DEMOKRASI

DEMOKRASI

1

• Secara etimologis "demokrasi" terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu "demos" yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan "cratein" atau "cratos" yang berarti kekuasaan atau kedaulatan.

• Secara bahasa demos-cratein atau demos-cratos (demokrasi) adalah keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat.

2

Pengertian demokrasi menurut beberapa ahli :

• Menurut Joseph A.Schmeter, demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu – individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat;

• Sidney Hook berpendapat demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa;

3

• Philippe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl menyatakan demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan di mana pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warganegara, yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan para wakil mereka yang telah terpilih;

• Henry B. Mayo menyatakan demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.

4

Affan Gaffar (2000) memaknai demokrasi dalam dua bentuk, yaitu :• Pemaknaan secara normatif (demokrasi

normatif) adalah demokrasi yang secara ideal hendak dilakukan oleh sebuah negara.

• Pemaknaan secara empirik (demokrasi empirik) adalah demokrasi dalam perwujudannya pada dunia politik praktis.

5

• Dengan demikian makna demokrasi sebagai dasar hidup bermasyarakat dan bernegara mengandung pengertian bahwa rakyatlah yang memberikan ketentuan dalam masalah-masalah mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan negara, karena kebijakan tersebut akan menentukan kehidupan rakyat.

• Sehingga negara yang menganut sistem demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat.

• Dari sudut organisasi, demokrasi berarti pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada di tangan rakyat.

6

Kekuasaan pemerintahan berada di tangan rakyat mengandung pengertian

tiga hal : 1. pemerintahan dari rakyat (government of the

people)

2. pemerintahan oleh rakyat (government by the people)

3. pemerintahan untuk rakyat (government for the people).

Jadi hakikat suatu pemerintahan yang demokratis bila ketiga hal di atas dapat dijalankan dan ditegakkan dalam tata pemerintahan.

7

Pemerintahan dari rakyat (government of the people)

Mengandung pengertian yang berhubungan dengan pemerintahan yang sah dan diakui (legitimate government) dan pemerintahan yang tidak sah dan tidak diakui (unligitimate government) di mata rakyat. Pemerintahan yang sah dan diakui (legitimate government) berarti suatu pemerintahan yang mendapat pengakuan dan dukungan yang diberikan oleh rakyat. Sebaliknya pemerintahan yang tidak sah dan tidak diakui (unligitimate government) berarti suatu pemerintahan yang sedang memegang kendali kekuasaan tidak mendapat pengakuan dan dukungan dari rakyat.

8

Pemerintahan oleh rakyat (government by the people)Pemerintahan oleh rakyat berarti bahwa suatu pemerintahan menjalankan kekuasaan atas nama rakyat bukan atas dorongan diri dan keinginannya sendiri. Selain itu juga mengandung pengertian bahwa dalam menjalankan kekuasaannya, pemerintahan berada dalam pengawasan rakyatnya. Karena itu pemerintah harus tunduk kepada pengawasan rakyat (social control). Pengawasan rakyat (social control) dapat dilakukan secara langsung oleh rakyat maupun tidak langsung yaitu melalui perwakilannya di parlemen (DPR). Dengan adanya pengawasan oleh rakyat (social control) akan menghilangkan ambisi otoriterianisme para penyelenggara negara (pemerintah dan DPR).

9

Pemerintahan untuk rakyat (government for the people)

mengandung pengertian bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah itu dijalankan untuk kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat harus didahulukan dan diutamakan di atas segalanya. Untuk itu pemerintah harus mendengarkan dan mengakomodasi aspirasi rakyat dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan dan program-programnya, bukan sebaliknya hanya menjalankan aspirasi keinginan diri, keluarga dan kelompoknya. Oleh karena itu pemerintah harus membuka kanal-kanal (saluran) dan ruang kebebasan serta menjamin adanya kebebasan seluas-luasnya kepada rakyat dalam menyampaikan aspirasinya baik melalui media pers maupun secara langsung.

10

DEMOKRASI SEBAGAI PANDANGAN HIDUP

Demokrasi tidak akan datang, tumbuh dan berkembang dengan sendirinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Karena itu demokrasi memerlukan usaha nyata setiap warga dan perangkat pendukungnya yaitu budaya yang kondusif sebagai manifestasi dari suatu mind set (kerangka berpikir) dan setting social (rancangan masyarakat). Bentuk kongkrit dari manifestasi tersebut adalah dijadikannya demokrasi sebagai way of life (pandangan hidup) dalam seluk beluk sendi kehidupan bernegara baik oleh rakyat (masyarakat) maupun oleh pemerintah.

