KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH ...

KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAHREPUBLIK INDONESIA

PERATURAN DEPUTI BIDANG PENGAWASANKEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 0$/Per/Dep.6/IV/2O16

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMERIKSAANUSAHAKOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH.DANUNITSIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH KOPERASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEPUTI BIDANG PENGAWASANKEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pengawasanPasal31 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan

MenengahRepublikIndonesiaNomor16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan KegiatanUsaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah olehKoperasi, perlu menetapkan Peraturan Deputi tentangPetunjuk Teknis PemeriksaanUsaha Koperasi SimpanPinjam dan Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjamdan Pembiayaan Syariah Koperasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentangPerkoperasian (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3502);

2.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentangWakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4459);

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentangPengelolaan Zakat (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2011 Nomor 115, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5225);

4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentangLembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2013 Nomor 12,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);

5.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentangPerubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

-2-

Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5679);

6.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentangPersyaratan dan Tata Cara Pengesahan AktaPendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3540);

7.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentangPembubaran Koperasi oleh Pemerintah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 24,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3549);

8.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentangPelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam olehKoperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3501);

9.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentangModal Penyertaan Koperasi (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentangPelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004tentang Wakaf dan Penjelasannya (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4667);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentangPelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);

12.Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2015 tentangKementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 106);

13.Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan

MenengahRepublikIndonesiaNomor08/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Organisasi danTata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil danMenengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2015 Nomor 1489);

14.Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan

MenengahRepublikIndonesiaNomorll/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang PetunjukPelaksanaan Pemupukan Modal Penyertaan PadaKoperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2015 Nomor 1490);

15.Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan

Menengah Nomor 14/Per/M.KUKM/IX/2015 tentangPedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam danPembiayaan Syariah oleh Koperasi (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1493);

16.Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan

Menengah Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Deputi ini yang dimaksud dengan:1.Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang selanjutnya

dalam peraturan ini disebut KSPPS adalah koperasi yang kegiatanusahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsipsyariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf.

2.Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi selanjutnyadisebut USPPS Koperasi adalah unit koperasi yang bergerak di bidangusaha meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsipsyariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf sebagaibagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan.

3.Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan usahakoperasi berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan SyariahNasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

4.Ketentuan pengawasan adalah seperangkat peraturan yang menjadi

pedoman bagi pengawas untuk melaksanakan pemeriksaan terhadapKSPPS dan USPPS Koperasi.

5.Pengawasan usaha KSPPS dan USPPS Koperasi adalah upaya yangdilakukan oleh pengawas koperasi, dewan pengawas syariah,pemerintah, gerakan koperasi, dan masyarakat, agar usaha KSPPS danUSPPS Koperasi diselenggarakan dengan baik sesuai denganperundang-undangan.

6.Pemeriksaan usaha KSPPS dan USPPS Koperasi adalah proses danserangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, dan mengolah data danatau keterangan lain yang dilakukan oleh Pengawas KSPPS dan USPPSKoperasi untuk membuktikan ada atau tidak adanya pelanggaran atasperaturan perundang-undangan.

7.Pejabat Pengawas KSPPS dan USPPS Koperasi adalah Aparatur SipilNegara yang diangkat oleh Deputi/Gubernur/Bupati/Walikota atauPejabat yang berwenang mengangkat pejabat pengawas untukmelakukan pengawasan terhadap KSPPS dan USPPS Koperasi sesuaiwilayah keanggotaanya.

8.Akad adalah kesepakatan tertulis antara KSPPS atau USPPS Koperasidan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.

-3-

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam danPembiayaan Syariah oleh Koperasi (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1495);

17. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan

Menengah Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 tentangPengawasan Koperasi (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 1496);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN TENTANGPETUNJUK TEKNIS PEMERIKSAAN USAHA KOPERASISIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH, DAN UNITSIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH KOPERASI

-4-

9.Nisbah adalah proporsi pembagian keuntungan (bagi hasil) antarapemilik dana (shahibul maat) dan pengelola dana [mudharib) atas hasilusaha yang dikerjasamakan.

