Demokrasi dalam Konsep Islam

Dem

(Mencari bentuk ideal Demokrasi Islam melalui

Dosen Pengampu :

PROGRAM PASCASARJANA

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Makalah

Demokrasi Dalam Konsep Islam

Mencari bentuk ideal Demokrasi Islam melalui Syura, Ijma’, Maslaha

Dosen Pengampu : Prof. Dr. H. Siswanto Masruri, MA.

Oleh:

Maksum

NIM: 13913013

Konsentrasi Ekonomi Islam

PROGRAM PASCASARJANA

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2014

Maslahah dan Ijtihad)

2

A. Pendahuluan

Demokrasi dalam hubungannya dengan Islam pada dasarnya mempunyai

berbagai macam penafsiran. Para cendekiawan Muslim membahas hubungan

Islam dengan demokrasi melalui dua pendekatan: normatif dan empiris. Pada

dataran normatif, mereka mempersoalkan nilai-nilai demokrasi dari sudut

pandang ajaran Islam. Sementara pada dataran empiris, mereka menganalisis

implementasi demokrasi dalam praktek politik dan ketatanegaraan.1

John L. Esposito dan James P. Piscatori mengatakan bahwa Islam bisa

digunakan untuk mendukung demokrasi maupun kediktaroran, republikanisme

maupun monarki, sehingga pernyataan ini dapat mengidentifikasikan tiga

pemikiran. Pertama, Islam menjadi sifat dasar demokrasi karena konsep syura’,

ijtihad, dan Ijma’ merupakan konsep yang sama dengan demokrasi. Kedua,

menolak bahwa Islam berhubungan dengan demokrasi. Dalam pandangan ini,

kedaulatan rakyat tidak bisa berdiri di atas kedaulatan Tuhan, juga tidak bisa

disamakan antara Muslim dan non-Muslim serta antara laki-laki dan perempuan.

Hal ini bertentangan dengan prinsip equality dalam demokrasi. Ketiga,

sebagaimana pandangan pertama bahwa Islam merupakan dasar demokrasi,

meskipun kedaulatan rakyat tidak bisa bertemu dengan kedaulatan Tuhan, perlu

diakui bahwa kedaulatan rakyat tersebut merupakan subordinasi hukum Tuhan.2

Menurut Maududi hal ini dinamakan “Kerajaan Tuhan”, yang disebut juga

sebagai Teokrasi. Tetapi teokrasi Islam berbeda dengan teokrasi yang pernah

menjadi pengalaman pahit di Eropa. Teokrasi Islam tidak dikuasai oleh golongan

tertentu, namun oleh seluruh umat muslim bahkan rakyat jelata. Maududi

menyatakan bahwa dalam sistem ketiga ini, “setiap muslim yang mampu dan

memenuhi syarat untuk memberikan pendapat yang benar dalam permasalahan

1 M. Syafi’i Anwar, Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia Sebuah Kajian Politik Tentang

Cendekiawan Muslim Orde Baru, (Jakarta: Paramadina, 1995), hlm. 222. 2Tabrani. ZA. Al-Asyhi, Antara Islam dan Demokrasi, dikutip dari

http://master.islamic.uii.ac.id/index.php/Artikel/Antara-Islam-dan-Demokrasi.html pada hari Selasa, 9 Desember 2014, jam 13.20 WIB.

3

hukum Islam, berhak menafsirkan hukum Tuhan bilamana tafsir itu dibutuhkan.

Dalam pengertian ini pemerintahan Islam merupakan pemerintahan demokrasi.

Akan teapi, ia bisa dikatakan juga sebagai pemerintahan teokrasi dalam arti

bahwa tidak seorangpun, bahkan seandainya seluruh umat Islam dijadikan satu,

berhak mengubah perintah Tuhan yang sudah jelas.”3

Dalam tulisan ini hubungan antara Demokrasi dan Islam yang menjadi topik

pembahasan adalah kesesuaian antara demokrasi dan Islam. Pembahasan

diarahkan kepada dasar-dasar demokrasi yang sesuai dengan konsep Islam

seperti Syura (consultation), Ijma’ (Community Consensus), Maslahah (Public

Interest), dan Ijtihad.

B. Konsep Demokrasi

Herodotus memperkenalkan istilah demokrasi sekitar 3000 tahun yang lalu di

Mesir Kuno, dan kemudian dikembangkan oleh para pemikir Yunani Kuno pada

masa klasik. Secara etimologi, kata demokrasi berasal dari kata Demos (rakyat)

dan Kratos (kekuasaan/pemerintahan), yang berasal dari bahasa Yunani. Dalam

sejarah, istilah demokrasi telah dikenal sejak abad ke-5 SM, yang merupakan

respon terhadap pengalaman buruk sistem monarki dan kediktatoran di negara-

negara kota Athena (Yunani Kuno). Ketika itu demokrasi dipraktikkan sebagai

sistem dimana seluruh warga negara membentuk lembaga legislatif.