11

Menurut Nurcholish Madjid, demokrasi bukanlah kata benda, tetapi lebih merupakan kata kerja yang mengandung makna sebagai proses dinamis. Karena itu demokrasi harus diupayakan. Demokrasi dalam kerangka di atas berarti sebuah proses melaksanakan nilai-nilai civility (keadaban) dalam bernegara dan bermasyarakat. Demokrasi adalah proses menuju dan menjaga civil society yang menghormati dan berupayamerealisasikan nilai-nilai demokrasi (Sukron Kamil, 2002). Menurut Nurcholish Madjid pandangan hidup demokratis berdasarkan pada bahan-bahan telah berkembang, baik secara teoritis maupun pengalaman praktis di negeri – negeri yang demokrasinya cukup mapan paling tidak mencakup tujuh norma.

12

Ketujuh norma itu sebagai berikut :• Pentingnya kesadaran akan pluralisme • Musyawarah• Pertimbangan moral• Permufakatan yang jujur dan sehat • Pemenuhan segi – segi ekonomi• Kerjasama antarwarga masyarakat dan

sikap saling mempercayai itikad baik masing – masing

• Pandangan hidup demokratis harus dijadikan unsur yang menyatu dengan sistem pendidikan.

13

MODEL – MODEL DEMOKRASI• Sklar mengajukan lima corak atau model

demokrasi yaitu demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, demokrasi sosial, demokrasi partisipasi dan demokrasi konstitusional.

• Penjelasan kelima model demokrasi tersebut sebagai berikut :1. Demokrasi liberal, yaitu pemerintahan yang dibatasi

oleh undang-undang dan pemilihan umum bebas yang diselenggarakan dalam waktu yang ajeg.

2. Demokrasi terpimpin. Para pemimpin percaya bahwa semua tindakan mereka dipercaya rakyat tetapi menolak pemilihan umum yang bersaing sebagai kendaran untuk menduduki kekuasaan.

14

3. Demokrasi sosial adalah demokrasi yang menaruh kepedulian pada keadilan sosial dan egalitarianisme bagi persyaratan untuk memperoleh kepercayaan politik.

4. Demokrasi partisipasi, yang menekankan hubungan timbal balik antara panguasa dan yang dikuasai.

5. Demokrasi konstitusional, yang menekankan proteksi khusus bagi kelompok-kelompok budaya yang menekankan kerja sama yang erat di antara elit yang mewakili bagian budaya masyarakat utama.

Selanjutnya pembagian demokrasi dilihat dari segi pelaksanaan menurut Inu Kencana terdiri dari dua model yaitu demokrasi langsung (direct democracy) dan demokrasi tidak langsung (indirect democracy).

15

Demokrasi langsung terjadi bila rakyat mewujudkan kedaulatannya pada suatu negara dilakukan secara langsung. Pada demokrasi langsung lembaga legislatif hanya berfungsi sebagai lembaga pengawas jalannya pemerintahan, sedangkan pemilihan pejabat eksekutif (presiden, wakil presiden, gubernur, bupati dan walikota) dilakukan rakyat secara langsung melalui pemilu. Begitu juga pemilihan anggota perlemen atau legislatif (DPR, DPD, DPRD) dilakukan rakyat secara langsung.

Demokrasi tidak langsung terjadi bila untuk mewujudkan kedaulatannya rakyat tidak secara langsung berhadapan dengan pihak eksekutif, melainkan melalui lembaga perwakilan. Pada demokrasi tidak langsung, lembaga parlemen dituntut kepekaan terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam hubungannya dengan pemerintah atau negara. Dengan demikian demokrasi tidak langsung disebut juga dengan demokrasi perwakilan.

16

PRINSIP DAN PARAMETER DEMOKRASI

• Suatu pemerintahan dikatakan demokratis bila dalam mekanisme pemerintahan mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi.

• Menurut Masykuri Abdillah (1999) prinsip-prinsip demokrasi terdiri atas prinsip: persamaan, kebebasan, dan pluralisme.

• Sedangkan dalam pandangan Robert A. Dahl terdapat tujuh prinsip yang harus ada dalam sistem demokrasi yaitu: kontrol atas keputusan pemerintah, pemilihan yang teliti dan jujur, hak memilih dan dipilih, kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman, kebebasan mengakses informasi, kebebasan berserikat.

