Ringkasan Dari 1944 sampai 1989, Polandia memiliki pemerintahan Soviet yang ditetapkan Komunis dan merupakan bagian dari blok Soviet. Solidaritas gerakan serikat buruh, lahir pada tahun 1980, melakukan perjuangan selama satu dekade melawan komunisme, sebagian besar bawah tanah dapat terjadi karena pengenaan pemerintah darurat militer. Resistensi Solidaritas akhirnya memaksa pemerintah Komunis setuju untuk mengadakan pemilihan parlemen semidemocratic untuk bulan Juni 1989. Kemenangan besar pemilu Solidaritas menyebabkan jatuhnya komunisme di Polandia dan blok Soviet pada umumnya. Polandia bergabung dengan NATO pada 1999 dan Uni Eropa (UE) pada tahun 2004, membawanya sepenuhnya dalam komunitas bangsa- bangsa yang demokratis. Hari ini, setelah hampir dua abad dominasi asing dan pendudukan brutal oleh dua kekuatan non- demokratik, Polandia sekali lagi sebuah negara bebas dan mandiri. Polandia adalah negara ke-69 terbesar di dunia dengan luas (312.685 kilometer persegi), peringkat itu satu tempat di atas Italia, dengan populasi pada tahun 2006 dari 38,1 juta. Setelah privatisasi ekonomi pada tahun 1989, Polandia telah muncul dengan ekonomi yang cukup kuat. Pada tahun 2006, Polandia peringkat ke-70 ($ 8190) di dunia untuk pendapatan nasional bruto (PNB) per kapita, dan ke-68 ($ 14,530) di PNB per kapita diukur dengan paritas daya beli (PPP), yang memperhitungkan inflasi dan faktor lainnya. Namun, tingkat pengangguran Polandia pada tahun 2005 adalah 17,7 persen, jauh di atas rata-rata Uni Eropa. Politik Polandia Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas Belum Diperiksa Langsung ke: navigasi , cari
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Ringkasan
Dari 1944 sampai 1989, Polandia memiliki pemerintahan Soviet yang ditetapkan Komunis dan merupakan bagian dari blok Soviet. Solidaritas gerakan serikat buruh, lahir pada tahun 1980, melakukan perjuangan selama satu dekade melawan komunisme, sebagian besar bawah tanah dapat terjadi karena pengenaan pemerintah darurat militer. Resistensi Solidaritas akhirnya memaksa pemerintah Komunis setuju untuk mengadakan pemilihan parlemen semidemocratic untuk bulan Juni 1989. Kemenangan besar pemilu Solidaritas menyebabkan jatuhnya komunisme di Polandia dan blok Soviet pada umumnya. Polandia bergabung dengan NATO pada 1999 dan Uni Eropa (UE) pada tahun 2004, membawanya sepenuhnya dalam komunitas bangsa-bangsa yang demokratis. Hari ini, setelah hampir dua abad dominasi asing dan pendudukan brutal oleh dua kekuatan non-demokratik, Polandia sekali lagi sebuah negara bebas dan mandiri.
Polandia adalah negara ke-69 terbesar di dunia dengan luas (312.685 kilometer persegi), peringkat itu satu tempat di atas Italia, dengan populasi pada tahun 2006 dari 38,1 juta. Setelah privatisasi ekonomi pada tahun 1989, Polandia telah muncul dengan ekonomi yang cukup kuat. Pada tahun 2006, Polandia peringkat ke-70 ($ 8190) di dunia untuk pendapatan nasional bruto (PNB) per kapita, dan ke-68 ($ 14,530) di PNB per kapita diukur dengan paritas daya beli (PPP), yang memperhitungkan inflasi dan faktor lainnya. Namun, tingkat pengangguran Polandia pada tahun 2005 adalah 17,7 persen, jauh di atas rata-rata Uni Eropa.
Politik PolandiaDari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Belum DiperiksaLangsung ke: navigasi, cari
Dalam Politik Polandia, Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan. Kekuasaan Eksekutif dipegang oleh pemerintah. Kekuasaan legislatif dipegang oleh pemerintah dan dan parlemen. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang berdiri sendiri.
