Profiling Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal MPR RI i Daftar Isi Pendahuluan ............................................................................................................................................ 1 Profiling Reformasi Birokrasi................................................................................................................... 5 Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ........................................ 5 A. Dasar Hukum Pembentukan ........................................................................................................... 5 B. Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat RI .................... 6 C. Kemajuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi .................................................................................. 6 1. Program Manajemen Perubahan ................................................................................................ 6 2. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan .............................................................. 16 3. Program Penataan dan Penguatan Organisasi ......................................................................... 18 4. Program Penataan Tatalaksana ................................................................................................ 22 5. Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur............................................................ 27 6. Program Penguatan Pengawasan ............................................................................................. 31 7. Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja ............................................................................... 35 8. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik..................................................................... 38 9. Program Monitoring Evaluasi dan Pelaporan........................................................................... 43 D. Hasil-hasil Outcome yang telah dicapai ........................................................................................ 53 E. Dampak Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Setjen MPR RI ....................................................... 57 F. Pelaksanaan Quick Wins di Setjen MPR RI ................................................................................... 71 F.1 Membuat Kode Etik Pegawai ................................................................................................ 71 F.2 Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) ................................................................... 73 F.3 Analisis Jabatan ..................................................................................................................... 75 F.4 Menyempurnakan Struktur Organisasi ................................................................................ 77 G. Perubahan Perilaku Pegawai ........................................................................................................ 86 H. Pandangan Pengguna Layanan ..................................................................................................... 89 I. Komitmen Pimpinan ...................................................................................................................... 92 J. Kendala yang Dihadapi .................................................................................................................. 94 K. Anggaran yang dikeluarkan......................................................................................................... 106 L. Pandangan Setjen MPR terhadapaa pelaksanaan Reformasi Birokrasi .................................... 107 M. Penutup.................................................................................................................................... 110
116
Embed
Daftar Isi - mpr.go.id fileProfiling Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal MPR RI i Daftar Isi Pendahuluan..... 1
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Profiling Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal MPR RI i
Daftar Isi Pendahuluan ............................................................................................................................................ 1
6. Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2011: Pedoman Penilaian
Dokumen Usulan dan Road Map Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga.
7. Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011: Pedoman
Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
8. Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011: Pedoman
Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan.
9. Peraturan Menteri PAN dan Reformasi BirokrasiNomor11 Tahun 2011: Kriteria dan Ukuran
Keberhasilan Reformasi Birokrasi.
10. Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011: Pedoman Penataan
Tatalaksana (Business Process).
11. Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2011: Pedoman
Pelaksanaan Quick Wins.
12. Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2011: Pedoman
Pelaksanaan Program Manajemen Pengetahuan (Knowledge Management).
13. Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2011: Mekanisme
Persetujuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tunjangan Kinerja bagi
Kementerian/Lembaga.
Profiling Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal MPR RI 6
B. Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat (Setjen MPR)
terbentuk sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 112 Tahun 2012 tentang Tim Perumus Reformasi
Birokrasi Sekretariat Jenderal MPR. Dalam kelanjutan pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2013 di
Setjen MPR masing-masing Tim yang mengelola 9 Program Mikro dibentuk sebagaimana berikut ini:
1. Tim Program Manajemen Perubahan - SK Sesjen No. 88 Tahun 2013
2. Tim Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan - SK Sesjen No. 77 Tahun 2013
3. Tim Program Penataan dan Penguatan Organisasi - SK Sesjen No. 113 Tahun 2013
4. Tim Program Penataan Tatalaksana - SK Sesjen No. 114 Tahun 2013
5. Tim Program Penataan Sistem manajemen SDM Aparatur - SK Sesjen No. 99 Tahun 2013
6. Tim Program Penguatan Pengawasan - SK Sesjen No. 100 Tahun 2013
7. Tim Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja - SK Sesjen No. 101 Tahun 2013
8. Tim Program Peningkatan Kualitas Pelayanan publik - SK Sesjen No. 102 Tahun 2013
9. Tim Program Monitoring Evaluasi dan Pelaporan - SK Sesjen No. 90 Tahun 2013
C. Kemajuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
1. Program Manajemen Perubahan
Manajemen perubahan adalah suatu proses yang sistematis dengan menerapkan
pengetahuan, sarana dan sumber daya yang diperlukan organisasi untuk bergeser dari kondisi
sekarang menuju kondisi yang diinginkan, yaitu menuju kinerja yang lebih baik dan untuk
mengelola individu yang akan terkena dampak dari proses perubahan tersebut. Sebagaimana
digambarkan di bawah ini.
Gambar 1. Tujuan Reformasi Birokrasi
Profiling Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal MPR RI 7
Pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI sudah tentu
menginginkan terjadinya perubahan. Perubahan yang diharapkan adalah perubahan secara
sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja organisasi, serta pola pikir dan budaya
kerja individu dalam organisasi, agar menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran
reformasi birokrasi.
Perubahan akibat dari pelakasanaan reformasi akan berdampak bagi individu, organisasi,
dan masyarakat, seperti dalam perubahan teknologi, perubahan nilai dan perilaku, perubahan
tujuan dan kebutuhan, perubahan ketersediaan sumber daya, perubahan hukum, dan
perubahan kontrol politik pemerintah.
Program kegiatan Tim Manajemen Perubahan disajikan pada tabel di bawah ini:
Tabel 1. Roadmap Program Manajemen Perubahan
Kode Program Kegiatan Mulai Selesai Waktu Pelaksanaan per Tahun
2012 2013 2014
1 MANAJEMEN PERUBAHAN 1.1. Membentuk Tim Manajemen
Perubahan 2012 2012
1.2 Melakukan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
2013 2013
1.3 Membuat kode etik pegawai 2013 2013 1.4 Melibatkan pegawai dalam
menyusun renstra, tata kelola dan pelaksanaan berbagai program dan kegiatan
2013
1.5 Membudayakan dialog, kerjasama tim dan keterbukaan komunikasi
2013 - berkelanjutan
Adapun pelaksanaan program/kegiatan Manajemen Perubahan seperti yang tertuang dalam Tabel
berikut;
Tabel 2. Kegiatan Program Manajemen Perubahan
No Program Kegiatan Output Tahapan kerja Jadwal Kriteria Keberhasilan
Bukti Output GAP
1 Membentuk Tim Manajemen Perubahan
SK Sekretariat Jenderal MPR RI
Penyusunan Tim Manajemen Perubahan
Januari 2012
Tersusunnya SK Tim manajemen perubahan dan strategi komunikasi Reformasi Birokrasi
Telah menbuat SK TimNo. 88 Tahun 2013 tentang Tim Manajemen Perubahan
Ketidaksamaan persepsi dan pemahaman akan diperlukannya Dokumen Strategi Komunikasi dan Manjemen Perubahan
Profiling Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal MPR RI 8
No Program Kegiatan Output Tahapan kerja Jadwal Kriteria Keberhasilan
Bukti Output GAP
2 Melakukan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
Kegiatan sosialisasi dan internalisasi
Melakukan sosialisasi dan internalisasi
Agustus 2013
Tersampaikannya Program Reformasi Birokrasi kepada seluruh pegawai Sekretariat Jenderal MPR RI
Telah melaksanakan Sosialisasi Reformasi Birokrasi pada bulan September 2013,
Belum menyusun survei internal pemahaman Reformasi Birokrasi
3 Membuat kode etik pegawai
Peraturan Sekretaris Jenderal tentang kode etik pegawai
Membuat Konsep Kode etik
Merumus kan kode etik pegawai
Menetapkan Kode etik melalui Peraturan Sesjen
Sosialisasi Kode etik
Januari 2013
Tingkat kepatuhan pegawai terhadap Kode Etik
Telah tersusunya draft Kode Etik
Belum terwujud sepenuhnya karena masalah persamaan presefsi atas muatan substansional yang dibutuhkan
4 Melibatkan pegawai dalam menyusun Renstra, tata kelola dan pelaksanaan berbagai program dan kegiatan
Surat tugas kepada pegawai untuk mengikuti kegiatan
Rapat Kerja Pegawai Juli 2013 Tersusunnya dokumen Renstra, tata kelola dan pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang komprehensif
Telah Tersusunnya RensStra 2010 s/d 2014 serta pelaksanaan diklat Renstra pada Maret 2014 dalalam rangka penyusunan Renstra tenokratik dan dokumen Renstra 2015 s/d 2019
5 Membudayakan dialog, kerjasama tim dan keterbukaan komunikasi
Kegiatan dialog Briefing dan tanya jawab Setiap bulan
Terjadinya keharmonisan kerja
Telah melaksanakan dialog antar unit pada tahun 2013
Masih belum terjadi komunikasi dua arah yang baik
1.1 Tim Manajemen Perubahan
Telah membentuk Tim Perumus Reformasi Birokrasi yang merupakan bagian dari Tim
Reformasi Birokrasi Setjen MPR, sesuai Keputusan Sekretaris Jenderal MPR Nomor 112
Tahun 2012. Kemudian diperbaharui dengan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal MPR
Nomor 88 Tahun 2013.
1.2 Strategi Manajemen Perubahan dan Strategi Komunikasi
Belum menetapkan strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi. Belum
tersusunnya Dokumen Strategi Manajemen Perubahan dan Strategi Komunikasi Reformasi
Birokrasi Sekretariat Jenderal MPR terjadi karena pemahaman yang belum satu visi akan
pentingnnya dokumen tersebut. Memperhitungkan sudah dekatnya peralihan ke roadmap
yang baru maka kemungkinan besar kegiatan ini akan diagendakan kembali pada roadmap
Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal MPR 2015-2019.
Profiling Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal MPR RI 9
1.3 Sosialisasi dan Internalisasi Manajemen Perubahan
Telah melakukan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka
reformasi birokrasi antara lain dengan kegiatan:
- Kegiatan sosialisasi Tata Naskah Dinas Sekretariat Jenderal MPR RI telah melakukan
sosialisasi Peraturan Sesjen Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas
Sekretariat Jenderal MPR pada tanggal 17 April 2013.
- Sosialisasi Visi, Misi dan Renstra Setjen MPR RI yang dilakukan pada tahun 2012,
sehubungan dengan berubahnya IKU di dalam Renstra.
- Sosialisasi dan Pengisian Kuesioner PMPRB secara Online yang dilakukan pada 25 s/d 30
Juli 2013
- Sosialisasi penyusunan SKP yang dilakukan bekerjasama dengan BKN pada tanggal 24
September 2013 melalui pengumuman nomor KP.040/34/2013
- Sosialisasi Struktur Organisasi Setjen MPR RI yang baru. Sehubungan dengan Surat
persetujuan tentang perubahan struktur dari KEMENPAN dan RB melalui surat tertulis
Nomor: B/2455.1/M.PAN-RB/7/2013 tanggal 31 Juli 2013, Sekretariat Jenderal MPR
telah melakukan perubahan struktur tanggal 26 september 2013 dengan menetapkan
peraturan sesjen Nomor 2 Tahun 2013 serta melakukan sosialisasi perubahan struktur
pada bulan september tahun 2013
- Sosialisasi Pengadaan Barang/Jasa dengan sistem E-Purchasing dilingkungan Setjen
MPR-RI yang dilakukan pada tahun 2012
1.4 Pembuatan Kode Etik Pegawai
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Jenderal MPR diperlukan aparatur
yang berintegritas dan menjunjung tinggi pelaksanaan tugas pemerintahan yang baik (good
governance). Untuk mewujudkan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik maka
Sekretariat Jenderal MPR menetapkan Pembuatan Kode Etik sebagai salah satu quick win
karena menjadi pedoman perilaku pegawai.
Pembuatan Kode Etik Pegawai masih dalam proses penyusunan, dalam proses pembahasan
karena masih dalam bentuk draft. Pendiskusian rumusan peraturan serta penerapannya
masih berlangsung hingga kini.
Profiling Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal MPR RI 10
1.5 Telah melibatkan pegawai dalam menyusun renstra, tata kelola dan pelaksanaan berbagai
program dan kegiatan. Kegiatan tersebut antara lain:
A. Renstra MPR 2010-2014
Sesuai dengan wewenang dan tugas MPR dalam rangka pelaksanaan tugas konstitusional,
memiliki Visi:
“Terwujudnya Masyarakat Indonesia yang sadar konstitusi dan Mengamalkan Nilai-Nilai
Pancasila , Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan
Bhinneka Tunggal Ika dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara”.
A.1 Visi Kementerian/Lembaga
Sekretariat Jenderal MPR sebagai kesekretariatan lembaga merumuskan visi yang
mendukung tercapainya visi MPR. Visi tersebut dirumuskan untuk mewujudkan Sekretariat
Jenderal MPR yang dapat berkarya secara konsisten, antisipatif, inovatif, serta produktif.
Visi tersebut:
“Dukungan Prima Kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Rangka Menjalankan
Tugas-Tugas Konstitusinya”.
Yang dimaksud dukungan prima adalah bentuk dukungan Sekretariat Jenderal MPR yang
berorientasi pada pencapaian tujuan dengan pencapaian dan pelaksanaan yang tepat serta
sumber daya yang profesional, modern, dan sesuai kebutuhan.
Yang dimaksud tugas-tugas konstitusional adalah wewenang dan tugas MPR serta Pimpinan
MPR sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.
A. 2 Misi Kementerian/Lembaga
Untuk melaksanakan visi tersebut , Sekretariat Jenderal MPR memiliki misi:
a. Melaksanakan wewenang sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan peraturan perundangan lannya;
Profiling Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal MPR RI 11
b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyebarluasan serta membudayakan nilai-nilai
Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara
Kesatuan Republik Indaonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika untuk mewujudkan
masyarakat yang sadar Konstitusi.
A. 3 Tujuan Sekretariat Jenderal MPR
Sesuai dengan visi, misi, tugas, dan wewenang MPR, maka tujuan yang ingin dicapai yaitu:
a. Terlaksananya tugas dan wewenang MPR secara Konstitusional;
b. Meningkatkan kualitas pemahaman konmstitusionel dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara;
c. Mewujudkan masyarakat yang sadar konstitusi dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila,
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan
Republik Indonesia,d an Bhinneka Tunggal Ika.
A.4 Sasaran Sterategis kementerian/Lembaga
Sasaran yang akan dicapai secara nyata oleh MPR dirumuskan sebagai berikut:
a. Terlaksananya tugas dan wewenang MPR sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara
Tahun 1945, yaitu:
- Pengelolaan/pemrosesan usulan perubahan Undang-Undsang Dasar sesuai dengan
ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik indonesia Tahun 1945;
- Pelantikan anggota MPR;
- Pemilihan dan Pelantikan Pimpinan MPR;
- Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih;
- Pemilihan Presiden dan/atau Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan
Presiden dan /atau Wakil Presiden;
- Penyempurnaan Tata Tertib.
b. Terwujudnya masyarakat Indonesia yang sadar konstitusi melalui:
- Sosialisasi nilai- nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik indonesia, bhinneka Tunggal Ika, dan
putusan MPR lainnya dengan berbagai metode dan sasaran;
- Seminar pengkajian tentang Implementasi Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
Profiling Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal MPR RI 12
B. Revisi Rentra MPR 2010-2014 Tahun 2011
Sekretariat Jenderal MPR selaku unsur pendukung teknis dan administratif kepada MPR
memiliki kewajiban dengan langkah awal menyusun Renstra Strategis. Pada akhir tahun
2009 Sekretariat Jenderal MPR menyusun Rencana Strategis periode 2010-2014. Rencana
Strategis ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN).
Rencana Strategis Sekretariat Jenderal MPR mengalami revisi pada bulan Februari 2011.
Revisi tersebutdi bagian Visi, Misi dan Tujuan Kementerian/Lembaga.