10.Pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi ataukerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota,koperasi lain, dan atau anggotanya, yang mewajibkan penerima

pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterimakepada pihak koperasi sesuai akad disertai dengan pembayaransejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yangdibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut.

11.Pembiayaan Mudharabah adalah akad kerjasama permodalan usahadimana Koperasi sebagai pemilik modal (Sahibul Maalj menyetorkanmodalnya kepada anggota, calon anggota, koperasi lain, dan atau

anggotanya sebagai pengusaha (Mudharib) untuk melakukan kegiatanusaha sesuai akad dengan ketentuan pembagian keuntungan dibagibersama sesuai kesepakatan (Nisbah) dan apabila rugi ditanggung olehpemilik modal sepanjang bukan merupakan kelalaian penerimapembiayaan.

12.Pembiayaan Musyarakah adalah akad kerjasama permodalan usahaantara koperasi dengan satu atau beberapa pihak sebagai pemilikmodal pada usaha tertentu untuk menggabungkan modal danmelakukan usaha bersama dalam suatu kemitraan, dengan Nisbah

pembagian hasil sesuai kesepakatan para pihak, sedang kerugianditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.

13.Mudharabah adalah akad kerjasama usaha/perniagaan antara pihakpemilik dana (shahibul maal) sebagai pihak yang menyediakan modaldana sebesar 100% dengan pihak pengelola modal (mudharib), untukdiusahakan dengan porsi keuntungan akan dibagi bersama (Nisbah)sesuai dengan kesepakatan dimuka dari kedua belah pihak.

14.Murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskanharga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan hargayang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

15.Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuksuatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikankontribusi dana (modal) dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagisesuai dengan Nisbah yang disepakati atau proporsional, dan resiko(kerugian) akan ditanggung bersama secara proporsional.

16.Ijarah adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hakguna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi

sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.17.Ijarah Muntahiya Bittamlik adalah perjanjian sewa beli suatu barang

antara Pemberi Sewa (lessor) dengan Penyewa (lessee) yang diakhiridengan perpindahan hak milik objek sewa dari lessee kepada lessor.

18.Qardh adalah kegiatan transaksi dengan akad pinjaman dana nonkomersial dimana si peminjam mempunyai kewajiban untuk membayarpokok dana yang dipinjam kepada koperasi yang meminjamkan tanpaimbalan atau bagi hasil dalam waktu tertentu sesuai kesepakatan.

19.Salam adalah akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan

dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarattertentu yang disepakati.

20.Istishna adalah akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesananpembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu

yang disepakati antara pemesan atau pembeli (mustashni') dan penjualatau pembuat (shani).

21.Wadiah adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yangmempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan

-5-

dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan

barang atau uang.22.Wakalah adalah akad pemberian kuasa kepada penerima kuasa untuk

melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa.23.Kafalah adalah akad pemberian jaminan yang diberikan oleh penjamin

(kafil) kepada penerima jaminan (makfuut) oleh penjamin bertanggungjawab atas pemenuhan kembali suatu kewajiban yang menjadi hakpenerima jaminan.

24.Hiwalah adalah pemindahan hutang dari tanggungan orang yangmemindahkan (Al Muhil) kepada tanggungan orang yang dipindahihutang (MuhalAlaity.

25.Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim ataubadan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuaidengan syariat Islam.

25. Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usahadi luar zakat untuk kemaslahatan umum.

27.Sedekah adalah harta atau non-harta yang dikeluarkan oleh seseorangatau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

28.Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/ataumenyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkanselamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengankepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umummenurut syariah.

29.Standar Operasional Manajemen yang selanjutnya disebut SOM adalahpedoman pengelolaan yang berisikan kebijakan dan strategipengelolaan KSPPS dan USPPS Koperasi di bidang kelembagaan, usahadan pengelolaan keuangan.

