokumentasi dan publikasi dengan

alokasi Anggaran sebesar Rp.31.500.000,- terealisir sampai

desember 2016 sebesar Rp.12.500.000,- dengan realisasi fisik

100%, berupa 12 kali publikasi, dan 1 kali dekorasi. Dengan hasil

(Outcome) Meningkatnya motivasi kerja aparatur melalui

ketersediaan jasa dokumentasi dan informasi dengan realisasi

100%

o. Penyediaan jasa pembinaan mental & fisik Aparatur dengan

alokasi Anggaran sebesar Rp.19.500.000,- terealisir sampai

desember 2016 sebesar Rp.18.150.000,- dengan realisasi fisik

sebesar 100 % berupa 50 kali senam, 30 kali pengajian. Dengan

hasil (Outcome) meningkatnya kualitas sumber daya aparatur


melalui pembinaan fisik dan mental aparatur dengan realisasi

sebesar 100%

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan

alokasi anggaran sebesar Rp.9.650.722.805,- terealisasi sampai

desember 2016 sebesar Rp.8.677.485.554,- dan realisasi fisik sebesar

100% dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Pembangunan Gedung Kantor dengan alokasi Anggaran sebesar

Rp.5.565.227.900,- terealisasi sampai desember 2016 sebesar

Rp.5.140.011.026,- dan realisasi fisik sebesar 100% berupa 6 unit

kantor UPTD. Dengan hasil (Outcome) Meningkatnya pelayanan

publik dengan adnya gedung kantor yang representatif dengan

realisasi sebesar 100%

b. Pengadaan Meubiler dengan alokasi Anggaran sebesar


Rp.541.578.638,- dan realisasi fisik sebesar 100% berupa

pembelian 70 unit rak file, 60 set kursi tunggu,dll. Dengan hasil

(Outcome) Meningkatnya pelayanan publik dengan ketersediaan

meubelair yang memadai dengan realisasi sebesar 100%

c. Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi dengan

alokasi Anggaran sebesar Rp.635.931.250,- terealisasi sampai

desember 2016 sebesar Rp.590.627.400,- dan realisasi fisik

sebesar 100% berupa 22 unit komputer pc, 3 unit note book, 40

unit printer,dll. Dengan hasil berupa (Outcome) Meningkatnya

pelayanan dengan ketersediaan komputer dan jaringan komputer

yang memadai dengan realisasi sebesar 100%

d. Pengadaan Alat Studio, Alat Komunikasi, dan Alat Informasi


sampai desember 2016 sebesar Rp.76.100.000 dan realisasi fisik

sebesar 100% berupa 9 unit tv. Dengan hasil (Outcome)


meningkatnya pelayanan publik dengan ketersediaan alat studio

dan komunikasi yang memadai dengan realisasi 100%

e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Studio,Komunikasi, dan

Informasi dengan alokasi Anggaran sebesar Rp.30.900.000,-

terealisasi sampai desember 2016 sebesar Rp.22.320.000 dan

realisasi fisik sebesar 100% berupa 16 unit telfon, 1 set sound

system dll Dengan hasil (Outcome)Meningkatnya kinerja aparatur

dengan berfungsinya peralatan studio komunikasi dan informasi

dengan baik dengan realisasai 100%

f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dengan alokasi

Anggaran sebesar Rp.528.365.265,- terealisasi sampai desember

2016 Rp.512.329.326 dan realisasi fisik sebesar 100% berupa

pemeliharaan gedung kantor selama 1 tahun. Dengan hasil

(Outcome) Meningkatnya pelayanan publik dan motivasi kerja

aparatur dengan terpeliharanya gedung kantor dengan realisasi

100%

g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional


sampai desember sebesar Rp.490.910.795,- dan realisasi fisik

sebesar 100% berupa pemeliharaan untuk 32 unit roda 4 dan 20

unit roda 2 dan 7 bus. Dengan hasil (Outcome) Meningkatnya

kelancaran tugas operasional kantor pusat dan UPTD dengan

kendaraan yang layak pakai dengan realisasi 100%

h. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan

Kantor dengan alokasi Anggaran sebesar Rp.203.650.000,-

terealisasi sampai desember 2016 sebesar Rp.170.289.225,- dan

realisasi fisik sebesar 100% berupa pemeliharaan untuk AC 111

Unit, Pompa Air 14 unit, dll Dengan hasil (Outcome) Meningkatnya

kinerja aparatur dengan berfungsinya peralatan dan perlengkapan

dengan baik, dengan realisasi 100%


i. Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan

Komputerisasi dengan alokasi Anggaran sebesar


Rp.129.424.000,- dan realisasi fisik sebesar 100% berupa 138 unit

komputer pc, 26 unit laptop dll. Dengan hasil (Outcome)