Kekuasaan eksekutif dilaksanakan oleh pemerintah, yang terdiri atas dewan menteri yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Anggotanya biasanya dipilih dari koalisi mayoritas di Sejm. Pemerintah secara resmi diumumkan oleh presiden, dan harus melewati mosi kepercayaan di Sejm dalam waktu dua minggu.
Kekuasaan Legislatif dilaksanakan oleh pemerintah dan dua lembaga parlemen, Sejm dan Senat. Anggota parlemen dipilih dari perwakilan partai, dengan syarat bahwa partai minoritas-non-etnis harus mendapatkan setidaknya 5% suara nasional untuk memasuki
Sejm. Saat ini ada empat partai di parlemen. Pemilihan umum parlemen dilakukan setiap empat tahun.
Presiden, sebagai kepala negara, adalah panglima tertinggi Angkatan Bersenjata dan memiliki kekuasaan untuk memveto undang-undang yang disahkan oleh parlemen. Pemilihan presiden didelenggarakan 5 tahun sekali.
Sistem politik Polandia ditegaskan dalam Konstitusi Polandia, yang juga menjamin kebebasan individu.
Kekuasaan Kehakiman memainkan peran kecil dalam politik Polandia. Terpisah dari Pengadilan Konstitusi, yang dapat membatalkan hukum yang melanggar kebebasan yang dijamin dalam konstitusi.
Sejarah
Perdana Menteri Kerajaan Polandia semi-independen (5 November 1916 - 1918)
No Nama dan nama keluarga Masa jabatan
1 Jan Kucharzewski7 Desember 1917 - 11
Februari 1918
2 Antoni Ponikowski27 Februari 1918 - 4
April 1918
3 Jan Kanty Steczkowski4 April 1918 - 1918 - 2
Oktober 1918
4 Józef Świerzyński23 Oktober 1918 - 3
November 1918
5 Władysław Wróblewski3 November 1918 - 14
November 1918
6 Ignacy Daszyński14 November 1918 - 17
November 1918
Perdana Menteri Republik Polandia Kedua (1918 - 1939)
Perdana MenteriWładysław Sikorski (pertama)Edward Szczepanik (terakhir)
Era bersejarah Perang Dunia II - Konstitusi 1935 - Invasi Polandia 17 September 1939 - Berakhirnya rezim komunis di Polandia
22 Desember 1990
Pemerintahan Polandia dalam pengasingan (Polandia Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie; "Pemerintahan Republik Polandia dalam pengasingan") adalah pemerintahan Polandia setelah negara tersebut diduduki oleh Jerman dan Uni Soviet pada awal Perang Dunia II (September dan Oktober 1939). Setelah itu, selama perang, pemerintahan ini mengkomando tentara Polandia yang beroperasi di luar Polandia.
Meskipun banyak tidak diakui dan tidak memiliki kekuatan yang efektif setelah Perang Dunia II, pemerintahan ini tetap ada hingga berakhirnya rezim komunis di Polandia tahun 1990.
Persemakmuran Polandia-Lituania
Persemakmuran Polandia-Lituania, Republik Dua Bangsa (Polandia: Rzeczpospolita Obojga Narodów, Lituania: Žečpospolita atau Abiejų tautų respublika, Belarus: Рэч Паспалітая or Рэч Паспалітая Абодвух Народаў, Latin: Regnum Serenissima Poloniae) adalah sebuah monarki federal yang dibentuk oleh Kerajaan Polandia dan Kadipaten Agung Lituania pada 1569, dan bertahan sampai tahun 1795.
Persemakmuran ini merupakan kelanjutan Uni Polandia-Lituania, sebuah uni pribadi antara kedua entitas politik ini yang ada sejak tahun 1386. Persemakmuran ini merupakan salah satu Negara yang terbesar dan paling banyak penduduknya di Eropa dan untuk dua
abad bisa secara sukses mempertahankan diri dan melawan invasi Ordo Teutonik, Kekaisaran Mongolia, Kekaisaran Rusia, Kekaisaran Ottoman dan Swedia.
