DAK Nonfisik Turut Dipangkas - bigcms.bisnis.combigcms.bisnis.com/file-data/1/1668/9da6241f_Des15-Citra... · Kehutanan (LHK). Menteri Desa Pembangunan Daerah ... REVISI APBN 2016

3M A K R O E K O N O M ISabtu, 30 April 2016

JAKARTA — Realiasi perekonomian Amerika Serikat (AS) pada kuartal I/2016 yang hanya 0,5% di satu sisi bisa mengganggu ekspor Indonesia, tetapi di sisi lain menguntungkan karena berpotensi mengurungkan niat The Federal Reserve menaikkan suku bunga.

Data Departemen Perdagangan AS menunjukkan produk domestik bruto (PDB) pada kuartal I/2016 hanya tumbuh 0,5%, terendah dalam dua tahun terakhir. Pertumbuhan yang rendah terjadi karena konsumen menahan pengeluaran dan per usahaan memotong belanja modal se iring dengan pelemahan keuangan glo-bal dan penurunan harga minyak dunia.

Menteri Koordinator Bidang Per eko-nomian Darmin Nasution mengatakan per ekonomian AS belum sepenuhnya pulih. Perlambatan perekonomian AS yang menjadi tujuan utama eks por Indonesia bisa berdampak tidak bagus.

“AS sekarang tujuan ekspor nomor satu kita, sudah menggeser China,” kata-nya, Kamis (28/4) malam.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor Indonesia ke China selalu lebih besar dibandingkan AS sejak 2009. Tren ini terus berlanjut hingga 2014. Tren ini berbalik arah mulai 2015. Ekspor nonmigas pada 2015 ke AS mencapai US$15,30 miliar, lebih tinggi dari ekspor ke China yang hanya US$13,26 miliar.

Di sisi lain, perlambatan ekonomi AS memiliki sisi positif bagi Indo ne sia.

Darmin menilai The Fed tidak akan berani menaikkan suku bunga acuan seiring dengan per lam batan ini.

“Ya artinya dia [The Fed] tidak akan berani menaikkan suku bunga, sampai akhir tahun mungkin tidak [naik].”

Keputusan The Fed untuk menahan suku bunga acuan di level 0,25%-0,50%, yang didasarkan pada kekhawatiran masih rendahnya konsumsi domestik, terbukti tepat.

Keputusan itu dibuat dalam pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC), pada Kamis atau sehari sebelum Kementerian Perdagangan AS meng umumkan PDB kuartal I/2016.

Kementerian Perdagangan dalam keterangan resmi menyebutkan, kon-sum si domestik yang menyumbang lebih dari 70% ekonomi Negeri Paman Sam hanya melaju 1,9% pada kuartal I/2016. Ju mlah tersebut turun dibandingkan pe -riode sebelumnya yang mencapai 2,4%.

“Fakta bahwa konsumsi pribadi yang rendah terbukti menimbulkan kekecewaan pemerintah, terutama mengingat bahwa harga minyak masih rendah. Tampaknya konsumsi nasional masih terjebak dalam sentimen negatif,” kata Thomas Costerg, ekonom senior Standard Chartered Bank, Jumat (29/4).

Di sisi lain, para ekonom sepakat mem prediksi bahwa lemahnya konsumsi masyarakat masih akan terjadi pada kuartal-kuartal selanjutnya. Fauzul Muna/

Yustinus Andri/Reuters)

JAKARTA – Pemerintah tetap menyetel Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2017 dengan gaya ekspansif, meski penerimaan pajak diestimasi tumbuh secara konservatif.

Usai Rapat Terbatas tentang Pagu Indikatif 2017, Kamis (28/4), Pe -me rintah sepakat me-ma tok target pertum-buh an ekonomi antara 5,5%-5,9% pada tahun de pan dengan estimasi pe ne rimaan perpajakan Rp30 triliun lebih tinggi ketimbang realisasi 2016.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menilai situasi per ekonomian global belum akan kembali nor-mal hingga tahun depan. Oleh karena itu, ujarnya, pemerintah harus men-dorong pertumbuhan dari sisi domestik dengan mendesain APBN 2017 tetap ekspansif.

“Ekonomi dunia me -lam bat terus, apalagi as -pek perdagangan. Ma ka, bagaimana men dorong investasi kita sen diri [domestik]. Nan ti APBN akan diper tajam juga,” katanya di Kompleks Is -tana Kepre si denan, Kamis (28/4) malam.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, pada 20 Mei pemerintah harus menyampaikan bahan-bahan untuk pembicaraan pendahuluan APBN 2017

yang dikenal sebagai Kebi jakan Ekonomi Ma -kro dan Pokok-po kok Ke bijakan Fiskal 2017 be serta rencana kerja pe merintah (RKP) 2017 sesuai amanat UU No. 17/2003.