B. 1 Visi Kementerian/Lembaga
Dalamperkembangannya, untuk menyesuaikan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal MPR
maka dilakukan perubahan Visi :
“Provesional, Modern, dan Akuntabel melayani MPR 2014”
Profesional dimaksudkan sebagai kemampuan yang handal, kreatif, dan inovatif dalam
melaksanakan pekerjaan sesuai dengan bidang tugasnya secara cepat, tepat dan akurat
serta bertanggungjawab dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
Modern dimaksudkan dalam melaksanakan pekerjaan mampu mengimplementasikan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Sedangkan yang dimaksud dengan akuntabel adalah dalam melaksanakan pekerjaan dapat
dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.
B.2 Misi Kementerian/Lembaga
Adapun misi Sekretariat Jenderal MPR:
1. Melaksanakan Tata kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih;
2. Melakukan Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur;
3. Melakukan Penataan Sarana dan Prasarana Aparatur MPR;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada MPR dan alat kelengkapannya.
Profiling Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal MPR RI 13
B. 3 Tujuan Sekretariat Jenderal MPR
Setelah ada perubahan Rencana Strategis maka Tujuan Strategis Sekretariat Jenderal MPR
untuk Tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut:
1. Mewujudkan Sekretariat Jenderal yang baik dan bersih;
2. Mewujudkan SDM Aparatur yang profesional, netral dan sejahtera;
3. Mewujudkan sarana dan prasarana aparatur negara yang ideal dan pproporsioal;
4. Mendukung terwujudnya MPR yang demokratis sesuai dengan ketentuan konstitusi.
B.4 Sasaran Strategis kementerian/Lembaga
Adapun Sasaran Strategis yang akan dicapai dalam kurun waktu 2010-2014 oleh Sekretariat
Jenderal MPR setelah ada Perubahan Renstra adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan Tata Kelaola organisasi Sekretariat Jenderal;
2. Meningkatkan Kualitas SDM Aparatur Setjen MPR;
3. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur negara;
4. Optimalnya tugas konstitusional MPR dan Alat Kelengkapannya.
B. 5 Indikator Kinerja Utama (IKU)
Indikator Kinerja Utama Sekretariat Jenderal MPR RI untuk mencapai Sasaran Strategis
selama kurun waktu 2010-2014 adalah sebagai berikut:
Tabel 3. Indikator Kinerja Utama Revisi Renstra Tahun 2011
No. Sasaran Strategis Uraian
BIRO PERSIDANGAN
1 Meningkatkan dukungan konstitusional
MPR dan Alat Kelengkapannya
a. Peraturan tata-tertib dan kode etik Anggota MPR 2009-2014
b. Pelaksanaan Sidang Akhir Masa jabatan MPR Periode 2009-2014
c. Pelaksanaan Sidang Awal Masa jabatan MPR Periode 2014-2019
d. Pelaksanaan Sidang Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden hasil
Pemilu 2014
e. Persentase meningkatnya masyarakat yang memahami
Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika
f. Jumlah buku sosialisasi
BIRO SEKRETARIAT PIMPINAN
1 Meningkatkan dukungan konstitusional
MPR dan Alat Kelengkapannya
a. Persentase dukungan kegiatan Pimpinan
b. Persentase Penyelenggaraan Rapat-Rapat Pimpinan
BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT
1 Meningkatnya tata kelola organisasi
Sekretariat Jenderal
a. Persentase Layanan Kehumasan
Profiling Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal MPR RI 14
2 Meningkatnya dukungan tugas konstitusi
MPR dan Alat kelengkapannnya
a. Persentase Layanan Operasional dan Pemeliharaan Jaringan
Sistem Informasi
b. Persentase ketersediaan Bahan Pustaka
BIRO ADMINISTRASI
1 Meningkatnya tata kelola organisasi
Sekretariat Jenderal
a. Struktur Organisasi yang kaya fungsi
b. Persentase tertib pengelolaan Administrasi Kepegawaian
c. Persentase tertib Administrasi Perlengkapan
2 Meningkatnya kualitas SDM Aparatur
Setjen MPR
Seluruh pegawai memiliki kompetensi akademis dan teknis yang
handal
3 Meningkatnya Dukungan tugas
konstitusional MPR dan Alat
kelengkapannya
Jumlah Anggota MPR yang dilantik
BIRO KERUMAHTANGGAN
1 Meningkatnya sarana dan prasarana
aparatur negara
Jumlah sarana dan prasarana terpenuhi
2. Meningkatnya dukungan tugas
konstitusional MPR dan Alat
kelengkapannya
Persentase Layanan Pengawalan dan Pengamanan Pimpinan
BIRO KEUANGAN
1 Meningkatnya tata kelola organisasi
Sekretariat Jenderal
Persentase Tertib Administrasi Keuangan dan Anggaran
PUSAT PENGKAJIAN
1 Meningkatnya dukungan tugas
konstitusional MPR dan Alat
Kelengkapannya
Jumlah Kajian Bahan Referensi Pimpinan
C. Revisi 2012 Revisi Rentra MPR 2010-2014 Tahun 2012
C.1 Misi Kementerian/Lembaga
Dalam upaya penyempurnaan Renstra 2010-2014 Misi pada tahun 2012 mengalami
perubahan menjadi:
“Meningkatnya dukungan teknis dan administratif kepada MPR dalam rangka
Pelaksanaan Tugas Konstitusional”
C.2 Tujuan Kementerian/Lembaga
Tujuan yang ingin dicapai organisasi Sekretariat Jenderal MPR juga mengalami
penyempurnaan pada tahun 2012 yaitu:
1. terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Konstitusional MPR dan Alat
Kelengkapannya;
2. Terwujudnya Tata Kelola Organisasi yang baik.
Profiling Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal MPR RI 15
C.3 Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga
Dalam penyempurnaan rumusan misi dan tujuan maka Sasaran Strategis juga
mengalami penyempurnaan sebagai berikut:
1. Terpenuhinya dukungan penyelenggaraan tugas Konstitusional MPR dan Alat
Kelengkapannya;
2. Meningkatnya Tatakelola Organisasi Sekretariat Jenderal MPR yang baik.
C.4 Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dalam upaya penyempurnaan Renstra Sekretariat Jenderal MPR juga telah dilakukan
penyempurnaan Indikator Kinerja Utama yang menjadi upaya pencapaian target dari
sasaran yang hendak dicapai, sebagai berikut:
1. Tingkat kepuasan Pimpinan dan Anggota terhadap dukungan Teknis, Administratif
dan Subtantif;
2. Jumlah Sidang dan Rapat MPR yang terfasilitasi;
3. Persentase agenda yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti oleh MPR dan Alat
Kelengkapannya;
4. Jumlah Masyarakat yang terpapar Permasayarakatan 4 Pilar Kehidupan Berbangsa
dan Bernegara melalui media massa.;
5. Jumlah Partisipasi masyarakat yang mengikuti Permasyarakatan 4 Pilar Kehidupan
Berbangsa dan Bernegara;
6. Opini BPK atas laporan keuangan;
7. Nilai Laopran Akuntabilitas Kinerja;
8. Nilai Reformasi Birokrasi;
9. Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
1.6 Telah membudayakan dialog, kerjasama tim dan keterbukaan komunikasi. Hal tersebut
terlihat dengan adanya briefing dalam rapat-rapat dilingkungan Setjen MPR RI
Profiling Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal MPR RI 16
2. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
Program kegiatan Penataan Peraturan Perundang-undangan disajikan pada tabel di bawah ini:
Tabel 4. Roadmap Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
Kode Program Kegiatan Mulai Selesai Waktu Pelaksanaan per Tahun
2012 2013 2014
2 Penataan Peraturan Perundang-undangan
2.1. Mengumpulkan dan mengidentifikasikan berbagai peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan/diterbitkan instansi dalam rangka peningkatan kinerja
2012 2014
2.2. Melakukan evaluasi dan penyempurnaan berbagai peraturan perundangan yang telah dikeluarkan/diterbitkan
2013 2014
2.3. Membuat panduan tata cara permohonan pembuatan peraturan Sekretaris Jenderal
2012 2014
Adapun pelaksanaan program/kegiatan penataan peraturan perundang-undangan seperti yang
tertuang dalam Tabel berikut;
Tabel 5. Kegiatan Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
No Program Kegiatan Output Tahapan kerja Jadwal Kriteria Keberhasilan
Bukti Output GAP
1 Mengumpulkan dan mengidentifikasikan berbagai peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan/diterbitkan instansi dalam rangka peningkatan kinerja
Inventarisasi dan klasifikasi peraturan perundangan-undangan
Mengumpulkan berbagai peraturan yang sudah dikeluarkan
Mengklasifikasikan peraturan yang sudah dikeluarkan
Mendokumenta sikan seluruh peraturan perundangan
2012
Sekretariat Jenderal MPR RI memiliki data yang lengkap mengenai peraturan perundang-undangan yang telah terbit
Telah menyusun Matrik Peraturan yang telah diterbitkan di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI
Masih belum terkonsentrasinya pelaksana penataan Peraturan Perundang-Undangan
2 Melakukan evaluasi dan penyempurnaan berbagai peraturan perundangan yang telah dikeluarkan/diterbitkan
Peraturan Sekjen yang sudah disempurnakan
Melakukan evaluasi dan kajian terhadap peraturan perundangan-undangan yang telah diterbitkan
Menilai kesesuaian peraturan perundangan dengan kebutuhan
Menyusun dan menyempurna kan peraturan perundangan-undangan
2013-2014 Tersusunnya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan kebutuhan
Telah menetapkan Pedoman serta Keputusan SOP pada bulan Maret 2014
Belum adanya unit pelaksana evaluasi dan penyempurnaan berbagai peraturan perundang Undangan.
3 Membuat panduan tata cara permohonan pembuatan peraturan Sekretaris Jenderal
Panduan pembuatan peraturan
Membuat konsep panduan
Sinkronisasi dan harmonisasi konsep
Penetapan panduan
Sosialisasi panduan
2013 Tersusunnya panduan pembuatan peraturan Sekretaris Jenderal
Sedang dilaksanakan
Sinkronisasi dan harmonisasi konsep peraturan dengan hukum positif yang beralaku
Profiling Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal MPR RI 17
2.1 Telah membentuk Tim Perumus Reformasi Birokrasi yang merupakan bagian dari Tim
Reformasi Birokrasi Setjen MPR, sesuai Keputusan MPR Nomor 112 Tahun 2012, yang
kemudian diperbaharui pada tahun 2013 dengan terbitnya Surat keputusan Sekretaris
Jenderal MPR RI Nomor 77 Tahun 2013.
2.2 Pengumpulan dan mengidentifikasikan berbagai peraturan perundang-undangan yang
dikeluarkan/diterbitkan instansi dalam rangka peningkatan kinerja.
- Telah menyusun Matrik Peraturan yang telah diterbitkan di lingkungan Sekretariat
Jenderal MPR RI
2.3 Evaluasi dan penyempurnaan berbagai peraturan perundangan yang telah
dikeluarkan/diterbitkan.
- Telah menetapkan Pedoman serta Keputusan SOP pada bulan Maret 2014
2.4 Panduan tata cara permohonan pembuatan peraturan Sekretaris Jenderal.
- Panduan tata cara permohonan pembuatan peraturan Sekretaris Jenderal sedang
dalam tahap pemuatan
Profiling Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal MPR RI 18
3. Program Penataan dan Penguatan Organisasi
Program kegiatan Penataan Peraturan Perundang-undangan disajikan pada tabel di bawah ini:
Tabel 6. Roadmap Program Penataan dan Penguatan Organisasi
Kode Program Kegiatan Mulai Selesai Waktu Pelaksanaan per Tahun
2012 2013 2014
3 Penataan dan Penguatan Organisasi
3.1. Menyempurnakan struktur organisasi
2012 2013
3.2. Menyusun rencana srategis dan rencana operasional tiap unit kerja birokrasi
2013 2013
3.3. Memperkuat unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tatalaksana, pelayanan publik, kepegawaian dan diklat untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi
2013 2013
Adapun pelaksanaan program/kegiatan penataan Organisasi seperti yang tertuang dalam Tabel
berikut;
Tabel 7. Kegiatan Program Penataan dan Penguatan Organisasi
No Program Kegiatan Output Tahapan kerja Jadwal Kriteria Keberhasilan
Bukti Output GAP
1 Menyempurna kan struktur organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi
struktur organisasi yang baru
Membentuk Tim
Melakukan Kajian Akademik
Menyusun Struktur dan uraian tugas dan fungsi
Melakukan pembahasan dengan Menpan dan RB
Melakukan sosialisasi
2012 - 2013
Terbentuk nya struktur organisasi baru
SK Nomor 113 tentang TIM struktur Tahun 2013
Telah menyusun kajian akademik tentang struktur
Telah adanya Surat persetujuan tentang perubahan struktur dari KEMENPAN dan RB melalui surat tertulis Nomor Nomor: B/2455.1/M.PAN-RB/7/2013 tanggal 31 Juli 2013
Telah melakukan perubahan struktur tanggal 26 september 2013 dengan menetapkan peraturan sesjen Nomor 2 Tahun 2013 serta melakukan sosialisasi perubahan struktur pada bulan september tahun 2013
2 Menyusun rencana srategis dan rencana operasional tiap unit kerja
Renstra dan Renop
Membentuk tim
Menyusun rencana strategi 5 tahun ke depan
Menyusun rencana dan penetapan kinerja tahunan
Menetapkan renstra dan renop
2013 Tersedianya Renstra 2014 – 2019 dan Renop
113 tentang TIM struktur Tahun 2013
Telah tersusuunya dokumen serta revisi renstra tahun 2010 s.d. 2014
Telah menyusun Penetapan Kinerja Majelis dan Sekretariat Jenderal tahun 2014
Teah menyusun Rencana Operasional setiap unit kerja pada bulan Desember 2013 serta menyusun renstra
Profiling Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal MPR RI 19
No Program Kegiatan Output Tahapan kerja Jadwal Kriteria Keberhasilan
Bukti Output GAP
tenokratik sebagai dasar evaluasi dan penyusunan renstra 2015 s.d. 2015 pada bulan maret 2014
3 Memperkuat unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tatalaksana, pelayanan publik, kepegawaian dan diklat untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
Unit kerja yang profesional
Mengindetifikasi kompetensi unit kerja di bidang organisasi, tatalaksana, pelayanan publik, kepegawaian dan diklat
Mengadakan pelatihan untuk pegawai di bidang organisasi, tatalaksana, pelayanan publik, kepegawaian dan diklat
Menyediakan srana dan prasaran yang modern
2013 Tersedianya pegawai yang profesional di bidang organisasi, tatalaksana, pelayanan publik, kepegawaian
Telah menyusun peta jabatan dan nama jabatan Struktural, fungsional umum dan fungsional khusus yang disesuaikan dengan struktur baru
Telah menerbitkan peraturan Tata Naskah Dinas
Telah melakukan Sosialisasi peningkatan Pelayanan publik yang diikuti oleh Pejabat Sekretariat Jenderal MPR
Telah menyusun rencana kebutuhan diklat tahunan
Telah menyediakan kemudahan komunikasi berbasis teknologi untuk kemudahan informasi yang diwujudkan dengan aplikasi Campland, web. MPR, LPSE dan digital signage
konsep akan pemanfaatan sarana dan prasarana belum tercapai, kuranya sosialisasi dan internalisasi optimalisasi pengunaan sarana dan prasarana
3.1 Sudah membentuk Tim Perumus Reformasi Birokrasi pada tahun 2012 (SK Sekretaris
Jenderal MPR RI Nomor 112 Tahun 2012, yang kemudian diperbaharui pada tahun 2013
dengan terbitnya Surat keputusan Sekretaris Jenderal MPR RI Nomor 113 Tahun 2013.
