Daftar Isi - bappeda.bantulkab.go.id · ini dapat diselesaikan. Buku LP2KD Kabupaten Bantul ini menggambarkan kondisi pelaksanaan berbagai program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan

ii

Daftar Isi

Kata Pengantar ............................................................................................. i

Daftar Isi ...................................................................................................... ii

Bab I Pendahuluan .....................................................................................1

1.1 Latar belakang .......................................................................................1

1.2 Maksud dan Tujuan ...............................................................................7

1.3 Landasan Hukum ...................................................................................8

1.4 Sistematika Penulisan ............................................................................9

Bab II Kondisi Kemiskinan Daerah ......................................................... 12

2.1. Perkembangan Kondisi Kemiskinan .................................................. 12

2.2. Perkembangan Dimensi Kemiskinan .................................................. 20

2.2.1. Ketenagakerjaaan ............................................................................ 20

2.2.2. Bidang Kesehatan ............................................................................ 29

2.2.3 Bidang Pendidikan ............................................................................ 43

2.2.4 Bidang Infrastruktur Dasar ................................................................ 53

2.2.5 Bidang Ketahanan Pangan ............................................................... 68

Bab III Tinjauan Anggaran Belanja untuk Penanggulangan

Kemiskinan di Daerah ................................................................ 76

3.1 Komposisi Anggaran Belanja Sektoral ................................................. 76

3.2 Anggaran Belanja Sektoral Menurut Jenis

Program yang Dibiayai ........................................................................ 78

3.2.1 Bidang Ketenagakerjaan ................................................................... 79

3.2.2 Bidang Kesehatan ............................................................................. 83

3.2.3 Bidang Pendidikan ............................................................................ 88

3.2.4 Bidang Infrastruktur Dasar ................................................................ 90

3.2.5 Bidang Ketahanan Pangan ............................................................... 92

3.2.6 Bidang Kemiskinan ........................................................................... 97

iii

3.3 Relevansi dan Efektifitas Anggaran Penanggulangan

Kemiskinan ........................................................................................ 109

Bab IV Kebijakan dan Program Penanggulangan

Kemiskinan Derah .................................................................... 111

4.1 Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan ............................................ 111

4.2 Strategi Penanggulangan Kemiskinan .............................................. 112

4.3 Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan ........................ 116

4.3.1 Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu

Berbasis Rumah Tangga............................................................... 116

4.3.2 Program Penanggulangan Kemiskinan

Berbasis Komunitas ...................................................................... 126

4.3.3 Program Penanggulangan Kemiskinan

Berbasis Usaha Mikro dan Kecil ................................................... 140

4.3.4 Program Penanggulangan Kemiskinan Inisiatif Daerah .................. 141

4.4 Penanganan Pengaduan Masyarakat ................................................ 155

Bab V Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan

Program Penanggulangan Kemiskinan .................................. 159

5.1 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan .......................................... 159

5.1.1 Koordinasi Tingkat Daerah.............................................................. 159

5.1.2 Koordinasi dengan Kelembagaan di Tingkat Pusat ........................ 160

5.2 Permasalahan Pelaksanaan Koordinasi Penanggulangan

Kemsikinan ...................................................................................... 160

5.3 Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2012 ................................................... 161

5.4 Pengendalian Pelaksanaan Program Penanggulangan

Kemiskinan ........................................................................................ 165

5.5 Permasalahan dalam Koordinasi Penanggulangan

Kemiskinan ........................................................................................ 166

iv

Bab VI Kesimpulan dan Ringkasan Rekomendasi .............................. 167

6.1 Eksisting Kemiskinan Kabupaten Bantul ............................................ 167

6.2 Penyesuaian Program dan Anggaran Belanja ................................... 168

6.3 Rencana Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Program ........ 168

6.4 Data Kemiskinan ................................................................................ 169

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat karunia-Nya

penyusunan buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

ini dapat diselesaikan. Buku LP2KD Kabupaten Bantul ini menggambarkan kondisi

pelaksanaan berbagai program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan tahun

2012, dan merupakan salah satu produk dan perwujudan dari tugas dan fungsi Bidang

Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Bappeda Kabupaten Bantul. Buku

laporan ini berisikan berbagai informasi berkenaan dengan kebijakan Kabupaten Bantul

berdasarkan kearifan lokal yang berpengaruh terhadap profil dan kebijakan

penanggulangan kemiskinan, serta program penanggulangan kemiskinan yang telah

dilaksanakan, berikut program penanggulangn kemiskinan bantuan dari Pemerintah

Pusat juga program penanggulangan kemiskinan lainnya.

Kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya buku laporan ini tak

lupa kami ucapkan banyak terima kasih. Harapan kami buku Laporan Pelaksanaan

Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kabupaten Bantul ini dapat menjadi

media informasi dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bantul dan dapat

memberikan manfaat bagi semua kalangan yang berkepentingan. Kami mengharapkan

kritik dan saran untuk kesempurnaan LP2KD dimasa yang akan datang disampaikan

kepada Bappeda Bantul, Cq. Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat

Bappeda Bantul, telepon (0274) 367509 pesawat 462.

Bantul, Desember 2012

Kepala Bappeda

TTD

Drs. Trisaktiyana, M.Si. Pembina Tk.I/IVb

NIP. 19660219.199303.1.005

Pemerintah Kabupaten Bantul

Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2012

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang timbul

dalam pembangunan bersama-sama dengan masalah pengangguran dan

kesenjangan yang ketiganya saling kait mengkait, kemiskinan menjadi

masalah nasional. Pengentasan kemiskinan tetap merupakan salah satu

masalah yang paling mendesak di Indonesia. Pemerintah telah

melakukan berbagai usaha untuk menurunkan angka kemiskinan yang

tinggi di tanah air, Penanggulangan kemiskinan secara sinergis dan

sistematis harus dilakukan agar seluruh warga negara mampu menikmati

kehidupan yang bermartabat. Oleh karena itu, sinergi seluruh pemangku

kepentingan sangat diperlukan.

Sejak tahun 2002, sebuah tim yang terdiri dari para analis

Indonesia dan manca negara, dibawah naungan Program Analisa

Kemiskinan di Indonesia telah mempelajari karakteristik kemiskinan di

Indonesia, telah berusaha untuk mengidentifikasikan apa yang

bermanfaat, dan tidak bermanfaat dalam upaya pengentasan kemiskinan,

juga memperjelas pilihan-pilihan apa saja yang tersedia untuk Pemerintah

dan lembaga - lembaga non-pemerintah dalam upaya mereka untuk

memperbaiki standar dan kualitas kehidupan masyarakat miskin.

Kemiskinan memiliki banyak dimensi, disamping ekonomis juga mencakup

masalah pendidikan dan kesehatan. Upaya mengatasi kemiskinan akan

menjadi sia-sia jika dilakukan secara parsial, mengingat perbaikan

ekonomi harus paralel dengan perbaikan mutu pendidikan, kesehatan



2

serta pranata sosial. Kekurangan dan keterbatasan menyebabkan

penduduk miskin menjadi kelompok yang rentan dalam segala hal.

Penduduk miskin menjadi tidak berdaya, karena mereka tidak memiliki

asset sebagai sumber pendapatan juga karena struktur sosial ekonomi

tidak membuka peluang orang miskin keluar dari lingkungan kemiskinan

yang tidak berujung pangkal.

Penanggulangan kemiskinan merupakan permasalahan yang

kompleks dan multidimensional mengingat komposisi penduduk yang

beragam status sosial dan ekonomi serta kondisi geografisnya. Selama ini

berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi kemiskinan melalui

penyediaan kebutuhan pangan, layanan kesehatan dan pendidikan,

perluasan kesempatan kerja, pembangunan pertanian, pemberian dana

bergulir, pembangunan sarana dan prasarana, dan pendampingan.

Namun demikian, hingga saat ini masalah kemiskinan belum dapat

teratasi secara tuntas.

Penanggulangan kemiskinan adalah kewajiban pemerintah yang

harus dilakukan sebagai wujud dari amanat konstitusi bagi pencapaian

tujuan nasional seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 45 yang

menyebutkan bahwa Negara Indonesia melindungi segenap bangsa

Indonesia memajukan kesejahteraan umum dan ikut mencerdaskan

kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Penanggulangan kemiskinan telah secara jelas diamanatkan oleh

Konstitusi Indonesia. Amanat konstitusi yang paling utama adalah tujuan

nasional sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-

undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan

seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,

mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia

yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.



3

Tujuan demikian hanya mungkin dicapai jika kemiskinan bisa dientaskan

dari kehidupan rakyat Indonesia. Substansi pasal-pasal Konstitusi terkait

perekonomian pun mengandung amanat serupa. Ada banyak pasal

Undang-undang Dasar 1945 yang secara eksplisit menyatakan hak-hak

yang dimiliki warga negara, yang sesungguhnya jika dipenuhi maka

mereka akan terbebas dari kemiskinan. Diantaranya adalah: pasal 27 ayat

(2) " tiap – tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan

yang layak bagi kemanusiaan ", pasal 28 H ayat (1) Setiap orang berhak

hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan

lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan

kesehatan. Ayat (2) setiap orang mendapatkan kemudahan dan perlakuan

khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna

mencapai persamaan dan keadilan. Ayat (3) Setiap orang berhak atas

jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh

sebagai manusia yang bermartabat. Ayat (4) setiap orang berhak

mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih

secara sewenang – wenang oleh siapapun. Pasal 34 menyebutkan " fakir

miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara" di pertegas dengan

pasal 34 menjadi empat ayat. Ayat (2) berbunyi " negara mengembangkan

sistem jaminan bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang

lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan".

Secara umum, angka kemiskinan Indonesia sampai tahun 2012

terus menurun. Penurunan tersebut tidak lepas dari upaya keras

pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan melalui berbagai program

pro-rakyat. Kendati belum bisa dikatakan maksimal, akan tetapi tren

penurunan menunjukan bahwa program-program penanggulangan

kemiskinan yang diluncurkan pemerintah telah memberikan efek positif

bagi peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan hak-

hak dasar mereka.



4

Sebaran penduduk miskin berdasarkan pulau tahun 2012 (%)

Sumber TNP2K, 2012

Data terbaru tahun 2012 dari Badan Pusat Statistik Republik

Indonesia penduduk miskin Indonesia mencapai 11,66 %, pada tahun

2011 penduduk miskin 12.36 % dari total seluruh penduduk Indonesia.

Berarti mengalami penurunan 0.69% dibandingkan penduduk miskin pada

tahun sebelumnya. Di Daerah Istimewa Yogyakarta penduduk miskin

tahun 2012 mencapai 15,88% sedangkan pada tahun 2011 penduduk

miskin sebanyak 16,1%, terjadi penurunan 0,22%. Sedangkan

berdasarkan pendataan Pemerintah Kabupaten Bantul pada tahun 2012

penduduk miskin 14,27% , pada tahun 2011 mencapai 15,02 %, terjadi

penurunan sebanyak 0,75 %.



5

Komitmen pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dengan

menetapkan penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu prioritas

pembangunan. Dalam meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan,

Presiden mengeluarkan Perpres No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan

Penanggulangan Kemiskinan. Agenda besar pembangunan Indonesia

termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) 2010-2014 yang kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Kerja

Pemerintah (RKP) tahunan. Tema RKP 2010 adalah ”Pemulihan

Perekonomian Nasional dan Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat,

sedangkan tema RKP 2011 adalah ”Percepatan Pertumbuhan Ekonomi

yang Berkeadilan Didukung oleh Pemantapan Tata Kelola dan Sinergi

Pusat Daerah”. RPJMN 2010-2014 juga telah menetapkan sasaran

pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat, antara

lain: (1) Pertumbuhan ekonomi, dengan proyeksi 7,0 – 7,7% pada tahun

2014; (2) Penurunan tingkat pengangguran, dengan target 5 – 6% pada

akhir 2014; dan (3) Penurunan angka kemiskinan, dengan target 8-10 % di

akhir 2014.

Dalam Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) 2011-

2015 Kabupaten Bantul, Pengentasan Kemiskinan merupakan prioritas

pembangunan ke dua. Prioritas pertama adalah Tata Kelola Pemerintahan

Yang Empatik Dan Bertanggung Jawab, adalah merupakan tata kelola

pemerintahan yang berpihak pada masyarakat. Prioritas pembangunan

ketiga dan keempat, masih merupakan upaya mengentaskan kemiskinan

yaitu Pendidikan dan Kesehatan. Adapun Arah Kebijakan Pengentasan

Kemiskinan seperti tertuang dalam RPJMD 2011-2015 adalah :

1) Koordinasi antar pihak pemerintah daerah, masyarakat/ pelaku

dan pihak swasta terkait dengan penanggulangan kemiskinan



6

2) Peningkatan kesejahteraan dan produktifitas keluarga miskin

melalui pemberdayaan dan partisipasi masyarakat .

Sedangkan Strategi Pengentasan Kemiskinan menggunakan 3 pilar

adalah :

1) Validasi data Kepala Keluarga (KK) miskin dan penguatan sistem

monitoring dan evaluasi (Monev) penanggulangan kemiskinan

2) Program pengurangan Beban Hidup KK miskin

3) Pemberdayaan KK miskin

Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010

tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi

Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pemerintah

Kabupaten Bantul membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan

Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Bantul melalui Keputusan Bupati Bantul

Nomor 01 Tahun 2012.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun

2010 tanggal 8 Juli 2010 tentang fungsi dan tugas pokok TKPK maka

untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas TKPK Kabupaten Bantul

dibentuk Sekretariat TKPK Kabupaten yang mempunyai tugas memberi

dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan kepada

TKPK Kabupaten yang bertanggung jawab kepada Ketua TKPK

Kabupaten dan berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kabupaten Bantul.

Dalam melaksanakan tugasnya, TKPK dibantu Kelompok Program

Penanggulangan Kemiskinan yang bertanggung jawab kepada Ketua

TKPK Kabupaten, yang terdiri atas kelompok program bantuan sosial

terpadu berbasis keluarga, kelompok program penanggulangan



7

kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, kelompok program

penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi

mikro dan kecil dan kelompok program lainnya yang disesuaikan dengan

kebutuhan daerah.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud :

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan

Daerah ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang kondisi

kemiskinan di Kabupaten Bantul dan upaya-upaya yang telah dilakukan

sebagai komitmen Pemerintah Kabupaten Bantul dalam akselerasi

penanggulangan kemiskinan.

Tujuan :

Tujuan dari penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan

Kemiskinan Daerah ini adalah :

a. Mengetahui profil program-program penanggulangan

kemiskinan yang ada di kabupaten Bantul baik dana dari APBD

maupun APBN

b. Memperoleh masukan dan bahan pertimbangan rumusan

kebijakan penanggulangan kemiskinan pada tahun selanjutnya

c. Menjadi bahan evaluasi kinerja TKPK Kabupaten Bantul Tahun

2012



8

1.3 Landasan Hukum

– Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

– Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

– Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

– Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2015;

– Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah;

– Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

– Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) 2010-2014.

– Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan

Penanggulangan Kemiskinan.

– Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Propinsi

Kabupaten/Kota.

– Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun 2011

tentang RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2011 – 2015

– Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2011 tentang

Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bantul



9

– Keputusan Bupati Bantul Nomor 01 Tahun 2012 tentang

Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

(TKPK) Kabupaten Bantul.

– Regulasi nasional dan daerah lainnya yang terkait

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan kinerja TKPK Kabupaten Bantul

Tahun 2012 adalah sebagai berikut :

BAB 1 - PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Maksud dan Tujuan

1.3. Landasan Hukum

1.4. Sistematika Penulisan

BAB 2 - KONDISI KEMISKINAN DI DAERAH

2.1. Perkembangan Kondisi Kemiskinan

2.2. Perkembangan Dimensi Kemiskinan

2.2.1. Bidang Ketenagakerjaan

2.2.2. Bidang Kesehatan

2.2.3. Bidang Pendidikan

2.2.4. Bidang Infrastruktur Dasar

2.2.5. Bidang Ketahanan

BAB 3 – TINJAUAN ANGGARAN BELANJA UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DAERAH

3.1. Komposisi Anggaran Belanja Sektoral 3.2. Anggaran Belanja Sektoral Menurut Jenis Program yang

dibiayai 3.2.1. Bidang Ketenagakerjaan





10


3.2.5. Bidang Ketahanan Pangan

3.3. Relevansi dan Efektivitas Anggaran Penanggulangan Kemiskinan

BAB 4 – KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENANGGULANGAN

KEMISKINAN DI DAERAH

4.1. Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

4.2. Strategi Penanggulangan Kemiskinan

4.3. Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan

4.3.1. Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu

Berbasis Rumah Tangga

4.3.1. Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis

Komunitas

4.3.1. Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis

Usaha Mikro dan Kecil

4.3.1. Program Penanggulangan Kemiskinan Inisiatif

Daerah

4.4. Penanganan Pengaduan Masyarakat

BAB 5 - KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

5.1. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

5.1.1. Koordinasi di Tingkat Daerah

5.1.2. Koordinasi dengan Kelembagaan Di Tingkat Pusat

5.2. Permasalahan Pelaksanaan Koordinasi Penanggulangan

Kemiskinan

5.3. Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2012

5.4. Pengendalian Program Penanggulangan Kemiskinan

5.5. Permasalahan dalam Koordinasi Penanggulangan

Kemiskinan



11

BAB 6 – KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1. Eksisting Kemiskinan Kabupaten Bantul

6.2. Penyesuaian Program dan Anggaran Belanja

6.3. Rencana Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan

Program Penanggulangan Kemiskinan

6.4. Data kemiskinan.



12

BAB II

KONDISI KEMISKINAN DI DAERAH

2.1. Perkembangan Kondisi Kemiskinan

Berdasarkan data BPS tahun 2012, Estimasi penduduk dengan laju

pertumbuhan SP2000 - SP2010 menunjukan jumlah penduduk

Kabupaten Bantul tercatat 921,263 jiwa. Dengan penduduk laki-laki

sebanyak 459,459 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 461,804

jiwa. Kecamatan yang mempunyai penduduk terbesar adalah

Kecamatan Banguntapan sebesar 122.510 jiwa dan kecamatan yang

mempunyai penduduk terendah adalah Kecamatan Srandakan dengan

jumlah 28,668 jiwa.

Secara administratif, Kabupaten Bantul dibagi dalam 17

kecamatan, 75 desa, dan 933 pedukuhan. Desa-desa di Kabupaten

Bantul dibagi lagi berdasarkan statusnya menjadi desa pedesaan (rural

area) dan desa perkotaan (urban area). Secara umum jumlah desa yang

termasuk dalam wilayah perkotaan sebanyak 41 desa, sedangkan desa

yang termasuk dalam wilayah perdesaan sebanyak 34 desa.

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa Kecamatan Dlingo

mempunyai wilayah paling luas, yaitu 55,87 km2, sedangkan jumlah

desa dan pedukuhan yang terbanyak terdapat di Kecamatan Imogiri

dengan 8 desa dan 72 pedukuhan.

Secara demografi penduduk Kabupaten Bantul mempunyai

mata pencaharian yang beragam, namun demikian mayoritas penduduk

bermata pencaharian petani, selain itu penduduk Kabupaten Bantul juga

bermatapencaharian sebagai pedagang, nelayan, pegawai swasta

maupun pegawai pemerintah.



13

Tabel II.1

Data Kepala Keluarga Miskin Kabupaten Bantul

Berdasarkan JENIS KELAMIN

NO Kecamatan

Jumlah Jenis Kelamin Persentase

Kepala Keluarga Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan

1 KRETEK 1542 963 579 62.45 37.55

2 SANDEN 1322 1008 314 76.25 23.75

3 SRANDAKAN 1267 798 469 62.98 37.02

4 PANDAK 2641 1874 767 70.96 29.04

5 B. LIPURO 1604 981 623 61.16 38.84

6 PUNDONG 1968 1298 670 65.96 34.04

7 IMOGIRI 3278 2207 1071 67.33 32.67

8 DLINGO 2405 1920 485 79.83 20.17

9 JETIS 3100 1930 1170 62.26 37.74

10 BANTUL 2010 1330 680 66.17 33.83

11 PAJANGAN 1528 1040 488 68.06 31.94

12 SEDAYU 2497 1849 648 74.05 25.95

13 KASIHAN 3777 2815 962 74.53 25.47

14 SEWON 3744 2792 952 74.57 25.43

15 PIYUNGAN 2248 1531 717 68.10 31.90

16 PLERET 1837 1273 564 69.30 30.70

17 B. TAPAN 3783 2696 1087 71.27 28.73

TOTAL 40551 28305 12246 69.80 30.20

Sumber : Bappeda diolah, 2013

Tabel II.2

Jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan rasio jenis kelamin per kecamatan Kabupaten Bantul Tahun 2011

No. Kecamatan Laki-laki Perempuan Jumlah Rasio jumlah laki-

laki dan perempuan

1 Srandakan 14.214 14.454 28.668 98,34 2 Sanden 14.616 15.128 29.744 96,62 3 Kretek 14.131 15.192 29.323 93,02

4 Pundong 15.543 16.236 31.779 95,73

5 Bambanglipuro 18.524 18.956 37.480 97,72 6 Pandak 23.926 23.982 47.908 99,77



14

7 Bantul 29.681 30.073 59.754 98,70 8 Jetis 25.887 26.426 52.313 97,96

9 Imogiri 28.008 28.528 56.536 98,18

10 Dlingo 17.609 18.058 35.667 97,51 11 Pleret 21.926 21.805 43.731 100,55 12 Piyungan 24.604 24.823 49.427 99,12

13 Banguntapan 62.127 60.383 122.510 102,89

14 Sewon 53.486 52.215 105.701 102,43 15 Kasihan 56.487 56.221 112.708 100,47 16 Pajangan 16.493 16.723 33.216 98,62

17 Sedayu 22.197 22.601 44.798 98,21

Jumlah 459.459 461.804 921.263 99,49

Persentase 49,87 50,13 100 Sumber: BPS, 2012 (Estimasi penduduk dengan laju pertumbuhan SP2000-SP2010, angka sementara)

Salah satu faktor penting dalam aspek kependudukan yang menjadi

dasar pertimbangan dalam perencanaan pembangunan adalah angka

pertumbuhan penduduk. Angka pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bantul

dalam kurun waktu lima tahun terakhir dapat diketahui mengalami penurunan

yaitu dari 1,52% (tahun 2007) menjadi 1,07% (tahun 2011).

Angka laju pertumbuhan penduduk menurun dari tahun ke tahun sehingga

kondisi ini menunjukkan keberhasilan dalam pengendalian pertumbuhan

penduduk.