Dalam perkembangannya, ide-ide demokrasi berkembang dengan ide-ide dan

lembaga dalam tradisi pencerahan yang dimulai pada abad ke-16. Pertama

dirintis oleh Niccolo Machiavelli (1469-1527) dengan ide-ide sekulerisme,

kemudian ide Negara Kontrak oleh Thomas Hobbes (1588-1679), gagasan

tentang konstitusi negara liberalisme, serta pemisahan kekuasaan legislatif,

eksekutif dan lembaga federal oleh John Locke (1632-1704), yang

disempurnakan oleh Baron de Montesquieu (1689-1755), ide-ide tentang

kedaulatan rakyat dan kontrak sosial yang diperkenalkan oleh Jean Jacques

3 John L. Esposito dan John O. Voll, Islam and Democracy, alih bahasa Rahmani Astuti, Cet 1

(Bandung: Penerbit Mizan, 1999), hlm. 28.

4

Rousseau (1712-1778). Ide-ide tersebut merupakan respon terhadap monarki

absolut akhir abad pertengahan dalam sejarah Eropa, yang menggantikan

kekuasaan gereja yang teokrasi. Ide-ide demokrasi saat ini muncul sejak revolusi

Amerika pada tahun 1776 dan revolusi Perancis tahun 1789.4

Pada abad ke-19 dan ke-20 pusat institusi demokrasi berkembang melalui

perwakilan di parlemen dengan pemilihan yang bebas, dan di berbagai negara

demokrasi diibaratkan kebebasan berbicara, kebebasan pers dan supremasi

hukum.5 Abraham Lincoln mendefinisikan demokrasi sebagai pemerintahan dari

rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sedangkan menurut Elliott demokrasi

adalah sebuah masyarakat atau kelompok dimana masyarakat benar-benar

memerintah diri mereka sendiri, dimana semua partisipasi diatur dalam membuat

keputusan yang mempengaruhi mereka semua. Oleh karena itu, esensi demokrasi

adalah partisipasi dalam suatu kelompok pemerintahan oleh anggota kelompok

tersebut.6

Dalam sebagian literatur tentang demokrasi menegaskan bahwa konsep dan

praktik demokrasi sesungguhnya tidak tunggal. Unsur-unsur dasar atau ”family

resemblances” demokrasi itu dipengaruhi, dibentuk, dan diperkaya oleh kultur

dan struktur sosiologis dan budaya masyarakat setempat. Dalam setiap negara

manapun, nilai-nilai demokrasi akan berkembang sesuai dengan bengunan sosial-

budaya masyarakatnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa bentuk, tingkat

dan kualitas demokrasi di Amerika Serikat berbeda dengan konsep dan praktik

4 Saifullah, “Islam dan Demokrasi: Respon Umat Islam Indonesia terhadap Demokrasi”, Al-Fikr

Volume 15 Nomor 3 Tahun 2011, hlm. 529. 5 Tauseef Ahmad Parray, “Islamic Democracy or Democracy in Islam: Some Key Operational

Democratic Concepts and Notions”, World Journal of Islamic History and Civilization, 2 (2): 66-86, 2012, ISSN 2225-0883, hlm. 68.

6 M.O. Adeniyi, “An Islamic Approach to The Sustainability of Democracy”, Shopia, Vol. 43, No. 2, October 2004, hlm. 95.

5

demokrasi yang berkembang di Asia Timur (seperti Jepang) atau Eropa Barat

(seperti Swedia, Itali dan sebagainya).7

Dalam sejarah permulaan demokrasi di Yunani sampai revolusi inggris,

amerika dan prancis dan dari abad ke-19 sampai akhir abad ke-20, demokrasi

berkembang dalam berbagai bentuk yang berindikasi bahwa konsep demokrasi

berubah dan berkembang mengikuti perkembangan sosial, politik dan ekonomi.

Fakta ini memperlihatkan bahwa tidak ada definisi pasti dari model demokrasi.

