Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil · PDF filerencana strategis kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah republik indonesia tahun 2012 - 2014 kementerian

RENCANA STRATEGIS

KEMENTERIAN KOPERASI DAN

USAHA KECIL DAN MENENGAH

REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 2012 - 2014

KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

TAHUN 2012

a

PERATURAN

MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 06 /Per/M.KUKM/XI/2012

TENTANG

RENCANA STARTEGIS KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN

MENENGAH TAHUN 2012 - 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a.

b.

bahwa dalam rangka menyikapi berbagai dinamika yang

berkembang dalam pelaksanaan prograrn pemberdayaan

Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ke depan,

diperlukan adanya penyesuaian dan penyempurnaan

terhadap kegiatan strategis ataupun kegiatan inisiatif

baru yang belum tertampung pada Rencana Strategis

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Tahun 2010 - 2014 tersebut;

bahwa untuk mempertajam dan rneningkatkan

akuntabilitas Rencana Strategis Kementerian Koperasi

dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai upaya mendorong

dan mengakselerasi pemberdayaan Koperasi dan

usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta meningkatkan

daya saing, perlu melakukan beberapa perubahan pada

Rencana stratergis Kementerian Koperasi dan usaha Kecil

dan Menengah Tahun 2010 - 2014;

c

Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia 2012-2014

c.

d.

Mengingat : 1.

2.

3.

4.

5.

6.

d

bahwa pada prinsipnya penyempurnaan Rencana

Strategis ini tidak merubah subtansi pokok dan merupakan

rangkaian satu kesatuan utuh Rencana Strategis

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Tahun 2010 - 2014 yang telah ada sebelumnya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan

Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan

Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2A12 - 2014.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasionai (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 -2025

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 33,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

4700);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha

Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang

Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 212,Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5355);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata

Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 4663);


7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4663);

8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

9. Peraturan Presiden Nornor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

10. Instruksi Presiden Republik lndonesia Nomor 18 Tahun 1998 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian;

11. Instruksi Presiden Republik lndonesia Nomor 7 Tahun 1999

tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

12. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga;

13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

14. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 05/Per/M.KUKM/IX/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kenrenterian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TAHUN 2012 - 2014

e


Pasal 1

Perubahan Rencana Strategis Kementerian Koperasidan Usaha Kecil dan Menengah

Tahun 2010-2014 menjadi Tahun 2012-2014 adalah sebagaimana tercantum dalam

lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan seluruh Unit kerjanya dalam

menyelenggarakan program dan kegiatan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan

Menengah pada Tahun 2012-2A14.

Pasal 3

(1) Dengan diberlakukannya Peraturan ini, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha

Kecil dan Menengah Nomor: 01/Per/M.KUKM/I/2010 tentang Rencana Strategis

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2010-2014 di cabut

dan tidak berlaku.

(2) Ketentuan-ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil

dan Menengah Nomor: 01/Per/M.KUKM/I/2010 tentang Rencana Strategis

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2010-2014

dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum

diganti berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Menteri

ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik lndonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 16 November 2012

MENTERI NEGARA

SJARIFUDDIN HASAN

f


Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 20 November 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

AMIR SYAMSUDDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 1143

g


KATA PENGANTAR

Implementasi kebijakan serta program pembangunan sebagaimana tertuang

dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

2010-2014 telah memasuki tahun ketiga. Berbagi upaya strategis telah, sedang dan

akan terus diselenggarakan untuk dapat mewujudkan pencapaian target dan sasaran

RPJMN 2010-2014 khususnya pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

Seiring dengan bergulirnya waktu, serta memperhatikan berbagai aspek secara

komprehensif, faktor internal dan eksternal serta dinamika yang berkembang, maka

tidak dapat dipungkiri diperlukan adanya penyesuaian dan program penyempurnaan

terhadap program strategis atau yang berupa program inisiatif baru (new initiative)

dalam Rencana Stategis Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2010-2014 yang telah

ada. Namun demikian, penyempurnaan ini tidak merubah subtansi pokok dan prinsip

atas Renstra dimaksud dan merupakan rangkaian satu kesatuan utuh.

Renstra Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2010-2014 yang telah

disempurnakan ini menjadi panduan dan pedoman untuk meningkatkan Kinerja

Kementerian Koperasi dan UKM secara lebih baik, transparan dan akuntabel.

Dengan demikian akan terselenggara pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan

pemberdayaan koperasi dan UKM, sesuai dengan tujuan pembangunan nasional,

khususnya amanat RPJMN Tahun 2010-2014.

Selain itu Renstra Kementerian Koperasi dan UKM ini, diharapkan menjadi

panduan bagi seluruh pihak yang berkepentingan terhadap upaya pemberdayaan

koperasi dan UMKM secara nasional. Dengan perencanaan yang tersistem, terstruktur

dan terukur, diharapkan pula Renstra ini dapat lebih meningkatkan efisiensi dan

efektivitas penyelenggaraan pembangunan Nasional melalui pemberdayaan Koperasi

dan UMKM.

Jakarta, 16 November 2012

Sekretaris Kementerian,

Ir. Agus Muharram, MSP

i


DAFTAR ISI

Kata Pengantar ............................................................................................................. i

Daftar Isi ...................................................................................................................... ii

Daftar T abel .................................................................................................................. iv

Daftar Gambar .............................................................................................................. v

Daftar Grafik .................................................................................................................. vi

BAB I

PENDAHULUAN ............................................................................................................ 1

1.1. Kondisi Umum ............................................................................................. 1

1.2. Potensi dan Permasalahan ......................................................................... 6

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS ....................................................... 16

2.1. Visi Kementerian Koperasi dan UKM ......................................................... 16

2.2. Misi Kementerian Koperasi dan UKM ....................................................... 17

2.3. Tujuan Kementerian Koperasi dan UKM ................................................... 17

2.4. Sasaran Strategis Kementerian Koperasi dan UKM. ................................ 19

2.5. Ringkasan Eksekutif .................................................................................... 22 BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI ............................................................................. 26

3.1 Arah kebijakan dan Strategi Nasional ........................................................ 26

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Koperasi dan UKM ............... 30

3.2.1. Arah Kebijakan Kementerian Koperasi dan UKM ........................... 32

3.2.2. Strategi Kementerian Koperasi dan UKM ...................................... 33

1) Strategi peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi

Koperasi dan UMKM. ...................................................... 34

ii


2) Strategi pengembangan produk dan pemasaran bagi

Koperasi dan UMKM. .................................................... 34

3) Strategi peningkatan daya saing SDM Koperasi dan

UMKM ............................................................................ 35

4) Strategi penguatan kelembagaan Koperasi dan UMKM 36

5) Strategi peningkatan akses kepada sumber daya

produktif ........................................................................ 37

3.3 Program dan Kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM....................... 38

3.3.1. Program Generik Kementerian Koperasi dan UKM ...................... 38

3.3.2. Program Teknis Kementerian Koperasi dan UKM ........................ 40

3.4 Program/Kegiatan dan Rencana Kerja Berdasarkan Unit Eselon I......... 47

3.4.1. Program Generik ............................................................................. 47

3.4.2. Program Teknis ................................................................................ 47

1) Deputi Bidang Kelembagaan ........................................ 48

2) Deputi Bidang Produksi ................................................. 49

3) Deputi Bidang Pembiayaan ........................................... 52

4) Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha .......... 54

5) Deputi Bidang Pengembangan SDM ............................ 56

6) Deputi Bidang Pengembangan Restrukturisasi Usaha . 58

7) Deputi Bidang Pengkajian Sumber Daya UKMK ......... 58

8) Lembaga Layanan Pemasaran (LLP-KUMKM) .............. 60

9) Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB-KUMKM) .... 60

BAB IV

PENUTUP....................................................................................................................... 62

iii


DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Aspek Lingkungan Strategis .................................................... 5

Tabel 2 : Potensi dan Permasalahan yang Dipengaruhi Lingkungan

Strategis Eksternal .................................................................... 9

Tabel 3 : Potensi dan Permasalahan Terkait Peran Kementerian

KUKM ........................................................................................ 10

Tabel 4 : Potensi dan Permasalahan Terkait Kelembagaan .................. 12

Tabel 5 : Sasaran Strategis dan Target Kinerja Kementerian Koperasi

dan UKM 2010-2014. ................................................................. 20

Tabel 6 : Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Target Kinerja untuk

tahun 2010-2014 ........................................................................ 23

Tabel 7 : Substansi Inti Program Prioritas Nasional Kementerian

Koperasi dan UKM di Prioritas Pembangunan no 4 ............... 31

iv


DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Alur Proses Perencanaan Strategis Kementerian KUKM........ 5

Gambar 2 : Kerangka Berpikir Perencanaan Strategis Kementerian

KUKM ........................................................................................ 8

Gambar 3 : Kerangka Pemberdayaan Koperasi dan UMKM dalam RPJPN

2005-2025 .................................................................................. 27

Gambar 4 : Alur Pikir Prioritas Pembangunan Kementerian Koperasi dan

UKM RPJMN 2010-2014 ............................................................ 28

Gambar 5 : Arah kebijakan dan strategi pemberdayaan Kementerian

Koperasi dan UKM dalam RPJMN ........................................... 31

v


DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 : Jumlah Koperasi ....................................................................................... 2

Grafik 2 : Jumlah Anggota Koperasi ........................................................................ 3

Grafik 3 : Jumlah UMKM .......................................................................................... 3

Grafik 4 : Jumlah Penerapan Tenaga Kerja UMKM ................................................ 4

Grafik 5 : Kontribusi UMKM PDB Harga yang berlaku ........................................... 4

vi

Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia 2012-2014

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM)

merupakan bagian integral dalam pembangunan nasional yang bertujuan

mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam pembangunan bidang

ekonomi, secara eksplisit UUD 1945 menekankan implementasi azas kekeluargaan

(pasal 33 ayat 1) dan penyelenggaraan perekonomian nasional yang berdasar atas

demokrasi ekonomi (pasal 33 ayat 4).

Selaras dengan itu, kebijakan yang berpihak (affirmative policy) terhadap Koperasi

dan UMKM, telah menjadi harapan yang berkembang luas di tengah tumbuhnya

kesadaran dan perhatian masyarakat terhadap nasib ekonomi rakyat. Oleh karena

itu, selain pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, aspek penting yang menjadi agenda

besar dalam proses pembangunan ekonomi hari ini dan ke depan adalah

kemandirian ekonomi nasional dan pemerataan pembangunan yang berkeadilan.

Dalam hal ini, pemberdayaan Koperasi dan UMKM berkaitan langsung dengan

kehidupan dan peningkatan kesejahteraan bagi sebagian besar rakyat Indonesia (pro

poor), selain itu potensi dan peran strategisnya telah terbukti menjadi penopang

kekuatan dan pertumbuhan ekonomi nasional (pro growth). Keberadaan Koperasi

dan UMKM yang dominan sebagai pelaku ekonomi nasional juga merupakan subyek

vital dalam pembangunan, khususnya dalam rangka perluasan kesempatan berusaha

bagi wirausaha baru dan penyerapan tenaga kerja serta menekan angka

pengangguran (pro job) serta pro environment.

Pendekatan pembangunan yang ditujukan pada pelaku ekonomi, khususnya pada

Koperasi dan UMKM, amat penting. Langkah ini sekaligus untuk mempertegas

penataan struktur pelaku ekonomi nasional yang selama ini dalam kondisi dualistik

dan timpang. Pembangunan yang ditujukan kepada Koperasi dan UMKM diharapkan

menghantarkan penataan struktur pelaku ekonomi nasional lebih padu dan


2

seimbang, baik dalam skala usaha, strata dan sektoral, sehingga berkembang

struktur pelaku ekonomi nasional yang kokoh dan mandiri.

Tataran pemberdayaan Koperasi dan UMKM terdiri dari tataran makro, tataran meso

dan tataran mikro. Tataran makro merupakan kebijakan perbaikan lingkungan usaha

yang diperlukan untuk mendukung perkembangan UMKM. Beberapa isu lingkungan

usaha di antaranya terkait regulasi, persaingan usaha, biaya transaksi, peran

pemerintah, swasta dan masyarakat.

Tataran Meso merupakan peningkatan akses UMKM kepada sumber daya produktif

dalam rangka meningkatkan kesehatan dan perluasan usaha. Pada tataran ini fokus

pada pengembangan kelembagaan dan peningkatan kapasitas untuk mendukung

perkembangan jaringan usaha dan pemasaran, peningkatan akses UMKM kepada

sumber permodalan dan advokasi, serta peningkatan intensitas penerapan teknologi

yang sesuai dengan kebutuhan UMKM.

Tataran Mikro mencakup persoalan yang paling mendasar dalam pemberdayaan

UMKM yaitu pada karakteristik perilaku dan kapasitas pelaku usaha. Di tataran ini

fokus pada upaya-upaya penumbuhan kewirausahaan dan budaya kerja, serta

pengembangan sumber daya pelaku usaha dan pengelola koperasi yang berdaya

saing.

Bahwa Koperasi dan UMKM telah

memberikan berbagai sumbangsih

dalam proses pembangunan nasional.

Berdasarkan Data Kementerian Koperasi

dan UKM tahun 2012 menunjukkan

bahwa jumlah Koperasi pada akhir Mei

2012 sebesar 192.443 unit hal ini

mengalami kenaikan sebesar 2,26%

apabila dibandingkan tahun 2011

sebanyak 188.181 unit.

Grafik 1: Jumlah Koperasi

Sumber : Data Kemenkop UKM 2012


3

Adapun jumlah anggota Koperasi pada

Mei tahun 2012 sebanyak 33,68 juta

orang naik sebesar 9,2% apabila

dibandingkan tahun 2011 sebanyak

30,84 juta orang. Sedangkan data

akhir tahun 2011, diketahui jumlah

pelaku UMKM mencapai 55,2 juta unit.

dari data tersebut menunjukkan bahwa

UMKM merupakan pelaku ekonomi

yang dominan karena mencapai 99,99%

dari seluruh pelaku ekonomi nasional. Keberadaan jumlah UMKM yang besar,

dengan penyebaran hingga ke pelosok daerah, merupakan kekuatan ekonomi yang

sesungguhnya dalam struktur pelaku ekonomi nasional.

Ditinjau dari penyerapan tenaga kerja

pada tahun 2011, UMKM mampu

menyerap sebanyak 101.722.458 orang

tenaga kerja, apabila dibandingkan

dengan tahun 2010 mengalami

peningkatan sebesar 2,33% menjadi

99.401.775 orang. Bahwa dengan

tingkat penyerapan tenaga kerja yang

relatif besar, sektor ini telah menjamin

stabilitas pasar tenaga kerja, penekanan

pengangguran dan menjadi wahana bangkitnya wirausaha baru, serta tumbuhnya

wirausaha nasional yang tangguh dan mandiri.

Di sisi lain, kontribusi UMKM dalam ekspor non migas pada tahun 2010 mencapai

sekitar Rp.175,89 triliun. Setidaknya UMKM telah menjadi penguat ekspor non migas

hingga 15,80% dari total ekspor non migas sebesar Rp. 1.112 triliun. Peran UMKM

dalam ekspor ini merupakan bukti kemampuan dan daya saing produk UMKM di

Sumber: BPS 2011

Grafik 2: Jumlah Anggota Koperasi

Sumber : Data Kemenkop UKM 2012

Sumber : Data BPS 2012

Grafik 3: Jumlah UMKM (Unit)


4

pasar bebas, sekaligus merupakan

potensi yang harus terus dipelihara

untuk menjaga kesinambungan

perdagangan internasional dan meraih

devisa lebih besar.

