Islam dan demokrasi

NEGARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

ISLAM DAN DEMOKRASI

DOSEN PENGAMPU : NURUL SATRIA ABDI S.H.,M.H

Disusun Oleh :

Adi Setyawan ( 12024086 )

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA

2014

DAFTAR ISI

Daftar Isi…………………………………………………………………………………….... …………. i

Kata Pengantar ………………………………………….…………………………………………….. ii

Bab I Pendahuluan

Latar belakang …………………………………………………….……………………….. 1

Rumusan Masalah……………………………………………………………………… 1-2

Tujuan ………………………………………………………………..……………………. 2

Manfaat……………………………………………………………………….……………… 2

Sasaran ………………………………………………………………………………………… 3

Bab II Permasalahan

Demokrasi…………………………………………………………………………………….. 4-5

Demokrasi dalam perspektif islam………………………………………………… 5-7

Kedudukan demokrasi dalam suatu Negara………………………………….. 7-8

Konsep negara demokrasi dalam negara islam………………………….... 8-9

Persamaan dan perbedaan demokrasi barat dan islam…………………. 10-11

Korelasi antara islam dan demokrasi dalam suatu Negara…….……… 11-15

Bab III Penutup

Kesimpulan ……………………………………………………………………………..…… 16

Daftar Pustaka…………………………………………………………………………….… 16

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena dengan karuniaNya saya dapat menyelesaikan makalah ini sesuai dengan kemampuan saya . Tujuan saya dalam pembuatan makalah ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah NEGARA DALAM PERSEPKTIF HUKUM ISLAM saya , sebagai tugas yang di berikan oleh dosen yang bertemakan mengenai “ilsam dan demokrasi ” yang dijelaskan dan diharapkan dapat menambah informasi bagi para pembaca .

Dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak NURUL SATRIA ABDI selaku dosen pengampu mata kulia ini, yang telah memberikan materi dasar mengenai

Negara dalam perspektif hukum islam sebagai bekal saya dalam proses maupun penyelesaian makalah saya ini.

Dan saya menyadari pula bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun saya harapkan demi kesempurnaan makalah saya selanjutnya . Semoga makalah ini dapat memberikan informasi dan manfaat bagi para pembaca semua.

Yogyakarta, 5 MEI 2014

Penyusun

ii

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Saat ini banyak sekali Negara yang menganut system pemerintahan demokrasi. Yang

dijadikan sebagai system pemerintahannya. Dimana demokrasi itu sendiri diartikan sebagai system pemerintahan yang berasal dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat , artinya bahwa segala sesuatu yang berkitan dengan rakyat itu merupakan output maupun input dari rakyat itu sendiri sebagai subjek pembawa hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hal tersebut tercermin dari pasal 1 ayat 2 UUD 1945 bahwa “kedaulatan berada

ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undangp-undang” artinya bahwa rakyat memiliki peranan sebagi pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu Negara demokrasi, hal tersebut dapat dicontohkan misalnya dalam partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan, dan ada persamaandidepan hukum atau equality before the law

Dalam Negara barat demokrasi didasarkan pada penekanan bahwa rakyat seharusnya

menjadi pemerintah bagi dirinya sendiri dan wakil rakyat seharusnya menjadi pengendali yang bertanggung jawab terhadap tugasnya. Tetapi tidak mungkin rakyat mengambil keputusan karena jumlah rakyat yang terlalu besar maka untuk mengantisipasi hal tersebut dibentuklah dewan perwakilan rakyat dan hal inilah yang dijadikan sebagai implementasi dari demokrasi itu sendiri

Terlepas dari demokrasi ajaran Negara barat. Dalam islam , demokrasi juga sudah diajarkan oleh Rasulullah. Contohnya, pada saat Perang Badar beliau mendengarkan saran sahabatnya mengenai lokasi perang walaupun itu bukan pilihan yang di ajukan olehnya hal tersebut hanya merupakan contoh kecil dari demokrasi dalm konteks islam. Pada saat ini, banyak Negara yang mengadaptasi sistem Demokrasi yang berasal dari Negara Barat. Padahal, sistem demokrasi tersebut belum tentu sesuai dengan kaidah-kaidah Islam dan apa yang menurut islam benar dan sesuai dengan ajaran rasullulah karena Sistem Demokrasi di Barat memiliki tujuan-tujuan yang sifatnya lebih kepada duniawi dan materialistis. Oleh karena itu, kita perlu mempelajari Sistem Demokrasi yang sejalan dengan aturan Islam dan sesuai dengan apa yang seharusnya diajarkan oleh rasullulah. Dan korelasinya antara islam dan demokrasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.