Persemakmuran ini terkenal karena sistem politiknya yang sudah mirip dengan sebuah demokrasi modern dan merupakan sistem federasi. Selain itu toleransi antar agama bisa dibanggakan pula. Selain mereka memiliki konstitusi tertulis tertua kedua di dunia.
Persemakmuran ini akhirnya hilang dan wilayahnya dibagi-bagi antara Kekaisaran Rusia, Prusia dan Austria pada 1795.
Lihat artikel Pembagian Polandia untuk lengkapnya
Leburnya Persemakmuran Polandia-Lithuania
Akhirnya persemakmuran ini kurang tangguh menghadapi serangan negara-negara tetangganya mulai kira-kira awal abad ke-17 sampai akhirnya menghilang sama sekali dari peta Eropa pada tahun 1795. Polandia dan Lituania sebagai negara merdeka baru muncul kembali pada tahun 1918. Sementara itu Lituania merdeka kembali diduduki oleh Jerman Nazi dan Uni Soviet pada tahun 1941 dan 1945. Lituania menjadi benar-benar merdeka baru pada tahun 1992 ketika Uni Soviet sendiri benar-benar lebur.
Hilangnya Persemakmuran Polandia-Lituania dari permukaan Eropa:
Kode telepon 481 Bahasa Belarus, Kasubia, Jerman dan Ukraina digunakan di lima gmina. Meskipun begitu, mereka tidak dianggap sebagai bahasa resmi negara.
Polandia (dalam bahasa Polski Polska) adalah sebuah negara republik di Eropa Tengah
Majelis Nasional Republik PolandiaMajelis Nasional (Zgromadzenie Narodowe) adalah parlemen Polandia yang terdiri dari Sejm dan Senat, ketika sedang melakukan suatu pertemuan, Majelis ini dipimpin oleh Marsekal Sejm (atau oleh Marsekal Senat jika Marsekal Sejm tidak hadir).
Pada tahun 1922–1935 dan 1989–1990, Majelis Nasional yang memilih Presiden Republik Polandia dengan ketentuan suara terbanyak. Pada 1935, kewenangan in diambil alih oleh Majelis Pemilih, yang tersiri atas Perdana Menteri, Hakim Ketua, Inspektur Jenderal Angkatan Bersenjata, 2/3 wakil Sejm, dan 1/3 Senator. Senat dihapuskan pada 1946 sehingga pada 1947 Bolesław Bierut dipilih menjadi presiden hanya oleh Sejm. Tidak ada presiden dari tahun 1952 sampai akhirnya pada tahun 1989 Senat dibentuk kembali dan Majelis Nasional memilih Wojciech Jaruzelski sebagai Presiden.
Sejak tahun 1990, presiden dipilih oleh rakyat tetapi presiden terpilih tetap harus melakukan sumpah di depan Majelis Nasional.
Pemerintahan Polandia dalam pengasinganDari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Perdana MenteriWładysław Sikorski (pertama)Edward Szczepanik (terakhir)
Era bersejarah Perang Dunia II - Konstitusi 1935 - Invasi Polandia 17 September 1939 - Berakhirnya rezim komunis di Polandia
22 Desember 1990
Pemerintahan Polandia dalam pengasingan (Polandia Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie; "Pemerintahan Republik Polandia dalam pengasingan") adalah pemerintahan Polandia setelah negara tersebut diduduki oleh Jerman dan Uni Soviet pada awal Perang Dunia II (September dan Oktober 1939). Setelah itu, selama perang, pemerintahan ini mengkomando tentara Polandia yang beroperasi di luar Polandia.
Meskipun banyak tidak diakui dan tidak memiliki kekuatan yang efektif setelah Perang Dunia II, pemerintahan ini tetap ada hingga berakhirnya rezim komunis di Polandia tahun 1990.
Daftar Presiden Polandiaresiden Republik Polandia (Polandia: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej) dipilih rakyat untuk masa jabatan lima tahunan dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya. Presiden mempunyai kekuasaan eksekutif dan bertanggung jawab atas keamanan negara. Presiden memilih Perdana Menteri, dan merupakan Kepala Angkatan Bersenjata Polandia. Ia juga berhak menentukan diadakannya pemilu dan mempunyai hak veto terhadap sebuah rancangan undang-undang, meskipun hak veto ini dapat dibatalkan hak suara mayoritas sebesar 3/5 dari anggota parlemen (Sejm) jika setidaknya setengah anggota Sejm hadir dan berpartisipasi.
residen Republik Polandia Kedua (1918-1939)Kepala Negara (Naczelnik Państwa, 1918-1922)
1935) and Rydz-Śmigły (12 May 1935 – 27 October 1939).
