LEMBARAN DAERAH KABT]PATEN TAIYGERANG Tahun 2OO9 Nomor O2 Menimbang : a. Mengingat : 1. b. PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG NOMOR 2 TAHUN 2OO9 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANGERANG bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal I51. ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, maka ketentuan tentang pengelolaan keuangan daerah lebih lanjut perlu diatur dengan Peraturan Daerah ; bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Tambahan Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020 ); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggalaan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 , Tambahan Lembaran Negara Republilk Indonesia Nomor 43 5 5); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4389); Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembenttrkan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor a010 ) ; 2. J. 4. 5. 'l T T-r{o-n-tt-r{ann
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
LEMBARAN DAERAH KABT]PATEN TAIYGERANG
Tahun 2OO9Nomor O2
Menimbang : a.
Mengingat : 1.
b.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG
NOMOR 2 TAHUN 2OO9
TENTANG
POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANGERANG
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal I51. ayat (1) Peraturan PemerintahNomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan KeuanganDaerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 59 Tahun 2007, maka ketentuan tentang pengelolaan keuangan daerah
lebih lanjut perlu diatur dengan Peraturan Daerah ;
bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu ditetapkan PeraturanDaerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan RetribusiDaerah (Tambahan Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3685 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020 );
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggalaan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 , Tambahan
Lembaran Negara Republilk Indonesia Nomor 43 5 5);
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4389);
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembenttrkan Propinsi Banten(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Republik Indonesia Nomor a010 ) ;
2.
J.
4.
5.
'l T T-r{o-n-tt-r{ann
I-
7.
8.
9.
10.
I t.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
n
Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan danTanggungiawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4400);
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan NasionalLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2D ;
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, TambahanLembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kalidiubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentangPerubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a844) ;
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan AntaraPemerintdh Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tatrun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4438) ;
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 132, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3942) ;
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 133, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39a\ ;
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Ta}n:r;, 2005 tentang Standar AkuntansiPemerintahan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 49,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor4 503);
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor l3'1, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor a575);
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem InformasiKeuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahrm 2005 Nomor138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a576):
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan KeuanganDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18.
19. Peraturan.....
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan danPenerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4585);
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan danPengawasan Penyelengganuln Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambatran Lembaran NegaraRepublik lndonesia Nomor a593);
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang MilikDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 10
Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor a5ft);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan danKinerja Instansi Pemerintatr( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a6l$;
Peraturan Pemerintah Nomor 2l Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga AtasPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokolerdan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540) ;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008 tentang LaporanPertanggungjawaban Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor a$D;
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2008 tentang Sistem PengendalianIntem ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4641):
Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 02 Tahun 2008 tentangOrganisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0208).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGERANGDan
BUPATI TANGERANG
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAANKEUANGAN DAERAH.
BAB IKETENTUAN UMUM
Bagian PertamaPengertian
Pasal I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daeratr Kabupaten Tangerang;
19.
20.
21.
22.
23.
25.
26.
-4-
2. Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat pemda adalah Pemerintah Kabupaten Tangerang;
3. Gubemur adalah Gubemur Banten ;
4. Bupati adalah Bupati Tangerang;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Tangerang;
6. Sekretaris Daerah selanjutnya disingkat sekda adalah sekretaris daerah Kabupaten Tangerang;
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKpKD yangmempunyai tugas melaksanakan pengel olaan APBD.
8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraznpemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala
-bentuk
kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut;
9. Peraturan Daerah selanjutnya disingkat perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tangerangyang dibahas lglsnma oleh pemda dan DPRD serta ditetapkan Bupati atas persetujuan DPRD;
10. Organisasi adalah unsur Pemerintahan Daerah yang terdiri dari DPRD, kepala daerah/wakilkepala daerah dan satuan kerja perangkat daerah.
11. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaba dan pengawasan keuangan d.aerah ;
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalatr AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran, yaitu rencana keuangantahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah danDPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
13. Satuan Keda Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja PerangkatDaerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang selaku pengguna anggaran/penggunabarang.
14. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah disingkat SKPKD adalah Asisten Bidang KeuanganSekretariat Daerah Kabupaten Tengerang dan Kepala Dinas Pendapatan Daerah KabupetenTangerang;
15. Asisten Bidang Keuangan adalah SKPKD selakukeuangan daerah;
SKPKD yang melaksanakan pengelolaan
16. Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala SKPD sekaligus selaku SKPKD dalampendapatan daerah ;
17. Bendahara Umum Daerah selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalamkapasitas sebagai bendahara umum daerah ;
18. Pengguna Anggaran selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaananggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
19. Pengguna Barang selanjtnya disingkat PB adalah pejabat pemegang kewenangan ppnggunaanbarang milik daerah ;
20. Kuasa.....
-5-20' Kuasa Bendahara Umum Daerah selanjutny_a disingkat Kuasa BUD adalatr pejabat yaang diberikuasa untuk melaksanakan sebagian tugas tiUO ;
-
2l' Kuasa Pengguna Anggaran disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakansebagian kewenangan pengguna anggaran dalam *"tufr*ut urir"Uugi* tugas dan fungsi SK3D;
22' Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerjaSKPD yang melaksanakan satu atau bebeiapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidangtugasnya;
24' Bendahara Penerimaan adalah pegawai negeri sipil yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan,menyetorkan, menatausahakan, !31 mempeitanggungiawabkan uang pendapatan daerah dalamrangka pelaksanaan APBD pada SKpD ;
25' Bendahara Pengeluaran adalah pegawai negeri sipil yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan,membayarkan, menatausahakan, d1: mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanjadaerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKpb ;
26. Unit kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa progmm ;
27 ' Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumenperencanaan untuk periode 5 (lima) tahun ;
28' Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya disebut Rencana Kerja pemerintah Daerah(RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode I (satu) tahun ;
29' Kebijakan Umum APBD selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakanbidang pendapatan, belanja, dan pembiaya^n serta asumsi yang mendasariiya untuk perioae t(satu) tahun ;
30- Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara selanjutnya disingkat ppAS merupakan programprioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberitan kepada SKpb ,r"t"L *tiupprogftlm sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DpRD ;
31. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumenperencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yangdiperlukan untuk melaksanakannya ;
32- Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkatRKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran SKPD/unit kerja yanf Uerteaua*an selakuBendahara Umum Daerah ;
33. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkankebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut- dilakukan dalamperspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya akibatkeputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yung ditu*gtcan AAam prakiraan maju ;
34. Prakiraan Maju (forward estimate) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaranberikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan progmm dan kegiatanyang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya;
35. Kinerja.....
Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/progam yang akan atau telah dicapai sehubungandengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitai yang terukur ;
Penganggaran Terpadu (unified budgeting) adalah penyusunan rencana keuangan tahunan yangdilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiataipemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana;
Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalamrangka mencapai fujuan pembangwran nasional ;
Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebihkegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukursesuai dengan misi SKPD ;
Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja padaSKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran tenrkur pada suatu program dan terdiri darisekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber dayamanusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapaatau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran(ouput) dalam bentuk barang/jasa;
Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkandari suatu kegiatan ;
Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untukmendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan ;
Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program ;
Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukanoleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluarandaerah pada bank yang ditetapkan ;.
Penerimaan Daerah adalah uang yang rnasuk ke kas daerah ;
Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah ;
Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaanbersih ;
Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilaikekayaan bersih ;
Surplus Anggaran Daerah selanjutnya disebut surplus adalah selisih lebih antara pendapatandaerah dan belanja daerah
Defisit Anggaran Daerah selanjutnya disebut defisit adalah selisih kurang antara pendapatandaerah dan belanja daerah ;
Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluarauyang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikubrya ;
-7 -
51' Sisa Lebih Perhitungan Anggaran selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasipenerimaan dan pengeluaran anggaran selama safu p".ioae anggaran ;
52' Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah umgatau menerima manfaat yang bemilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajibanuntuk membayar kembali ;
53' Piutang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah danlatau hakpemerintah {aerah yang dapat dinilai dengan u*g slbugai-atibat perjanjian atau akibat lainnya
berdasarkan ketentuan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah ; -
54' Utang Daerah adalah jumlah uanq yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajibanpemerintatr dagrah yang dapat dinilai dengan uang terdasarkan ketentuan yang berlaku,perjanjian atau berdasarkan sebab lainnya yan sah ;
55' Dana Cadangan adalatr dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan danarelatifbesar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran ;
56' Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti b*gu, dividen,royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lairurya sehingga dapat meningkatkan kemampuanpemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat ;
57 ' Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD selanjutnya disingkat DPA-SKpD merupakan dokumenyang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan setiap SKPD yang digunakan sebagai dasarpelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran ;
58' Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkatDPA-PPKD adala!dokumen pelaksanaan anggaran SfpOTunit kerja yang berkedudukan selakuBendahara Umum Daerah ;
59' Surat Penyediaan Dana selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianyadana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan spp ;
60' Surat Permintaan Pembayaran selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan olehpejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran rurtukmengajukan permintaan pembayaran ;
6l' SPP Uang Persediaan selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan olehbendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersiAi pengisian kembali(revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran tangsung ;
62' SPP Ganti Uang Persediaan selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan olehbendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dupuiaitut otuodengan pembayaran langsung ;
63' SPP Tambahan Uang Persediaan selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukanoleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakankegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk p.iobuyar* langsungdan uang persediaan ;
64' SPP Langsung selanjutnya diJingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendaharapengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak fetiga atas dasar perjanjiankontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya a*1"-buyui*, gaji deigan jumlah, p"ne.ima,peruntukkan darr waktu petnbayaran tertentu yang disiapkan oleh ppir;
65.
