DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN … · 2019. 8. 1. · Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur KATA PENGANTAR Puji syukur kita

RENCANA STRATEGIS

TAHUN2016-2021

DINAS KOPERASI,

USAHA KECIL DAN MENENGAH

KABUPATEN OKU TIMUR

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas

Berkah dan Rahmat-Nya sehingga penyusunan Rencana Strategis

(RENSTRA) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten OKU

TIMUR Tahun 2016-2021 ini dapat terselesaikan dengan baik.

Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2016-2021 Dinas Koperasi,

Usaha Kecil dan Menengah merupakan pedoman rencana Pelaksanaan

Pembangunan daerah dalam upaya mencapai daya guna dan hasil guna

dibutuhkan sinkronisasi antara pelaksanaan kegiatan SKPD dalam kurun

waktu 5 tahun kedepan dana untuk mengidentifikasi faktor-faktor

penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi

pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.

Kami menyadari masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan

dalam penyusunan Renstra ini, oleh karena itu kami harap adanya

masukan, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat guna

perbaikan dan penyempurnaan Rencana Strategis (RENSTRA) di masa yang

akan datang.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan

RENSTRA ini, diucapkan terima kasih dan semoga laporan ini dapat

memberikan manfaat bagi peningkatan Akuntabilitas Kinerja Dinas

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten OKU TIMUR di masa

mendatang.

Martapura, April 2019

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

KABUPATEN OKU TIMUR,

Ir. SANTIO, M.M Pembina Utama Muda, IV.c

NIP. 19620607 199003 1 005

Page ii

DAFTAR ISI

Halaman Kata Pengantar .................................................................................................................................... i Daftar Isi ............................................................................................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN 1 A. Latar Belakang ................................................................................................. 2 B. Landasan Hukum ............................................................................................. 6 c. Maksud dan Tujuan .......................................................................................... 6 d. Sistematis Penulisan ........................................................................................ 6 BAB II GAMBARAN PERANGKAT DAERAH 8 2.1. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD 8 1. Tugas Pokok dan Fungsi ...................................................................... 8 2. Struktur Organisasi SKPD .................................................................... 10 A. Kepal dinas 11 B. Sekretaris 12 C. Bidang Kelembagaan 13 D. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan 15 E. Bidang Usaha dan Pembiayaan 18 F. Bidang Sumber daya Manusia 19 2.2. Sumber Daya SKPD ........................................................................................ 21 1. Sumber Daya Manusia ......................................................................... 21 2. Sarana Prasarana (Aset Barang Milik Daerah ..................................... 25 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 27 2.4 Tantangan dan peluang pengembanaganPelayanan Dinas Koperasi usaha

kecil dan menengah 35

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 37 3.1 Idenfikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

.............................................................. 37

1. Rendahya kualitas kelembaggaan koperasi ........................................................................

37

2. Rendahnya produktifitas dan pemasaran produk .......................................................................

38

3. Terbatasnya Akses Permodalan Bagi Koperasi dan UMKM terhadap sumber-sumber Pembiayaan .....................................................................................

39

4 Rendahnya Dya Saing koperasi dan UMKM dalam hal kecepatan penguasaan teknologi dan inovasi

40

5 Masih terbatasnya kemampuan SDM koperasi dan UMKM di dalam berinovasi untuk pengembangan usaha dan modal koperasi

41

6 Kemampuan menejerial pengurus koperasi dalam perekrutan anggota koperasi masih rendah sehingga berdampak terhadap kepemilikan modal sendiri

42

7 Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung KOPERASI DAN umkm

43

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati....... 44 3.3 Telaahan Renstra dinas koperasi, usaha kecil dan menengah Kementriani

sumatera selatan ............................................................................................. 46

Page iii

3.4 Telaahan Rencana RTRW ...............................................................................................

52

3.5 Penentuan ISu-Isu Strategis ...............................................................................................

54

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 56

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 60 BAB VI RENCANA PROGRAM SERTA PENDANAAN ..................................... 62 BAB VII KINERJA PENYELENGGARA BIDANG

URUSAN…………….......................... 69

BAB VII Penutup .......................................................................................................................

70

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Renstra dinas koperasi,Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2016-2021 Page 1

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan ketentuan umum Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86

tahun 2017 tentangTata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Rencana Strategis Perangkat Daerah yang juga

disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan

Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan. Renstra Dinas Koperasi, Usaha

Kecil dan Menengah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur merupakan dokumen

perencanaan Dinas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ogan

Komering Ulu Timur untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu antara kurun waktu

2016-2021 sesuai dengan RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun

2016-2021.

Sesuai amanat pemerintah yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor

25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala

Satuan Kerja Perangkat Daerah harus menyiapkan rancangan Rencana Strategis

SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada

rancangan RPJM Daerah. Renstra SKPD disusun untuk menjaga dan memelihara

kesinambungan pembangunan yang telah dicapai sebelumnya sehingga berfungsi

bahan perbandingan antara kondisi pembangunan daerah yang telah dicapai

dengan kondisi pembangunan yang diinginkan ke depan. Penyusunan rencana

pembangunan pada dasarnya merupakan akumulasi perencanaan dari bawah ke

atas dan dari atas ke bawah (bottom up and top down planning) melalui mekanisme

dan tahap penyusunan rancangan disemua tingkatan pemerintahan mulai dari

tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga pemerintah pusat.



Demikian pula sebaliknya dari pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan hingga

pemerintah desa.

Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan persiapan

penyusunan, penyusunan rancangan awal,penyusunan rancangan, pelaksanaan

forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir,

dan penetapan. Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten

Ogan Komering Ulu Timur mengacu pada dokumen RPJMD Kabupaten Ogan

Komering Ulu Timur juga mempertimbangkan sejumlah dokumen yang terkait,

seperti RTRW, Renstra Kementerian Koperasi, Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil

dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan, dan sejumlah dokumen terkait lainnya.

Kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah serta

indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang telah

disepakati kepala daerah dan DPRD menjadi acuan kepala perangkat daerah

merumuskan kegiatan dalam rancangan rencana strategis perangkat daerah.

Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang

digunakan sebagai pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah yang

merupakan dokumen perencanaan tahunan.

Dengan disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten OKU TIMUR Nomor 6

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Ogan Komering Ulu Timur dan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu TimurNomor

33 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi serta

Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan-Badan Daerah, Kecamatan serta Kelurahan

KabupatenOKU TIMUR, dan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu

Timur Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2

Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Ogan Komering Ulu Timur Tahun2016-2021, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil

dan Menengah kabupaten Ogan Komering Ulu Timur harus melakukan

penyesuaian terhadap penyusunan Rencana Strategis yang akan disusun.

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016-2021 berdasarkan pada

ketentuan-ketentuan sebagai berikut:



1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104,

Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4421);

2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5059);

5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224,

Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undnag – Undang Nomor 0

Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik

Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2001

tentang pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4124);


tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);


tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);


tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). (Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan

Penataan Ruang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014-2019

(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

3);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tata

Cara Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang

Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam

Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan



Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Dan RencanaKerja Pemerintah Daerah;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-188/Kep/Bangda/2007

tentang Pedoman Penilaian Perencanaan Pembangunan Daerah

(Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD);

18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2006

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan

(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera elatan 2006 Nomor 14,

Tambahan Lembaran Daerah Sumatera Selatan Nomor 14);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 31

Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2005 – 2025

(Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2008

Nomor 31);


Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun2016-2021 (Lembaran

Daeah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 2);


Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten OKU TIMUR (Lembaran Daeah Kabupaten Ogan Komering

Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 6);


Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun

2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun2016-2021

(Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2018

Nomor 9);

23. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 33 tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Dinas-Dinas Daerah, Bada-Badan Daerah, Kecamatan serta



Kelurahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur; (Lembaran

DaeRah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 33).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016-2021 adalah sebagai acuan

resmi bagi Dinas Koperasi dan UKM dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas

Koperasi dan UKM dan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan

Bappeda.

Tujuan disusunnya Rencana strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah adalah:

a. Menjabarkan visi dan misi kepala daerah yang lebih terukur ke dalam

tujuan, sasaran perangkat daerah tahun 2016-2021, dengan

berpedoman pada dokumen RPJMD;

b. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum perangkat daerah;

c. Merumuskan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra

Perangkat Daerah) ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86

Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan

RencanaKerja Pemerintah Daerah, seperti diuraikan dibawah ini :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan



BAB IIGAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat

Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT

DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Perangkat Daerah

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Rencana Strategis Kementeria dan Rencana Strategis

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera

Selatan

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat

Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP


Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2016-2021 Page 8

2.1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI .

1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 3

Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 32 Tahun 2006 tentang Uraian Tugas

Pokok dan Fungsi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai

tugas pokok Desentralisasi dibidang Koperasi dan UKM dalam melaksanakan tugas

pokok, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Mempunyai Tugas sebagai

Berikut :

1. Perumusan Kebijakan teknis dalam lingekup Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah Kabupaten OKU TIMUR

2. Pelaksanaan kegiatan tata usaha urusan umum, perlengkapan, kepegawaian

dan keuangan Perumusan kebijakan dibidang koperasi, UKM

3. Pelaksanaan dan Perumusan kebijakan teknis di bidang Koperasi, Usaha

Kecil dan Menengah

4. Pelaksanan pemberian rekomendasi perizinan dan pelayanan umum di

bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta fasilitasi pembiayaan,

produksi,pemasaran dan simpan pinjam

5. Pelaksanaan serta penyusunan rumusan dan penjabaran kebijakan teknis

serta pemberian bimbingan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

6. Pelaksanaan perumusan kebijakan kerja sama dalam bidang Koperasi,

Usaha Kecil dan Menengah (UMK) dalam lingkup Pemerintah Kabupaten

OKU TIMUR.

7. Pelaksanaan pembinaan unit pelaksana teknis dalam lingkup tugasnya.

8. Pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pemberian sanksi terhadap

kegiatan Perkoperasian dan Usaha Kecil dan Menengah.

9. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Bupati.

2. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdiri dari :



a. Dinas;

b. Sekretariat, membawahi :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;

3. Sub Bagian Keuangan.

c. Bidang Kelembagaan, membawahi :

1. Kepala Seksi Badan Hukum, Koperasi dan UKM;

2. Kepala Seksi Keanggotaan dan Penyuluhan;

d. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan, membawahi :

1. Kepala Seksi Pengawasan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

2. Kepala Seksi Penilaian Kesehatan Usaha Koperasi.

e. Bidang Usaha dan Pembiayaan, membawahi :

1. Kepala Seksi Pembiayaan Koperasi;

2. Kepala Seksi Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah;

3. Kepala Seksi Produksi dan Pemasaran

f. Bidang Sumberdaya Manusia, membawahi :

1. Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Koperasi;

2. Kepala Seksi Pengembangan Kewirausahaan;

Secara lengkap dapat dilihat dalam Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi,

Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur berikut ini :

2–3

Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Page 10 Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2016-2021

LAMPIRAN XXIII : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR NOMOR : 33 TAHUN 2016

TANGGAL : 9 NOPEMBER 2016

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI

DAN PELAPORAN

SUB BAGIAN KEUANGAN

SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN

BIDANG KELEMBAGAAN

BIDANG PENGAWASAN &

PEMERIKSAAN

BIDANG USAHA DAN PEMBIAYAAN

BIDANG SUMBER DAYA

MANUSIA

SEKSI BADAN HUKUM, KOPERASI DAN UKM

SEKSI PENGAWASAN KOPERASI DAN USAHA

KECIL MENENGAH

SEKSI USAHA DAN

PEMBIAYAAN KOPERASI SEKSI PENINGKATAN

KUALITAS SDM KOPERASI

SEKSI KEANGGOTAAN DAN

PENYULUHAN

SEKSI PENILAIAN

KESEHATAN KOPERASI

SEKSI USAHA DAN PEMBIAYAAN USAHA KECIL

MENENGAH

SEKSI PENGEMBANTAN

KEWIRAUSAHAAN

SEKSI PRODUKSI DAN PEMASARAN

UPT


Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2016-2021 Page 11

Rincian Tugas Pokok dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur

Nomor 33 Tahun 2016 dengan rincian sebagai berikut :

A. KEPALA DINAS

Tugas: Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai

tugas memimpin dan melaksanakan kewenangan otonomi

Kabupaten dalam pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :

a. Perumusan Kebijakan teknis dalam lingkup Koperasi, Usaha Kecil

dan Menengah Kabupaten OKU TIMUR

b. pelaksanaan kegiatan tata usaha urusan umum, perlengkapan,

kepegawaian dan keuangan;

c. pelaksanaan dan perumusan kebijakan teknis dibidang Koperasi,

Usaha Kecil dan Menengah;

d. pelaksanaan pemberian rekomendasi perizinan dan pelayanan

umum dibidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta

fasilitasi pembiayaan, produksi, pemasaran dan simpan pinjam;

e. pelaksanaan serta penyusunan rumusan dan penjabaran kebijakan

teknis serta pemberian bimbingan dibidang Koperasi, Usaha Kecil

dan Menengah;

f. pelaksanaan perumusan kebijakan kerja sama dalam bidang

Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam lingkup

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

g. pelaksanaan pembinaan unit pelaksana teknis dalam lingkup

tugasnya;

h. pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pemberian sanksi

terhadap kegiatan perkoperasian dan Usaha Kecil Menengah;

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.