2. Rumusan Masalah

Agar pembahasan dalam makalah ini dapat dipahami dengan lebih baik dan mencapai sasaran yang dituju, maka saya selaku penulis membuat beberapa rumusan

masalah, yaitu:

A. Apa pengertian demokrasi ? B. Apa pengertian demokrasi dalam perspektif islam ?

C. Bagaimana kedudukan demokrasi dalam suatu Negara ? D. Bagaimana kedudukan islam dalam suatu Negara ?

1

E. Bagaimana persamaan dan perbedaan demokrasi ? dan

F. Apa korelasi antara islam dan demokrasi dalm suatu Negara ?

3. Tujuan

Tujuan dari pembuatan makalah ini adalah memberikan informasi mengenai islam dan demokrasi . Serta pembuatan makalah ini memiliki beberapa tujuan yang

ingin dicapai yaitu:

A. Mengetahui apa itu demokrasi ? B. Mengetahui bagaimana kedudukan demokrasi dalam perspektif islam ? C. Mengetahui Bagaimana kedudukan demokrasi dalam suatu Negara ?

D. Mengetahui kedudukan islam dalam suatu Negara ? E. Mengetahui persamaan dan perbedaan demokrasi dan islam F. Bagaimana korelasi antara islam dan demokrasi dalam suatu Negara ?

4. Manfaat

Manfaat yang dapat diperoleh bagi penyusun serta pembaca setelah membaca makalah mengenai islam dan demokrasi ini, yaitu : Manfaat teoritis :

A. Penyusun mendapat lebih banyak pengetahuan mengenai islam dan demokrasi

B. Penyusun mendapatkan pengetahuan mengenai apa saja yang melandasi demokrasi yang dilandaskan pada prinsip keislaman

Manfaat Praktis:

A. Penyusun dapat memaparkan mengenai tujuan adanya islam dalam system demokrasi suatu Negara

B. Penyusun dapat mengetahui bagaimanakah perkembangan islam dan demokrasi serta pengaruhnya hingga dewasa ini

C. dan Jika suatu hari penyusun bekerja pada suatu instansi atau kelembagaan suatu Negara (amin.. ) terutama terkait dengan sistem legislasi, maka setidaknya penyusun telah mengetahui sedikit banyak mengenai demokrasi

dalam konteks islam.

2

5. Sasaran

Pembuatan makalah ini diharapkan mampu memberikan pandangan kepada kita semua mengenai demokrasi dan islam . Karena belum banyak dari kita yang tahu dan paham mengenai hal tersebut. Selain itu diharapkan agar kita semua juga dalam

menyikapinya mengambil hal positif dan dijadikan sebagai suatu acuan dalam mengemban tugas yang berkaitan dengan demokrasi tanpa mengindahkan prinsip-

prinsip keislaman.

3

BAB II

PEMBAHASAN

1. Demokrasi Secara etimologis demokrasi berasal dari bahasa yunani terbentuk dari

dua kata, yaitu demos artinya rakyat dan kratos artinya kekuatan atau kekuasaan. Dengan dipadukannya kedua kata tersebut melahirkan pengertian

rakyat berkuasa , atau pemerintahan dari rakyat. Dari arti terminologis yang dimaksud dengan demokrasi adalah ‘ suatu

system pemerintahan dimana rakyat diikut sertakan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan negara “. Dan membatasinya sebagai suatu

bentuk pemerintahan dari suatu kolektifitas yang memerintah diri sendiri dalam hal mana sebagian besar anggota-anggotanya turut mengambil bagian baik langsung maupun tidak langsung dan dimana terjamin kemerdekaan rohani dan adanya persamaan terhadap hukum . (Bonger dalam bukunya yang berjudul

problems of democration) Sedangkan demokrasi menurut Abraham Lincoln (1809-1865)

didefinisikan secara sederhana dan cukup popular , yaitu “pemerintahan dari rakyat , pemerintahan oleh rakyat, dan pemerintahan untuk rakyat” . Dan karena

segala kekuasaan politik dipegang oleh rakyat , maka demokrasi sering diartikan sebagai kekuasaan rakyat, demikian pula karena dalam prakteknya demokrasi

selalu menguntungkan pihak mayoritas , maka demokrasi kadang juga diartikan sebagai kekuasaan mayoritas.