Seiring dengan itu komitmen yang tinggi

para pimpinan Kementerian Koperasi

dan UKM untuk melakukan reformasi

birokrasi, akan menjadi tonggak baru

bagi pemberdayaan Koperasi dan

UMKM. Komitmen ini merupakan bagian penting untuk meningkatkan kinerja, yang

sekaligus sebagai bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap pembangunan

ekonomi rakyat. Berlakunya globalisasi ekonomi, serta makin pesatnya kerjasama

ekonomi antar negara terutama dalam konteks ASEAN dan APEC, akan menciptakan

peluang baru bagi Koperasi dan UMKM, sehingga dapat meningkatkan peranannya

sebagai penggerak utama pertumbuhan

industri manufaktur dan kerajinan,

agroindustri, ekspor non migas, dan

penciptaan lapangan kerja baru.

Dengan memperhatikan peran dan

potensinya dalam perekonomian

nasional, keberadaan Koperasi dan

UMKM terbukti merupakan pelaku

usaha yang mandiri, kukuh dan fleksibel,

dalam kondisi normal atau krisis

sekalipun. Bahkan tidak dapat disangkal oleh siapapun bahwa Koperasi dan UMKM

memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Ia

menjadi jantung ekonomi rakyat, dan pelopor tumbuhnya ekonomi kerakyatan.

Atas alasan tersebut maka aspek lingkungan strategis dari semua aspek dalam skala

nasional maupun internasional sangat berpengaruh dalam penyusunan program dan

Grafik 4: Penyerapan Tenaga Kerja


Grafik 5: Kontribusi UMKM Terhadap PDB Harga Berlaku



5

kegiatan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, sebagaimana tabel

berikut :

Tabel 1 :

Aspek Lingkungan Strategis

Aspek

Politik

Aspek Ekonomi

Aspek Sosial

• Pesatnya kerjasama ekonomi antar negara terutama dalam konteks ASEAN dan APEC, akan menciptakan peluang baru bagi Koperasi dan UMKM,

• Kontribusi UMKM terhadap pembentukan PDB

• Pengembangan UMKM hanya membutuhkan tingkat investasi yang lebih rendah

• Kontribusi UMKM dalam ekspor non migas

• Sektor UMKM telah menjamin stabilitas pasar tenaga kerja

• Penekanan pengangguran menjadi wahana bangkitnya wirausaha baru

Penyusunan rencana strategis ini merupakan kerangka teknis dan kerangka besar

sebagai empowering yang secara langsung menyentuh Koperasi dan UMKM di tanah

air. Selanjutnya rencana strategis ini merupakan pedoman bagi Kementerian

Koperasi dan UKM serta jajarannya dalam pelaksanaan kebijakan, program dan

kegiatan pemberdayaan Koperasi dan UMKM di Indonesia periode 2010-2014,

sekaligus sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pemberdayaan

Koperasi dan UMKM di tanah air. Selanjutnya disajikan Diagram Alur Proses dan

Gambar Kerangka Berpikir Perencanaan Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha

Kecil dan Menengah sebagaimana Gambar 1. adalah sebagai berikut :

Gambar 1. Alur Proses Perencanaan Strategis Kementerian Koperasi dan UKM

Gambar 2. Kerangka Berpikir Perencanaan Strategis Kementerian Koperasi dan UKM


6

1.2 Potensi dan Permasalahan

Potensi dan permasalahan yang terbentuk akibat perubahan lingkungan strategis

internal maupun eksternal adalah kunci dalam menyusun perencanaan strategis.

Perencanaan itu sendiri disusun dalam batas dan lingkup mandat yang diterima oleh

Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dengan mengacu pada

peraturan perundangan yang terkait secara substansial dengan perkoperasian dan

usaha mikro, kecil, dan menengah maupun dalam kaitan tata kelola kelembagaan.

Kementerian Koperasi dan UKM sesuai dengan Undang-undang No.17 tahun 2012

dan Undang-undang No.20 tahun 2008 merupakan kementerian yang secara khusus

mendapatkan amanah dalam melakukan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil

dan Menengah. Oleh karena itu peran dan posisinya dalam pemberdayaan Koperasi

dan UMKM, tidak saja penting tetapi juga strategis, khususnya dalam rangka

mempercepat kesejahteraan rakyat dengan mengurangi kemiskinan dan menekan

pengangguran.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian menegaskan bahwa

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM berperan; Menetapkan

kebijakan yang mendorong koperasi agar dapat tumbuh dan berkembang baik (Pasal

112, ayat 1); Dalam menetapkan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Pemerintah dan Pemerintah Daerah menempuh langkah untuk mendukung

pertumbuhan, perkembangan, dan pemberdayaan Koperasi bagi kepentingan Anggota

(Pasal 112, ayat 2); Langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan

memberikan bimbingan dan kemudahan dalam bentuk: a. pengembangan

kelembagaan dan bantuan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan penelitian

koperasi; b. bimbingan usaha Koperasi yang sesuai dengan kepentingan ekonomi

anggota; c. memperkukuh permodalan dan pembiayaan Koperasi; d. bantuan

pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerjasama yang saling menguntungkan

antara Koperasi dan badan usaha lain; e. bantuan konsultasi dan fasilitasi guna

memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi dengan tetap

memperhatikan Anggaran Dasar Koperasi; dan/atau f) insentif pajak dan fiskal sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


7

Sedangkan penugasan yang sifatnya sangat teknis yang diamanatkan oleh Undang-

Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dimana salah

satu tugas tersebut adalah : Bersama dengan Pemerintah Daerah menyediakan

pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil (Pasal 21). Dalam hal ini pemerintah,

pemerintah daerah, dan dunia usaha dapat memberikan hibah, mengusahakan

bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta

tidak mengikat untuk Usaha Mikro dan Kecil (Pasal 21 ayat 4).

Selanjutnya disajikan Diagram Alur Proses dan Gambar Kerangka Berpikir

Perencanaan Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

sebagaimana Gambar 2 adalah sebagai berikut :


8

Gambar 2. Kerangka Berpikir Perencanaan Strategis Kementerian Koperasi dan UKM

Hubungan Langsung

Sebagai Referensi

Visi dan Misi Kementerian KUMKM

Tujuan Kementerian KUMKM

Sasaran

Strategis

Target

Kinerja

Undang-Undang No. 17 Tahun 2012

Undang-undang No. 20 Tahun 2008

RPJPN

Tahun

2025

RPJMN

Tahun 2010-

2014

Pelaksanaan :

Analisis Internal-Eksternal

Kemampuan

KUMKM dalam:

Penciptaan,

Pelayanan dan

Pengelolaan

Faktor

Peubah:

Politik,

Ekonomi,

Sosial dan

Teknologi

Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Kementerian

KUMKM

Perencanaan : Program, Kegiatan dan Anggaran

Efektif dan

Efisien

Koordinasi dan

Sinkronisasi

Pemantauan dan

Evaluasi

Pengukuran kinerja Kementerian KUMKM

+

Kondisi Lingkungan Strategis

Kondisi Konsideran Pelaksanaan


9

Ada 4 (empat) faktor pengubah (change driver) dari luar Kementerian Koperasi dan

UKM yang akan membentuk kondisi lingkungan strategis dalam melaksanakan

mandat yang diberikan, yaitu faktor ekonomi, politik, sosial, dan perkembangan

teknologi. Pengaruhnya masing-masing dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2 :

Potensi dan Permasalahan yang Dipengaruhi Lingkungan Strategis Eksternal

Lingkungan Strategis Eksternal : Kondisi Politik

Potensi Permasalahan

Adanya globalisasi ekonomi, serta makin pesatnya kerjasama ekonomi antar negara terutama dalam konteks ASEAN dan APEC, akan menciptakan peluang baru bagi Koperasi dan UMKM.

Pasar bebas yang ditandai dengan berlakunya Asean Free Trade Area (AFTA) dan ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) pada tahun 2010, juga dapat menjadi ancaman, karena asimetris dalam penguasaan pasar dan rendahnya daya saing produk Koperasi dan UMKM di pasar internasional.

Lingkungan Strategis Eksternal : Kondisi Ekonomi


Dukungan permodalan bagi usaha mikro ke berbagai pelosok yang tidak mungkin dijangkau oleh lembaga keuangan manapun.

Pendanaan utamanya Koperasi dan UMKM memiliki permasalahan karena modal sendiri yang terbatas.

Tersedianya plafon kredit yang besar di lembaga keuangan bank dan non bank.

Jasa lembaga keuangan yang sebagian besar berupa kredit modal kerja, bukan kredit investasi (dengan jangka waktu yang relatif lebih lama).

Lingkungan Strategis Eksternal : Kondisi Sosial


Tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi, sektor ini telah menjamin stabilitas pasar tenaga kerja, penekanan pengangguran dan menjadi wahana bangkitnya wirausaha baru.

Kurang kondusifnya iklim usaha. Hal ini terutama berkaitan dengan belum tuntasnya penanganan aspek legalitas badan usaha dan kelancaran prosedur perizinan, penataan lokasi usaha, biaya transaksi/usaha tinggi, infrastruktur, kebijakan dalam aspek pendanaan untuk Usaha Mikro dan Kecil.

Lingkungan Strategis Eksternal : Perkembangan Teknologi


Pengembangan berbagai bentuk kerjasama, salah satunya dengan alih teknologi.

Kebanyakan Koperasi dan UMKM menggunakan teknologi sederhana, Kurang memanfaatkan teknologi yang lebih memberikan nilai tambah produk.


10

Adapun pengaruh lingkungan strategis internal dari Kementerian Koperasi dan UKM

dapat dibagi berdasarkan skenario peran-peran dalam melaksanakan penugasan atau

mandat yang menjadi tanggung jawab kelembagaan, yaitu:

1. Sebagai think-tank nasional dengan lingkup peran dan tanggung jawab

"Penciptaan"; yang meliputi penyusunan regulasi dan kebijakan teknis acuan

(berupa standar maupun referensi), pemberian dukungan bagi pengambilan

keputusan strategis tingkat nasional, serta pengembangan kemitraan dan

kerjasama di tingkat nasional dan internasional.

2. Sebagai institusi pemerintah mempunyai kontribusi dalam mendukung "Peran";

Menetapkan kebijakan yang mendorong koperasi agar dapat tumbuh dan berkembang

baik (Pasal 112, ayat 1); Dalam menetapkan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Pemerintah dan Pemerintah Daerah menempuh langkah untuk mendukung pertumbuhan,

perkembangan, dan pemberdayaan Koperasi bagi kepentingan Anggota (Pasal 112, ayat 2).

3. Sebagai sebuah organisasi pemerintah yang harus "Mengelola" sumber daya

yang dimiliki secara profesional dan akuntabel, khususnya pada pengelolaan

anggaran, sumber daya manusia, infrastruktur dan kelembagaan, dalam rangka

perwujudan Good Governance.

Tabel 3 :

Potensi dan Permasalahan Terkait Peran Kementerian Koperasi dan UKM

Peran Kementerian Koperasi dan UKM : "Penciptaan" (Think-tank)


Indonesia telah memiliki Undang-undang yang khusus mengatur tentang perkoperasian, UU 17 Tahun 2012

UU No. 17 Tahun 2012 apabila dikaitkan dengan pertumbuhan dan perkembangan jumlah koperasi, anggota koperasi, usaha dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi perlu penyesuaian terhadap situasi dan kondisi saat ini. Untuk itu, perlu dibuatkan turunan pelaksanaannya berupa PP atas Undang-Undang tersebut.

Indonesia telah memiliki Undang-undang yang khusus mengatur tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, UU 20 Tahun 2008.

Tugas dan fungsi pembinaan terhadap UMKM tidak hanya ditangani oleh Kementerian Koperasi dan UKM, tetapi merupakan tugas dan tanggung jawab K/L lainnya. Kendala dan permasalahan yang dihadapi adalah dalam hal koordinasi dan


11

Tabel 3 :




sinergi terhadap program/kegiatan melalui K/L tersebut.

Peran Kementerian KUMKM: "Pelayanan"


Kementerian Koperasi dan UKM juga memiliki Badan Layanan Umum (BLU) yang mengelola gedung SME Tower yang dapat digunakan sebagai pusat promosi hasil produksi Koperasi dan UKM dan merupakan icon pemberdayaan Koperasi dan UMKM nasional.

Tarif yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan dan keterbatasan ruang pameran menyebabkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang terbatas sehingga pelayanan terhadap KUKM belum maksimal.

Besarnya laju pertumbuhan koperasi hingga saat ini diperkirakan sampai dengan Mei 2012 diperkirakan telah mencapai sebanyak 192.443 unit, anggota sebanyak 33.687.417 orang dan tenaga kerja sebanyak 425.822 orang merupakan suatu potensi yang sangat besar untuk lebih memaksimalkan dengan segenap peluang dan tantangannya.

Memburuknya citra Koperasi di tengah masyarakat, karena banyak Koperasi tidak aktif dengan legalitas yang tidak memadai dan terlilit persoalan hukum.

Koperasi dengan masyarakat tidak sekedar dalam bentuk keanggotaan dan usaha saja, tetapi juga dalam pengelolaan aset keuangan masyarakat luas

Seiring dengan semakin tumbuh dan berkembangnya koperasi yang ada di Indonesia, maka semakin komplek kendala dan permasalahan yang dihadapi koperasi khususnya koperasi yang menangani jasa keuangan. Sampai saat ini, khususnya koperasi dibidang jasa keuangan masih belum tersedia instrumen yang baku seperti lembaga perbankan yang dipergunakan sebagai parameter dan alat ukur untuk monitoring dan evaluasi terhadap kinerja KSP/USP dan KJKS/UJKS

Peran Kementerian Koperasi dan UKM: "Pengelolaan" (Administrator, Manajer)


Terdapat sumber daya manusia yang

memiliki kompetensi di bidang lingkungan

pemberdayaan Koperasi dan UMKM,

terdapat aparatur pembina di lingkungan

Kementerian Koperasi dan UKM, dan

Postur dan penempatan SDM belum secara optimal sesuai kompetensinya, dan bahkan juga belum secara optimal mendukung fungsi sebagai pencipta kebijakan.


12

Tabel 3 :




sarana-prasarana penunjang lain yang

selama ini menjadi modal dasar dalam

menjalankan pemberdayaan Koperasi dan

UMKM di tanah air.

Koperasi juga mengelola Modal Luar Pemupukan modal koperasi yang berasal

dari modal penyertaan, baik yang berasal

dari modal pemerintah maupun dari dana

masyarakat, dilakukan dalam rangka

memperluas kemampuan untuk

menjalankan kegiatan usaha koperasi dan

memperluas jangkauan pelayanan kepada

anggotanya: terutama usaha-usaha yang

membutuhkan dana untuk usaha yang

memerlukan proses jangka panjang.

Berdasarkan Undang-Undang No. 17

Tahun 2012, Koperasi dapat menerima

Modal Penyertaan dari:

a. Pemerintah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan;

dan/atau;

b. masyarakat berdasarkan perjanjian

penempatan Modal Penyertaan.

Kondisi lingkungan strategis internal kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM

diperkirakan akan memberikan gambaran potensi dan permasalahan sebagai

berikut :

Tabel 4 :

Potensi dan Permasalahan Terkait Kelembagaan


Jumlah pelaku usaha yang ada di

indonesia, ternyata pelaku UMKM

mendominasi dari jumlah tersebut.