B. Sekretaris

Tugas : Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif

dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha,

perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di

lingkungan Dinas.

Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

diatas, menyelenggarakan fungsi:

a. Pengkoordinasian dan penyusunan program dan anggaran,

evaluasi dan pelaporan;

b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;

c. Pelaksanaan urusan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah

tangga dan barang milik negara;

d. Pelaksanaan urusan Aparatur Sipil Negara.

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(1) Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai

tugas :

a. Melaksanakan koordinasi, penyusunan program dan anggaran;

b. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan;

c. Melaksanakan dan menginventarisir permasalahan-permasalahan

yang ada pada bidangnya;

d. Melaksanakan dan membagi tugas kepada staf sesuai dengan

ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas kerja.

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(2) Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas :

a. Melaksanakan pengelolaan keuangan dan penatausahaan,

akuntansi, verifikasi dan pembukuan.

b. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan keuangan

berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya baik rutin maupun

kegiatan.




c. Melaksanakan tugas menyiapkan bahan, menyusun rencana

anggaran dan belanja dinas.

d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(3) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

a. melaksanakan urusan surat menyurat, urusan tata usaha,

kearsipan, urusan administrasi Aparatur Sipil Negara, urusan

perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik negara.

b. melaksanakan dan menghimpun pengolahan data serta informasi

yang berhubungan dengan kepegawaian dan bahan-bahan dalam

rangka pemecahan masalah.

c. melaksanakan tugas menyiapkan bahan, menyusun rencana

kebutuhan pengembangan pegawai, mutasi pegawai dan tata usaha

kepegawaian.

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

C. Bidang Kelembagaan

Tugas : Kepala Bidang Kelembagaan melaksanakan tugas-tugas

penyelenggaraan perumusan kebijakan serta koordinasi dan

sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang penyuluhan koperasi,

rekomendasi akta pendirian koperasi, peraturan perundang

undangan, peningkatan tata laksana pengelolaan koperasi, serta

peningkatan partisipasi anggota.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Kepala

Bidang Kelembagaan mempuyai fungsi :

a. Pelaksanaan dan perumusan kebijakan dibidang penyuluhan

koperasi, usaha kecil dan menengah;

b. Pelaksanaan pemberian Rekomendasi akta pendirian Badan

Hukum Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, perubahan anggaran

dasar koperasi dan pembubaran koperasi;

c. Pelaksanaan dan pemantauan analisis, evaluasi dan pelaporan

dibidang penyuluhan koperasi, usaha kecil dan menengah,

pendirian badan hukum koperasi atau penerbitan izin dibidang




Usaha Kecil Menengah, perubahan anggaran dasar koperasi serta

pembubaran koperasi, peningkatan dan penerapan peraturan

perundang undangan, peningkatan tata laksana pengelolaan

koperasi dan usaha kecil menengah serta peningkatan partisipasi

anggota koperasi;

d. Pelaksanaan administrasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah di Bidang Kelembagaan;

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas.

(1) Kepala Seksi Badan Hukum Koperasi dan UKM, mempunyai tugas:

a. Melaksanakan penyusunan rencana dan program serta penjabaran

kebijakan teknis dalam rangka pemberian bimbingan dibidang

penyuluhan koperasi, pendirian badan hukum koperasi, perubahan

anggaran dasar koperasi serta pembubaran koperasi, peningkatan

dan penerapan peraturan perundang undangan, peningkatan tata

laksana pengelolaan koperasi;

b. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan terhadap

pengembangan organisasi koperasi, pengadminitrasian badan

hukum koperasi dan konsultasi hukum sesuai dengan peraturan

perundang-undangan tentang koperasi;

c. Melaksanakan dan menganalisis, mengevaluasi dan membuat

laporan di bidang penyuluhan koperasi, pendirian badan hukum

koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi serta pembubaran

koperasi, peningkatan dan penerapan peraturan perundang

undangan, peningkatan tata laksana pengelolaan koperasi

d. Melaksanakan pengelolaan Operating Data Sistem (ODS);

e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang;

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(2) Kepala Seksi Keanggotaan dan Penyuluhan :


kebijakan teknis dalam rangka pemberian bimbingan dibidang

penyuluhan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,

peningkatan dan penerapan peraturan perundang undangan,




peningkatan tata laksana pengelolaan koperasi, Usaha Mikro, Kecil

dan Menengah;

b. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan terhadap

pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,

pengadministrasian kelembagaan dan perizinan Usaha Mikro, Kecil

dan Menengah serta konsultasi hukum sesuai dengan peraturan

perundang-undangan tentang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah;

c. Melaksanakan pemantauan, menganalisis, mengevaluasi dan

membuat laporan di bidang penyuluhan Koperasi, Usaha Mikro,

Kecil dan Menengah, pengesahan kelembagaan Koperasi, Usaha

Mikro, Kecil dan Menengah, peningkatan dan penerapan peraturan

perundang undangan, peningkatan tata laksana pengelolaan

Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang;


D. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan

Tugas: Kepala Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan mempunyai tugas

melaksanakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan

sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang peningkatan

kepatuhan terhadap perundang undagan, pemeriksaan

kelembagaan koperasi, usaha kecil dan menengah, pemeriksaaan

usaha simpan pinjam, penindakan dan pemberian sanksi dan

penilaian kesehatan usaha Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Kepala

bidang Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan, mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan perumusan kebijakan dibidang peningkatan

kepatuhan peraturan perundang undangan, pemeriksaan

kelembagaan koperasi dan usaha kecil menengah, pemeriksaaan


penilaian kesehatan usaha koperasi dan Usaha Kecil Menengah;

b. Pelaksanaan dan koordinasi sinkronisasi dibidang peningkatan

kepatuhan peraturan perundang undangan, pemeriksaan

kelembagaan koperasi, usaha kecil dan menengah, pemeriksaaan





penilaian kesehatan usaha Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

c. Pelaksanaan pemantauan, analisis dan pelaporan dibidang

peningkatan kepatuhan peraturan perundang undangan,

pemeriksaan kelembagaan koperasi, usaha kecil dan menengah,

pemeriksaaan usaha simpan pinjam, penindakan dan pemberian

sanksi dan penilaian kesehatan usaha koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah;

d. Pelaksanaan administrasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil

Menengah i Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan;

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas

(1) Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia, mempunyai

tugas:


kebijaksanan teknis dalam rangka pemberian pelatihan dibidang

sumber daya manusia koperasi;


pengembangan organisasi koperasi;

c. Melaksanakan dan menyusun pedoman kerja dan petunjuk teknis;

d. Melaksanakan dan mengkordinasikan serta menyiapkan instruktur

lapangan;

e. Melaksanakan sistem pengendalian sumber daya manusia

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang;

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

(2) Kepala Seksi Pengawasan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah,

mempunyai tugas :

a. Melaksanakan peyusunan rencana dan program serta penjabaran

kebijaksanan teknis dalam rangka pemberian dukungan dibidang

penyuluhan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,




pengesahan akta legalitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengahi,

peningkatan dan penerapan peraturan perundang undangan,

peningkatan tata laksana pengelolaan Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah;


pengembangan organisasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,

pegadminitrasian kelembagaan dan perizinan Usaha Mikro, Kecil

dan Menengah serta konsultasi hukum sesuai dengan peraturan

perundang-undangan tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

c. Melaksanakan pengawasan dibidang koperasi, Usaha Mikro, Kecil

dan Menengah, pengesahan kelembagaan Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah, peningkatan dan penerapan peraturan perundang

undangan, peningkatan tata laksana pengelolaan Koperasi, Usaha

Mikro, Kecil dan Menengah;

d. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dibidang

peningkatan akses pembiayaan usaha simpan pinjam baik koperasi

ataupun usaha kecil menengah, dukungan permodalan, asuransi

dan penjaminan kredit, jasa keuangan dan peroajakan, lembaga

pembiayaan dan pasar modal;

e. Melaksanakan penyiapkan data statistik sebagai bahan informasi

umum;

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

(3) Kepala Seksi Penilaian Kesehatan Usaha Koperasi, mempunyai tugas:


kebijaksanan teknis dalam rangka pemberian penilaian kesehatan

dibidang usaha koperasi dan UKM, peningkatan tata laksana

pengelolaan koperasi, usaha kecil dan menengah serta peningkatan

partisipasi anggota;

b. Melaksanakan dan Menyiapkan standar penilaian minimal;




c. Melaksanakan pemantauan, menganalisis, mengevaluasi dan

membuat laporan dibidang penilaian kesehatan koperasi, Usaha

Kecil dan Menengah ;

d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang;

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

E. Bidang Usaha dan Pembiayaan

Tugas : Kepala Bidang Usaha dan Pembiayaan mempunyai tugas

melaksanakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan

sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang peningkatan akses

pembiayaan usaha simpan pinjam, produksi, pemasaran, dan

promosi koperasi, usaha kecil dan menengah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada diatas,

Kepala Bidang Usaha dan Pembiayaan mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan dibidang

peningkatan akses pembiayaan usaha simpan pinjam, produksi,

pemasaran dan promosi koperasi, usaha kecil menengah;

b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan

dibidang peningkatan akses pembiayaan usaha simpan pinjam

produksi, dan pemasaran koperasi, usaha kecil menengah;

c. Pelaksanaan pemantauan analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang

peningkatan akses pembiayaan usaha simpan pinjam, produksi,

pemasaran dan promosi koperasi, usaha kecil menengah;

d. Pelaksanaan tugas lain sesuai petunjuk atasan.

(1) Kepala Seksi Usaha dan Pembiayaan Koperasi, mempunyai tugas:

a. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dibidang

peningkatan akses pembiayaan koperasi;

b. Melaksanakan Penyiapan perumusan kebijakan dibidang

peningkatan akses pembiayaan koperasi;




c. Melaksanakan pemberian bimbingan untuk meningkatkan

kemampuan modal sendiri, menyusun studi kelayakan, manajemen

keuangan koperasi;

d. Melaksanakan penyiapan data statistik sebagai bahan informasi

umum;

e. Melaksanakan sisitem pengendalian intern;


(2) Kepala Seksi Usaha dan Pembiayaan Usaha Kecil Menengah, mempunyai

tugas:

a. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dibidang

peningkatan akses pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah;

b. Melaksanakan Penyiapan perumusan kebijakan dibidang

peningkatan akses pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah;

c. Melaksanakan pemberian bimbingan untuk meningkatkan

kemampuan modal sendiri, menyusun studi kelayakan, manajemen

keuangan Usaha Kecil dan Menengah;


umum;

e. Melaksanakan sisitem pengendalian intern;


(3) Kepala Seksi Produksi dan Pemasaran, mempunyai tugas:


kebijaksanan tehnis dalam rangka pemberian dukungan produksi,

pemasaran dan promosi dibidiang koperasi dan UKM,

b. Melaksanakan peningkatan tata laksana pengelolaan usaha

koperasi dan usaha kecil menengah;

c. Melaksanakan, memantau, menganalisis, mengevaluasi dan

membuat laporan produksi dan pemasaran produk koperasi dan

Usaha Kecil Menengah,


umum;