Dan demokrasi dalam hal ini mnegaskan bahwa pada hakekatnya konsep demokrasi mengandung pengertian utama yaitu bahwa kedaulatan politik itu berada ditangan rakyat . Yang menjadi perbedaan adalah cara bagaimana kedaulatan rakyat itu diatur dan dilaksanakan . Bila mana pengertian kedaulatan rakyat itu tidk terkandung dalam system politik , walaupun sistm poplitik itu masih memakai nama demokrasi , namun pada hakekatnya sistem pollitik itu tidaklah demokratis Dengan kata lain istilah demokrasi biasa dipakai untuk

,menutupi suatu system politik yang isisnya sama sekali tidak sesuai bahkan bertentangan dengan dilai dan prinsip dari demokrai itu sendiri Walaupun pada

dasarnya demokrasi itu terbagi dalam dua bentuk yaitu demokrasi totaliter dan demokrasi konstitusional .

Tetapi demokrasi konstitusionallah yang merupakan demokradi yang sesungguhnya karena demokrasi ini mencita-cirakan tercpainya pemerintahan

yang kekuasaanya dibatasi oleh undang-undang yang tunduk pada rule of lawnya karena demokrasi ini memilliki dua cirikhas yaitu :

A. Pemrintahan yang kekusaannya dibatasi oleh konstitusi B. Pemerintah yang tunduk pada rule of law

4

Sedangkan demokrasi totaliter tidaklh merupkan contoh konckrit dari

pelaksanaan implementasi yang meloi atkan rakyat karena demokrasi semAcam ini lebih mengedepankan paham komunisme dan sama sekali tidak memenuhi

prinsip dan niali daripada demokrasi itu sendiri

2. Demokrasi dalam perspektif islam Demokrasi dalam pandangan Islam dibahas oleh beberapa kaum

cendekiawan muslim , melalui pendektan normative dan empiris . Pada dataran normatif mereka mempersoalkan nilai-nilai demokrasi dari sudut pandangan

ajaran islam. Sementarapada dataran empiris , mereka menganalisis implementasi demokrasi dalam praktik politik dan ketatanegaraan .

Berikut ini beberapa pandangan islam mengenai demokrasi oleh beberapa ahli :

A. Menurut syafii maarif

Pada dasarnya syura merupakan gagasan politik utama dalam al-quran . Jika konsep syura itu ditransformasikan dalam

kehidupan modern sekarang , maka system politik demokrasi adalah lebih dekat dengan cita-cita politik qurani , sekalipun ia

selalu tidak identik dengan praktik demokrasi barat B. Menurut M.Iqbal

Sekalipun demokrasi barat bukannya tanpa cacat , ia menerima demokrasi sebagi system politik. Bahkan ia

menganggap demokrasi sebagai aspek terpenting dari cita-cita politik islam , kritik iqbal bukan kepada aspek normatifnya tetapi

lebih kepada aspek pelaksanaannya lebih lanjut ia mengatakan demokrasi sering dipakai untuk menutupi begitu banyak ketidakadilan disamping sebagai alat imperalisme dan kapitalisme untuk mengisap rakyat jajahannya . namun , dengan cacat seperti itu , tidak ada alas an bagi umat islam untuk menolak demokrasi

bila mungkin dihilangkan. Kohesi antara islam dan demokrasi terletak pada persamaan yang dalam islam dimanifestasikan

dalam tauhid sebagai gagasan kerja dalam kehidupan sosio politik umat islam , hakikat tauhid sebagai suatu gagasan kerja ialah

persamaan solidaritas kebebasan. Dan agar tauhid tersebut bias membias /membumikan untuk mengimbau kepada umat islam untuk secara sadar dan kreatif membangun kembali tatanan sosio politik untuk menciptakan apa yang disebutnya sebagai demokrasi spiritual , karena kekurangan demokrasi barat terdapat pada aspek spiritualnya karena ia merasa tidak ada persoalan untuk menerima demokrasi sebagai system politik

5

C. Menurut fazlur rahman

Ia menelaah hubungan konsep syura dengan demokrasi , melihat kedua institusi itu secara organic dengan perintah-

perintah al-quran disamping diambil dari warisan sejarah selama periode nabi dan para sahabat, karena institusi semacam ini

(syura) telah ada pada masyarakata Arabia pra islam . waktu itu para pemuka suku atau kota menjalankan urusan bersama melalui

permusyawaratan . “institusi inilah yang kemudian didemokrasikan oleh al-quran yang menggunakan istilah nadi atau syura , lebih lanjut lagi ia mengatakan kalau ada dasar yang dilakukan al-quran adalah engubah syura dari sebuah institusi suku menjadi institusi komunitas kareana ia menggantikan hubungan darah dengan hubungan iman Selanjutnya ia memperkuat teorinya dengan tinjauan historis konsep syuradalam sejrah islam , yakni denan