30.Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disebut SOP adalahpedoman operasional yang merupakan penjabaran lebih teknis dariSOM yang berisikan peraturan dan kebijakan serta tata cara kerja danatau sistem prosedur kerja KSPPS dan USPPS Koperasi.

31.Sistem Pengendalian Intern yang selanjutnya disebut SPI adalahkebijakan dan prosedur yang dijalankan oleh pengurus, pengawas danmanajemen KSPPS dan USPPS Koperasi untuk memberikan keyakinanyang memadai tentang keandalan informasi laporan keuangan,kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam menunjangefektivitas dan efisiensi operasi.

32.Menteri adalah Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.33.Deputi adalah Deputi Bidang Pengawasan pada Kementerian Koperasi

dan Usaha Kecil dan Menengah.

34.Auditor independen adalah akuntan publik yang melakukan tugaspemeriksaan terhadap laporan keuangan KSPPS dan USPPS Koperasiwajib audit sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan atau ditunjukoleh Deputi atau pejabat yang berwenang untuk melakukan auditinvestigasi dan pemeriksaan menyeluruh terhadap KSPPS dan USPPSKoperasi setiap waktu apabila terjadi indikasi penyimpangan dariKSPPS dan USPPS Koperasi yang bersangkutan.

BAB IITUJUAN, SASARAN, MANFAAT DAN RUANG LINGKUP

PEMERIKSAAN USAHA KSPPS DAN USPPS KOPERASI

Bagian KesatuTujuan

-6-

Pasal 2

Tujuan pemeriksaan usaha KSPPS dan USPPS Koperasi adalah untukmemeriksa kepatuhan pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam sesuaidengan ketentuan dan peraturan perundang-perundangan.

Bagian KeduaSasaran

Pasal 3

Sasaran pemeriksaan usaha KSPPS dan USPPS Koperasi adalah:a.terwujudnya peningkatan kepatuhan KSPPS dan USPPS Koperasi

terhadap peraturan perundang-undangan;b.terbentuknya KSPPS dan USPPS Koperasi yang kuat, sehat, mandiri,

tangguh, dan akuntabel.

Bagian KetigaManfaat

Pasal 4

Manfaat pemeriksaan usaha KSPPS dan USPPS Koperasi adalah:a.meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan kegiatan usaha simpan

pinjam sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan;

b.menjadikan KSPPS dan USPPS Koperasi sebagai badan usaha yangkredibel berdasarkan prinsip-prinsip Koperasi;

c.menjaga dan melindungi aset KSPPS dan USPPS Koperasi dari tindakanpenyelewengan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab;

d.menjaga dan melindungi KSPPS dan USPPS Koperasi dari transaksi yangmencurigakan;

e.meningkatkan transparansi dan akuntabilitas KSPPS dan USPPSKoperasi terhadap pihak-pihak yang berkepentingan;

f.mewujudkan KSPPS dan USPPS Koperasi menjadi kuat, sehat, mandiri,dan tangguh;

g.meningkatkan pemberdayaan ekonomi anggota secara efektif dan efisien.

Bagian KeempatRuang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup pemeriksaan usaha KSPPS dan USPPS Koperasi meliputi:a.penghimpunan dana;b.penyaluran dana; danc.keseimbangan dana dan kinerja keuangan.

Pasal 6

Pemeriksaan penghimpunan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5huruf a meliputi:a. pemeriksaan terhadap kesesuaian pelaksanaan ketentuan

penghimpunan dana hanya berasal dari anggota, calon anggota,koperasi lain dan atau anggotanya;.

-7-

b.pemeriksaan terhadap penghimpunan dana bersumber dari bank danlembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi, modal penyertaan, suratutang lainnya, dan sumber lain yang sah;

c.pemeriksaan terhadap pelaksanaan penghimpunan simpanan dari

anggota yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariahdengan akad wadiah atau mudharabah; dan

d.pemeriksaan kepatuhan pelaksanaan ketentuan kegiatan maal ataupengumpulan dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS) termasuk wakaf.