Sebagaimana W. B. Gallie menyebut demokrasi sebagai “Essensially Contested

Concept”. Jadi di bagian dunia manapun, para pemikir dan masyarakat umum

secara aktif terlibat dalam upaya menciptakan struktur demokrasi yang lebih

efektif. Hal ini juga berlaku di dunia muslim di belahan dunia manapun. Para

pemikir muslim sampai saat ini berusaha untuk mendefinisikan, menafsirkan dan

membangun demokrasi dengan konsep-konsep Islam seperti konsep khilafah,

syura, Ijma’, ijtihad, baiat, dan lainnya.8

C. Prinsip-prinsip Politik Kenegaraan dalam Al-Quran

Islam mengajarkan manusia tidak hanya hal-hal spiritual (ibadah), namun juga

masalah akhlak dan muamalat manusia. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan

dan pengisian negara termasuk dalam pengertian modern negara-bangsa, al-

Quran memberikan pesan-pesan yang lebih substansial yaitu menawarkan nilai

etik dan moral daripada bersifat formal yaiu menekankan benuk negara atau

format politik.9 Menurut Yusdani, Prinsip-prinsip kenegaraan yang terdapat

dalam al-Quran antara lain10 bahwa:

7 Bahtiar Effendy, “Islam dan Demokrasi: Mencari Sebuah Sintesa yang Memungkinkan”, dalam

M. Nasir Tamara dan Elza Peldi Taher (ed) Agama dan Dialog Antar Peradaban, Cet. 1, (Jakarta: Paramadina, 1996), hlm. .90.

8 Tauseef Ahmad Parray, Islamic, hlm. 68. 9 Yusdani, Fiqh Politik Muslim: Doktrin, Sejarah dan Pemikiran, Cet. 1 (Yogyakarta: Amara

Books, 2011), hlm. 63. 10 Ibid., hlm. 64

6

1. Kekuasaan sebagai Amanah

یأ ٱإن وا مركم � موا ك لناس أن تح ٱن تم بی لھا وإذا حكم أھ ت إلى ن م أل ٱأن تؤد

ا یعظكم بھ ٱإن ل عد ل ٱب نعم كان سمیع ٱإن ۦ � ٥٨ا ا بصیر �

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat

kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila

menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.

Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.

Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS: 4.58)

2. Musyawarah sebagai Dasar Pengambilan Kekuasaan

لو ٱوأقاموا تجابوا لربھم س ٱلذین ٱو ا رزق وم نھم بی شورى رھم ة وأم لص ھم ن م

ینفقون

Artinya: Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan

Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan

musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki

yang Kami berikan kepada mereka. (QS 42:38)

3. Keadilan Harus ditegakkan

ولو ط شھدا قس ل ٱمین ب لذین ءامنوا كونوا قو ٱأیھا ی أو أنفسكم على ء �

أو ٱا ف فقیر غنیا أو إن یكن ربین ق أل ٱن و لدی و ل ٱ أن ھوى ل ٱفال تتبعوا بھما لى �

تع كان ٱرضوا فإن تع ا أو ۥ و وإن تل دلوا ا ملون خبیر بما تع �

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-

benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu

sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin,

maka Allah lebih tahu keMaslahahtannya. Maka janganlah kamu mengikuti

hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu

7

memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya

Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. (QS 4:135)

شھدا لذین ءامنوا كونوا قو ٱھا أی ی ان ◌◌ شن رمنكم وال یج ط قس ل ٱء ب مین �

أال تع م على قو ٱتقوا ٱو وى رب للتق دلوا ھو أق ع ٱ دلوا خبیر ٱإن � بما �

٨ملون تع

Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang

yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil.

Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong

kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat

kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha

Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS 5:8)

4. Adanya Prinsip Persamaan

ن ۦتھ ءای لذي یریكم ٱھو ل لكم م ما ٱوینز ر إال من ینیب ی وما ا ق ء رز لس تذك

Artinya: Dialah yang memperlihatkan kepadamu tanda-tanda (kekuasaan)-

Nya dan menurunkan untukmu rezeki dari langit. Dan tiadalah mendapat

pelajaran kecuali orang-orang yang kembali (kepada Allah). (QS 40:13)

5. Pengakuan Terhadap HAM

م ٱس لنف ٱتلوا وال تق إال ب ٱلتي حر ۦنا لولیھ جعل ا فقد لوم ومن قتل مظ حق ل ٱ�

كان منصور ۥإنھ ل قت ل ٱرف في ا فال یس ن ط سل

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah

(membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan

barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi

kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui

batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat

pertolongan. (QS 17:30)

8

م ولقد ن ن ر ورزق بح ل ٱبر و ل ٱفي ھم ن ءادم وحمل نا بني كر ت لطیب ٱھم م

ل ن كثیر على ھم ن وفض م ضیال ا تف ن خلق م

Artinya: Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami

angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang

baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas

kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan. (QS 17:70)

6. Perdamaian

ٱتلوا في سبیل وق تدو وال تع تلونكم لذین یق ٱ� ٱإن ا تدین مع ل ٱال یحب �

Artinya: Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu,

(tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak

menyukai orang-orang yang melampaui batas. (2:190)