menunjukan pertemuan di balai sa”idah segera setealah nabi

Muhammad wafat. Karena kejadian dianggap sebagai pelaksanaan prinsip syura yang pertama yang kmudian kejadian itu diikuti denganpidato pelantikan abb bakar ssebgai khalifah yang pertama , dalam pidato pengangkatan itu secara kategoris ia menyatakan bahwa dirinya telah menerima mandate dari rakyat yang melaksanakan al-quran dan sunnah. Pidato abu-bakar menurut rahman tersebut jelas menguatkan bahwa negara islam mendaptkan sanksiny dari komunitas islam dank arena itu sepenuhnya demokratik , adapun bentuk demokrasi berbeda-beda menurut kondisinya yang ada dalam suatu masyarakat . Untuk dapat memilih demokrasi yang sesuai dengan kedaan masyrakt islam tertentu peranan ijtiad

sangat diperlukan dan mmenentukan . Yangpaling pokok adalah pelaksnn prinsip syura yang dipertahankan dan dihormati secara

sadar , sehingga umat islam bebas menentukan type system politik demokrasi yang mereka inginkan . Kekakuan harus dihindari

sejauh mungkin. Berpijak pada pandangan dua pemikir terkemuka itu , syafi merasa yakin dan tidak mempunyai hambatan apapun dalam menerima system politik demokrasi . Syafi jufa mersa tidak perlu mempersoalkan bentuk demokrasi acam apa dan dari kaana

asalnya , appkah demokrasi brat atau lainnya , tidak jadi soal, yang penting syura benar-bnar dijalankan

6

Adapun dasar-dasar musyawarah sebagaimana yang sudah

digariskan oleh Al-quran dapat dijumpai dalam surah ali Imran ayat 159 yang brbunyi sebagai berikut :

“maka disebabkan rahmat dri Allah lah kamu berlaku

lemah lembut terhadap mereka . Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar tentulah mereka

menjauhkanndiri dari seelilingmu . Karena itu maafkanlah maafkanlah mereka , mojonkanlah a mpun mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu . Kemudian apbila kamu telah membulatkan tekad, maka bertaqwalah kepada allah sesungguhnya allah menyukai orang-orang yang bertawaqal kepadanya”

Kemudian didalam surat asy syuura ayat 38 allah berfirman :

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima ( mematuhi )

seruan tuhannya dan mendirikan salat , sedang urusan mereka ( diputusakn ) dalam musyawarah antara mereka , dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka”

Kita ketahu bahwa ayat ini diturunkan setelah kaum muslimin terpukul mundur dari perang uhud yang memberitahukan kepada kita bahwa musyawarah itu asas hukum dan kemaslahatan manusia .

3. Kedudukan demokrasi dalam suatu negara

Seperti yang diungkapkan diatas bahwa demokrasi adalah system

pemerintahan yang melibatkan rakyat didalamnya ( pemerintahan dari rakyat / the government from the people , pemerintahan oleh rakyat / the government

by the people , dan pemerintahan untuk rakyat/ the government for the people ), yang digunakan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan negara. Dimana

hal tersebut juga berkaitan dengan pasal 1 ayat 2 UUD 1945 bahwa “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksananakan menurut undang-undang dasar”.

Hal tersebut membuktikan bahwa rakyat memiliki kekukatan penuh

dalam proses penyelenggaraan pemerintahan , artinya kekuasaan penuh dalam

proses penyelenggaraan pemerintahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang setiap mereka semua diwakili oleh orang yang duduk dilembaga

negara yang mengacu pada teory trias politica oleh Montesquieu (system pemerintahan yang dianut di Indonesia) yang harus dipilih melalui pemilihan

umum atau badan-badan pemilih, 7

apkah lemgaba permusyawaratan tersebut harus terdiri dri satu dewan

atau lebih dan sebagainya yang didasari dengan adanya tiga poros kekuasaan yang mana tiga poros kekuasaaan tersbut diantaranya :

I. Kekuasaan Legislatif (kekuasaan membentuk undang-undang)

II. Kekuasaan Eksekutif (kekuasaan pelaksana undang-undang) III. Kekuasaan Yudikatif (kekuasaan mengadili perundang-undangan)

Dan ketiga hal tersebutlah yang menunjukan posisi demokrasi dalam

suatu negara khususnya NKRI

Lalu pasti timbul pertanyaan , apa korelasi antara demokrasi dan ketiga hal tersebut yang dihubungkan pada teory john locke ?. hal tersebut dapat terlihat korelasinya. Seperti konsep negara integralistik yang mengatakan bahwa

pemerintahan berasal dari rakyat, artinya bahwa orang yang duduk di lembaga negara tersebut adalah orang yang berasal dari rakyat yang pemilihannya

berdasarkan kehendak dan kewenangan yang melibatkan rakyat sebagai persoon suatu negara melaui cara yang telah ditetapkan oleh undang-undang ,atau yang

lebih dikenal dengan istilah pemilihan umum (pemilu) yang mana bahwa hal tersebut merupakan salah satu bentuk implementasi demokrasi ketatanegaraan

dalam suatu negara.