17

• Sementara itu Inu Kencana lebih memerinci lagi tentang prinsip-prinsip demokrasi dengan :a) Adanya pembagian kekuasaan;b) Adanya pemilihan umum yang bebas; c) Adanya manajemen yang terbuka; d) Adanya kebebasan individu; e) Adanya peradilan yang bebas; f) Adanya pengakuan hak minoritas; g) Adanya pemerintahan yang berdasarkan hukum; h) Adanya pers yang bebas; i) Adanya beberapa partai politik; j) Adanya musyawarah; k) Adanya persetujuan parlemen; l) Adanya pemerintahan yang konstitusional; m) Adanya ketentuan tentang pendemokrasian; n) Adanya pengawasan terhadap administrasi publik;o) Adanya perlindungan hak asasi; p) Adanya pemerintahan yang bersih; q) Adanya persaingan keahlian; r) Adanya mekanisme politik; s) Adanya kebijaksanaan negara; dan t) Adanya pemerintahan yang mengutamakan tanggung jawab;

18

• Suasana kehidupan yang demokratis merupakan dambaan bagi umat manusia termasuk manusia Indonesia.

• Karena itu demokrasi tidak boleh menjadi gagasan yang utopis dan berada dalam alam retorika semata, melainkan sebagai sesuatu yang mendesak dan harus diimplementasikan dalam interaksi sosial kemasyarakatan, kebangsaan kenegaraan.

• Prinsip-prinsip negara demokrasi yang telah disebut di atas kemudian dituangkan dalam konsep yang lebih praktis untuk dapat diukur dan dicirikan.

• Ciri-ciri ini yang kemudian dijadikan parameter untuk mengukur tingkat pelaksanaan demokrasi yang berjalan di suatu negara.

19

• Untuk mengukur suatu negara atau pemerintah dalam menjalankan tata pemerintahannya dikatakan demokratis dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu :

1. Masalah pembentukan negara

2. Dasar kekuasaan negara

3. Masalah kontrol rakyat

20

1. Masalah Pembentukan Negara

Kita percaya bahwa proses pembentukan kekuasaan akan sangat menentukan bagaimana kualitas,watak, dan pola hubungan yang akan terbangun. Untuk sementara ini, pemilihan umum, dipercaya sebagai salah satu instrumen penting guna memungkinkan berlangsungnya suatu proses pembentukan pemerintahan yang baik.

21

2. Dasar Kekuasaan Negara

Masalah ini menyangkut konsep legitimasi kekuasaan serta pertanggungjawabannya langsung kepada rakyat. Kekuasaan negara dijalankan secara distributif untuk menghindari penumpukan kekuasaan dalam satu ”tangan/wilayah". Penyelenggaraan kekuasaan negara sendiri haruslah diatur dalam suatu tata aturan yang membatasi dan sekaligus memberikan koridor dalam pelaksanaannya. Aturan yang ada patut memastikan setidaknya dua hal utama, yakni :1. memungkinkan terjadinya desentralisasi, untuk

menghindari sentralisasi;2. memungkinkan pembatasan, agar kekuasaan tidak

menjadi tidak terbatas.22

3. Masalah Kontrol Rakyat

Apakah dengan berbagai koridor tersebut sudah dengan sendirinya akan berjalan suatu proses yang memungkinkan terbangun sebuah relasi yang baik, yakni suatu relasi kuasa yang simetris, memiliki sambungan yang jelas, dan adanya mekanisme yang memungkinkan check and balance terhadap kekuasaarn yang dijalankan eksekutif dan legislatif.

23

Menurut Djuanda Widjaya kehidupan demokratis dalam suatu negara ditandai oleh beberapa hal sebagai berikut :a. dinikmati dan dilaksanakan hak serta kewajiban politik oleh

masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip dasar HAM yang menjamin adanya kebebasan kemerdekaan dan rasa merdeka

b. penegakan hukum yang terwujud pada asas supremasi penegakan hukum (supremacy of law), kesamaan di depan hukum (equality before the law) dan jaminan terhadap HAM

c. kesamaan hak dan kewajiban anggota masyarakat d. kebebasan pers dan pers yang bertanggung jawabe. pengakuan terhadap hak minoritasf. pembuatan kebijakan negara yang berlandaskan pada asas

pelayanan, pemberdayaan, dan pencerdasang. sistem kerja yang kooperatif dan kolaboratifh. keseimbangan dan keharmonisani. tentara yang profesional sebagai kekuatan pertahananj. lembaga peradilan yang independen