ل ٱعلى لھا وتوكل نح ج ٱم ف وإن جنحوا للس علیم ل ٱلسمیع ٱھو ۥإنھ �

Artinya: Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah

kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang

Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS 8:61)

ٱبك دعوك فإن حس ا أن یخ وإن یریدو منین مؤ ل ٱوب ۦره نص ك ب أید لذي ٱھو �

Artinya: Dan jika mereka bermaksud menipumu, maka sesungguhnya

cukuplah Allah (menjadi pelindungmu). Dialah yang memperkuatmu dengan

pertolongan-Nya dan dengan para mukmin. (QS 8:62)

D. Konsep Demokrasi dalam Islam

Kenyataan bahwa Islam mengajarkan etika politik yang bersesuaian dengan

prinsip-prinsip demokrasi, dapat dikatakan bahwa kurangnya pengalaman

demokratis sebagian besar negara Islam tidak ada hubungannya dengan dimensi

“interior” ajaran Islam. Secara teologis, barangkali dapat diisyaratkan bahwa

kegagalan politik yang demokratis antara lain disebabkan oleh adanya pandangan

yang legalistik dan formalistik dalam melihat hubungan antara Islam dan politik.

Karenanya, adalah pendekatan substansialistik terhadap ajaran Islam diharapkan

9

dapat mendorong terciptanya sebuah sintesa yang memungkinkan antara Islam

dan Demokrasi.11

Dalam penjelasan mengenai demokrasi dalam kerangka konseptual Islam,

Esposito mengatakan bahwa kesesuaian demokrasi dengan Islam dapat

dikembangkan melalui beberapa aspek khusus dari ranah sosial dan politik.

Seperti banyak konsep dalam tradisi politik barat, istilah-istilah ini tidak selalu

dikaitkan dengan pranata demokrasi dan mempunyai banyak konteks dalam

wacana Muslim dewasa ini. Demokrasi Islam dianggap sebagai sistem yang

mengukuhkan konsep-konsep islami yang sudah lama berakar, yaitu konsep

syura, Ijma’, Maslahah, dan ijtihad.12 Hubungan antara Islam dan demokrasi

seperti berikut:

1. Syura dalam Konsep Demokrasi

Istilah musyawarah berasal dari kata مشاورة. Ia adalah masdar dari kata

kerja syawara-yusyawiru, yang berakar kata syin, waw, dan ra, dengan

pola fa’ala. Pendapat senada mengemukakan bahwa musyawarah pada

mulanya bermakna “mengeluarkan madu dari sarang lebah”. Makna ini

kemudian berkembang sehingga mencakup segala sesuatu yang dapat

diambil atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat). Musyawarah

juga dapat berarti mengatakan atau mengajukan sesuatu. Karenanya, kata

musyawarah pada dasarnya hanya digunakan untuk hal-hal yang baik,

sejalan dengan makna dasarnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,

musyawarah diartikan sebagai: pembahasan bersama dengan maksud

mencapai keputusan atas penyelesaian masalah bersama. Selain itu

dipakai juga kata musyawarah yang berarti berunding dan berembuk.13

Secara historis, konsep syura dalam sejarah Islam telah ada jika

menunjuk pertemuan di Bani Sa’idah segera setelah Nabi Muhammad wafat.

11 Bahtiar Effendy, Islam, hlm. 100. 12 John L. Esposito, Islam, hlm. 32 13 Sohrah, “Musywarah vs Demokrasi”, Al-Risalah Volume 11 Nomor 1 Mei 2011, hlm. 34-35.