4. Konsep negara demokrasi dalam islam Ibu khadlun berpendapat , bahwa dalam mulk siyasi ada dua bentuk

negara hukkum yaitu siyasah diniyah dan siyasah aqliyah ciri pokok yang membedakak kedua macam nomokrasi itu adalah pelaksanaan hukum islam dalam kehidupan negara dan hukum sebagai hasilpemikiran manusia . dalam nomokrasi islam baik syariah maupun hukum yang didasarkan pada rasio manusia keduanya berfungsi dan berperan dalam negara demokrasi. Dan sebaliknya dalam negara sekuler mamnusia hanya menggunakan hukum semata-mata sebagai hasil pemikiran mereka saja.

Nomokrasi islam adalah suatu negara hukum yan gmemi,iki prinsip-prinsip umum sbb :

a. Kekuasaan sebagai amanah b. Musyawarah

c. Keadilan d. Persamaan

e. Pengauan dan perlindungn terhadap hak asasi manusia f. Peradilan bebas

g. Perdamaian h. Kesejahteraan i. Ketaatan rakyat

8

Suatu miskoonsepsi atau pemahaman yang tidak benar terhadap konsep

dari udut islam sampai sekarang masih berbekas pada konsepsi para sarjana barat. Karena mereka memahami konsep negara dalam islam sebagai “teokrasi”

berasal dari kata theos = tuhan , dan kratos = kekuasaan

Predikat yang tepat untuk konsep negara dalam islam ialah nomokrasi (islam) dan bukan teokrasi . Karenanteokrasi adalah suatu negara sebagamana

dirumuskan oleh Ryder smith ang diperintahkan oleh tuhan atau tuhan-tuhan . Dan teokrasi ssebagai sebutan untuk negara islam sama sekali tidaklah tepat.

Bertitik mtolalk pada asas dan tujuan negara menurut ajaran islam, demikian pula asas-asas konstitusionalnya yang antara lain adalah asas

musyawarah (sama halnya dengan konsep demokrasi) negara demokrasi menurut ajran islam dapat diberi predikat bermacam-macam Beberapa predikat disebutkan sebagai berikut :

A. Negara ideology *daulatul fikrah ) Yaitu negara yang berasas cita-cita yaitu terlaksananya ajaran alquran

dan sunah rsull dalam kehidupan masyarakat, menuju kepada

tercapainya kesejahteraan hidup didunia, jasmani dan rohani , materiil dan spiritual, perseeorangan dan kelompok , serta

menghantarkan kepada tercapainya kebahagiaan hidup diakhirat. B. Negara hukum (daulat Qanuniayh)

Yaitu negara yang tunduk pada aturan-aturan hukum alquran dan sunah rasul. Penguasa yang mengelola kehidupan negara maupun

rakyatnya tunduk pada ketentuan hukum alquran dan sunah rasul C. Negara teo-demokrasi

Yaitu negara yang berasaskan ajaran tuhan (dan rsulnya) yang dalam realisasinya berlandaskan prinsip musyawarah

D. Negara islam (darul islam ) Yaitu predict negara islam dalam kitab-kitab fikih dipergunakan untuk embedakan dengan negara-negara bukan islam , yaitu negara sahabat atau negara perjanjian (darul ahdi) dan negara perang atau musuh (darul harbi) dalam rangka pembahsan hubungan antar negara

9

5. Persamaan dan perbedaan antara demokrasi barat dan islam

Dr. Dhiyauddin ar Rais mengatakan, Ada beberapa persamaan yang mempertemukan Islam dan demokrasi. Namun, perbedaannya lebih banyak.

Persamaannya:

A. Jika demokrasi diartikan sebagai sistem yang diikuti asas pemisahan kekuasaan, itu pun sudah ada di dalam Islam.

Kekuasaan legislatif sebagai sistem terpenting dalam sistem demokrasi diberikan penuh kepada rakyat sebagai satu kesatuan dan terpisah dari kekuasaan Imam atau Presiden. Pembuatan Undang-Undang atau hukum didasarkan pada alQuran dan Hadist, ijma, atau ijtihad. Dengan demikian, pembuatan UU terpisah dari Imam, bahkan kedudukannya lebih tinggi dari Imam. Adapun Imam harus menaatinya dan terikat UU. Pada hakikatnya, Imamah (kepemimpinan) ada di kekuasaan eksekutif yang memiliki

kewenangan independen karena pengambilan keputusan tidak

boleh didasarkan pada pendapat atau keputusan penguasa atau presiden, jelainkan berdasarka pada hukum-hukum syariat atau perintah Allah Swt

B. Demokrasi seperti definisi Abraham Lincoln: dari rakyat dan untuk rakyat pengertian itu pun ada di dalam sistem negara Islam dengan pengecualian bahwa rakyat harus memahami Islam secara komprehensif.