Jumlah pelaku usaha mikro menurut Data

BPS Tahun 2011 diperkirakan sejumlah

Mayoritas SDM yang dimiliki Koperasi dan UMKM berpendidikan rendah dengan keahlian teknis, kompetensi, kewirausahaan dan manajemen yang seadanya


13

Tabel 4 :

Potensi dan Permasalahan Terkait Kelembagaan


54.559.969 unit atau 98,82%, usaha kecil

602.195 unit atau 1,09% dan jumlah usaha

menengah 44.280 unit atau 0,08%)*.

Kondisi ini menggambarkan bahwa

peluang dan potensi UMKM sangat

strategis yang sebagian besar kapasitas

SDMnya adalah dengan kelas menengah

kebawah dan latar belakang pendidikan

rendah.

Jumlah pelaku usaha yang ada di

indonesia, ternyata pelaku UMKM

mendominasi dari jumlah tersebut.

Jumlah pelaku usaha mikro menurut Data

BPS Tahun 2011 diperkirakan sejumlah

54.559.969 unit atau 98,82%, usaha kecil

602.195 unit atau 1,09% dan jumlah usaha

menengah 44.280 unit atau 0,08%)*.

Kondisi ini merupakan peluang yang

sangat besar untuk dibina dan

dikembangkan oleh pemerintah sebagai

motor penggerak ekonomi nasional

Jumlah aparatur tidak sepenuhnya sebanding dengan cakupan jumlah Koperasi dan UMKM

Sebagian besar sumber daya alam yang

dimiliki bangsa Indonesia berada di

wilayah pedesaan. Berbagai potensi

sumber daya alam yang menonjol antara

lain potensi hutan, potensi lahan atau

tanah, potensi pertambangan, potensi

perairan dan kelautan, dan berbagai

potensi produktif lainnya. Berdasarkan

potensi yang dimiliki bangsa Indonesia

dan penyebarannya yang hampir merata

pada semuanya wilayah terutama di

wilayah pedesaan. Semestinya rakyat

yang sebagian besar berdomisili diwilayah

pedesaan berada pada posisi yang paling

menguntungkan dalam menikmati

kekayaan alam tersebut.

Terbatasnya akses Koperasi dan UMKM kepada sumberdaya produktif terutama terhadap bahan baku, permodalan, teknologi, sarana pemasaran serta informasi pasar.


14

Substansi Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2012 - 2014

dalam dokumen ini disajikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

Merupakan pengantar dari Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

BAB I. PENDAHULUAN

Memberikan penjelasan secara garis besar mengenai dasar-dasar perencanaan

strategis Kementerian Koperasi dan UKM. Bagian ini memuat gambaran kondisi

umum yang melatar belakangi arah kebijakan pemberdayaan Koperasi dan UMKM

dalam periode 5 (lima) tahun ke depan, gambaran posisi KUMKM dalam konteks

melanjutkan kinerja pada periode tahun 2004 - 2009, dan gambaran analisis

lingkungan strategis internal-eksternal untuk mengidentifikasi potensi-potensi yang

dapat digali serta permasalahan-permasalahan yang harus dihadapi, yang akan

mewarnai penyusunan program dan kegiatan periode 2010 - 2014 dalam bab-bab

selanjutnya.

BAB II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Bab ini menyajikan rumusan pernyataan dan komitmen strategis yang ingin dicapai

dalam 5 (lima) tahun kedepan, yang dimulai dari penetapan pernyataan visi dan misi,

perumusan sasaran strategis, serta target kinerja dari masing-masing sasaran

strategis.

BAB III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Bagian ini menjelaskan arahan kebijakan dan strategi pada tingkat nasional, maupun

arah kebijakan strategis pada Kementerian Koperasi dan UKM, baik dari aspek teknis

substantif pemberdayaan Koperasi dan UKM, maupun kebijakan tata kelola

kelembagaan. Selanjutnya kebijakan-kebijakan tersebut dijabarkan dalam matriks

program dan kegiatan yang diikuti dengan perencanaan anggaran indikatif dalam

bentuk distribusi resource envelope tahun 2010 - 2014.


15

BAB IV. PENUTUP

Pada bagian ini diuraikan mengenai gambaran kondisi yang diharapkan dapat dicapai

pada akhir masa perencanaan strategis, yaitu tahun 2014, serta prasyarat yang

diperlukan dalam pelaksanaan rencana strategis agar dapat memperoleh hasil yang

optimal.


16

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. Visi Kementerian Koperasi dan UKM 2010 - 2014

Visi Kementerian Koperasi dan UKM adalah visi bersama seluruh unit di dalam

organisasi, yaitu :

Dengan penjelasan sebagai berikut :

Sehat : Dalam arti kinerja usaha, prinsip – prinsip koperasi dan kaidah bisnisnya.

Apabila digambarkan adalah suatu kondisi atau keadaan koperasi yang

sehat sesuai aspek penilaian kesehatan yaitu aspek permodalan, kualitas

aktiva produktif, manajemen, efisiensi, rentabilitas dan likuiditas,

kemandirian dan pertumbuhan jati diri koperasi, dan bagi koperasi yang

berpola syariah harus mematuhi pelaksanaan prinsip-prinsip syariah

(Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No.

20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan KSP/USP

dan 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan

KJKS dan UJKS).

Aspek Kinerja Usaha Yang Semakin Sehat, ditunjukkan dengan

membaiknya struktur permodalan, kondisi kemampuan penyediaan

dana, penambahan asset, peningkatan volume usaha, peningkatan

kapasitas produksi, dan peningkatan keuntungan.

Kuat : Dalam arti partisipasi anggotanya. Koperasi sebagai badan usaha yang

dicirikan oleh prinsip–prinsip kohesivitas dan partisipasi anggota yang

kuat dengan kinerja usaha yang semakin sehat dan berorientasi kepada

usaha anggota serta memiliki kepedulian sosial. (Peraturan Menteri

“Menjadikan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM)

Sehat dan Kuat”


17

Negara Koperasi dan UKM RI No. 22/Per/M.KUKM/IV/2007 tentang

Pedoman Pemeringkatan Koperasi).

Aspek Kohesivitas dan Partisipasi Anggota. Ditunjukkan dengan

keterikatan anggota terhadap anggota lain maupun terhadap organisasi,

dalam hal rasa tanggung renteng atau kemauan untuk berbagai resiko

(risk sharing) tingkat pemanfaatan pelayanan koperasi, serta ukuran –

ukuran kuantitatif lainnya, seperti rasio peningkatan jumlah anggota,

prosentase kehadiran dalam rapat anggota, prosentase pelunasan

simpanan wajib, dan prosentase besaran simpanan sukarela.

2.2. Misi Kementerian Koperasi dan UKM

Dalam upaya mencapai visi tersebut di atas, Kementerian Koperasi dan UKM

melaksanakan peran dan fungsi yang tergambar dalam pernyataan misi sebagai

berikut :

2.3. Tujuan Kementerian Koperasi dan UKM

Berdasarkan pernyataan visi dan misi tersebut, ditetapkan tujuan yang ingin dicapai

oleh Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2010 - 2014 adalah :

1. Peningkatan jumlah dan peran koperasi dan UMKM dalam perekonomian

nasional melalui :

Memberdayakan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, memperluas kesempatan kerja dan menurunkan jumlah kemiskinan dalam rangka mewujudkan Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan, melalui :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan;

2. Melaksanakan koordinasi dan kemitraan dalam rantai nilai proses pembangunan guna memperluas kesempatan kerja dan menurunkan jumlah kemiskinan;

3. Melaksanakan praktek tatakelola pemerintahan yang baik serta mengembangkan kapasitas kelembagaan dalam rangka mewujudkan Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan.


18

a. Meningkatkan jumlah koperasi yang sehat, kuat dan dipercaya.

b. Meningkatkan peran dan kontribusi koperasi dan UMKM dalam perekonomian

nasional.

2. Peningkatan pemberdayaan koperasi dan UMKM melalui :

a. Mengembangkan kebijakan dan program-program pemberdayaan Koperasi

dan UMKM berdasarkan hasil kajian.

b. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan ketrampilan SDM Koperasi dan

UMKM.

c. Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana dan pemasaran produk

Koperasi dan UMKM.

3. Peningatan daya saing produk Koperasi dan UMKM melalui :

Meningkatkan kemampuan koperasi dan UMKM dalam mengembangkan produk-

produk yang bermutu, kreatif, inovatif, berkualitas dan berdaya saing.

4. Peningkatan pemasaran produk Koperasi dan UMKM melalui :

Meningkatkan kelembagaan dan jaringan pemasaran, promosi, pengembangan di

dalam negeri maupun ekspor serta pangsa pasar produk Koperasi dan UMKM.

5. Meningkatkan akses pembiayaan Koperasi dan UMKM melalui :

Penyediaan skema dan memperluas akses pembiayaan yang sesuai dengan

kebutuhan untuk mengembangkan usaha produksi dan pemasaran produk

Koperasi dan UMKM.

6. Pengembangan wirausaha Koperasi dan UMKM baru melalui :

a. Menumbuhkan wirausaha baru/pemula yang inovatif.

b. Meningkatkan kesadaran berwirausaha sebagai budaya dan mengembangkan

semangat (passion) kewirausahaan di kalangan masyarakat

c. Mengembangkan sistem perkaderan wirausaha baru/pemula.

7. Perbaikan iklim usaha yang lebih berpihak kepada Koperasi dan UMKM melalui :

a. Meningkatkan kualitas layanan publik yang transparan, akuntabel dan kredibel.

b. Menyediakan peraturan perundang-undangan yang lebih berpihak pada

koperasi dan UMKM.


19

2.4. Sasaran Strategis Kementerian Koperasi dan UKM

Sasaran strategis merupakan penjabaran dari sasaran umum dan gambaran ranah

dalam pencapaian tujuan Kementerian Koperasi dan UKM. Sasaran strategis

dilengkapi dengan target kinerja yang dapat menjadi ukuran keberhasilan dalam

pencapaian visi dan misi Kementerian Koperasi dan UKM. Penetapan sasaran

strategis ini memperhatikan arahan sasaran strategis nasional yang tercantum dalam

RPJMN 2010-2014, berikut adalah sasaran strategis dari Kementerian Koperasi dan

UKM :

Tabel 5 :

Sasaran Strategis dan Target

Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM 2012-2014

Substansi Pemberdayaan Koperasi dan UMKM

No Sasaran Strategis Target Kinerja 2012-2014

1. Meningkatnya kualitas kelembagaan KUMKM dan pemahaman perkoperasian dikalangan aparat pembina dan masyarakat, berupa a) Jumlah koperasi berkualitas; b) Jumlah masyarakat peserta penyuluhan perkoperasian; c) Jumlah aparat pembina peserta bimbingan teknis

a. Terwujudnya 1.000 koperasi berkualitas;

b. Terlaksananya 4 Event program Gemaskop kepada tokoh masyarakat/kelompok strategis, kelompok ekonomi produktif dan gerakan koperasi;

c. Terwujudnya 500 peserta bimbingan teknis perkoperasian dan tata kelola perusahaan kepada pembina/UMKM/koperasi di sektor riil;

d. Terwujudnya 5.500 Badan Hukum Koperasi yang diumumkan dalam Berita Negara RI;

e. Tersusunnya 15 Rancangan Peraturan Pelaksanaan UU tentang Koperasi;

f. Terwujudnya Tenaga Penyuluh yang Terekrut dan Terlatih sebanyak 500 orang di 15 Provinsi;

g. Terwujudnya 300 Koperasi yang direvitalisasi.

2. Peningkatan Sinergitas Program Pemberdayaan KUKM dalam Mewujudkan Produksi, Produktivitas dan Nilai Tambah serta Daya Saing KUKM di Bidang Produksi

a. Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana produksi KUKM sebanyak 339 Koperasi;

b. Meningkatnya jumlah koperasi dalam pengembangan energi terbarukan sebanyak 19 Koperasi;

c. Tersusunnya konsep model pemberian insentif dalam rangka peningkatan kualitas produksi KUMKM.

3.

Meningkatnya akses pembiayaan dan pemahaman

a. Peningkatan Akses Pendanaan Bagi Usaha Mikro dan Kecil melalui 100 Koperasi;


20

perpajakan bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta pemantapan KSP/KJKS

b. Penilaian Kesehatan Bagi 42 KSP dan 27 KJKS/UJKS Primer Nasional;

c. Transformasi 100 LKM menjadi Badan Hukum Koperasi;

d. Peningkatan Permodalan Bagi 1.320 Koperasi Perdesaan dan Perkotaan;

e. Bantuan Start-Up Capital bagi 2.000 Wirausaha Pemula;

f. Pelaksanaan Kegiatan Edukasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pengembangan Asuransi, Jasa Keuangan dan Perpajakan bagi 1.000 KUMKM;

g. Fasilitasi Terbentuknya 2 (dua) Lembaga Penjamin Kredit Daerah bagi KUMK.

4. Terfasilitasinya Dukungan Revitaliasi / Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar Tradisional, Terselenggara-nya temu mitra KUMKM dan Terpromosikannya Produk Koperasi dan UKM dan Serta Tertatanya Usaha PKL

a. Jumlah KUMKM yang difasilitasi pameran dalam dan luar negeri 3.670 KUMKM;

b. Jumlah KUMKM yang difasilitasi melalui temu mitra 5.035 KUMKM;

c. Jumlah Dukungan Revitalisasi sarana dan prasarana pemasaran melalui koperasi 133 unit;

d. Jumlah PKL yang difasilitasi kepastian tempat usaha 12.990 Umi.

5. Terlaksananya Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM KUMKM, Pemasyarakat-an dan Pengembangan Kewirausahaan, meliputi: a) Peserta Diklat LKM/KSP; b) Peserta Diklat Vocational; c) Peserta Diklat Perkoperasi-an; d) Peserta Diklat Kewira-usahaan; dan e) TPKU

a. Jumlah peserta diklat LKM/KSP 1.200 orang; b. Jumlah Peserta diklat vocational 3.000 orang; c. Jumlah peserta perkoperasian 2.700 orang; d. Jumlah peserta diklat kewirausahaan sebanyak

5.800 orang; e. Jumlah TPKU sebanyak 600 Unit.

6. Perluasan Program KUR, Peningkatan Kualitas Sentra dan Standarisasi Produk UMK serta Pendampingan Bagi UMKM

a. Jumlah Provinsi yang mendapatkan sosialisasi program KUR: 33 Provinsi;

b. Jumlah 110.080 KUMKM yang didampingi untuk mengakses KUR;

c. Jumlah 2.400 Jumlah KUMKM yang mendapatkan sosialisasi dan menerapkan standarisasi ISO/SNI/HACCP, HKI dan kehalalan produk;

d. Jumlah 960 Pendamping Lembaga Pengembangan Bisnis KUMKM yang ditingkatkan kapasitasnya;

e. Jumlah 1.210 KUKM yang mendapatkan fasilitasi kerjasama investasi;

f. Jumlah 795 KUMKM Sentra yang difasilitasi bimbingan dan konsultasi pemanfaatan


21

e-commerce dan aplikasi sistem bisnis; g. Jumlah 36 Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT)

KUMKM yang difasilitasi penguatannya.