24

Amien Rais menambahkan kriteria lain sebagai parameter demokrasi yaitu:

a. Adanya partisipasi dalam pembuatan keputusan

b. Distribusi pendapatan secara adil

c. Kesempatan memperoleh pendidikan

d. ketersediaan dan keterbukaan informasi

e. Kebebasan individu

f. Semangat kerjasama

g. Hak untuk protes25

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI INDONESIA

Perkembangan demokrasi di Indonesia mengalami pasang-surut (fluktuasi) dari masa kemerdekaan sampai saat ini. Dalam perjalanan bangsa dan negara Indonesia, masalah pokok yang dihadapi ialah bagaimana demokrasi mewujudkan dirinya dalam berbagai sisi kehidupan berbangsa dan bernegara. Perkembangan demokrasi di Indonesia dari segi waktu dapat dibagi dalam empat periode yaitu , a. Periode 1945 – 1959 b. Periode 1959 – 1965 c. Periode 1965 – 1998 d. Periode 1998 – sekarang

26

Demokrasi Pada Periode 1945 – 1959Demokrasi pada masa ini dikenal dengan sebutan demokrasi parlementer. Sistem perlementer yang mulai berlaku sebulan sesudah kemerdekaan di proklamirkan dan kemudian diperkuat dalam Undang – Undang Dasar 1945 dan 1950, ternyata kurang cocok untuk Indonesia. Karena lemahnya benih-benih demokrasi sistem parlementer memberi peluang untuk dominasi partai-partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan tidak mampunya anggota-anggota partai-partai yang tergabung dalam konstituante untuk mencapai konsensus mengenai dasar negara untuk undang-undang dasar baru, mendorong Ir. Soekarno sebagai Presiden untuk mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli yang menentukan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian masa demokrasi berdasarkan sistem parlementer berakhir.

27

Demokrasi Pada Periode 1959 – 1965

• Ciri-ciri Periode ini adalah dominasi dari Presiden, terbatasnya peranan partai politik, berkembangnya pengaruh komunis dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik. Dekrit Presiden 5 Juli dipandang sebagai suatu usaha untuk mencari jalan keluar dari kemacetan politik melalui pembentukan kepemimpinan yang kuat.

• Undang – Undang Dasar 1945 membuka kesempatan bagi seorang Presiden bertahan selama sekurang-kurangnya lima tahun. Akan tetapi Ketetapan MPRS No. III/1963 yang mengangkat Ir. Soekarno sebagai Presiden seumur hidup telah "membatalkan pembatasan waktu lima tahun ini.”

• Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong yang mengganti Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilihan umum ditonjolkan peranannya sebagai pembantu pemerintah sedangkan fungsi kontrol ditiadakan.

• Lagi pula pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dijadikan menteri dan dengan demikian ditekankan fungsi mereka sebagai pembantu Presiden di samping fungsi sebagai wakil rakyat.

• Partai politik dan pers yang sedikit menyimpang dari "rel revolusi" tidak dibenarkan dan dibredel,sedangkan politik mercusuar di bidang hubungan luar negeri dan ekonomi dalam negeri telah menyebabkan keadaan ekonomi menjadi tambah seram. G. 30 S/PKI telah mengakhiri periode ini dan membuka peluang untuk dimulainya masa demokrasi Pancasila.

28

Demokrasi Pada Periode 1965 – 1998• Landasan formil dari periode ini adalah Pancasila, Undang-Undang

1945 serta ketetapan-ketetapan MPRS. Dalam usaha untuk meluruskan kembali penyelewengan terhadap Undang-Undang Dasar yang telah terjadi dalam masa demokrasi terpimpin, kita telah mengadakan tindakan korektif.

• Ketetapan MPRS No. III/1963 yang menetapkan masa jabatan seumur hidup untuk Ir. Soekarno telah dibatalkan dan jabatan presiden kembali menjadi jabatan efektif setiap lima tahun.

• Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong diberi beberapa hak kontrol, di samping ia tetap mempunyai fungsi untuk membantu pemerintah. Pimpinannya tidak lagi mempunyai status menteri.

• Bagaimana perkembangan Demokrasi Pancasila selanjutnya? • "Demokrasi Pancasila" dalam rezim Orde Baru hanya sebagai

retorika dan gagasan belum sampai pada tataran praksis atau penerapan. Karena dalam praktik kenegaraan dan pemerintahan rezim ini sangat tidak memberikan ruang bagi kehidupan berdemokrasi.

29

Seperti dikatakan oleh M. Rusli Karim rezim Orde Baru ditandai oleh : 1. Dominannya peranan ABRI2. Birokratisasi dan sentralisasi pengambilan keputusan politik; 3. Pengebirian peran dan fungsi partai politik4. Campur tangan pemerintah dalam berbagai urusan partai politik

dan publik5. Masa mengambang 6. Monolitisasi ideologi negara7. Inkorporasi lembaga non pemerintah.