Tabel II.3 Angka Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Bantul Tahun 2007-2011

No Tahun Jumlah Penduduk Laju Pertumbuhan (%)

1 2007 872.866 1,52 2 2008 886.061 1,51 3 2009 899.312 1,50 4 2010 911.503 1,36 5 2011 921.263 1,07

Sumber: BPS (Estimasi Jumlah Penduduk Berdasarkan Hasil SP2010)

Berdasarkan data estimasi penduduk dengan laju pertumbuhan

SP2000-SP2010 dapat diketahui bahwa komposisi penduduk di Kabupaten



15

Bantul memiliki kecenderungan bahwa mayoritas penduduk di Kabupaten

Bantul berusia di atas 40 tahun. Hal tersebut mencerminkan bahwa usia

harapan hidup penduduk di Kabupaten Bantul mengalami peningkatan.

Tabel II.4

Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur di Kabupaten Bantul Tahun 2011

Kecamatan Kelompok Umur

Jumlah 0-9 10-14 15-19 20-24 25-39 40+

1 Srandakan 4.160 2.066 2.177 1.834 6.237 12.194 28.668

2 Sanden 4.184 2.248 2.288 1.638 6.170 13.216 29.744

3 Kretek 3.928 2.133 2.188 1.699 6.084 13.291 29.323

4 Pundong 4.546 2.355 2.418 2.039 6.880 13.541 31.779

5 Bambanglipuro 5.598 2.675 2.699 2.268 8.212 16.028 37.480

6 Pandak 7.016 3.562 3.628 3.190 10.824 19.688 47.908

7 Bantul 9.034 4.299 4.532 4.372 13.872 23.645 59.754

8 Jetis 8.155 3.749 3.917 3.619 12.506 20.367 52.313

9 Imogiri 8.613 4.034 4.163 3.908 13.395 22.423 56.536

10 Dlingo 5.257 2.920 2.782 2.294 7.898 14.516 35.667

11 Pleret 7.621 3.452 3.626 3.308 11.279 14.445 43.731

12 Piyungan 8.153 4.324 4.155 3.459 11.960 17.376 49.427

13 Banguntapan 20.062 8.844 9.626 12.724 32.430 38.824 122.510

14 Sewon 16.341 7.768 8.510 10.009 27.150 35.923 105.701

15 Kasihan 17.573 8.318 9.108 11.476 28.809 37.424 112.708

16 Pajangan 5.268 2.511 2.511 2.447 8.105 12.244 33.216

17 Sedayu 7.151 3.400 3.400 3.078 10.554 17.254 44.798

Jumlah 142.660 68.749 71.728 73.362 222.365 342.399 921.263

Persentase 15,48 7,46 7,78 7,96 24,13 37,16 100,00 Sumber: BPS, 2012 (Estimasi pendududk dengan laju pertumbuhan SP2000-SP2010, angka sementara)

Tabel II. 5

Rekapitulasi Data Kepala Keluarga Miskin Dalam Wilayah Kabupaten Bantul Berdasarkan JENIS KELAMIN

NO Kecamatan

Jumlah Jenis Kelamin Persentase Kepala Keluarga Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan 1 KRETEK 1542 963 579 62.45 37.55 2 SANDEN 1322 1008 314 76.25 23.75



16

3 SRANDAKAN 1267 798 469 62.98 37.02 4 PANDAK 2641 1874 767 70.96 29.04 5 B. LIPURO 1604 981 623 61.16 38.84 6 PUNDONG 1968 1298 670 65.96 34.04 7 IMOGIRI 3278 2207 1071 67.33 32.67 8 DLINGO 2405 1920 485 79.83 20.17 9 JETIS 3100 1930 1170 62.26 37.74 10 BANTUL 2010 1330 680 66.17 33.83 11 PAJANGAN 1528 1040 488 68.06 31.94 12 SEDAYU 2497 1849 648 74.05 25.95 13 KASIHAN 3777 2815 962 74.53 25.47 14 SEWON 3744 2792 952 74.57 25.43 15 PIYUNGAN 2248 1531 717 68.10 31.90 16 PLERET 1837 1273 564 69.30 30.70 17 B. TAPAN 3783 2696 1087 71.27 28.73 TOTAL 40551 28305 12246 69.80 30.20 Sumber : Bappeda diolah, 2013

Menurut data Pemerintah Kabupaten Bantul, jumlah penduduk miskin

tahun 2012 sebesar 40.551 KK. Dengan jumlah laki-laki sebesar 28.305 dan

perempuan sebesar 12.246 KK.

Tabel II.6

Jumlah Keluarga Miskin Kabupaten Bantul Tahun 2007-2011

No, Kecamatan Σ KKM

2007 2008 2009 2010 2011 Jiwa Miskin 2011 1 Kretek 1.940 1.842 1.600 1.482 1.479 4.065 2 Sanden 1.474 1.454 1.337 1.238 1.296 3.991 3 Srandakan 2.326 2.025 1.790 1.305 1.312 4.262 4 Pandak 4.810 3.376 3.224 2.791 2.646 8.320 5 Bambanglipuro 3.269 2.685 2.158 1.611 1.551 4.835 6 Pundong 3.778 2.834 1.725 2.199 1.972 6.062 7 Imogiri 6.521 4.734 3.408 3.302 3.117 9.543 8 Dlingo 3.418 3.411 2.595 2.560 2.477 7.367 9 Jetis 4.599 3.654 2.982 2.929 2.951 8.811

10 Bantul 3.920 3.747 3.132 2.019 1.949 5.630 11 Pajangan 2.312 2.183 1.886 1.672 1.537 4.713 12 Sedayu 3.780 2.984 2.604 2.596 2.545 9.573



17

No, Kecamatan Σ KKM

2007 2008 2009 2010 2011 Jiwa Miskin 2011 13 Kasihan 5.333 4.845 4.427 3.948 3.842 12.738 14 Sewon 6.531 6.061 4.548 3.980 3.771 12.291 15 Piyungan 3.634 3.593 2.366 2.217 2.257 6.921 16 Pleret 4.449 2.838 2.270 1.817 1.817 5.392 17 Banguntapan 5.495 5.273 4.963 3.814 3.802 12.965

Jumlah 67.589 57.539 47.015 41.480 40.321 127.479 Sumber: BKK PP dan KB Bantul 2012

Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan

untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan

non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Penduduk miskin

dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Data persentase KK miskin tahun 2011

sebesar 40.321 KK dengan prosentase 15,61 % dengan jumlah miskin 127.479

orang. Tahun 2012 menjadi 40.551 KK dengan prosentase 14,82 % dengan

jumlah jiwa miskin 126.980 orang.

Tabel II.7

Prosentase KK Miskin dan Jiwa Miskin Tahun 2010 – 2011 Kabupaten Bantul

Tahun Jumlah KK Total

Jumlah KK Miskin

% Jumlah Jiwa Total Jumlah Jiwa Miskin %

2011 258294 40321 15,61 848.608 127.479 15,02

2012 273563 40551 14,82 889.647 126.980 14,27

Sumber : BKK PP dan KB Kabupaten Bantul, 2012



18

Gambar II.1

Perkembangan Jumlah KK dan KK Miskin Kab. Bantul Tahun 2006-2012

232212 240427 248753 254149 256463 258294273563

8139867589 57539 47015 41480 40321 40551

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

KK Total

Sumber: BPS, 2012

Gambar II.2

Persentase KK Miskin Kabupaten Bantul Tahun 2004-2010

13.3

22

35.1

28.1

23.1

18.516.17

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Persentase kemiskinan

Sumber : Pendataan Gakin BKK,PP,KB, 2010



19

Adapun persebaran KK miskin tahun 2012, di 17 Kecamatan adalah

seperti tergambar dalam diagram berikut. Rata-rata prosentase KK miskin di

Kecamatan sebesar 16,17 %. Jumlah KK miskin terkecil di Kecamatan Bantul

sebesar 12, 61%, sedang jumlah terbesar di Kecamatan Dlingo sebesar

22,50%.

Gambar II.3

Persentase KK Miskin Per Kecamatan Tahun 2012

Sumber : Pendataan Gakin BKK,PP,KB, 2012

Prosentase penduduk miskin di Kabupaten Bantul lebih rendah

dibandingkan dengan Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulon Progro.

Namun berada sedikit diatas rata-rata provinsi DIY yaitu 17,64 % sedangkan

rata-rata Provinsi sebesar 17,23 %.

Gambar II.4

Perbandingan Tingkat Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009

Sumber : Bappeda, 2010



20

2.2 Perkembangan Dimensi Kemiskinan

2.2.1 Bidang Ketenagakerjaan

Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian, pembangunan

ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang merupakan bagian

pembangunan daerah yang bertujuan untuk menyediakan lapangan kerja

dan lapangan usaha untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang

layak bagi kemanusiaan dengan harapan jumlah penganggur dan

setengah penganggur dapat ditekan atau diperkecil. Sehubungan dengan

hal tersebut kondisi permasalahan ketenagakerjaan ternyata sangat terkait

erat dengan keadaan ekonomi yang berkembang setiap saat.

Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan

tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.

Ketenagakerjaan berhubungan dengan tingkat angkatan kerja pada suatu

wilayah tertentu. Jumlah angkatan kerja terdiri dari jumlah penduduk yang

bekerja dengan perbandingan penduduk yang belum mendapatkan

kesempatan bekerja. Untuk mengatasi permasalahan angkatan kerja ini

diantaranya melalui program untuk persediaan tenaga kerja (menambah

jenis pelatihan sesuai kondisi pasar, meningkatkan bantuan pendidikan

bagi tenaga kerja, meningkatkan program keluarga berencana untuk

menurunkan laju pertumbuhan penduduk dan tenaga kerja), program untuk

kebutuhan tenaga kerja (meningkatkan kapasitas dan peralatan serta

kemampuan pengajar di sekolah sekolah kejuruan, melaksanakan

pelatihan wirausaha bantuan permodalan dan fasilitas, memberikan insentif

dan kemudahan dalam bidang investasi) dan program untuk

pengangguran (pembangunan informasi pasar kerja yang mudah diakses,

peningkatan penempatan tenaga kerja luar negeri melalui pemasaran,

pelatihan, bantuan permodalan). Pada Tahun 2011 angkatan kerja di

Bantul sebanyak 505.786 orang menjadi 530.068 orang pada Tahun 2012.

Jumlah angkatan kerja laki-laki dan perempuan di Kabupaten Bantul pada



21

Tahun 2011 ini hampir sama, yaitu laki-laki sebesar 262.020 jiwa dan

perempuan sejumlah 243.766 jiwa. Jumlah penduduk angkatan kerja

menurut kelompok umur dan tingkat pendidikan Tahun 2011 dapat dilihat

pada gambar berikut:

Gambar II.5

Angkatan Kerja Menurut Kelompok Umur Tahun 2011 Kabupaten Bantul

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2011



22

Gambar II. 6

Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2011 Kabupaten Bantul

Sumber: DInas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2011

Masalah pelik ketenagakerjaan di Bantul adalah bahwa para pencari

kerja ini sebagian besar justru mereka yang berpendidikan (lihat Tabel 3).

Lulusan terbanyak pencari kerja adalah lulusan perguruan tinggi (sarjana S1),

diikuti oleh lulusan sekolah menengah kejuruan dan Diploma 3/ 4 baru SMA.

Sementara itu meraka yang lulusan SD dan SMP cenderung tidak mencari

pekerjaan. Persoalan ini menjadi indikasi serius lemahnya jiwa

kewirausahaan yang ada dalam masyarakat, bahkan lulusan perguruan tinggi

mencari pekerjaan bukan menciptakan lapangan kerja. Sementara lulusan

SD dan SMP karena tidak memiliki daya tawar mereka cenderung untuk

menerima pekerjaan apapun.



23

Tabel II.8 . Jumlah Angkatan Kerja di Kabupaten Bantul Tahun 2011 – 2012

No

Kecamatan Angkatan Kerja

Tahun 2011 Tahun 2012

Bekerja Penganggur Bekerja Penganggur

1 Srandakan 17.666 267 19.931 1.853

2 Sanden 16.192 2.497 18.805 2.415

3 Kretek 18.680 615 17.210 1.844

4 Pundong 15.748 386 15.772 362

5 Bambanglipuro 24.685 2.361 22.249 1.674

6 Pandak 29.471 1.984 32.500 870

7 Bantul 32.396 4.286 36.841 3.804

8 Jetis 25.064 2.007 25.090 1.793

9 Imogiri 36.198 1.466 34.444 1.335

10 Dlingo 22.948 1.176 28.759 865

11 Pleret 25.410 2.886 29.540 2.072

12 Piyungan 20.514 588 27.371 3.051

13 Banguntapan 51.992 1.432 55.192 958

14 Sewon 43.828 2.645 43.456 1.309

15 Kasihan 47.709 2.801 46.237 2.463

16 Pajangan 20.809 701 21.091 309

17 Sedayu 27.257 1.121 27.505 1.098

Jumlah 476.567 29.219 501.993 28.075

Persentase 5,8% 5,3%

Jumlah 476.567 29.219 501.993 28.075

Presentase 5,8% 5,3%

Sumber : Disnakertrans

Tabel II.9

Rasio Penduduk yang Bekerja dengan Angkatan Kerja Tahun 2007 – 2011 Kabupaten Bantul

Uraian 2007 2008 2009 2010 2011

Jumlah penduduk yang bekerja 427.431 430.771 440.259 451.281 476.467

Jumlah angkatan kerja 461.593 466.136 471.112 481.420 505.786

Rasio Penduduk yang bekerja 0,93 0,92 0,93 0,94 0,94

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul



24

Tabel II.10

Penduduk Yang Bekerja menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2011-2012

No. Pendidikan 2011 2012

1 Tidak tamat SD 6.273 4.651

2 SD 6.486 6.316

3 SLTP 6.499 6.734

4 SLTA 6.485 6.670

5 Akademi 1.987 2.117

6 S1/S2 1.489 1.587

J u m l a h 29.219 28.075

Sumber : Disnakertrans

a. Relevansi dan Efektivitas Program

Analisis relevansi dipergunakan untuk mengetahui relevansi

perkembangan capaian pembangunan daerah terhadap perkembangan

tersebut secara nasional, menurut indikator yang ditentukan. Sedangkan

analisis efektivitas dipergunakan untuk mengetahui efektivitas intervensi

terhadap Indikator kemiskinan serta keterkaitan antara indikator utama

dan indikator pendukung dari capaian pembangunan daerah.

Kinerja program penanggulangan kemiskinan, dapat dilihat dari

penurunan maupun prosentase jiwa miskin di suatu wilayah. Dari data

prosentase jiwa miskin Kabupaten Bantul tahun 2006 – 2012 dibandikan

dengan provinsi DIY maupun secara nasional, secara umum prosentase

jiwa miskin Kabupaten Bantul lebih besar dari kedua wilayah diatasnya.

Namun demikian, grafik 3 dibawah, menunjukkan percepatan penurunan

kemiskinan yang cukup signifikan terjadi di Kabupaten Bantul. Bahkan di

tahun 2010, prosentase jiwa miskin menurun melampaui provinsi DIY.

Hal tersebut disebabkan semakin beragamnya program penanggulangan

kemiskinan dan semakin besarnya alokasi anggaran untuk program



25

penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul. (selengkapnya akan

diuraikan di Bab III dan Bab IV). Selain itu juga disebabkan semakin

terkoordinasinya kinerja TKPK di Kabupaten Bantul.

Gambar II.8

Presentase Jiwa Miskin Kabupaten Bantul, Propinsi DIY dan Nasional

Tahun 2006-2010

19.08 18.99 18.32

17.23

16.83

17.7516.58

15.42 14.15 13.33

36.23

27.3922.58

18.05

15.38

10

20

30

40

2006 2007 2008 2009 2010Propinsi Nasional Bantul

Sumber : Bappeda, 2011, diolah

Selama periode Maret 2009 hingga 2010, angka kemiskinan

nasional hanya turun tipis dari 0,8 persen dari 14,15 persen menjadi 13,3

persen. Angka kemiskinan pada Maret 2010 turun ke angka 31,02 juta

jiwa atau sekitar 13,33 persen dari total penduduk Indonesia. Sementara

itu sampai akhir tahun 2010 angka kemiskinan turun sebesar 11,25%.

Angka kemiskinan di Provinsi DIY tahun 2007 sebesar 18.99 %,

terus mengalami penurunan sampai dengan tahun 2010 sebesar 16,83%.

Gambar II.9

Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Kab. Bantul 2005-2010



26

Sedangkan di Kabupaten Bantul, sampai dengan tahun 2010 masih

memiliki 16,17 % KK miskin. Hal ini disebabkan karena masih belum

optimalnya akses pelayanan kesehatan, pendidikan, permodalan/kredit

dan informasi bagi keluarga miskin. Permasalahan lain adalah masih

belum optimalnya kemitraan pemerintah, dunia usaha, LSM, dan

masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan.

Seperti diketahui, rendahnya kesempatan kerja merupakan faktor

penyebab pengangguran. Pengangguran/ tidak bekerja merupakan salah

satu indikator penyebab seseorang menjadi miskin. Berikut adalah

gambaran penduduk yang bekerja dan data penduduk menganggur.

Gambar II.10

Angkatan Kerja, Bekerja dan Menganggur Kabupaten Bantul

Tahun 2006 – 2010

Sumber : Disnakertrans, 2010, diolah

Data Pengangguran di Kabupaten Bantul, cenderung menurun dari

tahun 2006 – 2010. Hal tersebut disebabkan makin dimudahkannya

peluang berusaha serta banyaknya pelatihan ketrampilan bagi angkatan

kerja baru. Analisis perbandingan pada data penduduk bekerja dan

menganggur dengan Provinsi DIY menunjukkan bahwa meskipun kecil

angkanya, dari tahun 2006 – 2010, angka pengangguran cenderung



27

menurun sedangkan angka Provinsi DIY sedikit meningkat. Gambaran

secara rinci dapat diamati pada grafik dibawah ini :

Gambar II.11

Penduduk Bekerja Provinsi DIY dan Kabupaten Bantul Tahun 2006 – 2010

Sumber : Bappeda Provinsi DIY dan Disnakertrans Kab. Bantul, 2010

Gambar II.12

Penduduk Menganggur Provinsi DIY dan Kabupaten Bantul

Tahun 2006 – 2010

Sumber : Bappeda Provinsi DIY dan Disnakertrans Kab. Bantul, 2010

Program pemberdayaan merupakan salah satu upaya yang telah

dilaksanakan pemerintah kabupaten Bantul dalam rangka

penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran. Kebijakan



28

tersebut diarahkan untuk mengembangkan kemampuan masyarakat,

membangunan perilaku, serta pengorganisasian masyarakat. Program

kegiatan penanganan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah

Kabupaten Bantul dari tahun ke tahun telah menunjukan hasil yang

cukup baik, hal ini tercermin dari semakin kecilnya jumlah prosentase

Kepala Keluarga (KK) miskin dari tahun ke tahun. Pada tahun pertama

yaitu pada tahap awal program ini dilakukan memang belum menunjukan

keberhasilan, sehingga pada tahun 2005 tercatat jumlah prosentase KK

miskin justru mengalami peningkatan dari 13,29% (tahun 2004) menjadi

21,99% (tahun 2005), dan 35,05% pada tahun 2006, hal ini dikarenakan

kejadian gempa 27 Mei 2006. Namun untuk tahun-tahun berikutnya

prosentase KK miskin mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu

dari 35,05% pada tahun 2006 menjadi 28,11% (tahun 2007), 23,13%

(tahun 2008) dan 18,05% (tahun 2009) serta turun lagi menjadi 16,17%

(tahun 2010).

b. Prioritas Intervensi dan Wilayah

Kecamatan yang mempunyai penduduk miskin terbanyak adalak

kecamatan Kasihan, kecamatan Banguntapan dan Kecamatan Sewon.

Kecamatan penerima program/kegiatan kemiskinan terbanyak

(sampai dengan tahun 2009) adalah Kecamatan Imogiri (283

program/kegiatan) dan Kecamatan Banguntapan (257 program/kegiatan).

Dari hasil evaluasi program penanggulangan kemiskinan yang

dilakukan pada tahun 2009, terdapat beberapa catatan yang akan

diperbaiki pada pelaksanaan kinerja program penanggulangan

kemiskinan di tahun-tahun selanjutnya. Catatan tersebut adalah :

1) Implementasi program penanggulangan kemiskinan

(pronangkis) yang diselenggarakan Pemda Kabupaten Bantul



29

pada tahun 2009 pada umumnya mampu menurunkan angka

kemiskinan, yakni pada rentang penurunan 1,58-10,91%.

2) Sejumlah 52 unit kegiatan (program) pronangkis yang

dilaksakanan oleh 10 SKPD Pemda Kabupaten Bantul, dan

didukung pendanaan serta kelengkapan peraturan yang

memadai. Pada umumnya kegiatan (program) yang diluncurkan

sesuai dengan persoalan kemiskinan yang menjadi beban

masyarakat yakni didominansi oleh permasalahan ekonomi,

papan dan kesehatan, serta sebagian kecil pangan.

3) Perencanaan program (kegiatan) prespektif dapat ditingkatkan

melalui pelibatan TKPK Kabupaten Bantul secara intensif. Di

sejumlah kecil wilayah dijumpai jumlah kegiatan yang berlebih

tidak sepadan dengan persoalan kemiskinan yang menjadi

beban masyarakat. Sejauh ini implementasi masing-masing

kegiatan (program) belum dilengkapi SOP yang jelas,

sementara pelaporan hasil dalam format LAKIP tidak cukup

menggambarkan informasi pelaksanaan kegiatan (program)

secara komprehensif.

2.2.2 Bidang Kesehatan

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

menyatakan bahwa pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan

berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan,

penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan

nondiskriminatif, serta norma-norma agama. Pembangunan kesehatan

bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan

hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud peningkatan derajat

kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi



30

pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan

ekonomis.

Salah satu sarana untuk promosi kesehatan melalui Bantul Expo

yang diisi dengan pemeriksaan kesehatan paru dan jantung pada

pengunjung serta konsultasi kesehatan. Selain itu dalam memperingati

Hari Kesehatan Nasional, diadakan serangkaian kegiatan berupa senam

sehat, Festival Bantul Sehat dan jambore kader. Sosialisasi program-

program kesehatan juga dilakukan lewat media elektronik yaitu radio,

televisi dan website serta media cetak berupa leaflet, poster dan majalah

Infokes.

Hasil kegiatan promosi kesehatan tentang Perilaku Hidup Bersih

dan Sehat (PHBS) mengalami peningkatan yang cukup baik. Dilihat dari

PHBS tatanan rumah tangga pada tahun 2012, sebanyak 67,27% rumah

tangga telah ber-PHBS.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan derajat

kesehatan dilakukan dengan kegiatan inovatif berupa Desa Bebas 4

Masalah Kesehatan (DB4MK) yang dimulai sejak tahun 2007. Tujuan

kegiatan adalah untuk merubah pola pikir, pola sikap, dan pola tindak

seluruh stakeholder, termasuk juga para pejabat dan masyarakat dalam

ikut menangani permasalahan kesehatan; menurunkan kematian ibu

maternal, kematian bayi, menurunkan jumlah kesakitan DBD, jumlah

penderita gizi buruk, dan meningkatkan penemuan kasus TBC.