10

Menurut Fazlur Rahman kejadian itu sebagai pelaksanaan prinsip syura yang

pertama. Kejadian ini kemudian diikuti dengan pidato pelantikan Abu Bakar

sebagai khalifah pertama. Dalam pidatonya pelantikannya itu, secara

kategoris ia menyatakan bahwa dirinya telah menerima mandat dari rakyat

yang memintanya melaksanakan al-Quran dan Sunnah. Abu Bakar juga

menyatakan bahwa ia melaksanakan ketentuan al-Quran dan Sunnah, ia

perlu didukung terus. Tetapi bilamana ia melakukan pelanggaran berat maka

ia harus diturunkan. Konsep syura dan demokrasi Fazlur Rahman juga

berpendapat bahwa institusi semacam syura telah ada pada masyarakat

Arabia pra-Islam. Waktu itu, para pemuka suku atau kota menjalankan

urusan bersama melalui permusyawaratan. Institusi inilah yang kemudian

didemokrasitasi oleh al-Quran, yang menggunakan istilah syura. Perubahan

dasar yang dilakukan al-Quran adalah mengubah syura dari sebuah institusi

suku menjadi institusi komunitas, karena ia menggantikan hubungan darah

dengan hubungan iman.14

Menurut Syafii Maarif, pada dasarnya syura merupakan gagasan

politik utama dalam al-Quran. Jika konsep syura ditransformasikan dalam

kehidupan modern sekarang, maka menurut Syafii sistem politik demokrasi

adalah lebih dekat dengan cita-cita politik Qurani, sekalipun ia tidak terlalu

identik dengan praktek demokrasi barat. Begitu halnya dengan Mohammad

Iqbal yang menganggap demokrasi sebagai cita-cita politik Islam, kritik

Iqbal terhadap demokrasi bukanlah dari aspek normatifnya, akan tetapi

dalam praktek pelaksanaannya. Kohesi antara Islam dan demokrasi terletak

pada prinsip persamaan (equality), yang di dalam Islam dimanifestasikan

oleh tauhid sebagai satu gagasan kerja (a working idea) dalam kehidupan

sosio-politik umat Islam.15

14 M. Syafi’i Anwar, Pemikiran, hlm. 224. 15 Ibid.,, hlm. 223

11

Perlunya musyawarah merupakan konsekuensi politik prinsip

kekhalifahan manusia. “perwakilan rakyat dalam sebuah negara Islam

tercermin terutama dalam doktrin musyawarah (syura). Karena semua

muslim yang dewasa dan berakal sehat, baik pria maupun wanita adalah

khalifah (agen) Tuhan, mereka mendelegasikan kekuasaan mereka kepada

penguasa dan pendapat mereka harus diperhatikan dalam menangani

permasalahan negara”. Ayatullah Baqir Al-Sadr menegaskan bahwa

musyawarah adalah hak rakyat. “rakyat sebagai khalifah Allah berhak

mengurus persoalan mereka sendiri aas dasar prinsip musyawarah” dan ini

termasuk “pembentukan majlis yang para anggotanya adalah wakil-wakil

rakyat yang sesungguhnya. Dengan demikian syura menjadi unsur

operasional yang menentukan dalam hubungan antara Islam dan

demokrasi.16

Secara umum konsep syura sangat sesuai dengan demokrasi karena

menempatkan semua masyarakat dalam satu tempat yang sama. Di

Indonesia, demokrasi yang dibangun berdasarkan konsep syura dimana

setiap pemimpin dipilih oleh rakyatnya. Tentang apakah sistem pemilihan

tersebut secara langsung oleh pemerintah maupun melalui perwakilan di

dewan perwakilan rakyat sebenarnya adalah hal yang sama. Selama rakyat

atau wakilnya mempunyai keinginan yang sama hal tersebut bukanlah

masalah.

Namun akan berbeda ketika wakil rakyat yang telah dipilih tersebut

tidak menggambarkan apa yang menjadi keinginan rakyat yang diwakilinya.

Oleh karena itu, seorang wakil rakyat harus benar-benar mewakili setiap

kebutuhan rakyat yang harus diperjuangkan. Jika wakil rakyat hanya

mewakili golongannya tentu sudah menyalahi dari konsep demokrasi itu

sendiri.

16 John L. Esposito, Islam, hlm. 33

12

Piagam Madinah merupakan konstitusi demokrasi Islam pertama

dalam sejarah pemerintahan konstitusional. Para intelektual muslim sepakat

bahwa prinsip syura adalah sumber etika demokrasi Islam. Mereka

menyamakan konsep syura dengan konsep demokrasi modern.17

2. Ijma’ dalam Konsep Demokrasi

Secara etimelogi Ijma’ mengandung arti kesepakatan atau konsensus.

Ijma’ juga dapat diartikan sebagai al Azmu ‘alassyai’ atau ketetapan hati

untuk melakukan sesuatu. Ijma’ secara terminolgi didefinisikan oleh

beberapa ahli diantaranya: menurut Al Ghazali Ijma’ adalah kesepakatan

umat Muhammad Saw secara khusus atas suatu urusan agama; definisi ini

mengindikasikan bahwa Ijma’ tidak dilakukan pada masa Rasulullah Saw,

sebab keberadaan Rasulullah sebagai syar’i tidak memerlukan Ijma’.

Sedangkan menurut Al Amidi: Ijma’ adalah kesepakatan ahlul halli wal

‘aqdi atau para ahli yang berkompoten mengurusi umat dari umat Nabi

Muhammad pada suatu masa atau hukum suatu kasus.18

Ijma’ atau konsensus telah lama diterima sebagai konsep pengesahan

resmi dalam hukum Islam, terutama di kalangan kaum Muslim Sunni.