C. Demokrasi adalah adanya dasar-dasar politik atau sosial tertentu (misalnya, asas persamaan di hadapan undang-undang, kebebasan berpikir dan berkeyakinan, realisasi keadilan sosial,

atau memberikan jaminan hak-hak tertentu, seperti hak hidup dan bebas mendapat pekerjaan). Semua hak tersebut dijamin

dalam Islam

Perbedaan Islam & Demokrasi

A. Demokrasi yang sudah populer di Barat, definisi bangsa atau umat dibatasi batas wilayah, iklim, darah, suku-bangsa, bahasa

dan adat-adat yang mengkristal. Dengan kata lain, demokrasi selalu diiringi pemikiran nasionalisme atau rasialisme yang digiring tendensi fanatisme. Adapun menurut Islam, umat tidak terikat batas wilayah atau batasan lainnya. Ikatan yang

hakiki di dalam Islam adalah ikatan akidah, pemikiran dan perasaan.

10

Siapa pun yang mengikuti Islam, ia masuk salah satu negara

Islam terlepas dari jenis, warna kulit, negara, bahasa atau batasan lain. Dengan demikian, pandangan Islam sangat

manusiawi dan bersifat internasional

B. tujuan-tujuan demokrasi modern Barat atau demokrasi yang ada pada tiap masa adalah tujuan-tujuan yang bersifat

duniawi dan material. Jadi, demokrasi ditujukan hanya untuk kesejahteraan umat (rakyat) atau bangsa dengan upaya pemenuhan kebutuhan dunia yang ditempuh melalui pembangunan, peningkatan kekayaan atau gaji. Adapun demokrasi Islam selain mencakup pemenuhan kebutuhan duniawi (materi) mempunyai tujuan spiritual yang lebih utama dan fundamental.

C. kedaulatan umat (rakyat) menurut demokrasi Barat adalah

sebuah kemutlakan. Jadi, rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi tanpa peduli kebodohan, kezaliman atau kemaksiatannya. Namun dalam Islam, kedaulatan rakyat tidak mutlak, melainkan terikat dengan ketentuan-ketentuan syariat sehingga rakyat tidak dapat bertindak melebihi batasan-batasan syariat, alQuran dan asSunnah tanpa mendapat sanksi.

6. Korelasi anatar islam dan demokrasi dalam suatu negara Seperti halnya demokrasi yang menjunjung tinggi adanya prinsip

musyawarah mufakat, yang implementasinya pada pengikutsertaan rakyat

dalam penyelenggaraan pemerintahan, islampun begitu sebaliknya, selalu menjunjung tinggi adanya prinsip musyawarah mufakat.

Tidak hanya itu menurut sadek j sulaiman terdapat beberapa prinsip baku dalam demokrasi :

A. Kebebasan berbicara bagi seluruh warga negaranya B. Pemimpin dipilih secara langsung oleh warganya C. Kekuasaan dipegang oleh kelompok mayoritas yang hal tersebut

juga merupakan bentuk dari musyawarah mufakat D. Tunduk pada hukum yang berlaku atau supremasi hukumnya

Dimana prinsip-prinsip ini juga sejalan dengan islam, hal tersebut dapat dilihat bahwa dalam pemilihan pemimpin setelah wafatnya rasullulah tidak akan sah jika tidak dilakukan pembiat’an terhadap pemimpin terpilih secara terbuka

oleh semua anggota.

11

Seorang khalifah sebagai pemimpin tertinggi tidak boleh mengambil

keputusan dengan hanya dilandaskan pada pendapat dirinya belaka, tetapi ia juga harus mengumpulkan pendapat dari para cendikiawan atau ahli pikir dari

anggota masyarakat tersebut.

Walaupun ada bebrapa ulama yang menolak tentang prinsip demokrasi. seperti pandangan ulama Al-Maududi dan muh, iqbal

a. Al-maududi mengatakan secara tegas menolak demokrasi. Menurutnya, Islam tidak mengenal paham demokrasi yang

memberikan kekuasaan besar kepada rakyat untuk menetapkan segala hal. Demokrasi adalah buatan manusia sekaligus produk

dari pertentangan Barat terhadap agama sehingga cenderung sekuler. Karenanya, al-Maududi menganggap demokrasi modern (Barat) merupakan sesuatu yang berssifat syirik. Menurutnya, Islam menganut paham teokrasi (berdasarkan hukum Tuhan).