Unit analisis DB4MK telah diubah dari Desa Bebas 4 Masalah

Kesehatan menjadi Dusun Bebas 4 Masalah Kesehatan. Hal ini

berdasarkan aspirasi dari kepala desa dan masyarakat karena peluang

masyarakat untuk mendapatkan reward lebih besar dengan unit analisis

yang lebih kecil yaitu dusun dan masyarakat mempunyai harapan yang

lebih besar untuk mengupayakan daerahnya bebas empat masalah

kesehatan. Reward diberikan bagi dusun dengan kriteria :

a) Bebas kematian ibu, kematian bayi, gizi buruk, dan DBD;



31

b) Persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan 100%;

c) Kunjungan ibu hamil ke fasilitas kesehatan (K7) minimal 90%;

d) Partisipasi masyarakat di Posyandu (D/S) minimal 90% dalam 12

bulan;

e) Kunjungan neonatal lengkap minimal 90%; dan

f) Angka Bebas Jentik (ABJ) minimal 95%.

Pada tahun 2012, reward diberikan pada 40 dusun dari 567 dusun

yang masyarakatnya secara aktif melakukan upaya pemberdayaan dan

hasilnya diketahui melalui indikator proses yang telah ditetapkan, dan

disahkan berdasarkan SK Bupati Nomor 363 Tahun 2012 tentang

Pemenang Reward DB4MK Plus.

a. Perkembangan Antar –Waktu dan Antar-Wilayah

Di dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

diamanatkan bahwa pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan

berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan,

penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan

nondiskriminatif, serta norma-norma agama. Pembangunan kesehatan

bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan

hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud peningkatan derajat

kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi

pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan

ekonomis.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur

kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pembangunan bidang kesehatan juga menjadi perhatian penting

dalam komitmen dunia internasional yang dituangkan dalam Millenium

Development Goals (MDG’s). Target MDG’s yang terkait langsung



32

dengan bidang kesehatan yaitu memberantas kemiskinan dan kelaparan

(target 1), menurunkan angka kematian anak (target 4), meningkatkan

kesehatan ibu (target 5), dan memerangi HIV dan AIDS, malaria serta

penyakit lainnya (target 6), serta memastikan pelestarian lingkungan

hidup (target 7). Sampai dengan tahun 2005 indikator-indikator

kesehatan yang barkaitan dengan pencapaian MDG’s masih belum

optimal seperti angka gizi buruk masih 1,02%, Angka kematian bayi

(AKB) masih 12,24 per 1000 kelahiran hidup. Angka kematian ibu (AKI)

masih 109,65 per 100.000 kelahiran hidup dan angka kesakitan Demam

Berdarah Dengue (DBD) 26 per 100.000 penduduk. Dalam rangka

akselerasi perbaikan indikator kesehatan diatas Pemerintah Kabupaten

Bantul merumuskan program Dusun Bebas 4 Masalah Kesehatan

(DB4MK). Masalah kesehatan yang diakselerasi tersebut adalah : AKI,

AKB, Gizi buruk, BDB dan Tubercolosis (TB).

Upaya pembangunan bidang kesehatan, selain dilaksanakan

dengan program, juga didukung dengan ketersediaan dan kecukupan

sarana dan prasarana kesehatan. Berikut adalah sebaran sarana

kesehatan di wilayah Kabupaten Bantul, meliputi 27 Puskesmas, yang

terdiri dari 16 Puskesmas dengan Tempat Tidur dan 11 Puskesmas Non

Tempat Tidur, Puskesmas Pembantu ada 67 buah, dan Puskesmas

Keliling 27 unit. Rumah Sakit Pemerintah ada dua, yaitu Rumah Sakit

Umum Panembahan Senopati Bantul dan RS Hardjo Lukito, serta BP4

sebanyak satu buah dan Gudang Farmasi satu buah.

Pelayanan kesehatan swasta dilaporkan Rumah Sakit Swasta ada 9

Rumah Sakit, Praktek Dokter Perorangan 491 buah, Bidan Praktek

Swasta 261 buah, Balai Pengobatan/Klinik 78 buah, Rumah Bersalin 32

buah, Praktek Pengobatan Tradisional 83 buah, Toko Obat 4 buah,

Apotek 100 buah, Laboratorium swasta 4 buah, Industri kecil Obat

Tradisional 20 buah dan optikal 5 buah. Untuk Upaya Kesehatan



33

Berbasis Masyarakat (UKBM), di Kabupaten Bantul sudah terbentuk 75

Desa Siaga dengan 75 Poskokesdes, dan 1123 Posyandu.

Tabel II.11

JUMLAH TENAGA MEDIS DAN PARAMEDIS PUSKESMAS TAHUN 2011 No Puskesmas Dokter

Umum Dokter

Gigi Apoteker & Tenaga Farmasi

Bidan Perawat Gizi Kesmas Sanitasi Teknis Medis

1 Srandakan 4 2 2 10 8 2 1 1 1

2 Sanden 4 2 1 11 9 2 1 2 2

3 Kretek 4 2 1 12 8 1 1 2 2

4 Pundong 3 3 1 9 8 1 0 1 1

5 Bambanglipuro 4 1 2 11 9 2 0 3 2

6 Pandak I 5 2 1 8 8 2 0 2 2

7 Pandak II 3 1 1 3 5 1 0 1 1

8 Bantul I 2 3 1 4 5 1 1 2 1

9 Bantul II 3 2 1 4 6 2 0 2 1

10 Jetis I 3 1 2 8 7 3 0 1 1

11 Jetis II 2 1 1 5 5 1 0 1 1

12 Imogiri I 5 2 0 8 9 2 1 1 2

13 Imogiri II 2 2 1 5 7 2 0 1 1

14 Dlingo I 4 1 2 10 8 1 2 1 1

15 Dlingo II 3 3 1 7 8 1 2 1 1

16 Pleret 3 1 1 11 10 2 1 2 2

17 Piyungan 5 2 1 8 9 2 2 1 3

18 Banguntapan I 2 1 1 4 6 1 1 2 2

No Puskesmas Dokter Umum

Dokter Gigi

Apoteker & Tenaga Farmasi

Bidan Perawat Gizi Kesmas Sanitasi Teknis Medis

19 Banguntapan II 4 1 1 11 9 2 0 2 1

20 Banguntapan III 2 1 1 5 6 1 0 3 1

21 Sewon I 4 2 2 8 10 2 0 1 4

22 Sewon II 2 1 1 6 4 2 0 2 2

23 Kasihan I 6 2 1 10 9 1 1 2 2

24 Kasihan II 3 1 1 4 6 2 2 1 1

25 Pajangan 2 2 1 9 9 2 0 1 2

26 Sedayu I 5 2 1 5 11 1 1 1 1

27 Sedayu II 2 1 1 4 5 1 1 2 1

Jumlah 91 45 31 203 204 44 20 42 42

Sumber : Dinkes, 2012



34

Berikut disajikan gambar peta penyebaran Puskesmas dan Rumah

Sakit di Kabupaten Bantul Tahun 2012 :

Gambar II.13

Sebaran Sarana Kesehatan di 17 kecamatan

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Bantul 2010

Gambar II.14

UMUR HARAPAN HIDUP

70,9 70,9 70,95

71,1171,21

71,31

70,6

70,8

71

71,2

71,4

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Tahu

n

Tahun

Angka Harapan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2005 - 2010

BantulSumber: BPS Kab. Bantul, 2011

Data Susenas tahun 2002 dilaporkan bahwa Umur Harapan Hidup

Waktu Lahir di Kabupaten Bantul untuk Laki-laki adalah 71 tahun dan Wanita

adalah 72 tahun. Menurut SDKI tahun 2002-2003 data terendah di Indonesia

bahwa UHH (Eo) di Propinsi DIY adalah 72,4 tahun.



35

b. Relevansi dan Efektivitas Program

1. Angka Kematian Bayi

Peningkatan kesehatan bayi di Kabupaten Bantul mengalami

tren meningkat yang ditandai dengan Angka Kematian Bayi (AKB) di

Kabupaten Bantul sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 secara

umum cenderung mengalami penurunan yang disebabkan karena

kinerja pemerintah dalam bidang kesehatan cukup baik. Upaya yang

dilakukan Pemerintah Kabupaten Bantul dengan lebih meningkatkan

peran serta masyarakat melalui Program Desa bebas 4 masalah

Kesehatan (DB4K) sehingga diharapkan pada tahun-tahun berikutnya

bisa menurunkan angka kematian bayi.

Capaian indikator angka kematian bayi (AKB) pada tahun 2012

sebesar 8,6 per 1000 kelahiran hidup, telah berhasil mencapai target

yang telah ditentukan dalam RPJMD yaitu sebesar 9 per 1000 kelahiran

hidup. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan bayi sudah

cukup baik dengan capaian AKB yang dibawah target.

Dalam rangka mempercepat penurunan kematian bayi,

memerlukan keterpaduan lintas program antara lain yaitu Program

Pencegahan Penyakit melalui imunisasi pada bayi, Program Perbaikan

Gizi Masyarakat, yaitu peningkatan pemberian Air Susu Ibu (ASI)

Eksklusif bagi bayi sampai umur 6 bulan, dan pemberian makanan

pendamping ASI dari keluarga miskin (Gakin). Perkembangan Angka

Kematian Bayi (AKB) per 1000 KH sebagaimana disajikan pada

Gambar II.15.



36

Gambar II.15

Perkembangan Angka Kematian Bayi per 1.000 KH

Di Kabupaten Bantul Tahun 2005-2010

12.2413.76

9.19

13.2311.75

9.8

19 18 17 17 17 17

32

28 27 27 26 26

0

5

10

15

20

25

30

35

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Bantul Propinsi Nasional

Sumber : Dinas Kesehatan, 2011

Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa upaya penurunan

AKB di Kabupaten Bantul sudah mengalami keberhasilan. AKB pada

tahun 2005 12,24 per 1000 KH menurun menjadi 8,6 per 1000 KH pada

tahun 2012. Keberhasilan ini juga tampak bila dibandingkan AKB

Propinsi DIY dan nasional seperti pada grafik di atas.

2. Angka Kematian Balita

Kesehatan bayi mengalami kecenderungan meningkat yang

ditandai dengan rendahnya Angka (AKB). Upaya yang dilakukan

Pemerintah Kabupaten Bantul dengan lebih meningkatkan peran serta

masyarakat melalui Program Desa Bebas 4 Masalah Kesehatan

(DB4MK) sehingga diharapkan pada tahun-tahun berikutnya bisa

menurunkan angka kematian bayi.

Upaya mempercepat penurunan kematian bayi memerlukan

keterpaduan lintas program antara lain program pencegahan penyakit

melalui imunisasi pada bayi dan program perbaikan gizi masyarakat.



37

Adapun keterpaduan program perbaikan gizi meliputi peningkatan

pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif bagi bayi sampai umur enam

bulan, dan pemberian makanan pendamping ASI (MP ASI) bagi

keluarga miskin (Gakin), serta kegiatan Kelompok Pendukung Ibu (KP

Ibu). KP Ibu bertujuan untuk memotivasi ibu hamil dalam melakukan

Inisiasi Menyusu Dini (IMD) pada saat melahirkan sehingga

mendorong peningkatan pemberian ASI eksklusif.

Imunisasi sebagai salah satu upaya pencegahan penyakit

menular yang dapat mengakibatkan kematian bayi, dilaksanakan

melalui pemberian Lima Imunisasi Dasar Lengkap (LIL) pada bayi.

Keterpaduan Program Penurunan Kematian Bayi dan Balita dengan

Program imunisasi memperlihatkan cakupan pemberian imunisasi

dasar yang mengalami peningkatan dan dibarengi dengan

menurunnya angka kematian bayi. Peningkatan cakupan imunisasi

dapat dilihat pada Gambar II.16 dan II.17.

Pada tahun 2010 seluruh desa di Kabupaten Bantul (75 desa),

sudah mencapai UCI (Universal Child Immunization). Desa dikatakan

UCI jika cakupan bayi mendapatkan imunisasi dasar di wilayah

tersebut minimal 80%.

Unit pelayanan imunisasi di Kabupaten Bantul melibatkan juga

peran swasta. BPS (bidan praktek swasta), rumah bersalin, rumah

sakit swasta dilibatkan dalam memberikan pelayanan imunisasi dasar.

Dalam rangka memantau kualitas vaksin, maka Dinas Kesehatan

Kabupaten Bantul melakukan kegiatan supervisi rutin ke unit

pelayanan imunisasi baik pemerintah maupun swasta. Kegiatan ini

meliputi pemantauan cold chain, pencatatan pelaporan, penyimpanan

vaksin, serta pengelolaan limbah.



38

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

DPT+HB1 101.89 96.29 90.81 88.2 96.35 95.7 99.49

DPT+HB3 89.36 91.79 87.73 83.24 93.99 94.7 98.94

0

20

40

60

80

100

120

%

Tahun

Gambar II.16Cakupan Imunisasi DPT+HB

Tahun 2005-2011

DPT+HB1 DPT+HB3

Gambar II.17

Pencapaian Imunisasi di Kabupaten Bantul

Tahun 2005 – 2009

IH: ibu hamil Sumber: Dinas Kesehatan, 2010



39

3. Angka Kematian Ibu Melahirkan

Program peningkatan dan Keselamatan Ibu bertujuan untuk

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya penurunan

Angka Kematian Ibu (AKI). Angka kematian ibu di Kabupaten Bantul

mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun namun demikian karena tingkat

partisipasi masyarakat melalui pemberdayaan kader kesehatan untuk

pendampingan ibu hamil resiko tinggi dan peningkatan kualitas sarana

prasarana kesehatan serta sumber daya manusia maka pada tahun

2010 Angka kematian ibu melahirkan dapat ditekan. Kecenderungan

angka kematian ibu (AKI) sebagaimana disajikan pada Gambar II.18.

Gambar II.18.

Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup

Kabupaten Bantul Tahun 2005-2010

109.6584.26

47.14

140.3158.29

82.07110 107 105 104 104

267247

228 228

0

50

100

150

200

250

300

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Bantul Propinsi Nasional

Sumber : Dinas Kesehatan, 2012

Angka kematian Ibu di Kabupaten Bantul pada tahun 2010

dilaporkan terjadi penurunan yang cukup tinggi (82,1 per 100.000 KH).

Dari grafik diatas terlihat bahwa upaya penurunan AKI di kabupaten

Bantul sudah cukup berhasil. AKI pada tahun 2005 sebesar 109,65



40

per/100.000 KH turun menjadi 82,07 per 100.00 KH pada tahun 2010.

Keberhasilan ini juga bisa dilihat bila dibandingkan AKI Propinsi DIY

dan AKI nasional. AKI nasional tahun 2008 sebesar 228 per 100.000

KH.

Keberhasilan tersebut didukung pula oleh Program Desa

Bebas 4 Masalah Kesehatan (DBM4K) yang digulirkan oleh

pemerintah daerah yang bertujuan untuk memberikan dorongan

kepada masyarakat untuk meningkatkan partisipasinya dalam

pembangunan kesehatan melalui pemberian dana penghargaan

kepada desa-desa yang berhasil dalam penanganan masalah

kesehatan utama yaitu bebas kematian ibu, kematian bayi, gizi buruk,

kasus DBD dan penyakit TBC.

Dalam mempercepat penurunan kematian ibu ini, diperlukan

keterpaduan lintas program antara lain yaitu Program Perbaikan gizi

Masyarakat, khususnya pada ibu hamil melalui pemberian PMT

Pemulihan bagi ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) dan Program

Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat melalui penyiapan

masyarakat dalam Desa Siaga, Ambulance Desa dan Donor Darah.

4. Prevalensi Balita Kekurangan Gizi

Pada tahun 2012, terjadi penurunan status gizi buruk pada

balita, yaitu angka balita gizi buruk sebesar 0,26% dari seluruh balita

(target DIY <1%). Dengan demikian, terlihat adanya peningkatan status

gizi dibanding tahun 2011 yaitu angka gizi buruk sebesar 0,29%.

Beberapa upaya terus dikembangkan oleh Pemerintah

Kabupaten, salah satunya melalui program PMT (Pemberian Makanan

Tambahan) Balita Gizi Buruk berupa bantuan makanan tambahan

selama 180 hari makan anak bagi 225 Balita serta kunjungan dan



41

pemeriksaan oleh dokter ahli anak di Puskesmas. Selain itu, upaya

perbaikan gizi juga dilakukan dengan PMT bagi 210 ibu hamil Kurang

Energi Kronis (KEK) untuk 90 hari makan.

Berikut disajikan kecenderungan angka kasus gizi buruk dari

tahun 2005-2010 :

Gambar II.19

Grafik Angka Gizi Buruk Balita


1.020.92 0.87

0.510.35

0.58

0

1

2

3

4

5

6

2005 2006 2007 2008 2009 2010

An

gka

Giz

i Bu

ruk

(%)

Standar Bantul Strandar DIY Standar Nas Gizi Buruk

Sumber : Dinkes 2010, diolah



42

c. Prioritas Intervensi dan Wilayah

Sebaran kejadian kematian bayi di Kabupaten Bantul tahun tahun 2011

disajikan pada gambar berikut ini.

Gambar II.20.

Peta penyebaran Angka Kematian Bayi Tahun 2010

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2011

Kasus kematian bayi terjadi hampir di semua wilayah kerja Puskesmas

di Kabupaten Bantul kecuali wilayah kerja Puskesmas Sedayu 1. Angka

Kematian Bayi yang tinggi yaitu lebih dari 22,5 per 1000 KH terdapat di 2

wilayah Puskesmas yaitu Puskesmas Banguntapan 2 dan Jetis 2.

Adapun jumlah kematian balita pada tahun 2009 dilaporkan sebanyak

11 balita (0,19 permil), di mana tersebar di 8 kecamatan yaitu Banguntapan,

Bantul, Jetis, Pandak, Imogiri, Sewon, Sedayu dan Piyungan. Selengkapnya

penyebaran kasus kematian balita di Kabupaten Bantul tahun 2010 dapat

dilihat pada gambar II.20.

Pada tahun 2012 dilaporkan bahwa jumlah kematian balita sebanyak

11,6 permil, terbanyak di wilayah kerja Puskesmas Banguntapan 2. Dengan

demikian prioritas intervensi penanganan kematian balita dilakukan di wilayah

kecamatan yang telah dipetakan tersebut.



43

Adapun prioritas intervensi untuk kasus kematian ibu di Kabupaten

Bantul Tahun 2012, terjadi pada beberapa wilayah kerja Puskesmas, dengan

jumlh kasus terbanyak dilaporkan terjadi di wilayah kerja Puskesmas Dlingo 1.

Gambar II.21.

Penyebaran AKI Tahun 2010

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2010

2.2.3 Bidang Pendidikan

a. Perkembangan Antar –Waktu

Pembangunan bidang pendidikan merupakan salah satu program

prioritas yang ada di Kabupaten Bantul. Dalam kurun waktu lima tahun

terakhir, pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Bantul telah

menunjukkan keberhasilan. Keberhasilan pembangunan bidang pendidikan

tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain angka partisipasi

kasar (APK), angka partisipasi murni (APM), angka partisipasi sekolah (APS),

angka putus sekolah, dan angka melek huruf.



44

1. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Untuk mengetahui keberhasilan program wajib belajar 9 tahun,

dapat dilihat dari indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka

Partisipasi Murni (APM). APK menunjukkan perbandingan antara jumlah

siswa dengan jumlah penduduk pada usia sekolah, sedangkan APM

adalah perbandingan jumlah siswa SD/MI usia 7-12 tahun dengan jumlah

seluruh penduduk usia 7-12 tahun. Realisasi APK SD/MI tahun 2012

sebesar 92,91 %, hal ini menunjukan adanya kenaikan sebesar 0.52 %

dari capaian tahun 2011 92,39%. APK SMP/MTs tahun 2011/2012 sebesar

87,53%.

Realisasi APM SD/MI pada tahun 2012 adalah 80,87%, Adapun

APM SMP/MTs tahun 2012 adalah 67,02%. Capaian APM seperti diatas

bukan berarti bahwa anak usia 7-12 tahun dan anak usia 13 - 15 tahun

tidak bersekolah, akan tetapi dimungkinkan dari kelompok umur tersebut

bersekolah di luar Kabupaten Bantul dan sudah masuk di jenjang yang

lebih tinggi.

Tingkat kelulusan jenjang SD/MI tahun 2012 mencapai 100%

meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 99,99%, sedangkan kelulusan

SMP dari peserta UN sebanyak 11.243 siswa lulus 11.205 siswa (99,66%)

bisa melampaui capaian tahun 2011 sebesar 99,16%.

Segala upaya telah dilakukan untuk meniadakan anak putus

sekolah, namun dikarenakan banyaknya variabel yang mempengaruhi

sehingga sampai dengan tahun 2012 belum bisa dituntaskan. Capaian

angka putus sekolah pada tahun 2012 jenjang SD/MI sebesar 0,05% naik

dari capaian tahun 2011 sebesar 0.04 % dan jenjang SMP/MTs tahun 2012

sebesar 0,11% turun dari capaian tahun 2011 sebesar 0.12%.



45

APK merupakan indikator yang dapat memberikan gambaran

umum mengenai banyaknya anak yang sedang menerima pendidikan pada

jenjang tertentu. APK di Kabupaten Bantul pada setiap jenjang pendidikan

pada tahun 2005 – 2009 disajikan pada Gambar berikut :

Gambar II.22 APK di Kabupaten Bantul Pada Setiap Jenjang Pendidikan

Tahun 2005 – 2009

Sumber : Dinas Pendidikan Dasar dan Dinas Pendidikan Menengah Non Formal, 2010

Dari Gambar tersebut dapat diketahui bahwa APK di Kabupaten

Bantul pada setiap jenjang pendidikan pada tahun 2005–2009

cenderung mengalami peningkatan. Peningkatan APK tersebut

menunjukkan adanya keberhasilan di bidang pendidikan, terutama yang

berkaitan dengan upaya memperluas jangkauan pelayanan pendidikan

bagi seluruh penduduk.

Tahun 2010 berbarengan dengan Sensus Penduduk yang

dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) didapatkan angka APK

yang memiliki perbedaan dibandingkan dengan penghitungan APK

yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul selama ini.

APK SD dan MI adalah 91,48 (dengan perhitungan 74010+300/81231),



46

sedangkan untuk APK SMP dan MTs adalah 91.66 (dengan

perhitungan 34661+3200/41306). Untuk SMA dan SMK adalah 65.00

(belum termasuk paket C).