Meningkatnya kinerja aparatur dengan berfungsinya peralatan dan

perlengkapan kantor dengan baik dengan realisasi 100%

j. Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan dengan


desember 2016 sebesar Rp.195.568.100, dan realisasi fisik

sebesar 100% berupa pemeliharaan selama 1 tahun Dengan hasil

(Outcome) Terpeliharanya instalasi listrik telepon dan air yang

baik/lancar dengan realisasi 100%

k. Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD


sampai desember 2016 sebesar Rp.255.987.893 dan realisasi fisik

sebesar 100% berupa kegiatan penataan aset SKPD. Dengan hasil

(Outcome) Terlaksananya penataan aset pemerintah daerah


l. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor dengan alokasi


2016 sebesar Rp.552.339.151 dan realisasi fisik sebesar 100%

berupa kegiatan rehab 3 unit UPTD/samsat dan 1 kantor UPTD

Dengan hasil (Outcome) Meningkatnya pelayanan publik dengan

adnya gedung kantor yang representatif dengan realisasi sebesar

100%

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan alokasi anggaran

sebesar Rp.174.420.000,- terealisasi sampai desember 2016 sebesar

Rp.154.960.000,- dan realisasi fisik sebesar 100% dengan kegiatan

sebagai berikut:


a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya dengan



sebesar 100% berupa pengadaan pakaian dinas beserta

kelengkapannya sebanyak 323 stel. Dengan hasil (Outcome)

Meningkatnya motivasi kerja dan disiplin aparatur ketersediaan

pakaian seragam dinas dengan realisasi 100%

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan

alokasi anggaran sebesar Rp.53.182.000,- terealisasi sampai

Desember 2016 sebesar Rp.29.713.565 dan realisasi fisik sebesar

100% kegiatan sebagai berikut :

a. Sosiallisasi peraturan perundang-undangan dengan alokasi

Anggaran sebesar Rp.20.314.000,- terealisasi sampai Desember

2016 sebesar Rp.13.138.000,- dan realisasi fisik sebesar 100%

berupa Aparatur yang mengikuti sosialisasi terhadap perundang

undangan sebanyak 6 orang Dengan hasil (Outcome)

meningkatnya kualitas sumber daya aparatur tentang peraturan

dan perundang-undangan dengan realisasi 100%

b. Bintek implementasi peraturan perundang-undangan dengan


Desember 2016 sebesar Rp.16.575.565 dan realisasi fisik sebesar

100% berupa Aparatur yang mengikuti bintek peraturan

perundang-undangan sebanyak 4 orang. Dengan hasil (Outcome)

Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur tentang pelaksanaan

teknis peraturan dan perundang undangan dengan realisasi 100%

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.1.383.685.100,- terealisasi sampai Desember 2016 sebesar

Rp.1.338.391.970,- dan realisasi fisik sebesar 100% dengan kegiatan

sebagai berikut :


a. Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD dengan alokasi Anggaran sebesar Rp.146.761.200,-

terealisasi sampai Desember 2016 sebesar Rp.137.731.361,- dan

realisasi fisik sebesar 100% berupa pembuatan buku LAKIP, PK,

Renja LPPD, LKPJ, laporan tahunan. Dengan hasil (Outcome)

meningkatnya kualitas laporan capaian kinerja dan keuangan untuk

dijadikan pedoman dalam perencanaan dengan realisasi 100%

b. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD dengan


Desember 2016 sebesar Rp.100.801.650,- dan realisasi fisik

sebesar 100% berupa laporan penyusunan perencanaan sebanyak

30 buku DPA DPKD & 180 DPA UPTD,30 buku DPPA & 180 DPPA

UPTD, 30 renja,dll. Dengan hasil (Outcome) meningkatnya kualitas

penyusunan perencanaan program dan kegiatan dengan realisasi

100%

c. Penatausahaan Keuangan SKPD dengan alokasi Anggaran

sebesar Rp.1.129.528.700,- terealisasi sampai Desember 2016

sebesar Rp.1.099.858.959 dan realisasi fisik sebesar 100% berupa

laporan bendahara pengeluaran, laporan keuangan,dll Dengan

hasil (Outcome) Meningkatnya kualitas laporan keuangan SKPD


6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah dengan alokasi anggaran Rp.4.586.491.500,- terealisasi

sampai Desember 2016 sebesar Rp.3.951.417.343,- dan realisasi fisik

sebesar 99.28% dengan kegiatan sebagai berikut:

a. Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan

Daerah (SIPKD) dengan alokasi Anggaran sebesar

Rp.851.940.000,- Terealisasi sampai Desember 2016 sebesar

Rp.589.392.480,- dan realisasi fisik sebesar 100% berupa 1 tahun

tim teknis SIPKD, 1 tahun pemeliharaan jaringan dll. Dengan hasil


(Outcome) Peningkatan efisiensi dan efektifitas pengeloaan

keuangan daerah dengan realisasi sebesar 100%

b. Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dengan alokasi



berupa tersusunnya dokumen keuangan daerah seperti, Pengantar

nota keuangan, nota keuangan , nota jawaban dan Peraturan

Daerah tentang APBD, dll. Dengan hasil (Outcome) Tersusunnya

peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2016 beserta

kelengkapannya ( penantar nota keuangan, nota keuangan dan

nota jawaban ) dengan realisasi sebesar 100%

c. Penyusunan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD


sampai degan Desember sebesar Rp.160.733.840,- dan realisasi

fisik sebesar 100% berupa tersedianya peraturan gubernur tentang

penjabaran APBD sebanyak 245 buku TA TA 2016. Dengan hasil

(Outcome) terpenuhinya peraturan Gubernur tentang penjabaran

APBD tahun anggaran 2015 sebagai landasan operasional

pelaksanaan apbd dengan realisasi 100%

d. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

dengan alokasi Anggaran sebesar Rp.337.183.750,- Terealisasi

sampai Desember 2016 sebesar Rp.335.628.445,- dan realisasi

fisik sebesar 100% berupa tersusunnya pengantar nota keuangan

sebanyak 110 buku, nota keuangan 110 buku, nota jawaban 110

buku dan perda tentang perubahan APBD tahun 2015 110 buku.

Dengan hasil (Outcome) Tersedianya peraturan daerah tentang

perubahan APBD tahun anggaran 2015 beserta lampiran dan

kelengkapannya dengan realisasi sebesar 100%

e. Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran

Perubahan APBD dengan alokasi Anggaran sebesar


Rp.220.264.650,- terealisasi sampai Desember 2016 sebesar

Rp.173.438.800 dan realisasi fisik sebesar 100% berupa

tersedianya peraturan gubernur tentang penjabaran perubahan

APBD TA 2016 sebanyak 245 buku. Dengan hasil (Outcome)

tersusunya peraturan gubernur tentang penjabaran perubahan

APBD tahu aanggaran 2016 sebagai landaasan operasional

pelaksanaan apbd dengan realisasi 100%

f. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBD dengan alokasi Anggaran sebesar Rp.143.378.000,-


realisasi fisik sebesar 100% berupa buku pertanggungjawaban

APBD, laporan semester I, dll. Dengan hasil (Outcome)

terlaksananya pertanggungjawaban pelaksanaan apbd dengan

realisasi 100%

g. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD dan Pemda dengan



sebesar 100% berupa tersusunnya buku laporan pemda prov.

sumbar. Dengan hasil (Outcome) tersedianya informasi laporan

keuangan tahun 2014 dalam rangka pertanggungjawaban kepala


h. Verifikasi DPA-SKPD dengan alokasi Anggaran sebesar


Rp.149.551.050,- dan realisasi fisik sebesar 100% berupa verifikasi

DPA SKPD sebanyak 44 SKPD dan 9 Biro dan PPKD Dengan hasil

(Outcome) tersedianya dokumen pelaksanaan anggaran tahun

2015 sebagai pedoman pelaksanaan anggaran SKPD dengan

realisasi 100%

i. Verifikasi DPPA-SKPD dengan alokasi Anggaran sebesar



Rp.52.497.150,- dan realisasi fisik sebesar 100% yaitu verifikasi

DPPA SKPD sebanyak 44 SKPD dan 9 Biro dan PPKD Dengan

hasil (Outcome) tersedianya dokumen pelaksanaan perubahan

anggaran sautan kerja perangkat daerah tahun 2015 sebagai

pedoman pelaksanaan anggaran bagi SKPD dengan realisasi

100%

j. Pengelolaan dan Penatausahaan APBD dengan alokasi


2016 sebanyak Rp.163.984.612,- dan realisasi fisik sebesar 100%

berupa terbitnya Surat Penyediaan Dana seluruh SKPD lingkup

Pemprov sumbar 4 triwulan, Terbitnya SP2D 4 Triwulan dll.

Dengan hasil (Outcome) terlaksananya penatausahaan apbd 2015


k. Penatausahaan Terhadap Bantuan Keuangan Atas Beban

APBD dengan alokasi Anggaran sebesar Rp.77.100.800,-


realisasi fisik sebesar 100% berupa evaluasi dan monitoring

pemberian bantuan keuangan sebanyak 12 laporan Dengan hasil

(Outcome) terpenuhinya pelaksanaan pemberian bantuan 2015


l. Rekonsiliasi Pendapatan dan Belanja SKPD dengan alokasi

Anggaran sebesar Rp.228.646.100,-Terealisasi sampai Desember

2016 sebesar Rp.226.415.506 dan realisasi fisik sebesar 100%

berupa rekonsiliasi pendapatan dan belanja SKPD sebanya 192

berita acara dll Dengan hasil (Outcome) Terwujudya pelaporan

keuangan SKPD sesuai aturan yang berlaku dengan realisasi

100%

m. Asistensi Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kepada SKPD dengan alokasi Anggaran sebesar Rp.48.985.400,-