-8-
Surat Perintatr Membayar Uang PErsediaan selaqjutnya disingkat SPM-UP adalatr dokumen yangditerbitkan oleh pengguna anggaran/ku3asa pengguna anggaran untuk penerbitan Sp2D'ataibeban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai wmg perseai*o untuk mendanaikegiatan operasional kantor sehari-hari ;
Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan selanjutnya disingkat SPM-GU adalahdokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitanSP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan unftrk mengganti uangpersediaan yang telah dibelanjakan ;
Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan selanjutnya disingkat SPM-TU adalahdokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitanSP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlatr bataspagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan ;
Surat Perintah Pencairan Dana selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakansebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SpM ;
Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atauberasal dari perolehan lainnya yang sah ;
Kerugian Daerah adalah kekurangan uffig, surat berharga, dan barang yang nyata dan pastijumlahnya sebagai akibat perbuatan nrc,lawan hukum baik sengaja maupun lalai ;
Badan Layanan Umum Daerah selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD/unit kerja pada SKPDdi lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakatberupa penyediaan barang danJataujasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan,dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
Bagian KeduaRuang Lingkup
Pasal2
Ruang lingkup keuangan daerah meliputi :
Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihanpihak ketiga;Penerimaan daerah;Pengeluaran daerah;Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa u&g, surat berharga, piutang,barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uffig, termasuk kekayaan yang dipisahkanpada perusahaan daerah;
f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugaspemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.
Pasal 3
Pokok-pokok Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :
Asas umum pengelolaan keuangan daerah;Pej abat-pej abat yang mengelola keuangan daerah;Struktur APBD;Penyusunan RKPD, KUA, PPAS, Dan RKA-SKPD;Penyusunan dan Penetapan APBD;
66.
67.
68.
69.
70.
7t.
a.
b.
c.
d.e.
a.
b.c.
d.e.
f. Pelaksanaan......
-9-
f. Pelaksanaan dan perubahan APBD;g. Penatausahaan keuangan daerah;h. Pertanggungjawaban pelaksanaan ApBD;i. Pengendalian defisit dan penggunaan surplus ApBD;j. Pengelolaan kas umum daerah;k. Pengelolaan piutang daerah;l. Pengelolaan investasi daerah;m. Pengelolaan barang milik daerah;n. Pengelolaandanacadangan;o. Pengelolaanutang daerah;p. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah;q. Penyelesaian kerugian daerah;r. Pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.
Bagian Ketiga
Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
Pasal 4
(1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien,ekonomis, efektil transparan, dan bertanggung jawab dengan memperha-tikan asas keadilan,kepatutan, dan manfaat untuk masyarirkat.
(2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bahwa keuangan daerah dikelola secara tepatwaktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapatdipertanggungj awabkan.
(3) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwapengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
(4) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian hasil program dengan targetyang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
(5) Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian keluaran yang maksimumdengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terrendah rurtuk mencapai keluaran tertentu.
(6) Ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemerolehan masukan dengankualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
(7) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkanmasyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluasJuasnya tentang keuangandaerah.
(8) Bertanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (l) merupakan perwujudan kewajiban untukmempertanggungkawabkan pengelolaan dan pengendali sumber daya dan pelaksan€uul kebijakanyang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang ditetapkan.
(9) Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keseimbangan distribusi kewenangan danpendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbanganyang obyektif.
(10) Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindakan atau suatu sikap yang dilatcukandengan wajar dan proporsional.
(ll) Manfaat.....
(11) Manfaat sebagaimana Cimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daeratr diutamakan untukpemenuhan kebutuhan masyarakat.
(12) Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yurgdiwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan du"iu1.
BAB II
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Bagian Pertama
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah
Pasal 5
(1) Bupati selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangandaerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisatrkan.
(2) Kewenangan Bupati dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalatr menetapkankebijakan tentang pelaksanaan APBD, pengelolaan barang daerah, serta pejabat-pejabat Catamrangka pelaksanaan APBD dan penatausahaan keuangan daerah.
13) Kekuasaan Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilaksanakan oleh:a. Kepala satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku PPKD selaku BIIDb.Kepala SKPD sebagai pengguna anggaran/barang daerah
'.4) Dalam pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekretaris daerah bertindakselaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.
:5) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dijabarkanlebih dalam Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan ini.
Bagian KeduaKoordinator Pengelolaan Keuangan Daerah
Pasal 6
1) Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalamPasal 5 mempunyai tugas kordinasi di bidang :
a. penyusunan dan pelaksanium kebijakan pengelolaan ApBD;b. penyusunan dan pelaksanarm kebijakan pengelolaan barang daerah;c. penyusrman rancangan APBD dan rancangan perubahan ApBD;d. penyusunan Raperda APBD, Perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;e. tugas-tugas pejabat perencanaan daerah, PPKD, dan pejabat pengawas keuangan daerah; danf. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) koordinator pengelolaan keuangan daerah jugamempunyai tugas:a. memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);b. mengkoordinasikan penyusunan pedoman pelaksanaan APBD;c. mengkoordinasikan penyusunan pedoman pengelolaan barang daerah;d. memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan atas pengesahan DPA-SKPD; dane. melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan'
kewenangan/kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.
- 11 -
(3) Dalam hal pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat (2), Koordinatorpengelolaan keuangan daerah bertanggung jawab kepada Bupati.
Bagian Ketiga
Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
Paragraf I
Asisten Bidang Keuangan berfungsi sebagai Kepala SKPKD dan selaku PPKD
Pasal 7
(1) Asisten Bidang Keuangan berfirngsi sebagai Kepala SKPKD selaku PPKD sebagaimanadimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a mempunyai kewenangan sebagai berikut :
a. menyusun dan melaksanakan kebijakan-kebijakan pengelolaan keuangan daerah;b. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;c. melaksanakan frrngsi Bendahara Umum Daerah;d. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
dane. melaksanakan kewenangan/tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpatrkan oleh Bupati.
(2) PPKD dalam kedudukarurya sebagai BUD berkewajiban :
a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan ApBD;b. mengesahkan DPA-SKPD;c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;d. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daeratr;e. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga
keuangan lainnya yang telah ditunjuk;f. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;g. menyimpan uang daerah;h. mengusulkan dan menyiapkan perjanjian penunjukan bank persepsi ;i. menetapkan SPD;j. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;k. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pengguna Anggaranlkuasa pengguna
anggaran atas beban rekening kas umum daerah;l. menyiapkan pelaksanaan pinjaman atas nama pemerintah daerah;m. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;n. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;o. melakukan penagihan piutang daerah;p. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;q. menyajikan informasi keuangan daerah.
Pasal 8
(1) Kepala SKPKD dalam kapasitasnya sebagai PPKD, dapat menunjuk pejabat unit kerja dilingkungan SKPKD untuk melaksanakan sebagian tugasnya.
(2) PPKD selaku BUD dapat menunjuk pejabat/kepala unit kerja di lingkungan SKPKD selaku kuasaBUD.
(3) Kewenangan yang dilimpatrkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebihlanjut dalam Keputusan Bupati.
Paragraf .......
t-t2-
Pnragraf2Kepala Dinas Pendapatan Daerah selaku SKPKD Bidang Pendapatan
Pasal 9
(1) Kepala Dinas Pendapatan Daerah selaku SKPKD bidang pendapatan mempunyai tugas pokokmerencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi, dan mengendalikan pendapatan daeratr.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendapatan mempunyaifungsi:a. Penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerahb. Pengumpulan dan pengolahan bahan untuk penyusunan, rencana dan program kegiatan
dibidang pendapatanc. Pelaksanaan penelitian, pengkajian, evaluasi, penggalian dan pengembangan penpdatan daerahd. Pelaksanaan pembinaan kebijakan pelayanan dibidang pemungutan pendapatan daerahe. Pengkoordinasian pembinaan pelaksanaan pemungutan pandapatan asli daerah (PAD),
pemungutan dana perimbangan dan lain-lain pendapatanf. Evaluasi, pemantauan dan pengendalian pemungutan pendapatan daerah.
Bagian KeempatPengguna Anggaran/Pengguna Barang
Pasal 10
Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang berkewajiban :
a. menyusun RKAIRDPPA/RDPAL-SKPD dan DPA/DPPA/DPAL-SKPD;b. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya dan melakukan tindakan yang mengakibatkan
pengeluaran atas beban anggaran belanja yang menjadi tanggungjawabnya;c. melalcukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;d. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;e. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak sesuai dengan peraturan daerah;f. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah
ditetapkan;g. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpirurya;h. mengelola barang milik daerahlkekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang
dipimpinnya;i. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;j. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang
dilimpahkan oleh Bupati;k. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
Pasal 11
(l) Kepala SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang dalam melaksanakan tugas-tugassebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepadakepala unit keda pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
(2) Pertimbangan pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalahberdasarkan besaran SKPD dan/atau besaran jumlah uang yang dikelola dan/atau beban kerjadan/atau lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
(3) Kriteria mengenai besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelol4 beban kerja, kompetensi,rentang kendali, pertimbangan objektif lainnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(4) Pelimpatran sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan denganKeputusan Bupati atas usul kepala SKPD.
(5) Kewenangan......
i-
- 13 -
(5) Kewenang* {*g dapat dilimpa}rkan sebagaimana dimaksud pada ayat (l), meliputi :a. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipirnpinnya;b. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;c. melalcukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain ddam batas anggaran yang telatr
ditetapkan;e. menandatangani SPM-LS dan SpM-TU;f. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dang. melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang
dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran.
(6) Kuasa pengguna anggaran,kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (l)bertanggung jawab atas pelaksanturn tugasnya kepada pengguna anggaran/p"ttgg*u baran!.
Bagian Kelima
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD
Pasal 12
(1) Dalam melaksanakan program dan kegiatan, pengguna anggaran&uasa pengguna anggaran dapatmenunjuk pejabat atau pelaksana pada unit kerja SKPD selaku pejabat pelakiana teknis kegiaianatau PPTK.
(2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban :
a. mengendalikan pelaksaniurn kegiatan;b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
(3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi dokumen administrasi kegiatandan dokumen yang berkaitan dengan persyaratan pembayaran
(4) Persyaratan pelaksana yang dapat ditunjuk sebagai PPTK diatur lebih lanjut dengan PeraturanBupati.
Pasal i3
(l) Penunjukan PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berdasarkan pertimbangankompetensi jabatan, jumlah anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/atavrentang kendali.
(2) Penunjukan PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan dengan Keputusan KepalaSKPD.