7. Tersedianya hasil Kajian/ Rintisan/ Replikasi / Publikasi, Pengembangan Teknologi Informasi Pengkajian dan Partisipasi pada Forum Kerjasama Internasional dalam Pemberdayaan Koperasi dan UMKM

Terlaksananya Kajian/Rintisan/Replikasi/Publikasi, Pengembangan Teknologi Informasi Pengkajian dan Partisipasi pada Forum Kerjasama Internasional dalam Pemberdayaan Koperasi dan UMKM

8. Terciptanya Pengembangan Produk Unggulan Daerah dengan Pendekatan One Village One Product

Pengembangan produk/komoditas unggulan daerah dengan pendekatan One Village One Product (OVOP) melalui 26 koperasi

9. Meningkatnya akses pasar produk unggulan KUKM

Meningkatnya Jumlah KUKM yang terlayani

10. Meningkatnya jumlah KUMKM penerima pinjaman/pembiayaan dana bergulir

Tersalurkannya pinjaman/pembiayaan dana bergulir kepada 105.516 KUMKM

Tata Laksana Organisasi

No Sasaran Strategis Target Kinerja 2012-2014

a. Meningkatnya Kualitas dan Koordinasi Perencanaan Program/Kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM;

b. Meningkatnya Kualitas Evaluasi dan Laporan serta Pelayanan Data dan Informasi KUKM;

c. Meningkatnya kualitas pelaksanaan anggaran serta penatausahaan BMN;

d. Meningkatnya Penataan Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Bertanggungjawab;

a. Terciptanya keselarasan program dan kegiatan dalam pemberdayaan Koperasi dan UKM melalui koordinasi lintas sektoral di tingkat pusat, propinsi, kabupaten dan kota;

b. Terselenggaranya Evaluasi dan Pelaporan Program Pemberdayaan Koperasi dan UKM serta Sistem Informasi On-line KUKM;

c. Terselenggaranya pelaksanaan anggaran yang akuntabel dan tepat waktu serta tertatanya BMN;

d. Tersedianya SDM Aparatur yang memiliki kompetensi dan terselenggaranya publikasi pemberdayaan Koperasi dan UKM;


22

2.5 Ringkasan Eksekutif

Secara ringkas keselarasan pola pikir muatan substansi pada Bab 2, Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Umum, Sasaran Strategis dan Target Kinerja untuk tahun 2012-2014, dapat dikemukakan dalam Tabel berikut :

e. Meningkatnya Pemeriksaan dan Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Pusat dan Daerah;

f. Meningkatnya Kualitas sarana dan prasarana perkantoran di Lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM untuk kenyamanan dalam memberikan pelayanan.

e. Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Pusat dan Daerah;

f. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur di Kementerian Koperasi dan UKM.


23

Tabel 6 :

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Target Kinerja untuk tahun 2012-2014

Visi : Menjadikan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) Sehat dan Kuat.

Misi : Memberdayakan Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, memperluas kesempatan kerja dan menurunkan jumlah kemiskinan dalam rangka mewujudkan Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan.

Tujuan :

1. Peningkatan jumlah dan peran koperasi dan UMKM dalam perekonomian nasional. 2. Peningkatan pemberdayaan koperasi dan UMKM. 3. Peningatan daya saing produk koperasi dan UMKM. 4. Peningkatan pemasaran produk Koperasi dan UMKM. 5. Meningkatkan akses pembiayaan Koperasi dan UMKM. 6. Pengembangan wirausaha Koperasi dan UMKM. 7. Perbaikan iklim usaha yang lebih berpihak kepada Koperasi dan UMKM.

Sasaran Strategis Target Kinerja

Substansi Pemberdayaan Koperasi dan UMKM:

1. Peningkatan jumlah dan peran Koperasi dan UMKM dalam perekonomian nasional;

2. Peningkatan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM;

3. Peningkatan daya saing produk Usaha Kecil dan Menengah;

4. Pengembangan kemitraan Usaha Kecil dan Menengah;

a. Terwujudnya 4.000 koperasi berkualitas

b. Terwujudnya 1.500 peserta bimbingan teknis perkoperasian dan tata kelola perusahaan kepada pembina/UMKM/koperasi di sektor riil

c. Terwujudnya 18.500 Badan Hukum Koperasi yang diumumkan dalam Berita Negara RI

d. Terwujudnya Tenaga Penyuluh yang Terekrut dan Terlatih sebanyak 1.425 orang di 15 Propinsi.

e. Terwujudnya 900 Koperasi yang direvitalisasi.

f. Terlaksananya Kajian / Rintisan / Replikasi / Publikasi, Pengembangan Teknologi


24

5. Peningkatan produksi dan pemasaran produk Usaha Kecil dan Menengah;

6. Penyediaan akses pembiayaan KUMKM;

7. Pengembangan wirausaha Koprerasi dan usaha Kecil dan Menengah;

8. Perbaikan iklim usaha yang lebih berpihak pada KUMKM

Informasi Pengkajian dan Partisipasi pada Forum Kerjasama Internasional dalam Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

g. Jumlah 3.085 KUMK yang memahami dan menerapkan standarisasi manejemen mutu, hak kekayaan intelektual (HKI), dan kehalalan produk;

h. Jumlah 1.272 KUKM yang mendapatkan fasilitasi kerjasama investasi dan Perusahaan Pasangan Usaha – Lembaga Modal ventura Daerah (PPU-LMVD);

i. Jumlah 795 KUMKM Sentra yang difasilitasi bimbingan dan konsultasi pemanfaatan e-commerce dan aplikasi sistem bisnis ;

j. Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana produksi KUKM sebanyak 372 Koperasi

k. Meningkatnya jumlah koperasi dalam pengembangan energi terbarukan sebanyak 80 Koperasi

l. Tersusunnya konsep model pemberian insentif dalam rangka peningkatan kualitas produksi KUMKM sebanyak 10 konsep model.

m. Jumlah KUMKM yang difasilitasi pameran dalam dan luar negeri 5.230 KUMKM

n. Jumlah KUMKM yang difasilitasi melalui temu mitra 8.525 KUMKM

o. Jumlah Dukungan Revitalisasi sarana dan prasarana pemasaran melalui koperasi 241 unit

p. Jumlah PKL yang difasilitasi kepastian tempat usaha 13.891 UMKM.

q. Meningkatnya jumlah KUKM yang terlayani Usaha Kecil dan Menengah Nasional.

r. Peningkatan akses pendanaan bagi usaha mikro dan kecil melalui 100 Koperasi.

s. Penilaian kesehatan bagi 126 KSP/KJKS/UJKS Primer nasional.

t. Transformasi 300 LKM menjadi badan hukum Koperasi.

u. Peningkatan permodalan bagi 3.395 Koperasi perdesaan dan perkotaan.

v. Bantuan Start-Up Capital bagi 4.328 Wirausaha Pemula


25

w. Pelaksanaan Kegiatan Edukasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pengembangan Asuransi, Jasa Keuangan dan Perpajakan bagi 1.000 KUMKM

x. Fasilitasi Terbentuknya 6 (enam) Lembaga Penjamin Kredit Daerah bagi KUMK .

y. Jumlah 82.560 KUMKM yang didampingi untuk mengakses KUR.

z. Tersalurkannya pinjaman/pembiayaan dana bergulir kepada 105.516 KUMKM

aa. Jumlah peserta diklat kewirausahaan sebanyak 6.700 orang

bb. Tersusunnya 1 Undang-Undang tentang Perkoperasian dan 2 Rancangan Peraturan Pelaksanaan UU tentang Perkoperasian.

cc. Sistem informasi Usaha Kecil dan Menengah secara on-line.

Tata laksana organisasi :

1. Penyusunan perencanaan program/kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM;

2. Penyelenggaraan pemeriksaan dan pengawasan pelaksanaan anggaran pusat dan daerah;

3. Penyelenggaraan sosialisasi/publikasi/visualisasi dan pelayanan informasi Koperasi dan UMKM;

4. Peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran;

5. Peningkatan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana dilingkungan Kementerian Koperasi dan UKM

a. Terciptanya keselarasan program dan kegiatan dalam pemberdayaan Koperasi dan UKM melalui koordinasi lintas sektoral di tingkat pusat, propinsi, kabupaten dan kota;

b. Terselenggaranya Evaluasi dan Pelaporan Program Pemberdayaan Koperasi dan UKM serta Sistem Informasi On-line KUKM;

c. Terselenggaranya pelaksanaan anggaran yang akuntabel dan tepat waktu serta tertatanya BMN;

d. Tersedianya SDM Aparatur yang memiliki kompetensi dan terselenggaranya publikasi pemberdayaan Koperasi dan UKM;

e. Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Pusat dan Daerah;

f. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur di Kementerian Koperasi dan UKM


26

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Untuk mencapai visi, misi, tujuan, sasaran umum dan sasaran strategis sebagaimana telah

diuraikan dalam Bab II, ditetapkan arah kebijakan dan strategi Kementerian Koperasi dan

UKM, yang mengacu amanat dari RPJPN 2005 - 2025 dan RPJMN 2010 - 2014.

3.1. Arah kebijakan dan Strategi Nasional

Landasan kebijakan nasional yang menjadi acuan Rencana Strategis Kementerian

Koperasi dan UKM ini adalah misi nasional yang ditetapkan dalam RPJPN 2005-2025

(Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007), yaitu :

Misi ke 2 :

"Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing” adalah mengedepankan pembangunan

sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; meningkatkan penguasaan dan

pemanfaatan iptek melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan menuju inovasi

secara berkelanjutan; membangun infrastruktur yang maju serta reformasi di bidang

hukum dan aparatur negara; dan memperkuat perekonomian domestik berbasis

keunggulan setiap wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun

keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan termasuk pelayanan jasa dalam

negeri.

Misi ke 5 :

“Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan” adalah meningkatkan

pembangunan daerah; mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh,

keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah;

menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis; menyediakan akses yang

sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana

ekonomi; serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.


27

Apabila digambarkan kerangka Pemberdayaan Koperasi dan UMKM dalam RPJPN

2005-2025 adalah sebagai berikut :

Gambar 3. Kerangka Pemberdayaan Koperasi dan UMKM dalam RPJPN 2005-2025

Dasar dari arah kebijakan dan strategi nasional adalah RPJMN 2010 - 2014 yang

ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010. Logika substansi RPJMN

tersebut dan relevansinya masing-masing terhadap arah kebijakan dan strategi

nasional di bidang ekonomi dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :

Pengurangan angka

kemiskinan

Misi ke 5 : Pemerataan

pembangunan dan

berkeadilan

berbberkeadilan

Misi ke 2 : Bangsa yang

berdaya saing

SASARAN

ARAH KEBIJAKAN

RPJPN 2005-2025

MISI RPJPN

2005-2025

Pertumbuhan ekonomi

Pengembangan usaha

kecil dan menengah

(UKM) yang berbasis

iptek dan berdaya saing

• Pemberdayaan usaha mikro : meningkatkan pendapatan masyarakat berpendapatan rendah

• Koperasi : meningkatkan posisi tawar dan efisiensi kolektif para anggotanya


28

Gambar 4 : Alur Pikir Prioritas Pembangunan Kementerian Koperasi dan UKM RPJMN 2010-2014

Sumber : Lampiran Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010, Buku I RPJMN 2010-2014

Tahapan skala prioritas utama dan strategi RPJMN ke-2 (2010–2014) ditujukan untuk

lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan

pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan

kemampuan iptek serta penguatan daya saing perekonomian. RPJMN periode

2010 - 2014 telah menetapkan 11 (sebelas) Prioritas Nasional Kabinet Indonesia Bersatu

II, 2010 - 2014 dan 3 (tiga) Prioritas Nasional lainnya, meliputi :

1. Reformasi birokrasi dan tata kelola

2. Pendidikan

3. Kesehatan

4. Penanggulangan kemiskinan

VVIISSII MMIISSII KKIIBB IIII

RRPPJJMMNN

22001100--22001144

1111

PPrriioorriittaass

NNaassiioonnaall

ddaann 33

PPrriioorriittaass

LLaaiinnnnyyaa

PPrriioorriittaass BBiiddaanngg SSoossbbuudd

EEkkoonnoommii IIPPTTEEKK

SSaarraannaa PPrraassaarraannaa

PPoolliittiikk HHaannkkaamm HHuukkuumm

ddaann AAppaarraattuurr

WWiillaayyaahh && TTaattaa

RRuuaanngg SSDDAA && LLHH

PPrriioorriittaass

RReeggiioonnaall

SSuummaatteerraa

JJaawwaa--BBaallii

KKaalliimmaannttaann

SSuullaawweessii

NNuussaa

TTeennggggaarraa

MMaalluukkuu

PPaappuuaa

II

IIII IIIIII

Buku I RPJM

Buku III

RPJMN

Buku II

RPJMN


29

5. Ketahanan pangan

6. Infrastruktur

7. Iklim investasi dan iklim usaha

8. Energi

9. Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana

10. Daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca-konflik

11. Kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi

12. Prioritas lainnya bidang politik, hukum dan keamanan

13. Prioritas lainnya bidang perekonomian

14. Prioritas lainnya bidang kesejahteraan rakyat

<Dari prioritas pembangunan nasional periode 2010 - 2014 tersebut, terdapat 3 (tiga)

prioritas pembangunan yang secara umum berkaitan dengan pelayanan publik dalam

pemberdayaan Koperasi dan UMKM, dan 1 (satu) prioritas pembangunan yang

langsung berkaitan dengan teknis dari Kementerian Koperasi dan UKM.

Prioritas Pembangunan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Reformasi birokrasi dan tata kelola.

Pemantapan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui terobosan kinerja

secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, transparan dan taat kepada hukum.

2. Penanggulangan kemiskinan.

Penurunan tingkat kemiskinan absolut dari 14,1% pada 2009 menjadi 8 -10% pada

2014 dan perbaikan distribusi pendapatan dengan pemberdayaan masyarakat dan

perluasan kesempatan ekonomi masyarakat yang berpendapatan rendah.


30

Tabel 7 :

Substansi Inti Program Prioritas Nasional Kementerian Koperasi dan UKM di Prioritas Pembangunan no 4

Program Aksi Penanggung

-jawab Peran Kemenkop dan UKM

Penangulangan kemiskinan : Kredit Usaha Rakyat (KUR): Pelaksanaan penyempurnaan mekanisme penyaluran KUR mulai 2010 dan perluasan cakupan KUR mulai 2011

Kementerian Koperasi dan UKM

Mempersiapkan standar, kebijakan, dan melakukan koordinasi serta sebagai pelaksana teknis

3. Daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca-konflik.

Peningkatan rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal sebesar 6,9

persen pada tahun 2012 dan berkurangnya persentase penduduk miskin di daerah

tertinggal hingga mencapai rata-rata sebesar 15,4 persen pada tahun 2012 serta

meningkatnya kualitas sumberdaya manusia di daerah tertinggal yang

diindikasikan oleh rata-rata Indeks pembangunan manusia (IPM) pada tahun 2012

menjadi 71,2 persen.

4. Bidang Perekonomian Lainnya

Meningkatnya kontribusi pemberdayaan UMKM dalam upaya pengurangan angka

kemiskinan dan peningkatan daya saing UMKM.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Koperasi dan UKM

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Koperasi dan UKM didasarkan pada dua

landasan, yaitu arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana diamanatkan dalam

RPJMN 2010-2014 yaitu dalam rangka upaya pembangunan kompetensi inovasi dan

teknologi untuk meningkatkan posisi tawar dan efisiensi usaha dan mendukung

pemerataan dan pertumbuhan ekonomi nasional, dan mandat hukum Undang-undang

Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008

tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah beserta peraturan perundangan terkait

lainnya.