F. Bidang Sumber Daya Manusia

Tugas : Kepala Bidang Sumber Daya Manusia mempunyai tugas

menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan

kebijakan di bidang pengembangan sumber daya manusia yang

meliputi, perumusan, koordinasi, perencanaan, pengembangan

kebijakan dan pelaksanaan fungsi teknis pemberdayaan Koperasi,

Usaha Kecil dan Menengah di bidang pengembangan sumber daya

manusia.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada pasal 16

Kepala Bidang Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan penentapan rencana dan program pengembangan

kebijakan di bidang pengembangan Sumber Daya Manusia;

b. Pelaksanaan penetapan kebijakan di bidang pengembangan

Sumber Daya Manusia sesuai dengan peraturan perundang –

undangan yang berlaku atau sesuai dengan kebijakan yang

ditetapkan oleh Meteri Negara;

c. Pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan kebijakan di

bidang pengembangan Sumber Daya Manusia dengan unit kerja di

lingkungan;

d. Pelaksanaan fungsi teknis pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil

dan Menengah di bidang pengembangan sumber daya manusia;

e. Pelaksanaan penyusunan standar penyelenggaraan pendidikan dan

pelatihan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

f. Pelaksanaan tugas lain sesuai petunjuk atasan;

(1).Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Koperasi

mempunyai tugas:

a. Melaksanakan rencana dan program pengembangan kebijakan di

bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dibidang

perkoperasian;

b. Melakukan pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia

di bidang perkoperasian;




c. Menyelenggarakan Pendidikan dan pelatihan dibidang

perkoperasian;

d. Mengembangkan dan membina Sumber Daya Manusia pada

jabatan fungsional;


(2). Kepala Seksi Pengembangan Kewirausahaan mempunyai tugas:

a. Melaksanakan rencana dan program pengembangan kebijakan di

bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dibidang Usaha Kecil

dan Menengah;

b. Melakukan pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia

di bidang Usaha Kecil dan Menengah;

c. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan;

d. Mengembangkan sistem penumbuhan kewirausahaan baru;


2.2. SUMBER DAYA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH.

Sumber daya yang dimiliki Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

dalam menjalankan tugas dan fungsinya antara lain:

1. SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten

OKU TIMUR Tahun Anggaran 2018 adalah 31 orang yang terdiri dari

Struktur SDM di Lingkungan Dinas Koperasi, UKM

Kabupaten OKU Timur

NO KLASIFIKASI URAIAN

JUMLAH

ASN

JUMLAH

TKS

JUMLAH

1. MENURUT JENIS

KELAMIN

LAKI-LAKI 8 4 12

PEREMPUAN 14 5 19

2.

MENURUT

PENDIDIKAN

S2 4 0 4

S1 16 5 21

SLTA 2 4 6

SD 0 0 0




NO STATUS JUMLAH

1 Pegawai Negeri Sipil 22 Orang

2 Capeg (Calon Pegawai Negri) -

3 Tenaga Kerja Suka Rela Non Aplikasi (SK) 9 Orang

JUMLAH KESELURUHAN : 31 Orang

PRIA:12 ORANGWANITA:

19 0RANG

Data Pegawai

Pria

Wanita

TKS: 9 ORANG

PNS: 22 ORANGSMA: 4 ORANG

S1: 14 ORANG

S2: 4 ORANG

Data Kepegawaian

TKS

PNS

SMA

S1

S2




Struktur SDM Berdasarkan Eselon dan Golongan

NO KLASIFIKASI URAIAN JUMLAH

1

MENURUT ESELON

ESELON II/a 1

ESELON III/a 5

ESELON IV/a 12

2

MENURUT GOLONGAN

GOLONGAN III 18

GOLONGAN IV 4

Rincian dapat dilihat dari :

No NAMA/NIP PANGKAT/Gol JABATAN PENDIDIKA

N

1 2 3 4 5

1 Drs.HERMANSYAH

QODHO NIP.19680501 198609

1 001

Pembina Utama

Muda IV/c

Kepala Dinas IIP

2 A. MUSLIH, SE.

NIP.19620901 198612

1 001

Pembina Tk. I

IV/b Sekretaris Ekonomi

3 Hj. SRI SUHARTATI,

SE. MM.

NIP. 19721231 199303 2 014

Pembina

IV/a

Kabid

Lembaga Ekonomi

4 MARWAN, SE.

NIP. 19711227 199203

1 002

Pembina

IV/a

Kabid

Pengawasan &

Pemeriksaan

Ekonomi

5 AMSUNI, ST

NIP. 19790828 200604

1 006

Penata Tk. I,

III/d

Kabid Sumber

Daya Manusia Teknik

6 DIDIK RIYADI, S.E. NIP. 19741003 200604

1 001

Penata Tk.I

III/d

Kabid Usaha dan

Pembiayaan

Manajemen

7 WAHYUNINGSIH, MN.

NIP. 19640623 198609

2 001

Penata Tk I

III/d

Kasubbag

Umum &

Kepagawaian

SMEA

8 HAILANA

NIP. 19650823 198603 2 002

Penata Tk I

III/d

Staf

Fungsional Umum

SMA




9 MIRZA DARMA PUTRA

NIP. 19791116 200701 1 002

Penata Tk. I III/d

Kasi Usaha

dan Pembiayaan

Koperasi

Ekonomi Akuntansi

10 MORENA SUCI

B,S.I.KOM,M.M.

NIP. 19820605 200904

2 003

Penata

III/c

Kasi Produksi

dan

Pemasaran

Magister

Managemen

11 ENI GUSTINA, S.E. NIP. 19790926 200701

2 004

Penata III/c

Kasubbag Keuangan

Managemen

12 NETY

ANDRIANI,S.I.KOM.

NIP. 19821213 200604

2 008

Penata

III/c

Staf

Fungsional

Umum

Ilmu

Komunikasi

13 BUDI PRIBADI

BARLIAN, S.H. NIP.19770907 201101

1 003

Penata III/c

Kasi

Keanggotaan dan

Penyuluhan

Ilmu Hukum

14 MURNI ASIH

ANGGRIAYANI, S.E.

NIP. 19800103 200801

2 005

Penata

III/c

Kasi Usaha

dan

Permbiayaan

UKM

Managemen

15 RIA KARMILA, S.E. NIP. 19820629 200801

2 010

Penata

III/c

Kasi Badan Hukum,

Koperasi dan

UKM

Managemen

16 ANI KAMILA, SE.

NIP. 19800629 200801

2 010 Penata

III/c

Kasi

Pengembanga

n

Kewirausahaan

Managemen

17 R.A NURUL WAHYUNI,

S.Km.

NIP.19720324 200501

2 003

Penata Muda Tk.

I

III/b

Kasi

Pengembanga

n Sumber

Daya Manusia

Ilmu

Kesehatan

Masyarakat

18 ARIANI, SE.

NIP. 19790819 200801 2 005

Penata Muda Tk.I III/b

Kasi

Perencanaan, Evaluasi dan

Pelaporan

Ekonomi

19 HERMANTO,S.E.

NIP. 19840916 201001

1 001

Penata Muda

III/a

Kasi

Peningkatan

Kualitas SDM

Koperasi

Manajemen

20 HELDA KENCANA, S.E.

NIP. 19820305 201001

2 003

Penata Muda

III/a Bendahara Manajemen

21 RENI AFRIANI, SE

NIP.

198203312007012002

Penata

III/c

Kasi Penilaian

Kesehatan

Koperasi

Manajemen

22 YUNI FITRI, S.E.

NIP. 19860620 201001 2 001

Penata Muda III/a

Staf

Fungsional Umum

Manajemen




23 Jasroni

NRT. 07782163

TKS Staf SMU

24 Ice Anggraini, SE NRT. 07800067

TKS Staf Manajemen

25 Ririn Aprilya, SE

NRT. 05870090 TKS Staf Manajemen

26 Perayanti, SE

NRT. 07870070

TKS Staf Manajemen

27 Shinta Ayu Saputri

NRT. 07880071

TKS Staf SMU

28 Ika Septi Widiarti

NRT. 07881519

TKS Staf SMU

29 Tubagus Ilham, ST

TKS Staf Teknik

30. Hairul Hamdani

NRT. 07700046 TKS Staf SLTA

31. DELVI ALDRI, SE. TKS Staf Manajemen

2. Sarana dan Prasarana (ASET BARANG MILIK DAERAH)

Sampai akhir Tahun 2018 sarana dan prasarana perkantoran sudah

bertambah walaupun belum memadai khususnya sarana operasional

untuk kegiatan lapangan. Inventarisasi sarana dan prasaran Dinas

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten OKU TIMUR dapat dilihat

pada terlampir:

No. Nama Barang Jumlah

Keadaan Barang

Baik

(B)

Rusak

(R)

Rusak

Berat

(RB)

1. Kendaraan Mobil Dinas 1 Unit 1 B - -

2. Mesin Ketik 3 Unit 1 B - 2 RB

3. White Board 1 Buah - 1 R -

4. Komputer 9 Unit 3 B - 6 RB

5. Printer 12 Unit 7 B - 5 RB

6. Kursi Biro 2 Buah 2 B - -

7. Kursi 1/2 Biro 6 Buah 3 B 3 R -

8. Meja Biro 11 Buah 11 B - -

9. Meja 1/2 Biro 25 Buah 25 B - -

10. Kursi Putar 6 Buah 5 B - 1 RB

11. Kursi Komputer 11 Buah 10 B - 1 RB

12. Kursi Biasa 33 Buah 33 B - -

13. Filling Cabinet 6 Buah 6 B - -

14. Motor Dinas 5 Unit 5 B - -

15. Kamera Film 1 Unit - - 1 RB

16. Neon Box 1 Unit - - 1 RB

17. Papan Data 2 Unit 2 B - -

18. Laptop 4 Unit 2 B - 2 RB

19. Kursi Tamu 4 Unit 4 B - -

20. Filling Kabinet 9 Unit 9 B - -

21. Lemari Arsip 3 Unit 3 B - -

22. Lemari Kaca 1 Unit 1 B - -




23. Telepon 1 Unit 1 B - -

24. Mesin Faximili 2 Unit 1 B - 1 RB

25. Generator 1 Unit - - 1 RB

26. Brankas 1 Unit 1 B - -

27. Wireless 1 Unit 1 B - -

28. Radio 1 Unit - 1 RB

29. Over Head Projektor 1 Unit 1 B - -

30. Sound Sistem 1 Unit 1 B - -

31. Handycam 1 Unit - - 1 RB

32. Digital camera 1 Unit - - 1 RB

33. AC 1 ½ PK 8 Unit 8 B - -

34. Meja TV 1 Unit 1 B - -

35. Kipas Angin 4 Unit - - 4 RB

36. Parabola+ Receiver 2 Unit 1 B - 1 RB

37. DVD Player 1 Unit 1 B - -

38. Papan Pengumuman 1 Unit 1 B - -

39. Stabilisator 5 Unit 1 B - 4 RB

40. Mesin Ketik Manual 5 Unit - - 5 RB

41. Mesin Hitung 5 Unit - - 5 RB

42. Papan Visual Elektronik 4 Unit 4 B - -

43. Meja Rapat 10 Set 10 B - -

44. Kursi Rapat 40 Unit 4O B - -

45. Rak Buku 6 Unit 6 B - -

46. Buku Peraturan Undang-

undang

200 Unit Baik - -

47. Pengadaan Instalasi Listrik

dan Jaringan

1 Set 1 B - -

48. USP 1 Unit 1 B - -

49. Pasar Tradisional 1 Unit 1 B - -

50. OHP/wallscaneer 1 Unit 1 B - -

51. Infokus 1 Unit 1 B - -

52. Kelengkapan Komputer 6 Set 6 B - -

53. Notebook 1 Unit 1 B - -

54. Meja Direksi 1 Unit 1 B - -

55. Meja Komputer 5 Unit 5 B - -

56. Kursi Direktur 6 Unit 6 B - -

57. Kursi Manajer 10 Unit 10 B - -

58. Lemari Arsip 2 Pintu 5 Unit 5 B - -

59. Vacum Cleaner 1 Unit 1 B - -

60. Televisi LCD 32 2 Unit 2 B - -

61. Karpet/Ambal 200 m2 Baik - -

62. Teralis 2 Pintu 2 Unit 2 B - -

63. Teralis Jendela 16 Unit 16 B - -

64. Teralis Ventilasi 11 Unit 11 B - -

65. Gorden Lipat 36 Unit 36 B - -

66. Pekerjaan pendahuluan 1 Unit 1 B - -

67. Pekerjaan Talud 1 Unit 1 B - -

68. Pekerjaan sekat ruangan

dan lantai Kramik

1 Unit 1 B - -

69. Listrik 30 Amper 1 Unit 1 B - -




2.2 KINERJA PELAYANAN DINAS KOPERASI,UKM

Kinerja pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kabupaten OKU TIMUR dapat dilihat dari capaian indikator kinerja baik dari

indikator kinerja kunci mapun indikator kinerja lainnya seperti indikator

kinerja utama, dan indikator kinerja dalam RPJMD periode sebelumnya.