(3) PPTK bertanggung jawab kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
Bagian Keenam
Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD
Pasal 14
(1) Untuk melaksanakan DPA/DPAL/DPPA-SKPD dan mengatur penggunaan anggaran, penggunaanggaran menunjuk pejabat penatausahaan keuangan SKPD (PPK-SKPD) yang melaksanakanfungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
tr?.) Penrrnirrkan
Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKpD.
PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ay at ( I ) berkewaj iban :
a. meneliti kelengkapan SPP-LS yang diajukan oleh ppTK;b. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU yang diajukan oleh bendatrara
pengeluaran;c. menyiapkan SPM; dand. menyiapkan laporan keuangan SKPD.e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pengguna anggaran.
PPK-SKPD tidak dapat merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutanpenerimaan negara/daerah, bendahara, dan/atau ppTK.
Bagian Ketujuh
Bendahara Penerimaan dan Bendahara pengeluaran
Pasal 15
Bupati atas usul PPKD menetapkan bendahara penerimaan dan bendahara pengeiuaran untukmelaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada SKPD.
Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (l) adalahpejabat fungsional.
Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran baik secara langsung maupun tidak langsungdi lingkungan pemerintah daerah dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaanpemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin ataskegiatan/pekerjaan/penjualan di lingkungan pemerintah daerah, serLa membuka rekening/giro posatau menyimpan uang daerah pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.
Dalam hal pengguna anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kuasa penggunaanggaran, pengguna anggaran mengusulkan kepada Bupati untuk menetapkan bendaharapenerimaan pembantu dan/atau bendahara pengeluaran pembantu pada unit kerja terkait yangkepala unit kerjanya dilimpahkan kewenangan sebagai KPA.
Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran secara fungsional bertanggung jawab ataspelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD.
BAB IIIASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Bagian PertamaAsas Umum APBD
Pasal 16
APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuanpendapatan daerah dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainyatujuan bernegara, yang berpedoman kepada RKPD.
APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanarm, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
APBD, Perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkandengan Peraturan Daerah.
Pasal ......
Pasal 17
(1) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah baik dalam bentuk uffig, barang dan/atau jasadianggarkan dalam APBD.
(2) Penilaian penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang dan/atau jasa yang dianggarkandalam APBD berdasarkan nilai perolehan atau nilai wajar.
(3) Seluruh pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaar: daerah dianggarkan secara brutodalam APBD.
(4) Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secararasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.
Pasal 18
(l) Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastiantersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan dasar hukum yang melandasinya.
(2) Penetapan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada pedomanpenyusrman APBD dari pemerintah.
Pasal 19
Tahun anggaran APBD meliputi masa I (satu) tahun mulai tanggal I Januari sampai dengan 31Desember tahun berkenaan.
Bagian Kedua
Struktur APBD
Pasal 20
(1) APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :
a. pendapatan daerah;b. belanjadaerah; danc. pembiayaan daerah.
(2) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi semua penerimaan uangmelalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana yang merupakan hak daeratrdalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah.
(3) Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi semua pengeluaran dariRekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana yang merupakan kewajiban daerahdalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali kepada Daerah.
(4) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaanyang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahunanggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
(5) Ekuitas dana lancar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah selisih antara asset
lancar dengan kewajiban jangka pendek.
Bagian......
JwurD ucil Psu6sruri1.1u rseKayaan saeran yang clplsanKan sebagalmana clrmal$ud pada ayat (1.huruf c dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup :
a. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD;b. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintaMBUMN;c. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usahz
masvarakat.
Jgnls lalll-lan pcnqaPatall asll uagran yang sil rigoagarrrrarla (rrrllilr{.suu Pilu.r 4y4L \L) rrurul udisediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajaldaerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisalrkan dirinci menuruobyek pendapatan yang antara lain :
a. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran/cicilan;b. jasa giro;c. pendapatanbunga;d. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;e. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;f. ketrntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dang. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualart danlatau pengadaat
barang dan/ataujasa oleh daerah.h. pendapatan denda pajak dan denda retribusi;i. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
i. pendapatan dari pengembalian;k. fasilitas sosial dan fasilitas umum,l. pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;m. pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);n. Pendapatan dari kontribusi kerjasama dengan pihak ketigao Lain-lain PAD lainnva vano sah
(1)
(2)
l)
2)
Pasal 23
Pendapatan Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2l huruf b meliputi :
a. Dana Bagi Hasil;b. Dana Alokasi Umum; danc. Dana Alokasi Khusus.
Pasal24
Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dandana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkanpemerintah.
Lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah sebagaimana dimaksud padaayat(l) antara laindana bagi hasil pajak propinsi dan dana otonomi khusus
Pasal 25
Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasat 24 adalah penerimaan daerah yang berasal daripemerintah negara asing, badan/lembaga intemasional, pemerintah, badan/lembaga dalam negeridan perorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan/atau jas4 termasuk tenagaahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali.
Ketentuan lebih lanjut mengenai hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalamPeraturan Perundangan tersendiri tentang hibah berdasarkan ketentuan yang berlalor-
Bagian Keempat
Belanja Daerah
Pasal 26
Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadikewenangan daerah yang terdiri dari belanja penyelenggaraan urusan wajib, belanjapenyelenggariuul urusan pilihan dan belanja penyelenggariurn urusan yang dilaksanakan bersamaantara pemerintah dan pemerintah daerah atau dengan pemerintah daerah lain.
Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan yang sangat mendasar yangberkaitan dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib diselenggarakan olehpemerintah daerah
Belanja penyelenggaratul urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diwujudkandalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitasumum.
Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan yang nyata ada dan beqpotensiuntuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensikeunggulan daerah.
Pasal2T
1) Belanja daerah diklasifikasikan menurut organisasi, firngsi, program dan kegiatan, serta jenisbelanja.
l)
2)
3)
4)
/?\ Illqcifilzoci
r\r4rrur\(ril usr.ruJ<l ltlellurur ruuBbr svualBaurlillra uulrilr('suu paua ayat (J/ Ilurul D Clroasall(ftn pagufungsi-fungsi utama pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yangterdiri dari :
a. pelayanan umum;b. ketertiban dan keamanan;c. ekonomi;d. lingkungan hidup;e. perumahan dan fasilitas umum;f. kesehatan;g. pariwisata dan budaya;h. pendidikan; sertai- nerlindunsan sosial-
l. Belanja Tidak Langsung, yaitu belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengarprogram dan kegiatan. Belanja ini terdiri dari :
a.l. belanja pegawai;a.2. bunga;a.3. subsidi;a.4. hibah;a.5. bantuan sosial;a.6. belar{a bagi hasil dan bantuan keuangan; dana.7. belanja tidak terduga.
). Belanja Langsung, yaitu belanj a yang dianggarkan terkait secara langsung dengan prograndan kegiatan. Belanja ini terdiri dari :
b.l. belanjapegawai;b.2. belanja barang dan jasa;b.3. belania modal.
-19-
(2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud padaayat(l) mencakup :a. Sisa LebihPerhitungan Anggaran (sil-pA) tahun anggaran sebelumnya;b. pencairan dana cadangan;c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisalrkan;d. penerimaan pinjaman; dane. penerimaan kembali pemberian pinjaman.
(3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) mencakup :a. pembentukan dana cadangan;b. penyertaan modal pemerintah daerah;c. pembayaran pokok utang; dand. pemberian pinjaman.
(4) Pembiayaan neto merupakan selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaranpembiayaan.
(5) Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran.
BAB IV
PENYUSUNAN RANCANGAN APBD
Bagian Pertama
Rencana Kerja Pemerintahan Daerah
Pasal29
APBD diprioritaskan untuk melaksanakan kewajiban pemerintahan daerah sebagaimana ketentuan{alam peraturan perundang-undangan dan prioritas daerah yang disusun sesuai l"og* kebutuhandaerah.
Pasal 30
(l) RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi, dan programBupati yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RpJMNasional dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemeriniah.
(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelahBupati dilantik.
Pasal 31
(1) SKPD menyusun rencana strategis selanjutnya disebut Renstra-SKPD yang memuat visi, misi,tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat indikatif sesuaidengan tugas dan firngsinya masing-masing..
(2) Penyusunan Renstra-SKPD sebagaimana dimalisud pada ayat (1) berpedoman pada RPJMD.
Pasal32
(1) Pemerintah daerah menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD denganmenggunakan bahan dari Renja SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepadaRencana Kerj a Pemerintah.
(2) Renja......
Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan peqiabaran dari Renstra SKpDyang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahunsebelumnya.
RI.<PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangm kerangka ekonomi daerah,prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yanglerukur di pendanaannya baikyang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh d"ttguo -"ndororrgparti sipasi masyarakat.
Kewajiban daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan prestasi capaianstandar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 33
RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (l) disusun untuk menjarnin keterkaitan dankonsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasair.
RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua
Pembicaraan Pendahuluan APBD
Pasal 34
Dalam rangka persiapan penyusunan APBD, Bupati dan DPRD melahrkan pembicaraanpendahuluan APBD setelah RKPD ditetapkan.
Pembicaraan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membahasRancangan Kebijakan Umum APBD (R-KUA) serta rancangan Prioritas dan plafon AnggaranSementara (R-PPAS) tahun berikutnya yang disusun oleh Pemerintah Daerah/Bupati berdasarkanRKPD dan pedoman penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan.
Penyusunan R-KUA dan R-PPAS dilaksanakan oleh TAPD dan disampaikan kepada Bupatipaling lambat pada minggu pertama bulan Juni.
Pasal 35
Rancangan KUA memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakanpendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategipencapaiannya.
Strategi pencapaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat langkah-langkah konglritdalam mencapai target.
Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) disusun dengan langkah-langkah sebagai berikut :
a. menentukan skala prioritas dalam urusan wajib dan urusan pilihan;b. menentukan urutan program dalam masing-masing urusan;c. menyusun plafon anggaran sementara unfuk masing-masing program.
Rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepada DPRD paling lambat pertengahanbulan Juni tahun anggaran berjalan.