Namun, hampir sepanjang sejarah Islam pada konsensus sebagai salah satu

sumber hukum Islam cenderung dibatasi pada konsensus para cendekiawan,

sedangkan konsensus rakyat kebanyakan mempunyai makna kurang begitu

penting dalam kehidupan umat Islam. Namun dalam pemikiran modern,

potensi fleksibilitas yang terkandung dalam konsep konsensus akhirnya

mendapat saluran yang lebih besar.

Dalam pengertian lebih luas, konsensus dan musyawarah sering

dipandang sebagai landasan yang efektif bagi demokrasi Islam modern.

Konsep konsensus memberikan dasar bagi penerimaan sistem yang

mengakui suara mayoritas. Beberapa cendekiawan kontemporer menyatakan

17 Tauseef Ahmad Parray, Islamic, hlm. 73. 18 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqih (Jakarta : PT. Logos Wacana Ilmu, 1997)

13

bahwa dalam sejarah Islam karena tiedak ada rumusan yang pasti mengenai

struktur negara dalam al-Quran, legitimasi negara bergantung pada sejauh

mana organisasi dan kekuasaan negara mencerminkan kehendak umat.

Sebab seperti yang pernah ditekankan oleh para ahli hukum klasik,

legitimasi pranata-pranata negara tidak berasal dari sumber-sumber tekstual,

tetapi didasarkan pada prinsip Ijma’. Atas dasar inilah konsensus dapat

menjadi legitimasi sekaligus prosedur dalam suatu demokrasi Islam.19

3. Maslahah dalam Konsep Demokrasi

Secara etimologis, arti al-Maslahah dapat berarti kebaikan,

kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan, kepatutan. Kata al-

Maslahah adakalanya dilawankan dengan kata al-mafsadah dan adakalanya

dilawankan dengan kata al-madarrah, yang mengandung arti: kerusakan.

Secara terminologis, Maslahah telah diberi muatan makna oleh beberapa

ulama usûl al-fiqh. Al-Gazâli (w.505 H), misalnya, mengatakan bahwa

makna genuine dari Maslahah adalah menarik/mewujudkan kemanfaatan

atau menyingkirkan/menghindari kemudaratan (jalb al-manfa‘ah atau daf‘

al-madarrah). Menurut al-Gazâli, yang dimaksud Maslahah, dalam arti

terminologis-syar‟i, adalah memelihara dan mewujudkan tujuan hukum

Islam (Syariah) yang berupa memelihara agama, jiwa, akal budi, keturunan,

dan harta kekayaan. Ditegaskan oleh al-Gazâli bahwa setiap sesuatu yang

dapat menjamin dan melindungi eksistensi salah satu dari kelima hal

tersebut dikualifikasi sebagai Maslahah; sebaliknya, setiap sesuatu yang

dapat mengganggu dan merusak salah satu dari kelima hal tersebut dinilai

sebagai al-mafsadah; maka, mencegah dan menghilangkan sesuatu yang

19 John L. Esposito, Islam, hlm. 34.

14

dapat mengganggu dan merusak salah satu dari kelima hal tersebut

dikualifikasi sebagai Maslahah.20

Dalam konsep demokrasi, Maslahah menjadi bagian yang penting

ketika dihadapkan dengan kebebasan individu dan persamaan HAM. Konsep

Maslahah memberikan penilaian yang lebih obyektif tentang bagaimana

kepentingan umum didahulukan daripada kepentingan pribadi. Perwujudan

Maslahah dan mafsadah dalam pelbagai situasi dan kondisi memerlukan

standar yang jelas dan berterusan untuik digunakan oleh para mujtahid.

Apabila mafsadah dan Maslahah tidak mampu dipertemukan maka

hendaklah dilakukan pentarjihan di antara kedua posisi dengan dipilih salah

satu dari dua posisi yang lebih dominan. Bahkan ketika terjadi kontradiksi

antara Maslahah dengan Maslahah, mafsadah dengan mafsadah dalam

kategori yang sama seperti daruriyah, hajiyyah dan tahsiniyah.21

Akan tetapi, terdapat kemungkinan muncul pihak-pihak yang

menyalahgunakan dalil/metode Maslahah memang tidak bisa dipungkiri.

Mereka menggunakan Maslahah sebagai dalil/metode untuk menetapkan

hukum tanpa mengindahkan batasan-batasan dan kaedah-kaedah yang baku.