Selain itu kinerja pelayanan OPD dapat dilihat dari sejauh mana serapan

anggarannya.

Tabel 2.

Rincian dan Realisasi Anggaran per Program dan Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten OKU TIMUR

Pada Akhir Tahun 2018

URAIAN BELANJA Indikator Target Rp.

Proram Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

482.090.000

Penyediaan jasa surat menyurat

Jumlah materai yang

dibutuhkan dalam surat menyurat /

dokumen kantor

791 5.590.000

Penyediaan jasa

komunikasi, sumber daya

air dan listrik

Jumlah daya listrik

yang terpakai 1 tahun 43.200.000

Penyediaan jasa Peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah peralatan

kantor dan perlengkapan yang

terpelihara

7.000.000

penyediaan jasa jaminan

barang milik daerah

jumlah kendaraan

dinas yang dibayar

premi asuransinya

1 unit mobil,

5 unit motor 5.750.000

penyediaan jasa

pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/operasional

jumlah kendaraan

dinas yang dilakukan

pemeliharaan

1 unit mobil,

5 unit motor 4.000.000

Penyediaan jasa

administrasi keuangan

jumlah pejabat

pengelola keuangan

yang terbayar honor

15 orang 132.600.000

Penyediaan jasa

kebersihan kantor

jumlah pegawai

kebersihan yang 2 orang 21.000.000




terbayar honor

Penyediaan alat tulis

kantor

tersedianya alat tulis

kantor 50 jenis 49.900.000

Penyediaan barang

cetakan dan penggandaan

jumlah berkas yang

akan dicetak dan

digandakan

828 berkas 38.810.000

Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan

kantor yang

dibutuhkan

1 unit laptop 40.000.000

Penyediaan peralatan rumah tangga

Jumlah jenis alat kebersihan yang

diperlukan

Penyediaan bahan bacaan

dan peraturan perundang-

undangan

jumlah bacaan surat

kabar/koran/majalah 1030 eks 3.240.000

Rapat-rapat koordinasi

dan konsultasi ke

dalam/luar daerah

Jumlah pegawai yang

melakukan koordinasi

/ rapat dalam dan luar

daerah

120 orang

hari 48.000.000

Penyediaan jasa

pendukung administrasi/teknis

perkantoran

Jumlah pegawai honorer yang dibayar

honor

12 orang 83.000.000

Program Peningkatan

sarana dan prasarana

aparatur

140.429.500

Penyediaan sewa kantor

dinas/rumah jabatan

jumlah rumah dinas

jabaran yang disewa 1 unit 12.500.000

pemeliharaan

rutin/berkala gedung

kantor

jumlah Gedung kantor

yang dipelihara

1 gedung

kantor 20.000.000

Pemeliharaan

rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

jumlah kendaraan

dinas yang dilakukan pemeliharaan rutin

1 unit mobil,

4 unit motor 69.555.000

Program Peningkatan

pengembangan sistem

pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

10.000.000

Penyusunan laporan

capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah Dokumen lakip

yang dicetak 5 jilid

5.400.000

Penyusunan pelaporan

kuangan akhir tahun

Jumlah dokumen calk

yang dicetak 5 jilid

4.600.000

Progam pengembangan

kewirausahaan dan

keunggulan kompetitif

usaha kecil menengah

254.440.000




Memfasilitasi peningkatan kemitra usahaan bagi

Mikro Kecil Menengah

Jumlah UKM yang terlatih

1 Kegiatan 80.990.000

Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan

Jumlah UKM yang terlatih

5 kelompok UMKM

85.925.000

Pengembangan usaha

mikro kecil industri rumah

tangga

jumlah UKM dibidang

Home industri 40 Orang 87.525.000

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha

bagi UMKM

234.370.000

Penyelenggaraan promosi

produk usaha mikro kecil

menengah

Meningkatnya Nilai

produk unggulan UKM 2 kegiatan 234.370.000

Program peningkatan

kualitas kelembagaan

koperasi

302.700.000

pembangunan sistem

informasi perencanaan pengembangan

perkoperasian

Persentase koperasi yang sehat

- 59.500.000

pembinaan, pengawasan

dan penghargaan koperasi berprestasi

Jumlah Koperasi yang

berprestasi 75 Peserta 83.650.000

peningkatan dan

pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi

Persentase pola

kemitraan pelaku koperasi

60 Pengurus koperasi

60.000.000

rintisan penerapan

teknologi sederhana

manajemen modern pada jenis usaha koperasi

Persentase koperasi

yang memakai

majemen teknologi

5 koperasi 99.550.000

Program peningkatan dan pengembangan usaha

koperasi

242.345.000

Pelatihan tata kelola

administrasi koperasi

Persentase Pengurus

Koperasi yang Baik 50 koperasi 73.445.000

Promosi produk dan profil koperasi

Jumlah nilai produk unggulan koperasi

1 pameran 114.800.000

Fasilitasi Koperasi pada

unit simpan pinjam

Nilai Modal Usaha

Koperasi 50 koperasi 54.100.000

Jumlah

1.628.000.00

0,-

Dari sisi keuangan selama tahun 2018 menunjukan realisasi serapan

anggaran rata-rata diatas 90 persen. Dengan capaian kinerja yang tinggi dan

disertai oleh serapan anggaran.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor18 Tahun 2002 tentang

peningkatan, pembinaan dan pengembangan perkoperasian menjadi salah satu




faktor pendorong terhadap perkembangan koperasi di Kabupaten OKU TIMUR

terlihat meningkat secara signifikan. Jumlah penduduk Kabupaten OKU

TIMUR lebih kurang 674.017 jiwa dengan mata pencaharian yang beraneka

ragam seperti usaha di bidang pertanian, bidang perdagangan dan bidang jasa.

Di dalam pelaksanaannya bidang-bidang ini membentuk kelompok-kelompok

usaha yang tergolong ke dalam kelompok ekonomi produktif yang selanjutnya

dibina untuk membentuk koperasi.

Di dalam koperasi dikenal juga istilah KSP/USP Koperasi. KSP/USP

Koperasi merupakan suatu program dana bergulir untuk pengembangan Usaha

Mikro dan Kecil (UMK) dengan memberdayakan pengusaha kecil dan mikro

melalui perkuatan permodalan. Dari sisi sumber daya manusia, KSP/USP

Koperasi juga memberikan pengaruh di dalam upaya meningkatkan

kemampuan sumber daya manusia (SDM) terutama dalam bidang administrasi

dan pengelolaan keuangan. Kegiatan usaha dari KSP/USP Koperasi

digolongkan dalam 2 (dua) jenis usaha yaitu usaha di bidang jasa dan simpan

pinjam. Pada bidang jasa meliputi komoditi pertanian, makanan, perdagangan,

angkutan, konsumen dan lain-lain. Hasil produk tersebut dipasok oleh pihak

yang menggunakan jasa produk tersebut,

Kesehatan KSP dan USP adalah kondisi atau keadaan koperasi yang

dinyatakan sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat dan sangat tidak

sehat. Pedoman penilaian kesehatan KSP dan USP koperasi bertujuan untuk

memberikan pedoman kepada pejabat penilai, gerakan koperasi dan

masyarakat agar KSP dan USP koperasi dapat melakukan kegiatan usaha

simpan pinjam, berdasarkan prinsip koperasi secara profesional, sesuai dengan

prinsip kehati-hatian dan kesehatan, sehingga dapat meningkatkan

kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota

dan masyarakat di sekitarnya.

Sasaran pedoman penilaian kesehatan KSP dan USP koperasi adalah :

1) Terwujudnya pengelolaan KSP dan USP koperasi yang sehat dan mandiri

sesuai dengan jati diri koperasi.

2) Terwujudnya pengelolaan KSP dan USP koperasi yang efektif, efisien dan

profesional.




3) Terciptanya pelayanan prima kepada anggota, calon anggota, koperasi lain

dan atau anggotanya.

Ruang lingkup penilaian kesehatan KSP dan USP koperasi meliputi

beberapa aspek sebagai berikut: permodalan, kualitas aktiva produktif,

manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan serta jati diri

koperasi.

Berikut ini merupakan contoh dari jenis-jenis koperasi yang

dibedakan menurut kegiatan dan jenis usahanya :

❖ KSP yang dimaksud adalah Koperasi Simpan Pinjam yang melaksanakan

usaha di bidang Jasa Keuangan dan Pembiayaan.

❖ Koperasi Konsumen yang meliputi Koperasi Pegawai Negeri (KPN), Koperasi

Karyawan dan Koperasi Fungsional lainnya.

❖ Koperasi Produsen, yang meliputi Koperasi Tahu Tempe, Koperasi Pertanian,

Koperasi Perikanan, KUD.

Persentase koperasi aktif merupakan salah satu indikator kinerja

kunci yang diamanahkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54

Tahun 2010. Di mana keaktifan koperasi ini menunjukkan eksistensi serta

produktifitas koperasi yang ditandai dengan mengadakan RAT (Rapat Anggota

Tahunan) dalam kurun waktu dua tahun terakhir atau koperasi yang tahun

terakhir melakukan kegiatan usaha.




Penghitungan persentase koperasi aktif menggunakan rumus :

𝐉𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐊𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐬𝐢 𝐀𝐤𝐭𝐢𝐟

𝐉𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐬𝐞𝐥𝐮𝐫𝐮𝐡 𝐊𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐬𝐢 x 100%

Data Pertumbuhan Koperasi dan UKM Kab. OKU TIMUR Tahun 2014- 201

DATA PERTUMBUHAN KOPERASI DAN UKM

KABUPATEN OKU TIMUR

No NAMA Tahun

2014 2015 2016 2017 2018

1 KOPERASI 412 421 427 432 438

2 UKM 22,321 23,930 26,018 29,411 34.668

2232123930

26018

29441

34668

412 421 427 432 438

2014 2015 2016 2017 2018







Perkembangan UMKM dalam Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2014-2018

NO URAIAN SATUAN TAHUN

2014

TAHUN

2015

TAHUN

2016

TAHUN

2017

TAHUN

2018

1 2 3 5 6 7

8

1

Jumlah UMKM& Koperasi a. Pengusaha Mikro

b. Pengusaha Kecil c. Pengusaha Menengah d. Koperasi

Unit

Unit

Unit

Unit

Unit

22,312

13,657

8,376

279

412

22,930

14,987

8,654

289

421

26,018

16,654

9,067

297

427

29,411

19,345

9,765

301

423

34,668

24,151

10,208

309

438

2

Omzet UMKM dan Koperasi a. Pengusaha Mikro b. Pengusaha Kecil c. Pengusaha Menengah

d. Koperasi

Rp. Milyar

Rp. Juta

Rp. Juta

Rp. Juta

Rp.Milyar

422.003,655,421

723,821

2,931,600

33,504,000

422,000,000,000

443,103,82223,211

794,311 3,028,900

34,616,000 443,100,000,000

474,121,056,112

882,662 3,173,450

36,268,000 474,117,000,000

497,827,293,035

1,025,285 3,417,750

39,060,000 497,822,850,000

542,631,746,803

1,275,003

3,565,800

40,827,000

542,626,906,

3

Penyerapan Tenaga Kerja a. Pengusaha Mikro

b. Pengusaha Kecil c. Pengusaha Menengah

Orang

Orang

Orang

Orang

11,549

8,107

2,456

985

13,097 9,276 2797

1,024

17,400 12,475 3,857

1,067

18,653 13,587 3,879

1,187

19,100

13,890

3,916

1,234

4 Jumlah Penduduk Jiwa

654.654 655.696 656.568 664.017

674.017

5 Jumlah Izin Usaha Mikro Kecil -IUMK yang diterbitkan

Lembar 2.500 2.802 2.879

2.898

6 Kontribusi UMKM&KOP THD PDRB -UMKM&KOP

% 3,312,420.58 3,472,041.99 3,721,505.35 3,907,582.57

4,259,265.88




RATA –RATA PERKEMBANGAN KOPERASI DAN UMKM

NO URAIAN

RATA-RATA PERKEMBANGAN SELAMA 5

TAHUN SEBELUMNYA %

1 2 3

1

Jumlah UMKM& Koperasi a. Pengusaha Mikro

b. Pengusaha Kecil

c. Pengusaha Menengah d. Koperasi

55.38

76.84

21.87

10.17

6.31

2

Omzet UMKM dan Koperasi a. Pengusaha Mikro

b. Pengusaha Kecil

c. Pengusaha Menengah d. Koperasi

28.58

76.15

21.63

21.86

28.58

3

Penyerapan Tenaga Kerja a. Pengusaha Mikro b. Pengusaha Kecil

c. Pengusaha Menengah

65.38

71.33

61.89

25.15







2.3. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil

dan Menengah

Koperasi sebagai gambaran ekonomi rakyat memiliki peranan yang sangat strategi

dalam upaya memberdayakan ekonomi rakyat, apalagi disaat kondisi

perekonomian yang belum pulih sampai dengan saat ini. Terwujudnya prasarana

koperasi, UKM, resentif maupun kondusif dan bahkan lebih berkembang. Untuk

itu perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan kapasitas koperasi melalui

kebijakan pemerintah yang lebih berpihak pada koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah.