Pasal 36
Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dibahas, selanjubrya disepakati menjadi KUAdan PPAS paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaranberjalan.
KUA dan PPAS yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masingdituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani birsama- *t,#u bupati dengaipimpinan DPRD dalam wakru bersamaan.
Dalam hal bupati berhalangan, ymg bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenanguntuk menandatangani nota kesepakatan KUA dan ppAS-
Dalam hal Bupati berhalangan tetap, penandatanganan nota kesepakatan KUA dan ppASdiiakukan oleh penjabat yang ditwrjuk oleh pejabat yang berwenang.
Bagian Ketiga
Rencana Kerja dan Anggaran SI(pD EKA-SKPD) danRencana Kerja dan Anggaran ppKD (RKA-PPKD)
Pasal3T
Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), TAPDmenyiapkan rancangan Peraturan Bupati tentang pedoman penyusunan RKA-SKPIIr sebagaiacuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD.
Rancangan Peraturan Bupati tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksudpadaayat (l) mencakup :
a. prioritas pembangunan daerah dan program/kegiatan yang terkait;b. alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program/kegiatan SKpD;c. batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD;d. dokumen sebagai lampiran surat edaran meliputi KUA, PPAS, analisis standar belanja dan
standar satuan harga.
Peraturan Bupati perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diterbitkan paling lambat awal bulan Agustus tahun anggaran berjalan.
Pasal 38
Penyusunan RKA-SKPD sesuai dengan KUA dan PPAS yang disepakati dengan menggunakanpendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu danpenganggaran berdasarkan prestasi kerja.
Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengahdilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju yang berisi perkiraan kebutuhan anggaran untukprogram dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaranyang direncanakan dan merupakan implikasi kebutuhan dana rurtuk pelaksanaan program dankegiatan tersebut pada tahun berikutnya.
Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan penganggaran terpadu dilakukan denganmengintegrasikan seluruh proses perencana:un dan penganggaran di lingkungan SKPD untukmenghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran,
Pasal .-.--.
Pasal 39
Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikanketerkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari kegiatan danprogram termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut.
Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilalcukanberdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harg4 danstandar pelayanan minimal.
Analisis standar belanja dan standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2),ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Standar pelayanan minimal ditetapkan oleh kepala SKPD yang bersangkutan berdasarkanketentuan yang berlaku.
Pasal 40
RKA-SKPD memuat rencana pendapatan, belanja untuk masing-masing program dan kegiatanmenurut fungsi untuk tahun yang direncanakan, dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan,belanja, dan pembiayaan, serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.
Pada SKPD/unit kerja yang berkedudukan sebagai PPKD disusun RKA-SKPD dan RKA-PPKD.
RKA-SKPD memuat programlkegiatan yang dilaksanakan oleh PPKD selaku SKPD.
RKA-PPKD digunakan untuk menampung :
a. penerimaan pajak daerah dan pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatanhibah;
b. belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil,belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga; dan
c. penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.
Bagian Keempat
Penyiapan Raperda APBD
Pasal4l
RKA-SKPD dan RKA-PPKD yang telah disusun disampaikan kepada TAPD untukditeliti/dibahas mengenai :
a. kesesuaian RKA-SKPD/PPKD dengan KUA, PPAS, prakiraan maju pada RKA-SKPD tahunberjalan yang disetujui tahun lalu, dan dokumen perencanaum lainnya;
b. proyeksi prakiraan maju berikutnya;c. kelengkapan instrumen pengukuran kinerja yang meliputi capaian kinerja, indikator kinerja,
kelompok sasaran kegiatan, dan standar pelayanan minimal;d. kesesuaian rencana anggaran dengan standar analisis belanja, standar satuan harga;
e. sinkronisasi program dan kegiatan antar RKA-SKPD/PPKD.
Untuk keperluan penelitian/pembahasan RKA-SKPD/PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat(1), TAPD dapat membentuk tim peneliti/pembahas yang ditunjuk dari anggota TAPD dan
ditetapkan dengan keputusan Bupati.
(3) Apabila......
r-1
_23_
(3) Apabila pada RKA-SKPDIPPKD terdapat ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),SKPD waj ib melakukan penyempurnaan.
(4) RKA-SKPDIPPKD yang telah diteliti dar/atau disempurnakan, disampaikan kepada ppKDsebagai bahan_p_enyusunan Raperda tentang APBD dan Rancangan Peiaturan Bupati tentangPenjabaran APBD.
Pasal42
(1) PPKD menyusun Raperda tentang APBD berikut dokumen pendukungnya berdasarkan RKA-SKPD/PPKD yang telah diserujui oleh TApD.
(2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas nota keuangan, danrancangan APBD yang terdiri dari lampiran-lampiran.
(3) LampiranJampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupatiberdasarkan peraturan perundang-undangan.
BAB V
PENETAPAN APBD
Bagian Pertama
Penyampaian dan Pembahasan Raperda tentang APBD
Pasal 43
Bupati menyampaikan Raperda tentang APBD kepada DPRD disertai penjelasan berupa pengantar notakeuangan dan dokumen pendukungnya berupa lampiran-lampiran Raperda pada minggu pertama bulanOktober tahun sebelumnya.
Pasal 44
(l) Tata cara pembahasan Raperda tentang APBD dilakukan sesuai dengan peraturan tata tertibDPRD yang mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berraku.
(2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) menitikberatkan pada kesesuaian antaraKuAserta PPA dengan program dan kegiatan yang diusulkan dalam Raperda tentang APBD.
(3) Dalam pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD, DPRD dapat meminta RKA-SKPD berkenaan dengan program/kegiatan tertentu.
(4) Hasil pembahasan dituangkan dalam dokumen persetujuan bersama arfiaraBupati dan DpRD.
Bagian Kedua
Persetujuan Raperda tentang APBD
Pasal 45
(1) Pengambilan keputusan bersama DPRD dan Bupati terhadap Raperda tentang APBD dilakukanselambat-lambatnya I (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan diiaksanakan.
(2) Dalam......
Dalam hal Bupati dan/atau pimpinan DPRD berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk danditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/pelaksana tog^ Bupati dan/atau selakupimpinan sementara DPRD yang menandatangani persetujuan bersama.
Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (l), Bupati menyiapkanRancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101ayat (1) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri atas :
a. ringkasan penjabaran APBD; danb. penjabaran APBD menurut umsan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan,
kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.
Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD memuat penjelasan dasar hukumpendapatan daerah, lokasi kegiatan pada belanja daerah serta dasar hukum dan sumberpenerimaan pembiayaan dan tujuan pengeluaran-pengeluaran pembiayaan
Pasal 46
Apabila persetujuan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) mengalarniketerlambatan sampai dengan tahun anggaran yang bersangkutan, Bupati menyusun ftrrcanganPeraturan Bupati tentang APBD.
Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rencana pengeluaranuntuk membiayai keperluan setiap bulan yaitu setinggi-tingginya sebesar seperduabelas dari paguAPBD tahun anggaran sebelumnya dan dibatasi hanya untuk belanja yang bersifat tetap sepertibelanja pegawai, layanan jasa dan keperluan kantor sehari-hari.
Pelampauan dari pengeluaran setinggi-tingginya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapatdilakukan apabila ada kebijakan pemerintah untuk kenaikan gaji dan tunjangan pegawai negerisipil, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan dalam undang-und*g,kewajiban pembayaran pokok pinjaman dan bunga pinjaman yang telah jatoh tempo sertapengeluaran yang mendesak diluar kendali pemerintah daerah.
Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada gubemuruntuk memperoleh pengesahan.
Pelaksanaan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah RancanganPeraturan Bupati ditetapkan menjadi Peraturan Bupati tentang APBD.
Penetapan Perbup APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan setelah memperolehpengesahan dari gubernur.
Apabila sampai l5 (lima belas) hari sejak diterimanya rancangan, belum diterima pengesahan darigubernur, berdasarkan poraturan perundang-undangan, Bupati dapat menetapkan Raperbuptentang APBD menjadi Perbup tentang APBD.
Bagian......
1- -25-
Bagian Ketiga
Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang ApBD danPeraturan Bupati tentang Penjabaran ApBD
Pasal4T
(1) Raperda tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran ApBD,disampaikan kepada gubernur paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelai p"rr"tu3.r* bersamaDPRD dan Bupati.
(2) Bupati menetapkan rancangan dimaksud menjadi Perda dan Perbup, setelah menerima evaluasidari gubernur dan dinyatakan telah sesuai dengan kepentingan umum dan/atau peraturanperundang-undangan yang lebih tinggi.
(3) Bupati dapat menetapkan Raperda tentang APBD menjadi Perda APBD dan Rancangan PeraturanBupati tentang penjabaran APBD menjadi Perbup tentang penjabaran APBD, upuUitu sampaidengan 15 (lima belas) hari kerja sejak disampaikan, belum menerima hasil evaluasi darigubemur.
(4) Bupati bersama DPRD melakukan penyempumaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitungsejak diterimanya hasil evaluasi, apabila Raperda tentang APBD dan Rancangan Peraturan nupaiitentang penjabaran APBD dinilai oleh gubernur bertentangan dengan kepentingan umum dan/atauperaturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Pasal 48
(l) Hasil penyempurnarut sebagaimana tersebut dalam Pasal4T ayat (4) ditetapkan dengan KeputusanPimpinan DPRD.
(2) Keputusan Pimpinan DPRD sebagairnana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar penetapanPerda tentang APBD.
(3) Keputusan pimpinan DPRD sebagainrana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan pada SidangParipurna berikutnya.
(4) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Gubernur,paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah keputusan tersebut ditetapkan.
Bagian KeempatPenetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBDPasal 49
(1) Penetapan Perda tentang APBD dan Perbup tentang penjabaran APBD apabila berdasarkanevaluasi gubernur tidak memerlukan penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal4T ayat(2) dilakukan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
(2) Penetapan Perda tentang APBD dan Perbup tentang penjabaran APBD apabila berdasarkanevaluasi gubernur harus dilakukan penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam PasaI4T ayat(4) dilakukan I (satu) hari setelah keputusan pimpinan DPRD tentang evaluasi APBD.