Namun, lanjutnya, sebe lum proses peng-ajuan APBN 2017 pada Agus tus mendatang akan ada pagu indikatif. “Asum sinya masih range, per tumbuhan ekonomi per kiraannya 5,5%-5,9% dan inflasi 3%-5%.”

Sementara itu, lan jut-nya, nilai tukar diper-kirakan antara Rp13.650 per dolar AS hingga Rp13.900 per dolar AS. Asumsi harga minyak di-patok antara US$35 per barel — US$45 per barel.

Adapun, pemerintah menargetkan lifting minyak pada 2017 sebe-sar 740.000 barel per ha ri (barel oil per day/BOPD)—760.000 BOPD. Selain itu, lifting gas pada tahun depan ditargetkan sebesar 1 juta barel setara minyak per hari (barel oil equivalent per day/BOEPD) sampai 1,1 juta BOEPD.

Menkeu mengatakan be berapa arah kebijakan fis kal 2017, peme rin tah tetap melakukan de fisit ang garan. Pemerintah ingin ke bi jak an fiskal eks pansif, ter utama untuk mem be rikan stimulus bagi per eko nomian. (Arys

Aditya/Lukas Hendra)

JAKARTA – Kerjasama lintas ke men-terian dan lembaga dibutuhkan untuk menyelesaikan persoalan pertanahan di kawasan transmigrasi yang sudah berlarut-larut.

Roosari Tyas Wardani, Direktur Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trans migrasi, mengungkapkan per-soalan pertanahan di kawasan trans-migrasi terdiri atas empat hal yakni belum terbitnya Surat Keputusan Hak Pengusahaan Lahan (HPL), belum terbitnya sertifikat pasca-HPL, masalah dengan penduduk setempat, dan tanah masuk dalam kawasan hutan.

“Perinciannya, untuk lahan yang belum ada SK HPL sebanyak 184.487 bidang, tanah yang sudah ada HPL tapi belum bersertifikat sebanyak 101.820 bidang, bermasalah dengan penduduk setempat ada 29.149 bidang, dan masuk kawasan hutan ada 20.761 bidang,” ujarnya, Jumat (29/4).

Berdasarkan data rekapitulasi per ma-salahan pertanahan hingga 15 Desember 2015, jumlah kasus permasalahan di 26 provinsi yang menjadi lokasi tujuan trans-migrasi mencapai 164 kasus. Jumlah terbanyak terdapat di Sumatra Selatan sebanyak 20 kasus, menyusul Sulawesi

Teng gara 15 kasus, dan Bengkulu 10 kasus.

Masih dari data yang sama, tipologi dari 164 kasus tersebut menunjukkan terdapat delapan akar permasalahan pertanahan di kawasan transmigrasi. Antara lain tanah ada tetapi belum bersertifikat hak milik atas nama trans-migrasi, namun dituntut dan dikerjakan oleh masyarakat setempat.

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, pihaknya mengusulkan beberapa langkah yang disesuaikan dengan tipologi persoalan. Di antaranya melalui jalur hukum di pengadilan yang berwenang, pelepasan kawasan hutan atau pemberian kompensasi dan relokasi.

Selain itu, lokasi transmigrasi yang sudah menjadi kawasan desa definitif dan tumpang tindih dengan kawasan hutan, perlu dikenai pemutihan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar mengatakan pihaknya akan men do rong secepat mungkin penerbitan sertifikasi tanah transmigran. Menurut dia, kunci untuk menyele saikan persoalan tanah di daerah transmigrasi adalah keterpaduan program lintas pemangku kepentingan. (M.G. Noviarizal Fernandez)

Kurniawan A. [email protected]

Rukijo, Direktur Dana Per im bangan Ditjen

Perimbangan Ke uangan (DJPK) Kemenkeu me-nga takan pemangkasan dana alo kasi khusus (DAK) nonfisik akan dilakukan terhadap tun-jang an profesi guru dan bantuan operasional kesehatan (BOK).

“[Hal itu] Karena adanya perubahan jumlah guru berhak menerima tunjangan sertifikasi guru. Misalnya dulu saat APBN ada 1.000 guru yang punya sertifikasi, sekarang berkurang jadi 900 guru,” katanya, Jumat (29/4).

Dalam APBN 2016, pagu tunjangan profesi guru PNS Daerah tercatat mengambil porsi ter-banyak yakni senilai Rp71,0 triliun, atau 57,5% dari total DAK nonfisik senilai Rp123,5 triliun.