Tahun 2011, APK SD dan MI adalah 105,12, sedangkan untuk

SMP dan MTs adalah 98,26. Untuk SMA/SMK adalah 67,90 yang

dipengaruhi oleh faktor masih cukup tingginya minat masyarakat atau

penduduk Kabupaten Bantul untuk bersekolah di wilayah Kota

Yogyakarta. Hal ini diatasi dengan cara memperbaiki image pendidikan

di Bantul melalui peningkatan sarpras, kompetensi guru, sistem

pembelajaran, dan biaya pendidikan yang terjangkau oleh masyarakat.

2. Angka Partisipasi Murni (APM)

APM merupakan indikator yang digunakan untuk menentukan

tingkat partisipasi murni sekolah penduduk usia sekolah. APM di

Kabupaten Bantul pada setiap jenjang pendidikan pada tahun 2005 –

2009 disajikan pada Gambar 22.

Gambar II.23.

APM di Kabupaten Bantul pada Setiap Jenjang Pendidikan

Tahun 2005 – 2009

Sumber : Dinas Pendidikan Dasar dan Dinas Pendidikan Menengah Non

Formal, 2010



47

Dari Gambar II.23 dapat dilihat bahwa APM di Kabupaten

Bantul pada tahun 2005–2009 cenderung mengalami peningkatan. Hal

ini menunjukkan adanya keberhasilan di bidang pendidikan, terutama

yang berkaitan dengan upaya memperluas jangkauan pelayanan

pendidikan bagi seluruh penduduk.

Tahun 2012 berbarengan dengan Sensus Penduduk yang

dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) diperoleh data lonjakan

pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi, sehingga didapatkan

angka APM yang memiliki perbedaan dibandingkan dengan

penghitungan APM yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten

Bantul selama ini. APM SD dan MI adalah 89,03 (dihitung dari

72323/81231), sedang untuk SMP dan MTs adalah 74,63 (dihitung dari

25867/34661). Untuk SMA dan SMK adalah 43,80 (belum termasuk

paket C).

Pada Tahun 2011 ini, angka APM SD/MI adalah 96,37,

sedangkan SMP/MTs adalah 77,98. Sementara APM SMA/SMK 50,27

dengan catatan perlu untuk dicermati bahwa data hasil sensus

penduduk dari BPS Tahun 2010 didapat data yang melonjak sangat

tinggi sehingga diperoleh APM yang kecil.



48

3. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

APS merupakan indikator yang digunakan untuk melihat

banyaknya penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan

fasilitas pendidikan yang ada. APS di Kabupaten Bantul pada tahun

2005–2007 disajikan pada berikut :

Tabel II.12 APS di Kabupaten Bantul pada Setiap

Kelompok Usia Tahun 2005 - 2007

Kelompok usia 2005 2006 2007

6 - 12 tahun (%) 102,36 100,54 102,6

13 - 15 tahun (%) 92,4 89,63 92,48

16 - 18 tahun (%) 53,98 62,05 63,44


Dari Tabel 4 tampak bahwa APS di Kabupaten Bantul pada

kurun waktu 2005-2007 cenderung mengalami peningkatan. Hal ini

menunjukkan adanya keberhasilan pembangunan di bidang

pendidikan, terutama berkaitan dengan upaya memperluas jangkauan

pelayanan pendidikan bagi seluruh penduduk.

4. Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah merupakan indikator yang mencerminkan

anak usia sekolah yang tidak bersekolah lagi atau yang tidak

menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Angka putus sekolah

di Kabupaten Bantul dalam kurun waktu lima tahun terakhir disajikan

pada Tabel 5.

Tabel II.13.

Angka Putus Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Bantul

Tahun 2006/2007 – 2008/2009

Indikator 2006/2007 2007/2008 2008/2009

SD 0,09 0,08 0,07

MI 0,09 0,14 0,08

SMP 0,33 0,40 0,20



49

MTs 0,92 1,2 0,44

SMA 0,41 0,25 0,09

MA 0,75 3,23 0,05

SMK 1,72 3,00 0,49

Sumber: Dinas Dikdas dan Dinas Dikmen dan Non Formal Kab Bantul, 2010

Gambar II.24.

Angka putus sekolah SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK tahun 2009 - 2011

0.050.07 0.050.010.18 0.1

11.01

0.83

0

0.5

1

1.5

2009 2010 2011

SMA/MA/SMK

SMP/MTs

SD/MI


Dengan jumlah siswa sebesar 73.032 pada Tahun 2009, Angka

Putus Sekolah SD/MI adalah 0,05 dengan tingkat kelulusan 99,98.

Untuk SMP/MTs dengan jumlah siswa sebesar 34.778 dengan angka

putus sekolah 0,01, dan tingkat kelulusan 93,14. Untuk SMA/SMK/MA

dengan jumlah siswa 26.849, angka putus sekolah adalah 1 dengan

tingkat kelulusan 97,18.

Tahun 2010 Angka putus sekolah SD/MI adalah 0.07 dengan

tingkat kelulusan 99,98, untuk SMP/Mts adalah 0,18 dengan tingkat

kelulusan 94,37, dan untuk jenjang SMA/SMK/MA adalah 1,01 dengan

tingkat kelulusan 98,7.

Tahun 2011 Angka Putus Sekolah SMA/SMK sebesar 0,83

dengan tingkat kelulusan 99,70 yang menunjukkan kecilnya hambatan

atau gangguan bagi siswa selama sekolah sampai dengan tamat

sekolah.



50

5. Angka Melek Huruf

Angka melek huruf diperoleh dengan membagi banyaknya usia

10 tahun ke atas yg bisa membaca dan menulis dengan seluruh

penduduk berumur 10 tahun ke atas. Indikator ini menggambarkan

mutu sumber daya manusia yang diukur dalam aspek pendidikan.

Angka melek huruf di Kabupaten Bantul tahun 2006 – 2009 disajikan

pada Tabel berikut :

Tabel II.14.

Angka Melek Huruf di Kabupaten Bantul Tahun 2006 – 2009

Uraian 2006 2007 2008 2009

Jumlah Melek Huruf (orang) 789.575 815.913 902.166 709.499

Persentase Melek Huruf (%) 98,34 98,71 99,15 99,60

Jumlah Penduduk seluruhnya (orang)

802.894 826.546 909.812 712.351


Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa angka melek huruf di

Kabupaten Bantul pada tahun 2006–2009 mengalami peningkatan. Hal

ini menunjukkan peningkatan mutu sumber daya manusia di

Kabupaten Bantul. Tahun 2011 Angka melek huruf 91,03 yang

menunjukkan sangat tingginya minat masyarakat untuk belajar.

b. Relevansi dan Efektivitas Program

Analisis perbandingan dan relevansi APK, APM dan Angka Putus

Sekolah Kabupaten Bantul dan Provinsi DIY menunjukkan hasil bahwa dari

ke-3 indikator tersebut pencapaian Kabupaten Bantul relatif sama

pencapaian Provinsi DIY. Angka APK dan APM pada tiap jenjang pendidikan

dari tahun ke tahun cenderung meningkat, sedang angka putus sekolah

menurun sangat tajam. Tahun 2010 Angka Putus Sekolah tingkat SD di

Kabupaten Bantul sebesar 0.07 sama dengan Angka Putus di tingkat provinsi



51

sebesar 0.07. Hal tersebut menunjukkan keberhasilan program pendidikan

dan sudah sinkronnya program pendidikan antara kabupaten dan provinsi.

Gambar II.25.

Perbandingan APK dan APM pada jenjang SD dan MI

di Kabupaten Bantul dan Propinsi DIY Tahun 2008 - 2010

91.48

111.44 111.45

96.65 97.15

104.99104.64108.82

92.1289.0391.27

94.73

0

20

40

60

80

100

120

2008 2009 2010

APK SD/MI Kab Bantul

APK SD/MI Prop DIY

APM SD/MI Kab Bantul

APM SD/MI Prop DIY




52

Gambar II.26.

Perbandingan APK dan APM pada jenjang SMP dan MTs

di Kabupaten Bantul dan Propinsi DIY Tahun 2008 - 2010

96.22

114.98

74.55

84.64

96.41

115.47

73.94

84.7891.66

114.32

74.63

81.05

0

20

40

60

80

100

120

2008 2009 2010

APK SMP/MTs KabBantul

APK SMP/MTs PropDIY

APM SMP/MTsKabBantul

APM SMP/MTs PropDIY


Gambar II.27.

Perbandingan APK dan APM pada jenjang SMP dan MTs

di Kabupaten Bantul dan Propinsi DIY Tahun 2008 – 2010.

78.13

81.51

58.3

59.12

80.53

87.06

59.9860.87

65

88.33

43.8

60.47

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2008 2009 2010

APK SMA/MA/SMK

Kab Bantul

APK SMA/MA Prop

DIY

APM SMA/MA/SMK

Kab Bantul

APM SMA/MA Prop

DIY




53

Perlu diperhatikan bahwa penghitungan angka APK dan APM pada

tabel diatas, pada tingkat Propinsi DIY pada jenjang SMA dan MA sedangkan

di Kabupaten Bantul melibatkan jenjang SMA, MA, dan Sekolah Menengah

Kejuruan (SMK).

2.2.4 Bidang Infrastruktur Dasar

a. Air Limbah/Sanitasi

Sistem pembuangan air limbah di Kabupaten Bantul pada kegiatan

domestik/rumah tangga maupun home industry saat ini masih dikelola secara

individual/sendiri-sendiri (on site sanitation) yang dialirkan ke saluran

pembuangan umum ke dalam tanah. Kenyataan tersebut dapat menimbulkan

terjadinya pencemaran terhadap tanah dan air yang pada akhirnya dapat

menyebabkan terjadinya penurunan kualitas lingkungan. Adapun jumlah air

limbah yang dihasilkan adalah sekitar 80 – 90% dari jumlah penggunaan air

domestik.

Sumber-sumber air limbah di Kabupaten Bantul berasal juga dari

fasilitas umum dan industri. Pengelolaan air limbah yang ada di Kabupaten

Bantul di beberapa usaha industri sudah dilakukan untuk meminimalisir

dampak terhadap pencemaran air, udara dan tanah. Pencemaran ini tentu

saja perlu penanganan lebih lanjut termasuk juga pada limbah domestik dan

home industry. Penetapan baku mutu dan pengelolaan, serta pengolahan air

limbah sebelum dibuang merupakan alternatif terbaik yang menjamin

kelangsungan dan kelestarian lingkungan di masa mendatang.

Di Kabupaten Bantul terdapat pula industri-industri skala kecil,

menengah dan skala besar yang dipertahankan sebagai salah satu sektor

penunjang kegiatan ekonomi wilayah. Untuk itu selain pengolahan limbah

sebelum dibuang, penyiapan jaringan limbah yang terencana perlu dilakukan

terutama pada daerah-daerah yang dialokasikan sebagai wilayah industri.

Beberapa upaya pengelolaan limbah dan jenis usaha tersebut sebagai

berikut:



54

Volume Volume

Air Limbah Limbah Padat

Rata-rata/ Rata-rata/ Bak Penanganan Tanpa

Unit Usaha

(lt/hr)

Unit Usaha

(kg/hr)Individual Komunal Pengendap Lainnya Penanganan

Jagalan, Banguntapan,

Singosaren, 12 50 pcs/hari 25 0.5 ons/bulan (10 unit) (2 unit)

Banguntapan, Pringgolayan 10 30 pcs/hari 30 0.3 ons/bulan (6 unit) (4 unit)

14 20 pcs/hari 20 0.2 ons/bulan (10 unit) (10 unit) (4 unit)

2 Teksti l (ATBM) Kurnia (ATBM)Krapyak Wetan, Panggungharjo,

Sewon1 20 lb/hari 1 m3/hari

1 40 lb/hari 2 m3/hari

11 10 lb/hari 0,5 m3/hari (5 unit) (6 unit)

3 Batik Wi ji rejo, Pandak, Bantul 4 12 lb/hari 1 m3/hari

4 Tapioka Nangsri , Srihardono, Pundong 22 1 kwt/hari 150 30 Pakan ternak (5 unit) (7 unit)

Sayegan, Srihardono, Pundong 14 2 kwt/hari 300 60 Pakan ternak (10 unit) (4 unit)

5 Tahu Bu Hari Greso, Trimurti , Srandakan 1 6 kwt/hari 400 120 Pakan ternak

KSM Sumber Rejeki Greso, Trimurti , Srandakan 13 1 kwt/hari 1000 20 Pakan ternak

KSM Ngudi Lestari Gunungsaren, Trimurti , Srandakan 54 1 kwt/hari 1000 20 Pakan ternak (5 unit) (54 unit)

Poncosari , Srandakan 20 1 kwt/hari 1000 15 Pakan ternak (14 unit) (6 unit)

Ngoto, Bangunharjo, Sewon 17 75 kg/hari 750 15 Pakan ternak (komunal)

Bogoran, Tri renggo, Bantul 15 75 kg/hari 750 15 Pakan ternak

Baturetno, Banguntapan 10 75 kg/hari 750 15 Pakan ternak (7 unit) (3 unit)

Panggungharjo, Sewon 3 1,5 kwt/hari 1500 30 Pakan ternak (1 unit) (2 unit)

6 Tempe Pendowoharjo, Sewon 25 50 kg/hari 750 5 Pakan ternak (10 unit) (15 unit)

Panggungharjo, Sewon 16 50 kg/hari 750 5 Pakan ternak (6 unit) (10 unit)

Poncosari , Srandakan 34 60 kg/hari 900 6 Pakan ternak (16 unit) (18 unit)

Canden, Jetis 19 50 kg/hari 750 5 Pakan ternak (10 unit) (9 unit)

7 Krecek Segoroyoso, Pleret 35 40 kg/hari 1000 0.4 (20 unit) (15 unit)

Jln. Wates , Km 13,5 Sedayu,

Argosari , Sedayu

1 Elektroploting -

Padi Subur

Upaya PenangananUpaya Penanganan Air Limbah

No Jenis Usaha Nama Usaha Alamat Sentra Non SentraLimbah Padat

Dimanfaatkan

Kapasitas Rata-

rata per Hari Dibuang

Langsung

IPAL

Tabel II.15.

Jenis usaha industri dan penanganan limbah di Kabupaten Bantul Tahun 2008

Sumber: BLH Kabupaten Bantul, 2010



55

Tabel II.16.

Instalasi Pengolahan Air Limbah di Kabupaten Bantul Tahun 2008

No Kegiatan Jenis Usaha Kapasitas Produksi Volume Limbah Keterangan

1 TPA - Piyungan Pembuangan akhir sampah 150 m3/hari Saluran irigasi S. Opak

2 IPAL - Sewon Instalasi pengolahan limbah RT 15.500 m3/hari 9.000 m3/hari S. Bedog

3 PT. Komitrando Pelapisan logam/electroplating 10.000 pcs/hari 2 m3/hari Saluran irigasi

4 PT. Samitex Industri tekstil 27.811.800 m/tahun 160 - 180 m3/hari S. Winongo

5 PG. Madukismo Industri gula tebu 500.000 - 600.000 ton/tahun 2 - 5 m3/jam S. Winongo Kecil

6 PS. Madukismo Industri alkohol/spiritus 24.000 l/hari 5 - 7 m3/jam S. Bedog

7 PT. Bintang Alam Semesta Penyamaan kulit 1.000 - 2.000 lmb/hari 200 - 260 m3/bulan S. Opak

8 PT. Adi Satria Abadi Penyamaan kulit 500.000 feet/bulan 250 m3/hari S. Opak

9 PT. Fajar Makmur Penyamaan kulit Saluran irigasi

10 PT. Digitone Industri tinta Saluran irigasi

11 PT. Pertamina UP IV Depot BBM

12 KRT. Daud Wiryo Hadinagoro Batik 20 lmb/bulan Disedot

13 Batik Indah Roro Jonggrang Batik

14 PT. Indo Hanzel Perkasa Gas Asitelin 576.000 kg/tahun 282,6 m3/bulan S. Semampir

15 Balai Besar Kulit Karet dan Plastik Laboratorium dan Pelayanan Jasa Penyamaan Kulit

S. Opak

16 PS. Panembahan Senopati Rumah Sakit 160 tempat tidur 40 m3/hari Saluran drainase

17 RS. PKU Muhamadiyah Rumah Sakit 108 tempat tidur 580 m3/bulan S. Winongo Kecil

18 PT. Indokor Daya Mina Cold Storage S. Gadjahwong

19 PT. Indokor Bangun Desa Tambak udang 7,2 ton/tahun Pantai Pandansimo



56

No Kegiatan Jenis Usaha Kapasitas Produksi Volume Limbah Keterangan

20 RS. Rajawali Citra Rumah Sakit 50 tempat tidur Saluran irigasi

21 RS. Permata Husada Rumah Sakit 30 tempat tidur Saluran irigasi

22 RSKIA. Ummi Khasanah Rumah Sakit 2 orang/hari Saluran irigasi

Sumber: BLH Kabupaten Bantul, 2010



57

Jenis dan jumlah usaha industri sebagimana yang disajikan pada

Tabel II.15, pada saat sekarang dimungkinkan banyak mengalami perubahan

dalam hal jumlah maupun variasi jenis produksinya, namun hal ini terbatas

pada pendataannya karena sebagian besar industri yang baru tumbuh

bersifat home industry dan belum terkontrol oleh pemerintah daerah. Selain

itu juga aspek regularitas masih belum mampu menunjukkan posisi dan

kemapanan jenis usaha yang berkelanjutan.

Ketersediaan sarana sanitasi rumah tangga berhubungan erat dengan

kondisi kesehatan penduduk di wilayah Kabupaten Bantul serta menunjukkan

tingkat kesadaran penduduk akan arti pentingnya kesehatan, dan kelestarian

lingkungan. Ketersediaan kebutuhan sanitasi penduduk di Kabupaten Bantul

dapat dilihat pada jumlah/kuantitas dari sarana jamban keluarga/rumah

tangga yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel II.17.

Ketersediaan Sarana Jamban di Kabupaten Bantul

No Kecamatan

Ketesediaan Jamban Jumlah

M K H

Jumlah % Jumlah % Jumlah % KK

1 Srandakan 847 9,59 1.859 21,05 4.242 48,02 8.833

2 Sanden 509 4,92 1.384 13,38 6.260 60,51 10.345

3 Kretek 1.126 13,86 1.856 22,84 4.514 55,54 8.127

4 Pundong 1.606 21,75 2.301 31,16 2.888 39,11 7.385

5 Bambanglipuro 887 7,85 1.447 12,81 8.548 75,68 11.295

6 Pandak 1.269 9,98 4.624 36,35 5.821 45,76 12.721

7 Bantul 2.071 13,25 1.547 9,90 10.157 65,00 15.627

8 Jetis 3.710 23,24 4.433 27,77 5.270 33,01 15.965

9 Imogiri 3.693 22,54 2.054 12,54 7.486 45,69 16.384

10 Dlingo 805 8,10 5.417 54,51 3.353 33,74 9.937

11 Pleret 3.795 29,41 1.233 9,56 4.878 37,81 12.902

12 Piyungan 4.198 34,92 625 5,20 8.263 68,73 12.022

13 Banguntapan 2.481 10,88 3.945 17,30 15.302 67,12 22.798

14 Sewon 1.848 6,94 604 2,27 19.355 72,69 26.626

15 Kasihan 1.948 7,97 1.085 4,44 14.173 57,96 24.454

16 Pajangan 1.377 17,58 1.791 22,86 4.171 53,25 7.833



58

No Kecamatan

Ketesediaan Jamban Jumlah

M K H

Jumlah % Jumlah % Jumlah % KK

17 Sedayu 2.412 24,04 1.456 14,51 6.726 67,05 10.032

Jumlah/Rata-rata 34.582 15,70 37.661 18,73 131.407 54,51 233.286

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2008

Berdasarkan data tersebut, secara umum dapat dikemukakan bahwa

kondisi sanitasi penduduk di wilayah Kabupaten Bantul berdasarkan

perbandingan jumlah dan kualitas kelayakan sarana sanitasi jamban

keluarga, dalam ‘kategori cukup’ memenuhi standar dan persyaratan

kesehatan. Hal ini didasarkan bahwa prosentase rata-rata sarana jamban

keluarga yang tidak memenuhi standard persyaratan kesehatan sebesar

15,70% dari keseluruhan jumlah KK pada tiap kecamatan; prosentase jumlah

yang kurang memenuhi standar persyaratan kesehatan sebesar 18,73% dan

yang memenuhi standar persyaratan kesehatan sebesar 54,51%. Selebihnya

dari perhitungan dan pendataan tersebut diasumsikan belum memiliki jamban

keluarga sendiri ataupun satu jenis sarana jamban digunakan untuk

kebutuhan bersama-sama.

Kecamatan Piyungan merupakan wilayah kecamatan di Kabupaten

Bantul yang mempunyai kondisi sarana jamban tidak layak (tidak memenuhi

standar kesehatan) paling banyak, yaitu sejumlah 4.198 buah; sedangkan

jumlah yang paling sedikit dimiliki oleh keluarga di wilayah Kecamatan

Sanden dengan 509 buah. Demikian juga halnya dengan perhitungan

prosentasenya terhadap jumlah KK pada wilayah kecamatan yang

bersangkutan, tampak kecenderungan dan posisi yang sama, yaitu

Kecamatan Piyungan mempunyai prosentase jumlah jamban yang tidak

memenuhi standard persyaratan kesehatan sebesar terbesar (34,92%) dan

Kecamatan Sanden 4,92% (terkecil).



59

b. Air Minum/Air Bersih

Penyediaan pengelolaan air bersih di Kabupaten Bantul dilaksanakan

oleh Dinas PU bekerjasama dengan PDAM Kabupaten Bantul.

Perkembangan jumlah pelanggan PDAM di Kabupaten Bantul tahun 2005 –

2009 serta kapasitas terpasang dan kapasitas produksi PDAM Kabupaten

Bantul tahun 2005 – 2009 disajikan masing – masing pada Gambar II.28 dan

Gambar II.29.

Gambar II.28

Perkembangan Jumlah Pelanggan PDAM Kabupaten Bantul Tahun 2005 – 2009

Sumber: PDAM Kabupaten Bantul, 2010

Gambar II.29.

Kapasitas Terpasang dan Kapasitas Produksi PDAM Kab. Bantul Tahun 2005 – 2009

Sumber: PDAM Kabupaten Bantul, 2010 (diolah)



60

Perbedaan kapasitas terpasang dan kapasitas produksi (Gambar 28)

menunjukkanbahwa ketersediaan air bersih belum dimanfaatkan seluruhnya

oleh masyarakat. Ketersedian air bersih pada tahun 2009 sebesar 267

liter/detik, sedangkan yang dimanfaatkan oleh masyarakat sebesar 178

liter/detik. Data tersebut menunjukan bahwa ketersediaan air sebesar 87

liter/detik (33,33% dari jumlah yang tersedia) belum dimanfaatkan oleh

masyarakat . Kapasitas terpasang dan kapasitas produksi PDAM pada tahun

2009 untuk setiap kecamatan disajikan pada Tabel 9.