(3) Perda tentang APBD dan Perbup tentang penjabaran APBD disampaikan kepada gubemurseiambat-larnbatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
8AB.....
T-
I
-26-
BAB VIPELAKSANAAN APBD
Bagian PertamaAsas Umum pelaksanaan ApBD
Pasal 50
(1) Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusanpemerintahan daerah dikelola dalam APBD.
(2) Pelaksanaan penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dilakukan melalui rekening kas umumdaerah, kecuali penerimaan dan pengeluaran pada badan layanan umum daerah.
(3) Setiap SKPD yang mempunyai tugas memungutmelaksanakan pemungutan dan/atau penerimaan
danlatau menerima pendapatan daerah wajibberdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam
(1)
(2)
peraturan perundang-undangan.
(4) Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalampenerimaan pendapatan.
APBD merupakan batas terrendah untuk setiap
(5) SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban angg.uan belanja daerah untuk tujuan yangtidak tersedia anggarannya, dan/atauyang tidak cukup teriedia anggarannya dalam ApBD.
(6) Pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), harus didasarkan pada prinsiphemat, tidak mewah, efektif; efisien dan sesuai dengan ketentuan feraturan penrndang-undangan.
(7) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiappengeluaran belanja.
Bagian KeduaPenyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat DaerahPasal5l
Paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah APBD ditetapkan, PPKD memberitahukan kepada semuakepala SKPD agar menyusun dan menyampaikan rancangan DpA-SKPD.
Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) termasuk di dalamnya pedoman penyusrmanDPA-SKPD.
(3) Rancangan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merinci sasaran yang hendakdicapai, fungsi, program, kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran-tersebut,dan rencana penarikan dana tiap-tiap satuan kerja serta pendapatan yang diperkirakan.
(4) Pada SKPD/unit kerja yang berdudukan sebagai PPKD disusun DPA-SKPD dan DpA-ppKD.
DPA-SKPD memuat program/kegiatan yang dilaksanakan oleh PPKD selaku SKPD.
DPA-PPKD digunakan untuk menampung :
a. Penerimaan pajak daerah dan pendapatan yang berasdl dari dana perimbangan dan pendapatanhibah;
b. Belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil,belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga;
c. Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.
(5)
(6)
Pasal
-27 -
Pasal 52
(1) DPA-SKPD harus memperoleh pengesahan dari PPKD, setelah diteliti oleh TApD.
(2) Untuk keperluan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TAPD dapat membentuk TimPeneliti yang ditunjuk dari personil TAPD dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.
(3) Pelitian atas rancangan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diselesaikan palinglambat l5 (lima belas) hari kerja, sejak Perbup tentang penjabaran APBD ditetapkan.
(4) Berdasarkan hasil penelitian, PPKD mengesahkan rancangan DPA-SKPD atas persetujuansekretaris daerah.
(5) Kepala SKPD yang bersangkutan menyampaikan DPA-SKPD yang telatr disahkan kepada satuankerja pengawasan daerah, PPKD, satuan kerja perencanaan daerah;
(6) Kepala SKPD menyampaikan pula DPA-SKPD kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah disahkan.
Pasal 53
(1) Setiap SKPD wajib menyusun rancangan anggaran kas yang memuat rencana penarikan danadalam periode tertentu.
(2) Rancangan anggaran kas disampaikan dan diteliti bersamaan dengan penelitian ranc€mgan DPA-SKPD.
(3) PPKD selaku BUD menyusun rancangan anggaran kas pemerintah daerah guna mengaturketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencanaanggaran kas yang diajukan SKPD.
(4) Rancangan anggaran kas pemerintah daerah merupakan kompilasi dari rancangan anggaran kasSKPD.
(5) Rancangan anggaran kas SKPD akan disesuaikan dengan rencana penerimaan atas pendapatandaerah setiap bulan dan/atau triwulan.
Bagian Ketiga
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah
Pasal 54
(1) Bendahara penerimaan dapat membuka rekening penerimaan pada bank yang ditetapkan olehBupati.
(2) Bendahara penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke rekening kas umum daerahselambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja.
(3) Setiap penerimaan harus didukung oleh bukti yang lengkap atas setoran dimaksud.
Pasal 55
(1) SKPD dilarang melalcukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam Perda.
(2) SKPD .......
_28_
(2) SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima dan/atau kegiatarurya berdampakpada penerimaan daerah wajib mengintensifkan pemungutan dan penerimaan tersebut.
Pasal 56
(1) Penerimaan qI?D yang merupakan penerima:ul daerah tidak dapat dipergunakan langsung untukpengeluaran, kecuali penerimaan badan layanan umum daerah.
(2) Komisi' rabat, potongan atau penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dapatdinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat dari penjualano tukar-mrtt r[*,-ttiUut,asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan b*ga jasa giio ataupenerimaan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta penerimaan darihasil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya menrpakan pendapatan daerah.
(3) Semua penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berbentuk uang harussegera disetor ke kas umum daerah dan berbentuk barang menjadi milik/aset daerah yang-dicatatsebagai inventaris daerah.
Pasal5T
(1) Pengembalian atas kelebihan pajak, retribusi, pengembalian tuntutan ganti rugi dan sejenisnyadilakukan dengan membebankan pada rekening penerimaan yang bersangkutan untukpengembalian penerimium yang terjadi dalam tahun yang sama.
(2) Untuk pengembalian kelebihan penerimaan yang terjadi pada tahun-tahtrn sebelumnyadibebankan pada rekening belanja tidak terduga.
Bagian Keempat
Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah
Pasal 58
(1) Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleholeh pihak yang menagih.
(2) Bendahara pengeluaran dapat membuka rekening untuk keperluan pengeluaran di lingkunganSKPD-nya pada bank yang ditetapkan Bupati.
(3) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum Raperdatentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah.
(4) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk belanja yang bersifatmengikat dan belanja yang bersifat wajib.
Pembayaran atas beban APBD dapat dilakukan berdasarkan SPD atau DPA-SKPD.
Setelah tahun anggaran berakhir, pengguna anggaran dilarang menerbitkan SPlv{/ melakukanpengeluaran yang membebani APBD
Pasal 59
(1) Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah dibebankan dalam APBD.
(5)
(6)
(2) Pemerintah......
(2) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai Negeri SipilDaerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah ain memperoleh pJrsetujuanDPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada pembahasan KUA.
(4) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka peningkatankesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi koja
-kelanlgkaan
profesi, prestasi kerja, dan/ ataupertimbangan objektif lainnya.
(5) Pertimbangan yang obyektif sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) berdasarkan ketentuanperaturan perundang-undangan yaitu berdasarkan beban kerja atau prestasi kerja atau kondisikerja atau kelangkaan profesi.
(6) Pengaturan lebih lanjut mengenai tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (Z),ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur dalam peraturan Bupati.
Pasal 60
Bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajibmenyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening Kas Negaru pudubank pemerintah atau bank lain yang ditetapkan Menteri Keuangan sebagai bank persepsi ataripos girodalam jangka waktu sesuai ketentuan perundang-undangan.
Pasal 61
(l) Pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan olehpengguna anggulran.
(2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan dengan penerbitan SP2D oleh kuasaBTID.
13) Dalam rangka pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kuasa BUDberkewajiban untuk :
a. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran;b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum datam
pembayaran;'c. Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;d. Memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran daerah; dan
perintah
e. Menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh penggunaanggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
Pasal62
Penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/ataujasa diterima dan dinyatakansesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan/disepakati.
Unnrk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD, kepada pengguna anggaran/kuasa penggunaanggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran.
l)
2)
(3) Bendahara......
I
I
- 30-
(3) Bendahara pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanyasetelah :
a' meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasapengguna anggaran;
b' menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran; danc. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.
(4) Bendahara pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari pengguna anggaran/kuasa penggunaanggaran apabila persyaratan tidak lengkap sesuai ketentuan.
(1) Pengelolaan anggaran pembiayaan daerah dilalcukan oleh PPKD dan dilakgkan melalui RekeningKas Umum Daerah.
(2) Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran pembiayaan, kuasa BUD berkewajiban unhrk:a. Menelitikelengkapan;b. Menguji kebenaran perhitungan pengeluaran pembiayaan yang tercantum dalam perintah
pembayaran;c. Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;d. Menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran atas pengeluaran pembiayaan tidak
memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
Pasal 64
(l) Pemindahbukuan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dilalcukanberdasarkan rencana pelaksanaan kegiatan, setelah jumlah dana cadangan yang ditetapkanberdasarkan peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan yang berkenaan mencukupi.
(2) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sejumlah pagu danacadangan yang akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan datam tahun anggaranberkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan danacadangan.
(3) Pemindahbukuan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah sebagaimanadimaksud pada ayat (l) dilakukan dengan surat perintah pemindatrbukuan oleh kuasa BUD ataspersetujuan PPKD.
Pasal 65
(1) Jumlah pendapatan daerah yang disisihkan untuk pembentukan dana cadangan dalam tahunanggaran bersangkutan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
(2) Pemindahbukuan jumlah pendapatan daerah yang disisihkan yang ditransfer dari rekening kasumum daerah ke rekening dana cadangan dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan olehkuasa BUD atas persetujuan PPKD.
Pasal .-....
-.31 -
Pasal 66
(l) Pencatatan penerimaan atas penjualan kekayaan milik daerah yang dipisahkan didasarkan padabukti penerim&u1 yang sah.
(2) Tatacara dan ketentuan mengenai penjualan kekayaan milik daerah yang dipisahkan diatur dalamPeraturan Bupati.
Pasal 67
(1) Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahunanggaran yang bersangkutan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjamanberkenaan.
(2) Penerimaan pinjaman dalam bentuk mata uang asing dibukukan dalam nilai rupiah.
Pasal 68
Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah didasarkan pada perjanjian pemberian pinjamandaerah sebelumnya, untuk kesesuaian pengembalian pokok pinjaman dan kewajiban lainnyu yungmenjadi tanggungan pihak peminjam.