Terealisasi sampai Desember 2016 sebesar Rp.43.310.599 dan


realisasi fisik sebesar 100% berupa asistensi terhadap 45 SKPD

lingkup pemprov Dengan hasil (Outcome) Meningkatnya

kemampuan dan pemahaman apratur pengelolaan keuangn di

SKPD./UPTD dengan realisasi 100%

n. Pengelolaan dan Penatausahaan Kas Daerah dengan alokasi

Anggaran sebesar Rp.72.442.700,- Terealisasi sampai Desember


berupa laporan Penerimaan dan pengeluaran kas Daerah

sebanyak 12 exp. Dengan hasil (Outcome) terealisasinya rencana

APBD 2016 dan tersedianya informasi realisasi penerimaan dan

pengeluaran kas daerah dengan realisasisi 100%

o. Pembinaan dan Evaluasi Penyelenggaraan Badan Layanan

Umum Daerah (BLUD) dengan alokasi Anggaran sebesar


Rp.85.434.988,-dan realisasi fisik sebesar 100% berupa

pembinaan rumah sakit yang telah menjadi BLUD sebanyak 4

rumah sakit. Dengan hasil (Outcome) Terwujudnya kelancaran

pelaksanaan BLUD dengan realisasi 100%

p. Pembahasan Pergeseran DPA-SKPD dengan alokasi Anggaran

sebesar Rp.89.569.150,- Terealisasi sampai Desember 2016

sebesar Rp.86.599.150,- dan realisasi fisik sebesar 100% berupa

pergeseran DPA-SKPD tahun 2016 di 44 SKPD, 9 Biro dan PPKD.

Dengan hasil (Outcome) Terselengaranya penyempurnaan dan

perubahan anggara dalam DPA-SKPD yang dilakukan dengan

pergeseran anggaran sesuai dengan peraturan perUUan dengan

realisasi 100%

q. Verifikasi Pertanggungjawaban Bantuan Terhadap Bantuan

Keuangan Atas Beban APBD dengan alokasi Anggaran sebesar


Rp.45.940.263,- dan realisasi fisik sebesar 100% berupa verifikasi


pertanggung jawaban bantuan terhadap bantuan keuangan tahun

2016 sebanyak 12 laporan. Dengan hasil (Outcome) Terpenuhinya

pelaksanaan bantuan 2016 dengan realisasi 100%

r. Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Daerah/Negara dengan



sebesar 100% berupa sidang-sidang Tim Penyelesaian Kerugian

Daerah/Negara sebanyak 6 kali. Dengan hasil (Outcome)