Pasal7

Pemeriksaan penyaluran dana sebagaimanaa dimaksud dalam Pasal 5 hurufb meliputi:a.pemeriksaan penyaluran pinjaman dan pembiayaan syariah kepada

anggota, calon anggota dan koperasi lain dan atau anggotanya dalambentuk pinjaman berdasarkan akad qardh dan pembiayaan dengan akadmurabahah, salam, istishna, mudharabah, musyarakah, ijarah, ijarah

muntahiya bittamlik, wakalah, kafalah dan hiwalah, atau akad lain yangtidak bertentangan dengan syariah;

b.pemeriksaan pelaksanaan ketentuan pengembangan produk simpanan

dan tabungan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah;c.pemeriksaan kepatuhan pelaksanaan ketentuan rukun, persyaratan,

tata cara dan administrasi penyelenggaraan pelayanan pembiayaan;d.pemeriksaan pelaksanaan ketentuan perhitungan bagi hasil (Nisbah)

antara pemilik dana (shahibul mad!) dengan pengelola modal (mudharib)dan perhitungan penetapan distribusi pendapatan;

e.pemeriksaan prosedur dan pengelolaan penyaluran pinjaman danpembiayaan syariah;

f.pemeriksaan penempatan dana di koperasi lain dan atau bank dansurat berharga; dan

g.pemeriksaan kepatuhan pelaksanaan ketentuan kegiatan maal dalam

hal penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS) termasuk wakaf.

Pasal 8

Pemeriksaan mengontrol keseimbangan dana dan kinerja keuangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:a.pemeriksaan pengelolaan keseimbangan penghimpunan dana dengan

penyaluran pinjaman dan pembiayaan syariah;b.pemeriksaan pelaksanaan kebijakan pengendalian risiko berdasarkan

asas-asas pembiayaan yang sehat, dan menerapkan prinsip-prinsipkehati-hatian serta pembiayaan yang benar sesuai dengan ketentuandan peraturan perundang-undangannya;

c.pemeriksaan penerapan analisis kelayakan usaha yang cermat sesuaiwatak dan kemampuan anggota dan calon anggota penerima

pembiayaan, dan penetapan agunan baik fisik maupun non fisik sebagaijaminan;

d.pemeriksaan kinerja keuangan yang meliputi: Kas dan Bank, Piutang,Surat Berharga, Aktiva Tetap, Hutang, dan Ekuitas.

BAB IIIPENYELENGGARAAN PENGAWASAN DANPEJABAT PENGAWAS KSPPS DAN USPPS

Bagian KesatuPenyelenggaraan Pengawasan

BAB IVPELAPORAN

Pasal 12

(1) Hasil pemeriksaan usaha KSPPS dan USPPS Koperasi yang dituangkandalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan oleh Pejabat PengawasKSPPS dan USPPS koperasi dilaporkan secara objektif, seimbang,independen, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan;

(2)Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajibdidukung oleh alat pembuktian yang cukup yang dituangkan dalamKertas Kerja Pemeriksaan;

(3)Kertas Kerja Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)tercantum pada lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yangtidak terpisahkan dari Peraturan ini;

Pasal 11

Kewajiban pejabat pengawas KSPPS dan USPPS Koperasi adalah:a.melaksanakan pemeriksaan usaha KSPPS dan USPPS Koperasi sesuai

dengan Surat Perintah Tugas;b.melaporkan hasil pemeriksaan sekurang-kurangnya memuat:

1.pokok-pokok temuan;

2.rekomendasi tindak lanjut;3.jadwal penyelesaian tindak lanjut.

c.merahasiakan hasil pemeriksaan terhadap pihak yang tidak berhak.

-8-

Pasal9

(1)Penyelenggaraan pengawasan terhadap KSPPS dan USPPS Koperasidilaksanakan oleh:a.Deputi untuk KSPPS dan USPPS Koperasi dengan wilayah

keanggotaan lintas provinsi;b.Gubemur untuk KSPPS dan USPPS Koperasi dengan wilayah

keanggotaan lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) provinsi;c.Bupati/Walikota untuk KSPPS dan USPPS Koperasi dengan wilayah

keanggotaan dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota.(2)Pelaksanaan pemeriksaan usaha KSPPS dan USPPS Koperasi

dilaksanakan oleh pejabat pengawas koperasi.