Pasal 69
Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalamtahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerahberkenaan.
Pasal 70
Pembayaran pokok utang didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjianpinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari sehuuh kewajiban pemerintah daeratryang harus diselesaikan dalam tahun anggaran yang berkenaan.
Pasal 71
Pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lair/BUMD berdasarkankeputusan Bupati atas persetujuan DPRD
BAB VII
LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMAAPBD DAN PERUBAHAN APBD
Bagian PertamaLaporan Realisasi Semester Pertama APBD
PasalT2
(l) Pemerintah Daerah menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6(enam) bulan berikutnya.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) disusun oleh kepala SKPKD dengan caramenghimpun laporan realisasi dan prognosis dari setiap SKPD.
(3) Laporan......
r wrrJvrutu(ur rLL t)u, u<lP.lt uu.ulltilrlilKilrl apaoffa Oalam pgmDanasan bgfsama UrI(IJ danPemerintah daerah atas laporan realisasi semester dan prognosis sebagaimrula dimaksud dalamPasalT2 terdapat keadaan :
a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi dalam KUA;b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit
organisasi/SKPD, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;3. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk
tahun berjalan;C. keadaan darurat; dan- ltoqAoon lrro. f.iooo
va6artt4lL(r \lllllclArrlLl P4wd' d)tdt \z/ rrrrlur u sc[ulauB-\ulalrglryal Illglttgllult<riteria sebagai berikut:t. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapa
diprediksikan sebelumnya;). tidak diharapkan terjadi secara berulang;l. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dant. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yanf
disebabkan oleh keada-an danrrat
-33-
(2) Persetujuan DPRD terhadap Raperda, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum beralhirnyatahtrn anggaran.
(3) Apabila DPRD tidak mengambil keputusan bersama terhadap Raperda perubahan ApBD sampaidengan batas waktu sebagaimana ayat (2), Bupati melaksanakat apgp iebelum perubahan tahunanggaran yang bersangkutan.
(4) Untuk melaksanakan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati menyampaikanRancangan Peraturan Bupati tentang pelaksanaan APBD kepada gubernur untuk disahkan.
(5) Bupati dapat menetapkan Rancangan Peraturan Bupati tentang pelaksanaan APBD sebagaimanadimaksud pada ayat (4) apabila sampai dengan 15 (limabelas) hari kerja belum minerimapengesahan dari gubernur.
Pasal 75
(1) Bupati memformulasikan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan APBD ke dalamrancangan KUA perubahan, yang meliputi perbedarm asumsi dengan KUA yang ditetapkansebelumnya, program/kegiatan yang dapat diusulkan dengan mempertimbangkan sisa waktupelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan, capaian target kinerja program/kegiatan yang harusdikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak sesuai, dan/atat capaian targetkinerja program/kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabilamelampaui asumsi KUA.
(2) Nota Kesepakatan KUA perubatran dan Nota Kesepakatan PPA perubatran ditandatanganibersama oleh Bupati dan Pimpinan DPRD.
(3) Berdasarkan Nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkanpedoman penyusunan rancangan RKA-SKPD perubahan/DPPA-SKPD yang berisi :
a. PPAS perubahan APBD yang dialokasikan untuk program baru dan/atau kriteria DPA-SKPDyang dapat diubah pada setiap SKPD;
b. sinkronisasi program dan kegiatan SKPD dengan program nasional dan antar program SKPDdengan kinerja SKPD berkenaan dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan;
c. batas waktu penyampaian RKA-SKPD perubahan dan DPPA-SKPD kepada TAPD;d. dokumen sebagai lampiran meliputi KUA perubahan APBD, PPA perubatran APBD, kode
rekening APBD, format RKA-SKPD perubahan dan/atau DPPA-SKPD, analisa standarbelda dan standar satuan harga; dan
e. dokumen sebagai lampiran meliputi kebijakan umum perubahan APBD, PPAS perubahanAPBD, standar analisa belanja dan standar harga.Perubahan DPA-SKPD yaitu berupapeningkatan atau pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan diformulasikandalam format DPPA-SKPD.
(4) Proses evaluasi dan penetapan Raperda tentang perubahan APBD dan Raperbup tentangpenjabaran perubahan APBD sama dengan proses evaluasi dan penetapan APBD awalsebagaimana Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 .
BAB VIIIPENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAII
Bagian PertamaAsas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah
Pasal 76
(1) Setiap orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah, wajibmenyelenggarakan penatausahaan.
(2) Pejabat.....
-34-(2) Pejabat yang-menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat buktiyang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas beban aFgn bertangguig ;u*uu utu.
kebenaran material dan akibat yang timbul dari pengguniuul surat bukti dimaksud.
Bagian Kedua
Pelaksanaan penatausahaan Keuangan Daerah
Pasal77
(1) Untuk pelaksanaan APBD, Bupati menetapkan :
a. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SpD;b. Pejabat yang diberi wewenang menandatanguoi Sptrrt;c. Pejabat yang diberi wewenang mengesahkan surat pertanggungiawaban (SpJ);d. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPZD;e. Bendahara penerimaan/pengeluaran; danf. Pejabat lainnya yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.
(2) Penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat(l) dilakukan sebelum pelaksanaan anggamnberkenaan.
(3) fejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf f diatur lebih lanjut dalam peraturanBupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Pasal 78
Bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran dalam melaksanakan tugas-tugaskebendaharaan pada SKPD dapat dibantu oleh pernbantu bendahara penerimaan dan/atau fembantubendahara pengeluaran sesuai kebuhrhan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKpD yangbersangkutan.
Pasal 79
(1) PPKD dalam rangka manajemen kas menerbitkan SPD dengan mempertimbangkan penjadwalanpembayaranpelaksanaanprogramdankegiatanyangdimuatdalampFa-srpn
(2) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (l) disiapkan oleh kuasa BUD untuk ditandatangani olehPPKD.
Bagian Ketiga
Penatausahaan Bendahara Penerimaan
Pasal 80
(1) Penyetoran ke rekening kas umum daerah atas penerimaan pendapatan oleh bendaharapenerimaan dilakukan dengan uang tunai.
(2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (l), dianggap sah setelah kuasa BUD menerimanota kredit dari bank tempat rekening kas umum daerah ditempatkan.
(3) Bendahara penerimaan dilarang menyimpan u&ng, cek, atau surat berharga yang dalampenguas:umnya lebih dari 1 (satu) hari kerja dan/atau atas nama pribadi pada bank atau giro pos.
Pasal ......
Pasal8l
(1) Bendahara penerimaan pada sKPD. wajib menyelenggarakan pembtrkuan terhadap seluruhpenerimaan dan penyetoran atas penerimaan yarrg menialit*gg,*i iu*uurryu.
(2) Bendahara penerilaan pada SKPD wajib menyampaikan laporan pertanggungiawabanpenerimaan kepada ppKD paling lambat tanggal l0 bulan berikutnya.
(3) PPKD selaku BUD melalcukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertangg*ngjawabanbendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Bagian KeempatPenatausahaan Bendahara pengeluaran
Pasal 82
(1) Pengeluaran kas atas beban APBD dilakukan berdasarkan SpD atau dokumen lain yangdipersamakan dengan SpD. -
(2) Penerbitan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan perbulan, pertriwulan, ataupersemester sesuai dengan ketersediaan dana.
Permintaan pembayaran dilakukan melalui penerbitan spp-Ls, spp-up, spp-Gu, dan spp-Tu.
PPTK mengajukan SPP-LS melalui PPK-SKPD kepada pengguna anggaranlkuasa penggunaanggaran paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanyu tugih* aari!-ifr* ketiga.
Pengajuan SPP-LS dilampiri dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan.
Bendahara pengeluaran melalui PPK-SKPD mengajukan SPP-UP kepada pengguna anggaransetinggi-tingginya untuk keperluan satu bulan.
(3)
(4)
(5)
(6)
(7) Pengajuan SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat(6) dilampiri dengan daftar rincian rencanapenggunaan dana.
(8) Untuk penggantian uang persediaan, bendahara pengeluaran mengajukan Spp-GU.
(9) Untuk penambahan uang persediaan, bendahara pengeluaran mengajukan Spp-TU.
(10) Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikanrincian kebutuhan dan waknr penggunuutn.
Pasal 83
(l) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran mengajukan permintaan uang persediaan kepadakuasa BUD dengan menerbitkan SpM-Up.
'.2) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran mengajukan penggantian uang persediaan yangtelah digunakan kepada kuasa BUD, dengan menerbitkan SPM,-GU yang dilampiri bukti aslipertanggungj awaban atas penggunrum uang persediaan sebelumnya.
:3) Dalam hal uang persediaan tidak mencukupi kebutuhan, pengguna anggaran/kuasa penggunaanggaran dapat mengajukan tambahan uang persediaan kepada kuasa BUt dengan *"o"rbii.*SPM-TU.
Pasal......
-36-
Pasal 84
(1) Kuasa BUD menerbitkan SP2D atas SPM yang diterima dari Pengguna Anggaran/KuasaPengguna Anggaran.
(2) Penerbitan SP2D oleh Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat(l), paling lama2 (dua) harikerja sejak SPM diterima.
(3) Kuasa BUD berhak menolak dan mengembalikan permintaan pembayaran/SpM yang diajukanPengguna Anggaran/Kuasa pengguna Anggaran bilamana :
a. pengeluaran tersebut melampaui pagu; dan/ataub- tidak didukung oleh kelengkapan dokumen sesuai ketentuan.
(4) Pengembalian SPM kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang bersangkutanpaling lama 1 (satu) hari kerja setelah batas waktu sebagaimanu ai**rua paaiayit 121.
Bagian Kelima
Akuntansi Keuangan Daerah
Pasal 85
(l) Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah ditetapkan dalam Peraturan Bupati berdasarkan peraturanDaerah ini.
(2) Kebijakan akuntansi pemerintah daerah disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan danditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Pasal 86
(1) Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 meliputi prosedurpengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, pelaporan posisi keuangan dan operasi keuanganPemerintah Daerah.