Sementara itu, pagu BOK dan bantuan operasional keluarga berencana (BOKB) tercatat senilai Rp4,6 triliun. Pemangkasan BOK, lanjut Rukijo, dilakukan karena penyesuaian unit pene rimaan bantuan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak mampu.

Pagu pos lain yang termasuk dalam DAK nonfisik kemungkinan besar tidak dipangkas. Namun, pihaknya mengaku belum bisa memastikan besaran pemangkasan karena masih melakukan validasi.

Dia mengatakan sebagian besar DAK nonfisik memang tidak me -mung kinkan untuk dikurangi karena dihitung berdasarkan unit cost dari target penerima/peng guna DAK, seperti BOS yang dihitung berdasarkan jumlah siswa. (Lihat tabel)

Kondisi itu juga yang mendorong pemangkasan DAK fisik. Seperti dibe ri takan sebelumnya, lewat Surat Edaran Menteri Keuangan No. SE-10/MK.07/2016, Menkeu meminta agar tiap pemerintah daerah (pem da) memangkas alokasi DAK fisik minimal 10%.

Rukijo melanjutkan pengu rang an DAK fisik dilakukan secara mandiri oleh daerah agar bisa menentukan langsung bidang/subbidang mana saja yang akan dikurangi pagunya. Dalam catatan Bisnis, tahun ini DAK fisik berbasis usulan daerah.

Selain karena ‘terkuncinya’ DAK nonfisik, pemangkasan DAK fisik dilakukan karena realisasi penyerapan DAK fisik tahun-tahun sebelumnya belum maksimal. Bahkan, ada DAK yang hingga akhir tahun belum dilakukan.

MENUMPUKDirjen Perimbangan Keuangan Kementerian

Keuangan Boediarso Teguh Widodo menutur-

kan hing ga Jumat (28/4) pukul 12.00 WIB, 400 dari total 542 daerah pe nerima DAK su dah menyampaikan laporan. DJPK masih mem-validasi data karena ada penumpukan laporan.

Sesuai surat edaran, rincian pe mang kasan itu harus disampaikan daerah dan diterima oleh Dirjen Per imbangan Keuangan paling lam-bat hari ini, Jumat (29/4) pada pukul 17.00 WIB. Data ini dibutuhkan sebagai bahan per-timbangan dalam Perubahan APBN 2016 yang rencananya diajukan bulan depan.

Pemangkasan dengan me ka nis me self-blocking, lanjutnya, diharapkan akan meng-akomodasi kebutuhan daerah karena mem-perhatikan kesiapan rincian rencana kerja, kesiapan proses pengadaan barang dan jasa, serta kemampuan SKPD dalam menyerap dana.

“Dan tetap menjaga pencapaian prioritas nasional,” ujarnya.

EKONOMI AS MELAMBAT

Ekspor Indonesia Bisa Terdampak

RAPBN 2017

Pertumbuhan Dipatok Ekspansif

REVISI APBN 2016

DAK Nonfisik Turut DipangkasJAKARTA — Selain pagu dana alokasi khusus fisik, pagu nonfisik pun akan terkena pemangkasan dalam rencana

revisi APBN 2016. Namun, rencana pemangkasan diklaim karena ada pengurangan data unit cost.

KAWASAN TRANSMIGRASI

Persoalan Tanah Masih Mengganjal

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan pidatonya saat pembukaan The 55th ACI - Financial Market Association (ACI-FMA) World Congress di Jakarta, Jumat (29/4). Kongres itu merupakan wadah penting bagi para profesional keuangan dari seluruh dunia untuk membangun jejaring, berdis-

kusi dan memperdebatkan kesempatan, tantangan bisnis saat ini, terutama di bidang keuangan dan bertekad untuk meningkatkan peran Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi dunia.

Antara/M Agung Rajasa

THE 55TH ACI

Dana Alokasi Khusus Fisik 85,4DAK Reguler 55,1DAK Infrastruktur dan Publik Daerah 27,5DAK Afirmasi 2,8

Dana Alokasi Khusus Non Fisik 123,5Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 43,9Bantuan Operasional Penyelenggaraan Paud (BOP) 2,3Tunjangan Profesi Guru PNSD 71,0Tambahan Penghasilan Guru PNSD 1,0Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi 0,4BOK dan BOKB 4,6Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, UKM, dan Ketenagakerjaan 0,3

Dana Transfer Khusus (Rp Triliun)

Sumber: APBN 2016, Kemenkeu BISNIS/HUSIN PARAPAT