DATA POTENSI KENDARAAN BERMOTOR DAN TUNGGAKAN POTENSI KENDARAAN BERMOTOR 2 JANUARI 2015 S/D 31 DESEMBER 2019 NO. JENIS KENDARAAN POTENSI KENDARAAN TUNGGAKAN KENDARAAN UNIT % UNIT % 1 SEDAN 64.910 1,24 25.727 1,15 2 JEEP 59.005 1,13 12.150 0,54 3 MINIBUS 649.318 12,41 140.780 6,27 4 MICROBUS 5.536 0,11 1.534 0,07 5 BUS 2.441 0,05 874 0,04 6 PICKUP 104.449 2,00 36.399 1,62 7 LIGHT TRUCK 57.012 1,09 13.402 0,60 8 TRUCK 16.836 0,32 4.242 0,19 9 ALAT BERAT 69 0,00 20 0,00 10 SEPEDA MOTOR 2 4.254.915 81,34 1.997.680 88,99 11 SEPEDA MOTOR 3 16.509 0,32 11.909 0,53 12 MOBIL R3 7 0,00 0 0,00 TOTAL 5.231.007 100 2.244.717 100 Serang, 2 Januari 2020
18
Embed
DATA POTENSI KENDARAAN BERMOTOR DAN TUNGGAKAN POTENSI …€¦ · data potensi kendaraan bermotor dan tunggakan potensi kendaraan bermotor 2 januari 2015 s/d 31 desember 2019 no.
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
DATA POTENSI KENDARAAN BERMOTOR DAN
TUNGGAKAN POTENSI KENDARAAN BERMOTOR
2 JANUARI 2015 S/D 31 DESEMBER 2019
NO. JENIS KENDARAAN POTENSI KENDARAAN TUNGGAKAN KENDARAAN
UNIT % UNIT %
1 SEDAN 64.910 1,24 25.727 1,15
2 JEEP 59.005 1,13 12.150 0,54
3 MINIBUS 649.318 12,41 140.780 6,27
4 MICROBUS 5.536 0,11 1.534 0,07
5 BUS 2.441 0,05 874 0,04
6 PICKUP 104.449 2,00 36.399 1,62
7 LIGHT TRUCK 57.012 1,09 13.402 0,60
8 TRUCK 16.836 0,32 4.242 0,19
9 ALAT BERAT 69 0,00 20 0,00
10 SEPEDA MOTOR 2 4.254.915 81,34 1.997.680 88,99
11 SEPEDA MOTOR 3 16.509 0,32 11.909 0,53
12 MOBIL R3 7 0,00 0 0,00
TOTAL 5.231.007 100 2.244.717 100
Serang, 2 Januari 2020
DATA POTENSI KENDARAAN BERMOTOR PERJENIS
2 JANUARI 2015 - 31 DESEMBER 2019
NO UPTD PPD BAPENDA
SEDAN JEEP MINI BUS
MICRO BUS
BUS PICK UP
LIGHT TRUCK
TRUCK ALAT
BERAT SEPEDA MTR R2
SEPEDA MTR R3
MOBIL R3 JUMLAH
UNIT UNIT UNIT UNIT UNIT UNIT UNIT UNIT UNIT UNIT UNIT UNIT UNIT
PERDA Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2019 TentangPerubahan Atas PERDA Nomor 1 Tahun 2011 tentang PajakDaerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 14Tahun 2019 Penghitungan Dasar Pengenaan PKB danBBNKB
NO JENIS KENDARAAAN BOBOT
1. Sedan 1,025
2. Jeep, Minibus 1,050
3. Blind Van, Pick Up, Micro Bus 1,085
4. Bus 1,1
5. Light Truck, Truck 1,3
6. Sepeda Motor Roda 2 dan Roda 3 1
B A N T E N
IMA N T A Q W
A
(PERGUB Banten Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan PajakKendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2019)
JENIS DAFTAR KETERANGAN SANKSI
Daftar Ulang Satu Hari Kerja Sejak Tgl. Jatuh Tempo2 % Perbulan & 25 % Untuk
Satu Tahun
Mutasi Masuk Dalam
ProvinsiSatu Hari Kerja Sejak Tgl. Jatuh Tempo 2 % Perbulan
Mutasi Keluar Satu Hari Kerja Sejak Tgl. Jatuh Tempo 2 % Perbulan
DPPKB (NJKB X BOBOT)
X
TARIF
=PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TAHUNAN
B A N T E N
IMA N T A Q W
A
1. Pengenaan tarif Progresif dikenakan terhadap kepemilikan kendraan
bermotor pribadi roda 4 (empat) atau lebih, kedua dan seterusnya
dengan jumlah cc mesin 2.000 cc ke atas;
2. Pengenaan tarif progresif didasarkan atas nama dan/atau alamat yang
sama;
3. Urutan kepemilikan sebagaimana dimaksud didasarkan tanggal
penyerahan kepemilikan, saat kendaraan bermotor didaftarkan;
4. Jenis kendaraan bermotor pribadi roda 4 (empat) sebagimana dimaksud
pada poin 1, meliputi kendaraan penumpang pribadi jenis sedan, jeep,
minibus, dan microbus;
5. Untuk kepemilikan kedua sebesar 2 % (dua persen);
6. Untuk keuntuk kepemilikan ketiga sebesar 2,5% (dua koma persen);
7. Pemilikan keempat sebesar 3% (tiga persen);
( Peraturan Gubernur Banten Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pajak Daerah )
TARIF PROGRESIFB A N T E N
IMA N T A Q W
A
TARIF BBNKB :
1. Tarif BBNKB ditetapkan :a. Untuk penyerahan pertama sebesar 12,5%b. Untuk penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1%c. Untuk Penyerahan Karena Warisan/Hibah sebesar 0,5%
2. Tarif BBNKB khusus untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat danalat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum ditetapkan :a. Untuk penyerahan pertama sebesar 0,75%b. Untuk penyerahan kedua dan seterusnya tidak dikenakan BBNKB
SANKSI BBNKB :
1. BBNKB I dikenakan denda 25% dari pokok BBNKB I setelah 30 harikerja sejak tanggal faktur
2. BBNKB II dikenakan denda 25% dari Pokok BBNKB II setelah 30 harikerja dari:- Ganti Kepemilikan, Berdasarkan Kuitansi- Mutasi Masuk Ganti Kepemilikan, Berdasarkan Fiskal- Ubah Bentuk, Berdasarkan Surat Keterangan Ubah Bentuk- Ganti Mesin, Berdasarkan Kuitansi Pembelian Mesin
B A N T E N
IMA N T A Q W
A
NO KLASIFIKASI KENDARAAAN TARIF
1.