(2) Kebijakan akuntansi sebagaiana dimaksud dalam pasal 85 meliputi :
a. Pengakuan pendapatan;b. Pengakuanbelanja;c. Prinsip-prinsippenyusunanlaporan;d. Investasi;e. Pengakuan dan penghentian/penghapusan asset berwujud dan tidak berwujud;f. Kontrak-kontrakkonstruksi;g. Kebijakan kapitalisasi belanja;h. Kemitraan dengan pihak ketiga;i. Biaya penelitian dan pengembangan;j. Persediaan, baik yang untuk dijual maupun yang dipakai sendiri;k. Danacadangan;l. Penjabaran mata uang asing.
BAB IXPERTANGGTJNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
Pasal 87
(1) Kepala SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang harus menyelenggarakan akuntansiatas transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas dana yang berada dalam tanggung jawabnya.
(2) Dalam.......
t'-
-37-
(2) Dalam penyelenggaraan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputipencatatan/penatausahaan dan menyiapkan laporan keuangan pelaksanaan anggaran dan barangyang dikelolanya.
(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
a. Laporan Realisasi Anggaran;b. Neraca; danc. Catatan Atas Laporan Keuangan.
(4) Bersamaan dengan penyiapan laporan keuangan, kepala SKPD selaku penggunaanggatan/pengguna barang melengkapi dengan pernyataan pengguna anggaran Uaft*apengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdaiarkan sistempengendalian intern yang memadai, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(5) Laporan keuangan dan pernyataan pengguna anggaran disampaikan kepada Bupati melalui ppKDpaling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran pelaporanberakhirf
Pasal 88
(1) PPKD menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas danatermasuk transaksi pembiayaan dan perhitungannya.
(2) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) adalah perhitungan antatarealisasi dan alokasianggaran yang ditetapkan dalam APBD berkenaan.
(3) PPKD menyusun laporan keuangan pemerintah daerah yang terdiri dari :
a. Laporan Realisasi Anggaran;b. Neraca;c. Laporan Arus Kas; dand. Catatan Atas Laporan Keuangan.
(4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun danPeraturan Pemerintah tentang standar Akuntansi Pemerintahan yangdalam system dan kebijakan akuntansi pemerintah daerah.
(5) Laporan keuangan sebagaimana dirnaksud pada ayat (3)realisasi kinerja dan laporan keuangan badan layanandaerah/perusahaan daerah.
(6) Laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkanlaporan keuangan SKPD.
(7) Laporan realisasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dari ringkasan laporanketerangan pertanggungj awaban Bupati.
(8) Laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan olehPPKD kepada Bupati.
Pasal 89
(1) Bupati menyampaikan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRDberupa laporan keuangan, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
disajikan sesuai dengandituangkan lebih lanjut
dilampiri dengan laporan ikhtisarumum daerah/badan usaha milik
(2) Sebelum.....
(2) Sebelum diajukan kepada DPRD, laporan keuangan disampaikan kepada Badan pemeriksaKeuangan (BPK) untuk dilakukan pemeriksaan/audit, selambatlambanrya 3 (tiga) bulan setelahtahun anggaran berakhir.
(3) Bupati memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap laporan keuanganberdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daeratr.
(4) Laporan keuangan yang telah diperbaiki dituangkan dalam Raperda tentang pertanggungjawabanpelaksanaan APBD dan disampaikan kepada DPRD sebagaimana dimaksudpaaa ayat 1t;.
(5) Bupati dapat mengajukan Raperda tentang pertanggungiawaban pelaksanaan APBD kepadaDPRD, apabila sampai 2 (dua) bulan sejak laporan keuangan disampaikan kepada IipK,pemerintah daerah belum menerima laporan hasil pemeriksaan.
BAB X
PENGENDALIAN DEFISIT DAN PENGGUNAAN ST'RPLUS APBD
Bagian Pertama
Pengendalian Defisit APBD
Pasal 90
(1) Dalam hal APBD diperkirakan defisit ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutupidefisit tersebut dalam peraturan daerah tentang APBD.
(2) Defisit APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditutup dengan pembiayaan netto.
(3) Penetapan besaran defisit APBD dilakukan dengan mempedomani peraturan menteri keuanganyang ditetapkan setiap tahun.
Pasal 91
Untuk menutup defisit APBD dapat bersumber dari :
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) daerah tahun sebelumnya; dan/ataub. Pencairan dana cadangan; dan/atauc. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisatrkan; dan/ataud. Penerimaan pinjaman; danJataue. Penerimaan kembali pemberian pinjaman.
Bagian Kedua
Penggunaan Surplus APBD
Pasal 92
(1) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, penggunaannya ditetapkan dalam peraturan daerahtentang APBD.
(2) Penggunaan surplus APBD diutamakan untuk pengurangan utang, pembenhrkan dana cadangan,dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial.
BAB......
BAB XI
KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN
Bagian Pertama
Pengelolaan Kas Umum Daerah
Pasal 93
Semua transaksi penerimaan dan pengeluaran daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah.
Pasal 94
[1) Rekening kas umum daerah ditetapkan oleh PPKD selaku BUD pada bank yang ditetapkan olehBupati.
',2) Dalam pelaksanaan operasional penerimaan dan pengeluaran daerah, BUD melalui kuasa BUDdapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada bank yang ditetapkan olehBupati.
:3) Rekening penerimaan dapat dibuka berdasarkan sumber penerimaaan yaitu rekening pendapatanasli daerah (PAD), rekening dana perimbangan dan rekening lain-lain plndapatan aaetah.
4) Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk menampungpenerimaan daerah setiap hari.
5) Saldo rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setiap akhir hari kerja wajibdisetorkan seluruhnya ke rekening kas umum daerah.
6) Rekening pengeluaran pada bank sebagaimana dimaksud pada ayat Q) diisi dengan dana yangbersumber dari rekening kas umum daerah.
7) Jumlah dana yang disediakan pada rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)disesuaikan dengan rencana pengeluaran untuk membiayai kegiatan pemerintahan yang telahditetapkan dalam APBD.
Pasal 95
1) Pemerintah Daerah berhak memperoleh bunga dan/atau jasa giro atas dana yang disimpan padabank umum berdasarkan tingkat suku bunga dan/atau jasa giro yang berlaku.
Z) Bunga dan/atau jasa giro yang diperoleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (l)merupakan pendapatan asli daerah.
Pasal 96
1) Biaya sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh bank umum didasarkan pada ketentuanyang berlaku pada bank umum yang bersangkutan.
Z) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada belanja daerah.
Bagian......
Bagian Kedua
Pengelolaan piutang Daerah
Pasal9T
(1) Setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan, belanj4 dan kekayaan daerahwajib mengusahakan agar setiap piutang daerah diselesaikan seluruhnya d"trg* tepat waktu.
(2) Pemerintah Daerah mempunyai hak mengutamakan piutang jenis tertentu sesuai dengan peraturanperundang-undangan.
(3) Penyelesaian piutang daerah sebagai akibat hubungan keperdataan dapat dilakgkan melaluiperdamaian, kecuali mengenai piutang daerah yang cara penyilesaiannya sesuai dengan ketentuanperundang-undangan.
Pasal 98
(1) Piutang daerah dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari pembukuan sesuai denganketentuan mengenai penghapusan piutang negara dan daerah, kecuali mengenai piutang daerahyang cara penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang menyangkut piutang pemerintahDaerah, ditetapkan oleh :
a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);b. Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp 5.000.0OO.OOij,OO (tima mitiar
rupiah).
Bagian KetigaPengelolaan fnvestasi Daerah
Pasal 99
Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperolehmanfaat ekonomi, sosial, dar/atau manfaat lainnya.
Pasal 100
(1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 merupakan investasi yang dapatsegera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
(2) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, merupakan investasi yangdimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.
Pasal 101
(1) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) terdiri dari investasipennanen dan non permanen.
(2) Investasi perrnanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk dimiliki secaxaberkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali.
(3) Investasi non permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dimaksudkan untuk dimiliki secaratidak berkelanjutan atau ada niat unhrk diperjual belikan atau ditarik kembali.
Pasal.......
I
(1)
(2)
- 41 -
Pasal 102
Pedoman Investasi, diatur lebih lanjut dengan peraturan Daerahperaturan perundang-undangan.
tersendiri yang berpedoman pada
Bagian Keempat
Pengelolaan Barang Milik Daerah
Pasal 103
Barang Milik Daerah diperoleh atas beban APBD dan perolehan lainnya yang sah.
Perolehan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud padaayat(l) mencakup :
?. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan/atiuyang sejenis;b' barang yang diperoleh dari kontrak t<erja sama, lontrak bagi hasil, dan kerja samapemanfaatan barang milik daerah;
:' P**g yang diperoleh berdasarkan penetapan karena peraturan perundang-undangan.d. barang yang diperoleh dari putusan perrgadilan
Pasal 104
(l) Pengelolaan barang daerah meliputi rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang daerahyang mencakup perencanaan kebufuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan,pemeliharaan, penatausahaan, penilaian, penghapuian, pemind-aht*g** dL p"rrg*urr*.
(2) Pengelolaan barang daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan berpedoman pada peraturanperundang-undangan.
Bagian KelimaPengelolaan Dana Cadangan
Pasal 105
(1) Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaandananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturandaerah tersendiri.
(3) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup penetapan tujuan, besaran, dansumber dana cadangan serta jenis prograrn/kegiatan yang dibiayui d*i dana cadangan tersebut.
(4) Dana cadangan yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber daripenyisihan atas penerimuutn daerah kecuali DAK, pinjaman daeiah, dan penerimaan lain yangpenggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(5) Penggunaan dana cadangan dalam satu tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan ApBDdalam tahun anggaran yang bersangkutan.
Pasal 106
(1) Dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal
tersendiri yang dikelola oleh PPKD.105 ayat (1) ditempatkan pada rekening
(2) Dalam.,,.,,
(2) Dalam hal dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum digunakan sesuai denganperuntukannyu' dTl tersebut dapat ditempatkan a*u* portofolio yang memberikan hasil tetapdengan resiko rendah.
(3) Hasil dari penempatan dalam portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menambah danacadangan.