3.2 Tim Penguatan dan Penataan Organisasi telah melakukan kegiatan terkait
menyempurnakan Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal MPR Ri dengan kegiatan :
- Telah menyusun kajian akademik tentang struktur
- Telah adanya Surat persetujuan tentang perubahan struktur dari KEMENPAN dan RB
melalui surat tertulis Nomor Nomor: B/2455.1/M.PAN-RB/7/2013 tanggal 31 Juli 2013
- Telah melakukan perubahan struktur tanggal 26 september 2013 dengan menetapkan
peraturan sesjen Nomor 2 Tahun 2013 serta melakukan sosialisasi perubahan struktur
pada bulan september tahun 2013
Profiling Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal MPR RI 20
- Struktur lama dan struktur baru diperlihatkan pada gambar berikut ini:
Struktur lama:
Gambar 2. Struktur Organisasi Lama Sekretariat Jenderal MPR RI
Struktur baru:
Gambar 3. Struktur Organisasi Baru Sekretariat Jenderal MPR RI
Profiling Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal MPR RI 21
3.3 Sudah menyusun rencana srategis dan rencana operasional tiap unit kerja dengan kegiatan:
- Telah tersusuunya dokumen serta revisi renstra tahun 2010 s.d. 2014
- Telah menyusun Penetapan Kinerja Majelis dan Sekretariat Jenderal tahun 2014
- Teah menyusun Rencana Operasional setiap unit kerja pada bulan Desember 2013 serta
menyusun renstra tenokratik sebagai dasar evaluasi dan penyusunan renstra 2015 s.d.
2015 pada bulan maret 2014
3.4 Sudah memperkuat unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tatalaksana, pelayanan
publik, kepegawaian dan diklat untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi
birokrasi dengan melaksankan kegiatan:
- Telah menyusun peta jabatan dan nama jabatan Struktural, fungsional umum dan
fungsional khusus yang disesuaikan dengan struktur baru
- Telah menerbitkan peraturan Tata Naskah Dinas
- Telah melakukan Sosialisasi peningkatan Pelayanan publik yang diikuti oleh Pejabat
Sekretariat Jenderal MPR
- Telah menyusun rencana kebutuhan diklat tahunan
- Telah menyediakan kemudahan komunikasi berbasis teknologi untuk kemudahan
informasi yang diwujudkan dengan aplikasi Campland, web. MPR, LPSE dan digital
signage, dll.
Profiling Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal MPR RI 22
4. Program Penataan Tatalaksana
Program kegiatan Penataan Tatalaksana disajikan pada tabel di bawah ini: Tabel 8. Roadmap Program Penataan Tatalaksana
Kode Program Kegiatan Mulai Selesai Waktu Pelaksanaan per Tahun
2012 2013 2014
4 Penataan Tatalaksana
4.1. Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP)
2012 2014
4.2. Menyempurnakan tata naskah, klasifikasi arsip dan jadwal retensi arsip
2012 2013
4.3 Mengembangkan dan menerapkan e-Government untuk mendukung efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas
2012 2014
Adapun program/kegiatan penataan Tatalaksana seperti yang tertuang dalam Tabel berikut;
Tabel 9. Kegiatan Program Penataan Tatalaksana
No
Program Kegiatan Output Tahapan kerja Jadwal Kriteria Keberhasilan
Bukti Output GAP
1. Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP);
SOP Sekretariat Jenderal MPR RI
Membentuk Tim Penyusunan SOP
Mengidentifikasi dan menginventarisasi SOP yang diperlukan
Menyusun SOP
Menyosialisasikan SOP
2012 - 2014
Tersusunnya SOP Sekretariat Jenderal MPR RI
Telah terbentuknya SK Tim penataan Tatalaksana Nomor 114 ahun 2013
Talah menyusun dan menyempurnakan draft SOP sesuai dengan Pedoman dan telah ditetapkan Peraturan No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman SOP AP, serta Keputusan Sesjen Nomor. 1 Tahun 2014 tentang penetapan SOP AP dilingkungan Sekretaris Jenderal MPR
Sedang merencanakan sosialisasi SOP AP
Pelaksanaan Sosialisasi SOP AP tertunda karena ditetapkannya PERMENPAN dan RB No. 35 tahun 2013 tentang pedoman penyusunan SOP AP, sehingga merubah tahapan pelaksanaan kegiatan dengan melakukan penyusunan pedoman SOP Sekretaris Jenderal dan melakukan penyempurnaan SOP yang disesuiakan dengan PERMENPAN dan RB
2. Menyempurnakan tata naskah, klasifikasi arsip dan jadwal retensi arsip
Tatanaskah Dinas,
pola klasifikasi Arsip
pedoman retensi arsip
Menyempurnakan tata naskah, klasifikasi arsip dan jadwal retensi arsip Setjen dan Majelis
Menyusun Pola Klasifikasi Arsip
Menyususn pedoman
2012-2013
Tersusunnya pedoman naskah dinas, Klasifikasi Arsip dan pedoman retensi arsip
Telah tersusunya Peraturan Sesjen Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Sekretariat Jenderal MPR
Baru terbentuknya Subbagian Kearsipan sehingga belum maksimal penyusunan
Profiling Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal MPR RI 23
No
Program Kegiatan Output Tahapan kerja Jadwal Kriteria Keberhasilan
Bukti Output GAP
retensi arsip
Sosialisasi dan implementasi tata naskah dinas, Klasifikasi Arsip dan pedoman retensi arsip
Telah melakukan Sosialisasi Tata Naskah Dinas pada tanggal 17 April 2013
Telah tersusunya draft pola klasifikasi arsip
Sedang menyusun pedoman jadwal retensi arsip dengan ANRI
pedoman pola klasifikasi arsip dan pedoman jadwal retensi arsip
3. Mengembangkan dan menerapkan e-Government untuk mendukung efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas
Pemanfaatan e-Government
Sosialisasi pemanfaatan Intranet
Pengembangan aplikasi yang dibutuhkan
Membuat SK Sekretariat Jenderal MPR RI tentang pemanfaatan Intranet
2013-2014
Penerapan Intranet Sedang merencanakan pemahaman penggunakan internet dan
Sedang menyusun laporan tentang pemanfaatan internet
Kurangnya sosialisasi dan internalisasi untuk pemanfaatan internet
4.1 Sudah membentuk Tim Perumus Reformasi Birokrasi pada tahun 2012 (SK Sekretaris
Jenderal MPR RI Nomor 112 Tahun 2012, yang kemudian diperbaharui pada tahun 2013
dengan terbitnya Surat keputusan Sekretaris Jenderal MPR RI Nomor 114 Tahun 2013.
4.2 Telah menyusun dan mensahkan Standar Operating Procedure (SOP) dilingkungan
Sekretariat Jenderal MPR RI, melalui kegiatan :
Standar Operasional Prosedur yang berhasil dibuat dan disahkan berjumlah 214 buah pada
tahun 2013. Hal ini dirinci pada tabel berikut ini.
Tabel 10. Daftar SOP per Biro Yang Disahkan
NO UNIT ESELON II Jumlah SOP yang telah disahkan
1
2
3
4
5
6
7
Biro Sekretariat Pimpinan
Biro Pesidangan
Biro Hubungan Masyarakat
Biro Administrasi dan Pengawasan
Biro Keuangan
Biro Umum
Pusat Kajian
29 SOP
22 SOP
26 SOP
49 SOP
27 SOP
35 SOP
26 SOP
4.3 Telah menyempurnakan tata naskah, klasifikasi arsip
Telah menyempurnakan tata naskah, klasifikasi arsip dan jadwal retensi arsip dengan
rangkaian kegiatan:
Profiling Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal MPR RI 24
- Telah tersusunya Peraturan Sesjen Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata
Naskah Dinas Sekretariat Jenderal MPR
- Telah melakukan Sosialisasi Tata Naskah Dinas pada tanggal 17 April 2013
- Telah tersusunya draft pola klasifikasi arsip
- Sedang menyusun pedoman jadwal retensi arsip dengan ANRI
4.4 Telah mengembangkan dan menerapkan e-Government untuk mendukung efektifitas dan
efisiensi pelaksanaan tugas dengan kegiatan:
- Sedang merencanakan pemahaman penggunakan internet dan
- Sedang menyusun laporan tentang pemanfaatan internet
Disamping kedua hal tersebut Setjen MPR RI secara simultan memanfaatkan e-gov untuk
menunjang efektifitas dan efisiensi di beberbagai kegiatan, antara lain:
Aplikasi Biro Keuangan
1. Aplikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Aplikasi ini untuk pengadministrasian/pembuatan Surat Permintaan Pembayaran dari
PPK kepada PPSPM pada pelaksanaan anggaran
2. Aplikasi Surat Perintah Membayar (SPM)
Aplikasi untuk pengadministrasian/pembuatan Surat Perintah Membayar dari PPSPM
kepada KPPN pada pelaksanaan anggaran.
3. Aplikasi Konfirmasi Setoran
Aplikasi ini untuk pengadministrasian/penginputan data setoran pajak sebagai kofirmasi
atas setoran pajak/ SSBP/ SSPB ke Kas Negara.
4. ESPT/ Aplikasi Pajak
Aplikasi ini untuk pengadministrasi pelaporan pajak (PPN, PPh 21, PPh 23 dan PPh Pasal
4 Ayat 2).
5. Aplikasi SIMPONI (Sistem Informasi PNBP Online)
Aplikasi ini untuk pengadministrasian Permohonan Billing untuk melakukan setoran Kas
Negara.
6. Aplikasi SILABI (Sistem Informasi Laporan Bendahara Instansi)
Aplikasi ini untuk pengadministrasian Pembukuan dan Pelaporan Pertanggungjawaban
Bendahara Pengeluaran.
7. Aplikasi APS (Aplikasi Perencanaan Satker)
Aplikasi ini untuk pengadministrasian Rencana Pencairan Dana ke KPPN.
Profiling Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal MPR RI 25
8. Aplikasi/Kertas Kerja Realisasi Anggaran
Aplikasi ini untuk Pencatatan Realisasi Anggaran yang telah dibuatkan SPP (Sampai
dengan level Akun)
9. Aplikasi GPP (Gaji Pokok Penghasilan)
Aplikasi ini untuk pengadministrasian Daftar pembayaran gaji pegawai dan pimpinan.
10. Aplikasi SAKPA (Sistem Akuntansi Pengguna Anggaran)
Aplikasi ini untuk pengadministrasian Laporan Keuangan Tingkat Satuan Kerja.
Aplikasi ini untuk Pengadministrasian laporan Keuangan Tingkat Eselon 1 (Satu).
12. Aplikasi SAPA (Sistem Akuntansi Pengguna Anggaran)
Aplikasi ini untuk pengadministrasian Laporan Keuangan Tingkat Lembaga.
13. Aplikasi/Kertas Kerja Pelaporan Keuangan tingkat Satker
Aplikasi ini untuk melakukan Pencatatan Data Sumber (SPM & SP2D) agar dapat
mengakomodir Informasi yang belum tersedia di Aplikasi SAKPA.
Aplikasi Biro Umum
1. Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN)
Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN)
adalah Aplikasi yang digunakan dalam proses pencatatan, pengikhtisaran sampai
dengan pelaporan Barang Milik Negara (BMN) pada semua jenjang unit akuntansi di
setiap Kementerian/ Lembaga.
2. Aplikasi Persedian
Aplikasi persediaan adalah aplikasi berbasis komputer yang digunakan dalam proses
pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan persediaan.
3. Aplikasi Tracking Asset
Aplikasi berbasis komputer yang dikembangkan oleh Subbag Penatausahaan dan
Distribusi BMN, bagian Pengelolaan BMN, Biro Umum Sekretariat Jenderal MPR RI
sebagai penunjang pelaksaanaan tugas Subbag Penatausahaan dan Distribusi BMN.
Aplikasi ini dibuat dan dikembangakan untuk mempermudah proses
pengadministrasian peminjaman dan pendistribusian Barang Milik Negara,
memutakhirkan data penggunaan barang, memutakhirkan barang ruangan,
mempermudah proses penomoran ulang dan barcoding pada barang inventaris serta
menunjang manajemen barang inventaris.
Profiling Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal MPR RI 26
Aplikasi Biro Hubungan Masyarakat
1. Aplikasi CAMPLAN ( Content Aplikasi Manajemen Perkantoran Berbasis LAN)
Aplikasi manajemen perkantoran perkantoran seperti pengumuman kegiatan, surat
menyurat, livechatting, dll.
2. Zimbra Collaboration Server
Aplikasi e-mail Sekretariat Jenderal MPR RI
3. Sistem Manajemen Konten Website mpr.go.id
Aplikasi untuk menambahkan, memanipulasi (mengubah) isi dari website www:
mpr.go.id
4. Roundcube webmail
Aplikasi untuk e-mail MPR
5. Proxmox
Sebagai server virtual yang menangani server LPSE, server proxy, server mail, dll.
6. G-Data
Aplikasi antivirus
7. Layanan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (LPSE)
Aplikasi untuk menyelenggarakan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.
8. SMS Gateway
Untuk mengirim dan menerima pesan singkat (sms) berbasis web.
9. Digital Signage
Aplikasi untuk mengelola konten Kemajelisan dan Kesekretariatan kepada seluruh
pegawai Sekretariat Jenderal MPR RI.
10. LED Videotron
Aplikasi untuk mengelola konten Kemajelisan kepada masyarakat umum yang
ditampilkan lewat media LED.