Mościcki's government was exiled to Romania after Poland's defeat in World War II after 17
September.
Presiden Republik Polandia di Pengasingan (1939-1990)Pemerintahan Polandia dalam pengasingan merupakan bentukan Amerika Serikat dan Persatuan Kerajaan Inggris hingga 6 Juli 1945
Penjabat Presiden PolandiaDari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Belum DiperiksaLangsung ke: navigasi, cari
Bronisław Komorowski, penjabat presiden Polandia sekarang
Penjabat Presiden Republik Polandia (bahasa Polandia: Pełniący Obowiązki Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, disingkat P.o. Prezydenta RP) adalah sebuah jabatan sementara yang diberikan dari konstitusi Polandia.
Konstitusi menyatakan bahwa Presiden adalah Kepala Negara. Jika Presiden meninggal dunia, mengundurkan diri, dicopot jabatannya ataupun tidak mampu menjalankan kewajibannya, orang yang telah ditentukan akan meneruskan kekuasaan dan kewajiban Presiden sebagai Pejabat Presiden.
Orang pertama yang akan menjadi Pejabat Presiden adalah Marsekal Sejm. Jika dia tidak mampu meneruskan kewajiban, orang berikutnya adalah Marsekal Senat. Urutan ini telah berlaku sejak penciptaan Kantor Presiden, dengan pengecualian, Periode 1935-1939 ketika perintahan itu terbalik.
Artikel bertopik Polandia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.
Daftar Menteri Pertahanan Nasional PolandiaDari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Belum DiperiksaLangsung ke: navigasi, cari
Menteri Pertahanan Aleksander Szczygło
Berikut merupakan daftar Menteri Pertahanan Polandia. (pl. Ministrowie Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej). Menteri Pertahanan Aleksander Marek Szczygło adalah menteri terakhir yang menjabat sejak 2007.
Menteri
Republik Ke-2 gen. bryg. Edward Rydz-Śmigły (1918) p.o. gen. dyw. Jan Wroczyński (1918-1919) gen. dyw. Józef Leśniewski (1919-1920) gen. dyw. Kazimierz Sosnkowski (1921- 1923) p.o. gen. dyw. Aleksander Osiński - (1923) gen. dyw. Władysław Sikorski (1924-1925) gen. broni Lucjan Żeligowski (1925-1926) gen. dyw. Juliusz Tadeusz Tarnawa-Malczewski (1926) marsz. Polski Józef Piłsudski (1926-1935) gen. dyw. Tadeusz Kasprzycki (1935-1939)
Perang Dunia Ke-2 gen. broni Władysław Sikorski (1939-1943) gen. dyw. Marian Kukiel (1943-1944)
Republik Rakyat marsz. Polski Michał Żymierski (1945-1952) marsz. Polski Konstanty Rokossowski (1952-1957) marsz. Polski Marian Spychalski (1957-1969) gen. armii Wojciech Jaruzelski (1969-1985) gen. armii Florian Siwicki (1985-1990)
Republik Ke-3 wiceadm. Piotr Kołodziejczyk (1990-1991) Jan Parys (23 grudnia 1991-1992) p.o. Romuald Szeremietiew (1992) Janusz Onyszkiewicz (1992-1993) Piotr Kołodziejczyk (1993-1994) p.o. Jerzy Milewski (1994-1995) Zbigniew Okoński (1995) Stanisław Dobrzański (1996-1997) Janusz Onyszkiewicz (1997-2000) Bronisław Komorowski (2000-2001) Jerzy Szmajdziński (2001 - 31 Oktober 2005) Radosław Sikorski (31 Oktober 2005 - 7 Februari 2007) Aleksander Marek Szczygło (sejak 7 Februari 20