31

Gambaran ringkas arah kebijakan dan strategi pemberdayaan Kementerian Koperasi

dan UKM dalam RPJMN dapat dilihat dalam gambar 4 berikut :

Prioritas Nasional KIB II

Gambar 5 : Arah kebijakan dan strategi pemberdayaan Kementerian Koperasi dan

UKM dalam RPJMN 2010-2014

1. Reformasi birokrasi dan tata kelola

2. Pendidikan 3. Kesehatan 4. Penanggulangan

kemiskinan 5. Ketahanan pangan 6. Infrastruktur 7. Iklim investasi dan

iklim usaha 8. Energi 9. Lingkungan hidup

dan pengelolaan bencana

10. Daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik

11. Kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi

12. Prioritas Lainnya Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

13. Prioritas Lainnya Bidang Perekonomian

14. Prioritas Lainnya Bidang Kesejahteraan Masyarakat

memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang : • peningkatan

kualitas sumber daya manusia ;

• pengembangan kemampuan iptek ; dan

• penguatan daya saing perekonomian

Strategi RPMJN 2010-2014

Penanggulangan Kemiskinan • Peningkatan akses

kepada sumber daya produktif

Fokus Prioritas RPJMN

2010-2014

Pertumbuhan ekonomi 1. Peningkatan iklim

usaha yang kondusif bagi koperasi dan UMKM;

2. Pengembangan produk dan pemasaran bagi koperasi dan UMKM;

3. Peningkatan daya saing SDM koperasi dan UMKM;

4. Penguatan kelembagaan koperasi;

5. Peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja


32

3.2.1. Arah Kebijakan Kementerian Koperasi dan UKM

Kementerian Koperasi dan UKM menetapkan arah kebijakannya dalam bentuk

kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi landasan operasional

Kementerian Koperasi dan UKM dalam melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya, atau dapat dianggap sebagai Norma Standar Operasional

Kementerian Koperasi dan UKM sehingga dapat menjadi landasan implementasi

program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan tujuan

Kementerian Koperasi dan UKM. Secara umum kebijakan Kementerian Koperasi

dan UKM adalah sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, seluruh jajaran Kementerian

Koperasi dan UKM harus memperhatikan azas ketaatan dengan mengacu

pada peraturan perundangan yang ada.

2. Kinerja diukur dengan pencapaian Sasaran Strategis yaitu:

a) Peningkatan jumlah dan peran Koperasi dan UMKM dalam

perekonomian nasional;

b) Peningkatan pemberdayaan Koperasi dan UMKM;

c) Peningkatan daya saing produk Koperasi dan UMKM;

d) Peningkatan produksi dan pemasaran produk Koperasi dan UMKM;

e) Penyediaan akses pembiayaan Koperasi dan UMKM;

f) Pengembangan wirausaha Koperasi dan UMKM;

g) Perbaikan iklim usaha yang lebih berpihak pada Koperasi dan UMKM.

h) Penyusunan perencanaan program/kegiatan Kementerian Koperasi dan

UKM;

i) Penyelenggaraan pemeriksaan dan pengawasan pelaksanaan anggaran

pusat dan daerah;

j) Penyelenggaraan sosialisasi/publikasi/visualisasi dan pelayanan informasi

Koperasi dan UMKM;

k) Peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran;


33

l) Peningkatan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana dilingkungan

Kementerian Koperasi dan UKM.

3. Kementerian Koperasi dan UKM harus berorientasi pada peningkatan

efisiensi dan efektivitas kinerja melalui tata laksana organisasi yang baik

(good governance) yang mencakup penaatan peraturan perundangan

sebagai berikut : a) Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), b) Sistim

Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP), c) Pengadaan Barang dan Jasa

Pemerintah, d) Peraturan perundangan terkait pembinaan dan kedisiplinan

PNS, e) Asas-asas reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang

baik.

4. Seluruh upaya pencapaian sasaran kinerja, yang dilaksanakan melalui

program, kegiatan, maupun output, harus dilaksanakan secara sinkron dan

terintegrasi;

Kementerian Koperasi dan UKM melaksanakan kemitraan strategis dengan

Kementerian/Lembaga/Daerah/Masyarakat, serta organisasi masyarakat,

organisasi/lembaga profesi, pelaku usaha, maupun kerjasama bilateral dan

multilateral yang berdasarkan prinsip kesetaraan;

5. Kementerian Koperasi dan UKM mendorong profesionalisme pelayanan

publik dengan mengembangkan unit-unit pelayanan yang dapat mandiri,

memberikan kontribusi pada Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan secara

langsung melayani kebutuhan masyarakat.

3.2.2. Strategi Kementerian Koperasi dan UKM

Secara spesifik, dalam rangka mencapai hasil akhir yang optimal Kementerian

Koperasi dan UKM telah menetapkan strategi pemberdayaan Koperasi dan

Usaha Kecil dan Menengah sebagai berikut :


34

1. Strategi peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi Koperasi dan UMKM

Aspek penting dalam peningkatan iklim usaha adalah pengembangan

perundang-undangan dan kebijakan yang memudahkan dan berpihak pada

tumbuh dan berkembangnya kelembagaan dan usaha Koperasi dan UMKM

secara nasional. Termasuk dalam hal ini adalah: a) Penataan peraturan

perundang-undangan di bidang Koperasi dan UMKM; b) Sinkronisasi peraturan

perundang-undangan tingkat nasional dan daerah (Peraturan daerah, Peraturan

Bupati dan Peraturan Walikota).

Di sisi lain perlu pula untuk melakukan : Pengembangan berbagai kebijakan

bidang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan KSP/KJKS; Pembentukan forum

dan peningkatan koordinasi; Peningkatan kemampuan dan kualitas aparat

pembina khususnya di daerah, pengembangan dan dukungan kegiatan kajian

terapan seperti One Village One Product (OVOP) dalam rangka peningkatan nilai

tambah produk unggulan; Pengembangan hasil kerjasama internasional;

Pengembangan model dalam Penerapan teknologi dan hasil-hasil kajian dan

penelitian yang sesuai dengan kebutuhan dan skala usaha Koperasi dan UMKM;

Pengembangan dan peningkatan kualitas informasi Koperasi dan UMKM,

termasuk pengembangan sistem dan jaringan informasinya.

2. Strategi pengembangan produk dan pemasaran bagi Koperasi dan UMKM

Peningkatan produk Koperasi dan UMKM yang berkualitas, inovatif dan

kreatif merupakan mata rantai yang perlu mendapat perhatian dalam

pengembangan pemasaran dan jaringan usaha koperasi dan UMKM.

Koordinasi antara produksi dan pemasaran mutlak dilakukan untuk

mengarahkan pada upaya pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang padu

dan berkesinambungan.

Aspek penting dalam produksi adalah peningkatan produktivitas Koperasi

dan Usaha Kecil dan Menengah dan sekaligus peningkatan nilai tambah

dengan pemanfaatan teknologi yang dipandu oleh perkembangan ilmu


35

pengetahuan, yang kaya inovasi produk. Termasuk melalui pendekatan One

Village One Product (OVOP). Adapun aspek penting dalam pemasaran dan

penguatan jaringan usaha ditujukan pada penguasaan pasar dalam negeri

dan peningkatan pasar ekspor.

Dalam kaitan itu, secara khusus Kementerian Koperasi dan UKM telah

menugaskan Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan

Menengah (LLP-KUKM) sebagai unit bisnis yang mandiri, tetapi tetap

merupakan unit kerja di bawah Kementerian untuk memberikan fasilitasi

promosi produk Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di pasar domestik

maupun internasional. Lingkup kegiatannya adalah promosi produk unggulan,

menyediakan informasi pasar, dan menyediakan sumber daya manusia serta

mengembangkan kemitraan antar Koperasi dan UMKM manapun antara

Koperasi dan UMKM dengan usaha besar untuk menjalankan fungsi pemasaran

dan pelatihan pemasaran produk Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.

3. Strategi peningkatan daya saing SDM Koperasi dan UMKM

Pengembangan sumber daya manusia merupakan bagian dari upaya

penumbuhan kualitas dan jumlah wirausaha. Dalam hal ini aspek penting

dalam pengembangan SDM berkaitan dengan kewirausahaan,

perkoperasian, manajerial, keahlian teknis dan keterampilan dasar (live skill).

Upaya peningkatan daya saing SDM Koperasi dan UMKM dilakukan dengan

cara :

a. Pengembangan sistem penumbuhan wirausaha baru dengan cara

merumuskan dan mengembangkan kebijakan; mendorong, mengembang-

kan dan membantu pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan

perkoperasian; memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan;

serta membentuk dan mengembangkan lembaga diklat untuk melakukan

pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreatifitas bisnis, keahlian

teknis dan keterampilan dasar (life skill) dan penciptaan wirausaha baru

melalui inkubator.


36

b. Penerapan standar kompetensi dan sertifikasi SDM pengelola koperasi

jasa keuangan dengan cara merumuskan dan mengembangkan kebijakan;

meningkatkan keterampilan teknis pengelolaan keuangan dan manajerial.

c. Peningkatan kapasitas SDM Koperasi dan UMKM dengan cara

merumuskan dan mengembangkan kebijakan; Pengembangan koperasi,

pengembangan keahlian dan keterampilan teknis (alih teknologi dan

inovasi produk/nano-teknologi) dan peningkatan penerapan manajemen

modern.

d. Pengembangan kelembagaan diklat KUMKM dengan cara merumuskan

dan mengembangkan kebijakan; revitalisasi dan penumbuhan lembaga

diklat dan inkubator melalui kerjasama dan kemitraan dengan perguruan

tinggi, swasta nasional dan asing.

e. Pengkajian pengembangan sistem perkaderan wirausaha baru berbasis

komoditas dan karakteristik wilayah.

4. Strategi penguatan kelembagaan Koperasi dan UMKM

Upaya penguatan kelembagaan Koperasi dan UMKM, selain ditujukan pada

peningkatan kualitas kelembagaan, juga dilakukan untuk meningkatkan

jumlah pelaku usaha. Oleh karena itu strategi penguatan kelembagaan,

merupakan bentuk penataan kelembagaan baik dalam arti legal formal,

maupun peningkatan akuntabilitas pegelolaan kelembagaan koperasi.

Aspek penting dalam penguatan kelembagaan ini berkaitan dengan

peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

termasuk dalam hal ini adalah pemeringkatan koperasi dengan melakukan

upaya meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi secara berjenjang melalui

upaya membangunkan (awakening), pemberdayaan (empowering),

pengembangan (developing), penguatan (strengthening); Penataan

administrasi dan evaluasi pemberian badan hukum koperasi; Gerakan

Masyarakat Sadar Koperasi (Gemaskop); Koordinasi dan sinkronisasi


37

pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan dan pemberdayaan KUMKM;

serta Revitalisasi Fungsi Kelembagaan Koperasi serta penelitian

pengembangan koperasi skala besar.

5. Strategi peningkatan akses kepada sumber daya produktif

Peningkatan akses kepada sumber daya produktif di antaranya berkaitan secara

langsung dengan pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan

pengembangan usaha koperasi dan UMKM. Oleh karena itu strategi

pengembangannya ditujukan pada penguatan permodalan bagi Koperasi dan

UMKM dalam berbagai bentuk skim kredit, khususnya Kredit Usaha Rakyat

(KUR), dan berbagai bentuk skim lainnya yang lebih murah dan mudah. Untuk

memberikan cakupan yang lebih luas, selain dukungan dan pembiayaan

langsung kepada pelaku usaha, pengembangan ditujukan pada LKM yaitu

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) baik konvensional maupun syariah. Dalam hal

ini perlu diupayakan solusi penurunan suku bunga pinjaman dan berbagai

kemudahan lain, khususnya bagi kredit mikro dan kecil.

Selain aspek dukungan pembiayaan, dalam rangka restrukturisasi usaha perlu

dikembangkan berbagai bentuk peningkatan dan atau perbaikan struktur

kemampuan usaha yang berkaitan langsung dengan pembiayaan bagi

Koperasi dan UMKM, dalam bentuk restrukturisasi manajemen dan

kelembagaan usaha, peningkatan produktivitas dan mutu, pemberdayaan

lembaga pengembangan bisnis, fasilitasi investasi Koperasi dan UMKM dan

pengembangan sistem bisnis.

Dalam rangka memberikan layanan pembiayaan secara spesifik kepada

Koperasi dan UMKM, Kementerian Koperasi dan UKM telah menugaskan

Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

(LPDB-KUMKM) yang secara khusus memberikan pinjaman dan bentuk

pembiayaan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan Koperasi dan UMKM.

Lingkup pembiayaan dilakukan dalam bentuk pembiayaan kepada koperasi sektor

rill; Pinjaman kepada koperasi dan UMKM strategis melalui lembaga perantara;

Pembiayaan kepada Koperasi dan UMKM melalui Perusahaan Modal Ventura


38

(PMV); Pembiayaan kepada KSP dan/atau KJKS ; Pembiayaan kepada UMK melalui

KJKS dan UJKS koperasi sekunder; dan Pembiayaan kepada Usaha Kecil dan

Menengah melalui KSP.

Benang merah arah kebijakan prioritas serta strategi diatas membantu

pengelompokan program kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM dalam 1 (satu)

Program Teknis yang berkaitan dengan Koperasi dan UMKM, serta 2 (dua) Program

Generik yang berkaitan dengan dukungan manajemen dan prasarana bagi

Kementerian Koperasi dan UKM untuk melaksanakan mandat yang diberikan.

Sementara itu, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dan

Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

mendorong Kementerian Koperasi dan UKM untuk melaksanakan kegiatannya dengan

pendekatan optimalisasi peran dan mandat yang diberikan UU tersebut kepada

Kementerian Koperasi dan UKM, beserta target yang telah ditetapkan secara nasional.

Kondisi tersebut mendorong pengelompokan kegiatan di bawah program teknis dan

program generik Kementerian Koperasi dan UKM tetap konsisten dengan tugas

pokok dan fungsi unit organisasi dan tetap mencerminkan pencapaian Sasaran

Strategis yang telah ditetapkan.

3.3. Program dan Kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM

Dengan memperhatikan berbagai aspek sebagaimana telah diuraikan secara panjang

lebar, khususnya menyangkut penugasan sesuai RPJPN periode 2005-2025 dan RPJMN

2010-2014, Kementerian Koperasi dan UKM telah menetapkan program sebagai

berikut:

3.3.1. Program Generik Kementerian Koperasi dan UKM

Dengan mengacu pada Pedoman Penyusunan Rencana Strategis K/L, maka

program generik pada Kementerian Koperasi dan UKM untuk periode

perencanaan 2010-2014, dapat dijabarkan sebagai berikut:


39

Tujuan program :

Program ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan tata kelola

pemerintahan yang baik melalui pelaksanaan dukungan manajemen dan tugas

teknis lainnya di lingkup Kementerian Koperasi dan UKM.

Sasaran strategis :

a. Penyusunan perencanaan program/kegiatan Kementerian Koperasi dan

UKM;

b. Penyelenggaraan pemeriksaan dan pengawasan pelaksanaan anggaran

pusat dan daerah;

c. Penyelenggaraan sosialisasi/publikasi/visualisasi dan pelayanan informasi

Koperasi dan UMKM;

d. Peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran;

e. Peningkatan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana dilingkungan

Kementerian Koperasi dan UKM.

Indikator :

a. Terciptanya keselarasan program dan kegiatan dalam pemberdayaan

Koperasi dan UKM melalui koordinasi lintas sektoral di tingkat pusat,

propinsi, kabupaten dan kota;

b. Terselenggaranya Evaluasi dan Pelaporan Program Pemberdayaan Koperasi

dan UKM serta Sistem Informasi On-line KUKM;

c. Terselenggaranya pelaksanaan anggaran yang akuntabel dan tepat waktu

serta tertatanya BMN;

d. Tersedianya SDM Aparatur yang memiliki kompetensi dan terselenggaranya

publikasi pemberdayaan Koperasi dan UKM;

e. Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Pusat

dan Daerah;

f. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur di Kementerian

Koperasi dan UKM.