Dari tersebut dapat diketahui bahwa masing terdapat beberapa

kecamatan yang belum terjangakau oleh layanan PDAM, yaitu Kecamatan

Sanden, Kretek, Pundong, Bambanglipuro, dan Pleret. Namun, Untuk

penanganan di lokasi yang belum terjangkau jaringan PDAM dan

daerahrawan kekeringan, selama 5 tahun terakhir telah dibangun Hidran

Umum (HU), pembangunan Sistem Instalasi Perpipaan Air Sederhana

(SIPAS). Selain itu, untuk mendukung kawasan siap bangun/lingkungan siap

bangun (Kasiba/Lisiba) Bantul Kota Mandiri dibangun sistem pengolahan air

minum (SPAM) di IKK Pajangan.

Tabel II.18.

Kapasitas Terpasang dan Kapasitas Produksi PDAM

Kab. Bantul Tahun 2009

No Kecamatan Jenis Sumber Kapasitas Terpasang (liter/detik)

Kapasitas Produksi

(liter/detik)

1 Srandakan Sumur dangkal 10 7

2 Sanden - 0 0

3 Kretek - 0 0

4 Pundong - 0 0

5 Bambanglipuro - 0 0

6 Pandak Sumur Dalam 10 5

7 Bantul Sumur Dangkal 30 20

8 Jetis Sumur Dangkal 10 7

9 Imogiri Sumur Dalam 20 7

10 Dlingo

Mata Air& Air Permukaan Sungai 30 19

11 Pleret Sumur Dalam 0 0

12 Piyungan Sumur Dangkal 10 3

13 Banguntapan Sumur Dalam 10 7

14 Sewon Sumur Dalam 10 10



61

No Kecamatan Jenis Sumber Kapasitas Terpasang (liter/detik)

Kapasitas Produksi

(liter/detik)

15 Kasihan Sumur Dangkal 62 47

16 Pajangan Sumur Dalam 35 26

17 Sedayu Air Permukaan Sungai 30 20

JUMLAH 267 178

Sumber: PDAM Kabupaten Bantul, 2010

c. Elektrifikasi

Cakupan pelayanan listrik di Kabupaten Bantul telah mencapai 100%.

Namun demikian berdasarkan jumlah kepala keluarga (KK) belum mencapai

100%. khususnya di dusun yang terletak di lokasi terpencil. Upaya yang

dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul adalah dengan

mengembangkan jaringan listrik dan inovasi sumber energi yang lain yaitu

energiangin, energi surya, energi ombak, dan mikro hidro. Pada tahun 2009

jumlah sambungan listrik terpasang di seluruh Kabupaten Bantul sebanyak

137.215 sambungan.

Sebagian besar keluarga miskin di Kabupaten Bantul sudah

menggunakan listrik sebagai sumber penerangan rumah tangga. Namun

banyak keluarga miskin yang belum memasang meteran sendiri dan

menyalur listrik dari rumah tangga lain (tetangga, orang tua, atau saudara),

meskipun ada juga beberapa keluarga miskin yang sudah mempunyai

meteran sendiri. Keluarga miskin yang menyalur listrik dari rumah tangga

yang berlangganan resmi memang tidak membayar per bulan. Akan tetapi,

secara relatif mereka mengeluarkan biaya yang lebih banyak daripada si

pemilik meteran yang berlangganan listrik secara langsung kepada PLN.

Barangkali ini merupakan dilema yang dihadapi oleh mereka karena di satu

pihak tidak mampu membayar biaya pasang instalasi listrik, tetapi di sisi lain

merasa bahwa listrik merupakan kebutuhan vital, khususnya bagi penerangan

rumah tangga.

Sedangkan perkiraan kebutuhan beban tenaga listrik menurut analisis

PLN Bantul secara global untuk kebutuhan rumah tangga menunjukkan tren



62

fluktuatif, yang dapat dicermati pada tabel di bawah ini.

Tabel II. 19. Prakiraan Kebutuhan Beban Tenaga Listrik Kabupaten Bantul

NO URAIAN SATUAN 2009 2010 2011*)

1 Kebutuhan GWH 164.73 177.8 92.06

rumah tangga GWH 12.7 130.45 67.27

Komersial GWH 16.19 17.54 9.39

Publik GWH 13 14.97 7.91

Industri GWH 14.84 14.84 7.5

*) Data sampai dengan bulan Juni 2011

Sumber : PLN Bantul

Penggunaan listrik untuk rumahtangga didominasi oleh pengguna daya

rendah, yaitu 450 Watt. Hal ini sejalan dengan kebijakan PLN yang

mengalokasikan slot daya 450 watt untuk Rumah Tangga Miskin.

Penggunaan daya mulai 450 sampai dengan >2.200 Watt dari tahun ke

tahun meningkat. Hal ini seperti tergambarkan pada tabel berikut:

Tabel II.20. Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik

Kabupaten Bantul

NO URAIAN 2009 2010 2011*)

1 RT dengan daya 450 watt 92,686 92,331 92,405

2 RT dengan daya 900 watt 30,422 33,493 34,878

3 RT dengan daya 1.300 watt 5,265 5,656 6,100

4 RT dengan daya 2.200 watt 1,305 1,497 1,673

5 RT dengan daya > 2.200 watt 276 365 399

6 Total Jumlah Rumah Tangga menggunakan listrik 129,954 133,342 135,455

*) Data sampai dengan Juni 2011

Sumber : PLN Bantul



63

Tabel II.21.

Banyaknya Pelanggan Listrik, Daya Terpasang dan Energi Terjual

Menurut Kecamatan di Kabupaten Bantul tahun 2010

No Kecamatan Banyaknya Pelanggan Daya Terpasang Energi Terjual

1 Srandakan 6,627 4,287,550 549,233

2 Sanden 7,389 4,489,050 567,015

3 Kretek 7,972 5,199,800 698,291

4 Pundong 7,773 4,709,200 264,321

5 Bambanglipuro 9,545 5,853,780 759,264

6 Pandak 10,661 6,362,050 863,218

7 Bantul 15,557 15,367,600 2,272,910

8 Jetis 12,987 8,563,500 1,133,462

9 Imogiri 12,536 8,069,420 1,040,395

10 Dlingo 7,050 4,777,325 554,433

11 Pleret 9,909 6,804,100 986,429

12 Piyungan 11,607 9,591,295 1,380,818

13 Banguntapan 28,096 31,530,459 4,790,217

14 Sewon 25,333 29,958,941 4,618,844

15 Kasihan Digabung dengan Sedayu

Digabung dengan Sedayu

Digabung dengan Sedayu

16 Pajangan 7,121 5,066,500 592,623

17 Sedayu 37,743 42,029,731 6,392,890

Jumlah/Total 217,906 192,660,301 27,464,363

2009 212,842 181,963,152 25,651,048

2008 206,353 171,774,734 23,462,960

2007 198,763 158,363,072 21,307,164 Sumber : Bantul dalam Angka, BPS (2011)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa kecamatan dengan warna

khusus adalah kecamatan yang terletak di lahan marjinal dan juga menjadi

kantong kemiskinan di Kabupaten Bantul. Terlihat bahwa di wilayah tersebut

banyaknya pelanggan, daya terpasang serta energi terjual rata-rata lebih

rendah dibandingkan dengan wilayah lain.



64

Dari tabel berikut dapat diketahui persentase kemampuan Keluarga

Miskin per kecamatan dalam memenuhi kebutuhan listrik.

Tabel II.22

Kemampuan Keluarga Miskin dalam Memenuhi Kebutuhan Kesehatan,

Pendidikan, Air Bersih, dan Listrik

Kesehatan Pendidikan Air bersih Listrik Jumlah KK

Kretek 56,13 18,0 17,2 13,2 1600

Sanden 3,44 0,97 15,11 19,22 1337

Srandakan 19,72 8,72 11,23 19,61 1790

Pandak 61,48 6,36 8,41 11,48 3224

Bambanglipuro 0,00 0,00 29,89 19,28 2158

Pundong 24,00 16,52 7,59 12,93 1725

Imogiri 14,17 7,92 41,17 15,90 3408

Dlingo 14,18 12,56 17,53 13,06 2595

Jetis 49,63 5,20 22,50 12,94 2982

Bantul 29,41 12,90 23,44 9,80 3132

Pajangan 34,78 2,39 13,04 6,95 1866

Sedayu 0,00 1,38 4,65 4,61 2604

Kasihan 37,68 1,04 4,18 2,35 4427

Sewon 43,01 1,17 12,20 6,00 4548

Piyungan 93,79 1,48 3,72 3,47 2366

Pleret 45,33 5,77 11,72 6,48 2270

Banguntapan 82,73 5,28 33,41 1,75 4963

Total 39,52 5,76 17,24 9,24 47015

Sumber: TKPK Kabupaten Bantul, 2009 (Hasil Pendataan Keluarga Miskin Kecamatan per Desember 2009 Kabupaten

Bantul, 2009)

Sebenarnya rendahnya persentase kemampuan Keluarga Miskin

dalam memenuhi kebutuhan listrik semata-mata bukan karena mereka sama

sekali tidak menikmati layanan listrik. Mereka sebagian besar telah dapat

menikmati layanan listrik dengan cara menyalur dari rumah terdekatnya, baik

dari saudara maupun tetangga dekat. Sehingga data yang tersaji ini

merupakan data resmi yang tergali dari pemasangan instalasi resmi yang

dilakukan oleh PLN. Dari data tersebut, wilayah dengan penduduk padat

kemampuan memenuhi kebutuhan listriknya di bawah 10%, hal ini tentu saja

bukan karena faktor teknis, tetapi seperti diuraikan di atas karena kemudahan



65

menyalur dari rumah terdekat, sehingga data resmi menunjukkan rendahnya

pemasangan instalasi. Data ini paling tidak menujukkan fenomena yang

mungkin terjadi di tempat lain sehingga menjadi catatan pemerintah Pusat

sehingga dalam Program Penanggulangan Kemiskinan klaster IV dengan

meluncurkan program listrik murah dan hemat.

d. Sanitasi

Seiring berkembangnya Kabupaten Bantul menjadi kawasan

penyangga dalam RTRW Provinsi DIY dan pertumbuhan jumlah penduduk

yang semakin pesat yang mengakibatkan peningkatan volume pencemar

khususnya yang berasal dari buangan domestik, baik air limbah cucian dan

kamar mandi (grey water) dan limbah WC (black water). Sehingga baik dalam

jangka pendek atau menengah maupun jangka panjang diperlukan suatu

pengelolaan air limbah yang terpadu dalam mendukung pembangunan

sanitasi di Kabupaten Bantul.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah melakukan penentuan wilayah

prioritas pengembangan sistem pengelolaan air limbah (apakah on site

maupun off site) secara umum. Beberapa kriteria telah digunakan dalam

penentuan prioritas tersebut, yaitu: kepadatan penduduk, klasifikasi wilayah

(perkotaan atau perdesaan), karakteristik tata guna lahan/Center of Business

Development (CBD) (komersial atau rumah tangga), serta risiko kesehatan

lingkungan. Berdasarkan kriteria tersebut dihasilkan suatu peta yang

menggambarkan kebutuhan sistem pengelolaan air limbah untuk

perencanaan pengembangan sistem. Peta tersebut terbagi dalam beberapa

zonasi, dimana zona tersebut sekaligus merupakan dasar bagi kabupaten

dalam merencanakan pengembangan jangka panjang pengelolaan air limbah

Kabupaten Bantul.



66

Gambar II. 30

Peta Kebutuhan Sistem Pengelolaan Air Limbah untuk

Perencanaan Pengembangan Sistem

Sumber : Bappeda, 2011

e. Air Minum

Selanjutnya pengembangan pengelolaan air bersih di Kabupaten Bantul

lebih banyak diarahkan untuk tujuan sebagai berikut :

Meningkatnya pelayanan air bersih PDAM pada tahun 2015.

Terbangunnya sarana air bersih bagi masyarakat yang tidak

terlayani PDAM.

Pengembangan infrastruktur air bersih di Kabupaten Bantul dilakukan

oleh PDAM Kabupaten Bantul, yang dituntut meningkatkan pelayanan air

bersih untuk masyarakat. Cakupan layanan PDAM hingga saat ini baru

mencapai 18%. Dalam jangka panjang direncanakan seluruh masyarakat

perkotaan akan mendapatkan pelayanan PDAM baik dari aspek kualitas,



67

kuantitas, dan kontinuitas air yang lebih baik. Sumber air bersih yang

dominan lainnya di Kabupaten Bantul adalah dengan memanfaatkan sumur

dalam (ABT). Untuk mencapai sasaran tersebut PDAM Kabupaten Bantul

tengah berupaya menambah sumber air baku.

Berikut ini tabel tentang jumlah pelanggan air bersih dan nilainya per

Kecamatan.

Tabel II.23.

Banyaknya Pelanggan Air Bersih yang Disalurkan dan Nilainya menurut

Kecamatan di Kabupaten Bantul, Akhir Tahun 2010

No Kecamatan Jumlah Pelanggan Akhir Tahun

Air Bersih yang Disalurkan

Nilai (Rp)

1 Srandakan 307 48,091 122,995,500

2 Sanden 46 5,477 14,266,100

3 Kretek 27 3,088 8,286,800

4 Pundong 12 216 986,000

5 Bambanglipuro 103 16,030 42,177,300

6 Pandak 122 23,674 63,418,400

7 Bantul 995 273,152 798,273,700

8 Jetis Digabung dengan Imogiri Digabung dengan Imogiri Digabung dengan Imogiri

9 Imogiri 1,463 160,254 557,756,200

10 Dlingo 2,393 349,801 1,023,646,000

11 Pleret 12 Piyungan 482 68,567 224,579,300

13 Banguntapan 250 38,556 132,600,900

14 Sewon 1,287 237,295 835,707,900

15 Kasihan 3,371 618,406 1,899,871,100

16 Pajangan 2,239 349,777 1,116,209,700

17 Sedayu 2,276 318,317 991,075,900

Jumlah/Total 15,373 2,510,701 7,831,850,800

Sumber : PDAM Bantul

Jumlah Pelanggan

Air Bersih yang Disalurkan

2009 12,540 2,164,345 6,445,963,200

2008 11,690 2,020,705 5,890,086,000

2007 11,471 2,043,684 3,849,155,625



68

Pemerintah Kabupaten Bantul berupaya agar kebutuhan masyarakat

terhadap akses sanitasi yang layak, air minum dan listrik dapat tercukupi

untuk seluruh lapisan masyarakat. Namun demikian, tidak semua golongan

masyarakat dapat memenuhi kebutuhan infrastruktur ini karena keterbatasan

ekonomi mereka. Oleh karena itu telah ditempuh kebijakan afirmatif untuk

mengatasi kesenjangan ini. Diantaranya dengan diluncurkannya beberapa

program dari Pusat maupun inisiatif daerah. Program-program tersebut

antara lain; Program Percepatan Sanitasi Permukiman (dari 8 Kementerian),

Pokja Sanitasi yang Sekretariatnya ada dibawah Bappeda, Metropolitan

Sanitation Management & Health Project, Local Project Management Unit dan

Project Implementation Unit, Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat

(SLBM) dan yang terakhir Urban Sanitation and Rural Infrastructure (USRI for

PNPM). Di level lokal beberapa program yang berkaitan dengan infrastruktur

ini antara lain; didirikannya kerjasama antar kabupaten/kota dalam hal

penanganan masalah limbah dan sampah yaitu Kartamantul (Yogyakarta,

Sleman dan Bantul), Hidran Umum (HU), pembangunan Sistem Instalasi

Perpipaan Air Sederhana (SIPAS). Selain itu, untuk mendukung kawasan

siap bangun/lingkungan siap bangun (Kasiba/Lisiba) Bantul Kota Mandiri

dibangun sistem pengolahan air minum (SPAM) di IKK Pajangan.

2.2.5 Bidang Ketahanan Pangan

Kebijakan ketahanan pangan diarahkan guna mewujudkan kemandirian

pangan meliputi tiga aspek, yakni menjamin ketersediaan, konsumsi, dan

distribusi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang pada

tingkat rumah tangga, daerah, dan nasional sepanjang waktu dan merata

melalui pemanfaatan sumberdaya lokal.

Ketahanan pangan sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 7

Tahun 1996 tentang Pangan, didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya



69

pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang

cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.

Sehingga penyediaan pangan diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan

konsumsi pangan rumah tangga yang terus berkembang dari waktu ke waktu.

Ketersediaan pangan di Kabupaten Bantul dapat diketahui dari indikator

ketersediaan energi dan protein serta cadangan pangan yang ada di

masyarakat. Ketersediaan pangan dalam bentuk energi dan protein selama

priode 2005-2009 seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel II.24.

Ketersediaan Energi dan Protein (KEP) untuk Dikonsumsi di


No Tahun Energi (Kal/Kap/Hr) Protein (Gram/Kap/hr)

Nabati Hewani Total

1 2005 6.633 171,97 15,21 187,19

2 2006 6.299 158,63 17,79 176,42

3 2007 7.050 179,35 19,65 199

4 2008 7.065 186,71 20,38 207,09

5 2009 7.435 198,76 17,22 215,98

Sumber: Dinas Pertahut dan BKPPP, 2010

Penurunan KEP terjadi pada tahun 2006 yang disebabkan oleh

terjadinya gempa bumi yang berdampak pada penurunan produksi pangan.

Adapun perkembangan cadangan pangan masyarakat (beras) yang terdiri

dari stok beras yang ada di petani, penggilingan padi, pedagang, dan

konsumen dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II.25.

Perkembangan Cadangan Pangan Masyarakat di


No Jenis Stok Keadaan Stok Beras (ton)

2005 2006 2007 2008 2009

1 Masyarakat 93.314,42 92.487,68 101.048,27 105.663,17 115.949,00




70

Jika ditinjau dari aspek distribusi pangan, di Kabupaten Bantul distribusi

pangan berjalan lancar karena didukung sarana jalan dan transportasi yang

memadai. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya kesenjangan harga yang

mencolok antara sentra produksi dengan wilayah lainnya.

Sedangkan dari aspek konsumsi pangan, di Kabupaten Bantul dapat

ditunjukkan dengan parameter Pola Pangan Harapan (PPH) masyarakat.

Adapun perkembangan pencapaian Skor Pola Pangan Harapan di Kabupaten

Bantul selama periode 2005-2009 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.26.

Perkembangan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) di

Kabupaten BantulTahun 2005–2009

No Kelompok Pangan

Skor Pola Pangan Harapan

2005 2006 2007 2008 2009

1 Padi-padian 25 25 25 25 25

2 Umbi-umbian 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

3 Pangan Hewani 14,6 17,8 18,7 20,5 19,4

4 Minyak dan Lemak 0,8 4,8 4,4 4,2 4,2

5 Buah/Biji Berlemak 1 1 1 1 1

6 Kacang-Kacangan 10 10 10 10 10

7 Gula - - - - -

8 Sayur dan Buah 30 30 30 30 30

9 Lain-lain - - - - -

Total 83,9 91,1 91,6 93,2 92,1


Tabel di atas menunjukkan bahwa konsumsi masyarakat belum

beragam, karena masih ada dominasi kelompok pangan tertentu yaitu padi-

padian, umbi-umbian, buah/biji berlemak, kacang-kacangan, sayuran, dan

buah.

Permasalahan yang ada terkait dengan ketahanan pangan di

Kabupaten Bantul antara lain adalah masih terdapatnya daerah rawan

pangan. Kondisi ini mengharuskan pemerintah untuk melakukan intervensi

melalui program/kegiatan pemberdayaan masyarakat yang langsung

menyentuh masyarakat miskin. Salah satu bentuk intervensi tersebut antara



71

lain adalah Program Aksi Desa Mandiri Pangan. Program Aksi Desa Mandiri

Pangan dilaksanakan sejak tahun 2006 dan telah dialokasikan pada enam

desa rawan pangan di tiga kecamatan, yaitu Desa Muntuk dan Jatimulyo

(Kecamatan Dlingo), Desa Selopamioro dan Wukirsari (Kecamatan Imogiri),

serta Desa Srihardono dan Seloharjo (Kecamatan Pundong).

Selama satu dasa warsa terakhir pemerintah sudah mengembangkan

berbagai program berkaitan dengan pangan guna mengurangi kerentanan

bagi keluarga miskin. program tersebut diimplementasikan melalui berbagai

proyek dari APBN maupun APBD. Efektifitas dipengaruhi oleh aksesibilitas

masyarakat terhadap layanan program tersebut. Sementara aksesibilitas

masyarakat terhadap layanan ditentukan oleh persyaratan yang ditetapkan

untuk mendapatkan layanan tersebut. Faktor kedua yakni relevansi yang

berhubungan dengan kesesuain layanan dengan kebutuhan dan konteks

penerima manfaat. Tingkat relevansi dipengaruhi oleh tingkat partisipasi

masyarakat

Data yang disampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) DKP 11 Agustus

2011 menunjukkan bahwa pada tahun 2043 DIY akan mengalami titik impas,

di mana kebutuhan konsumsi pangan dan luas lahan pangan sebanding.

Namun di tahun berikutnya DIY akan mengalami defisit karena lahan produksi

pangan sudah beralih fungsi seiring roda pembangunan. Prediksi tersebut

mengacu pada kecenderungan konsumsi beras masyarakat DIY pada 2010

sekitar 93,48 kg/kapita/tahun. Selain itu, jumlah penduduk di DIY terus

meningkat terutama karena urbanisasi.

Terkait dengan lahan pertanian, menunjukkan terjadinya alih fungsi

lahan dari pertanian ke non pertanian dengan rata-rata 200-250 hektar per

tahun. Dengan semakin menyempitnya lahan pertanian maka produksi

pangan juga akan menurun. Artinya ketersediaan pangan masyarakat DIY

dari hari ke hari semakin terancam.



72

Gambar II.31.

Luas Sawah Provinsi DI Yogyakarta dan Bantul 2005 - 2009

Sumber: Presentasi Kepala Bappeda DI Yogyakarta dalam Raker DKP 11 Agustus 2011

Dinas Pertanian Provinsi juga menunjukkan bahwa dari total luas lahan

pertanian sebesar 318.580 hektar lebih dari 60% adalah lahan kering dan

marjinal1. Tentu saja data ini kian meneguhkan kerentanan pangan di DIY.

Selain aspek alih guna fungsi lahan pertanian ke non pertanian, persoalan

ketahanan pangan DIY juga diperuncing oleh terbatasnya akses pangan

untuk masyarakat. Kedua, konsumsi gizi terutama protein hewani masih

rendah. Ketiga keragaman pangan pun masih jauh dari syarat gizi. Ironisnya,

kompleksitas tersebut justru terangkum dalam kelompok masyarakat

penghasil pangan yakni petani.