Bagian KeduaPejabat Pengawas KSPPS dan USPPS Koperasi

Pasal 10

Pejabat pengawas yang akan melakukan pengawasan KSPPS dan USPPSKoperasi ditetapkan oleh:a.Deputi Bidang Pengawasan untuk KSPPS dan USPPS Koperasi dengan

wilayah keanggotaan lintas Provinsi;b.Gubernur untuk KSPPS dan USPPS Koperasi dengan wilayah

keanggotaan lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi;c.Bupati/Walikota untuk KSPPS dan USPPS Koperasi dengan wilayah

keanggotaan dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota.

GAWASAN,

-9-

(4) Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat(2) dan ayat (3) disampaikan kepada pejabat pemberi tugas palinglambat 2 (dua) minggu setelah pemeriksaan.

BABVPENUTUP

Pasal 13

Peraturan Deputi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,pada tanggal 19 April 2016

KeteranganPelaksanaan

'• fC:, •:•''

Ya/Tidak

Memiliki kebijakan danprosedur tertulis mengenaipengaduan untukmenampung ketidakpuasanpenyimpan.

Memiliki prosedur tertulisakuntansi simpanan WadiahAdhamanah dan simpananmudharabah dari anggotadan calon anggota.

Memiliki kebijakan danprosedur promosi produkSimpanan Wadi'ahAdhamanah dan simpananMudharabah kepada anggotadan calon anggota.

Memiliki kebijakan danprosedur tertulis mengenai

perlindungan simpananWadi'ah Adhamanah dansimpanan Mudharabahanggota dan calon anggota.

Memiliki kebijakan danprosedur tertulis mengenai

balas jasa atas partisipasisimpanan (pokok dan wajib)anggota dari SHU.

Memiliki kebijakan tertulismengenai diskriminasiNisbah bagi hasil deposito(simpanan mudharabah^untuk anggota dan calonanggota.

Memiliki kebijakan tertulismengenai prosedur simpanan

wadiah Adhamanah dansimpanan mudharabah darianggota dan calon anggota.

PENGHIMPUNAN DANA

tv. KomponerrPemeriksaah I -I: ^Usaha KSPPS dan USPPS ,

7

6

5

4

3

2

1

VNo:

A

LEMBAR KERJA PEMERIKSAANUSAHA KSPPS DAN USPPS KOPERASI

-10-

LAMPIRANPERATURAN DEPUTI BIDANG PENGAWASANNOMOR : 03 /PER/DEP.6/IV/2016TENTANGPETUNJUK TEKNIS PEMERIKSAAN USAHAKSPPS DAN USPPS KOPERASI

KeteranganPelaksanaanYa/Tidak

Memiliki Kebijakanpenjaminan terhadappembiayaan yang disalurkankepada anggota.

Memiliki standar tertulistentang agunan.

Memiliki prosedur tertulismengenai pengembalianpembiayaan.

Memiliki standar tertulismengenai biaya pembiayaan.

Memiliki standar tertulistentang plafon pemberianpembiayaan dan investasi.

Memiliki standar tertulismengenai persyaratan calon

penerima pembiayaan(Mudharib).

Memiliki prosedur tertulistentang analisis pemberianpembiayaan dan investasi.

Memiliki kebijakan tertulismengenai fungsi danwewenang Kantor Cabang,Kantor Cabang Pembantudan Kantor Kas.

Memiliki standar tertulismengenai jenis pembiayaandan investasi yangdisalurkan.

Memiliki kebijakan danprosedur tertulis mengenaibalas jasa atas partisipasianggota dalam pelayananpembiayaan dari SHU.

Memiliki kebijakan danprosedur diskriminasi tingkatNisbah bagi hasil pembiayaankepada anggota dan calonanggota.