40

Kegiatan :

Kegiatan yang termasuk dalam program ini adalah sepenuhnya Prioritas

Kementerian Koperasi dan UKM sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya :

a. Penyusunan Perencanaan Program/Kegiatan Kementerian Koperasi dan

UKM;

b. Monitoring, Evaluasi/Pelaporan dan Pengelolaan Data dan Informasi

Koperasi dan UMKM;

c. Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pelaporan Anggaran dan BMN;

d. Penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan Pelaksanaan Anggaran

Pusat dan Daerah;

e. Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur dan Administrasi Kepegawaian;

f. Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Melalui Langganan

Daya dan Jasa;

g. Penyelenggaraan Kehumasan dalam Rangka Penyelenggaraan

Sosialisasi/Publikasi/VIsualisasi dan Pelayanan Informasi.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Kementerian Koperasi dan UKM;

b. Pengembangan sarana dan prasarana kantor Kementerian Koperasi dan

UKM.

3.3.2. Program Teknis Kementerian Koperasi dan UKM

Dengan mengacu pada Pedoman penyusunan Rencana Strategis K/L, maka

program teknis pada Kementerian Koperasi dan UKM untuk periode

perencanaan 2010 - 2014, dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tujuan program :

Program ini bertujuan untuk meningkatkan peningkatan pemberdayaan

koperasi dan dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan menciptakan


41

ekonomi kreatif --creative economy--, yang dapat memberikan peran konstruktif

untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Sasaran strategis :

1. Peningkatan jumlah dan peran Koperasi dan UMKM dalam perekonomian

nasional;

2. Peningkatan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM;

3. Peningkatan daya saing produk Koperasi dan UMKM;

4. Peningkatan produksi dan pemasaran produk Koperasi dan UMKM;

5. Penyediaan akses pembiayaan Koperasi dan UMKM;

6. Pengembangan wirausaha Koperasi dan UMKM;

7. Perbaikan iklim usaha yang lebih berpihak pada Koperasi dan UMKM

Indikator :

1. Dukungan Pemberdayaan KUKM di Daerah;

2. Pemberdayaan Usaha KUKM di Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan

Hortikultura;

3. Pemberdayaan Usaha KUKM di Bidang Kehutanan dan Perkebunan;

4. Pemberdayaan Usaha KUKM di Bidang Perikanan dan Peternakan;

5. Pemberdayaan Usaha KUKM di Bidang Industri Kerajinan dan

Pertambangan;

6. Pemberdayaan Usaha KUKM di Bidang Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha;

7. Pengembangan dan Pemantapan Program Pendanaan Bagi Koperasi dan

UMKM;

8. Pengembangan, Pengendalian dan Pengawasan KSP/USP-Koperasi,

KJKS/UJKS- Koperasi dan LKM;

9. Peningkatan dan Perluasan Akses Permodalan Bagi Koperasi, Usaha Mikro,

Kecil dan Menengah;

10. Pengembangan Asuransi, Jasa Keuangan dan Perpajakan Bagi Koperasi dan

UMKM;


42

11. Pengembangan Pembiayaan, Penjaminan Kredit dan Pengembangan Sektor

Strategis Bagi Koperasi dan UMKM;

12. Peningkatan Kualitas Organisasi dan Badan Hukum Koperasi;

13. Penataan Peraturan Perundang-Undangan Dibidang Koperasi dan UMKM;

14. Peningkatan Kualitas Ketatalaksanaan Koperasi dan UMKM;

15. Pengembangan Keanggotaan Koperasi Melalui Peningkatan Kerja Sama

Koperasi dan Penyuluhan dalam Rangka Gerakan Masyarakat Sadar

Koperasi (Gemaskop);

16. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi Dibidang Pengendalian dan

Akuntabilitas Koperasi;

17. Pengembangan Jaringan Pemasaran Produk Koperasi dan UMKM;

18. Pengembangan dan Perluasan Pasar Ekspor Koperasi dan UKM;

19. Pengembangan Sarana Usaha Pemasaran KUMKM;

20. Pengembangan Kemitraan Koperasi dan UMKM;

21. Pengembangan Promosi Produk Koperasi dan UKM;

22. Pemasyarakatan dan Pengembangan Kewirausahaan;

23. Revitalisasi Sistem Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Perkoperasian;

24. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Pengusaha Skala Mikro, Kecil dan

Menengah Serta Pengelola Koperasi;

25. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam SDM KUMKM;

26. Peningkatan Daya Saing KUMKM;

27. Monitoring dan Evaluasi Pengembangan SDM KUMKM;

28. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Pengelola LKM/KSP/USP;

29. Peningkatan Produktivitas dan Mutu KUMKM;

30. Perluasan KUR;

31. Pengembangan Restrukturisasi Usaha;

32. Pemberdayaan Layanan Pengembangan Bisnis;

33. Pengembangan Fasilitasi Investasi UKMK;

34. Pengembangan Sistem Bisnis;


43

35. Penelitian Koperasi dalam Mendukung Pengembangan Ekonomi Daerah;

36. Penelitian UKM dalam Mendukung Pengembangan Ekonomi Daerah;

37. Penelitian Sumber Daya Koperasi dan UKM dalam Peningkatan Ekonomi

Kawasan;

38. Pengembangan Perkaderan UKMK Melalui Peningkatkan Kapasitas Kerja

Sama dan Jaringan;

39. Pengelolaan Dana Bergulir;

40. Layanan Pemasaran Bagi KUKM;

41. Revitalisasi dan Pengembangan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan

Koperasi dan UMKM;

42. Bantuan Operasional Dekopin;

43. Survey Nasional Koperasi dan UMKM;

44. Pengembangan Data dan Informasi Koperasi dan UMKM;

45. Pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Bagi KUMKM.

Kegiatan :

Kegiatan yang termasuk dalam program ini adalah sebagai berikut :

A. Kegiatan yang menjadi Prioritas Nasional (PN) meliputi :

1. Provinsi Pelaksanaan Pengembangan Organisasi Koperasi menuju Skala

Besar;

2. Pengembangan Keanggotaan Koperasi Melalui Peningkatan Kerjasama

Koperasi dan Penyuluhan dalam Rangka Gerakan Masyarakat Sadar

Koperasi;

3. Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan yang direkrut, dilatih, dan

melaksanakan tugas penyuluhan perkoperasian;

4. Lembaga keuangan Bukan Bank yang ditingkatkan kapasitas dan

jangkauan layanannya untuk menyediakan pembiayaan usaha;

5. Fasilitas pendayagunaan skim pendanaan bagi usaha mikro dan kecil;

6. Fasilitasi pengembangan usaha koperasi melalui kerjasama usaha antar

koperasi;

7. LKM yang terdaftar dan berbadan hukum;


44

8. Koperasi dan UMKM yang dapat mengakses kredit/pembiayaan bank

melalui linkage;

9. Koperasi perkotaan dan perdesaan yang menerima bantuan dana;

10. Koperasi dan UMK yang memanfaatkan jasa pendampingan;

11. KKMB yang ditingkatkan kapasitasnya;

12. Lembaga Keuangan Mikro (Bank, LKBB dan LKM) yang memberikan

kredit/pembiayaan bagi Koperasi dan UMKM;

13. Provinsi yang difasilitasi untuk proses pembentukan PPKD;

14. Lembaga Modal Ventura Daerah (LMVD) yang memberikan fasilitasi

pembiayaan bagi KUMKM;

15. Provinsi yang difasilitasi untuk proses pembentukan PPKD untuk

mengembangkan co-guarantee dengan Lembaga Penjaminan Kredit;

16. Dukungan revitalisasi sarana pemasaran di daerah

tertinggal/perbatasan melalui Koperasi;

17. Dukungan sarana usaha pemasaran revitalisasi pasar tradisional melalui

koperasi;

18. Pemasyarakatan dan Diklat Kewirausahaan;

19. Sosialisasi dan Pendampingan KUKM dalam mengakses KUR;

20. Pengembangan Koperasi bidang hasil produksi perkebunan di Papua

dan Papua Barat;

21. Revitalisasi Sistem Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan

Perkoperasian;

22. Koperasi yang mendapat dukungan pengembangan usaha melalui

pemanfaatan energi baru terbarukan (PLTMH);

23. Pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT);

24. KUKM yang mendapatkan sosialisasi dan menerapkan standarisasi

ISO/SNI/HACCP, HKI dan kehalalan produk;

25. Survey Nasional Koperasi dan UMKM;

26. Peningkatan Ketersediaan Data dan Informasi KUMKM;

27. Pengembangan sistem informasi konsolidasi kargo UMKM ekspor;

28. KUMKM yang difasilitasi menjadi mitra investasi;

29. Peningkatan KUMKM yang mendapatkan sosialisasi dan menerapkan

teknologi tepat guna;


45

30. Wirausaha pemula yang mendapat start-up capital;

31. Rancangan Undang-Undang tentang Perkoperasian termasuk

peraturan pelaksananya;

32. Revitalisasi Koperasi;

33. Peningkatan Pemahaman Perkoperasian;

34. Diklat Pengelola LKM;

35. Diklat SDM KUMKM (Pusat dan Daerah);

36. Skim Pendanaan Bagi UMKM;

B. Kegiatan yang menjadi Prioritas Kementerian Koperasi dan UKM meliputi :

1. Peningkatan Kualitas Organisasi dan Badan Hukum Koperasi;

2. Penataan Peraturan Perundang-Undangan Dibidang Koperasi dan

UMKM;

3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi Dibidang Pengendalian

dan Akuntabilitas Koperasi;

4. Revitalisasi koperasi;

5. Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana produksi KUKM

6. Tersusunnya konsep model pemberian insentif dalam rangka

peningkatan kualitas produksi KUMKM

7. Koperasi penerima bantuan pengembangan koperasi di bidang

produksi KUKM;

8. Peningkatan dan Perluasan Akses Permodalan Bagi Koperasi, Usaha

Mikro, Kecil dan Menengah;

9. Penilaian kesehatan bagi KSP dan KJKS;

10. Transformasi LKM menjadi badan hukum Koperasi;

11. Pelaksanaan Kegiatan Edukasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pengembangan

Asuransi,Jasa Keuangan dan Perpajakan bagi KUMKM;

12. Pengembangan Pembiayaan, Penjaminan Kredit dan Pengembangan

Sektor Strategis Bagi Koperasi dan UMKM;


46

13. KUMKM yang difasilitasi pameran dalam dan luar negeri KUMKM;

14. Pengembangan Kemitraan Koperasi dan UMKM;

15. Dukungan Revitalisasi sarana dan prasarana pemasaran melalui

koperasi;

16. PKL yang difasilitasi kepastian tempat usaha;

17. Pengembangan Jaringan Pemasaran Produk Koperasi dan UMKM;

18. Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM KUMKM;

19. Lembaga Pendidikan di Perdesaan yang difasilitasi tempat praktek

keterampilan usahanya (TPKU);

20. Lembaga pendamping pengembangan bisnis KUMKM yang

ditingkatkan kapasitasnya;

21. KUKM yang mendapatkan fasilitasi kerjasama investasi dan PPU-LMVD;

22. KUMKM sentra yang difasilitasi bimbingan dan konsultasi

pemanfaatan e-commerce dan aplikasi sistem bisnis;

23. Terlaksananya Kajian/Rintisan/Replikasi/Publikasi, Pengembangan

Teknologi Informasi Pengkajian dan Partisipasi pada Forum Kerjasama

Internasional dalam Pemberdayaan Koperasi dan UMKM;

24. Mengikuti sidang/forum regional dan internasional;

25. Pengembangan produk/komoditas unggulan daerah dengan

pendekatan One Village One Product (OVOP)

26. Meningkatnya Jumlah KUKM yang terlayani;

27. Tersalurkannya pinjaman/pembiayaan dana bergulir;

28. Monitoring dan Evaluasi Pengembangan SDM KUMKM;

29. Lembaga Diklat yang direvitalisasi dan dibangun serta diperkuat;

30. Pemeliharaan Puslatbang Cisarua;

31. Tenaga pengelola dan instruktur pada lembaga diklat yang dilatih;

32. SKKNI Bidang Koperasi Non KJK, dan jumlah pengelola yang

ditingkatkan kompetensinya;


47

33. SKKNI bidang UKM, dan jumlah pengelola UKM yang ditingkatkan

kompetensinya;

3.4. Program/Kegiatan dan Rencana Kerja Berdasarkan Unit Eselon I

3.4.1. Program Generik

Kementerian Koperasi dan UKM mengimplementasikan fokus

program/kegiatan generik dengan pendekatan kesekretariatan sesuai dengan

tugas dan fungsi yaitu :

1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

melalui: a) Penatalaksanaan anggaran dan BMN; b).Perencanaan program;

c) Evaluasi, pelaporan, data dan informasi; d) Kehumasan; e) Pendidikan dan

pelatihan aparatur; f) Pemeliharaan kantor; g) Pengawasan; h) Dukungan

program ke daerah; i) Pengarusutamaan gender.

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur melalui:

a) Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor; b) Pengembangan Pusdiklat

Terpadu Peningkatan SDM Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

c) Pengembangan SME Tower; d) Pembangunan Pusat Pendidikan dan

Pelatihan Kewirausahaan; dan e) Pengadaan sarana dan prasarana kantor

Kementerian Koperasi dan UKM, dan f) Langganan daya dan jasa operasional

perkantoran Kementerian Koperasi dan UKM.

3.4.2. Program Teknis

Kementerian Koperasi dan UKM sesuai dengan amanat Surat Edaran Bersama

Meneg PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor

0142/M.PPN/06/2009 dan SE 1846/MK/2009 tanggal 19 Juni 2009, tentang

Pedoman Reformasi Perencanaan dan Penganggaran mengimplementasikan

fokus program tersebut di atas dengan pendekatan kedeputian sesuai dengan

tugas dan fungsi dan Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagai berikut :


48

1. Deputi Bidang Kelembagaan, dengan prioritas kegiatan :

a. Peningkatan Kualitas Organisasi dan Badan Hukum Koperasi melalui :

1) Pengesahan akta pendirian koperasi tingkat Nasional; 2) Pembenahan

koperasi tidak aktif; 3) Penguatan status badan hukum koperasi dalam

berita negara; 4) Pengembangan organisasi koperasi menuju skala besar;

5) Temu konsultasi perkoperasian dengan Ikatan Notaris Indonesia

Wilayah.

b. Penataan Peraturan Perundang-Undangan meliputi : 1) Penyusunan

Bahan Pembahasan RUU Tentang Koperasi; 2) Penyusunan Rancangan

Peraturan Pelaksanaan UU tentang Koperasi; 3) Penyusunan Peraturan

Menteri tentang Koperasi; 4) Penyusunan Rancangan Peraturan

Pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM; 5) Litigasi dan Opini

Hukum; 6) Dokumentasi dan Informasi Peraturan Perundang-undangan

KUMKM; 7) Evaluasi Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Koperasi

dan UMKM; 8) Penyusunan Petunjuk Teknis Pengembangan Koperasi

Skala Besar; 9) Sosialisasi peraturan dibidang perkoperasian pada 5

(lima) Propinsi .

c. Peningkatan Kualitas Ketatalaksanaan Koperasi dan UMKM meliputi :

1) Pelaksanaan pemeringkatan koperasi; 2) Penilaian koperasi berprestasi

dan koperasi penerima award; 3) Penilaian provinsi/kabupaten/kota

penggerak koperasi; 4) Forum konsultasi penguatan kelembagaan

koperasi di kalangan wanita; 5) Pelaksanaan temu konsultasi nasional

dalam penguatan kelembagaan koperasi; 6) Peningkatan kerjasama dan

koordinasi dengan International Cooperative Aliance (ICA);

7) Pelaksanaan penataan ketatalaksanaan koperasi berskala besar;

8) Pelaksanaan koordinasi penyusunan program pemberdayaan

kelembagaan Koperasi dan UMKM; 9) Monitoring dan evaluasi

pemberdayaan kelembagaan Koperasi dan UMKM; 10) Konsultasi dan

solusi masalah perkoperasian; 11) Koperasi yang direvitalisasi.