Terlaksananya penyelesaian proses tuntutan penyelesaian

kerugian daerah/negara dengan realisai 100%

s. Pembahasan RKA SKPD dengan alokasi Anggaran sebesar


Rp.74.364.950,- dengan realisasi fisik sebesar 100%, berupa

pembahasan RKA pada 44 SKPD, 9 Biro dan PPKD Dengan hasil

(Outcome) Tersusunya pembahasan RKA-SKPD tahun 2016

sesuai dengan eraturan perundang-undangan dengan realisasi 44

SKPD 9 Biro dan PPKD dengan realisasi 100%

t. Penyebarluasan Data dan Informasi Keuangan Daerah dengan


Desember 2016 Rp.153.925.110,- dengan capaian realisasi fisik

sebesar 100% Berupa 1 tahun sewa hosting DPKD, 9 bulan sewa

Astinet, dll Dengan hasil (Outcome) Meningkatnya kualitas

penyajian infromasi pengelolaan keuangan dan daerah dengan

realisasi 100%

u. Pembahasan DPPA-SKPD dan RKA-SKPD Kegiatan Baru


sampai Desember 2016 Rp.75.280.200,- dengan capaian realisasi

fisik sebesar 100%. Berupa terlaksananya pembahasan DPPA-

SKPD dan RKA-SKPD 2016 pada 44 SKPD, 9 Biro dan PPKD

Dengan hasil (Outcome) Tersedianya pedoman perubahan


anggaran yang ditetapkan dalam DPPA-SKPD tahun 2015 dengan

realisasi 100%

v. Pengelolaan dan Penatausahaan Dana Bos dengan alokasi


2016 Rp.106.104.249,- dengan capaian realisasi fisik sebesar

100% Berupa terbitnya SPD dan SP2D selama 4 Triwulan Dengan

hasil (Outcome) Terlaksananya penatausahaan BOS 2016 dengan

realisasi 100%

w. Penyusunan Standar Analisa Biaya (SAB) dengan alokasi


2016 Rp.16.918.600,-dengan capaian realisasi fisik sebesar 75%.

Berupa Terlaksananya penyusunan Standar Analisa Biaya

sebanyak 1 dokumen Dengan hasil (Outcome) Tersedianya

pedoman menganalisi kewajaran beban kerja dan biaya setiap

program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD dalam 1

tahun anggaran dengan realisasi 65%

x. Peningkatan PENdapatan Negara yang bersumber dari PPH

dan PPN dengan alokasi Anggaran sebesar Rp.38.457.900,-

Terealisasi sampai Desember 2016 sebesar Rp.34.510.450,- dan

realisasi fisik sebesar 100% berupa rancangan laporan keuangan

SKPD dan Neraca Daerah sebanyak 12 laporan Dengan hasil

(Outcome) Terwujudnya realisasi pendapatan negara yang

bersumber dari PPh dan PPN dengan realisasi 100%

y. Pengelolaan dan Penatausahaan Gaji PNSD dengan alokasi


2016 Rp.99.251.337,- dengan capaian realisasi fisik sebesar 100%

Berupa Terlaksananya Pengelolaan dan Penatausahaan gaji 12

bulan Dengan hasil (Outcome) Terwujudnya pengelolaan dan

penatausahaan gaji PNS


z. Pembinaan Teknis Penyusunan perencanaan penganggaran

SKPD di Lingkungan Provinsi dengan alokasi Anggaran sebesar


Rp.112.957.400,- dan realisasi fisik sebesar 100% berupa

bimbingan teknis perencanaan dan penganggaran bagi aparatur

perencanaan dan penganggaran di lingkup SKPD sebanyak 44

SKPD, 9 Biro dan UPTD Dengan hasil (Outcome) Terpenuhinya

pemberian pemahaman terdahap penyusunan perencanaan dan

pengannggaran sebeser 98%

aa. Bimbingan Teknis dan Pelatihan Peningkatan SDM Berbasis

Teknologi Informasi dengan alokasi Anggaran sebesar


Rp.114.852.300 dan realisasi fisik sebesar 100% berupa 4 kali

bintek e-samsat, 2 kali pelatihan modul akuntansi dll. Dengan hasil

(Outcome) Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman aparatur

tentang operasional aplikasi pengelolaan keuangan daerah dengan

realisasi 100%

bb. Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD kepada SKPD

dilingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan alokasi


2016 sebesar Rp.50.459.700,- dengan capaian realisasi fisik

sebesar 100% berupa sosialisasi tentang pedoman penyusunan

APBD sebanyak 130 peserta. Dengan hasil (Outcome)

Meningkatnya pemahaman dan kebijakan tentang perencanaan

anggaran dalam penyusunan APBD tahun 2016 dengan realisasi

100%

cc. Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan SKPD dan

Pemda dengan alokasi Anggaran sebesar Rp.28.175.000,-

terealisasi sampai Desember 2016 sebesar Rp.25.792.000,-

dengan realisasi fisik sebesar 100%, berupa Peningkatan wawasan


sebanyak 44 SKPD dan 9 Biro. Dengan hasil (Outcome)

Terlaksananya penyusunan laporan keuangan SKPD berbasis

akrual secara bertahap mulai tahun 2015 dengan realisasi 100%

dd. Pembinaan Bendahara SKPD Provinsi Sumatera Barat dengan


Desember 2016 sebesar Rp.124.986.564,- dengan realisasi fisik

sebesar 100%, berupa Pembinaan terhadap Bendahara

Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Pengelola Gaji

SKPD/PPKD dilingkungan Provinsi Sumatera Barat. Dengan hasil

(Outcome) Terlaksananya Penatausahaan keuangan SKPD APBD

tahun 2015 dengan realisasi 100%

ee. Koordinasi DBH Cukai Hasil Tembakau dengan alokasi



100%. Berupa sosialisasi peraturan perundang-undangan CHT

sebanyak 70 orang (1 angkatan). Dengan hasil (Outcome)

Meningkatnya permahaman aparatur tentang peraturan

perundang-undangan di bidang cukai tembakau dengan realisasi

100%

7. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan

Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp.719.840.00,-


realisasi fisik sebesar 100% dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Evaluasi rancangan Perda tentang APBD, Perubahan APBD

dan Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD serta

Rancangan Peraturan Perbub/Wako tentang Penjabaran APBD

dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab/Kota dengan



sebesar 100% berupa 19 SK Gubernur. Dengan hasil (Outcome)


Ditetapkannya perda tentang APBD dan perbup/wako tantang

penjabaran APBD kab/kota tahun 2016 berdasarkan hasil evaluasi

gubernur dengan realisasi 19 Kab/Kota

b. Rekapitulasi dan Updating Data APBD Kab/Kota dengan alokasi

Anggaran sebesar Rp.150.000.000,- Terealisasi sampai


sebesar 100% berupa laporan rakor sebanyak 10 eks. Dengan

hasil berupa (Outcome) Terpenuhinya permintaan dara dari

kementrian Dalam Negeri dengan realisasi 100%

c. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Kab/Kota dengan


Desember 2016 sebesar Rp.56.849.900,- dengan realisasi fisik

sebesar 100% berupa peningkatan pemahaman terhadap 186

orang.Dengan hasil (Outcome) Meningkatnya Pemahaman

Anggota Tim TAPD terhadap Pengelolaan Keuangan Darah


d. Monitoring tindak lanjut hasil evaluasi APBD,APBD Perubahan

dan Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota dengan alokasi



100% berupa laporan hasil monitoring dan Pembinaan kepada

Kab/Kota sebanyak 5 eks Dengan hasil (Outcome) Meningkatnya

kualitas Pengelolaan Keuangan Kab/Kota dengan Realisasi 100%

8. Program Peningkatan Pendapatan Daerah dengan alokasi anggaran

Rp.11.034.379.750,- terealisasi sampai desember 2016 sebesar

Rp.10.147.301.146,- dan realisasi fisik sebesar 100% dengan kegiatan

sebagai berikut:

a. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Samsat Link

dengan alokasi Anggaran sebesar Rp.2.192.523.950,- Terealisasi


sampai desember 2016 sebesar Rp.1.981.822.597,- dan realisasi

fisik sebesar 100% berupa 1 tahun pulsa SMS Gateway dan SLA,

1 kali ratek Samsat dll. Dengan hasil (Outcome) Meningkatnya

pelayanan kepada wajib pajak dan efiseiensi penggunaan data dan

informasi pajak kendaraan bermotor dengan realisasi 100%

b. Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah Melalui Samsat Keliling

dengan alokasi Anggaran sebesar Rp.3.715.477.700,- terealisasi


fisik sebesar 100% berupa Pelayanan pajak pada daerah terpencil

dan perkotaan melalui samsat keliling di 18 wilayah kerja UPTD.