11. Red 5
Aplikasi untuk streeming server yang dikelola Bagian PDSI
12. AVID Movie Editor
Aplikasi untuk video editor pada Bagian Media Visual
13. Slims
Aplikasi untuk katalog buku pada Bagian perpustakaan
Profiling Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal MPR RI 27
5. Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
Program kegiatan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur disajikan pada tabel di bawah ini: Tabel 11. Roadmap Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
Kode Program Kegiatan Mulai Selesai Waktu Pelaksanaan per Tahun
2011 2012 2013 2014
5 Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
5.1. Menata dan mengembang kan pola rekrutmen dan sistem karir pegawai dengan mengedepankan aspek-aspek fairness, keterbukaan , akuntabilitas, kesempatan yang sama dan kinerja
2013 2014
5.2 Melakukan analisis jabatan dengan benar untuk mendapatkan peta dan uraian jabatan yang akurat
2012 2014
5.3 Melakukan evaluasi jabatan dengan benar untuk mendaptkan peringkat dan harga jabatan
2012 2014
5.4. Mengembangkan dan menerapkan sistem penilaian kinerja individu
2013 2014
5.5. Mengembangkan data base pegawai sehingga data pegawai yang mutakhir dan akurat dapat diperoleh
2013 2014
5.6. Mengembangkan pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi agar mampu melayani publik dan pemangku kepentingan dengan baik
2011 Berkelanjutan
Adapun pelaksanaan program/kegiatan penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur seperti yang
tertuang dalam Tabel berikut; Tabel 12. Kegiatan Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
No Program Kegiatan Output Tahapan kerja Jadwal Kriteria Keberhasilan
Bukti Output GAP
1. Menata dan mengembang kan pola rekrutmen dan sistem karir pegawai dengan mengedepankan aspek-aspek fairness, keterbukaan , akuntabilitas, kesempatan yang sama dan kinerja
Pola rekrutmen dan sistem pola karir pegawai
Menyusun Tim
Membuat Grand Design rekrutmen
Melakukan asessment test
Melakukan pemetaan pegawai berdasarkan hasil asessment test
Membuat standar kompetensi
2013-2014 Tersedianya Grand Design dan tersedianya pola karir pegawai
Telah dibentuknya Tim dengan SK No. 99 Tahun 2013 tentang Tim Sistem manajemen SDM Aparatur
Sedang menyusun Grand Design rekruitmenn pegawai tahun 2014
Sedang merencanakan assesment tes kepada seluruh pegawai
Sedang menyusun standar kompetensi pegawai
Profiling Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal MPR RI 28
No Program Kegiatan Output Tahapan kerja Jadwal Kriteria Keberhasilan
Bukti Output GAP
2. Melakukan analisis jabatan dengan benar untuk mendapatkan peta dan uraian jabatan yang akurat
Informasi Jabatan
Menyusun uraian jabatan
Melakukan wawancara
Menetapkan spesifikasi jabatan
Membuat nomenklatur jabatan
Membuat peta jabatan
Mengukur ABK
2012-2014 Tersedianya peta dan uraian jabatan yang akurat
Sedang menyusun uraian jabatan
Sedang melakukan wawancara
Sedang menetapkan kelas jabatan
Sedang mereviu Nomenklatur jabatan
Sedang menyusun peta jabatan
Sedang melakukan ABK
Telah ditetapkan peraturan sesjen No. 2 Tahun 2013 tentan Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang berdampak pada penambahan unit kerja serta perubahan nama jabatan fungsional umum hal tersebut berpengaruh pada uraian jabatan serta penilaian kelas jabatan serta pengukuran ABK
3. Melakukan evaluasi jabatan dengan benar untuk mendapatkan peringkat dan harga jabatan
Peringkat dan harga jabatan
Melakukan evaluasi jabatan
Menyusun dan menetapkan Job Grading
2012-2014 Tersedianya Job Grading untuk setiap jabatan
Sedang melakukan perhitungan Job Grading setiap jabatan
Dampak perubahan struktur baru
4. Mengembangkan dan menerapkan sistem penilaian kinerja individu
Sistem penilaian kinerja pegawai
Menyosialisasikan sasaran kinerja pegawai (SKP)
Menyusun (SKP)
Menetapkan ukuran keberhasilan penilaian
Mengevaluasi kinerja pegawai
Memberikan penilaian kinerja pegawai berdasarkan prestasi dan perilaku
2013-2014 Penilaian pegawai berdasarkan kinerja dan perilaku
Telah melakukan sosialisasi SKP bekerjasama dengan BKN pada tanggal 24 September 2013 melalui pengumuman nomor KP.040/34/20136
Telah menyusun SKP
Telah menetapkan ukuran keberhasilan
Belum melakukan evaluasi kinerja pegawai
Belum memberikan penilaian pegawai berdasarkan prestasi dan prilaku
Penerapan SKP dilaksanakan pada awal tahun 2014 dan hasil penilaian dilakuakn pada akhir tahun 2014
5. Mengembangkan data base pegawai sehingga data pegawai yang mutakhir dan akurat dapat diperoleh
Database pegawai
Mengembangkan aplikasi
Menginput dan meng-update data pegawai
Memberikan layanan penyajian informasi
2013-2014 Tersedianya data base yang akurat dan mutakhir
Sedang merencanakan pemutahiran data base pegawai dengan mambuat aplikasi SIMPEG guna kemudahan administrasian kepegawaiam
Telah menginput dan memperbaharui data pegawai secara manual
Telah memberikan layanan penyajian informasi berkaitan dengan kepegawaian
Belum terintegrasinya database kepegawaian dengan CAMPLAN di Unit PDSI
Profiling Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal MPR RI 29
No Program Kegiatan Output Tahapan kerja Jadwal Kriteria Keberhasilan
Bukti Output GAP
6. Mengembangkan pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi agar mampu melayani publik dan pemangku kepentingan dengan baik
Diklat Teknis, Fungsional, Kepemimpinan, dan Pendidikan Rintisan Gelar
Menyusun rencana diklat
Melaksanakan diklat berbasis kompetensi
2011 - berkelanjutan
Tersusunnya analisis kebutuhan diklat yang berbasis kompetensi
Telah menyusun rencana diklat tahunan yang disusu tiap tahunnya
Sedang menyusun diklat berbasis kompetensi
Belum optimalnya kerja sama dengan pihak terkait diklat pegawai, serta belum adanya transparansi untuk peserta diklat
5.1 Sudah membentuk Tim Perumus Reformasi Birokrasi pada tahun 2012 (SK Sekretaris
Jenderal MPR RI Nomor 112 Tahun 2012, yang kemudian diperbaharui pada tahun 2013
dengan terbitnya Surat keputusan Sekretaris Jenderal MPR RI Nomor 99 Tahun 2013.
5.2 Sudah menata dan mengembangkan pola rekrutmen dan sistem karir pegawai dengan
mengedepankan aspek-aspek fairness, keterbukaan , akuntabilitas, kesempatan yang sama
dan kinerja.
5.3 Sedang melakukan analisis jabatan dengan benar untuk mendapatkan peta dan uraian
jabatan yang akurat.
- Sedang menyusun uraian jabatan
- Sedang melakukan wawancara
- Sedang menetapkan spesifikasi jabatan
- Sedang membuat nomenklatur jabatan
- Sedang membuat peta jabatan
- Belum melakukan Analisis Beban Kerja
5.4 Sedang melakukan evaluasi jabatan dengan benar untuk mendaptkan peringkat dan harga
jabatan.
- Sedang melakukan evaluasi jabatan
- Sedang menyusun Job Grading
5.5 Sedang mengembangkan dan menerapkan sistem penilaian kinerja individu.
- Telah melakukan sosialisasi SKP bekerjasama dengan BKN pada tanggal 24 September
2013 melalui pengumuman nomor KP.040/34/20136
- Telah menyusun SKP
- Telah menetapkan ukuran keberhasilan
- Belum melakukan evaluasi kinerja pegawai
- Belum memberikan penilaian pegawai berdasarkan prestasi dan prilaku
Profiling Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal MPR RI 30
5.6 Sudah mengembangkan data base pegawai sehingga data pegawai yang mutakhir dan
akurat dapat diperoleh
- Sedang merencanakan pemutahiran data base pegawai dengan mambuat aplikasi
SIMPEG guna kemudahan administrasian kepegawaiam
- Telah menginput dan memperbaharui data pegawai secara manual
- Telah memberikan layanan penyajian informasi berkaitan dengan kepegawaian
5.7 Sedang mengembangkan pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi agar
mampu melayani publik dan pemangku kepentingan dengan baik dengan kegiatan:
- Telah menyusun rencana diklat tahunan yang disusu tiap tahunnya
- Sedang menyusun diklat berbasis kompetensi
Pelatihan LPSE 2012-2013 o Pelatihan penggunaan LPSE bagi penyedia Barang/Jasa pada 17 Januari 2012
o Pelatihan aplikasi e-RUP dan e-Purchasing pada 29 Oktober 2013
o Pelatihan Standarisasi LPSE pada 3-4 Desember 2013
o Pelatihan pemanfaatan aplikasi SIRUP pada 10 Desember 2013
Berikut ini ditampilakn jenis diklat berikut jumlah peserta dan tahun
penyelenggaraaan:
Tabel 13. Jenis Diklat berdasarakan tahun dan jumlah peserta
No
Jenis Diklat Jumlah Peserta Diklat
2010 2011 2012 2013 2014*
1. Diklat Teknis 605 367 256 283 41
2. Diklat Struktural 7 10 3 8 0
3. Diklat Prajabatan 32 0 0 0 0
4. Rintisan Gelar 12 15 12 10 6
*) Data sampai bulai Mei 2014
Berikut ini ditampilakn jumlah penyelenggaraan diklat berikut dan tahun
penyelenggaraaan:
Tabel 14. Jenis Diklat berdasarakan tahun dan jumlah Diklat
No Jenis Diklat Jumlah Diklat
2010 2011 2012 2013 2014*
1. Diklat Teknis 32 26 20 21 5
2. Diklat Struktural 3 4 2 3 0
3. Diklat Prajabatan 5 0 0 0 0
4. Rintisan Gelar**) 7 6 5 3 0
*) Data sampai bulai Mei 2014
**) Rintisan Gelar Menunjukan Jumlah Universitas
Profiling Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal MPR RI 31
6. Program Penguatan Pengawasan
Program kegiatan Penguatan Pengawasan disajikan pada tabel di bawah ini:
Tabel 15. Roadmap Program Penguatan Pengawasan
Kode Program Kegiatan Mulai Selesai Waktu Pelaksanaan per Tahun
2003 2004 2010 2011 2012 2013
6 Penguatan Pengawasan
6.1. Membentuk Unit Pengawasan beserta aparatnya sebagai quality assurance dan consulting untuk meningkatkan kualitas pertangungjawaban pengelolaan keuangan negara
2013 2013
6.2. Peningkatan peran aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) sebagai quality assurance dan consulting
2013 2013
6.3. Menerapkan akuntabilitas dan transparansi keuangan dan penganggaran (mulai tahap formulasi, eksekusi, dan akuntabilitas anggaran)
2013 2013
6.4. Meningkatkan efesiensi dan efektifitas anggaran sehingga lebih optimal
2011 2011
6.5. Menetapkan anggaran berbasis kinerja 2004 berkelanjutan
6.6. Menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) secara berkelanjutan untuk meningkatkan ketaatan, efesiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi
2010 berkelanjutan
6.7. Memiliki upaya berkelanjutan dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
2003 berkelanjutan
6.8. Mengaplikasikan sistem e-procurement dalam pengadaan barang dan jasa
2012
6.9. Mengupayakan secara berkelanjutan langkah-langkah untuk pemberantasan KKN
2011 berkelanjutan
Adapun pelaksanaan program/kegiatan seperti Penguatan Pengawasan yang tertuang dalam
Tabel berikut;
Tabel 16. Kegiatan Program Penguatan Pengawasan
No Program Kegiatan Output Tahapan kerja Jadwal Kriteria Keberhasilan Bukti Output GAP
1 Membentuk Unit Pengawasan beserta aparatnya sebagai quality assurance dan consulting untuk meningkatkan kualitas pertangungjawaban pengelolaan keuangan negara
Unit pengawasan
Menyusun SK TIM
Membentuk unit pengawasan dalam struktur organisasi
Merekrut auditor
Mengadakan diklat untuk meningkatkan kualitas aparatur pengawasan
2013 Tersedianya unit pengawasan dan aparat pengawasan intern yang berkompeten
Telah Metapkan SK No. 100 Tahun 2013
Telah menetapkan unit eselon III Bagian Pengawasan yangtertuang dalam Peraturan Sesjen No. 2 Tahun 2013
Belum optimalnya pelaksanaan pengawasan dari unit Pengawas karena masih dalam proses penyesuaian.
Profiling Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal MPR RI 32
No Program Kegiatan Output Tahapan kerja Jadwal Kriteria Keberhasilan Bukti Output GAP
Telah merekrut auditor pada Desember 2013 dan efektif bekerja pada bulan Februari 2014
Telah menyiapkan diiklat audit investigasi yang direncanakan pada tanggal 9 Mei 2014
2 Peningkatan peran aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) sebagai quality assurance dan consulting
Rencana aksi peningkatan peran APIP
SK Sekretaris Jenderal MPR RI tentang APIP
Membuat rencana peningkatan peran APIP sebagai quality assurance dan consulting
Membangun peningkatan peran APIP sebagai quality assurance dan consulting
2013
APIP yang lebih berperan dalam melakukan penguatan sistem pengendalian intern quality assurance dan konsultasi atas pelayanan kepemerintahan yang ditandai dengan laporan keuangan yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Sedang mebangun dan mewujudkan peningkatan kualitas APIP
Baru terbentuknya unit kerja pengawasan
3 Menerapkan akuntabilitas dan transparansi keuangan dan penganggaran (mulai tahap formulasi, eksekusi, dan akuntabilitas anggaran)
Pengelolaan anggaran dapat dipertangungjawabkan (akuntabel)
Menginventarisasi peraturan tentang pengelolaan anggaran
Membuat pedoman penggunaan dan pertangungjawaban anggaran
Melakukan sosialisasi penggunaan dan pertangungjawaban anggaran
2013 laporan keuangan tersajikan wajar sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan
Laporan keuangan
Audited tanggal 31
Desember 2013
4 Meningkatkan efesiensi dan efektifitas anggaran sehingga lebih optimal
Penggunaan anggaran secara efisien
Menginventarisasi dan mengklasifikasikan hasil optimal dan non optimal penggunaan anggaran
Mengevaluasi penggunaan anggaran
Membuat laporan
2011 Terlaksananya penggunaan anggaran yang efektif dan efisien
Laporan hasil optimal dan non optimal tanggal 27 Februari 2013
5 Menetapkan anggaran berbasis kinerja
Anggaran berbasis kinerja (ABK)
Menyusun program dan kegiatan
Menyusun anggaran sesuai program dan kegiatan
Mengevaluasi kewajaran indeks biaya setiap jenis belanja
2004 – berkelan jutan
Tersedianya anggaran berbasis kinerja (ABK)
DIPA Sekretaris Jenderal tahun 2012
Profiling Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal MPR RI 33
No Program Kegiatan Output Tahapan kerja Jadwal Kriteria Keberhasilan Bukti Output GAP
6 Menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) secara berkelanjutan untuk meningkatkan ketaatan, efesiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi
Laporan SPIP Pemantauan dari berbagai unsur lingkungan pengendalian
penilaian resiko
Kegiatan pengendalian
Informasi dan komunikasi
Pemantauan pengendalian intern
2010 dan dilaksanakan berkesi nambungan
Terselenggaranya pengendalian internal terhadap pelaksanaan program dan kegiatan
Laporan pelaksanaan SPIP bulan maret 2013
7 Memiliki upaya berkelanjutan dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
Menerapkan SAP secara berkelanjutan
Membentuk tim SAP
Meng-update peraturan yang berkaitan dengan SAP
Menginput data dan dokumen sumber keuangan ke dalam SAK dan SIMAK BMN
Menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAP
2003 –berkesi nambungan
Tersedianya laporan keuangan sesuai dengan SAP
Laporan keuangan audited tanggal 31 Desember 2013
8 Mengaplikasikan sistem e-procurement dalam pengadaan barang dan jasa
Tersedianya LPSE di Sekretariat Jenderal MPR RI
Membentuk panitia LPSE
Melakukan koordinasi dengan LKPP
Melaksanakan diklat e-procurement
Menyosialisasi kan e-procurement kepada stake holder
Mengimplementasikan LPSE
2012 Terselenggaranya pengadaan barang dan jasa melalui e-procurement
Terbentunya LPSE MPR RI, Sudah memanfaatkan E-Catalogue
Belum adanya pemahaman menyeluh dalam pemanfaatan E-Catalogue
9 Mengupayakan secara berkelanjutan langkah-langkah untuk pemberantasan KKN
Kegiatan pencegahan KKN
Mewajibkan para pegawai/pejabat untuk menandatangani dan melaksanakan pakta integritas
Mendorong secara aktif para pejabat untuk menyerahkan Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)
Pencanangan zona integritas
2011 -berkelanjutan
Seluruh pegawai menghindari perbuatan KKN
Pakta Integritas Februari 2013, sudah di canakannya Zona Integritas pada tanggal 11 Desember 2012
Sulitnya mengisi form LHKPN.
6.1 Sudah membentuk Tim Perumus Reformasi Birokrasi tahun 2012 (SK Sekretaris Jenderal
MPR RI Nomor 112 Tahun 2012, yang kemudian diperbaharui pada tahun 2013 dengan
terbitnya Surat keputusan Sekretaris Jenderal MPR RI Nomor 102 Tahun 2013.