Tentu saja bukan teokrasi yang diterapkan di Barat pada abad pertengahan yang telah memberikan kekuasaan tak terbatas pada para pendeta.

b. Muhamad iqbal juga mengatakan sejalan dengan kemenangan

sekularisme atas agama, demokrasi modern menjadi kehilangan sisi spiritualnya sehingga jauh dari etika. Demokrasi yang

merupakan kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat telah mengabaikan keberadaan agama. Parlemen sebagai salah

satu pilar demokrasi dapat saja menetapkan hukum yang bertentangan dengan nilai agama kalau anggotanya menghendaki. Karenanya, menurut Iqbal Islam tidak dapat menerima model demokrasi Barat yang telah kehilangan basis moral dan spiritual. Atas dasar itu, Iqbal menawarkan sebuah konsep demokrasi spiritual yang dilandasi oleh etik dan moral ketuhanan. Jadi yang ditolak oleh Iqbal bukan demokrasi an sich. Melainkan, prakteknya

yang berkembang di Barat. Lalu, Iqbal menawarkan sebuah model demokrasi sebagai berikut:

a. Tauhid sebagai landasan asasi. b. Kepatuhan pada hukum.

c. Toleransi sesama warga. d. Tidak dibatasi wilayah, ras, dan warna kulit.

e. Penafsiran hukum Tuhan melalui ijtiha

Tetapi berlainan dengan para pendapat tersebut ada juga beberapa ulama yang mengatakan islam sejalan dengan demokrasi

12

I. Yusuf al-Qardhawi

Menurut beliau, substasi demokrasi sejalan dengan Islam. Hal ini bisa dilihat dari beberapa hal. Misalnya:

a. Dalam demokrasi proses pemilihan melibatkkan banyak orang untuk mengangkat seorang kandidat yang berhak

memimpin dan mengurus keadaan mereka. Tentu saja, mereka tidak boleh akan memilih sesuatu yang tidak

mereka sukai. Demikian juga dengan Islam. Islam menolak seseorang menjadi imam shalat yang tidak disukai oleh makmum di belakangnya.

b. Usaha setiap rakyat untuk meluruskan penguasa yang tiran juga sejalan dengan Islam. Bahkan amar makruf dan nahi mungkar serta memberikan nasihat kepada pemimpin adalah bagian dari ajaran Islam.

c. Pemilihan umum termasuk jenis pemberian saksi. Karena

itu, barangsiapa yang tidak menggunakan hak pilihnya

sehingga kandidat yang mestinya layak dipilih menjadi kalah dan suara mayoritas jatuh kepada kandidat yang sebenarnya tidak layak, berarti ia telah menyalahi perintah Allah untuk memberikan kesaksian pada saat dibutuhkan.

d. Penetapan hukum yang berdasarkan suara mayoritas juga tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Contohnya dalam sikap Umar yang tergabung dalam syura. Mereka ditunjuk Umar sebagai kandidat khalifah dan sekaligus memilih salah seorang di antara mereka untuk menjadi khalifah berdasarkan suara terbanyak. Sementara, lainnya yang tidak terpilih harus tunduk dan patuh. Jika suara yang keluar tiga lawan tiga, mereka harus memilih seseorang

yang diunggulkan dari luar mereka. Yaitu Abdullah ibn Umar. Contoh lain adalah penggunaan pendapat jumhur

ulama dalam masalah khilafiyah. Tentu saja, suara mayoritas yang diambil ini adalah selama tidak

bertentangan dengan nash syariat secara tegas.Juga kebebasan pers dan kebebasan mengeluarkan pendapat, serta otoritas pengadilan merupakan sejumlah hal dalam demokrasi yang sejalan dengan Islam.

II. Salim Ali al-Bahnasawi Menurutnya, demokrasi mengandung sisi yang baik yang

tidak bertentangan dengan islam dan memuat sisi negatif yang bertentangan dengan Islam.Sisi baik demokrasi adalah adanya

kedaulatan rakyat selama tidak bertentangan dengan Islam. 13

Sementara, sisi buruknya adalah penggunaan hak legislatif secara

bebas yang bisa mengarah pada sikap menghalalkan yang haram dan menghalalkan yang haram. Karena itu, ia menawarkan adanya

islamisasi demokrasi sebagai berikut: a. Menetapkan tanggung jawab setiap individu di hadapan

Allah. b. Wakil rakyat harus berakhlak Islam dalam musyawarah dan

tugas-tugas lainnya. c. Mayoritas bukan ukuran mutlak dalam kasus yang

hukumnya tidak ditemukan dalam Alquran dan Sunnah (al-Nisa 59) dan (al-Ahzab: 36).