Dengan hasil (Outcome) Meningkatnya pendapatan daerah dengan

terlayaninya wajib pajak di daerah terpencil dengan realisasi 100%

c. Peningkatan Pendapatan Daerah melalui razia Kendaraan

Bermotor dengan alokasi Anggaran sebesar Rp.743.589.900,-

terealisasi sampai desember 2016 sebesar Rp.659.693.954,- dan

realisasi fisik sebesar 100% berupa Terlaksananya razia

kendaraan bermotor di 18 UPTD Dengan hasil (Outcome)

Meningkatnya pendapatan daerah melalui razia kendaraan

bermotor dengan realisasi 100%

d. Peningkatan Pendapatan Daerah melalui Super PKB dengan

alokasi Anggaran sebesar Rp.415.805.750,- Terealisasi sampai


sebesar 100% berupa Terkirimnya super PKB/STPD kepada wajib

pajak selama 12 bulan. Dengan hasil (Outcome) Meningkatnya

pendapatan daerah melalui kegiatan super PKB dengan realisasi

100%

e. Rekonsiliasi Dalam Rangka Pemungutan Pajak Daerah


sampai desember 2016 sebesar Rp.254.667.399,- dan realisasi

fisik sebesar 100% berupa Terlaksananya rekonsiliasi pemungutan


pajak daerah ke jakarta dan medan. Dengan hasil berupa

(Outcome) Meningkatnya informsi dalam peningkatan pendpatan


f. Peningkatan dan Penyusunan Rencana Penerimaan Retribusi

Daerah dan Penerimaan Lain-Lain dengan alokasi Anggaran



laporan koordinasi, evaluasi Rencana Penerimaan Retribusi 2016

dan Perubahan 2016 sebanyak 6 laporan dan 5 buku Dengan hasil

(Outcome) laporan hasil koordinasi dengan realisasi laporan hasil

koordinasi. Dengan realisasi sebesar 100%

g. Pendataan Objek Pajak dan Penagihan Pajak Alat Berat dengan



sebesar 100% berupa Terlaksananya penagihan alat berat

sebanyak 109 unit alat berat Dengan hasil berupa (Outcome)

Meningkatnya penerimaan pajak alat berat terhutang dengan

realissi 100%

h. Rekonsiliasi DBH Pajak dan Non Pajak dengan alokasi

Anggaran sebesar Rp.192.269.280,- Terealisasi sampai desember


berupa rekonsiliasi DBH Pajak & non Pajak sebanyak 10 kali

Dengan hasil (Outcome) Penyusunan data DBH Pajak dan Non

Pajak dengan realisasi 100%

i. Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah Melalui Kantor Samsat

dengan alokasi Anggaran sebesar Rp.1.542.182.100,- Terealisasi


fisik sebesar 100% yaitu Objek pajak tertagih 1.010.245 unit PKB

dan 150.000 unit BBNKB Dengan hasil berupa (Outcome)

meningkatnya pendapatan daerah melalui SAMSAT.