Kerentanan petani terhadap ketersediaan pangan tampak dari data

yang disajikan oleh Dinas Pertanian pada Renstra Dinas Pertanian DIY

Periode 2009-2013. Data tersebut menunjukkan dari prosentase rumah

tangga petani sebesar 47,17% (472.082 rumah tangga), 80,29% diantaranya

adalah rumah tangga petani gurem dengan kepemilikan tanah kurang dari 0,5

hektar. Tentu saja kepemilikan lahan yang terbatas ini akan menghambat

pemenuhan konsumsi petani selama satu tahun ke depan. Luas Lahan



73

Sawah Kabupaten Bantul pada tahun 2009 menurut Dinas Pertanian dan

Kehutanan tercatat 15.569 Ha, Lahan Bukan Sawah tercatat 13.414 Ha dan

Lahan Bukan Pertanian tercatat seluas 21.702 Ha. Lahan Bukan Sawah

meliputi tegal/kebun, lahan ditanami pohon/hutan rakyat, tambak,

kolam/tebat/empang, dan lainnya. Sedangkan Lahan Bukan Pertanian

meliputi tanah untuk bangunan dan pekarangan, hutan Negara, lahan tidak

ditanami/rawa, dan tanah lainnya. Pada tahun 2009 produksi tanaman padi

sawah tercatat 182.843 ton dengan rata-rata produksi sebesar 64,70 kw/ha,

produksi tanaman padi lading 1.206 ton dengan rata-rata produksi 28,44

kw/ha, produksi jagung 28.775 ton dengan rata rata produksi 45,75 kw/ha,

produksi ubi kayu 31.196 ton dengan rata-rata produksi 126,20 kw/ha,

produksi ubi jalar 512 ton dengan rata-rata produksi 108,94 kw/ha, produksi

kacang tanah 4.043 ton dengan ratarata produksi 11,00 kw/ha dan produksi

kedelai 7.309 ton dengan rata-rata produksi 16,69 kw/ha. Untuk tanaman

sayuran, produksi terbanyak pada tahun 2009 adalah bawang merah, dengan

jumlah produksi sebesar 166.559 Kw, dengan ratarata produksi sebesar

135,74 Kw/Ha. Untuk tanaman buah-buahan produksi terbanyak pada tahun

2009 adalah tanaman buah pisang sebesar 130.327 Kw. Sedangkan untuk

tanaman biofarmaka produksi tertinggi pada tahun 2009 adalah tanaman

kunyit sebesar 1.733.317 Kg.

Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat kemandirian pangan

adalah aspek produksinya. Di bawah ini data Produksi komoditi tanaman

pangan yang dominan meliputi: tanaman padi, jagung, kacang tanah, kedelai.

Perkembangan luas panen, produksi dan produktivitas dapat dilihat pada

tabel II.27 berikut:



74

Tabel II.27

Perkembangan Luas Panen, Produksi Dan Produktivitas Padi Sawah,

Padi Ladang, Jagung, Kacang Tanah, Kedelai di Kabupaten Bantul

Tahun 2005 – 2009

NO Komoditi Tahun

ket 2005 2006 2007 2008 2009

Padi Sawah

1 Luas Panen 25.081 24.655 25.681 25.089 28.258 ha

2 Produktivitas rata-rata (GKG) 58.67 59.08 62.22 66.46 65.27 ku/ha

3 Produksi (GKG ) 147.139 145.654 159.787.2 166.737 184.439.97 ton

4 Produksi beras 92.911,85 92.053,33 100.687,28 105.377,78 116.566,06 ton

Padi Ladang

1 Luas Panen 211 189 201 164 424 ha

2 Produktivitas rata-rata (GKG)

30.28 28.84 28.51 27.62 28.44 ton

3 Produksi (GKG ) 639 545 573 453 1206 ton/ha

4 Produksi beras 402.57 434.35 360.99 285.39 759

Jagung

1 Luas Panen 5155 4976 5526 5739 6290 ha

2 Produksi (pipilan kering) 23057 17867 26865 30117 37620.49 ton

3 Produktivitas 4.47 3.59 4.86 5.25 5.981 Ku/ha

Kacang tanah

1 Luas Panen 5709 5194 4680 3701 3677 ha

2 Produksi (wose kering) 5605 4903 4912 4568 4043 ton

3 Produktivitas 0.98 0.94 1.05 1.23 1.1 ton/ha

Kedelai

1 Luas Panen 4177 3874 4197 5290 4380 ha

2 Produksi (wose kering) 5444 5127 5801 6150 7309 ton

3 Produktivitas 1.3 1.32 1.38 1.16 1.67 ton/ha

Sumber: Dipertahut, 2010

Produksi pertanian pada umumnya dipengaruhi oleh kondisi iklim. Oleh

karena itu produksi pertanian selama lima tahun sangat fluktuatif. Pada tahun

2006 terjadi bencana alam gempa bumi mengakibatkan saluran irigasi

banyak yang rusak sehingga air irigasi kurang, selain itu gempa bumi juga

menyebabkan sebagian besar tenaga kerja di sektor pertanian berpindah ke

sektor pembangunan.

Peningkatan produksi tidak lepas dari tersedianya sarana dan

prasarana pertanian, antara lain penggunaan benih berlabel, pemupukan

berimbang, pengelolaan hama terpadu serta tersedianya sarana irigasi yang

memadai. Sejak tahun 2005 telah dirintis produksi benih oleh Pemerintah

Kabupaten Bantul sebagai embrio terbentuknya Bantul Seed Center.

Produksi benih padi secara lengkap dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:



75

Tabel II.28 Produksi Benih Padi Berlabel Bantul Seed Center

di Kabupaten Bantul Tahun 2005 – 2009

NO Uraian

Tahun

ket 2005 2006 2007 2008 2009

Benih Berlabel

1 a. FS

17,50 462,92 1.720,50 720,00 12.498 kg

2 b. SS

28,92 20,66 406,19 12.233,99 241.723 Kg

3 c. ES

- - 2,96 - Kg

Jumlah 46,42 483,58 2.126,69 12.956,95 254.221 kg

Sumber: Dinas Pertahut, 2010

Produksi benih padi berlabel di Bantul Seed Center

menunjukkan peningkatan selama kurun waktu lima tahun terakhir.

Benih yang diproduksi terdiri dari benih dasar (FS), benih stok (SS)

dan benih sebar (ES). Kebutuhan calon benih selain dicukupi oleh

Balai Benih Pertanian juga dari kelompok-kelompok penangkar benih.

Di Kabupaten Bantul terdapat 20 kelompok penangkar benih padi,

seperti pada tabel berikut:

Cadangan pangan masyarakat (beras) terdiri dari stok beras

yang ada di petani, penggilingan padi, pedagang dan konsumen.

Perkembangan cadangan pangan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II.29

Perkembangan Cadangan Pangan Masyarakat di Kabupaten Bantul Tahun 2005 – 2009

No Jenis Stok

Keadaan Stok Beras (ton)

2005 2006 2007 2008 2009

1

Masyarakat

93.314,42

92.487,68

101.048,27

105.663,17

115.949,00




76

BAB III

TINJAUAN ANGGARAN BELANJA UNTUK

PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DAERAH

3.1 Komposisi Anggaran Belanja Sektoral

Pemerintah Kabupaten Bantul terus berkomitmen dalam

melaksanakan prioritas penanggulangan kemiskinan. Kebijakan ini

diimplementasikan dalam program dan kegiatan yang dilaksanakan beserta

alokasi anggaran, baik itu anggaran yang bersumber dari Pemerintah Pusat

maupun Daerah. Secara global anggaran tersebut meningkat dari tahun ke

tahun. Penjabaran anggaran pendapatan & belanja, komposisi serta

proporsinya akan diulas untuk menjelaskan kontribusinya terhadap

penanggulangan kemiskinan.

Sumber-sumber pendapatan Daerah kabupaten Bantul Tahun 2012

terjabarkan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.1

Anggaran Pendapatan Kabupaten Bantul 2012

NO URAIAN JUMLAH

A PENDAPATAN 1,302,131,101,144.47

I

PENDAPATAN ASLI DAERAH 141,624,239,103.47

- Pajak Daerah 39,922,684,800.00

- Retribusi Daerah 19,821,987,200.00

- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 8,183,669,625.92

- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah 73,695,897,477.55

II.

DANA PERIMBANGAN 878,391,333,111.00

- Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak 47,075,299,111.00

- Dana Alokasi Umum 768,034,584,000.00

- Dana Alokasi Khusus 63,281,450,000.00

III

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SYAH 282,115,528,930.00

- Pendapatan Hibah 5,000,000,000.00

- Dana Darurat -



77

- Dana Bagi Hasil Pajak dr Propinsi & 57,631,810,000.00

Pemda Lainnya -

- Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemda lainnya 13,764,027,930.00

- Dana Penyesuaian Infrastruktur dan Lainnya 205,719,691,000.00 Sumber : DPKAD, 2012

Sedangkan anggaran Belanja APBD Kabupaten Bantul Tahun 2012

sebagaimana tergambar dalam tabel berikut.

Tabel 3.2

Anggaran Belanja Kabupaten Bantul 2012

NO URAIAN JUMLAH

BELANJA 1,345,680,130,604.54

I BELANJA TIDAK LANGSUNG 921,663,602,128.54 - Belanja Pegawai 842,912,215,299.00

- Belanja Bunga 120,145,200.00

- Belanja Subsidi -

- Belanja Hibah 15,348,373,200.00

- Belanja Bantuan Sosial 10,525,137,912.00

- Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota/Desa 1,949,182,600.00

- Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kab./Kota/Desa dan Partai Politik 43,970,671,500.00

- Belanja Tidak Terduga 6,837,876,417.54

II Belanja Langsung 424,016,528,476.00

- Belanja Pegawai 80,793,157,457.00

- Belanja Barang dan Jasa 193,258,493,536.00

- Belanja Modal 149,964,877,483.00

Sumber : DPKAD, 2012

Dari tabel belanja tahun 2012 di atas, dapat diketahui bahwa belanja

langsung maupun tidak langsung pegawai mendominasi anggaran belanja.

Walaupun hal ini lazim berlaku dimana-mana, namun demikian hal ini

mengurangi belanja publik. Walaupun demikian, untuk pos belanja langsung



78

pada belanja pegawai, proporsinya masih dibawah belanja barang dan jasa

serta belanja modal.

Gambar 3.1

Anggaran Belanja Langsung APBD Bantul Tahun 2012

35%

46%

19%belanja pegawai

belanja modal

belanja barang danjasa

Sumber : DPKAD, 2012, diolah

3.2. Anggaran Belanja Sektoral Menurut Jenis Program yang Dibiayai

Program-program sektoral yang dipaparkan dibawah ini adalah

program-program pada tiap bidang atau urusan yang diampu oleh masing-

masing SKPD di Kabupaten Bantul yang bersumber pada anggaran belanja

langsung APBD. Bidang yang menjadi acuan untuk melihat besaran

anggaran penanggulangan kemiskinan adalah; ketenagakerjaan, pendidikan,

kesehatan, infrastruktur dasar serta ketahanan pangan.



79

3.2.1. Bidang Ketenagakerjaan

Program–program dan kegiatan di bidang ketenagakerjaan mencakup

kegiatan yang bertujuan untuk peningkatan kualitas sumber daya tenaga

kerja, penempatan tenaga kerja, transmigrasi, fasilitasi dan kerja sama

dengan dunia usaha, fasilitasi, pendampingan, dan bantuan pinjaman modal

usaha mikro dan menengah, pelatihan teknis diversifikasi usaha masyarakat,

dan peningkatan sarana prasarana atau pun usaha yang dapat menciptakan

lapangan kerja baru bagi masyarakat, serta perlindungan tenaga kerja seperti

diuraikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.3

Program kegiatan bidang ketenagakerjaan Kabupaten Bantul 2012

URAIAN JUMLAH

BAGIAN KERJASAMA DAN PENGEMBANGAN POTENSI DAERAH

Fasilitasi kerjasama dengan dunia usah/lembaga

63,640,000.00

BADAN KESEJAHTERAAN KELUARGA PP & KB

Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin

18,309,450.00

Promosi hasil usaha keluarga miskin

12,500,000.00

Pendampingan program layanan bagi keluarga miskin dan PMKS

42,582,460.00

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja

1,008,210,000.00

Terapan teknologi tepat guna

26,500,000.00

Kegiatan Pembinaan LPK

80,774,300.00

Pemberdayaan Wira Usaha Bagi Lulusan Pelatihan

41,320,000.00

Pemagangan Peserta Pelatihan di Perusahaan / On The Job Training

22,580,000.00

Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja

34,258,500.00

Penyiapan tenaga kerja siap pakai

42,426,500.00

Penempatan Pencarian Kerja Melalui Antar Lokal/AKL & AKAD

28,720,000.00



80

Penanggulanagan Permasalahan Penempatan Kerja

11,000,000.00

Padat karya produktif/infrastruktur

40,500,000.00

Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja

29,572,000.00

Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagekerjaan

14,120,000.00

Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan

15,250,000.00

Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum tehadap keselamatan dan kesehatan kerja

12,037,000.00

Pendampingan Dewan Pengupahan Kabupaten Bantul

26,167,000.00

Kegiatan Pemanduan dan Pembinaan Usaha Tenaga Kerja Terdidik

27,414,000.00

Kegiatan Pembentukan dan Pemberdayaan Fungsi Kelembagaan P2K3

13,834,000.00

Kegiatan Pencegah Kebakaran dan K3

23,200,000.00

Fasilitasi Bimbingan Teknis Sertifikasi K3 Pekerja Perusahaan Rokok

159,086,000.00


Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

16,000,000.00

DINAS PERINDAGKOP

Perencanaan, koordinasi dan pengembangan Usaha Kecil Menengah 4,479,000.00

Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah 5,000,000.00

Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 32,657,500.00

Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah 10,000,000.00

Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangga, Industri Kecil & Menengah 17,500,000.00

Penyelenggaraan Gelar Potensi Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 12,155,000.00

Pengembangan UKM melalui Program OVOP 10,000,000.00

Pendampingan dan MONEV Dana Hibah 18,000,000.00

Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi 7,000,000.00

Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian 20,100,000.00

Permbinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi 12,515,000.00

Penyebaran Model-model Pola Pengembangan Koperasi 14,000,000.00



81

Pelatihan Manajemen Koperasi dan Bantuan Modal 42,570,000.00

Kecamatan Penggerak Koperasi 30,000,000.00

BAGIAN KERJASAMA DAN PENGEMBANGAN POTENSI DAEARH

Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah

16,197,500.00


70,957,500.00

Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah

8,390,000.00

DINAS PERINDAGKOP

Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/ PMA 11,500,000.00

Penyelenggaraan Pameran Investasi 235,732,000.00

Workshop Potensi Investasi 12,000,000.00

Penyusunan Cetak Biru (Master Plan) pengembangan penanaman modal 88,510,000.00

Sosialisasi Penyamaan Persepsi pengembangan Investasi 15,000,000.00


Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi

245,065,000.00

Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi

3,545,000.00

Kajian Kebijakan penanaman modal

17,840,000.00

Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi

18,000,000.00

BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN

Promosi Usaha Agribisnis

47,176,000.00

Penyuluhan dan Pendampingan P2BN

84,000,000.00

Pendampingan FEATI

220,620,000.00

Peningkatan pendataan dan statistik

10,000,000.00

DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN

Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah 15,000,000.00

Pembuatan Pemurnian Benih Tembakau Rakyat 80,000,000.00

Pengembangan Agribisnis Tembakau 460,000,000.00

Fasilitasi UPT 78,273,000.00

Bimbingan dan Pemberdayaan Kelompok 75,300,000.00



82


Pembinaan Keterampilan Masyarakat di lingkungan daerah penghasil tembakau 160,000,000.00

DINAS PEKERJAAN UMUM

Peningkatan pembangunan sarana dan perasarana pariwisata

871,000,000.00

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri

422,910,000.00

Pengembangan objek pariwisata unggulan

587,235,000.00

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi pemasaran pariwisata

109,450,000.00

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana obyek wisata

250,147,500.00

Peningkatan Pelayanan Kepariwisataan

114,700,000.00

Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata

68,350,000.00

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir 50,000,000.00

Fasilitasi Lembaga P3MP Mitra Pesisir 30,000,000.00

Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan 30,000,000.00

Pelatihan Teknis dan Manajemen Kader Nelayan 20,000,000.00

Pelatihan Teknis Operasional Kapal Ikan 246,000,000.00

Pelatihan Teknis dan Manajemen KUB 35,000,000.00

Pelatihan Teknis Pengolahan Hasil Perikanan 35,000,000.00

Peningkatan Kapasitas Pengelolaan PUMP P2HP 20,000,000.00

Pelatihan dan Operasional Pabrik Es 90,000,000.00

DINAS PERINDAGKOP

Fasilitasi terhadap industri mikro, kecil dan menengah 18,750,000.00

Pembinaan IKM melalui Dekranas 105,000,000.00

Fasilitasi dan Pemberdayaan Industri Kecil 850,000,000.00

Penyelengaraan Yogya TII Ekspo 30,000,000.00

Pemutakhiran Data Industri 35,000,000.00

Pengembangan sentra dan IKM melalui Program OVOP 10,000,000.00


Pengarahan dan penempatan transmigrasi

707,444,200.00

JUMLAH

8,755,070,410.00

Sumber : Bappeda 2012, diolah



83

Untuk urusan ketenagakerjaan ini, Kabupaten Bantul mendapatkan

Tugas Pembantuan (TP) lewat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar

Rp. 1.220.000.000,00 pada Tahun 2012 dengan rincian kegiatan sebagai

berikut :

Tabel 3.4

Dana TP Bidang Ketenagakerjaan Tahun 2012

SKPD PROGRAM Kegiatan Dana

Disnaker trans

Program penempatan dan perluasan kesempatan kerja Padat karya

945,000.000

Tenaga kerja mandiri yang ditempatkan pada usaha ekonomi produktif

133,000.000


142,000 .000

1,220,000.000



Program-program yang termasuk dalam bidang kesehatan ini tidak

hanya terbatas pada upaya pengobatan penyakit yang diderita oleh

masyarakat tetapi juga termasuk di dalamnya program-program yang

bertujuan sebagai upaya peningkatan kesehatan masyarakat maupun

pencegahan penyakit dengan peningkatan dan perbaikan sarana kesehatan,

pengembangan lingkungan sehat masyarakat termasuk pengelolaan

persampahan, perbaikan gizi masyarakat dan pengawasan obat dan

makanan, serta peningkatan kualitas hidup sehat keluarga. Termasuk dalam

upaya peningkatan kualitas hidup sehat keluarga adalah dengan program



84

keluarga berencana yang mencakup peningkatan kualitas hidup ibu dan

anak, ASI ekslusif, reproduksi remaja, sadar gizi dan pelayanan kontrasepsi.

Tabel 3.5

Program Bidang Kesehatan Kabupaten Bantul 2012

URAIAN JUMLAH

DINAS PENDIDIKAN DASAR

Pemberian Tambahan Makanan da Vitamin (Susu untuk anak SD) 1,231,498,750.00

DINAS KESEHATAN

Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan

229,029,560.00

Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan

23,558,000.00

Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan

2,500,000.00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

7,850,000.00

Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan

9,900,000.00

Peningkatan Kesehatan Masyarakat

33,850,000.00

Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana

12,740,000.00

Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan

4,581,010,000.00

Monitoring, evaluasi, dan pelaporan

49,140,000.00

Perijinan dan pengawasan praktek tenaga dan sarana kesehatan

68,625,000.00

Pendampingan RAPERDA Kawasan Dilarang Merokok (KDM) pada SKPD dan Masyarakat (Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau)

66,850,000.00

Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan

166,875,000.00

Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

40,694,200.00

Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat (Desa Siaga dan Sosialisasi Program Poskestren)

48,350,000.00

Peningkatan Pemanfaatan Sarana Kesehatan

13,425,000.00

Monitoring, evaluasi, dan pelaporan (Lomba PHBS/Posyandu/HKG PKK-KB-KES dan Rakor UKBM/Promkes)

114,320,000.00

Promosi Kesehatan (Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau)

367,830,000.00



85

Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi

8,750,000.00

Pemberian tambahan makanan dan vitamin (Pemberian makanan tambahan pemulihan Balita)

415,800,000.00

Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi

9,987,500.00

Monitoring, evaluasi, dan pelaporan (Pembahasan Situasi Gizi Tk. Kab.)

13,795,000.00

Pengkajian pengembangan lingkungan sehat

13,650,000.00

Pengkajian pengembangan lingkungan sehat (Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau)

111,250,000.00

Penyemprotan/fogging sarang nyamuk

292,300,000.00

Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah

25,857,000.00

Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

108,352,000.00

Peningkatan imunisasi

56,520,000.00

Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah

68,920,000.00

Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah (Pengamatan Penyakit dalam rangka penanggulangan KLB/Screening penyakit paru obstruktif kronis pada penderita dampak asap rokok)

50,550,679.00

Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan

67,978,000.00

Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan

95,057,500.00

Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat

10,725,649,500.00

Pelayanan Jamkesmas di Puskesmas

2,668,439,130.00

Pelayanan Jamkesos di Puskesmas

937,541,073.00

Pelayanan Jampersal di Puskesmas

446,309,270.00

Pelayanan Jamkesda di Puskesmas

690,619,425.00

Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas

414,998,000.00

Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas Keliling

1,903,463,000.00

Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan bagi Penderita akibat Dampak Asap Rokok

324,850,000.00

Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat



86

1,718,830,287.00

kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu

55,540,000.00

Fasilitasi pelayanan kesehatan di sekolah

19,405,000.00

Pendampingan Jamkesda

239,317,500.00

Kemitraan dengan Institusi Pendidikan

4,460,000.00

Peningkatan Pelayanan Perawatan dan Pengobatan Masyarakat Kurang Mampu

71,875,500.00

Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita

17,275,000.00

Peningkatan SDM Masyarakat

27,850,000.00

Peningkatan Pelayanan Kesehatan

54,875,000.00

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (Penanggulangan Penyakit Tidak Menular akibat Dampak Asap Rokok)

194,795,000.00

RSUD PANEMBAHAN SENOPATI

Pengelolaam PPK BLUD RUD

72,101,832,370.00

BAPPEDA

Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat

102,022,000.00

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pendidikan Kebudayaan dan Kesehatan

20,000,000.00

Penyusunan dan Analisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM/HDI)

96,904,000.00

Studi Kasus Kesehatan dan Promosi ASI Eksklusif bagi Generasi Muda

60,000,000.00

KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin ( PMT-AS )

2,735,690,920.00

Monitoring, evaluasi, dan pelaporan ( Pokjanal Posyandu )

10,000,000.00


Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

266,250,000.00

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

461,750,000.00

Kerjasama pengelolaan sampah antar daerah

2,886,084,941.00

BAPPEDA

Penyusunan Kebijakan Manajemen Pengelolaan Sampah (3R)



87

60,000,000.00

BADAN LINGKUNGAN HIDUP

Bimbingan Teknis Persampahan 8,000,000.00

Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan (DAK) 209,350,000.00

Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Persampahan 306,356,650.00

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan 11,012,500.00

Pemantauan Kualitas Lingkungan (Penerapan Manajemen Limbah Industri Hasil Tembakau dan Kawasan Tanpa Asap Rokok) 71,350,000.00

Pengembangan Kapasitas Laboratorium Lingkungan Hidup 95,989,500.00

Pemantauan Kualitas Lingkungan (akibat Limbah Industri Kulit) 14,475,000.00

Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan 11,745,000.00

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara (DAK) 98,184,590.00

Pembuatan Taman Hijau (DAK) 187,495,000.00

DINAS SOSIAL

Penyuluhan Pencegahan Peredaran/penggunaan Miras & Narkoba

37,000,000.00

JUMLAH 108,774,398,345.00


Kemudian dari dana APBN berupa Tugas Pembantuan (TP),

Kabupaten Bantul mendapatkan program-program dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.6

Dana TP Bidang Kesehatan Tahun 2012

Anggaran yang dialokasikan Kabupaten Bantul dalam pembangunan

kesehatan cukup tinggi sebagai wujud pelaksanaan prioritas pembangunan.