d. Komitmen terhadap islam terkait dengan persyaratan jabatan sehingga hanya yang bermoral yang duduk di parlemen. (oleh :wordpress)

Jadi Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa konsep demokrasi tidak

sepenuhnya bertentangan dan tidak sepenuhnya sejalan dengan Islam.Prinsip dan konsep demokrasi yang sejalan dengan islam adalah keikutsertaan rakyat

dalam mengontrol, mengangkat, dan menurunkan pemerintah, serta dalam menentukan sejumlah kebijakan lewat wakilnya. Adapun yang tidak sejalan

adalah ketika suara rakyat diberikan kebebasan secara mutlak sehingga bisa mengarah kepada sikap, tindakan, dan kebijakan yang keluar dari rambu-rambu

ilahi.

Karena itu, maka perlu dirumuskan sebuah sistem demokrasi yang sesuai dengan ajaran Islam. Yaitu di antaranya:

a. Demokrasi tersebut harus berada di bawah payung agama. b. Rakyat diberi kebebasan untuk menyuarakan aspirasinya

c. Pengambilan keputusan senantiasa dilakukan dengan musyawarah.

d. Suara mayoritas tidaklah bersifat mutlak meskipun tetap menjadi pertimbangan utama dalam musyawarah. Contohnya kasus Abu Bakr ketika mengambil suara minoritas yang menghendaki untuk memerangi kaum yang tidak mau membayar zakat. Juga ketika Umar tidak mau membagi-bagikan tanah hasil rampasan perang

dengan mengambil pendapat minoritas agar tanah itu dibiarkan kepada pemiliknya dengan cukup mengambil pajaknya.

e. Musyawarah atau voting hanya berlaku pada persoalan ijtihadi; bukan pada persoalan yang sudah ditetapkan secara jelas oleh Alquran dan Sunah.

f. Produk hukum dan kebijakan yang diambil tidak boleh keluar

dari nilai-nilai agama.

14

g. Hukum dan kebijakan tersebut harus dipatuhi oleh semua warga

Dan yang paling terpenting bahwa korelasi antara isam dan demokrasi adalah bahwa islam dapat dijadikan sebagai aturan atau kaidah yang dapat dijadikan oleh suatu negara dalam menerapkan system pemerintahan berbentuk

demokrasi karena system tersebut dapat dijadikan suatu tolak ukur keberhasilan suatu negara dalam system pemerintahannya, karena negara selalu melibatkan

rakyat dalam segala urusannya, walaupun melalui wakil-wakil politik yang duduk dilembaga pemerintahan.

15

BAB III

PENUTUP

1. Kesimpulan Sesungguhnya islam dan demokrasi tidak dapat dipisahkan Karena keduanya

merupakan suatu kesatuan yang digunakan oleh suatu negara untuk menjalakan proses penyelenggaraan pemerintahan suatu negara.

Demokrasi islam adalah kepatuhan kepada hukum tuhan (allah) dan melaksanakan wewenangnya sesuai dengan perintah-perintah tuhan serta dalamm

batas-batas yang telah digariskan olehnya. Mengacu pada perintah diatas maka dapat ditegaskan bahwa demokrasi islam

adalah demokrasi yang berdiri diatas nilai-nilai fundamental yangh merupakan hukum-hukum allah sebagaimana yang tercantum dalam alquran dan assunah yang dijadikan landasan utama untuk melakukan ijtihad politik dan diletakan diatas fondasi yang bersifat absolut atau dapat dikatakan sebagai demokrasi yang teoritis. Bisa juga

dikatakan sebagai demokrasi yangn sifatnya transdental karena kelangsungnan demokrasi ini bukan berdasar kekuasaan manusia semata-mata yang dapat memberikan jaminan

2. Dafatar pustaka

A. Alfian.2012. politik kebudayaan dan manusia Indonesia.Jakarta:Booksday B. Bakhri, saiful.2010. Ilmu negara dalam konteks negara hukum .P3IH : UMJ

C. Bonger. 1998. Problems of democration .cambrige D. Kranenburg.1982. Ilmu Ngara Umum .Terjemahan TK.B Sabaroedin.Jakarta

Pradnya Paramita E. Harjono.2009.Transformasi Demokrasi .Jakarta :sekjen dan kepaniterasn MK F. Huda, Ni’matul.2012. Ilmu Negara. Jakarta : Rajawali Pers G. Subardjo. 2013. Pendidikan Kewarganegaraan . Yogyakarta: UAD

H. UUD 1945

I. Wordpress.com J. Wikipedia.com

16