(4) Posisi dana cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporanpertanggungi awaban APBD.
Bagian Keenam
Pengelolaan Utang Daerah
Pasal 107
(1) Bupati dapat mengadakan utang daerah dan/atau pinjaman daerah sesuai dengan ketentuan yangditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
(2) PPKD menyiapkan Rancangan Peraturan Bupati tentang pelaksanaan utang daerah dan/ataupinjaman daerah.
(3) Biaya berkenaan dengan pinjaman daerah dibebankan pada anggaran belanja daerah.
Pasal 108
Pengadaan utang daeratr dilakukan untuk masa pembayaxan selama-lamanya 5 (lima) tahun.
Pengadaan pinjaman daerah dilalarkan berdasarkan kategori pinjaman kecuali pinjaman jangkapanjang, yaitu:a. Pinjaman jangka pendek selama-lamanya 1 (satu) tahun;b. Pinjaman jangka menengah tidak melebihi masa jabatan Bupati.
(3) Hak tagih mengenai utang daerah atas beban daerah menjadi kadaluwarsa setelatr 5 (lima) tahunsejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain oleh undang-und.rrg.
(4) Kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tertunda apabila pihak yang berpiutangmengajukan tagihan kepada daerah sebelum berakhirnya masa kedaluwarsa.
(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku gntuk pembayaran kewajibanbunga dan pokok pinjaman daerah.
Pasal 109
Pinjaman daerah bersumber dari :
a. Pemerintah;b. Pemerintah Daerah lain;c. Lembagakeuanganbank;d. Lembaga keuangan bukan bank; dane. Masyarakat.
(1)
(2)
Pasal .....
t--43-
Pasal 110
(1) Pemerintah Daerah dapat menerbitan obligasi daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerahsetelah mendapat persetujuan dari Menteri keuangan.
(2) Penerimaan hasil penjualan obligasi daerah dianggarkan pada penerimruul pembiayaan.
(3) Pembayaran bunga atas obligasi daerah dianggarkan pada belanja bunga datam anggaran belanjadaerah.
BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASANPENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Bagian Pertama
Pembinaan dan pengawasan
Pasal lll(l) Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melalnrkan pembinaan dan
pengawasan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan ketentuan yang ditetapkanbemerintah.
(2) DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang ApBD.
Pasal 1 12
(l) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal lll meliputi pedoman,bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan, pelatihan, serta penelitian dan pengembangan
(2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (l) mencakup perencanann dan penyusunan APBD,penatausahaan, pertanggungjawaban keuangan daerah, pemantauan dan evaluasi, sertakelembagaan pengelolaan keuangan daerah.
(3) Bimbingan, supervisi, dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakupperencanzum dan penyusunan APBD, pelaksanaan, dan pertanggtrngjawaban APBD yangdilaksanakan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu baik secara
--enyetrr*t maupun sesuai
dengan kebutuhan.
(4) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala bagiBupati atau wakil Bupati, anggota DPRD, Perangkat Daerah, dan Pegawai Negeri Sipil Daerah.
Bagian KeduaPengendalian Intern
Pasal 113
(1) Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangandaerah, Bupati mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian- intern di lingkunganpemerintahan daerah yang dipimpinnya.
(2) Pengaturan dan penyelenggaraan sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (l)diatur dalam Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan piraturan perundang-undangan.
8AB.....
-44-
BAB XIII
PEI\"YELE SAIAN KERUGIAN DAERAH
Pasal 114
(1) Setiap tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang yang menimbulkan kerugian daerah,harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundan'g-*i*g*.
(2) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannyamelanggar hukum atau melall*un kewajiban yung iil"bankan kepadanya secara langsungmerugikan keuangan daerah, wajib mengganti kerugian tersebut.
(3) Kepala SKPD dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalamSKPD yang bersangkutan terjadi kerugian akibat p"-.U.tutuoiari pihak manapun.
Pasal 1 15
(l) Kerugian daerah yajib dilaporkan oleh kepala SKPD kepada Bupati dan harus diberitahukankepada BPK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian daerah itu diketahui.
(2) Segera setelah kerugian daerah tersebut diketahui, kepada bendahar* pegawai negeri bukanbendahara, atau pejabat lain yang nyata-nyata melanggar hukum atau melalaikan kewajibannyasebagaimana dimaksud dalam Pasal I 14 ayat(2) segera dimintakan surat pernyataan kesanggupandan/atau peng+u:n b-e*u kerugian tersebut rn"";uii tanggung jawabnya'dan'uersedia meilgantikerugian daerah dimaksud.
(3) Jika surat keterangan tanggung jawab mutlak tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjaminpengembalian kerugian daerah, Bupati segera mengeluarkan surat keputusan^pembetananpenggantian kerugian sementara kepada yung betrangkuturr.
Pasal 116
(l) Dalam hal bendahara' pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang dikenai tuntutanganti kerugian daerah berada dalam pengampuan/melarikan diri/meninggal iuni-a, penuntutan danpenagihan terhadapnya beralih kepada pengampr.r/yang memperoleh traUatrti waris, terbatas padakekayaan yang dikelola atau diperoleh aa.i uendarrara? pegawai negeri bukan bendahara, ataupejabat lain yang bersangkutan.
(2) Pemerintah Daerah harus memberitahukan kepada pengampuanyang memperoleh haldahli waris bendahara, pegawai negeri bukan beniahara atau-pejibat lainyang bersangkutan mengenai adanya kerugian laerah, ,"lu*but-lu-batnya 3 (tiga) tahun sejakdiketahui adanya kerugian daerah atau keputusan pengadilan yang menetapkan pengampuan atausejak bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat liin yang bersangkutan diketahuimelarikan diri atau meninggal dunia.
Pasal 117
(1) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lain yang telah ditetapkan untukmengganti kerugian daerah dapat dikenai sanksi adminisiratif dan/atau slnksi pidana.
(2) Putusan pidanl atas kerugian daerah terhadap bendallara, pegawai negeri bukan bendahara danpejabar lain tidak membebaskan yang bersapgjcutan dari tu"irti,l g;;ffi;i Yv+'ewrss
Pasal......
Pasal 118
(1) Ketentuan penyelesaian kerugian daerah diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati yangberpedoman pada perafuran perundang-undangan.
(2) Peraturan Bupati mengenai ketentuan penyelesaian kerugian daerah termasuk didalamnya untuk :
a' uang dan/atau barang bukan milik daerah, yang berada dalam penguas&m bendahar4 pegawainegeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelengg *uu5'1|rg*pemerintahan.
b' pengelola perusahaan daerah dan badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaankeuangan daerah, sepanjang tidak diatur dalam peraturan perundang-nnd-g* tersendiri.
Pasal I 19
Penuntutan kewajiban terhadap bendahara, Pegawai Negeri bukan bendahara, atau pejabat lain wrhrkmembayar ganti rugi, harus dilakukan paling lambat s ltima; tahun sejak dikeiut.rirryu kerugiantersebut atau 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian.
Pasal 120
(l) Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap Pegawai Negeri bukan bendatrara ditetapkan olehBupati.
(2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara tuntutan ganti kerugian daerah diatur dengan peraturanDaerah tersendiri dan Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan perundanglundangan.
BAB XIV
PENGELOLAAN KEUANGANBADAN LAYANAN UMUM DAERAH
Pasal 121
Bupati dapat menetapkan SKPD atau unit kerja pada SKPD yang tugas pokok dan fungsinyabersifat operasional dalam menyelenggarakan pelayanan umum.
Pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ay at ( I ), berhubungan dengan:
a- penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum untuk meningkatkan kualitas dan kuantitaspelayanan masyarakat;
b. pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningka&an perekonomian masyarakatatau layanan umum; dan/atau
c. pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepadamasyarakat.
Penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,diprioritaskan antara lain pelayanan kesehatan, pelayanan kebersihan, pengelolaan limbah,pengelolaan Psil, pengelolaan terminal, pengelolaan obyek wisata daerah, dana perumahan,rumah susun sewa.
1)
2)
3)
Pasal .....
Pasal122
(1) Dalam menyelenggarakan dan meningkatkan layanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksuddalam Pasal l2l ayat (1), SKPD-atau U:rit Kerja pada sKpD yang menerapkan ppK-BLUDdiberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan.
(2) Pedoman teknis. mengenai pola pengelolaan keuangan Badan Layanan umum Daerah, diaturPeraturan Bupati tersendiri yang berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku.
BAB XV
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP
Pasal 123
(l) Ketentuan lebih lanjut tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah diatur denganPeraturan Bupati.
(2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran yang menjelaskanmengenai sistem dan prosedur pengeloraatt ke,ra.rgan daerah.
(3) Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah meliputi :a. Ketentuan umum pengelolaan keuangan daerah;b. Kekuasaan dan pejabat-pejabat pengeloraan keuangan daerah;c. Struktur APBD;d. Penyusunan KUA, ppAS, dan RKA-SKpD;e. Penyusunan, penetapan APBD dan pelaksanaan ApBD;f. Penyusunan, penetapan ApBD dan pelaksanaan perubahan ApBD;g. Penatausahaan keuangan daerah/ApBD;h. Pokok-pokok sistem dan prosedur akuntansi pemerintah daerah;i. Pertanggungjawaban pelaksanaan ApBD;j. Pengelolaan kas umum daerah;k. Pengelolaan piutang daerah;L Pengelolaan investasi daerah;m. Pengelolaan barang milik daerah;n. Pengelolaan dana cadangan;o. Pengelolaan utang daerah;p. Pembinaan dan pengawasan pengeloraan keuangan daerah;q. Penyelesaian kerugian daerah;r. Pengelolaankeuangan badan layanan umum daerah.
(4) Peraturan lain selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang harus ditetapkan lebih lanjutberdasarkan Peraturan Daerah ini sekurang-kurangnya adalah :
a. Kebijakan akuntansi;b. Pengelolaan barang daerah;c. Petunjuk teknis penatausahaan keuangan daerah;d. Tatacarcpenyelesaian kerugian daerah.
Pasal 124
le-nean ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 5 TahunPokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.