Memiliki kebijakan danprosedur tertulis mengenai

penyaluran pembiayaan daninvestasi kepada anggota dancalon anggota.

PENYALURAN DANA

Memiliki kebijakan danprosedur tertnlis mengenaipenghimpunan modalpenyertaan dari anggota,calon anggota dan non

anggota.

: • Komponeri'Pemeriksaan^uH^Usaha KSPPS dan USPRS,../

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1B

8

^,Ng

Mm*

-11-

Keterangan.;PelaksanaanYa/Tidak

Memiliki kebiiakan tertulis

Memiliki kebijakan tertulismengenai pembiayaankepada koperasi lain danatau anggotanya.

Memiliki kebijakan tertulismengenai penanganankerugian pembiayaan yangtidak tertagih.

Memiliki kebijakan tertulismengenai penentuan kriteriapembiayaan bermasalah.

Memiliki kebijakan tertulismengenai analisispembiayaan.

Memiliki kebijakan tertulistentang batas maksimumpembiayaan dan investasi.

Memiliki kebijakan tertulismengenai pemanfaatankelebihan kas.

Memiliki kebijakan tertulisdalam mengatasi defisit kas.

Memiliki format anggaran kasyang memadai.

Memiliki prosedur tertulismengenai • penyusunananggaran kas.

Memiliki kebijakan tertulistentang alokasi dana.

Memiliki kebijakan tertulismengenai likuiditas wajibminimum.

Memiliki prosedur tertulistentang pembiayaan melaluikantor cabang.

Memiliki prosedur tertulismengenai investasi darikelebihan dana.

Memiliki prosedur tertulistentang penangananpembiayaan bermasalah.

Memiliki prosedur tertulismengena pembinaan anggotapasca penyaluranpembiayaan.

Memiliki prosedur tertulismengenai akuntansipembiayaan dan investasi.

Memiliki kebijakan tertulismengenai pengamanan

agunan

^. Komponen Pemeriksaah ,i..., .Usaha KSPPS dan USPPS,.

29

28

27

26

25

24

23

22

21

21

20

19

18

17

16

15

14

13

No.

(jui^Bii

-12-

Keterangant^.:ii..,,.iv.2..m,i*^

PelaksanaanYa/Tidak

Memiliki kebijakan tertulismengenai perhitungan rasio

modal sendiri terhadap aktivatertimbang menurut resiko(rasio kecukupan modal/CAR).

Memiliki kebijakan danprosedur penilaian kesehatanKSPPS dan USPPS Koperasi;

Memiliki kebijakan tertulismengenai pengalokasian dan

pembagian SHU KSPPS danhasil usaha USPPS Koperasi

Memiliki prosedur mengenaipenjualan aktiva tetap.

Memiliki prosedur mengenaiinventarisasi aktiva tetap.

Memiliki kebijakan tertulismengenai metodepembebanan penyusutanaktiva tetap.

Memiliki kebijakan tertulismengenai prosedurpenggunaan aktiva.

Memiliki kebijakan tertulismengenai pengamanan fisikaktiva.

Memiliki laporan keuanganyang terdiri dari: Neraca,Perhitungan Hasil Usaha,Laporan Arus Kas, LaporanPromosi Ekonomi Anggota,dan Catatan atas LaporanKeuangan.

Memiliki standar penyajianlaporan keuangan yangterdiri dari: Neraca,Perhitungan Hasil Usaha,Laporan Arus Kas, LaporanPromosi Ekonomi Anggota,dan Catatan atas laporantersebut.

Memiliki pedoman akuntansiuntuk kegiatan usahasimpan pinjam danpembiayaan syariah.

Memiliki kebijakan tertulismengenai perolehan sumber

dana yang didasarkan padabiaya modal.

mengenai alokasi dana untuk

investasi yang berisiko tinggi.

I ..>^ Komponen Pemeriksaan '.,': ' Usaha KSPPS dan.USPPS. ;•

41.