49

d. Pengembangan keanggotaan koperasi melalui peningkatan kerjasama

koperasi dan penyuluhan dalam rangka Gerakan Masyarakat Sadar

Koperasi (GEMASKOP) melalui ; 1) Sosialisasi program gemaskop kepada

tokoh masyarakat/kelompok strategis, kelompok ekonomi produktif dan

gerakan koperasi; 2) Temu konsultasi peningkatan peran koperasi siswa

sebagai laboratorium ekonomi; 3) Identifikasi koperasi siswa seluruh

Indonesia; 4) Penyusunan draft inpres tentang gerakan masyarakat

sadar koperasi; 5) Pelaksanaan uji coba aplikasi member card pada

koperasi berskala besar; 6) Pedoman tata cara pelaksanaan RAT;

7) lokasi koperasi yang mendapat pendampingan dalam melaksanakan

RAT; 8) Penyelenggaraan jambore koperasi di kalangan pemuda dan

wanita; 9) Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan yang direkrut, dilatih,

dan melaksanakan tugas penyuluhan perkoperasian.

e. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi dibidang Pengendalian

dan Akuntabilitas koperasi melalui : 1) Menerapkan pertanggungjawaban

laporan keuangan yang transparan dan akuntabel; 2) Bimbingan teknis

tentang perkoperasian kepada aparat pembina dan gerakan koperasi;

3) Menerapkan transparansi sistem akuntansi dan akuntabilitas koperasi

berskala besar; 4) Provinsi pelaksanaan penerapan akuntabilitas dan

pengawasan koperasi; 5) Laporan pelaksanaan koordinasi penyusunan

program pemberdayaan kelembagaan koperasi dan UMKM; 6) Laporan

Monitoring dan evaluasi pemberdayaan kelembagaan koperasi dan

UMKM; 7) laporan konsultasi dan perkoperasian dan UMKM.

2. Deputi Bidang Produksi, dengan prioritas kegiatan :

a. Pemberdayaan usaha Koperasi dan UMKM dibidang pertanian tanaman

pangan dan holtikultura, melalui : 1) Penyusunan model insentif dalam

rangka peningkatan kualitas produksi Koperasi dan Usaha Kecil dan

Menengah dibidang pertanian tanaman pangan dan holtikultura;

2) Penyusunan pedoman teknologi tepat guna peningkatan


50

produktivitas usaha Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

dibidang pertanian tanaman pangan dan holtikultura; 3) Bantuan

pengembangan koperasi di bidang pertanian tanaman pangan dan

holtikultura; 4) Program dan kegiatan pemberdayaan usaha KUKM di

bidang pertanian tanaman pangan dan holtikultura; 5) Laporan hasil

monitoring dan evaluasi koperasi pengelola bantuan perkuatan di bidang

pertanian tanaman pangan dan holtikultura; 6) Partisipasi mengikut

sidang ACEDAC, ASWGAC, ACBF dan SOM-AMAF

b. Pemberdayaan usaha koperasi dan UMKM dibidang kehutanan dan

perkebunan, melalui : 1) Penyusunan pedoman teknologi tepat guna

peningkatan produktivitas usaha Koperasi dan Usaha Kecil dan

Menengah dibidang kehutanan dan perkebunan; 2) Bantuan

pengembangan koperasi di bidang kehutanan dan perkebunan;

3) Program dan kegiatan pemberdayaan KUKM di bidang Kehutanan dan

Perkebunan; 4) Laporan hasil monitoring dan evaluasi bantuan

pengembangan koperasi di bidang Kehutanan dan Perkebunan;

5) Koperasi penerima bantuan pengembangan koperasi di bidang

Kehutanan dan Perkebunan.

c. Pemberdayaan usaha Koperasi dan UMKM dibidang perikanan dan

peternakan, melalui : 1) Penyusunan model insentif dalam rangka

peningkatan kualitas produksi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

dibidang perikanan dan peternakan; 2) Penyusunan pedoman teknologi

tepat guna peningkatan produktivitas usaha Koperasi dan Usaha Kecil

dan Menengah dibidang perikanan dan peternakan; 3) Bantuan

pengembangan koperasi di bidang perikanan dan peternakan;

4) Pemberdayaan KUKM di bidang Perikanan dan Peternakan;

5) Laporan hasil monitoring dan evaluasi bantuan pengembangan

koperasi di bidang Perikanan dan Peternakan


51

d. Pemberdayaan usaha Koperasi dan UMKM dibidang industri kerajinan

dan pertambangan, melalui : 1) Penyusunan model insentif dalam rangka


dibidang industri kerajinan dan pertambangan; 2) Penyusunan pedoman

teknologi tepat guna peningkatan produktivitas usaha Koperasi dan

Usaha Kecil dan Menengah dibidang industri kerajinan dan

pertambangan; 3) Bantuan pengembangan koperasi di bidang industri

kerajinan dan pertambangan; 4) Program dan kegiatan pemberdayaan

KUKM di bidang Industri Kerajinan dan Pertambangan; 5) Laporan hasil

monitoring dan evaluasi bantuan pengembangan koperasi di bidang

Industri Kerajinan dan Pertambangan

e. Pemberdayaan usaha Koperasi dan UMKM dibidang ketenagalistrikan

dan aneka usaha, melalui : 1) Penyusunan model insentif dalam rangka


dibidang ketenagalistrikan dan aneka usaha; 2) Penyusunan pedoman

teknologi tepat guna peningkatan produktivitas usaha Koperasi dan

Usaha Kecil dan Menengah dibidang ketenagalistrikan dan aneka usaha;

3) Bantuan pengembangan koperasi di bidang ketenagalistrikan dan

aneka usaha; 4) Program dan kegiatan pemberdayaan KUKM di bidang

Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha; 5) Laporan hasil monitoring dan

evaluasi bantuan pengembangan koperasi di bidang ketenagalistrikan

dan aneka usaha; 6) Tersusunnya rencana program/kegiatan evaluasi

pemberdayaan KUKM di bidang produksi; 7) Rapat koordinasi dalam

rangka penyelarasan program pemberdayaan KUKM di bidang produksi;

8) Jumlah koperasi yang mendapat dukungan pengembangan usaha

melalui pemanfaatan energi baru terbarukan; 9) Koordinasi dan

sosialisasi dalam rangka penyelarasan dan pemantapan program

pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di bidang deputi


52

bidang produksi; 10) Peningkatan hubungan kerjasama luar negeri antar

koperasi di bidang pertanian.

3. Deputi Bidang Pembiayaan, dengan prioritas kegiatan :

a. Pengembangan dan Pemantapan Program Pendanaan bagi Koperasi dan

UMKM melalui ; 1) Lembaga keuangan bukan bank yang ditingkatkan

kapasitas dan jangkauan layanannya untuk menyediakan pembiayaan

usaha; 2) Bimbingan teknis peningkatan akses pembiayaan/kredit kepada

lembaga keuangan (Bank/LKBB); 3) Fasilitasi pendayagunaan skim

pendanaan bagi usaha mikro dan kecil; 4) Monitoring dan evaluasi

program Bidang Pembiayaan; 5) Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi

program pembiayaan; 6) Fasilitasi pengembangan usaha koperasi

melalui kerjasama usaha antar koperasi; 7) Bimbingan teknis optimalisasi

pendayagunaan ZIS dan wakaf oleh KJKS/ KSP; 8) Fasilitasi dukungan

teknis KSP/KJKS potensial penerima akses perkuatan permodalan;

9) Naskah kerjasama dibidang pembiayaan dengan lintas pelaku terkait.

b. Pengembangan, pengendalian dan pengawasan KSP/USP-Koperasi,

KJKS/UJKS-Koperasi dan LKM melalui; 1) Pelaksanaan uji kesehatan

KSP/USP/KJKS nasional; 2) Sosialisasi dan supervisi pelaksanaan uji

kesehatan; 3) Penyuluhan kegiatan LKM yang belum terdaftar dan

berbadan hukum koperasi; 4) Penyusunan draft/rancangan peraturan

pengembangan dan pengawasan serta pemeriksaan KSP/KJKS;

5) Penyusunan draft/rancangan kebijakan pengembangan LKM; 6) LKM

yang terdaftar dan berbadan hukum; 7) Draft kebijakan pengembangan

LKM; 8) Draft/rancangan peraturan Pengembangan dan Pengawasan

serta Pemeriksaan KSP/KJKS; 9) KSP dan KJKS/UJKS Primer Nasional

yang dinilai tingkat kesehatannya; 10) Jumlah penyelenggaraan

sosialisasi pembiayaan mikro; 11) Sistem pengawasan dan pelaporan


53

KSP/KJKS; 12) Transformasi USP/UJKS menjadi KSP/KJKS, ; 13). Rancang

bangun pembentukan Lembaga Pengawas KSP.

c. Peningkatan dan Perluasan Akses Permodalan bagi Koperasi, Usaha

Mikro, Kecil dan Menengah melalui; 1) Mendorong dan memperkuat

permodalan sendiri koperasi; 2). Peningkatan akses kredit/pembiayaan

koperasi dan UMKM melalui pemanfaatan sumber permodalan bank dan

non bank; 3) Linkage program antara bank umum/syariah dengan

KSP/KJKS; 4) Peningkatan peran peran KKMB dalam menjembatani akses

kredit/pembiayaan bagi KUMKM; 5) Koperasi perkotaan dan perdesaan

penerima bantuan dana; 3) Fasilitasi koperasi perkotaan dan perdesaan

penerima bantuan dana termasuk pendampingan; 4) Konsultan

Keuangan Mitra Bank (KKMB) yang ditingkatkan kapasitasnya;

5)Pengembangan, perluasan dan pemanfaatan skim kredit program bagi

KUMKM; 6) Diseminasi dan promosi pembiayaan bagi KUMKM;

7) Bantuan Dana/Permodalan dalam rangka pengembangan Koperasi

perkotaan dan perdesaan serta koperasi wanita; 8) Pembinaan, supervisi

serta monitoring dan evaluasi bagi koperasi perkotaan dan perdesaan,

serta koperasi wanita penerima bantuan dana/permodalan; 9) Bantuan

dana/permodalan (start-up capital) dalam rangka penumbuhan dan

wirausaha pemula; 10) Pembinaan, supervisi serta monitoring dan

evaluasi bagi wirausaha pemula penerima bantuan dana/permodalan

(start-up capital).

d. Pengembangan Asuransi, Jasa Keuangan dan Perpajakan bagi Koperasi

dan UMKM melalui : 1) Kredit/pembiayaan bagi Koperasi dan UMKM

melalui pelayanan lembaga keuangan mikro (Bank, LKBB dan LKM);

2) Workshop dan sosialisasi pembiayaan KUMKM bagi industri dibidang

ekonomi kreatif; 3) Dukungan pembiayaan bagi KUMKM melalui dana

APBD; 4) Sosialisasi pembiayaan dan jasa konsultasi tentang tata cara

pembiayaan ekspor; 5) Edukasi, sosialisasi dan fasilitasi pengembangan


54

asuransi, jasa keuangan dan perpajakan; 6) Koordinasi insentif pajak

bagi KUKM.

e. Pengembangan pembiayaan, penjaminan kredit dan pengembangan

sektor strategis bagi Koperasi dan UMKM melalui; 1) Fasilitasi

pembentukan PPKD; 2) Fasilitasi pembentukan PPKD untuk

mengembangkan co-guarantee dengan lembaga penjaminan kredit

nasional; 3) Fasilitasi pengembangan Koperasi Skala Besar; 4) Sosialisasi

kebijakan modal penyertaan bagi koperasi dan bimbingan teknis KUKM

untuk akses ke pasar modal; 5) Koordinasi untuk mendapatkan sertifikat

hak atas tanah (SHAT); 6) Pembinaan UMK peserta program SHAT untuk

mengakses pembiayaan; 7) Fasilitasi pembiayaan usaha KUKM melalui

pola anjak piutang, Coorporate Social Responsibility (CSR), BUMN dan

Lembaga Modal Ventura (LMV); 8) Provinsi yang difasilitasi untuk proses

pembentukan PPKD; 9) Strategi pembiayaan bagi KUMK di sektor

agribisnis; 10) Data Inventarisasi UMK yang difasilitasi asuransi kreditnya;

11) KUKM yang difasilitasi pembiayaan usahanya melalui pola anjak

piutang; 12) LMVD yang memberikan fasilitasi pembiayaan bagi KUMKM.

4. Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha, dengan prioritas kegiatan :

a. Pengembangan dan perluasan pasar ekspor Koperasi dan Usaha Kecil

dan Menengah, melalui : 1) Penyediaan informasi pasar potensial ekspor

produk Koperasi dan UMKM; (2) Penguatan kapasitas dan standarisasi,

(3) Promosi produk – produk potensial ekspor Koperasi dan UMKM;

4) KUKM mengikuti pameran luar negeri; 5) KUKM yang difasilitasi

peningkatan daya saing; 6) KUKM industri kreatif yang didampingi;

6) Trading house yang difasilitasi; 7) Pengembangan sistem informasi

konsolidasi kargo UMKM ekspor.

b. Pengembangan sarana dan prasarana usaha pemasaran Koperasi dan

UMKM, melalui ; 1) Fasilitasi pembangunan pasar tradisional,

2) Bimbingan pengelolaan pasar oleh koperasi; 3) Pengembangan sarana


55

usaha pemasaran Koperasi dan UMKM pada lokasi dan kelompok

strategis; 4) Revitalisasi Pasar Tradisional di daerah tertinggal/

perbatasan melalui Koperasi; 5) Revitalisasi Pasar Percontohan melalui

koperasi; 6) Sarana usaha pemasaran yang direvitalisasi melalui koperasi;

7) Produk KUMKM yang difasilitasi akses pemasaran di tempat-tempat

strategis (Pasar Komoditas); 8) Dukungan sarana usaha mikro koperasi

sekolah yang difasilitasi; 9) Usaha mikro yang difasilitasi pendampingan

melalui pendaftaran produk; 10)Fasilitasi Pengembangan produk

KUMKM di bidang kosmetika dan obat tradisional.

c. Pengembangan kemitraan Koperasi dan UMKM melalui;1) Peningkatan

kualitas produk Koperasi dan UMKM berorientasi pasar; 2) Fasilitasi

penyelengaraan kegiatan temu mitra; 3) Penguatan kelembagaan

pemasaran produk Koperasi dan UMKM; 4) KUMKM yang difasilitasi

melalui temu mitra dalam kemasan produk; 5) KUMKM yang difasilitasi

melalui temu mitra pola waralaba; 6) KUMKM yang difasilitasi melalui

temu mitra dengan pola dagang; 7) KUMKM yang difasilitasi melalui

temu mitra dengan pola subkontrak; 8) KUMKM yang difasilitasi melalui

temu mitra di bidang eko produk; 9) KUMKM yang difasilitasi melalui

temu mitra di sektor pariwisata; 10) KUMKM yang difasilitasi melalui

temu mitra di sektor energi biomasa; 11) KUMKM yang difasilitasi melalui

temu mitra dengan BUMN; 12) KUMKM yang difasilitasi menjadi mitra

investasi.

d. Pengembangan jaringan pemasaran produk Koperasi dan UMKM,

melalui; 1) Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL); 2) Peningkatan

produktivitas usaha Koperasi dan UMKM; 3) Pengembangan jaringan

bisnis ritel Koperasi dan UMKM; 4) Fasilitasi penyelengaraan kegiatan

pasar rakyat untuk perluasan; 5) Peningkatan akses pasar produk

Koperasi dan UMKM; 6) KUMKM yang difasilitasi dalam pengembangan

jaringan bisnis ritel modern; 7) Usaha mikro yang difasilitasi melalui klinik


56

bisnis; 8) Usaha mikro yang difasilitasi melalui pasar rakyat; 9) PKL yang

difasilitasi memperoleh kepastian tempat usaha; 10) Pelaksanaan

koordinasi program pemasaran dan jaringan usaha.

e. Pengembangan promosi produk Koperasi dan UMKM, melalui;

1) Pengumpulan data dan informasi yang berkaitan dengan produk

Koperasi dan UMKM; 2) Fasilitasi promosi bagi perluasan pasar produk

Koperasi dan UMKM dalam berbagai bentuk, seperti publikasi katalog

produk Koperasi dan UMKM, media internet, pameran dan kerjasama

dengan Badan Layanan Umum Lembaga Layanan Pemasaran (BLU-LLP)

Kementerian Koperasi dan UKM; 3) KUMKM yang mengikuti pameran

(SME Festival); 4) Katalog produk KUKM yang dicetak; 5) KUKM yang

mengikuti pameran tematik, kreatif dan partisipatif; 6) Terlayaninya

promosi KUKM melalui SME UKM Trading Board.

f. Pemantapan program pengembangan pemasaran dan jaringan usaha

Koperasi dan UMKM melalui; 1) Penyusunan rencana strategis tahun

2010 - 2014; 2) Penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan;

3) Perumusan kebijakan dan koordinasi program; 4) Pelaksanaan

monitoring dan evaluasi.

5. Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, dengan prioritas

kegiatan :

a. Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM pengelola LKM/KSP-USP

melalui ; 1) Pelatihan kepada pengelola LKM; 2) Pelatihan kepada

manajer/kepala cabang KJK yang diikutkan diklat dan sertifikasi

kompetensi LKM; 3) Peningkatan fungsi lembaga pendidikan dan

pelatihan profesi (LDP) KJK dan tempat uji kompetensi (TUK); 4) Diklat

Pengelola LKM.

b. Pemasyarakatan dan pengembangan kewirausahaan melalui;

1) Blueprint pengembangan kewirausahaan; 2) Pemasyarakatan


57

kewirausahaan; 3) Diklat kewirausahaan, wirausaha lanjutan dan calon

wirausaha baru; 4) Expo kewirausahaan; 5) Peserta pemasyarakatan

kewirausahaan; 6) Peserta diklat kewirausahaan.

c. Peningkatan kapasitas dan kompetensi pengusaha Skala Mikro, Kecil dan

Menengah serta pengelola koperasi melalui; 1) Penyempurnaan

KURikulum dan modul diklat vocational; 2) Diklat keterampilan

teknis/vocational dan manajerial; 3) Diklat keterampilan manajerial

kepada KUMKM.

d. Revitalisasi dan pengembangan lembaga pendidikan, pelatihan dan

penyusunan Koperasi dan UMKM melalui ; 1) Peningkatan kapasitas SDM

pada lembaga diklat, tenaga pengelola, instruktur, aparat pembina;

2) Penyempurnaan sistem pendidikan, pelatihan dan penyuluh

perkoperasian; 3) Kurikulum dan modul dikat perkoperasian;

4) Peningkatan pemahaman perkoperasian; 5) Peningkatan pemahaman

perkoperasian.

e. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan SDM

KUMKM melalui ; 1) Pelatihan pengembangan koperasi perdesaan;

2) Penumbuhan wirausaha baru melalui dukungan fasilitasi praktek

usaha, Lembaga Pendidikan Pedesaan, untuk Tempat Praktek

Keterampilan Usaha (TPKU); 3) Bimbingan teknis pengembangan usaha

TPKU; 4) Diklat pengelola TPKU; 5) Pelatihan keterampilan teknis bagi

masyarakat; 6) Pelatihan Pengelola TPKU; 7) Terfasilitasinya Program

TPKU.

f. Monitoring dan Evaluasi Pengembangan SDM KUMKM melalui ; Laporan

Koordinasi dan Monitoring dan evaluasi


58

6. Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha, dengan prioritas

kegiatan :

a. Perluasan Program KUR, melalui ; 1) Pendamping untuk mengakses

program KUR; 2) Provinsi yang mendapat sosialiasi program KUR;

3) KUMKM yang didampingi untuk mengakses KUR.

b. Peningkatan produktivitas dan mutu UMKM, melalui ; 1) Sosialisasi dan

penerapan teknologi tepat guna, 2) Sosialisasi dan penerapan

Standardisasi Mutu, HAKI dan kehalalan produk.

c. Pengembangan Restrukturisasi Usaha Koperasi dan UMKM, melalui

1) Fasilitasi untuk mendapatkan kegiatan restrukturisasi usaha, Sistem

Resi Gudang, Surat Utang Koperasi dan koordinasi penyusunan program

restrukturisasi usaha.

d. Pemberdayaan Layanan Pengembangan Bisnis, melalui 1) Pendampingan

pengembangan KUMKM dan wirausaha baru; 2) Peningkatan kapasitas

lembaga pendamping dalam pengembangan Usaha KUMKM.

e. Pengembangan fasilitasi investasi KUMKM, melalui fasilitasi KUKM

mendapatkan kegiatan investasi; 2) Fasilitasi kerjasama investasi

KUMKM; 3) Penguatan inkubator bisnis.

f. Pengembangan sistem bisnis, melalui; 1) Fasilitasi KUKM mendapatkan

kegiatan investas; 2) Fasilitasi kerjasama investasi KUMKM; 3) Penguatan

inkubator bisnis.

g. Pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM.

7. Deputi Bidang Pengkajian Sumber Daya UMKM, dengan prioritas kegiatan:

a. Penelitian Koperasi dalam mendukung pengembangan ekonomi daerah

melalui ; 1) Kajian dalam rangka peningkatan peran Koperasi dalam

pengembangan ekonomi daerah; 2) Rintisan pengadaan pangan dan

agrobisnis oleh koperasi; 3) Rintisan dan replikasi usaha di bidang

agroekoturisme oleh koperasi; 4) Konsep/model/pola pemberdayaan

KUKM yang sesuai dengan kebutuhan/isu strategis KUMKM.


59

b. Penelitian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam mendukung

pengembangan ekonomi daerah, melalui : 1) Kajian dalam rangka

peningkatan peran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam

pengembangan ekonomi daerah; 2) Rintisan penerapan model

inkubator; 3) Rintisan model pengembangan PKL; 4) Pelaksanaan

koordinasi fasilitasi peningkatan kapasitas sumberdaya UKM industri

kreatif.

c. Penelitian sumberdaya Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam

peningkatan ekonomi kawasan, melalui : 1) Kajian dalam rangka peran

sumberdaya Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam

pengembangan ekonomi kawasan; 2) Pengembangan produk/komoditas

unggulan daerah dengan pendekatan One Village One Product (OVOP)

melalui Koperasi; 3) Pelaksanaan fasilitasi pengembangan/penguatan

forum sentra/klaster UKM; 4) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi

program pengkajian sumberdaya UKMK; 5) Partisipasi dalam forum

kerjasama internasional (APEC).

d. Pengembangan perkaderan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

melalui peningkatan kapasitas kerjasama dan jaringan, melalui : 1) Kajian

dalam rangka peran stakeholder dan jaringan, pengembangan sistem

perkaderan wirausaha baru dan pengembangan sistem informasi

penelitian dan peran serta dalam forum kerjasama ASEAN dan BIMP-

NEAGA; 2) Workshop Skenario Pengembangan UKM dan fasilitasi

Pelatihan Pengembangan UKM Melalui Kerjasama Antar Daerah (KAD);

3) Terpeliharanya 3 server, 52 client, Aplkasi sistem Web smecda.com

dan Infrastuktur LAN; 4) Pelaksanaan sosialisasi Pemanfaatan Software

DSS UMKM; 5) Pemutakhiran data sistem infomasi Data Dasar Koperasi

dan UKM terpilih (SIDD-KUMKM-T); 6) Publikasi hasil kajian/artikel

pemberdayaan KUKM; 7) Partisipasi dalam forum kerjasama


60

internasional (ASEAN dan BIMP-EAGA), 8) Rencana aksi antisipasi

KUMKM dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tahun 2015.

8. Lembaga Layanan Pemasaran - Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (LLP-

KUKM).

Layanan Pemasaran produk Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

melalui: 1) Peningkatan akses pasar produk Koperasi dan Usaha Kecil dan

Menengah; 2) Pusat layanan informasi produk Koperasi dan Usaha Kecil dan

Menengah, 3) Terlaksananya remunerasi pegawai dan kelancaran kegiatan

pendukung operasional; 4) Meningkatnya peran LLP-KUKM; 5) Tersusunnya

dokumen perencanaan, keuangan dan hasil rapat lainnya; 6) Terbitnya

iklan/pengumuman/pemberitahuan di media cetak maupun elektronik;

7) Terlaksananaya kegiatan koordinasi, sosialisasi, monitoring dan evaluasi;

8) Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas SDM dan rekrutmen;

9) Terlaksananya pengembangan layanan pemasaran; 10) Tersedianya

pendukung IT; 11) Terwujudnya ketertiban administrasi pengelolaan

keuangan.

9. Lembaga Pengelola Dana Bergulir - Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah (LPDB-KUMKM).

Pengelolaan dana bergulir KUMKM, melalui: 1) Penyaluran

pinjaman/pembiayaan dana bergulir KUMKM; 2) Pengelolaan dana bergulir

yang akuntabel; 3) Dokumen rencana program kerja dan anggaran;

4) Peraturan/ketentuan yang diterbitkan/disempurnakan;

5) Terselenggaranya sosialisasi peraturan/petunjuk teknis;

6) Terselenggaranya pameran/visualisasi/publikasi dan promosi;

7) Dokumen analisa proposal pemberian pinjaman/pembiayaan; 8) Kajian

yang dilaksanakan; 9) Tersedianya laporan hasil monitoring dan evaluasi;

10) Tertatanya organisasi dan kepegawaian dengan baik; 11) Pegawai baru;

12) Pegawai yang mengikuti pelatihan; 13) Tersedianya layanan


61

perkantoran; 14) Tersedianya alat pengolah data; 15) Tersedianya sistem

informasi dan teknologi; 16) Tersedianya laporan keuangan; 17) Tersedianya

laporan hasil pemeriksaan; 18) Tersedianya laporan hasil pengalihan dana

bergulir; 19) Tersedianya kendaraan dinas/operasional Roda 4;

20) Tersedianya kendaraan dinas/operasional Roda 2.

10. Fasilitas Sarana dan Prasarana penunjang pemberdayaan Koperasi dan

UMKM.

Selain itu dalam rangka mengakselerasi pemberdayaan Koperasi dan

UMKM, Kementerian Koperasi dan UKM akan melakukan beberapa kegiatan

pembangunan dan pengembangan fisik untuk fasilitasi sarana dan prasarana di

pusat maupun daerah antara lain:

a. Pembangunan Pusdiklat Terpadu Peningkatan SDM Koperasi dan Usaha

Kecil dan Menengah di pusat dan di daerah;

b. Pengembangan SME Tower;

c. Pembangunan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan;

d. Pembangunan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) berlokasi di Pusat dan

Daerah;

e. Pembangunan Pusat Fasilitasi Promosi Produk Unggulan Koperasi dan

UMKM Kabupaten/Kota;

f. Pembangunan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan Pusat dan

Daerah;

g. Pendirian Lembaga Pengawas Koperasi Simpan Pinjam; dan

h. Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan.

Keseluruhan rincian rencana capaian kinerja outcome/output, indikator target program

dan kegiatan pada periode 2012-2014, disajikan pada Lampiran.


62

BAB IV

PENUTUP

Rencana Program Strategis Kementerian Koperasi dan UKM ini merupakan program

pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang akan dilaksanakan oleh

Kementerian Koperasi dan UKM pada periode tahun 2012 – 2014. Tentu saja keberhasilannya

sangat ditentukan oleh kesiapan peran aparatur, kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber

pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Kementerian Koperasi dan UKM.

Perlu disampaikan bahwa Rencana Strategis ini telah diupayakan memuat seluruh aspek

yang diharapkan dapat memberikan jawaban sekaligus solusi bagi pengembangan dan

pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di seluruh Indonesia. Namun dalam

pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh dinamika perkembangan yang terjadi.

Potensi besar dan kondisi obyektif keberadaan Koperasi dan UMKM, diperkirakan dalam 5

(lima) tahun ke depan akan mengalami perkembangan ke arah pertumbuhan. Oleh sebab

itu, berbagai upaya pemberdayaan yang dilakukan Pemerintah, diharapkan akan dapat

mempercepat proses kemajuan dan menghantarkan pada kondisi yang lebih baik bagi

Koperasi dan UMKM di tanah air. Adapun yang menjadi fokus Kementerian Koperasi dan

UKM kedepannya adalah : peningkatan kewirausahaan dan kompetensi UMKM, termasuk

dalam inovasi dan teknologi; peningkatan akses kepada faktor input dan kredit; dukungan

pengembangan jaringan usaha dan pemasaran; penguatan kelembagaan, terutama

koperasi; peningkatan kapasitas aparat pemerintah, yang disertai dengan penguatan

kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta; dukungan stabilitas makro ekonomi dan

iklim usaha yang kondusif; dan mendorong UMKM sebagai sumber pertumbuhan ekonomi

yang lebih “pro job”.

Oleh sebab itu pelaksanaan Rencana Strategis membutuhkan kecermatan, kreativitas dan

respon yang cepat terhadap perubahan yang terjadi. Dengan demikian, dokumen

perencanaan ini memiliki kelenturan (fleksibilitas) dalam pelaksanaannya dan bersifat


63

dinamis, tepat sasaran dan berdaya guna, serta sesuai dengan misi pemberdayaan Koperasi

dan UMKM yang telah ditetapkan.

Selanjutnya Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM periode tahun 2012 - 2014 ini

menjadi acuan kerja bersama bagi unit - unit pelaksana di lingkungan Kementerian Koperasi

dan UKM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Untuk itu semua unit

kerja dapat melaksanakan dengan baik dan akuntabel dengan mengedepankan peningkatan

capaian kinerja.

Dengan demikian pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan Koperasi dan Usaha

Kecil dan Menengah akan membawa kemajuan bagi Koperasi dan Usaha Kecil dan

Menengah, serta mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat secara lebih luas. Tentu

saja dukungan semua pihak diperlukan, khususnya dari seluruh pemangku kepentingan

terhadap kemajuan Koperasi dan UMKM di seluruh Indonesia.

Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil · PDF filerencana strategis kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah republik indonesia tahun 2012 - 2014 kementerian

Documents