Dalam rangka mengidentifikasikan kebijakan ekonomi rakyat tersebut maka

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di tuntut untuk mampu

memposisikan Dinas, sehingga prasarananya indukatif optimal dalam upaya

mendorong pertumbuhan ekonomi kota yang mampu mensejahterakan

masyarakatnya.

Sebagaimana telah digariskan dalam RESTRA (Rencana Strategis) Dinas

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten OKU Timur Tahun 2016 sampai

2021 dimana kebijakan pembangunan ekonomi kota adalah mengupayakan

peningkatan kegiatan perekonomian kota yang berbasiskan potensi daerah, untuk

indukatif kondusif arah kebijakan tersebut untuk perlu dilakukan upaya

peningkatan pengembangan usaha yang mampu mendorong kesempatan

berusaha serta mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga

poerekonomian Kabupaten OKU Timur. Koperasi sebagaimana usaha

mengandung konselerasi logis Koperasi harus mengembangkan usahanya untuk

melayani anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. Koperasi sebagai

badan usaha dituntut prasarananya dalam industry sektor Pertanian serta

ekonomi yang pertumbuhan ekonomi Kabupaten OKU Timur dari program dan

kegiatan pemberdayaan Koperasi dan UKM agar dapat produksi dan berdaya guna

perlu terus di tingkatkan dan dilakukan secara kesinambungan.

Program serta kegiatan pemberdayaan Koperasi dan UKM dipormasikan dan

diimplementasikan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten

OKU Timur yang mempunyai TUPOKSI melaksanakan sebagai kewenangan

Daerah di bidang koperasi UKM yang saat ini beralamat jalan lintas Sumatera




KM.7 Kota Baru Selatan Martapura Kabupaten OKU Timur. Tantangan diatas

dapat dijawab sebagai berikut Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah belum

mempunyai pegawai teknis sebagaimana dikatakan untuk meningkatkan prestasi

karena untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan sarana dan prasarana sumber

daya yang berkualitas.


Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah


3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Penentuan Isu-isu strategis dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi

terhadap tupoksi, kinerja pelayanan dan juga tantangan ekternal. Isu trategis

merupakan keadaan saat ini yang berpotensi akan menjadi hambatan dan kendala

dalam pengembangan organisasi serta peluang dan tantangan yang berasal dari sisi

eksternal seperti perkembangan ekonomi dan sosial di berbagai level.

1) Rendahnya kualitas kelembagaan koperasi.

Kelembagaan dan organisasi belum dikelola sesuai dengan sistem

manajamen yang memadai sehingga sebagian besar koperasi belum memiliki

rencana jangka menengah dan panjang. Rendahnya kualitas Kelembagaan dan

organisasi manajemen Koperasi akan menyebabkan kurang optimalnya kinerja

koperasi sehingga diperlukan beberapa kegiatan usaha yang mengarah pada

keterkaitan usaha koperasi dan usaha anggotanya. Selain itu manajemen Koperasi

perlu dikelola dengan sistem manajamen yang memadai, yaitu memiliki rencana

jangka menengah dan panjang serta mengembangkan manajemen kinerja Koperasi.

Hasil analisis masalah utama rendahnya kualitas kelembagaan koperasi

kemudian memunculkan berbagai permasalahan yang muncul dan memicu

terjadinya berbagai permasalahan turunannya :

▪ Pendirian koperasi belum didasari atas kepentingan dan kesamaan ekonomi

diantara anggota, tetapi lebih menekankan pada aspek bisnis saja dan kurang

memperhatikan prinsip-prinsip koperasi yang menjadi landasan operasionalnya.

▪ Kelembagaan dan organisasi belum dikelola sesuai dengan sistem manajamen

yang memadai sehingga sebagian besar koperasi belum memiliki rencana jangka

menengah dan panjang.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, maka akar permasalahan dari

permasalahan “Rendahnya kualitas kelembagaan koperasi” di Kabupaten OKU

TIMUR dapat dirincikan sebagai berikut :




Tabel 3.1.1 Rumusan Permasalahan Rendahnya Kualitas Kelembagaan Koperasi

NO PERMASALAHAN AKAR PERMASALAHAN

1.

2.

Pendirian koperasi belum didasari atas

kepentingan dan kesamaan ekonomi

diantara anggota, tetapi lebih

menekankan pada aspek bisnis saja

dan kurang memperhatikan prinsip-

prinsip koperasi yang menjadi landasan

operasionalnya.

Kelembagaan dan organisasi belum

dikelola sesuai dengan sistem

manajamen yang memadai sehingga

sebagian besar koperasi belum

memiliki rencana jangka menengah

dan panjang.

1. Masih rendahnya pengetahuan pengelola koperasi tentang manajemen koperasi di dalam menjalankan usaha koperasi.

2. Masih terbatasnya jumlah tenaga perkoperasian yang kompeten untuk melakukan pembinaan.

2) Rendahnya produktivitas dan pemasaran produk.

Dengan rendahnya produktivitas dan pemasaran produk berdampak pada

perkembangan usaha, manajemen, penguasaan teknologi, kualitas produk dan

pemasaran. Hasil analisis masalah utama rendahnya produktivitas dan pemasaran

produk kemudian memunculkan berbagai permasalahan yang muncul dan memicu

terjadinya berbagai permasalahan turunannya :

▪ Masih terbatasnya modal usaha.

▪ Produk yang dihasilkan belum berkualitas

▪ Lemahnya penguasaan di bidang manajemen, teknologi, dan pemasaran.

▪ Masih rendahnya kompetensi kewirausahaan UMKM.


“Rendahnya kualitas kelembagaan koperasi” di Kabupaten OKU TIMUR dapat

dirincikan sebagai berikut :




Tabel 3.1.2 Rumusan Permasalahan

Rendahnya produktivitas dan pemasaran produk


1.

2.

3.

4.

Masih terbatasnya modal usaha.

Produk yang dihasilkan belum

berkualitas.

Lemahnya penguasaan di bidang

manajemen, teknologi, dan

pemasaran.

Masih rendahnya kompetensi

kewirausahaan UMKM.

1. Masih rendahnya kemampuan

SDM pengelola koperasi dan

pelaku UMKM.

2. Masih rendahnya kemampuan dalam pemupukan modal sendiri.

3. Masih tingginya tingkat ketergantungan terhadap bantuan modal.


3) Terbatasnya akses permodalan bagi koperasi dan UMKM terhadap

sumber -sumber pembiayaan.

Hasil analisis masalah utama terbatasnya akses permodalan bagi koperasi

dan UMKM terhadap sumber-sumber pembiayaan kemudian memunculkan berbagai

permasalahan yang muncul dan memicu terjadinya berbagai permasalahan

turunannya :

▪ Tingginya persyaratan yang diminta oleh bank dalam pengajuan pinjaman.

▪ Terbatasnya informasi yang didapat tentang akses permodalan.


“Terbatasnya akses permodalan bagi koperasi dan UMKM terhadap sumber-sumber

pembiayaan” di Kabupaten OKU TIMUR dapat dirincikan sebagai berikut :




Tabel 3.1.3 Rumusan Permasalahan Terbatasnya akses permodalan bagi koperasi dan

UMKM terhadap sumber-sumber pembiayaan


1.

2.

Tingginya persyaratan yang

diminta oleh Bank dalam

pengajuan pinjaman.

Terbatasnya informasi yang

didapat tentang akses permodalan.

berkualitas.

1. Masih tingginya tingkat ketergantungan terhadap bantuan modal.


4) Rendahnya daya saing koperasi dan UMKM dalam hal kecepatan

penguasaan teknologi dan inovasi.

Akar permasalahan dari “Rendahnya daya saing koperasi dan UMKM dalam

hal kecepatan penguasaan teknologi dan inovasi” di Kabupaten OKU TIMUR dapat

dirincikan sebagai berikut

Tabel 3.1.4 Rumusan Permasalahan Rendahnya daya saing koperasi

dan UMKM dalam hal kecepatan penguasaan teknologi dan inovasi


1.

Masih terbatasnya sarana

prasarana pendukung kerja bagi

koperasi dan UMKM.

1. Masih terbatasnya alokasi anggaran OPD untuk membantu tersedianya sarana dan prasarana pendukung kerja.




2.

3.

Belum tersedianya pusat informasi

untuk pengembangan koperasi dan

UMKM secara Online.

Masih rendahnya kemampuan


pelaku UMKM.

2. Masih terbatasnya jumlah

tenaga perkoperasian yang kompeten untuk melakukan pembinaan.

5) Masih terbatasnya kemampuan SDM koperasi dan UMKM di dalam

berinovasi untuk pengembangan usaha dan modal koperasi.

Akar permasalahan dari “Masih terbatasnya kemampuan SDM koperasi dan

UMKM di dalam berinovasi untuk pengembangan usaha dan modal koperasi” di

Kabupaten OKU TIMUR dapat dirincikan sebagai berikut :

Tabel 3.1.5 Rumusan Permasalahan Masih terbatasnya kemampuan SDMkoperasi dan UMKMdi dalam berinovasi untuk pengembangan usaha dan modal

koperasi


1.

2.

Masih rendahnya kemampuan


pelaku UMKM.

Tingkat partisipasi anggota

koperasi terhadap koperasi masih

rendah.





6) Kemampuan manajerial pengurus koperasi dalam perekrutan anggota

koperasi masih rendah sehingga berdampak terhadap kepemilikan modal

sendiri.

Hasil analisis masalah utama kemampuan manajerial pengurus koperasi

dalam perekrutan anggota koperasi masih rendah sehingga berdampak terhadap

kepemilikan modal sendiri kemudian memunculkan berbagai permasalahan yang

muncul dan memicu terjadinya berbagai permasalahan turunannya :

▪ Masih rendahnya kinerja koperasi.

▪ Masih terbatasnya kemampuan SDM koperasi di dalam berinovasi untuk

pengembanganusaha dan modal.


“Rendahnya kualitas kelembagaan koperasi” di Kabupaten OKU TIMUR dapat

dirincikan sebagai berikut :

Tabel 3.1.6 Rumusan Permasalahan

Kemampuan manajerial pengurus koperasi dalam perekrutan anggota masih rendah sehingga berdampak terhadap kepemilikan modal sendiri


1.

2.

Masih rendahnya kinerja koperasi.

Masih terbatasnya kemampuan

SDM koperasi di dalam berinovasi

untuk pengembangan usaha dan

modal.

1. Masih rendahnya kemampuan


pelaku UMKM.

2. Masih rendahnya kemampuan dalam pemupukan modal sendiri.

3. Masih tingginya tingkat ketergantungan terhadap

bantuan modal. 4. Masih terbatasnya jumlah

tenaga perkoperasian yang kompeten untuk melakukan pembinaan.




7) Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung koperasi dan UMKM.

Akar permasalahan dari “Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung

koperasi dan UMKM” di Kabupaten OKU TIMUR dapat dirincikan sebagai berikut :

Tabel 3.1.7 Rumusan Permasalahan Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung

koperasi dan UMKM


1.