Dinkes

Program Bina Gizi & Kesehatan Ibu dan Anak

Bantuan operasional kesehatan bagi 26 Puskesmas

2,138,140.000

Pelaporan dan pencatatan, perenc BOK, Dokumen monev BOK, lap/sosialisasi/pembinaan) 139,160 .000

2,277,300.000



88


Termasuk dalam anggaran bidang pendidikan dalam tabel dibawah ini

adalah program-program dengan sasaran peningkatan sarana dan prasarana

pendidikan dan peserta didik pada jenjang sekolah setingkat SD, SMP, SMA,

dan juga pendidikan anak pada usia dini (PAUD) serta peningkatan kualitas

tenaga pendidik. Program-program yang didanai oleh APBD Kabupaten

Bantul tersebut dirinci dalam tabel berikut

Tabel 3.7

Program bidang pendidikan Kabupaten Bantul 2012

URAIAN JUMLAH

DINAS PENDIDIKAN

Penilaian angka kredit pejabat fungsional 30,000,000.00

Pendidikan dan Pelatihan Teknis 306,063,500.00

Verifikasi data sertifikasi guru dalam jabatan 22,360,000.00

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 35,500,000.00

Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan non-Islam setara SD dan SMP

123,702,000.00

Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (SD/MI) 122,635,600.00

Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar 20,000,000.00

Penyelenggaraan pendidikan dasar SD/MI 7,290,852,200.00

Penyelenggaraan Pendidikan Dasar SMP 3,244,277,750.00

Penyelenggaraan UNAS/UASBN pendidikan dasar 553,261,000.00

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan BOS 101,340,000.00

Songsong UNAS SD 100,000,000.00

Sukses UNAS SMP/MTs 100,000,000.00

Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan SD (Dana DAK) 33,669,253,500.00

Pengembangan Pendidikan Dasar Berbasis Hak-hak Anak dan Kearifan Lokal (Block Grant dan SDM Produk) 235,479,500.00

Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan SMP (Dana DAK) 13,449,912,760.00

Pelatihan bagi Pendidik untuk memenuhi standar kompetensi (Lesson Study) 50,480,000.00



89

Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (SMP) 117,950,000.00

Lesson Study SD 25,000,000.00

Workshop budaya dan Karakter 50,000,000.00

Pembelajaran Bahasa Inggris Berbasis ICT untuk Siswa SMP 360,000,000.00

Lomba UKS 73,800,000.00

Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan 46,800,000.00

Seleksi Guru, Kepsek dan Pengawas Berprestasi 36,000,000.00

Kinerja Kepala Sekolah 27,300,000.00

Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan 10,000,000.00

Pengelolaan data dan sistem informasi SKPD 20,000,000.00

Penyusunan Kalender Pendidikan dan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 28,000,000.00

Penyusunan Kalender Pendidikan dan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 43,590,000.00

Pengembangan Jardiknas dan Pemeliharaan ICT 30,000,000.00

DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN NON FORMAL

Pengadaan alat praktik dan peraga siswa

306,000,000.00

Pelatihan kompetensi tenaga pendidik (PAUD Formal)

22,500,000.00

Pengembangan kurikulum, bahan ajar, dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini (Penyusunan Kurikulum dan Rencana Kinerja TK di 17 Kecamatan)

499,500,000.00

Peningkatan Minat, Bakat dan Kreatifitas Anak Usia Dini

55,467,500.00

Sosialisasi Kabupaten Layak Anak

8,500,000.00

Penyelenggaraan Lomba UKS bagi TK

12,000,000.00

Penyusunan Direktori PAUD

8,500,000.00

Penyelenggaraan paket C setara SMA

36,500,000.00

Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah

6,675,000.00

Pengembangan Kelas Wira Usaha

40,000,000.00

Penyelenggaraan pendidikan SMA negeri dan Swasta (BOP SMA)

2,428,552,000.00

Penyelenggaraan pendidikan SMK negeri dan swasta (BOP SMK)

2,639,868,500.00

Peningkatan minat, bakat dan kreativitas siswa SMA Olimpiade Sains, Debat Bahasa Inggris, UUD 1945, OOSN, FLSSN, OPSI

125,500,000.00



90

Lomba Kompetensi Siswa (LKS)

56,052,000.00

Uji Kompetensi Siswa SMK

197,847,500.00

Pembelajaran Bahasa Inggris Berbasis ICT bagi siswa SMA/SMK

290,000,000.00

Pengelolaan Dana Bantuan Pendidikan bagi Keluarga Tidak Mampu

12,500,000.00

Peningkatan minat, bakat, dan kreativitas guru

16,800,000.00

Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal

4,140,340,000.00

Pelaksanaan sertifikasi pendidik

4,811,050.00

Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan

27,445,000.00

Seleksi Guru, Kepsek dan Pengawas Berprestasi

14,787,500.00

Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan

614,511,000.00

Sukses Ujian Nasional

112,333,000.00

Penyusunan Kalender Pendidikan dan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

21,050,000.00

Workshop Penyusunan Buku Gerakan Pendidikan Karakter Bangsa Bagi Pendidik dan Tenaga Pendidik

150,000,000.00

BAPPEDA


96,904,000.00

JUMLAH

72,268,501,860.00



Pembahasan dalam bidang infrastruktur ini terbatas dalam program-

program Pemerintah Kabupaten Bantul yang terkait dengan pencapaian

indikator-indikator dalam pemenuhan infrastruktur dasar yaitu akses sanitasi

layak dan akses air minum layak bagi masyarakat termasuk usaha

peningkatan peran masyarakat. Sedangkan program yang menyasar sarana

dan prasarana yang lain seperti sarana gedung dan bangunan, pengairan,



91

peningkatan jalan dan jembatan, pengolahan sampah, dan lain-lain tidak

termasuk dalam tabel program yang disajikan di bawah ini.

Tabel 3.8

Program Bidang Infrastruktur Dasar Kabupaten Bantul 2012

NAMA PROGRAM KEGIATAN DAN SKPD JUMLAH


Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

3,765,576,805.00

Pembangunan turap/talud/bronjong

184,500,000.00

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

4,199,728,000.00

Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan

130,000,000.00

Pengadaan Aspal dan Semen

4,138,150,000.00

Rehabilitasi/Peningkatan Jalan

25,792,776,000.00

Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi

45,000,000.00

Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air minum

2,986,946,600.00

Pengadaan dan Pemasangan Listrik Pedesaan

131,000,000.00

Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan

20,727,840,000.00

Rehabililtasi/Pemeliharaan Pasar Pedesaan

2,640,000,000.00

Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat

1,619,299,950.00

DINAS SUMBER DAYA AIR

Pembangunan turap/talud/bronjong

350,000,000.00

Pengendalian pemanfaatan sumber daya air

52,450,000.00

Koordinasi pengembangan ketenaga listrikan

15,042,500.00

Studi Potensi Energi alternatif

73,900,000.00

DINAS KESEHATAN

Pengawasan kualitas air bersih dan air minum



92

61,052,000.00

BADAN LINGKUNGAN HIDUP

Peningkatan Peran Serta Masy dalam Perlindungan dan Konservasi SDA 16,000,000.00

Penyusunan rencana tata ruang wilayah

701,000,000.00

Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang

105,460,000.00

BAPPEDA

Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu

66,700,000.00

Studi Rencana Pembangunan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

70,600,000.00

Studi Kawasan Kumuh

60,000,000.00

Koordinasi Perencanaan PAIR Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan

40,000,000.00

Koordinasi Perencanaan Sarana dan Prasarana Wilayah

95,975,000.00

Koordinasi dan fasilitasi pengendalian pemanfaatan ruang lintas kabupaten/kota

45,025,000.00

Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (WISMP)

70,000,000.00

Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat

102,022,000.00


Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang

18,500,000.00

JUMLAH

68,304,543,855.00


3.2.5. Bidang Ketahanan Pangan

Bidang ketahanan pangan memegang peranan penting dalam

penanggulangan kemiskinan karena menyangkut ketersediaan pangan bagi

penduduk yang jumlahnya kian bertambah, yang tentu saja berimplikasi pada

menyusutnya lahan pertanian untuk perumahan. Oleh karena itu, program-

program yang masuk dalam bidang ini mencakup kegiatan peningkatan hasil



93

pertanian, diversifikasi hasil pertanian, penerapan teknologi pada bidang

pertanian, pemasaran hasil produksi pertanian, pembangunan jaringan irigasi,

dan pembangunan di bidang perikanan.

Tabel 3.9

Program bidang ketahanan pangan Kabupaten Bantul Tahun 2012

URAIAN JUMLAH



45,000,000.00


Perencanaan pembangunan jaringan irigasi

270,000,000.00


2,068,962,060.00

Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun

2,317,000,000.00


618,000,000.00

Rehabilitasi dan peningkatan Jaringan Irigasi

7,000,000,000.00

Pengendalian pemanfaatan sumber daya air

52,450,000.00

BAPPEDA


70,000,000.00

Pemetaan Kesuburan Lahan

56,595,000.00

Studi Potensi Pembuatan Garam di Pantai Selatan

65,000,000.00


Kajian rantai pasokan dan pemasaran pangan

7,630,000.00


Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan

10,000,000.00

Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah

6,000,000.00

Pengembangan Desa Mandiri Pangan (MAPAN)

60,000,000.00

Peningkatan mutu dan keamanan pangan



94

35,000,000.00

Monitoring, evaluasi, dan pelaporan

10,000,000.00

Peningkatan Sarana dan Prasarana Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan

868,822,200.00

Penyusunan Pola Pangan Harapan

10,000,000.00

Pelayanan Standard Minimal Bidang Ketahanan Pangan

30,000,000.00

Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan

13,000,000.00

Pemantauan Distribusi Pangan Masyarakat

11,500,000.00

Hari Pangan Sedunia (HPS)

47,999,000.00

Penguatan Cadangan Pangan

90,000,000.00


Penyusunan data base potensi produk pangan 40,000,000.00

Pengembangan perbenihan/perbibitan 53,450,000.00

Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian 381,150,000.00

Percepatan Pembangunan Pertanian dan Perkebunan 912,325,000.00

DAK Bidang Pertanian 3,442,265,200.00

Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian (Sisa DAK Pertanian) 52,500,000.00


Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian

53,200,000.00

Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Petani dan Penyuluh

53,800,000.00


84,000,000.00

Pendampingan FEATI

220,620,000.00

Peningkatan pendataan dan statistik

10,000,000.00


Pengadaan sarana dan prasaranan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna 406,600,000.00

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna 16,500,000.00

Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian Perkebunan Tepat Guna 85,000,000.00



95

(Pendampingan WISMP)

Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan (Pendampingan Peningkatan Produksi tanaman pangan) 118,795,250.00

Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan 30,000,000.00

Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan 141,319,350.00

Peningkatan kapasitas perencanaan pembangunan pertanian 20,000,000.00

Pengelolaan Aset Dinas Penghasil PAD 1,498,515,000.00

Peningkatan Produksi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura 506,000,000.00

Pengadaan Benih Padi Unggul 500,000,000.00

Pendataan Masalah Peternakan 16,000,000.00

Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak 16,800,000.00


Pembibitan dan Perawatan Ternak 74,340,000.00

Penelitian dan Pengolahan Gizi Pakan Ternak 8,000,000.00

Peningkatan Mutu Genetik (Sapi) 12,000,000.00

Pendampingan Operasional Dana Revolving Bantuan Ternak Sapi 71,472,000.00


Restocking di Perairan Umum 19,730,000.00

Pengembangan Bibit Ikan Unggul 93,000,000.00

Pembinaan dan Pengembangan Perikanan 213,000,000.00

Pengawasan Penyakit Ikan 10,000,000.00

Pelatihan Teknis dan Manajemen Budidaya Ikan 30,000,000.00

Peningkatan Kapasitas Pengelolaan PUMP Budidaya 20,000,000.00

Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya 98,000,000.00

Fishing Ground PMT (Pemetaan) 12,000,000.00

Operasional Kapal Ikan 50,000,000.00

Peningkatan Kapasitas Pengelolaan PUMP Perikanan Tangkap 20,000,000.00

Optimalisasi Pemanfaatan Kapal BIB 6,000,000.00


Peningkatan Produksi Kelautan dan Perikanan 4,077,716,660.00

JUMLAH

27,335,329,720.00




96

Dilihat dari jumlahnya, program dan kegiatan yang dilakukan pada

Tahun 2012 cukup banyak, dengan anggaran yang tercakup cukup besar.

Masih ditambah dengan dana tugas pembantuan anggaran APBN, yang

sangat membantu Kabupaten Bantul untuk peningkatan ketahanan pangan.

Tabel 3.10

Dana TP bidang ketahanan pangan Tahun 2012

SKPD PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN

Dipertahut

Program peningkatan produksi, produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan untuk mencapai Swasembada dan Berkelanjutan

Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi (SL PTT komoditas aneka kacang & umbi) 469,280.000

Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia (SL PTT komoditas serealia) 1,984,000.000

Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan (Pemberdayaan penangkar benih tanaman pangan) 314,500.000

Penguatan perlindungan tanaman pangan dari gangguan OPT dan DPI (Gerakan pengendalian OPT tanpang & sarana penanggulangan OPT/DPI) 100,000.000

Penangangan pasca panen tanpang (bantuan sarana pasca panen ke kelompok tani) 355,000 .000

Dipertahut

Dukungan manajemen dan teknis Ditjen Tanpang 100,000 .000

3,322,780 .000




97

Kondisi Ketahanan Pangan di Kabupaten Bantul relatif lebih baik

dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya se Provinsi DIY. Bahkan

Kabupaten Bantul telah berkali-kali menjuarai dan berprestasi dalam bidang

pertanian dan ketahanan pangan. Hal ini didukung oleh adanya 2 SKPD yang

menangani masalah krusial ini yaitu Dinas Pertanian dan Kehutanan serta

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan.

3.2.6. Bidang Kemiskinan

Dalam kaitannya dengan bidang kemiskinan sebenarnya mayoritas

program baik secara langsung maupun tidak langsung sangat berpengaruh

dalam usaha pengentasan kemiskinan. Dalam batasan program bidang

kemiskinan yang diuraikan dibawah ini adalah yang secara khusus menyasar

pada keluarga miskin maupun individu miskin yang ada di Kabupaten Bantul

serta program – program dalam rangka pemberdayaan antara lain

pengembangan potensi pasar tradisional, pinjaman modal usaha mikro, kecil,

dan menengah, pelatihan dan pengembangan kemampuan sumber daya

manusia masyarakat, pengembangan investasi, dan peningkatan sarana

prasarana yang menunjang pengembangan ekonomi masyarakat. Termasuk

juga perbaikan pelayanan dan jaminan kesehatan terutama bagi masyarakat

yang kurang mampu.

Dalam pembahasan ini, anggaran yang menyasar pada program-

program pengentasan kemiskinan dibedakan dalam anggaran yang

dialokasikan dalam :

1. Anggaran Belanja Langsung

Anggaran belanja langsung untuk pengentasan kemiskinan Tahun

2012 diuraikan dalam tabel 3.11. berikut :



98

Tabel 3.11

Program bidang pengentasan kemiskinan Kabupaten Bantul 2012

URAIAN JUMLAH

DINAS PENDIDIKAN

Pengelolaan Dana Bantuan Pendidikan bagi Keluarga Tidak Mampu

12,500,000.00

DINAS KESEHATAN

Peningkatan Kesehatan Masyarakat

33,850,000.00

Peningkatan Pemanfaatan Sarana Kesehatan

13,425,000.00

Promosi Kesehatan (Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau)

367,830,000.00

Pemberian tambahan makanan dan vitamin (Pemberian makanan tambahan pemulihan Balita)

415,800,000.00

Monitoring, evaluasi, dan pelaporan (Pembahasan Situasi Gizi Tk. Kab.)

13,795,000.00

Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

108,352,000.00

Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat

10,725,649,500.00

Pelayanan Jamkesmas di Puskesmas

2,668,439,130.00

Pelayanan Jamkesos di Puskesmas

937,541,073.00

Pelayanan Jampersal di Puskesmas

446,309,270.00

Pelayanan Jamkesda di Puskesmas

690,619,425.00

Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas

414,998,000.00

Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas Keliling

1,903,463,000.00

Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat

1,718,830,287.00

kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu

55,540,000.00

Pendampingan Jamkesda

239,317,500.00

Peningkatan Pelayanan Perawatan dan Pengobatan Masyarakat Kurang Mampu

71,875,500.00

Peningkatan SDM Masyarakat

27,850,000.00

Peningkatan Pelayanan Kesehatan

54,875,000.00



99

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (Penanggulangan Penyakit Tidak Menular akibat Dampak Asap Rokok)

194,795,000.00

RSUD PANEMBAHAN SENOPATI

Pengelolaam PPK BLUD RUD

72,101,832,370.00



45,000,000.00

Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air minum

2,986,946,600.00

Pengadaan dan Pemasangan Listrik Pedesaan

131,000,000.00

Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan

20,727,840,000.00

Rehabililtasi/Pemeliharaan Pasar Pedesaan

2,640,000,000.00

Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat

1,619,299,950.00

Peningkatan pembangunan sarana dan perasarana pariwisata

871,000,000.00

Penunjang program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM)

167,600,000.00


Perencanaan pembangunan jaringan irigasi

270,000,000.00


2,068,962,060.00

Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun

2,317,000,000.00


618,000,000.00

Rehabilitasi dan peningkatan Jaringan Irigasi

7,000,000,000.00

BAPPEDA

Fasilitasi dan Koordinasi Pengabdian Masyarakat

50,650,000.00

Pengembangan Kawasan Pantai Selatan

41,000,000.00

Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan (Dokumen SPKD)

50,000,000.00

Implementasi pengembangan ekonomi daerah

92,810,000.00

Koordinasi dan Operasional TKPKD

106,300,000.00


96,904,000.00



100

Koordinasi Program-Program Pemberdayaan Masyarakat

31,000,000.00


70,000,000.00

Pemetaan Kesuburan Lahan

56,595,000.00

Studi Potensi Pembuatan Garam di Pantai Selatan

65,000,000.00

Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu

66,700,000.00

Studi Rencana Pembangunan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

70,600,000.00

Studi Kawasan Kumuh

60,000,000.00

BELANJA LANGSUNG BAGIAN TAPEM

Pensertifikatan Proda

450,000,000.00


Pembinaan Keluarga Berencana

247,848,000.00

Fasilitasi Kegiatan Pengembangan Program POSDAYA

71,345,000.00

Fasilitasi kegiatan keterpaduan BKB-Posyandu-PADU

394,425,000.00

Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin

18,309,450.00

Promosi hasil usaha keluarga miskin

12,500,000.00

Pendampingan program layanan bagi keluarga miskin dan PMKS

42,582,460.00

DINAS SOSIAL

Peningkatan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi

50,000,000.00

Penyuluhan bagi PMKS

17,800,000.00

Fasilitasi Anak Yatim Piatu

276,046,000.00

Pemberdayaan Lanjut Usia Potensial

31,000,000.00

Pembinaan Mental Sosial bagi PMKS

33,500,000.00

Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma

81,500,000.00

Pendamp. Prog. Nas. Jaminan Sosial bagi Penca Berat & JSLU

40,000,000.00

Penjaringan Kerja Penang. Anjal, Gepeng & Penyakit Sosial Lainnya

49,221,500.00



101

Peningkatan Kualitas SDM Lembaga Sosial

59,570,000.00

Penanganan Jenazah terlantar

12,000,000.00


Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja

1,008,210,000.00


26,500,000.00

Kegiatan Pembinaan LPK

80,774,300.00

Pemberdayaan Wira Usaha Bagi Lulusan Pelatihan

41,320,000.00

Pemagangan Peserta Pelatihan di Perusahaan / On The Job Training

22,580,000.00

Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja

34,258,500.00

Penyiapan tenaga kerja siap pakai

42,426,500.00

Penempatan Pencarian Kerja Melalui Antar Lokal/AKL & AKAD

28,720,000.00

Penanggulanagan Permasalahan Penempatan Kerja

11,000,000.00

Padat karya produktif/infrastruktur

40,500,000.00

Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja

29,572,000.00

Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Industrial

-

Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan

-

Jaminan Sosial Ketenagekerjaan

14,120,000.00

Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan

15,250,000.00

Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum tehadap keselamatan dan kesehatan kerja

12,037,000.00

Kegiatan Pemanduan dan Pembinaan Usaha Tenaga Kerja Terdidik

27,414,000.00

Kegiatan Bimtek Peraturan Peraturan UU Ketenagakerjaan di Perusahaan

-

Kegiatan Pembentukan dan Pemberdayaan Fungsi Kelembagaan P2K3

13,834,000.00

Fasilitasi Bimbingan Teknis Sertifikasi K3 Pekerja Perusahaan Rokok

159,086,000.00

Pengarahan dan penempatan transmigrasi

707,444,200.00



102

Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah

15,000,000.00

DINAS PERINDAGKOP

Perencanaan, koordinasi dan pengembangan Usaha Kecil Menengah 4,479,000.00

Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah 5,000,000.00

Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 32,657,500.00

Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah 10,000,000.00

Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangga, Industri Kecil & Menengah 17,500,000.00

Penyelenggaraan Gelar Potensi Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 12,155,000.00