6.2 Sedang membentuk Unit Pengawasan beserta aparatnya sebagai quality assurance dan
consulting untuk meningkatkan kualitas pertangungjawaban pengelolaan keuangan negara
Profiling Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal MPR RI 34
- Telah Menetapkan SK No. 100 Tahun 2013
- Telah menetapkan unit eselon III Bagian Pengawasan yang tertuang dalam Peraturan
Sesjen No. 2 Tahun 2013
- Telah merekrut auditor pada Desember 2013 dan efektif bekerja pada bulan Februari
2014
- Telah menyiapkan diklat audit investigasi yang direncanakan pada tanggal 9 Mei 2014
6.3 Sedang meningkatan peran aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) sebagai quality
assurance dan consulting:
- Sedang mebangun dan mewujudkan peningkatan kualitas APIP
6.4 Sudah menerapkan akuntabilitas dan transparansi keuangan dan penganggaran (mulai
tahap formulasi, eksekusi, dan akuntabilitas anggaran):
- Laporan keuangan Audited tanggal 31 Desember 2013
6.5 Sudah meningkatkan efesiensi dan efektifitas anggaran sehingga lebih optimal:
- Laporan hasil optimal dan non optimal tanggal 27 Februari 2013
6.6 Sudah menetapkan anggaran berbasis kinerja secara berkelanjutan:
- DIPA Sekretaris Jenderal tahun 2012
6.7 Sudah menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) secara berkelanjutan
untuk meningkatkan ketaatan, efesiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi:
- Laporan pelaksanaan SPIP bulan maret 2013
6.8 Sudah memiliki upaya berkelanjutan dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan
(SAP):
- Laporan keuangan audited tanggal 31 Desember 2013
6.9 Sudah mengaplikasikan sistem e-procurement dalam pengadaan barang dan jasa:
- Terbentunya LPSE MPR RI
- Sudah memanfaatkan E-Catalogue
6.10 Sudah mengupayakan secara berkelanjutan langkah-langkah untuk pemberantasan KKN:
- Pakta Integritas Februari 2013
- Pencanangan Zona Integritas 11 Desember 2012
Profiling Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal MPR RI 35
7. Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja
Program kegiatan Penguatan Akuntabilitas Kinerja disajikan pada tabel di bawah ini:
Tabel 17. Roadmap Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja
Kode Program Kegiatan Mulai Selesai Waktu Pelaksanaan per Tahun
2003 2010 2011 2012 2013 2014
7 Penguatan Akuntabilitas Kinerja
7.1. Memperkuat akuntabilitas kinerja instansi
2003 berkelanjutan
7.2. Membantu pegawai untuk melaksanakan tugas, rencana dan tujuan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran instansi
2010
7.3. Melakukan penilaian unit kerja dan individu dengan menggunakan instrumen yang berbasis kinerja
2014
7.4. Melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas LAKIP dan menyampaikan secara tepat waktu
2013
Adapun pelaksanaan program/kegiatan Penguatan Akuntabilitas Kinerja seperti yang tertuang
dalam Tabel berikut;
Tabel 18. Kegiatan Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja
No Program Kegiatan Output Tahapan kerja Jadwal Kriteria Keberhasilan
Bukti Output GAP
1 Memperkuat akuntabilitas kinerja instansi
LAKIP Menyusun rencana kinerja tahunan
Menyusun penetapan kinerja
Melakukan pengukuran pencapaian kinerja sesuai dengan IKU yang ditetapkan
Membuat laporan
2003 – berkelanjutan
Tersusunnya LAKIP dengan nilai yang baik
Sudah menyusun rencana kerja tahunan yang terlihat pada Penetapan Kerja awal tahun tahun 2013 dan tertuang dalam Lakip akhir tahun 2013, serta Penetapan Kinerja tahun 2014 dan tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2014
Sudah menyusun penetapan kinerja tahun 2014
Sudah melakukan pengukuran pencapaian kinerja sesuai IKU yang ditetapkan pada tahun 2014
Sudah membuat laporan Akuntabilitas Kinerja LAKIP 2013 disampaikan secara tepat waktu pada tanggal 11 Maret 2014 Dengan hasil sedang di proses oleh Kementerian PAN dan RB
2 Membantu pegawai untuk melaksanakan tugas, rencana dan tujuan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran instansi
Pemberian informasi kepada pegawai
Mengumpulkan data anggaran kegiatan masing-masing unit
Mendistribusikan kepada semua unit
Memberikan penjelasan mengenai target dan sasaran kinerja anggaran
2010 Masing-masing unit mengetahui target dan sasaran kinerja
Sudah menyusun RKT pada januari 2014 dan menyusun Dokumen RKT
Profiling Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal MPR RI 36
No Program Kegiatan Output Tahapan kerja Jadwal Kriteria Keberhasilan
Bukti Output GAP
3 Melakukan penilaian unit kerja dan individu dengan menggunakan instrumen yang berbasis kinerja
Laporan evaluasi LAKIP setingkat eselon II
Menyusun rencana kinerja tahunan
Menyusun penetapan kinerja
Melakukan pengukuran pencapaian kinerja sesuai dengan IKU yang ditetapkan
Membuat laporan
Selambat-lambatnya 2014
Tersedianya data dan referensi guna penyusunan LAKIP Sekretariat Jenderal MPR RI
Sudah menyusun RKT pada januari 2014 dan menyusun Dokumen RKT, dokumen PK majelis dan Setjen
4 Melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas LAKIP dan menyampaikan secara tepat waktu
Kualitas LAKIP
Melakukan komunikasi aktif dan asistensi penyusunan perbaikan IKU dan PK kepada kementerian PAN dan RB
Menyempurna kan rumusan indikator kinerja utama
Menyempurna kan rumusan kinerja biro
Menyempurna kan rumusan sasaran kinerja
Menyampaikan LAKIP tepat waktu
2013 Meningkatnya kualitas LAKIP
Nialai lakip tahunan (tabel 2.7.1.)
Sudah membuat laporan Akuntabilitas Kinerja LAKIP 2013 disampaikan secara tepat waktu pada tanggal 11 Maret 2014 Dengan hasil sedang di proses oleh Kementerian PAN dan RB
7.1 Sudah membentuk Tim Perumus Reformasi Birokrasi pada tahun 2012 (SK Sekretaris
Jenderal MPR RI Nomor 112 Tahun 2012, yang kemudian diperbaharui pada tahun 2013
dengan terbitnya Surat keputusan Sekretaris Jenderal MPR RI Nomor 101 Tahun 2013.
7.2 Sudah memperkuat akuntabilitas kinerja instansi:
- Sudah menyusun rencana kerja tahunan yang terlihat pada Penetapan Kerja awal tahun
tahun 2013 dan tertuang dalam Lakip akhir tahun 2013, serta Penetapan Kinerja tahun
2014 dan tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2014
- Sudah menyusun penetapan kinerja tahun 2014
- Sudah melakukan pengukuran pencapaian kinerja sesuai IKU yang ditetapkan pada
tahun 2014
- Peningkatan akuntabilitas kinerja Setjen MPR RI terlihat dari tabel berikut ini:
Tabel 19. Nilai LAKIP Setjen MPR RI 2009-2012
No. Komponen Yang Dinilai 2009 2010 2011 2012 2013
1. Nilai Hasil Evaluasi 51.08 53.54 55.31 60.43 Proses
2. Tingkat Akuntabilitas Kinerja CC CC CC CC Proses
Profiling Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal MPR RI 37
- Sudah membuat laporan Akuntabilitas Kinerja LAKIP 2013 disampaikan secara tepat
waktu pada tanggal 11 Maret 2014 Dengan hasil sedang di proses oleh Kementerian
PAN dan RB
7.3 Sudah membantu pegawai untuk melaksanakan tugas, rencana dan tujuan dalam rangka
mendukung pencapaian tujuan dan sasaran instansi:
- Sudah menyusun RKT pada januari 2014 dan menyusun Dokumen RKT
7.4 Sudah melakukan penilaian unit kerja dan namun belum melakukan penilaian secara
individu dengan menggunakan instrumen yang berbasis kinerja :
- Sudah membuat laporan Akuntabilitas Kinerja LAKIP 2013 disampaikan secara tepat
waktu pada tanggal 11 Maret 2014 Dengan hasil sedang di proses oleh Kementerian
PAN dan RB
7.5 Melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas LAKIP dan menyampaikan secara
tepat waktu
- Sudah membuat laporan Akuntabilitas Kinerja LAKIP 2013 disampaikan secara tepat
waktu pada tanggal 11 Maret 2014 Dengan hasil sedang di proses oleh Kementerian
PAN dan RB
Profiling Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal MPR RI 38
8. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Program kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik disajikan pada tabel di bawah ini:
Tabel 20. Roadmap Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Kode Program Kegiatan Mulai Selesai Waktu Pelaksanaan per Tahun
2010 2011 2012 2013 2014
8 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
8.1 Melakukan berbagai upaya untuk mencegah, meminimilaisasi dan menangkal terjadinya korupsi atau pemberian gratifikasi kepada pegawai dalam pemberian pelayanan kepada publik
2012
8.2 Mengembangkan dan menerapkan standar pelayanan untuk berbagai pelayanan di lingkungan instansi untuk memberikan tingkat kepastian pelayanan yang lebih baik
2013
8.3 Melibatkan masyarakat/pengguna layanan untuk berpartisipasi dalam peningkatan kualitas pelayan publik
2010
8.4 Memberikan pelatihan pelayanan prima secara periodik kepada pegawai yang bertugas memberikan pelayanan
2013
8.6 Memiliki dan mengembangkan sistem pengaduan masyarakat terkait pelayanan yang diberikan yang dapat diakses melalui media elektronik/internet maupun melalui kontak pengaduan
2010
8.7 Melakukan survei kepada masyarakat/pengguna layanan secara periodik terkait kepuasan mereka dalam menerima pelayanan dari institu
2014
Adapun pelaksanaan program/kegiatan Peningkatan Kualitas pelayanan Publik seperti yang
tertuang dalam Tabel berikut;
Tabel 21. Kegiatan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
No Program Kegiatan Output Tahapan kerja Jadwal Kriteria Keberhasilan
Bukti Output GAP
1 Melakukan berbagai upaya untuk mencegah, meminimalisasi dan menangkal terjadinya korupsi atau pemberian gratifikasi kepada pegawai dalam pemberian pelayanan kepada publik
Kegiatan pencega han KKN
Penyusunan peraturan mengenai pencegahan KKN, whistle blower, gratifikasi dan pengaduan masyarakat
Sosialisasi peraturan Sekretaris Jenderal MPR RI
2012 Tersedianya peraturan mengenai pencegahan KKN
- Belum tersusunya peraturan tentang pencegahan KKN
2 Mengembangkan dan menerapkan standar pelayanan untuk berbagai pelayanan di lingkungan instansi untuk memberikan tingkat kepastian pelayanan yang lebih baik
Dokumen SOP
Menginventarisasi berbagai macam kebutuhan standar pelayanan
Menyusun standar pelayanan
Menetapkan dan menyosialisasikan standar pelayanan
2013 Tersedianya standar pelayanan
Sedang disusunya standar pelayanan
Pegawai belum memahami standar pelayanan yang harus dilakukan
Profiling Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal MPR RI 39
No Program Kegiatan Output Tahapan kerja Jadwal Kriteria Keberhasilan
Bukti Output GAP
3 Melibatkan masyarakat/pengguna layanan untuk berpartisipasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik
Masukan/ saran masyarakat terhadap pelayanan publik
Membuka akses atau fasilitas kepada masyarakat untuk menyampai kan aspirasi
Menghimpun dan mengklasifikasi aspirasi masyarakat
Menindaklanjuti aspirasi masyarakat
2010 Meningkatnya masyarakat yang menyampaikan aspirasi
Aspirasi masyarakat serta surat pembaca yang terdapat dalam web MPR.go.id
Belum ada tindaklanjut dari aspirai masyarakat.
4 Memberikan pelatihan pelayanan prima secara periodik kepada pegawai yang bertugas memberikan pelayanan
diklat Menginventarisasi kebutuhan keahlian pegawai
Menugaskan pegawai untuk mengikuti diklat
2013 Tersedianya pegawai yang kompeten
Sudah tersusunya perencanaan diklat
Belum adanya pemahaman di pegawai untuk menerapkan standar pelayanan
5 Mengembangkan sistem teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mempercepat pelayanan dan mengurangi interaksi antara pegawai dan masyarakat/pengguna layanan untuk mencegah terjadinya gratfikasi
Tersedia nya TIK di Sekretariat Jenderal MPR RI
Membentuk panitia TIK
Melakukan koordinasi antar unit kerja
Menyosialisasikan TIK kepada pegawai
Mengimplementasikan TIK
2012 Teraplikasikannya TIK
Telah tersedeianya portal Camp-LAN dan aplikasi e-gov lainnya.
Kurangnya kesadaran pegawai dalam mengakses CAMPLAN dan beberapa aplikasi E-Gov
6 Memiliki dan mengembangkan sistem pengaduan masyarakat terkait pelayanan yang diberikan yang dapat diakses melalui media elektronik/internet maupun melalui kontak pengaduan
Adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Membentuk tim PPID
Membuat SK Sesjen tentang tata cara pengelolaan informasi
Membuat kolom opini masyarakat di website MPR
Memberikan jawaban atas permintaan informasi atau pertanyaan
2010 Tersedianya layanan informasi
Telah tersedianya PPID
Belum tersedianya standar prosedur pemanfaatan layanan
7 Melakukan survei kepada masyarakat/pengguna layanan secara periodik terkait kepuasan mereka dalam menerima pelayanan dari institusi
Hasil survey Membuat kuesioner
Menyebarkan kuesioner kepada responden
Mengolah data kuesioner
Membuat laporan hasil survey
2014 Terhimpunnya data hasil survey
Sudah membuat kuesioner terkait sosialisasi 4 Pilar yang berlangsung setiap kegiatan tersebut dilakukan.
Sudah menyebarkan kuesioner kepada responden Sosialisasi 4 Pilar. Salah satunya adalah Kuesioner yang diberikan kepada peserta sosialisasi 4 Pilar dengan metode Outbond terfokus. Kegiatan tersebut berlangsung pada tahun 2013 dengan bekerjasama
Belum adanya respon/ feedback dari responden terhadap survei yang dilakukan.
Profiling Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal MPR RI 40
No Program Kegiatan Output Tahapan kerja Jadwal Kriteria Keberhasilan
Bukti Output GAP
dengan 30 (tiga puluh) Universitas yang tersebar di seluruh Indonesia .
Sudah mengolah data kuesioner dengan hasil dari 1.100 peserta terkumpul 1.016 responden dengan komposisi 551 orang mahasiswa dan 465 orang mahasiswi, 17,8% menyatakan sangat paham, 71,3% menyatakan paham, 10,8% menyatakan sedikit paham dan hanya 0,1% yang tidak paham dengan materi sosialisasi tersebut.
Sudah Membuat laporan hasil survey tersebut tercantum di dalam LAKIP Sekretariat Jenderal MPR Tahun 2013
8.1 Sudah membentuk Tim Perumus Reformasi Birokrasi pada tahun 2012 (SK Sekretaris
Jenderal MPR RI Nomor 112 Tahun 2012, yang kemudian diperbaharui pada tahun 2013
dengan terbitnya Surat keputusan Sekretaris Jenderal MPR RI Nomor 100 Tahun 2013.
8.2 Melakukan berbagai upaya untuk mencegah, meminimilaisasi dan menangkal terjadinya
korupsi atau pemberian gratifikasi kepada pegawai dalam pemberian pelayanan kepada
publik:
- Belum tersusunya peraturan tentang pencegahan KKN
8.3 Mengembangkan dan menerapkan standar pelayanan untuk berbagai pelayanan di
lingkungan instansi untuk memberikan tingkat kepastian pelayanan yang lebih baik:
- Sedang disusunya standar pelayanan
8.4 Melibatkan masyarakat/pengguna layanan untuk berpartisipasi dalam peningkatan kualitas
pelayan publik:
- Aspirasi masyarakat serta surat pembaca yang terdapat dalam web MPR.go.id.