2.

3.

Mobilitas usaha masih rendah.

Terbatasnya informasi yang

diterima.

Terbatasnya jaringan kerja sama

usaha yang dapat dibangun.

1. Masih terbatasnya alokasi

anggaran OPD untuk

membantu tersedianya

sarana dan prasarana

pendukung kerja.

2. Permendagri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata cara pemberian Hibah, yang mensyaratkan bahwa bantuan hibah hanya bisa diberikan kepada pelaku usaha yang telah memiliki badan hukum saja.




3.2 Telaahan Visi, Misi, Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Visi : 2016 - 2021

“Visi Bupati OKU TIMUR dan Wakil Bupati OKU TIMUR Periode Tahun

2016-2021 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka

MenengahDaerah (RPJMD) Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2016-2021 adalah

sebagai berikut :

“ YAKIN OKU TIMUR LEBIH BAIK, AMAN, NYAMAN TANPA JALAN BERLUBANG”

Secara umum visi pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun

2016-2021 bahwa apabila pasangan Bupati dan Wakil Bupati H.M. Kholid MD dan

Fery Antoni dipercaya dan diberikan amanah untuk melayani masyarakat Ogan

Komering Ulu Timur, infrastruktur jalan dan jembatan serta keamanan adalah

prioritas pemerintahan, terutama jalan dan jembatan yang berbatasan langsung

dengan kabupaten dan provinsi tetangga serta menumbuh kembangkan rasa

memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap keamanan dan infrastruktur

jalan dan jembatan.

LEBIH BAIK adalah keadaan Kabupaten Ogan Komering Ulu yang semakin

maju dan berkembang dalam pembangunan baik sumber daya manusia, sarana

prasarana, perekonomian daerah dan sosial budaya. Lebih baik juga dapat diartkan

bahwa apa yang sudah di capai pada masa pemerintahan sebelumnya dapat

ditingkatkan dengan lebih baik lagi demi mencapai kesejahteraan rakyat di

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

AMAN artinya terciptanya dan terwujudnyan penciptaan keamanan dan

ketertiban yang ditujukan untuk menciptakan kondisi yang kondusif, dengan

tegaknya supremasi hukum yang mencerminkan kebenaran dan keadilan, serta

memperoleh legitimasi yang kuat dari masyarakat.

NYAMAN artinya terciptanya suatu kondisi dimana kualitas lingkungan

terpelihara dengan baik melalui sinergitas lintas sektor sehingga dapat memberikan

kesegaran dan kesejukan bagi penghuninya. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

yang nyaman adalah suatu kondisi dimana berbagai kebutuhan dasar manusia

seperti tanah, air, dan udara terpenuhi dengan baik sehingga nyaman untuk

ditinggali serta ruang-ruang kota dan infrastruktur pendukungnya responsif

terhadap berbagai aktifitas dan perilaku penghuninya.




TANPA JALAN BERLUBANG artinya bahwa jalan dan jembatan sebagai sarana

transportasi utama di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur selalu dalam kondisi

yang layak sehingga dapat mempercepat arus barang baik hasil pertanian maupun

kebutuhan masyarakat dengan dukungan seluruh elemen masyarakat baik

pemerintah, masyarakat maupun swasta.

Misi yang ditetapkan diharapkan mampu menggerakkan seluruh komponen

organisasi dan dapat memicu tindakan dan peran serta masyarakat untuk

melakukan tindakan-tindakan positif yang mengarah pada pencapaian misi dan visi

yang telah ditetapkan. Untuk mencapai VISI Kabupaten OKU TIMUR seperti tersebut

diperlukan MISI yang dipergunakan sebagai pedoman dalam menyusun tujuan,

sasaran dan strategi dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki, adapun misi

Kabupaten OKU TIMUR tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Untuk mewujudkan Ogan Komering Ulu Timur lebih baik, nyaman tanpa

jalan berlobang diperlukan dukungan aparatur yang beriorientasi pada

pelayanan publik serta anggaran pembangunan yang pro rakyat.

2. Memberikan rasa aman dan nyaman dengan peningkatan sinergitas antara

masyarakat, pemerintah kabupaten dan Kepolisian.

3. Mewujudkan kualitas SDM yang profesianal, berbudaya dan berakhlak

mulia.

4. Memberikan kesempatan dan peluang kepada seluruh lapisan masyarakat

untuk ikut berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan

pengendalian pembangunan serta menikmati hasil pembangunan.

5. Memecah stagnasi pembangunan dengan melakukan akselerasi secara

cerdas pencapaian kesejahteraan masyarakat dibidang daya beli, kualitas

pendidikan dan kesehatan.

6. Mewujudkan pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis pada

pembangunan pertanian berkelanjutan, perkebunan, tanaman pangan,

peternakan dan perikanan.

Dikaitkan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD 2016-2021 serta

sebagai unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada pemberdayaan ekonomi

kemasyarakatan melalui koperasi dan UKM yang diselenggarakan Dinas Koperasi,

Usaha Kecil dan Menengah maka fungsi dan tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan




Menengah terkait erat dengan pencapaian misi ke-1,yaitu ”Untuk mewujudkan

Ogan Komering Ulu Timur lebih baik, nyaman tanpa jalan berlubang

diperlukan dukungan aparatur yang beriorientasi pada pelayanan publik

serta anggaran pembangunan yang pro rakyat” dan misi ke-6 yaitu

“Mewujudkan pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis pada

pembangunan pertanian berkelanjutan, perkebunan, tanaman pangan,

peternakan dan perikanan”

3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM RI

Telaahan terhadap RENSTRA Kementerian Koperasi dan UKM RI ditujukan

untuk melakukan sinergitas dan sinkronisasi antar level provinsi dengan nasional.

Berikut ini merupakan ringkasan penyempuranaan dari Renstra Kementerian

Koperasi dan UKM RI sebagaimana tertera dalam tabel 3.3 di bawah ini :

Tabel 3.3. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Target Kinerja Kementerian KUKM

Visi : Menjadikan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Sehat dan Kuat.

Misi : Memberdayakan Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, memperluas kesempatan kerja dan menurunkan jumlah kemiskinan dalam rangka mewujudkan Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan.

Tujuan : 1. Meningkatkan kontribusi KUMKM dalam perekonomian melalui pengembangan komoditas berbasis koperasi/sentra disektor-sektor unggulan.

2. Meningatkan daya saing koperasi dan UMKM.

3. Meningkatkan wirausaha baru dengan usaha yang layak dan berkelanjutan.

4. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi, serta penerapan praktek berkoperasi dan yang baik oleh masyarakat.

SASARAN STRATEGIS TARGET KINERJA




Subtansi Pemberdayaan Koperasi dan

UMKM:

1. Meningkatnya kontribusi KUMKM dalam perekonomian melalui pengembangan komoditas berbasis koperasi/sentra disektor-sektor unggulan.

2. Meningkatnya daya saing koperasi dan UMKM.

3. Meningkatnya wirausaha baru dengan usaha yang layak dan berkelanjutan.

4. Meningkatnyakualitas kelembagaan dan usaha koperasi, serta penerapan praktek berkoperasi yang baik oleh masyarakat.

❖ 1.315 koperasi/sentra usaha mikro di sektor pertanian, perikanan, kelautan dan industri kecil.

❖ 4 paket fasilitasi pendampingan untuk promosi dan pemasaran bagi usaha mikro dan kecil.

❖ 18 fasilitasi sistem distribusi bagi KUMK.

❖ Terwujudnya koperasi skala besar unggulan per provinsi.

❖ Terwujudnya 100 KUD berperan menyalurkan pupuk.

❖ 55 koperasi di pengembangan eco-tourism.

❖ 215 pasar di daerah tertinggal,

perbatasan dan pasca bencana,

dan 860 pasar di wilayah lainnya.

❖ Jumlah 7.850 Koperasi dan UMKM

yang difasilitasi pameran baik di

dalam maupun luar negeri.

❖ 40 koperasi yang difasilitasi

pengembangan energi baru dan

terbarukan lainnya.

❖ 1 basis data untuk penatan

database koperasi dan UMKM.

❖ 1 juta unit usaha mikro yang

difasilitasi naik kelas.

❖ 6000 koperasi dan UMKM yang

difasilitasi kemitraan berbasis

investasi/rantai nilai/rantai pasok.

❖ Diklat bagi 125.000 SDM usaha

mikro di daerah.

❖ Diklat bagi 33.000 SDM usaha

kecil dan menengah, dan koperasi.

❖ 2.460 SDM koperasi dan UKM

yang difasilitasi SKKNI.

❖ 215 unit PLUT KUMKM.

❖ Kerjasama Diklat dan

pendampingan K/L terkait, Pemda,

dunia usaha, perguruan tinggi,

OMS dan gerakan koperasi.




❖ 16 juta usaha mikro dan kecil

yang difasilitasi kemudahan

perizinan.

❖ 137.600 usaha mikro dan kecil

yang mendapat pendampingan

akses KUR.

❖ Rata-rata 600.000 koperasi, usaha

mikro dan kecil pertahun

menerima dana bergulir.

❖ 10.000 koperasi dan UMKM

difasilitasi penerapan standarisasi

dan sertifikasi produk.

❖ 1.000 kurasi produk koperasi dan

UMKM yang diberi fasilitasi dan

dukungan pemasaran.

❖ Pertambahan 50.000 wirausaha

baru.

❖ 24.800 wirausaha baru yang

mendapat dukungan modal awal.

❖ 2.450 technopreneur difasilitasi

Diklat dan komersialisasi produk.

❖ Penguatan 100 inkubator bisnis.

❖ Peningkatan partisipasi anggota

dalam permodalan koperasi

sebesar 2.27%.

❖ Peningkatan jumlah anggota

koperasi rata-rata sebesar 7.5%.

❖ Peningkatan volume usaha

koperasi rata-rata 16.5%.

❖ 20.000 koperasi berkualitas.

❖ 1.832 PPKL dalam peningkatan

peran dan tugas.

❖ 10.000 akta yang diberikan kepada

pelaku usaha mikro yang

membentuk koperasi.

Lebih lanjut, dalam rencana strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil

Menengah RI, telah ditetapkan arah kebijakan dan strategi pemberdayaan Koperasi

dan UKM yang tidak dapat dilepaskan dengan upaya pembangunan kompetensi

inovasi dan teknologi untuk meningkatkan posisi tawar dan efisiensi usaha serta

mendukung pemerataan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, ditetapkan




pula lima arah kebijakan prioritas bidang pemberdayaan Koperasi dan UMKM yaitu

Peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi Koperasi dan UMKM, Peningkatan

akses kepada sumber daya produktif, Pengembangan produk dan pemasaran bagi

Koperasi dan UMKM, Peningkatan daya saing SDM Koperasi dan UMKM serta

Penguatan kelembagaan Koperasi.

Adapun tujuan dari penetapan arah kebijakan tersebut masing-masing dapat

diuraikan sebagai berikut :

1. Peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi Koperasi dan UMKM.

Arah kebijakan ini ditujukan untuk mewujudkan pemberdayaan Koperasi dan

UMKM yang lebih koordinatif dan partisipatif, didukung peningkatan peran

Lembaga-Lembaga swasta dan masyarakat, menyediakan regulasi/ kebijakan

nasional dan daerah yang mendukung pemberdayaan Koperasi dan UMKM serta

menurunkan pungutan yang menghambat perkembangan usaha Koperasi.

2. Peningkatan akses kepada sumber daya produktif. Arah kebijakan ini ditujukan

untuk peningkatan akses Koperasi dan UMKM kepada sumber daya produktif

terutama berkaitan dengan jangkauan dan jenis sumber pembiayaan yang

sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan usaha Koperasi dan UMKM,

khususnya melalui KUR sebagai bagian penting untuk meningkatkan usaha

masyarakat yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Sumber daya

produktif dimaksud juga berkaitan dengan peningkatan akses teknologi, akses

pasar dan pemasaran bagi koperasi dan UMKM.

3. Pengembangan produk dan pemasaran bagi Koperasi dan UMKM. Arah

kebijakan ini ditujukan untuk pengembangan produk Koperasi dan UMKM yang

berkualitas, inovatif dan kreatif yang bersaing baik di pasar domestik maupun

mancanegara.

