Pejabat Pengelolaan Keuangan Pembentukan Daerah-daerah ...

GUBERNUR BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR BALI

NOMOR 175/04 D/HK/2018

TENTANG

pi:Ni KAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI SELAKU ORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KEPALA BADAN

PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI BALI SELAKu PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD)

TAHUN ANGGARAN 2018

GUBERNUR BALI

Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf a dan huruf b, ayat (4) Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 3 ayat (4 dan Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Baii selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD Tahun Anggaran 2018;

selaku

Mengingat 64 Tahun 1958 1. Undang-Undang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat Bali, Tenggara Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 15. Tambahan Lembaran

Nomor tentang Nusit

Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

Tahun 2014 2. Undang-Undang

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494):

Nomor 5 tentang Negara Republik

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR BALI

NOMOR 175/04-D/HK/2018

TENTANG PROVINSI BALI SELAKU

KEPALA PENUNJUKAN SEKRETARIS DAERAH

KEUANGAN DAERAH KOORDINATOR PENGELOLAAN

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI BALI

SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD) TAHUN

ANGGARAN 2018

a,Tanda Tangan dan Paraf Sekretaris Daerah Provinsi Bali Selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Badan geiOla Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Tahun Anggaran 2018

Nam

No NAMA/NIP JABATAN TANDA TANGAN PARAF

2 Cokorda Ngurah Pemayun,SH.MH NIP. 19580228 198603 1 015

3

Sekretaris Daerah ProvinS1 Bali, selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah

Drs. Ida Bagus Ngurah Arda, M.Si. NIP. 19621231 198512 1 068

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Dacrah (PPKD).

GUBERNUR BAL

mpayki MADE MANGKU PASTIKA

GUBERNUR BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR BALI

NOMOR 170 04 D/ HK 2018

TENTANG

NIUKAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH ROINSI BALI SEBAGAI SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH 1ABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH) SELAKU BENDAHARA UMUM DAFERAH DAN PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SELAKU KUASA PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

GUBERNUR BALI,

nhang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf b, ayat (4),

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 3 ayat (3) huruf a, Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali Sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan

Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Daerah (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah dan Penunjukan Pegawai Negeri Sipil selaku Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;

64 Tahun 1958 Undang-Undang Nomor Pembentukan Daerah-daerah

Mengingat ten tang

Tingkat I Bali, Barat dan Nusa Tenggara Timur

Nusa

Tenggara Negara Republik Indonesia Tambahan Lembaran

(Lembaran 1958 Nomor 115, Tahun

Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Negara

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Sipil Negara (lembaran Republik Indonesia Tahun Republik Indonesia Nomor 5494);

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR BALI NOMOR 170/04-D/HK/2018 TENTANG PENUNJUKAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI BALI SEBAGAI SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH) SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH DAN PENUNJUKAN PEGAWVAI NEGERI SIPIL SELAKU KUASA PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Nama, Tanda Tangan dan Paraf Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali Daerah (Pejabat Pengelola Keuangarn Daerah) Selaku Bendahara Umum Daerah dan Pegawai Negeri Sipil Selaku Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan

No Nama/NIP Pangkat/Golongan Sebagai Tanda Tangan Paraf Keterangan BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI

BALI SEBAGAI SKPKD (PPKDI SELAKU BUD

Drs ida Bagus Ngurah Arda M S1

NIP 19621231 198512 1 068 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asct Dacrah

Provinsi Bali

Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang SKPKD (PPKD) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali.

Drs. Putu Arya Dinata,M Si NIP. 19691106 199003 1 011

2 Pembina (1V/a) Kepala UPT. Fasilitasi, Evaluasi, Transfer dan Pembiayaan Daerah Badan Pengelold Keuangan dan Aset

Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang SKPKD (PPKD) pada Badan

Pengelola Keuarngan dan Aset Daerah Provinsi Bal1

Daerah Provins1 Bali

RRNU'R BAIL!

hupaahi MAD MANGKU' PASTIKA

GUBERNUR BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR BALI

NOMOR 176/04-D/HK/2018

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT UNTUK MENANDATANGANI SURAT PENYEDIAAN DANA DAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

TAHUN ANGGARAN 2018

GUBERNUR BALI,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 185 ayat (1) huruf a dan huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 6 ayat (3) huruf b dan huruf c Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Keputusan Gubernurtentang Penunjukan Pejabat untuk Menandatangani Surat Penyediaan Dana dan Surat Perintah Pencairan Dana Tahun Anggaran 2018;

Tahun 1. Undang-Undang Nomor 64 Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

Mengingat 1958 tentang

Tahun 1958 Nomor 115,

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

tentang Negara Republik

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR BALI NOMOR 176/04-D/HK/2018 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT UNTUK MENANDATANGANISURAT PENYEDIAAN

DANA (SPD) DAN SURAT PERINTAH

PENCAIRAN DANA (SP2D) TAHUN

ANGGARAN 2018

Nama, Tanda Pejabat Menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD) dan Surat Perintah Pencairan

Tangan dan Paraf yang Berwenang untuk

Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2018

No NAMA/NIP JABATAN TANDA PARAF

TANGAN 4

Badan Drs. Ida Bagus Ngurah Arda, M.Si.