Hal ini mengakibatkan terjadinya kesalahan/kekacauan dalam menetapkan

hukum Islam, dan pada gilirannya melahirkan keresahan di kalangan

masyarakat. Dalam konteks ini, kehadiran institusi ijtihâd jamâ‘iy (ijtihad

kolektif) seperti MUI, Bahtsul Masa‟il NU, Majelis Tarjih Muhammadiyah,

dan Dewan Hisbah Persis, menjadi urgen dalam mengeliminasi

kemungkinan penyalahgunaan dalil/metode Maslahah oleh aktivitas ijtihâd

fardiy sehingga konsepsi dan aplikasi Maslahah dalam proses ijtihad tersebut

20 Asmawi, “Memahami Konsep Maslahah sebagai Inti Maqasid al-Syariah, Makalah,

dipresentasikan pada Workshop Tafsir Asnaf Zakat Kontemporer, diselenggarakan oleh Institut Manajemen Zakat, Ciputat, 9 Agustus 2012, hlm. 1-2.

21Ridzwan Ahmad, “Metode Pentarjihan Maslahah dan Mafsadah dalam Hukum Islam Semasa” Sharia Journal, Vol. 16, No. 1 2008, hlm. 108.

15

terhindar dari salah paham dan salah kaprah. Meskipun demikian, ini tidak

berarti menutup rapat rapat pintu ijtihâd fardî.22

Maslahah merupakan konsep bahwa kepentingan publik harus

diutamakan dari kepentingan individu. Dalam hal ini, penggusuran dalam

rangka normalisasi sungai (seperti yang dilakukan di Jakarta, Indonesia)

yang dilakukan oleh pemerintah sudah selayaknya diterima oleh masyarakat

bahkan tanpa disediakan tempat untuk pindah, masyarakat wajib

mematuhinya. Pemerintah hanya perlu mengganti biaya ganti rugi dari

masyarakat tersebut tanpa harus membelinya, dan masyarakat harusnya juga

memahami bahwa untuk kepentingan umum, pengorbanan yang dilakukan

akan mendapatkan pahala dari Allah SWT.

4. Ijtihad dalam Konsep Demokrasi

Konsep operasional yang terakhir adalah ijtihad, atau pelaksanaan

penilaian yang ilmiah dan mandiri. Bagi banyak pemikir muslim, upaya ini

merupakan langkah kunci menuju penerapan perintah Tuhan di suatu tempat

atau waktu.23

Ijtihad diterapkan pada pertanyaan-pertanyaan yang tidak tercakup

oleh Al-Qur'an dan Sunnah, tidak dengan taqlid, atau dengan analogi

langsung (qiyas). Ijtihad dianggap, oleh banyak pemikir Muslim, sebagai

kunci untuk pelaksanaan kehendak Allah dalam waktu dan tempat tertentu.24

Hampir semua reformis dan intelektual Muslim abad 20 menunjukkan

antusiasme dalam konsep Ijtihad kontemporer, Muhmmad Iqbal, Khurshid

Ahmad, Taha Jabir al 'Alwani dan Altaf Gauhar menjadi beberapa dari

mereka.25

Bentuk demokrasi menurut Fazlur Rahman dapat berbeda-beda

menurut kondisi yang ada dalam suatu masyarakat. Untuk dapat memilih

22 Asmawi, Memahami, hlm. 8-9. 23 John L. Esposito, Islam, hlm. 34-35. 24 Tauseef Ahmad Parray, Islamic, hlm. 74. 25 Ibid.

16

suatu bentuk demokrasi yang sesuai dengan keadaan suatu masyarakat Islam

tertentu, peranan ijtihad menjadi sangat menentukan.26

Pemimpin Islam Pakistan, Khurshid Ahmad, memparkan hal ini

dengan jelas. “Tuhan hanya mewahyukan prinsip-prinsip utama dan

memberi manusia kebebasan untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut

dengan arah yang sesuai dengan semangat dan keadaan zamannya. Melalui

ijtihad itulah masyarakat dari setiap zaman berusaha menerapkan dan

menjalankan petunjuk Ilahi guna mengatasi masalah-masalah zamannya.

Ijtihad selalu menjadi konsep yang kontroversial mengingat bahaya

penyalahgunaannya. Adalah mungkin bahwa tindakan kaum muslim itu akan

didukung oleh kaum sekular dan Muslim abangan, yang akan membuka

lebar-labar pintu ijtihad dan menafsirkan ijtihad sedemikian rupa sehingga

dapat dimanfaatkan untuk membenarkan akibat-akibatnya tanpa peduli

apakah aturan itu didasarkan atas kriteria fiqh atau tidak. Namun makna

penting ijtihad ditekankan oleh Iqba yang berharap bahwa ijtihad yang benar

akan memungkinkan

“para ilmuwan sosial muslim untuk menelaah fenomena sosial dengan

kerangka dan paradigma epistemologi Islam dan selanjutnya memulai

proses pembangungn kembali peradaban Islam atas dasar pemahaman

terhadap ilmu-ilmu sosial itu. Dekonstruksi yang disambung dengan

rekonstruksi inilah yang dibutuhkan umat Islam jika ingin menjadi

penengah bagi bangsa-bangsa lain sebagaimana tersurat dalam al-

Quran”.27

Ijtihad saat ini menjadi tren pemikiran dari cendekiawan-cendekiawan

muslim kontemporer. Mati surinya ijtihad selama beberapa abad silam

memang membuat dunia Islam menjadi jalan ditempat. Ijtihad memberikan

jalan alternatif dari perbagai permasalahan dalam dunia modern saat ini.