4. Peningkatan Daya Saing SDM Koperasi dan UMKM. Arah kebijakan ini

ditujukan untuk peningkatan kapasitas, produktivitas Koperasi dan UMKM,

yang didukung pengusaha, pengelola dan pekerja yang memiliki kompetensi

yang tinggi dan wirausaha handal serta meningkatan jumlah wirausaha baru

yang didukung pola pengembangan kewirausahaan yang tersistem.

Dilaksanakan juga revitalisasi sistem pendidikan pelatihan dan penyuluhan

perkoperasian.




5. Penguatan kelembagaan Koperasi. Arah kebijakan ini ditujukan untuk

pengembangan praktek berkoperasi yang sesuai nilai, jati diri, prinsip dan asas

Koperasi serta peningkatan peran Koperasi dalam memfasilitasi

perkembangan usaha anggota dan peningkatan kesejahteraan anggota.

Sedangkan urusan wajib di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten adalah penumbuhan,

pengembangan dan pemasyarakatan Koperasi dan UMKM. Dengan mengacu pada

arah kebijakan Kementerian Koperasi dan UKM RI serta Pemerintah Provinsi

Sumatera Selatan, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten

Oku timur telah menetapkan arah kebijakan untuk lima tahun ke depan dalam

kerangka program prioritas dan program penunjang. Di mana program prioritas

tersebut merupakan tiga program utama yang menjadi fokus prioritas Pemerintah

Kabupaten Oku timur dan sejalan dengan Kementerian Koperasi dan UKM RI.

Sedangkan dua program penunjang lainnya merupakan program yang dinilai dapat

menunjang keberhasilan program prioritas yang telah ditetapkan.

3.4. TELAAHAN RENSTRA DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI

SUMATERA SELATAN

Telaahan terhadap RENSTRA Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera

Selatanjuga bertujuan untuk sinergitas dan sinkronisasi pada tingkat kabupaten

dan provinsi. Berikut ini merupakan ringkasan penyempuranaan dari RENSTRA

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatansebagaimana tertera dalam

Tabel 3.3.1 di bawah ini :




Tabel 3.3 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Target Kinerja

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan

Visi : Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berbasis sumber daya

lokal yang mandiri dan berdaya saing menuju Sumatera Selatan Sejahtera.

Misi : 1. Meningkatkan pelayanan permodalan pada masyarakat.

1. Mewujudkan koperasi dan UKM yang mandiri dan berdaya saing.

2. Peningkatan SDM koperasi.

3. Penguatan kelembagaan.

Tujuan : Terwujudnya UMKM dan koperasi yang kuat, sehat dan berdaya saing.

SASARAN STRATEGIS TARGET KINERJA

1. Meningkatnya kualitas koperasi dan

UMKM.

2. Meningkatnya ekonomi

kemasyarakatan.

a) Jumlah koperasi aktif 4.761 unit.

b) Jumlah wirausaha baru 1.650 UMKM.

c) Meningkatnya pangsa pasar baik lokal maupun ekspor.

d) Meningkatnya jumlah penerimaan dana KUR.

e) Meningkatnya jumlah penerimaan dana LPDB.

f) Terpenuhinya keinginan masyarakat terhadap pasar.

g) Meningkatnya SDM pengelola koperasi.

Saat ini permasalahan mendasar yang menjadi tugas dan tanggung jawab

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan dalam kaitan

pembinaan terhadap koperasi dan UMKM adalah sebagai berikut :

1. Lemahnya SDM pembina di kabupaten/kota dan SDM pengelola koperasi.

2. Masih terbatasnya akses pasar terhadap hasil UMKM.

3. Masih kurangnya kesadaran UMKM untuk membuat izin usaha mikro.




4. Masih kurangnya kesadaran pengurus koperasi untuk mengetahui tentang

perkoperasian.

5. Masih terbatasnya penerapan dan KUR dan LPDB.

Terhadap permasalahan tersebut, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan upaya untuk mengurangi

tingkat permasalahan tersebut, antara lain dengan :

1. Peningkatan sumber daya manusia

2. Peningkatan akses pasar

3. Fasilitasi sarana prasarana pemasaran

4. Mendorong akses terhadap permodalan

5. Peningkatan akses teknologi

6. Mendorong tumbuhnya koperasi berskala besar

7. Revitalisasi kelembagaan koperasi

8. Mencetak kader koperasi

9. Mendorong tumbuhnya wirausaha baru

10. Meningkatkan koordinasi dengan kabupaten/kota dan Dinas/Instansi terkait

11. Perlu adanya tenaga/jabatan fungsional pengawas koperasi

3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana pembangunan sector koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tidak

luput juga dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten OKU TIMUR. Hal

ini disebabkan karena harus adanya kesesuaian antara wilayah wilayah

pembangunan dengan wilayah – wilayah yang dilindungi. Di kawasan lindung

dilarang untuk melakukan kegiatan budidaya apapun, kecuali pembangunan sarana

vital dengan luas area tidak lebih dari 2% dari kawasan lindung.

Selain memiliki beberapa kekuatan seperti telah dijelaskan diatas, Dinas

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, masih memiliki beberapa Kelemahan yang

menyangkut kelancaran organisasi dalam mencapai tujuan, yaitu:

1. Rendahnya kualitas sebagian sumberdaya aparatur yang ada,

keterbatasan ini menyebabkan ketimpangan dalam pengelolaan Koperasi,

Usaha Kecil dan Menengah.




2. Keterbatasan dana operasional, yang sangat diperlukan bagi kelancaran

tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kabupaten OKU Timur dalam pencapaian Visi dan misinya :

3. Keterbatasan Sarana dan prasarana pendukung yang dimiliki Dinas

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

4. Sebagian pegawai kurang mematuhi disiplin kerja.

Beberapa peluang yang mendukung kelancaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil

dan Menengah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dalam mencapai visi dan

misinya sebagai berikut:

1. Adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan

Peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang

Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, memberikan kewenangan

yang luas bagi daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, tidak

terkecuali dibidang koperasi usaha Kecil dan Menengah.

2. Dukungan Kebijakan Pemerintah Kabupaten, yang dituangkan dalam

RPJM Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016-2021, dimana

pada misi IV RPJM tersebut, antara lain: meningkatkan kelembagaan dan

organisasi koperasi dan UKM untuk mewujudkan sistem ekonomi

kerakyatan.

3. Adanya potensi koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang dapat

dikembangkan atau ditingkatkan. Jumlah Koperasi yang tersebar ada 20

kecamatan di Kabupaten OKU Timur sebanyak 437 unit

4. Jumlah UKM dengan berbagai usaha antara lain : batubata, keripik pisang,

pembuatan bak truk, industri rumah tangga, manisan, dagang,

perbengkelan, studio foto, kelontongan, ATK/ fotocopy, rental alat dan

mesin pertanian, jasa furniture dan lain-lain sebanyak 10.000 unit;

Jumlah penggilingan padi sebanyak 478 unit;

5. Adanya dukungan dan APBD dalam menggerakkan roda organisasi dinas

baik berupa belanja langsung maupun tak langsung, dalam meningkatkan

pelayanan prima kepada masyarakat




6. Adanya gerakan disiplin nasional, dalam rangka meningkatkan disiplin

pegawai sehingga tugas-tugas dibidang koperasi usaha Kecil dan Menengah

dapat dilaksanakan lebih cepat dan tepat.

3.6. Penentuan Isu-Isu Strategi

Isu-isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau

dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan

bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi / kejadian yang menjadi isu

Strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan

kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan

menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam

jangka panjang.

Tuntutan Era Globalisasi yang semakin dominan memerlukan tersedianya

pemerintah yang kuat dan berdaya saing tinggi, sementara itu keberhasilan dalam

persaingan di masa ini, adalah; PENINGKATAN KUALITAS SDM DI DUKUNG

SARANA DAN PRASARANA YANG CANGGIH. Agar memiliki kompetensi dalam

menunjang pelayaan Publik pada sisi pemerintah yang kompetittif tersebut

pemberian otonomi daerah seluas-luasnya kepada kota dimaksudkan agar prinsip-

prinsip kabupaten/ kota secara otonomi mampu mengemas diri untuk memiliki era

kompetensi petisi dengan tersedianya SDM aparatur Pemerintah Profesional dan

Berkualitas.

Sepadan dengan itu Pemerintah Kabupaten OKU TIMUR khususnya Dinas

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten OKU Timur melalui Perencanaan

dan Program susunan Organisasi sangat menunjang upaya pemberdayaan ekonomi

masyarakat dan seluruh potensi ekonomi terutama yang berorientasi Koperasi,Usah

Kecil dan Menengah yang telah menentukan Visi dan Misi, telah menetapkan

Pembobotan dan Menarik Asumsi selanjutnya untuk menentukan Isu-Isu Strategis.

Analisis Isu-Isu Strategis dan pilihan pembobotan menggunakan SWOT,

sedangkan Faktor internal dan External di rengking dengan urutan prioritas secara

Strategi Utama maka dapat ditentukan 5(Lima) poin, Berikut ini :




1. Pergunakan Kewenangan TUPOKSI untuk melaksanakan otonomi daerah

dalam bidang-bidang teknis pengelolaan Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah

2. Peningkatan Kualitas SDM yang ada sesuai dengan IPTEK dengan

mengikuti pendidikan, pelatihan dan sebagainya.

3. Mengikutsertakan SDM yang ada dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan

dengan perencanaan dan program Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan

Menengah, dan mengikuti kegiatan yang ada dalam lintas sektoral.

4. Pergunakan dana untuk pelaksanaan kegiatan secara optimal.

5. Meningkatkan disiplin kerja dan di evaluasi kemampuan pegawai yang ada

untuk mewujudkan Good Govermance.



Sesuai dengan arah Kebijakan yang telah dituangkan dalam RPJMD

Kabupaten OKU Timur Tahun 2016-2021, maka disusunlah Rencana Strategis di

tingkat SKPD. Didalamnya ditetapkan pula tujuan dan sasaran yang ingin

dicapai dalam waktu lima tahun tersebut dan relevan dengan Visi Misi

Pemerintah Kabupaten OKU TIMUR. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

merupakan dinas tekhnis yang menangani Urusan Koperasi dan Usaha Mikro

Kecil dan menengah serta mempunyai visi misi yang sejalan dengan Pemerintah.

4.1.TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS KOPERASI,

USAHA KECIL DAN MENENGAH

Tujuan Strategis adalah merupakan penjabaran pernyataan atau

Implementasi dari pelaksanaan renstra Perangkat Daerah sebagai kondisi yang

merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1-

5 tahun. Tujuan harus konsiten dengan tugas pokok dan fungsi organisasi dan

perbaikan perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tupoksi adapun

Tujuan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dirumuskan didalam RPJMD

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur adalah sebagai daya saing Usaha Mikro

Kecil dan Menengah, Koperasi yang mampu bersaing dipasar nasional sehingga

dapat meningkatkan kesejahteraan bagi pelaku Usaha dan juga dapat

mensejahterakan anggota koperasi. Tujuan sebagaimanna ditetapkan

Tujuan 1: Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, dinas Koperasi,

Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten OKU Timur didukung

melalui pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas pelayanan

administrasi perkantoran yang baik dan Peningkatan

Kompetensi dan Kapabilitas Sumber Daya Aparatur, dengan

indikator sasaran sebagai berikut :

a. Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana dalam menunjang

kegiatan Aparatur

b. Persentasi Pegawai yang memenuhi kompetensi



Tujuan 2 : Meningkatkan Pertumbuhan dan Daya Saing Koperasi dan

UMKM

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, dinas Koperasi,

Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten OKU Timur didukung

melalui Pencapaian dengan Sasaran :

1. Meningkatnya Koperasi yang berkualitas dan Unggul

2. Meningkatnya Iklim usaha yang Kondusif, Produktif dan

Berdaya Saing bagi Koperasi dan UMKM, dengan

indikator sebagai berikut :

a. Persentase koperasi Bersertifikat

b. Persentase Pertumbuhan UMKM

c. Pertumbuhan Wirausaha baru



Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2016-2021

Tujuan Sasaran Indikator Satuan Realisasi Target Capaian Kinerja Akhir

Periode

RPJMD

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Meningkatnya tata kelola

pemerintahan yang baik

Meningkatnya

kualitas pelayanan

administrasi

perkantoran yang

baik

Tingkat

ketersediaan

sarana dan

prasarana dalam

menunjang

kegiatan Aparatur

% 40 45 50 55 60 65 65

Peningkatan

Kompetensi dan

kapabilitas

sumberdaya

aparatur

Persentase Pegawai

yang memenuhi

kompetensi

% 50 50 55 60 65 70 70



TUJUAN

SASARAN INDIKATOR SATUAN REALISASI Target

Capaian Kinerja Akhir

Periode RPJMD

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Meningkatnya

Pertumbuhan

Daya Saing

Koperasi dan UMKM

Meningkatnya

Koperasi yang

berkualitas dan

Unggul

Persentase Koperasi

Bersertifikat

% 0 0 0 15 30 50 50

Meningkatkan

Iklim Usaha yang

kondusif,

Produktif dan

Berdaya Saing

bagi koperasi dan

UMKM

Persentase

Pertumbuhan

UMKM

% 10 20 30 35 45 60 60

Pertumbuhan

Wirausaha Baru

Unit 5 10 12 16 22 28 28






Strategi merupakan cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan. Strategi ini akan memperjelas pemikiran-

pemikiran secara konseptual, analistis, realistis, rasional dan komprehensif

tentang berbagai langkah yang diperlukan untuk memperlancar pencapaian

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi meliputi penetapan

kebijaksanaan dan program yang menunjukkan konsekuensi yang jelas

sebagai suatu sistem operasional guna mencapai tujuan dan sasaran dalam

rangka mewujudkan visi serta misi.