40

39

38

37

36

35

34

33

32

31

30

; N

-13-

Keterangan't-^r^rrrrV^'i^^ti'M.

PelaksanaanYa/Tidakt *••• i,sfci*iSk

Cocokkan setiap kas yangtersebar yang di unit-unit[petty cash) ke buku besarkas, begitu pula aset liquidlainnya perlu diinventarisir.

Lakukan pengecekan ataspenerimaan pembayaran atausetoran, penerimaan checkapakah disetorkan ke bankdengan segera (paling lambatkeesokan harinya setelahpenerimaan kas). Lakukan

pemeriksaan atas buktisetoran ke bank.

Lakukan pengecekan tmtuksetiap pengisian kembali kaspada periode yangbersangkutan.

Telusuri setiap pengeluarankas disetujui atau otorisasidari pejabat yang berwenang.

Penandatanganan beritaacara perhitungan kasditandatangani oleh bagiankas dan pemeriksa, isi dariberita acara menyatakan

bahwa kas yang dihitungjumlahnya sesuai denganfisiknya .

Hitunglah semua uang tunaidan bukti-bukti kas yangsudah dikeluarkan(pemeriksaan fisik kas).

Kumpulkan seluruh kas danaset liquid lainnya yang akandihitung dan diserahkankepada Pengawas denganmembuat berita acara serah

terima dari pemegang kasauditor .

g-

f.

e.

d.

c.

b.

a.

1. Pemeriksaan Kas Dan Bank

KESEIMBANGAN DANA DANKINERJA KEUANGAN

'•^f'Kdmporien'Pemeriksaan : i\...".ysaha KSPPS dan USPPS;:::

c

• No

-14-

Mintalah kepada Koperasineraca percobaan piutang,dan sebaiknya sudahdikelompokkan berdasarkanumur piutang dari paradebiturnya.

a.

2. Pemeriksaan Piutang

Periksa pencatatan debet dankredit yang telah dilakukandi dalam buku bank,pemeriksaan meliputi :1) Apakah setiap

pengeluaran bankdisetujui oleh pejabatyang berwenang dandidukung oleh dokumenyang memadai.

2) Cocokkan nilai yangtercantum dalamdokumen denganpengeluaran yang dibayarlewat bank.

3) Periksa nomor check yangdikeluarkan apakahsudah sesuai nomor dan

urutannya dalam bukucheck yang dikeluarkansesuai dengan keabsahancheck tersebut.

4) Periksa dan cocokkannilai check yangdikeluarkan dengankuitansi penerimaan uang

(check).5) Cocokkan penerimaan

check dengan setoran kebank atas check tersebut.

6) Periksa pendebetan danpengkreditan atas catatanpada buku bank olehKoperasi.

Lakukan pemeriksaan atas

laporan rekonsialiasi bankyang telah dibuat olehKoperasi dengan cara

melakukan konfirmasi kebank yang bersangkutanuntuk mempertegas atau

yakinkan bahwa laporan(R/C) bank benar-benarakurat untuk periode yangdibutuhkan Disarankanpengiriman konfirmasi yangbersifat positif.

i.

h.

-15-

Lakukan pencocokkan daftarsurat berharga dengan suratberharga yang ada diKoperasi.

Periksa secara fisik suratberharga tersebut.

Minta darftar surat berhargayang dimiliki Koperasi daninformasi penunjang lainnyaantara lain:

l)Nilai masing-masing suratberharga.

2)Nama perusahaan penerbitsurat berharga.

3)Tingkat bagi hasil atauimbalan yang diberikansurat berharga, dan periodepembayarannya.

4)Masa berlaku dari suratberharga.

5)Nama pemilik suratberharga.

c.

b.

a.

3. Pemeriksaan Surat Berharga

Tentukan taksiran adanyapiutang tidak dapat ditagih,jika diperlukan tetapkancadangan piutang tidak dapattertagih.

Periksa penerimaan atas

pembayaran pitang yangdilakukan setelah tanggalneraca.