Kendaraan Pribadi
(TNKB Hitam) Penyerahan
Pertama
12,5 %
2.
Kendaraan Pribadi
(TNKB Hitam) Penyerahan
Kedua1%
3.
Kendaraan Alat-alat
Berat dan Alat-alat
Besar
0,75%
B A N T E N
IMA N T A Q W
A
NO INSENTIF KENDARAAN DITETAPKAN
1.
Angkutan Umum Orang Atas Nama
Perusahaan Berbadan Hukum
(70%)
30 %
2.Angkutan Umum Orang Atas Nama
Perorangan (0%)100 %
3.
Angkutan Umum Barang Atas
Nama Perusahaan Berbadan
Hukum (50%)
50 %
4.Angkutan Umum Barang Atas
Nama Perorangan (0%)100 %
5. Ambulans dan Mobil Jenazah 100 %
6.Kendaraan Alat Berat/Alat Besar
Penyerahan Pertama (0%) 100 %
7. Pemadam Kebakaran (50%) 50 %
Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 14 Tahun 2019Penghitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB danPERGUB Banten Nomor 30 Tahun 2019 TentangPenghitungan Dasar Pengenaan Pajak KendaraanBermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan BermotorTahun 2019
TENTANG Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik NamaKendaraan Bermotor Tahun 2019
PENYERAHAN PERTAMA PENYERAHAN KEDUA DST
TARIF
12,5 %
NJKB
TARIF
1 %
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
B A N T E N
IMA N T A Q W
A
PENYERAHAN HIBAH/WARIS
TARIF
0,5 %
PAJAK AP
Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air
Permukaan
SUBJEK ORANG PRIBADI SUBJEK BADAN HUKUM
Oleh Orang Pribadi atau Badan
Hukum
atas
Air Permukaan : Semua Air yang Terdapat Pada Permukaan
Tanah, Tidak Termasuk Air Laut, Baik yang Berada di Laut
Maupun di Darat
B A N T E N
IMA N T A Q W
A
DASAR PENGENAAN PAJAK AIR PERMUKAAN adalah Nilai Perolehan Air Permukaan
• Nilai Perolehan Air Permukaan dinyatakan dalam rupiah yang dihitung denganmempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:
Jenis sumber air
Lokasi sumber air
Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air
Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan
Kualitas air
Luas areal tempat pengambilan dan atau pemanfaatan air
Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air
TARIF PAJAK AIR PERMUKAAN ditetapkan sebesar 10 %
B A N T E N
IMA N T A Q W
A
NILAI PEROLEHAN
AIR (NPA)
HARGA DASAR AIR (HDA)
PAJAK AP
Perda No.1 Tahun 2011 Pasal 37 Ayat (2)
Dikecualikan dari Objek Pajak Air Permukaan adalah :
a. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan untuk keperluan dasar rumah
tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, dengan tetap memperhatikan
kelestarian lingkungan
b. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan untuk keperluan perkebunan
rakyat, kehutanan rakyat, usaha sosial, instansi pemerintah, tempat ibadah,
pemadam kebakaran dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan
10
%
B A N T E N
IMA N T A Q W
A
BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 39 TAHUN 2015 TENTANG
PERUBAHAN PERGUB NO 4 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK
DAERAH:
SEKTOR INDUSTRI DIPUNGUT 17,17% DARI JUMLAH PEMBELIAN BBM;
USAHA PERTAMBANGAN DAN USAHA KEHUTANAN DIPUNGUT 90% DARI JUMLAH
PEMBELIAN BBM;
USAHA TRANSPORTASI DAN KONTRAKTOR JALAN YANG BUKAN SPBU DIPUNGUT 5 %
1. OBJEK PAJAK ROKOK KONSUMSI ROKOK
2. ROKOK MELIPUTI SIGARET, CERUTU DAN ROKOKDAUN
3. SUBJEK PAJAK ROKOK : KONSUMEN ROKOK
4. WAJIB PAJAK ROKOK ADALAH PENGUSAHAPABRIK ROKOK ATAU PRODUSEN DAN IMPORTIRROKOK YANG MEMILIKI IJIN BERUPA NOMORPOKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI
B A N T E N
IMA N T A Q W
A
5. PAJAK ROKOK DIPUNGUT OLEH INSTANSIPEMERINTAH YANG BERWENANG MEMUNGUTCUKAI BERSAMA DENGAN PEMUNGUTAN CUKAIROKOK.
6. PAJAK ROKOK DIPUNGUT OLEH INSTANSIPEMERINTAH DI SETORKAN KE REKENING KASUMUM DAERAH PROVINSI SECARA PROPOSINALBERDASARKAN JUMLAH PENDUDUK
7. KETENTUAN LEBIH LANJUT MENGENAI TATA CARAPEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK ROKOKDI ATUR DENGAN PERATURAN MENTERIKEUANGAN