26 M. Syafi’ Anwari, Pemikiran, hlm. 224. 27 John L. Esposito, Islam, hlm. 36.

17

E. Kesimpulan

Islam dan demokrasi pada hakikatnya merupakan hal yang sesuai

(compatible). Islam mengatur segala permasalahan manusia mulai dari ibadah,

akhlak sampai muamalah. Pertanyaan Islam sesuai dengan Demokrasi

sebenarnya merupakan pertanyaan yang kurang sesuai, pertanyaan yang

sebenarnya adalah bagaimana muslim memahami Islam yang sesuai dengan

demokrasi. Karena Islam dapat digunakan dalam segala bentuk pemerintahan

mulai dari demokrasi maupun kediktaroran, republikanisme maupun monarki.

Sampai saat ini, dekade kedua dari abad ke-21 tidak ada bentuk yang menjadi

kesepakatan umum dari umat Islam dalam sistem pemerintahan seperti bentuk

monarki konservatif Arab Saudi, Iran dengan teokrasinya, Sudan dan Pakistan

dengan pemerintahan militer dan Taliban Afganistan. Bahkan peristiwa terbaru

ketika Tunisia, Mesir, dan Libya serta Bahrain mencoba untuk membuat sintesa

baru tentang konsep demokrasi yang sesuai dengan Islam dan kondisi sosial di

negera tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa dalam masa modern ini negara-

negara muslim masih mencari bentuk yang sesuai dalam sosiopolitik

pemerintahannya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami dan

mengamalkan Islam sebagai agama yang rahmatan lil ‘alamin di masa modern

ini.

18

DAFTAR PUSTAKA

Adeniyi, M.O.. 2004. “An Islamic Approach to The Sustainability of Democracy”,

Shopia, Vol. 43, No. 2, October 2004.

Ahmad, Ridzwan. 2008. “Metode Pentarjihan Maslahah dan Mafsadah dalam Hukum

Islam Semasa” Sharia Journal, Vol. 16, No. 1 2008.

Anwar, M. Syafi’i. 1995. Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia Sebuah Kajian Politik

Tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru, Jakarta: Paramadina.

Asmawi. 2012. “Memahami Konsep Maslahah sebagai Inti Maqasid al-Syariah,

Makalah, dipresentasikan pada Workshop Tafsir Asnaf Zakat Kontemporer,

diselenggarakan oleh Institut Manajemen Zakat, Ciputat, 9 Agustus 2012.

Effendy, Bahtiar. 1996. “Islam dan Demokrasi: Mencari Sebuah Sintesa yang

Memungkinkan”, dalam M. Nasir Tamara dan Elza Peldi Taher (ed) Agama

dan Dialog Antar Peradaban, Cet. 1, Jakarta: Paramadina.

Esposito, John L. dan John O. Voll. 1999. Islam and Democracy, alih bahasa

Rahmani Astuti, Cet 1, Bandung: Penerbit Mizan.

Parray, Tauseef Ahmad. 2012. “Islamic Democracy or Democracy in Islam: Some

Key Operational Democratic Concepts and Notions”, World Journal of Islamic

History and Civilization, 2 (2): 66-86, 2012, ISSN 2225-0883.

Saifullah. 2011. “Islam dan Demokrasi: Respon Umat Islam Indonesia terhadap

Demokrasi”, Al-Fikr Volume 15 Nomor 3 Tahun 2011.

Sohrah. 2011. “Musyawarah vs Demokrasi”, Al-Risalah Volume 11 Nomor 1 Mei

2011.

Syarifuddin, Amir. 1997. Ushul Fiqih. Jakarta : PT. Logos Wacana Ilmu

Tabrani. ZA. Al-Asyhi, Antara Islam dan Demokrasi, dalam

http://master.islamic.uii.ac.id/index.php/Artikel/Antara-Islam-dan-

Demokrasi.html diakses pada hari Selasa, 9 Desember 2014, jam 13.20 WIB.

Yusdani. 2011. Fiqh Politik Muslim: Doktrin, Sejarah dan Pemikiran, Cet. 1

Yogyakarta: Amara Books.