Kebijakan yang ditempuh merupakan ketentuan-ketentuan yang

telah disepakati pihak-pihak dilingkungan Pemerintah Kabupaten OKU

Timur dan ditetapkan oleh pimpinan untuk dijadikan pedoman, pegangan

atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan

keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi.

Kebijakan merupakan komitmen yang disepakati bersama antar

pemerintah dan masyrakat (eksekutif dan legislatif) untuk dilaksanakan

secara terpadu dan konsisten dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi

dan visi organisasi, dapat berupa ketetapan keputusan tertulis atau tidak

tertulis yang disepakati bersama untuk dijadikan pedoman atau tuntutan

dalam setiap kegiatan lingkungan Pemerintah Kabupaten OKU Timur.

Adapun Strategi dan arah kebijakan Pembangunan Dinas Koperasi,

Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten OKU Timur Tahun 2016-2021,

sebagaimana tertera pada Tabel 5.1




Tabel.5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

YAKIN OKU TIMUR LEBIH BAIK, AMAN, NYAMAN TANPA JALAN BERLUBANG

Untuk mewujudkan Ogan Komering Ulu Timur lebih baik, nyaman tanpa jalan berlubang diperlukan dukungan aparatur yang beriorientasi pada pelayanan publik serta anggaran pembangunan yang pro rakyat;

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

Meningkatnya

pelayanan

administrasi

koperasi dan

ukm

1.Tertib pengelolaan

penyelenggaraan administrasi perkantoran

Penyediaan sarana dan prasarana

serta sitem pengelolaan administrasi perkantoran yang memadai

Meningkatkan Standar Sarana dan

prasarana administrasi perkantoran

2. Kompetensi dan kapabilitas sumberdaya aparatur

Fasilitas Peningkatan Kwalitas sumber daya aparatur koperasi dan ukm

Meningkatkan Kompetensi, Integritas, Kapabilitas aparatur koperasi dan ukm melalui pendidikan formal dan informal

Misi 6 : Mewujudkan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pada Pembangunan Pertanian Berkelanjutan, Perkebunan, Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

Meningkatnya Pertumbuhan Daya Saing Koperasi dan UMKM

1. Meningkatnya Koperasi yang berkualitas dan Unggul

Meningkatkan kualitas Produk, Jaringan Kerjasama usaha koperasi dan UMKM

Memberikan Pelatihan peningkatan hasil produk bagi pengelola Koperasi dan Pelaku UMKM serta membuat jaringan kerjasama dengan dunia usaha

2. Meningkatnya Iklim Usaha yang Kondusif, Produktif dan Berdaya Saing bagi Koperasi dan UMKM

Peningkatan Pembiayaan Permodalan bagi pelaku usaha

Memfasilitasi Pelaku Koperasi dan UMKM untuk mendapatkan bantuan dana perkuatan permodalan, baik dari pemerintah maupun pihak lain





Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2016-2021 Page 63

Berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Koperasi Usaha

Kecil dan Menengah maka rencana program dan kegiatan, indicator kinerja

program dan kegiatan, target kinerja program serta kerangka pendanaan adalah

sebagaimana diuraikandalam table 6.1. Rencana program dan kegiatan tersebut

mencakup program dan kegiatan setiap urusan serta program dan kegiatan Dinas

Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten OKU TIMUR.

Adapun pengembangan kegiatan Strategis tersebut diselaraskan dengan

kondisi dan Permasalah yang dihadapi oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah Kabupaten OKU TIMUR karena RENSTRA disusun atas dasar tingkat

capaian kinerja, maka pengembangan strategis dilakukan dengan pendekatan pada

unit pelaku usaha yang menjadi sasaran program dan kegiatan dimaksud:

5.1. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

Dalam rangka peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi koperasi

dan UMKM, Maka kegiatan yang mendapatkan perhatian besar Dinas

koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah ;

1. Penyusunan kebijakan tentang usaha kecil menengah

2. Fasilitasi kemudahan formalisasi badan usaha UKM

3. Perencanaan, koordinasi dan pengembngan Usaha Kecil Menengah

4. Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah

5. Fasilitasi permasalahan proses produksi Usaha Kecil Menengah

6. Pemberian fasilitasi pengamanan kawasan Usaha Kecil Menengah

7. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan



5.2. Progam pengembangan kewirausahaan dan keunggulan

kompetitif usaha kecil menengah

Dalam rangka pengembangan kewirausahaan dan keunggulan

kompetitif UKM maka kegiatan yang mendapat perhatian besar Dinas


1. Memfasilitasi peningkatan kemitra usahaan bagi Mikro Kecil Menengah

2. Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan

3. Pengembangan usaha mikro kecil industri rumah tangga


5. 3. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM

Dalam rangka Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM,

maka kegiatan yang mendapat perhatian besar Dinas koperasi, Usaha Kecil

dan Menengah adalah ;

1. Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga

2. Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah

3. Pengembangan sarana pemasaran produk UMKM

4. Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan

5.4 . Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi

Dalam rangka peningkatan kualitas kelembagaan koperasi, maka

kegiatan yang mendapat perhatian besar Dinas koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah adalah ;

1. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi

2. Pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan

perkoperasian

3. Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi

4. Sosialisasi prinsip-prisip pemahaman perkoperasian

5. peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi

6. Rintisan penerapan teknologi sederhana manajemen modern pada jenis

usaha koperasi


8. Pelatihan SDM Koperasi



5.5. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan

keuangan daerah

Dalam rangka peningkatan dan pengembangan pengelolaan

keuangan daerah, maka kegiatan yang mendapat perhatian besar Dinas


1. Peningkatan manajemen aset/barang daerah

5.6. Program peningkatan dan pengembangan usaha koperasi

Dalam rangka Program peningkatan dan pengembangan usaha

koperasi, maka kegiatan yang mendapat perhatian besar Dinas koperasi,

Usaha Kecil dan Menengah adalah ;

2. Pelatihan tata kelola administrasi koperasi

3. Promosi produk dan profil koperasi

4. Revalitas KUD

5. Fasilitasi Koperasi pada unit simpan pinjam



Rencana Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten OKU Timur Tahun 2016 - 2021, merupakan bagian dari rangkaian perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang- undang tentang sisitem pembangunan perencanaan Nasional dan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.

Kegiatan, Indikator, target kinerja dan pagu anggaran yang disusun dalam bentuk masih bersifat indikatif serta akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan selain merupakan jabaran dari Renstra Perangkat Darah juga mengacu pada RKPD sebagai jabaran tahunan RPJMD.

Indikator dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten OKU Timur yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten OKU Timur pada table 7.1 dibawah ini:



Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No Indikator Kinerja PD

Kondisi Kinerja pada awal periode

RPJMD

Target Program Perangkat Daerah

Kondisi kinerja pada akhir periode

RPJMD Tahun ke-1

2016 Tahun ke-2

2017 Tahun ke-3

2018 Tahun ke-4

2019 Tahun ke-5

2020 Tahun ke-6

2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1

Persentase Koperasi

Bersertifikat

% 0 0 0 15 30 50 50

2 Persentase Pertumbuhan

UMKM

% 10 20 30 35 45 60 60

3 Pertumbuhan

Wirausahawan Baru

UKM 5 10 12 16 22 26 26



Tabel 7.2 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD



RPJMD



RPJMD Tahun ke-1

2016 Tahun ke-2

2017 Tahun ke-3

2018 Tahun ke-4

2019 Tahun ke-5

2020 Tahun ke-6

2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 Cakupan pelayanan administrasi perkantoran

% 100 100 100 100 100 100

100

2 Capaian sarana dan prasarana yang berfungsi dengan baik

% 100 100 100 100 100 100

100

3 Capaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

% 100 100 100 100 100 100

100

4 Capaian peningkatan disiplin aparatur

% 0 0 0 100 100 100

100

5 Capaian peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

% 0 0 0 100 100 100

100





RPJMD



RPJMD Tahun ke-1

2016 Tahun ke-2

2017 Tahun ke-3

2018 Tahun ke-4

2019 Tahun ke-5

2020 Tahun ke-6

2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

6 Persentase Koperasi Sehat

% 0 100 100 100 100 100 100

7 Persentase Berkembangnya Nilai usaha Koperasi

% 100 100 0 100 100 100 100

8 Persentase meningkatnya kemudahan pelayanan bidang UKM

% 100 100 100 100 100 100 100

9 Jumlah UMKM berinovasi dan bermodal

% 100 100 0 100 100 100 100

10 Jumlah Wirausaha baru yang mengikuti pelatihan dan mendapatkan bantuan

% 100 100 100 100 100 100 100




Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kabupaten OKU Timur Tahun 2016 - 2021, adalah sebagai pengatur

arah perkembangan organisasi dalam mencapai keberhasilan dimasa

mendatang. Dalam pelaksanaannya Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah Kabupaten OKU TIMUR harus selalu cermat mengamati

lingkungannya, baik internal maupun eksternal yang senatiasa berubah

begitu cepat, dan memerlukan pengamatan yang akurat dan diagnosis

lingkungan yang efektif baik dibidang Koperasi dan UKM maupun

masyarakat pada umumnya. Dengan telah dirumuskanya Renstra ini,

diharapkan mampu memperoleh manfaat dari berbagai peluang yang

ada, dan dapat memperkecil bahkan menghilangkan dampak negatif

yang mengancam kesinambungan operasional Dinas Koperasi, Usaha

Kecil dan Menengah ini.

Sehubungan dengan hal itu, untuk keberhasilan visi dan misi

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ada beberapa hal yang perlu

dilaksanakan, yaitu:

1. Setiap personil dituntut untuk memiliki keperdulian yang tinggi

terhadap organisasi secara keseluruhan, tidak hanya puas

dengan dapat menyelesaikan tugas pokok dan fungsi secara

baik, tetapi lebih dari itu perlu memberikan kontribusi serta

memiliki pandangan lebih luas dan jernih tentang berbagai

aspek keberhasilan organisasi.

2. Tindakan proaktif memang dituntut dalam setiap pelaksanaan

tugas, tetapi harus melalui penelaahan secara mendalam

terhadap kekeliruan-kekeliruan dalam organisasi sendiri,

sehingga tidak tergelincir kepada tindakan-tindakan agresif dan

reaktif




3. Mencermati berbagai peristiwa yang actual merupakan hal yang

sangat diperlukan, terutama perubahan dalam peraturan

perundangan serta untuk menganalisis lebih mendalam

perubahan tersebut.

Partisipasi seluruh komponen yang terkait dengan Dinas Koperasi,

Usaha Kecil dan Menengah baik aparatur maupun masyarakat dan

dunia usaha sangat mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi.

Martapura, April 2019

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

KABUPATEN OKU TIMUR,

Ir. SANTIO, M.M

Pembina Utama Muda, IV.c NIP. 19620607 199003 1 005

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN … · 2019. 8. 1. · Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur KATA PENGANTAR Puji syukur kita

Documents