Kepala Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

1.

NIP. 19621231

198512 1 068 Provinsi Bali

Bidang Kepala Perbendaharaan,

Desak Ketut Dwi Amertani, SH, M.Si

NIP. 19640309 Akuntansi dan Badan Pelaporan

Pengelola Keuangan dan Aset

Provinsi

198612 2 003

Daerah Bali

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PAsTIKA

GUBERNUR BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR BALI

NOMOR 177/04-D/HK/2018

TENTANG

PENUNJUKAN PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI

SEBAGAI TEMPAT PENYIMPANAN UANG DAERAH DAN PEMBUKAAN

REKENING KAS UMUM DAERAH PEMERINTAH PROVINSI BALI

GUBERNUR BALI,

Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 179

ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 157 ayat (2) dan Pasal 132 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah;

b. bahwa dengan adanya kesepakatan bersama antara

Gubernur Bali dengan PT. Bank Pembangunan Daerah

Bali Nomor 075/23/KB/B.PEM /XII/2013 0382/SPK/DIR/SEKPER/2013

Penyimpanan Uang Daerah dan Perjanjian Kerja Sama antara Gubernur Bali dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 075/22/PKS/B.PEM/XIL/2013

tentang

0383/SPKk/DIR/SEKPER/2013 tentang Penyimpanan Uang Daerah;

pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan

Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Perseroan

Bank Pembangunan Daerah Bali Sebagai Penyimpanan Uang Daerah dan Pembukaan

Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi Bali;

C. bahwa berdasarkan sebagaimana

Terbatas

Tempat

Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi Bali Nomor 010.01.00.00000-1.

KEDUA Pemerintah Provinsi Bali adalah

KETIGA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 2 Januari 2018

GUBERNUR BALI,

arhk MADE MANGKU PASTIKA

Keputusan ini disampaikan kepada 1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali di Denpasar. 2. Inspektur Provinsi Bali di Denpasar. 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan itbang Provinsi

Bali di Denpasar. 4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali di

Denpasar. 5. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Bali di Denpasar. 6. Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali di Denpasar (3 eksemplar) 7. Yang bersangkutan. 8. Pertinggal.

GUBERNUR BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR BALI

NOMOR 180/04-D/HK/2018

TENTANG

NOMOR REKENING DAN NPWP BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA

PENGELUARAN SKPKD DAN PD, BENDAHARA PENERIMAAN

PEMIBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN

BENDAHARA BOS DILINGKUNGAN PEMERINTAH

PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2018

GUBERNUR BALI,

180 Menimbang

untuk melaksanakan ketentuan Pasal a. bahwa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Peubahan Kedua Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan

Pasal 102 dan Pasal 103 Peraturan Daerah Provinsi Bali

Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali

Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah

Provinsi Bali Nomor 7);

Pengelolaan Keuangan Daerah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

b. bahwa dengan adanya kesepakatan bersama antara

Gubernur Bali dengan PT. Bank Pembangunan Daerah

Bali Nomor 075/23/KB/B.PEM/XIL/2013 0382/SPK/DIR/SEKPER/2013

Penyimpan Uang Daerah dan Perjanjian Kerja Sama antara Gubernur Bali dengan PT. Bank Pembangunan

tentang

075/22/PKS/B.PEM/XII/2013 383/SPK/DIR/SEKPER/2013

Daerah Bali Nomor

tentang Penyimpan Uang Daerah;

5 6 3

020.01.00.00196-0 00.008.738.7-907.000 36 Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bal1 (APBD)

BLUD 020.01.05001469

Rumah Sak1t Mata Bal1 Mandara Provinsi 010.01.00.01289-1 00.037.153.4.901.000 37

Bal BLUD

123 00970494656 06155267407 1000 Badan Pengnubung Provinsi Bali Kasda Cab. (Bank Mandiri

TIM Jakarta Pusat)

010.01.05.02622-0 30.096.660.3-903.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Provinsi Bali 34

GUBERNUR BALI,

Mupala MADE MANGKU PASTIKA

N

m

GUB

GUBERNUR BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR BALI

NOMOR 173/04-D/HK/2018

TENTANG

PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SELAKU BENDAHARA PENERIMAAN,

BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU,

BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN BENDAHARA BOS SMA/SMK

NEGERI DAN SLB TAHUN ANGGARAN 2018

GUBERNUR BALI,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman PengeloBlaan Keuangan Daerah, Pasal 3

ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55

Tahun

Menimbang Nomor 13 Tahun 2006

2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan

Penyusunan Laporan Pertanggungijawaban Bendahara serta

Penyampaiannya

Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-

pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan

Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil

dan Pasal 3 ayat (2) huruf d Peraturan

Selaku Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran

Pembantu dan Bendahara BOS SMA/SMK Negeri dan SLB

Tahun Anggaran 2018;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali,

Tenggara Negara Republik Indonesia Tahun

Tambahan

Nusa

Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran1958 Nomor 115,

Indonesia Lembaran Negara Republik

Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara

Tahun

Republik Indonesia

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5494);

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

KESEMBILAN

KESEPULUH Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar

pada tanggal 2 Januari 2018

&uaeRNUR BALI,

Ape MADEMANGKU PASTIKA

Keputusan ini disampaikan kepada 1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali di Denpasar.