Tujuh ciri tersebut menjadikan hubungan negara versus masyarakat secara berhadap hadapan dan subordinat, di mana negara atau pemerintah sangat mendominasi. Dengan demikian nilai-nilai demokrasi juga belum ditegakkan dalam demokrasi Pancasila Soeharto.

30

Demokrasi Pada Periode 1998 – Sekarang

• Runtuhnya rezim otoriter Orde Baru telah membawa harapan baru tumbuhnya demokrasi di Indonesia. Bergulirnya reformasi yang mengiringi keruntuhan rezim tersebut menandakan tahap awal bagi transisi demokrasi Indonesia. Transisi demokrasi merupakan fase krusial yang kritis, karena dalam fase ini akan ditentukan ke mana arah demokrasi yang akan dibangun.

• Sukses atau gagalnya suatu transisi demokrasi sangat bergantung pada empat faktor kunci: yakni, 1. komposisi elite politik 2. desain institusi politik 3. kultur politik atau perubahan sikap terhadap politik di kalangan

elite dan non elite4. peran civil society (masyarakat madani)

Keempat faktor itu harus jalan secara sinergis sebagai modal untuk mengonsolidasikan demokrasi.

31

• Menurut Azyumardi Azra langkah yang harus dilakukan dalam transisi Indonesia menuju demokrasi sekurang-kurangnya mencakup reformasi dalam tiga bidang besar (Azyumardi Azra, 2002).1. reformasi sistem (constitutional reform) yang

menyangkut perumusan kembali falsafah, kerangka dasar, dan perangkat legal sistem politik

2. reformasi kelembagaan (institutional reform and empowerment) yang menyangkut pengembangan dan pemberdayaan lembaga –lembaga politik.

3. pengembangan kultur atau budaya politik (political culture) yang lebih demokratis.

32

• Azyumardi Azra menyatakan bahwa demokratisasi di Indonesia tidak bisa dimundurkan lagi.

• Proses suksesi kepresidenan dengan jelas menandai berlangsungnya proses transisi ke arah demokrasi, setelah demokrasi terpenjarakan sekitar 32 tahun pada rezim Soeharto dengan "demokrasi Pancasila"-nya dan 10 tahun pada masa Soekarno dengan "demokrasi terpimpin"-nya.

• Dengan demikian secara empirik demokrasi yang sesungguhnya di Indonesia belum dapat terwujud. Karena itu membangun demokrasi merupakan pekerjaan rumah (PR) dan agenda yang sangat berat bagi pemerintah.

• Dalam kerangka itu upaya membangun demokrasi (Indonesia) menurut M. Rusli Karim dapat terwujud dalam tatanan negara dan pemerintahan Indonesia bila tersedia delapan faktor pendukung : 1. Keterbukaan sistem politik 2. Budaya politik partisipatif egalitarian3. Kepemimpinan politik yang berorientasi kerakyatan4. Rakyat yang terdidik, cerdas dan berkepedulian5. Partai politik yang tumbuh dari bawah6. Perhargaan terhadap hukum 7. Masyarakat sipil (masyarakat madani) yang tanggap dan bertanggung

jawab8. Dukungan dari pihak asing dan pemihakan pada golongan mayoritas.

33

• Indikasi ke arah terwujudnya kehidupan demokratis dalam era transisi menuju demokrasi di Indonesia antara lain adanya reposisi dan redefinisi TNI dalam kaitannya dengan keberadaanya pada sebuah negara demokrasi, diamandemennya pasal-pasal dalam konstitusi negara RI (amandemen I-IV), adanya kebebasan pers, dijalankannya kebijakan otonomi daerah, dan sebagainya.

• Akan tetapi sampai saat ini pun masih dijumpai indikasi – indikasi kembalinya kekuasaan status quo yang ingin memutarbalikkan arah demokrasi Indonesia kembali ke periode sebelum orde reformasi.

• Oleh sebab itu, kondisi demokrasi Indonesia untuk saat ini masih berada di persimpangan jalan yang belum jelas ke mana arah pelabuhannya.

• Perubahan sistem politik melalui paket amandemen konstitusi (amandemen I-IV) dan pembuatan paket perundang-undangan politik (UU Partai Politik, UU Pemilu, UU Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, UU Susunan dan Kedudukan DPR, DPRD dan DPD), apakah mampu mengawal transisi menuju demokrasi, masih menjadi pertanyaan besar. 34