j. Peningkatan Pendapatan Dana PErimbangan dengan alokasi


2016 sebanyak Rp.58.418.402,- dan realisasi fisik sebesar 100%

berupa Laporan realisasi Penerimaan dana Perimbangan. 6 dalam

daerah 2 luar daerah Dengan hasil (Outcome) Optimalnya

koordinasi dana perimbangan dengan realissi 100%

k. Standarisasi Pelayanan Samsat dengan alokasi Anggaran



terukurnya pelayanan pada 5 UPTD Samsat dalam bentuk 5

sertifikat ISO 9001:2008 Meningaktanya pendapatan daerah

melalui standarisasi pelayanan dengan realisasi 100%

l. Penyusunan Peraturan Gubernur Tentang Penghitungan Dasar

Pengenaan PKB dan BBNKB dengan alokasi Anggaran sebesar

Rp.149.856.250,-Terealisasi sampai desember 2016 sebesar

Rp.127.900.765 dan realisasi fisik sebesar 100%berupa

Tersedianya buku NJKB sebanyak 125 buku NJKB Dengan hasil

(Outcome) Adanya pedoman bagi setiap UPTD tentang

penhitugnan dasar pengenaan PKB dan BBNKB dengan realisasi

100%

m. Pembinaan dan Pengawasan Operasional Samsat dengan

alokasi Anggaran sebesar Rp.355.339.000,- Terealisasi sampai

desember 2016 sebesar Rp.278.346.628 dan realisasi fisik sebesar

100%Terlaksananya Rekomendasi tim pembina samsat 2

Rekomendasi Dengan hasil (Outcome) Lancarnya pelaksanaan

kegiatan pelayanan pada kantor samsat dengan realisasi 100%

n. Peningkatan Pendapatan Daerah melalui Samsat Quick

Response dengan alokasi Anggaran sebesar Rp.157.500.000,-

Terealisasi sampai desember 2016 sebesar Rp.136.650.000,- dan

realisasi fisik sebesar 100% berupa objek pajak yang tertagih


sebanyak 12.000 unit PKB. Dengan hasil (Outcome) Meningkatnya

pendapatan daerah melalui samsat quick response dengan

realisasi 100%

o. Peningkatan Pendapatan Daerah Melalui Pemungutan Pajak

Air Permukaan (PAP) dengan alokasi Anggaran sebesar


Rp.92.077.256,-dan realisasi fisik sebesar 100% berupa

Pendapatan daerah melalui pajak air permukaan sebanyak 147

wajib pajak Dengan hasil (Outcome) Meningkatnya pendapatan

daerah melalui pemungutan PAP dengan realisasi 100%

p. Penyusunan Ranperda Retribusi Daerah dan PLL dengan

alokasi Anggaran sebesar Rp. 172.825.500,- Terealisasi sampai


sebesar 100% berupa terlaksananya penyusunan ranperda

retribusi sebanyak 1 kali. Dengan hasil (Outcome) Meningkatnya

wawasan aparatur dengan realisasi 100%

q. Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dengan


desember 2016 sebesar Rp64.976.739,- dengan realisasi fisik 75%

berupa monitoring dan evaluasi pemungutan pajak daerah

sebanyak 4 kali pertemuan. Dengan hasil (Outcome) Meningkatnya

pemahaman aparatur terhadap peraturan perundang-undangan

tentang pajak daerah dengan realisasi 100%


BAB IVPENUTUP

A. Kesimpulan

LAKIP DPKD Tahun 2016 merupakan cerminan capaian kinerja kegiatan dan

sasaran Tahun 2016 berdasarkan Rencana Stratejik (Renstra) dan Rencana Kinerja

(Renja) yang telah disusun sebelumnya. LAKIP DPKD disusun berdasarkan Laporan

Capaian Kinerja yang dilaksanakan oleh bidang-bidang kerja dan UPTD Pelayanan

Pendapatan (eselon III) yang ada di lingkungan DPKD Provinsi Sumatera Barat.

Dengan demikian LAKIP DPKD merupakan laporan terintegrasi dan terkonsolidasi

(integrated and consolidated report) terhadap pencapaian kinerja Bidang-Bidang

maupun UPTD di Sumatera Barat secara keseluruhan.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap LAKIP dari unit-unit kerja

dan keterkaitan antara realisasi Renstra dan Renja dengan tingkat capaiannya,

maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap unit kerja baik Bidang

maupun UPTD berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) dan Renstra Lima Tahunan DPKD 2016 – 2021. Program-

program tersebut meliputi (1) Program Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah; (2) Program Pembinaan dan Fasilitasi

Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota; dan (3) Program Peningkatan

Pendapatan Daerah

2. Berdasarkan uraian sebelumnya, tingkat pencapaian kinerja kegiatan pada

berbagai program adalah sebagai berikut:


a. Kinerja yang optimal ditunjukkan pada Program Pembinaan dan Fasilitasi

Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota yakni masing yakni sebesar 100,00

%.

b. Kinerja yang paling rendah ditunjukkan pada Program Peningkatan

Pendapatan Daerah, yaitu sebesar 96.28%. Hal ini dikarenakan ada satu

kegiatan di dalam program tersebut yaitu Penyusunan Standar Analisa Biaya

yang realisasinya 75%.

3. Adapun pencapaian kinerja input/penyerapan anggaran DPKD Tahun 2015

terhadap Belanja Langsung adalah sebesar 90.92 % dari total pagu anggaran

sebesar Rp. 36.933.671.300,-. Capaian kinerja input tertinggi terdapat pada

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota yaitu

sebesar 92.34 %. Sedangkan penyerapan anggaran terendah terdapat pada

program peningkatan Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah yakni sebesar 81.36 %.

4. Pelaksanaan Program dan Kegiatan sebagaimana poin diatas telah memberikan

konstribusi terhadapat pencapaian Indikator Kinerja Sasaran dengan perinician

sebagai berikut :

a. Terealisasinya Persentase Peningkatan Pajak Daerah sebesar 11.50%

dari target yang ditetapkan sebesar 2.32 % dengan ini maka persentase

capaian kinerjanya mencapai 495.69%.

b. Terealisasinya Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebesar

10.86% dari target semula sebesar 6.6%, maka dapat disimpulan capaian

kinerjanya sebesar 164.55%.