2. Inspektur Provinsi Bali di Denpasar.

3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Provinsi

Bali di Denpasar.

4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali di

Denpasar 5. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Bali di Denpasar.

6. Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali di Denpasar (3 eksemplar).

7. Direktur PT. Bank BPD Bali selaku Pengelola Kas Umum Daerah

Pemerintah Provinsi Bali di Denpasar.

8. Yang bersangkutan.

Pertingga. 9.

74 7 6 5 4 2 3

RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA PROVINSI BALI

Bendahara Penerimaan A Putri Agustina

Mayawati, SE.MM NIP 19690830 199003 2 006

Penata (Il/c) Staf Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali.

/h Bendahara Pengeluaran Ni Nyoman Ariangsih, SE NIP 19700909 199203 2 007

Penata Tk. I (1l/d) Staf Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali.

GUBERNUR BALI

ald MADF MANGKU PASTIKA

BA

KEPUTUSAN GUBERNUR BALI

TANGGAL 2 JANUARI 2018 NOMOR 174/04-D/HK/2018

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN KEPALA PERANGKAT DAERAH (PD) SELAKU PENGGUNA ANGGARANI PENGGUNA BARANG KEPADA KEPALA UNIT KERJA PADA

PERANGKAT DAERAH (PD) SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARANIKUASA PENGGUNA BARANG

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI

PEMERINTAH PROVINSI BALI

TAHUN 2018

GUBERNUR BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR BALI

NOMOR 174/04-D/HK/2018

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN KEPALA

PERANGKAT DAERAH (PD) SELAKu PENGGUNA ANGGARAN/ PENGGUNABARANG KEPADA KEPALA UNIT KERJA PADA PERANGKAT DAERAH (PD) SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG DI

LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI

GUBERNUR BALI,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu tentang menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan dan Pelimpahan Sebagaian Kewenangan Kepala Perangkat Daerah

(PD) Selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Kepada Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah (PD) Selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Tingkat IBali,

Barat dan Nusa Tenggara Timur

1958

Pembentukan Daerah-daerah Nusa

Tenggara Negara Republik Indonesia

(Lembaran Nomor 115,

Indonesia Tahun

Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 1649);

2. Undang-Undang

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

Nomor 5 Tahun 2014 tentang

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5494);

KEEMPAT Penunjukan dan Pelimpahan sebagaimana dimaksud dalam

diktum Kesatu sebagaimana tercantum dalam Lampiran a dan Lampiran b merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Dalam pengadaan barang/jasa apabila pada Perangkat Daerah tidak ada pejabat/pegawai yang memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen maka

Pengguna Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu sekaligus bertindak

KELIMA

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa

sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

Anggaran/Kuasa Barang Pengguna diktum

KEENAM Kuasa Pengguna Kesatu sebagaimmana

bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya

kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

dimaksud dalam

KETUJUH Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

KEDELAPAN Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 2 Januari 2018

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Keputusan ini disampaikan kepada 1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali di Denpasar. 2. Inspektur Provinsi Bali di Denpasar. 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Provinsi

Bali di Denpasar.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali di Denpasar.

5. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Bali di Denpasar. 6. Kepala Biro Hukum dan HAM Setda (3 Exemplar).

7. Dircktur PT. Bank BPD Bali selaku Pengelola Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi Bali di Denpasar. 8. Yang bersangkutan. 9. Arsip.

4.

Bali di Denpasar

Badan penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali meliputi:

a. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipiimpinnya; b. melakukantindakan yang

mengakibatkanpengeluaranatasbebananggaranbelanjadalambatasanggar an yang telahditetapkan;

c. mengadakanikatan/perjanjiankerjasamadenganpihak lain

dalambatasanggaran yang telahditetapkan; d. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; e. menandatangani persetujuan/pengesahan pembayaran dilembar sebelah

belakang kwitansi; f. menandatangani Pakta Integritas; g. menandatangani Penetapan HPS; h. menandatangani Penetapan Pemenang i. menandatangani Surat Penunjukan Penyedia barang/Jasa (SPPBJ);

menandatangani Perjanjian /SKP/Kontrak dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

k. menandatangani Nota Pesanan; 1. menandatangani Berita Acara Negosiasi; m. menandatangani persetujuan/pengesahan Berita Acara Pembayaran;

nenandatangani persetujuan/pengesahan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan/Batang dan Jasa;

O. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;

P. menandatangani tugas-tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Pejabat Pengguna Anggaran; dan

q. bertanggungjawab secara formal dan material kepada Pengguna

Anggaran/ Pengguna Barang

GUBERNUR BALI,

nparaka MADE MANGKU PASTIKA