Profiling Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal MPR RI 41
Berdasarkan laporan penggunaan website MPR dari tahun 2010-2014, keterlibatan
masyarakat dapat dilihat dari jumlah aspirasi yang disampaikan secara online. Aspirasi
tersebut diklasifikasikan menjadi dua, yaitu terkait permasalahan umum dan mengenai
MPR RI. Jumlah aspirasi pertahun, berikut persentasi berdasarkan klasifikasi disajikan
pada data di bawah ini:
Jumalah aspirasi masyarakat pada tahun 2010 terdapat 310 aspirasi yang
disampaikan secara online. Dari 310 aspirasi tersebut terdapat 68,39% aspirasi
terkait permasalahan yang sifatnya umum dan 31,61% aspirasi terkait MPR RI.
Pada tahun 2011 terdapat 812 aspirasi yang disampaikan secara online dengan
klasifikasi 67,19% aspirasi yang bersifat umum dan 32,81% aspirasi terkait MPR RI.
Pada tahun 2012 terdapat 682 aspirasi yang disampaikan secara online dengan
klasifikasi 58,5% aspirasi yang bersifat umum dan 41,5% aspirasi terkait MPR RI.
Pada tahun 2013 terdapat 779 aspirasi yang disampaikan secara online dengan
klasifikasi 66,95% aspirasi yang bersifat umum dan 33,5% aspirasi terkait MPR RI.
Pada tahun 2014 hingga bulai Mei terdapat 222 responden yang memberikan
aspirasi secara online dengan klasifikasi 79,57% aspirasi yang bersifat umum dan
20,43% aspirasi terkait MPR RI.
8.5 Memberikan pelatihan pelayanan prima secara periodik kepada pegawai yang bertugas
memberikan pelayanan:
- Sudah tersusunya perencanaan diklat
8.6 Mengembangkan sistem teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mempercepat
pelayanan dan mengurangi interaksi antara pegawai dan masyarakat/pengguna layanan
untuk mencegah terjadinya gratfikasi:
- Telah tersedeianya portal Camp-LAN
8.7 Sudah memiliki dan mengembangkan sistem pengaduan masyarakat terkait pelayanan yang
diberikan yang dapat diakses melalui media elektronik/internet maupun melalui kontak
pengaduan:
- Telah tersedianya PPID
8.8 Sudah melakukan survei kepada masyarakat/pengguna layanan secara periodik terkait
kepuasan mereka dalam menerima pelayanan dari institusi, namun melakukan survei
kepuasan terkait stakeholder utama , yaitu Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat
(MPR).
Profiling Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal MPR RI 42
- Sudah membuat kuesioner terkait sosialisasi 4 Pilar yang berlangsung setiap kegiatan
tersebut dilakukan.
- Sudah menyebarkan kuesioner kepada responden Sosialisasi 4 Pilar. Salah satunya
adalah Kuesioner yang diberikan kepada peserta sosialisasi 4 Pilar dengan metode
Outbond terfokus. Kegiatan tersebut berlangsung pada tahun 2013 dengan
bekerjasama dengan 30 (tiga puluh) Universitas yang tersebar di seluruh Indonesia .
- Sudah mengolah data kuesioner dengan hasil dari 1.100 peserta terkumpul 1.016
responden dengan komposisi 551 orang mahasiswa dan 465 orang mahasiswi, 17,8%
menyatakan sangat paham, 71,3% menyatakan paham, 10,8% menyatakan sedikit
paham dan hanya 0,1% yang tidak paham dengan materi sosialisasi tersebut.
- Sudah Membuat laporan hasil survey tersebut tercantum di dalam LAKIP Sekretariat
Jenderal MPR Tahun 2013
Profiling Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal MPR RI 43
9. Program Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
Program kegiatan Program Monitoring Evaluasi Pelaporan disajikan pada tabel di bawah ini:
Tabel 22. Roadmap Program Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
Kode Program Kegiatan Mulai Selesai Waktu Pelaksanaan per Tahun
2012 2013 2014
9 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 2012 2014
Adapun program/kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Publik seperti yang tertuang dalam
Tabel berikut;
Tabel 23. Kegiatan Program Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
No Program Kegiatan
Output Tahapan kerja Jadwal Kriteria Keberhasilan
Bukti Output Gap
1 Monitoring 1. Menyusun tim Monep dan pelaporan RB
Menyusun TIM 2012 - 2014
Tersedianya data progres masing- masing Pokja
SK No. 90 tahun 2013 tentang Tim Monev dan Pelaporan RB
2. Rencana aksi monitoring reformasi birokrasi
Membuat rencana monitoring pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Telah menyusun bentuk contoh format laporan pelaksanaan program kegiatan
3. Instrumen monitoring Reformasi Birokrasi
Membuat instrumen monitoring pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
Telah menyusun instrumen penilaian pertahun (Tabel 2.9.1.)
4. Masukan atas rencana pelaksanaan monitoring;
Melakukan sosialisasi monitoring pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
Telah melakukan sosialisasi monitoring Reformas Birokrasi
5. Instrumen monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi yang disempurnakan
Menyusun rekomendasi hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi
2013 Sedang menyusun perbaikan reformasi birokrasi
3. Pelaporan menyeluruh (dilakukan pada semester kedua 2014)
1. Rencana aksi pelaporan monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi
Membuat rencana pelaporan monitoring dan evaluasi
2014 Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Belum melakukan Pelaporan menyeluruh dan belum membuat SOP terkait monitoring dan evaluasi menyeluruh pelaksanaan Reformasi Birokrasi
2. Tersusunnya SOP monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2012-2014
Membuat SOP monitoring dan evaluasi menyeluruh pelaksanaan Reformasi Birokrasi
2013
3. SK Sekretaris Jenderal MPR RI tentang SOP monitoring dan evaluasi
Menetapkan SOP monitoring dan evaluasi menyeluruh pelaksanaan Reformasi Birokrasi
2013
4. Tersusunnya laporan evaluasi menyeluruh pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2012-2014
Menyusun laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2012-2014
2013
9.1 Sudah membentuk Tim Perumus Reformasi Birokrasi tahun 2012 (SK Sekretaris Jenderal
MPR RI Nomor 112 Tahun 2012, yang kemudian diperbaharui pada tahun 2013 dengan
terbitnya Surat keputusan Sekretaris Jenderal MPR RI Nomor 90 Tahun 2013. Tim ini telah
melakukan sosialisasi monitoring Reformasi birokrasi, membentuk contoh format laporan
program kegiatan, menyusun instrumen penilaian pertahuan, menyempurnakan instrumen
penilaian, menerima laporan perkembangan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam bentuk
Laporan Triwulanan dan telah menyusun dokumen laporan monitoring capaian program
Reformasi Birokrasi Tahun 2013.
Sudah tersedianya instrumen pelaporan kegiatan Tim/ Pokja Reformasi Birokrasi sehingga
dapat mempermudah pengumpulan informasi terkait kegiatan apa saja yang akan
dilakukan, sedang dilakukan dan sudah dilakukan, instrumen tersebut berpa tabel di bawah
ini:
Profiling Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal MPR RI 45
Gambar 4. Formulir kegiatan tim/pokja reformasi burokrasi
FORMULIR LAPORAN KEGIATAN TIM/POKJA REFORMASI BIROKRASI
Tim/Pokja ……………
NO PROGRAM KEGIATAN
TAHAPAN KERJA JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN
OUTPUT/BUKTI DATA
….. ………….. ……………….. …………….. …………………….
9.2 Belum melakukan Pelaporan menyeluruh (dilakukan pada semester kedua 2014)
- Belum membuat rencana pelaporan monitoring dan evaluasi
- belum membuat SOP monitoring dan evaluasi menyeluruh pelaksanaan Reformasi
Birokrasi
9.3 Pelaksanaan PMPRB
Seiring dengan perkembangannya adapun instrumen penilaian Reformasi Birokrasi antara
lain pentapan quick wins sebagai program percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi serta
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang ditetapkan melalui
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1
Tahun 2012 tentang Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi serta untuk
pelaksanaan operasionalnya ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian
Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara Online.
Upaya pencapaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR
RI menunjukan prosentase hasil pelaksanaan program kegiatan yang tercapai, dengan
melakukan monitoring pelaksanaan atas 9 program pelaksanaan reformasi birokrasi serta
melakukan sosialisasi reformasi birokrasi pada Juli 2013 bersamaan dengan penyampiaian
pelaksanaan PMPRB Online kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi.
Pelaksanaan PMPRB Sekretariat Jenderal Jenderal MPR RI dilakukan pada pertengahan
bulan Juli tahun 2013, dalam pelaksanaanya dilakukan beberapa penilaian meliputi; 1).
Panel 1 meliputi (Penilaian Responden). 2). Panel 2 Pelaksanaan Penilaian Asesor dan
Pelaksanaan Penilaian Inspektorat); 3). Panel 3 (Up load on line penilaian Asessor dan
Profiling Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal MPR RI 46
Inspektorat oleh Pimpinan). Adapun hasil Pelaksanaan kegiatan PMPRB On-Line yang
dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal MPR RI adalah sebagai berikut:
Menurut Permenpanrb No. 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara Online. Pelaksanaanya dilakukan beberapa
penilaian yaitu penilaian oleh Responden, Inspektorat dan Asesor, yang hasilnya akan di
upload online melalui aplikasi web yang telah disediakan oleh Kemenpan RB. Tahapan
pellaksanaannya adalah sebagai berikut;
1. Pelaksanan Responden
Hasil pelaksanaan kegitan PMPRB On-Line diawali dengan hasil survei internal kepada
255 pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI.
2. Pelaksanaan Penilaian Inspektorat
Penilaian Inspektorat dilakukan untuk memberikan pengawasan atas komponen
pengungkit dan komponen hasil yang dilakukan oleh asesor.
3. Pelaksanaan Penilaian Asesor
Penilaian asesor dilakukan untuk memberikan nilai atas pelaksanaan 9 (Sembilan)
program reformasi birokrasi yang terdapat pada Kompenen Pengungkit dan Komponen
Hasil yang dituangkan dalam Kertas Kerja.
4. Finalisasi PMPRB
Finalisasi PMPRB dilakukan untuk melakukan persamaan presepsi dan melengkapi
kertas kerja yang akan disampaikan ke Menpan RB.
5. Launching PMPRB
Launcing PMPRB merupakan kegiatan akhir dari pelaksanaan PMRB, proses upload
penilaian inspektorat dan asesor secara online dan terhubung langsung dengan web
resmi MENPAN RB.
Adapun jadwal pelaksanaanya sebagai berikut;
Tabel24. Pelaksanaan kegiatan PMPRB 2013
NO NAMA KEGIATAN PELAKSANAAN
1 Penilaian Responden 25 s.d. 26 Juli 2013
2 Penilaian Inspektorat 30 Juli s.d. 27 Oktober 2013
3 Penilaian Asesor I dan II 30 Juli s.d. 27 Oktober 2013
4 Finalisasi PMPRB 20 November 2013
5 Launching PMPRB 22 November 2013
Profiling Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal MPR RI 47
9.3.1 Hasil Capaian Pelaksanaan PMPRB Online
Hasil Pelaksanaan kegiatan PMPRB On-Line yang dilaksanakan oleh Sekretariat
Jenderal MPR RI adalah sebagai berikut:
9.3.1.1 NILAI PANEL 1
Nilai Panel 1 adalah penilaian yang dilakukan oleh responden dan asesor
seputar pelaksanaan 9 (Sembilan) program RB, dengan hasil nilai sebagai
berikut:
a. Pelaksanaan Survei Pegawai
Tabel 25. Nilai survei responden PMPRB 2013
SURVEI RESPONDEN NILAI
NILAI SURVEI PENGUNGKIT INTERNAL KEPADA (255) RESPONDEN
65,27
b. Pelaksanaan Penilaian Asesor
1. Hasil Penilaian Komponen Pengungkit
Tabel 26. Nilai Komponen Pengungkit PMPRB 2013
NO KRITERIA NILAI
1 KEPEMIMPINAN 69
2 RENCANA STRATEGIS 76
3 SDM APARATUR 57
4 KEMITRAAN DAN SUMBER DAYA 69
5 PROSES 61
2. Hasil Penilaian Komponen Hasil
Tabel 27. Nilai Komponen Hasil PMPRB 2013
NO KRITERIA NILAI
1 HASIL PADA MASYARAKAT 70
2 HASIL PADA SDM APARATUR 70
3 HASIL PADA KOMUNITAS 70
4 HASILKINERJA UTAMA 64
9.3.1.2 NILAI PANEL 2
Nilai Panel 2 adalah Nilai Rekapitulasi yang merupakan hasil pengisian
secara on line dari hasil nilai Panel 2 dengan nilai sebagai berikut;
Profiling Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal MPR RI 48
a. Profil Pencapaian Sembilan Mikro
Gambar 5. Curva Profile PMPRB 2013
b. Profil pencapaian pengungkit dan hasil
Gambar 6. Chart Profile PMPRB 2013
Sumber: http://pmprb.menpan.go.id/rb/angka
Hasil pada 9 (Sembilan) program Reformasi Birokrasi
Tabel 28.Kriteria IKU PMPRB 2013
NO PROGRAM RB NILAI SKOR EVALUASI PENILAIAN
1 MANAJEMEN PERUBAHAN
PENGUNGKIT 61
Terdapat dalam Kiteria Kepemimpinan, (sub Kriteria) Penyempurnaan Manajemen Perubahan
Telah di bentuknya TIM Manajemen Perubahan, telah menetapkan rencana perubahan terhadap budaya kerja di lingkunga Sekretariat Jenderal MPR RI dan menunjukan bukti pelaksanaan perubahan
Profiling Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal MPR RI 49
NO PROGRAM RB NILAI SKOR EVALUASI PENILAIAN
HASIL 60
Terdapat dalam Kriteria Hasil Kinerja Utama, (sub Kriteria) Manajemen Perubahan
hasil pecapaian target pelaksanaan manajemen perubahan oleh Tim Manajemen perubahan telah mencapai 80%, dengan melakukan budaya komunikasi aktif atara pejabat dan pegawai serta melakukan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka program RB.
2
PENATAAN DAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN
PENGUNGKIT 60
Terdapat dalam Kiteria Perencanaan Strategis, (sub Kriteria) Pengumpulan Informasi Pemangku Kepentingan (guiding question) Mengumpulkan dan mengidentifikasi berbagai peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan/diterbitkan instansi dalam rangka peningkatan kinerja
instansi telah mengindentifikasi peraturan yang terbit dan berlaku di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI proses tersebut dalam proses pelaksanaan hingga saat ini
HASIL 66
Terdapat dalam Kriteria Hasil Kinerja Utama, (sub Kriteria) Penataan Peraturan Perundang Undangan
telah dibuatnya matrik peraturan yang berlaku di sekretariat Jenderal MPR RI yang mendukung proses kinerja instansi
3 PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI
PENGUNGKIT 72
Terdapat dalam Kiteria Perencanaan Strategis, (sub Kriteria) Mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan kebutuhan pemangku kepentingan saat ini dan yang akan datang (quiding question) informasi terkait kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses) organisasi serta tantangan (threats) dan kesempatan (opportunities) yang terkait organisasi serta tantangan dengan tugas, fungsi, dan peran instansi
Tim Penataan dan Penguatan Organisasi telah melakukan Restrukturisasi dengan tujuan menyempurnakan organisasi kearah yang tepat fungsi dan ukuran sehingga terbentuknya organisasi yang ideal dan pelaksanannya dilakukan pada Oktober tahun 2013 pencapaian proses ini baru pada tahapan pelaksanaan
HASIL 70
Terdapat dalam Kriteria Hasil Kinerja Utama, (sub Kriteria) Penataan dan Penguatan Organisasi
Sejalan dengan restrukturisasi organisasi yang dilakuakan pada kriteria hasil ini Tim Penataan dan Penguatan Organisasi sedang melakukan penempatan pengukuran kekuatan unit kerja, pencapainnya baru 75% karena belum dilakukannya sinkronisasi fungsi antar unit kerja atas perubahan tersebut.