Hubungkan pemeriksaanpiutang ini dengan aktivitasKoperasi, misalnya denganpemberian pembiayaan,leasing dan sebagainya.

Periksa secara sampling

pengelompokkan piutangberdasar umurnya.

Pilih debitur yang akandikirim surat pengukuhansaldo piutangnya.

Cocokkan saldo piutanganggota/nasabah denganbuku saldo tambahannyadan cocokkan dengan bukubesarnya.

Lakukan pemeriksaankebenaran penjumlahan,pengurangan atau perkaliandari data neraca percobaanpiutang tersebut.

h.

g-

f.

e.

d.

c.

b.

-16-

Periksa asuransi atas aktivatetap, antara lain mengenai:a. Jenis asuransi.b. Besarnya premi dan besar

ganti ruginya.c. Penerima penggantian

asuransi.d.Masa berlaku asuransi

Mintalah daftar rincian aktivatetap untuk jenis aktivatetap.

Periksa jika ada tambahanpenyusutan, kemungkinanadanya ketidakkonsistenanmetode penyusutan.

Periksa atas penggunaan

aktiva tetap untuk tahunberjalan, mengenai:

l)Otorisasi atas penguranganaktiva tetap, pengurangandapat dikarenakanpenjualan, pembesituaanatau karena hilang.

2)Kebenaran atas perlakuanakuntansinya.

Minta daftar aktiva tetapyang beriisi informasi sebagaiberikut:1) Jenis aktiva tetap.2) Harga perolehan masing-

masing aktiva tetap.

3)Tanggal perolehan aktivatetap;

4)Umur ekonomis dan nilairesidu aktiva tetap.

5)Metode penyusutan aktivatetap.

e.

d.

c.

b.

a.

4. Pemeriksaan Aktiva Tetap

Lakukan vouching ataspembelian dan penjualanyang dilakukan Koperasi,apakah telah disetujui olehpejabat yang berwenang.

Jika ada nilai pasar cocokkandengan harga pasarnya.

Lakukan konfirmasi kepadapihak terkait/penerbit suratberharga.

Cocokkan nilai suratberharga dengan bukubesarnya.

Lakukan pemeriksaan ataspenjumlahan, pengurangandan perkalian atas nilai suratberharga.

h.

g-

f.

e.

d.

-17-

Periksa mengenai ketetapankebijakan mengenai:1) Modal penyetaraan.

Periksa kesepakatan-kesepakatan mengenai

ekuitas misalnya:l)Modal penyertaan.2)Hibah, sumbangan.

Periksa jika terdapatperubahaan nilai-nilaiekuitas hal ini terjadidikarenakan:

lJSetoran Simpanan Pokok,Simpanan Wajib.

2) SHU tidakdibagi.3)Atau tambahan dari aspek

lain.

Periksa AD/ART dan risalahRapat Anggota mengenaitransaksi dan partisipasiyang berhubungan denganekuitas.

d.

c.

b.

a.

6. Pemeriksaan Ekuitas

Periksa biaya yang harusdibayar karena hutang-hutang.

Periksa perjanjian hutang-hutang.

Lakukan korelasi antara

jumlah hutang denganjumlah pembiayaan yangdilakukan.

Lakukan pemilihan atasdebitur yang akan diberikansurat konfirmasi.

Cocokkan saldo hutang yangtercantum dalam neraca

tersebut dengan bukutambahannya.

Mintalah neraca percobaanhutang per tanggal neraca,lakukan pemeriksaan ataspenjumlahan, pengurangan

dan perkalian yang telahdilakukan.

f.

e.

d.

c.

b.

a.

5. Pemeriksaan Hutang

Periksa adanya kemungkinan

aktiva tetap dijadikanjaminan oleh Koperasi, hal iniperlu untuk diungkapkan.

Periksa pencatatan atas biayapenyusutan untuk masing-masing aktiva tetap.

tersebut.

g.

f.

-18-

ING

rAWASAN,

2)Bagi hasil, SHU.3)Ketentuan Anggota masuk

atau keluar.

-19-