c. Terealisasinya Persentase Konstribusi PAD terhadap Total Pendapatan

sebesar 41.22% dari target semula sebesar 42.54%. Dengan ini maka

Capaian Kinerjanya adalah sebesar 103.20%

d. Terealisasinya Persentase ketepatan Waktu Penyaluran Alokasi Dana

Transfer sebesar 100% dari target sebesar 100% dengan Capaian Kinerja

sebesar 100%


e. Persentase Peningkatan Alokasi Dana Tranfer terealisasi 12% dari target

10% dengan capaian 120%

f. Angka Indek Kepuasan Masyarakat pada tahun 2015 ini direalisasikan

dengan nilai BAIK, ini sesaui dengan target yang telah ditetapkan yaitu

juga bernilai BAIK. Oleh karena itu capaian targetnya adalah sebesar

100%.

g. Realisasi Jumlah Komplain Masyarakat adalah sebsar 10 kali komplain

dari target yang ditetapkan sebanyak 5 kali komplain, hal ini tentu suatu

kinerja yang baik, karena semakin berkurang komplian masyarakat maka

akan semakin baik kinerja pelayanan yang telah dilakukan. Capaian

kinerja pada Indikator Kinerja ini adalah sebesar 150.00%

h. Realisasi Opini BPK diharapkan realisasinya tahun ini adalah WTP.

Sesuai dengan target yang telah ditentukan juga WTP dengan capaian

kinerja sebesar 100%.

i. Realisasi Persentase Rasio SILPA dari Belanja Daerah adalah sebesar

5.84% dari target sebesar 6 – 8 % dengan capaian kinerja sebesar 102%

j. Realisasi Persentase Tepat Waktu Penyampaian Ranperda APBD, APBD-

P ke DPRD pada tahun ini hanya sebesar 100% dari target yang

ditetapkan sebesar 100%.

k. Realisasi Persentase Tepat Waktu Penyampaian pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD ke DPRD pada tahun ini hanya sebesar 100% dari

target yang ditetapkan sebesar 100%.

l. Realisasi Rata-rata Proporsi PAD terhadap Total Pendapatan adalah

sebesar 7.30% dari target semula sebesar 7.20% dengan capaian kinerja

101.39%.

m. Realisasi rata-rata Proporsi Alokasi Belanja Fungsi Pendidikan sebesar

39.70% dari target yang ditentukan sebesar 39.70% dengan capaian

kinerja sebesar 100.00%.


n. Realisasi Rata-rata Proporsi Alokasi Belanja Fungsi Kesehatan adalah

sebesar 9.85% dari target yang ditentukan sebesar 9.85% dengan

capaian kinerja sebesar 100,00%.

o. Realisasi Rata-rata Proporsi Balanja Pegawai adalah 54.00% dari target

yang ditetapkan semua sebesar 54.35% dengan capaian kinerja 100.64%.

5. Kinerja sasaran dimaksud diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap

pencapaian tujuan yang tertuang dalam Renstra DPKD 2016, yaitu:

a. Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Daerah.

b. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendapatan.

c. Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Yang Transparan dan Akuntabel.

d. Terwujudnya Peningkatan Kualitas APBD Kabupaten/Kota

6. Pencapaian kinerja sasaran juga diharapkan dapat memberikan kontrisbusi

terhadap Target Kinerja Pemerintah Provinsi yang dibebankan kepada DPKD

Provinsi Sumatera Barat yaitu Meningkatnya Status Opini BPK Terhadap

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi yang pada tahun 2016 ini di targetkan

memperoleh oponi Wajar Tanpa Pengecualian.

B. Rekomendasi

1. Perlunya optimalisasi pencapaian kinerja program dan kegiatan pada Program

Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, yang salah

satunya dilakukan dengan perencanaan yang baik, menghindari terjadinya

kesalahan penganggaran yang mengakibatkan tidak terealisirnya anggaran yang

sudah disediakan, penatalaksanaan yang harus sesuai dengan jadwal terutama

pada kegiatan yang pelaksanaanya berkaitan dangan pihak lain.

2. Upaya-upaya peningkatan kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi DPKD dapat dilakukan antara lain melalui:


a. Perencanaan program dan kegiatan secara lebih mantap serta antisipatif

sehingga tidak akan mengalami permasalahan-permasalahan dalam

pelaksanaannya.

b. Peningkatan kompetensi SDM khususnya terkait dengan proses pengelolaan

pendapatan daerah dan pengelolaan keuangan daerah terutama yang

berkaitan dengan pengelolaan data, informasi dan implementasi sistem

informasi.

c. Perlunya upaya-upaya perencanaan diklat yang mantap untuk meningkatkan

kompetensi aparatur pengelola keuangan daerah, sehingga keberadaan

aparat memang betul-betul sesaui dengan kebutuhan organisasi.

3. Melalui LAKIP DPKD Tahun 2016 ini dapat menjadi bahan perbaikan kinerja

kegiatan dan sasaran untuk tahun selanjutnya sesuai dengan tujuan Renstra

DPKD Tahun 2016 – 2021, dan Renstra DPKD 2016.


LAMPIRAN - LAMPIRAN

DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI … fileDINAS PENGELOLAAN KEUANGAN ... Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kab/Kota; dan (3) Program ... akuntabilitas pencapaian

Documents