Profiling Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal MPR RI 50
NO PROGRAM RB NILAI SKOR EVALUASI PENILAIAN
4 PENATAAN TATALAKSANA
PENGUNGKIT 60
Terdapat dalam Kiteria Proses, (sub Kriteria) Perbaikan Proses Binis dan Tata Laksana (quiding question) identifikasi dan mendokumentasikan proses bisnisis intansi secara berkelanjutan
Pencapain oleh TIM Tatalaksana mengenai identifikasi dan mendokumentasikanya. Pada tahapan plan (perencanaa) SOP yang menjadi dasar prosedur hingga saat ini baru mencapai proses sinkronisasi antar unit kerja,sedangkan tatanaskah dinas sebagai dasar persamaan konsep administratif baru pada tahapan Do (dilaksanakan)
HASIL 60
Terdapat dalam Kriteria Hasil Kinerja Utama, (sub Kriteria) Penataan Tatalaksana
pada kriteria hasil tidak menunjukan perubahan nila dikarenakan proses SOP belum tercapai hingga proses pelaksanaan dan menjadi dasar acuan pelaksanaan pekerjaan pada unit kerja
5 PENATAAN SISTEM MANAJEMEN APARATUR
PENGUNGKIT 57
Terdapat dalam Kiteria , (sub Kriteria) dan (guiding questions) Sumberdaya Manusia Aparatur
Pencapaian TIM Penataan Sistem Manajemen Aparatur belum 100% dilakukan, hal yang sudah dilaksanakan adalah pelaksanaan diklat yang komperhesif, pelaksanaan asesmen, serta melaksanakan budaya dialog, tahapan plan (perencanaan) diantaranya menyusun pola rekruitment, mendokumentasikan Analisis Jabatan, menyusun kompetensi jabatan serta menyusun penilaian kinerja individu yang merupakan upaya perbaikan yang akan dilaksanakan
HASIL 60
Terdapat dalam Kriteria Hasil Kinerja Utama, (sub Kriteria) Penataan Sistem Manajemen Aparatur
hal yang sudah baik dilakukan dalam kriteria hasil pada SDM Aparatur ini adalah telah adanya Peta jabatan, Profil Kompetensi individu dan kualifikasi Jabatan
6 PENGUATAN PENGAWASAN
PENGUNGKIT 76
Terdapat dalam Kiteria Kemitraan dan Sumber Daya, (sub Kriteria) Pengelolaan Keaunagan (guiding questins) Peningkatan Aparat Pengawasan Internal
Telah mebentuk unit pengawasan internal instansi dan memberikan laporan danj pengelolaan keuangan sesuai perintah undang undang
HASIL 70
Terdapat dalam Kriteria Hasil Kinerja Utama, (sub Kriteria) Penguatan Pengawasan
pada kriteria hasi Melaksanakan monitoring dan evaluasi dan melaporan Pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Sekretaris Jenderal (dilakukan secara per triwulan), Peningkatan kualitas pertangungjawaban pegelolaan keuangan negara dengan melaksanakan Reviu atas laporan mendapat opini WTP di BPK
7 PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA
PENGUNGKIT 64
Terdapat dalam Kiteria Kepemimpinan, (sub Kriteria) Mendorong penyempurnaan manajemen dan memimpin perubahan
sudah adanya reviu dan revisi Renstra Setjen MPR tahun 2010 - 2014 dalam Menetapkan tujuan, sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang berbasis kinerja untuk semua unit kerja
Profiling Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal MPR RI 51
NO PROGRAM RB NILAI SKOR EVALUASI PENILAIAN
HASIL 70
Terdapat dalam Kriteria Hasil Kinerja Utama, (sub Kriteria) Penguatan Akuntabilitas Kinerja
Adanya peningkatan nilai LAKIP serta Dilakukannya evaluasi dan revisi terhadap restra, IKU menyesuaikan tututan tugas
8 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
PENGUNGKIT 61
Terdapat dalam Kiteria Proses, (sub Kriteria) Mengembangkan dan menyediakan pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat/pengguna layanan
peningkatan kualitas pelayan publik sudah pada tahap pelaksanaan dengan adanya website opini masyarakat, kolom Aspirasi masyarakat asta layanan yang diberikan
HASIL 60
Terdapat dalam Kriteria Hasil Kinerja Utama, (sub Kriteria) Peningkatan Kualitas Pelayan Publik
Sudah tersedianya pelayanan publik memlalui (website MPR, surat pembaca dan digital signag), kendala pada optimalisasi pengunaan pelayanan publik yaitu pemahaman atas perkembangan teknologi
9 MONITORING DAN EVALUASI
PENGUNGKIT 66
Terdapat dalam Kriteria Kemitraan dan Sumber Daya , (sub Kriteria) Pengelolaan informasi dan Pengetahuan
Tim Monitoring dan Evaluasi telah melaksanakan monitoring atas pelaksanaan RB
HASIL 65
Terdapat dalam Kriteria Hasil Kinerja Utama, (sub Kriteria) Monitoring dan Evaluasi
adanya hasil mnitoring, tersedianya laporan evaluasi tahunan , serta tersedianya laporan evaluasi lima tahunan terdapat kendala pada optimalisasi pelaksanaan program RB
9.3.1.3 NILAI PANEL 3.
Panel 3 merupakan tahapan pengiriman secara on line atas hasil penilaian
dari panel 1 dan 2, yang upload langsung dan sudah tidak ada perubahan
atas setiap pertanyaan yang ada di dalam panel 1 dan 2, serta mendapatkan
daftar nomor urut sebagai instansi yang telah melaksanakan PMPRB dan
Hinggan saat ini menunggu konfirmasi hasil verlap dari Kemenpan RB.
Dengan bukti sebagai berikut;
Profiling Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal MPR RI 52
Gambar 7.Screenshot Submit PMPRB 2013 Setjen MPR RI
Profiling Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal MPR RI 53
D. Hasil-hasil Outcome yang telah dicapai
Reformasi birokrasi bermakna sebagai sebuah perubahan besar dalam paradigma dan tata
kelola pemerintahan. Jika berhasil dilaksanakan dengan baik, reformasi birokrasi akan mencapai
tujuan yang diharapkan, di antaranya : mengurangi dan akhirnya menghilangkan setiap
penyalahgunaan kewenangan publik oleh pejabat di instansi yang bersangkutan, meningkatkan mutu
pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan efisiensi (biaya dan waktu) dalam pelaksanaan semua
segi tugas organisasi serta menjadikan birokrasi yang antisipatif, proaktif, dan efektif dalam
menghadapi globalisasi dan dinamika perubahan lingkungan strategis.
Keberhasilan reformasi birokrasi diukur melalui pencapaian sasaran reformasi birokrasi
sebagaimana ditetapkan dalam Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025, dengan indikator
kinerja utama (key performance indicators), pada tabel berikut ini:
Dari pengukuran terhadap pegawai dapat disimpulkan bahwa perlu adanya perhatian
terhadap Korupsi dan Kolusi dalam memberikan pelayanan terhadap pemangku kepentingan.
Sedangkan 6 (enam) indikator lainnya sudah cukup baik dimata pegawai.
2.62
2.61
2.44
2.65
2.78
2.73
2.86
0.00 1.00 2.00 3.00 4.00
Kecepatan
Transparansi prosedur dan biaya
Bersih dari Korupsi dan Kolusi
Kemudahan untuk menghubungi pejabat penanggungjawab
Kewajaran biaya
Kompetensi petugas pemberi layanan
Sarana dan fasilitas pendukung pelayanan
Gambar 21. Persepsi responden terhadap pelayanan
Profiling Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal MPR RI 69
E.2.5 Persepsi pegawai terhadap standar pelayanan
1. Sangat Tidak Setuju; 2. Tidak Setuju ; 3. Setuju; 4. Sangat Setuju
Pada Chart di atas menunjukan bahwa tingkat pengetahuan responden (pegawai) terhadap
standar pelayanan berada di level 2.50 atau Tidak setuju. Pegawai masih belum mengetahui akan
adanya standarisasi pelayanan yang diberikan kepada pemangku kepentingan. Hal ini menjadi
masukan Tim Reformasi Birokrasi agar Standar Pelayanan menjadi fokus pembenahan pada
pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi ke depan.
E.2.6 Persepsi pegawai terhadap konsistensi standar pelayanan
1. Tidak Tahu; 2. Sangat Kurang ; 3. Tahu Sebagian; 4. Tahu Seluruhnya Dengan Baik
2.50
0.00 1.00 2.00 3.00 4.00
1
Gambar 22. Tingkat pengetahuan responden terhadap standar pelayanan Setjen MPR
2.30
0.00 1.00 2.00 3.00 4.00
1
Gambar 23. Tingkat pengetahuan responden terhadap konsistensi penerapan standar pelayanan
Profiling Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal MPR RI 70
Ketidak pahaman akan Standar pelayanan di kalangan pegawai berbanding lurus dengan
pengukuran persepsi pegawai terhadap konsistensi Standar Pelayanan yang dilakukan. Dari Chart di
atas terlihat bahwa persepsi responden terhadap Standar Pelayanan hanya berada di level 2.30 atau
tidak setuju bahwa pegawai mengetahui adanya konsistensi dalam penerapan Standar Pelayanan.
E.2.7 Persepsi pegawai terhadap pemanfaatan teknologi informasi
1. Sangat Tidak Setuju; 2. Tidak Setuju ; 3. Setuju; 4. Sangat Setuju
Dari hasil pengukuran di atas terlihat bahwa para pegawai memiliki kecenderungan positif
terhadap dukungan pemanfaatan sistem teknologi informasi di Setjen MPR RI. Responden
memberikan nilai 2.67 atau setuju bahwa sistem informasi di Setjen MPR telah mendukung
penyediaan data dan informasi dan dapat diandalkan oleh masyarakat (pemangku kepentingan).
Pegawai juga memberikan nilai persepsi positif 2.69 atau setuju bahwa Sistem informasi di Setjen
telah mampu menciptakan pelayanan lebih baik terhadap Setjen MPR dan para pemangku
kepentingan. Responden memberikan nilai 2.70 atau setuju jika sistem infromasi di Setjen MPR telah
mampu mendukung komunikasi yang baik dilingkungan Setjen MPR dan kepada Stakeholder. Para
pegai juga setuju jika Sistem Infromasi di lingkungan Setjen MPR telah didukung dengan sistem
pengaman yang baik, hal ini terlihat dengan persepsi sebesar 2.63 dari responden. Para pegawai juga
memberikan persepsi setuju dengan indeks persepsi sebesar 2.66 terhadap Setjen MPR yang telah
menyediakan pelatihan yang memadahi bagi para pegawai dilingkungan Setjen MPR RI untuk
mengoperasikan dan memanfaatkan Sistem informasi.
2.67
2.69
2.70
2.63
2.66
0.00 1.00 2.00 3.00 4.00
Sistem informasi di Setjen MPR telah mendukung penyediaan data daninformasi yang akurat dan dapat diandalkan oleh masyarakat
Sistem informasi di Setjen MPR telah mampu menciptakan pelayananyang lebih baik kepada organisasi/ masyarakat pengguna layanan
Sistem informasi di Setjen MPR telah mampu mendukung komunikasiyang baik dengan organisasi/masyarakat pengguna layanan
Sistem informasi di Setjen MPR telah didukung dengan sistempengamanan yang baik
Setjen MPR telah menyediakan pelatihan yang memadai bagi pegawaiuntuk mengoperasikan/memanfaatkan sistem informasi
Gambar 24. Persepsi responden terhadap dukungan pemanfaatan sistem teknologi informasi
Profiling Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal MPR RI 71
F. Pelaksanaan Quick Wins di Setjen MPR RI
Program percepatan (Quick wins) merupakan kegiatan yang dipilih dari berbagai kegiatan reformasi
birokrasi yang menjadi prioritas untuk segera diselesaikan dalam waktu singkat, selambat-lambatnya
sudah harus selesai pada akhir tahun 2013. Pilihan pada beberapa kegiatan tersebut memiliki daya
ungkit yang tinggi untuk segera melaksanakan berbagai kegiatan Reformasi Birokrasi termasuk di
dalamnya menjadi pengungkit dalam melaksanakan fungsi Sekretariat Jenderal MPR RI dalam
memberikan dukungan baik yang bersifat teknis maupun yang bersifat administratif dan keahlian
kepada MPR. Beberapa kegiatan yang dipilih menjadi program percepatan adalah sebagai berikut :
1. Membuat kode etik pegawai;
2. Membuat Standar operasional Prosedur (SOP);
3. Finalisasi analisis jabatan (ANJAB);
4. Penyempurnaan Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal MPR RI.
Dalam pelaksanaannya program Quick Wins reformasi birokrasi mengalami hambatan baik
dari internal maupun eksterna, dampak internal diakibatkan kurangnya SDM yang paham dan mampu
untuk melaksanakan program sehingga mejadi kendala pencapaian target pelaksanaan program
percepatan, sedangkan yang menjadi dampak eksternal disebabkan perubahan hukum positif yang
berhubungan dengan beberapa program percepatan sebagai contoh adalah mengenai perubahan
pedoman penyusunan SOP menjadi SOP AP di tahun 2013, perubahan pedoman penyusunan evajab.
Adapun capaian pelaksanaan Quick Wins adalah sebagai berikut;
Implementasi Quick wins Sekretariat Jenderal MPR RI:
F.1 Membuat Kode Etik Pegawai
Dalam perkembangannya Sekretariat Jenderal MPR RI telah melakukan inventarisai serta
membuat peraturan guna mendukung kelancaran kinerja pegawai. Bidang penataan perundang-
undangan serta penataan manajemen SDM aparatur menjadi tolak ukur perubahan mind set
(pola pikir) yang juga perlahan akan mengubah culture set (budaya kerja), kedua unsur tersebut
akan mengarah kepada perubahan system set (sistem kerja) pegawai sebagai langkah awal
perubahan mengarah kepada masalah kode etik pegawai, hal ini dilakukan karena seiring dengan
perkembangnya guna menciptakan organisasi yg ideal maka quick wins pertama Sekretariat
Jenderal MPR RI akan membuat peraturan tentang kode etik pegawai agar terciptanya pegawai
yang profisional, beretika dan berbudi luhur dan tergambarkan dalam visi misi Sekretariat
Profiling Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal MPR RI 72
Jenderal MPR RI. Adapun program kegiatan, kriteria keberhasilan serta outcome dari quick wins
tersebut seperti yang diuraikan dalam tabel berikut.
Tabel 31. Roadmap Quick Win Kode Etik
Kode Program Kerja
Output Tahapan Kerja Jadwal Kriteria Keberhasilan
Bukti Output GAP
1 Membuat kode etik pegawai
Peraturan Sekretaris Jenderal MPR RI tentang kode etik pegawai
Perumusan quick wins kode etik pegawai dalam hubungan kerja dengan berbagai stakeholder.
Januari 2013
Tingkat kepatuhan pegawai terhadap Kode Etik
Sedang dalam proses pembahasan karena masih dalam bentuk draft
Sedang
mendiskusikan
rumusan
peraturan serta
penerapannya
Penetapan: Peraturan tentang kode etik
Peraturan Sekretaris Jenderal MPR RI tentang kode etik pegawai SE Sekretaris Jenderal MPR RI tentang pelaksanaan peraturan Sekretaris Jenderal MPR RI tentang kode etik
Persiapan :
Pembentukan Tim
Diskusi tentang kode etik
Konsep Peraturan Sekretaris Jenderal MPR RI tentang kode etik
2013 SK Sekretaris Jenderal MPR RI
Konsep Kode etik
Konsep peraturan
Pelaksanaan :
Sosialisasi peraturan tentang Kode Etik
Pelaksanaan Kode Etik
Penanganan oleh Tim Kode Etik
2013 Pemahaman Pegawai
Ketaatan pegawai
Berita Acara Pemeriksaan
Monitoring Pelaksanaan
2013 Catatan untuk evaluasi
Evaluasi 2013 Laporan hasil evaluasi dan rekomendasi
Revisi 2013
Catatan penyempurnaan rumusan kode etik (jika diperlukan)
Integrasi dalam manajemen
2013-2014 Catatan reward dan punishment
Profiling Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal MPR RI 73
Pembuatan Kode Etik Pegawai masih dalam proses penyusunan, dalam proses pembahasan
karena masih dalam bentuk draft. Pendiskusian rumusan peraturan serta penerapannya masih
berlangsung hingga kini.
F.2 Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP)
Pembuatan standar oprasional prosedur (SOP) yang menjadi agenda prioritas dalam program
kegiatan penataan tatalaksana merupakan quick wins kedua yang di harapkan akan memberikan
dampak perubahan dalam hal alur kerja setiap unit kerja. SOP merupakan hal yang sangat
mendasar yang harus diketahui setiap pegawai karena akan dijadikan pedoman dalam
mendukung kinerjanya. Sekretariat Jenderal MPR RI telah menyusun serta menyempurnakan SOP
untuk mendukung kinerja pegawai, hal ini akan memberi dampak perubahan yang besar dalam
hal system set (sistem kerja) pegawai, karena setelah dampak perubahan tersebut setiap pegawai
akan siap menerima perubahan kemajuan teknologi yang lebih modern. Adapun kriteria
keberhasilan serta outcome dari quick wins tersebut seperti yang diuraikan dalam tabel berikut.
Tabel 32. Roadmap Quick Win Standar Operasional Prosedur
No Program Kerja
Output Tahapan Kerja Jadwal Kriteria Keberhasilan
Bukti Output GAP
2. Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP)
SOP Sekretariat Jenderal MPR RI
Perumusan quick Wins penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
2012 - 2014
Tersusunnya SOP Sekretariat Jenderal MPR RI
Penetapan : SK Sekretaris Jenderal MPR RI tentang SOP
2013
Persiapan :
Pembentukan Tim
Menginventarisasi SOP
Perumusan alur kerja
Diskusi tim
Membuat konsep SOP
2013
SK Sekretaris Jenderal MPR RI tentang Tim SOP
Dirumuskannya SOP sesuai kebutuhan
Konsep SOP
Tersusunya SK Sesjen 2013 tentang penataa Tatalaksana No. 114 Tahun 2013 Telah tersusunya draft pedoman SOP
Pelaksanaan :
Penetapan SK Sekretaris Jenderal MPR RI tentang SOP
Sosialisasi SOP
Penerapan SOP disetiap unit kerja
2014 SK Sekretaris Jenderal MPR RI tentang SOP yang diterapkan oleh setiap unit kerja
Telah disempurnakannya SOP menjadi SOP AP sesuai engan PERMENPAN no. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman SOP melalui peraturan sesjen No. 1 Tahun 2014 tentang pedoman SOP AP Sekretariat
Tabel 2.2.1. hasil penyusunan SOP AP
Profiling Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal MPR RI 74
No Program Kerja
Output Tahapan Kerja Jadwal Kriteria Keberhasilan
Bukti Output GAP
Jenderal MPR serta Keputusan No. 1 Tahun 2014 tentang Penetapan SOP AP Sekretariat Jenderal MPR yang keseluruh kegiatannya dilaksanakan pada bulan Maret 2014
Monitoring Pelaksanaan 2014 Catatan untuk evaluasi
Sedang dilakukan Belum ada hasil mengingat pengesahan sop pada bulan maret 2014
Evaluasi 2014 Laporan hasil evaluasi dan rekomendasi
Standar Operasional Prosedur yang berhasil dibuat dan disahkan berjumlah 214 buah pada tahun
2013. Hal ini dirinci pada tabel berikut ini.
Tabel 33. Hasil Quick Win Standar Operasional Prosedur
NO UNIT ESELON II Jumlah SOP yang telah disahkan
1
2
3
4
5
6
7
Biro Sekretariat Pimpinan
Biro Pesidangan
Biro Hubungan Masyarakat
Biro Administrasi dan Pengawasan
Biro Keuangan
Biro Umum
Pusat Kajian
29 SOP
22 SOP
26 SOP
49 SOP
27 SOP
35 SOP
26 SOP
SOP yang tehah disahkan perlu untuk disosialisasikan agar dapat diterapkan sehingga tatalaksana
orgainsasi menjadi lebih baik dalam rangka melayani Stakeholder. Hal ini terlihat dari hasil
pengukuran yang dilakukan pada pegawai dilikungan sekretariat Jenderal MPR RI, yangterlihat
dari Chart di bawah ini.
Profiling Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal MPR RI 75
1. Sangat Tidak Setuju; 2. Tidak Setuju; 3. Setuju; 4. Sangat Setuju
Dari hasi pengukuran tersebut terlihat dari 4 kategori pertanyaan terkait Standar Operasional
Perosedur pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI memberikan indeks persepsi
berada di kecenderunga Tidak setuju.
Persepsi Setjen MPR telah memiliki standard operating procedures yang jelas berada di angka
2.43 yang memiliki kecenderungan pada ketiadaan SOP yang jelas yang diterapkan dilingkungan
Setjen MPR RI.
Standard operating procedures telah diterapkan secara konsisten berada di angka 2.24 yang
memiliki kecenderungan bahwa pegawai tidak merasa adanya penerapan SOP secara konsisten.
Semua pegawai Setjen MPR paham SOP memperoleh angka 2.06 yang berarti pegawai tidak
setuju jika mereka memahami SOP.
Informasi tentang standard operating procedures yang dibutuhkan oleh stakeholder eksternal
sudah disediakan dan dikomunikasikan dengan baik berada di angka 2.26 yang berarti pegawai
tidak menyetujui atau tidak mengetahui tentang adanya komunikasi mengenai SOP tersebut.
F.3 Analisis Jabatan
Quick wins yang ketiga adalah finalisasi anjab setelah dilaksanakannya kegiatan penyusunan
anjab yang dilakukan pada tahun 2012 dan terus sempurnakan serta disesuaikan dengan
kebutuhan jabatan di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI, telah memberikan hasil yang
memuaskan. Penyusunan analisa jabatan bertujuan untuk menyediakan informasi dasar sebagai
fondasi/dasar bagi program manajemen kepegawaian, kelembagaan, ketatalaksanaan serta
pengawasan di lingkungan sekretariat Jenderal MPR RI. Hal ini akan dilakukan agar terciptanya
2.43
2.24
2.06
2.26
0.00 1.00 2.00 3.00 4.00
Setjen MPR telah memiliki standard operatingprocedures yang jelas
Standard operating procedures telah diterapkansecara konsisten
Semua pegawai Setjen MPR paham standardoperating procedures
Informasi tentang standard operatingprocedures yang dibutuhkan oleh stakeholder
eksternal sudah disediakan dandikomunikasikan dengan baik
Gambar 25. Persepsi responden terhadap prosedur kerja
Profiling Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal MPR RI 76
kesesuaian pekerjaan anatra jabatan dan pemangku jabatan. Adapun kriteria keberhasilan serta
outcome dari quick wins ke-3 ini adalah seperti yang diuraikan dalam tabel berikut.
Tabel 34. Roadmap Quick Win Analisis Jabatan
No Program Kerja Output Tahapan Kerja Jadwal Kriteria Keberhasilan
Bukti Output GAP
3 Melakukan analisis jabatan dengan benar untuk mendapatkan peta dan uraian jabatan yang akurat
Informasi Jabatan
Perumusan quick wins Penyusunan Analisis jabatan dengan benar untuk mendapatkan peta dan uraian jabatan yang akurat
2012-2014 Tersedianya peta dan uraian jabatan yang akurat
Sudah tersusunya draft analisa jabatan
Belum tersusun sepenuhnya analisis jabatan disebakan karena perubahan struktur organisasi yang secara langsung merubah tugas dan fungsi unit kerja, serta perubahan nomenklatur jabatan pegawai Yang disesuaikan pada bulan November 2013
Penetapan : SK Sekretaris Jenderal MPR RI tentang Anjab
2013
Persiapan :
Pembentukan Tim
Menginventarisasi uraian tugas dan beban kerja
Perumusan Anjab dan Analisis Beban Kerja (ABK)
Perumusan Spesifikasi Jabatan
Perumusan Kompetensi Jabatan
2013
SK Sekretaris Jenderal MPR RI tentang Tim Anjab
Data uraian tugas
Konsep Anjab
Draft SK Sekretaris Jenderal MPR RI tentang Anjab
Pelaksanaan :
Penetapan SK Sekretaris Jenderal MPR RI tentang Anjab
Sosialisasi Anjab
Penerapan Anjab disetiap unit kerja
2013 SK Sekretaris Jenderal MPR RI tentang Anjab
Monitoring Pelaksanaan 2013 Catatan untuk evaluasi
Evaluasi 2013
Laporan hasil evaluasi dan rekomendasi untuk menyesuaikan dengannama jabatan baru sesuai dengan kamus jabatan BKN
Revisi 2013
Catatan penyempurnaan Anjab (jika diperlukan)
Integrasi dalam manajemen
2013
Kejelasan uraian tugas, Analisis Beban Kerja dan Kebutuhan pegawai
Profiling Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal MPR RI 77
F.4 Menyempurnakan Struktur Organisasi
Quick wins yang ke 4 (empat) mengarah pada kelembagaan Sekretariat Jenderal MPR RI, setelah
membentuk kode etik, membentuk alur kerja, finalisasi Anjab yang berpengaruh pada 3 (tiga)
titik utama yaitu mind set, culture set dan system set yang akan memberikan dampak perubahan
secara terstruktur yang akan berpengaruh pada struktur organisasi. Untuk menangani perubahan
tersebut Sekretariat Jenderal MPR RI melakukan penyempurnaan struktur organisasinya agar
terciptanya orgasasi yang tepat fungsi dan ukuran. Adapun kriteria keberhasilan serta outcome
dari quick wins tersebut seperti yang diuraikan dalam tabel berikut.
Tabel 35. Roadmap Quick Win Struktur Organisasi
No Program Kerja Output Tahapan Kerja Jadwal Kriteria Keberhasilan
Bukti Output GAP
4 Menyempurnakan struktur organisasi
struktur organisasi yang baru
Perumusan quick wins Penyempurnaan struktur organisasi
2012 – 2013
Terbentuk nya struktur organisasi baru
Sudah membentuk Tim dengan diterbitkanya SK No. 113 Tahun 2013 tentang Tim Penataan dan Penguatan Organisasi yang bertugas untuk menyempurnakan struktur organisasi
Telah menyusun kajian akademik perubahan struktur organisasi dan draft penyempurnaan struktur yang dilakukan pada April 2012, dengan surat persetujuan dari Kemenpan dan RB Nomor.B/2455.1/M.PAN.RB/7/2013 yang menyetujui penambahan unit eselon III yaitu Pengawasan, Penambahan unit layanan Barang dan Jasa, Perubahan Nomenklatur dilingkungan Biro
Dampak perubahan struktur yang merubah juga pada nomenklatur jabatan fungsional umum dan penyempurnaan uraian tugas, hal tersebut mempengaruhi kepada Analisis Jabatan , ABK, EVAJAB dan peta jabatan
Penetapan : Peraturan Sekretaris Jenderal MPR RI tentang Sruktur Organisasi
Persiapan :
Pembentukan Tim
Inventarisasi penyempurnaan struktur
Diskusi tim
Perumusan penyempurnaan struktur
Membuat penyempurnaan struktur
Penyampaian Konsep Struktur ke kementerian PAN dan RB
Pembahasan bersama
2012-2013
SK Sekretaris Jenderal MPR RI tentang Tim Penyempurnaan Struktur
Daftar inventarisasi penyempurnaan
Konsep Penyempurnaan Struktur
Surat ke Menpan dan RB tentang Penyempurnaan Struktur
Draft Peraturan tentang Struktur Organisasi
Pelaksanaan :
Penetapan Peraturan Sekretaris Jenderal MPR RI tentang Struktur Organisasi
Penerapan Struktur Organisasi
2014 Peraturan Sekretaris Jenderal MPR RI tentang Struktur Organisasi
Profiling Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal MPR RI 78
No Program Kerja Output Tahapan Kerja Jadwal Kriteria Keberhasilan
Bukti Output GAP
Monitoring Pelaksanaan 2014 Catatan untuk evaluasi
Telah menetapkan Peraturan Sesjen No. 2 Tahun 2013 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja sebagai hasil perubahan struktur
Telah menyosialisasikan struktur organisasi pada tangal 23 September 2013
Evaluasi 2014 Laporan hasil evaluasi dan rekomendasi
Revisi 2014
Catatan penyempurnaan Struktur (jika diperlukan)
Integrasi dalam manajemen
2014
Kejelasan Tugas Pokok dan Fungsi
F.4. 1 Struktur baru sekretariat Jenderal MPR RI terlihat dalam gamber berikut:
Gambar 26. Struktur Organisasi Setjen MPR RI 2013
Profiling Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal MPR RI 79
F4.1.1 Struktur Biro Administrasi dan Pengawasan
Gambar 27. Struktur Organisasi Biro Administrasi dan Pengawasan
Profiling Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal MPR RI 80
F4.1.2 Struktur Biro Persidangan
Gambar 28. Struktur Organisasi Biro Persidangan
B K B K B K
1 1 1
2
B K
1
B K
1
3
B K
B K 1
1
2
PENATA USAHA PAH DAN ALAT
KELENGKAPAN
BAGIAN
SEKRETARIAT FRAKSI DAN KELOMPOK
ANGGOTAEllen Maria Magdalena, S.H.
PENATA USAHA BIRO
KOREKTOR DAN PELAYANAN RISALAH
Yetti Ambarwati, S.Sos.
Jabatan
Jabatan
SUBBAGIAN TATA USAHA PANITIA AD
HOC DAN ALAT KELENGKAPAN
BAGIAN
SEKRETARIAT PANITIA AD HOC DAN
ALAT KELENGKAPAN Drs. Joni Jondriman
Endang Sapari, S.IP.
Raichati Maftuchah, S.E.
BIRO PERSIDANGAN
Jabatan
Jabatan Jabatan
NOTULIS DAN PENGOLAH BAHAN
RAPAT PAH DAN ALAT KELENGKAPAN
PENATA USAHA FRAKSI/KELOMPOK
SUBBAGIAN RAPAT PANITIA AD HOC
DAN ALAT KELENGKAPAN Dennis Taufik Rachman, S.H.
SUBBAGIAN RAPAT FRAKSI DAN
KELOMPOK ANGGOTA
Anwar Syaddad, S.E.,MM.
Jabatan
PENYUSUN KONSEP RANCANGAN
PUTUSAN MPR
NOTULIS DAN PENGOLAH BAHAN
RAPAT PARIPURNA
BAGIAN
SEKRETARIAT PERSIDANGAN
PARIPURNA DAN RISALAH Oni Arief Benyamin,S.H.
2
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SUBBAGIAN TATA USAHA SEKRETARIAT
FRAKSI DAN KELOMPOK ANGGOTA
PENATA USAHA RAPAT PARIPURNA
Slamet Eko Suprayitno, S.Sos
SUBBAGIAN TATA USAHA PERSIDANGAN
PARIPURNA
PENGOLAH BAHAN KEGIATAN
FRAKSI/KELOMPOK
Muhammad Rizal, S.H.,M.Si
PEREKAM
Jabatan
TRANSKRIPTOR DAN
PENGADMINISTRASI RISALAH
SUBBAGIAN RAPAT PARIPURNA
Herry Putra, S.H.
SUBBAGIAN RISALAH
Profiling Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal MPR RI 81
F4.1.3 Struktur Biro Sekretariat Pimpinan
Gambar 29. Struktur Organisasi Biro Sekretariat Pimpinan