Pengembangan UKM melalui Program OVOP 10,000,000.00

Pendampingan dan MONEV Dana Hibah 18,000,000.00

Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi 7,000,000.00

Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian 20,100,000.00

Permbinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi 12,515,000.00

Penyebaran Model-model Pola Pengembangan Koperasi 14,000,000.00

Pelatihan Manajemen Koperasi dan Bantuan Modal 42,570,000.00

Kecamatan Penggerak Koperasi 30,000,000.00

Pembangunan pasar perdesaan

1,143,321,300.00

Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/ PMA 11,500,000.00

Penyelenggaraan Pameran Investasi 235,732,000.00

Workshop Potensi Investasi 12,000,000.00

Penyusunan Cetak Biru (Master Plan) pengembangan penanaman modal 88,510,000.00

Sosialisasi Penyamaan Persepsi pengembangan Investasi 15,000,000.00


Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah

16,197,500.00


70,957,500.00

Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah

8,390,000.00

Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi

245,065,000.00

Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi



103

3,545,000.00

Kajian Kebijakan penanaman modal

17,840,000.00

Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi

18,000,000.00

Fasilitasi kerjasama dengan dunia usah/lembaga

63,640,000.00

DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Peningkatan Manajemen Investasi Daerah

72,600,000.00

Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

374,440,000.00


Pengembangan Desa Mandiri Pangan (MAPAN)

60,000,000.00

Peningkatan mutu dan keamanan pangan

35,000,000.00

Peningkatan Sarana dan Prasarana Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan

868,822,200.00

Penguatan Cadangan Pangan

90,000,000.00

Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian

53,200,000.00

Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Petani dan Penyuluh

53,800,000.00

Promosi Usaha Agribisnis

47,176,000.00


84,000,000.00

Pendampingan FEATI

220,620,000.00

BAGIAN PEMDES

Pendampingan dan Fasilitsi Pemberian Reward bagi Desa yang berhasil mengurangi kemiskinan

25,000,000.00

Pendampingan CD Mengentaskan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat

718,255,000.00

KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masy. Pedesaan (PAB & PLP )

18,000,000.00

Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa ( & UED )

44,000,000.00

Pelatihan Keterampilan Usaha Pertanian dan Peternakan

46,500,000.00

Penunjang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM )

155,000,000.00

Penunjang Kegiatan TMMD



104

46,000,000.00

Peningkatan Peranan Wanita Menuju Kel. Sehat Sejahtera (P2WKSS )

38,710,500.00

Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin ( PMT-AS )

2,735,690,920.00


Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah

383,750,000.00

Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah

10,000,000.00


16,000,000.00


Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah 15,000,000.00

Pengadaan sarana dan prasaranan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna 406,600,000.00

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna 16,500,000.00

Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian Perkebunan Tepat Guna (Pendampingan WISMP) 85,000,000.00

Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan (Pendampingan Peningkatan Produksi tanaman pangan) 118,795,250.00

Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan 30,000,000.00

Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan 141,319,350.00

Peningkatan kapasitas perencanaan pembangunan pertanian 20,000,000.00

Pengelolaan Aset Dinas Penghasil PAD 1,498,515,000.00

Pembuatan Pemurnian Benih Tembakau Rakyat 80,000,000.00

Pengembangan Agribisnis Tembakau 460,000,000.00

Peningkatan Produksi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura 506,000,000.00

Pengadaan Benih Padi Unggul 500,000,000.00

Pendataan Masalah Peternakan 16,000,000.00

Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak 16,800,000.00


Pengawasan Kesmavet dan Pemeriksaan Hewan Qurban 17,000,000.00

Pembibitan dan Perawatan Ternak 74,340,000.00

Penelitian dan Pengolahan Gizi Pakan Ternak 8,000,000.00

Bimbingan dan Pemberdayaan Kelompok 75,300,000.00

Peningkatan Mutu Genetik (Sapi) 12,000,000.00

Pendampingan Operasional Dana Revolving Bantuan Ternak Sapi 71,472,000.00



105

Pembinaan Keterampilan Masyarakat di lingkungan daerah penghasil tembakau 160,000,000.00

Penyusunan data base potensi produk pangan 40,000,000.00

Pengembangan perbenihan/perbibitan 53,450,000.00

Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian 381,150,000.00

Percepatan Pembangunan Pertanian dan Perkebunan 912,325,000.00

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri

422,910,000.00

Pengembangan objek pariwisata unggulan

587,235,000.00

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi pemasaran pariwisata

109,450,000.00

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana obyek wisata

250,147,500.00

Peningkatan Pelayanan Kepariwisataan

114,700,000.00

Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata

68,350,000.00


Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir 50,000,000.00

Pengembangan Bibit Ikan Unggul 93,000,000.00

Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan 30,000,000.00

Pembinaan dan Pengembangan Perikanan 213,000,000.00

Pelatihan Teknis dan Manajemen Budidaya Ikan 30,000,000.00

Peningkatan Kapasitas Pengelolaan PUMP Budidaya 20,000,000.00

Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana Bergulir 5,000,000.00

Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya 98,000,000.00

Pelatihan Teknis dan Manajemen Kader Nelayan 20,000,000.00

Operasional Tempat Pelelangan Ikan 35,000,000.00

Operasional Kapal Ikan 50,000,000.00

Pelatihan Teknis Operasional Kapal Ikan 246,000,000.00

Pelatihan Teknis dan Manajemen KUB 35,000,000.00

Peningkatan Kapasitas Pengelolaan PUMP Perikanan Tangkap 20,000,000.00

Optimalisasi Pemanfaatan Kapal BIB 6,000,000.00

Promosi atas Hasil produksi kelautan dan perikanan unggulan daerah 28,000,000.00

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Poklahsar 16,000,000.00

Pelatihan Teknis Pengolahan Hasil Perikanan 35,000,000.00




106

Pelatihan dan Operasional Pabrik Es 90,000,000.00

Peningkatan Produksi Kelautan dan Perikanan 4,077,716,660.00

DINAS PERINDAGKOP

Pengembangan data base informasi potensi unggulan 5,000,000.00

Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha 6,125,000.00

Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan 564,975,000.00

Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan 679,362,500.00

Fasilitasi terhadap industri mikro, kecil dan menengah 18,750,000.00

Pembinaan IKM melalui Dekranas 105,000,000.00

Fasilitasi dan Pemberdayaan Industri Kecil 850,000,000.00

Pemutakhiran Data Industri 35,000,000.00

Pengembangan sentra dan IKM melalui Program OVOP 10,000,000.00

KANTOR PENGELOLAAN PASAR

Promosi Pasar Tradisional

13,400,000.00

Pengendalian dan pelaporan pelaksanaan dana bergulir

16,720,000.00

Revitalisasi Pasar Tradisional

28,129,000.00

Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

69,449,000.00

JUMLAH

163,103,887,255


Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari anggaran belanja langsung

untuk program dan kegiatan yang bertujuan untuk pengentasan kemiskinan

sebesar Rp. 163.103.887.255,00

2. Anggaran Belanja Tidak Langsung

Anggaran belanja tidak langsung adalah anggaran belanja hibah

dan bantuan sosial kemasyarakatan sejumlah Rp. 25,873,511,112.00

yang antara lain terdiri dari :

- Bantuan Permakanan Anak Cacat Luar Panti,

- Bantuan permakanan anak cacat dalam panti dan luar panti,

- Bantuan Modal WTS eks PSKW & PSBK



107

- Bantuan Biaya Perawatan/Pemakaman Jenazah Terlantar

- Bantuan Rujukan pada PMKS

- Bantuan kepada Janda Pahlawan

- Bantuan Modal UEP bagi Penca

- Bantuan Modal UEP bagi LU Potensial

- Bantuan Modal Binjut KUBE & UEP

- Bantuan Pelayanan Rehabilitasi Tuna Sosial

- Bantuan sarana belajar kepada anak yatim piatu

- Bantuan sarana kepada anak yatim piatu

- Bantuan Cacat Korban Gempa

- Bantuan Sosial Kemasyarakatan

- Bantuan Subsidi Pelayanan Kesehatan

- Bantuan penyelesaian sengketa kepada keluarga miskin

- Dll

Anggaran belanja langsung APBD Kabupaten Bantul Tahun 2012

untuk program penanggulangan kemiskinan sebesar Rp.163,103,887,255,-.

Anggaran belanja tidak langsung APBD Kabupaten bantul Tahun 2012 untuk

belanja hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan sejumlah

Rp.25,873,511,112,-.

Jadi anggaran penanggulangan kemiskinan Tahun 2012 sebesar Rp.

188.977.398.367,00 dibandingkan dengan total belanja langsung APBD

Kabupaten Bantul Tahun 2012 yaitu sebesar Rp. 424,016,528,476.00, maka

prosentasenya sebesar 44,56 %.

Dalam sektor pengentasan kemiskinan ini, Kabupaten Bantul

mendapatkan Bantuan Dana Tugas Pembantuan dari APBN Tahun 2012

seperti dijabarkan dalam tabel 3.12.



108

Tabel 3.12

Dana TP Tahun 2012 Bidang Kemiskinan

SKPD PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN

BKP3

Program Pengemb SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani

Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian (penyuluhan yang dikelola petani FMA-FEATI)

1,210,752.000

Dinas KP

Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan

Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Hasil Perikanan (Sarpras pemasaran dalam negeri hasil perikanan)

50,000.000

Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan (Sarpras pengolahan hasil perikanan)

2,400,000.000

Fasilitasi Pengembangan Produk Hasil Perikanan non Konsumsi (Sarpras pengemb produk nonkonsumsi)

200,000.000

Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaks Tugas Teknis Ditjen P2HP

100,000 .000

Kantor PMD

Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan (Bangunan kantor desa)

210,000.000

Pengembangan usaha ekonomi masyarakat (sarpras pasar desa)

215,000 .000

Kantor PMD

Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Peningkatan kemandirian masyarakat perdesaan (PNPM) Cakupan PNPM mandiri Perdesaan

3,704,290.000

8,090,042.000




109

Dari tabel Anggaran Tugas Pembantuan Tahun 2012 diketahui bahwa

jumlah total anggaran Rp. 8.090.042.000,-. Program dan kegiatan yang

dilakukan adalah pemberdayaan dan penguatan kapasitas masyarakat baik di

bidang ekonomi, peningkatan sumber daya manusia, maupun bantuan

sarana dan prasarana serta bantuan sosial.

3.3. Relevansi dan Efektivitas Anggaran Penanggulangan Kemiskinan

Dari bahasan sub bab sebelumnya dapat ditarik garis besar

penanggulangan kemiskinan ditinjau dari segi anggaran sebagai berikut:

A. Anggaran sektor pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan,

infrastruktur dasar, dan ketahanan pangan adalah sebesar 67% dari

total anggaran belanja langsung APBD Kabupaten bantul pada tahun

2012. Sektor–sektor ini juga secara langsung maupun tidak langsung

sangat berpengaruh dalam usaha pengentasan kemiskinan. Gambar

dibawah ini dapat menjelaskan tentang kontribusi dari sektor tersebut.

Perbandingan Anggaran per Sektor dari Anggaran Belanja Langsung

pendidikan17%

kesehatan26%

infrastruktur dasar16%

ketahanan pangan6%

ketenagakerjaan2%

sektor lainnya33%

Perbandingan Anggaran per Sektor dari Anggaran Belanja Langsung APBD 2012

pendidikan

kesehatan

infrastruktur dasar

ketahanan pangan

ketenagakerjaan

sektor lainnya



110

B. Program – program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan

oleh Pemerintah Kabupaten Bantul sebenarnya didukung pendanaan

serta kelengkapan peraturan yang memadai. Namun demikian, demi

efektivitas tujuan penanggulangan kemiskinan, maka perlu

ditingkatkan lagi. Pada umumnya kegiatan (program) yang

diluncurkan sesuai dengan persoalan kemiskinan yang menjadi beban

masyarakat yakni didominasi oleh permasalahan ekonomi, papan dan

kesehatan, serta sebagian kecil pangan. Jadi program-program yang

sekarang berjalan sudah cukup relevan dan dibutuhkan masyarakat.

C. Data persentase KK miskin tahun 2011 sebesar 40.321 KK dengan

prosentase 15,61 % dengan jumlah miskin 127.479 orang. Tahun

2012 menjadi 40.551 KK dengan prosentase 14,82 % dengan jumlah

jiwa miskin 126.980 orang. Jumlah KK miskin tahun 2011 mengalami

kenaikan pada tahun 2012 sejumlah 230 KK yang disebabkan oleh

penerapan E-KTP yang mendorong masyarakat untuk membuat KK

baru (keluar baru yang pisah dari KK orang tua) termasuk dari KK

Keluarga Miskin sementara jumlah jiwa miskinnya mengalami

penurunan sejumlah 499 jiwa. Walaupun penurunan angka

kemiskinan masih belum mencapai target dari Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bantul, tetapi hal ini

sudah menunjukkan kinerja program penanggulangan kemiskinan

cukup baik. hanya saja efektivitas program tidak hanya diukur dari

Laporan Akuntabilitas Kinaerja Pemerintahan (LAKIP) saja, tetapi juga

perlu alat tambahan untuk mengukur efektivitas program tersebut

seperti Standard Operational Procedure (SOP), Standar Pelayanan

Minimal bahkan Indikator Mellienium Development Goals (MDGs).



111

BAB IV

KEBIJAKAN DAN PROGRAM

PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DAERAH

4.1. Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

Kebijakan Pemerintah Pusat mengenai Penanggulangan

Kemiskinan, meliputi:

a. Bantuan dan perlindungan sosial yang bertujuan untuk

melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup,

serta perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;

b. Penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan

masyarakat yang bertujuan mengembangkan potensi dan

memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk

terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip

pemberdayaan masyarakat;

c. Penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha

mikro dan kecil yang bertujuan memberikan akses dan

penguatan ekonomi bagi pelaku usaha/koperasi berskala mikro.

Dalam pelaksanaannya harus mempertimbangkan 4 prinsip utama

penanggulangan kemiskinan yaitu:

a. Memperbaiki Program Perlindungan Sosial, yaitu dengan

Bantuan Sosial Berbasis Keluarga (Raskin), Bantuan Kesehatan

bagi Keluarga Miskin (Jamkesmas) serta Bantuan Pendidikan

bagi Masyarakat Miskin (Program Keluarga Harapan)



112

b. Meningkatkan Akses Pelayanan Dasar dalam Pendidikan,

kesehatan dan pelayanan dasar sanitasi dan air bersih

c. Memberdayakan Kelompok Masyarakat Miskin yaitu dengan

menyempurnakan pelaksanaan PNPM Mandiri

d. Pembangunan yang inklusif yaitu dengan membangun yang

dapat diakses semua lapisan, golongan masyarakat terutama

masyarakat miskin dengan membantu UMKM (KUR dan

Bantuan kepada Usaha Mikro), Industri Manufaktur Padat

Pekerja, Konektivitas Ekonomi (Infrastruktur), menciptakan

Iklim Usaha (Pasar Kerja yang Luwes dan Infrastruktur),

Pembangunan Perdesaan serta Pembangunan Pertanian.

4.2. Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Dalam dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

(SPKD) Kabupaten Bantul Tahun 2013-2015, dinyatakan bahwa di dalam

penanggulangan kemiskinan diterapkan strategi dan pendekatan yang

akan dilakukan, kemudian dirancang dan dikaji kebijakan serta program

yang tepat dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Adapun strategi

yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

1. Strategi Umum :

a) Perlindungan sosial, dengan strategi yang dilakukan untuk

memberi jaminan rasa aman bagi kelompok rentan

(perempuan kepala keluarga, fakir miskin, orang jompo,

anak terlantar, berpenghasilan rendah maupun penyandang

cacat) dan masyarakat miskin baru, baik laki-laki dan

perempuan yang disebabkan oleh bencana alam, dampak

negatif krisis ekonomi dan konflik sosial;



113

b) Penciptaan peluang berusaha dengan strategi melalui

perluasan kerja dan penempatan tenaga kerja untuk

mengurangi beban biaya masyarakat miskin serta

meningkatkan penghasilan, menciptakan kondisi lingkungan

ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan penduduk

miskin memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya dalam

pemenuhan hak-hak dan peningkatan taraf hidupnya secara

berkelanjutan, sambil memberikan stimulasi dan regulasi

yang berpihak kepada msyarakat miskin agar beban biaya

ekonomi maupun sosial yang dihadapi oleh mereka dapat

berkurang, serta memberikan layanan yang optimal terhadap

upaya-upaya peningkatan pendapatan masyarakat miskin;

c) Peningkatan sumber daya manusia, strategi yang

dilakukan untuk mengembangkan kemampuan dasar dan

kemampuan berusaha masyarakat miskin, baik laki-laki

maupun perempuan agar dapat memanfaatkan

perkembangan lingkungan, melalui upaya-upaya pendidikan

formal maupun non formal;

d) pemberdayaan kelembagaan masyarakat, strategi yang

dilakukan untuk memperkuat kelembagaan sosial, politik,

ekonomi dan budaya masyarakat, dan memperluas

partisipasi masyarakat miskin, baik laki-laki maupun

perempuan dalam pengambilan keputusan, kebijakan publik

yang menjamin penghormatan, perlindungan, dan

pemenuhan hak-hak dasar;dan

e) Penataan kemitraan global, strategi yang dilakukan untuk

menata ulang hubungan dan kerjasama dengan lembaga

internasional guna mendukung pelaksanaan ke empat

strategi diatas. Hal ini dapat dimulai dengan kemitraan



114

bersama lembaga local, regional dan nasional, seperti

swasta dunia usaha, PT dan LSM.

2. Strategi Khusus :

a) Revitalisasi dan replikasi Tim Koordinasi Penanggulangan

Kemiskinan (TKPK) sebagai forum lintas pelaku dalam

perumusan kebijakan, pemantauan dan evaluasi kebijakan

penanggulangan kemiskinan dari mulai tingkat dusun, desa

dan kecamatan.

b) Penguatan pendidikan mental Keluarga Miskin dengan

meminimalisir penyebab kemiskinan karena faktor individu

(malas, tidak punya ketrampilan, boros, minder, dan

ketergantungan)

c) Memperkuat jejaring dengan berbagai pihak (termasuk

peningkatan peran ulama dan tokoh agama/Ormas) untuk

percepatan penaggulangan kemiskinan

d) Supervisi, monitoring dan evaluasi kinerja Satuan Kerja

Pemerintah Daerah (SKPD) secara intensif dalam

pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan

kemiskinan.

e) Mendorong dan mendukung pengembangan pelembagaan

partisipasi publik melalui Tim Koordinasi Penanggulangan

Kemiskinan Daerah. Dalam struktur TKPK ada Pokja

Pengaduan Masyarakat, diharapkan dengan adanya Pokja

ini mendorong transparansi dan akuntabilitas program-

program penanggulangan kemiskinan.

f) Melindungi masyarakat dengan menyediakan pelayanan hak

dasar yang memadai seperti; kecukupan pangan, pelayanan



115

pendidikan, kesehatan, ketersediaan lapangan usaha,

fasilitasi penyediaan papan/perumahan yang layak, air

bersih dan sanitasi dan jaminan perlindungan social yang

berperspektif gender (dalam rangka pemenuhan Millenium

Development Goals (MDGs).

g) Memperbaiki manajemen pengelolaan keuangan pemerintah

untuk menghasilkan anggaran yang pro poor, berimbang dan

efisien serta mendorong pelayanan publik yang prima.

h) Meningkatkan kesetiakawanan sosial dengan menggali

potensi dana masyarakat seperti GERBU, zakat dan lain-lain

untuk penanggulangan kemiskinan.

3. Strategi Program

Kedua strategi umum dan khusus tersebut berlaku untuk

pelaksanaan pengentasan kemiskinan. Strategi tersebut masih

bersifat makro. Oleh karena itu juga diperlukan strategi mikro

yang diharapkan menjadi strategi program dan berdampak pada

percepatan penanggulangan kemiskinan. Strategi tersebut

adalah;

1) Validasi data Kepala Keluarga (KK) miskin dan penguatan

sistem monitoring dan evaluasi (Monev) penanggulangan

kemiskinan

2) Program pengurangan Beban Hidup KK miskin

3) Pemberdayaan KK miskin

4) Sosialisasi peraturan tentang penanggulangan kemiskinan



116

4.3. Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan

Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan ini terbagi 2

berdasarkan sumber pembiayaannya; yaitu program-program inisiatif

daerah dan program-program yang diluncurkan Pemerintah Pusat.

Berdasarkan penggolongan klaster dalam Penanggulangan Kemiskinan,

maka terbagi atas 3 klaster yaitu:

1. Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu Berbasis Rumah

Tangga

2. Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Komunitas

3. Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Usaha Mikro dan

Kecil

4.3.1. Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu Berbasis

Rumah Tangga

Dalam skema program Penanggulangan kemiskinan berdasarkan

klaster, program penanggulangan kemiskinan yang berbasis

rumahtangga merupakan skema klaster 1, dimana program ini ditujukan

kepada golongan masyarakat rentan; seperti Kepala Keluarga yang

lanjut usia, perempuan serta keluarga yang sangat miskin ataupun sulit

untuk diberdayakan. Dalam skema ini terdapat Program Raskin (Beras

Untuk Keluarga Miskin) dan Program Keluarga Harapan (PKH),

Jamkesmas, Beasiswa bagi si Miskin dan BLT bila dalam masa krisis.



117

4.3.1.1. Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan adalah program yang

memberikan bantuan kepada Rumah Tangga Sangat Miskin

(RTSM). Sebagai imbalannya, RTSM diwajibkan memenuhi

persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas

sumber daya manusia yaitu pendidikan dan kesehatan. PKH di

Indonesia dirancang untuk membantu penduduk miskin kluster

pertama yaitu Bantuan dan Perlindungan Sosial Kelompok

Sasaran, yaitu berupa bantuan tunai bersyarat. Program ini

diharapkan berkesinambungan setidaknya sampai tahun 2015

dan mampu berkontribusi untuk mempercepat pencapaian Tujuan

Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals atau

MDGs). Setidaknya ada 5 komponen MDGs yang didukung

melalui PKH, yaitu pengurangan penduduk miskin ekstrim dan

kelaparan, pencapaian pendidikan dasar, kesetaraan gender,

pengurangan angka kematian bayi dan balita, dan pengurangan

kematian ibu melahirkan.

Lokasi PKH Kabupaten Bantul pada Tahun 2008 ada 5

Kecamatan, yaitu Kecamatan Dlingo, Imogiri, Kasihan, Sanden,

dan Sewon.

Pada Tahun 2009, lokasi PKH ditambah 2 kecamatan,

yaitu Kecamatan Banguntapan dan Kecamatan Pandak.

Kemudian mulai tahun 2010 lokasi PKH ditambah lagi sebanyak

10 kecamatan, sehingga 17 kecamatan di Kabupaten Bantul telah

mendapatkan program PKH sampai dengan tahun 2012 ini.



118

Berikut adalah gambaran pelaksanaan Program Keluarga

Harapan di Kabupaten Bantul

Pertemuan Awal dan Validasi

Pertemuan awal dan validasi dilakukan oleh pendamping dan

Dinas Instansi terkait yang bertujuan untuk mensosialisasikan

PKH kepada RTSM calon peserta PKH.

Pertemuan Kelompok

Pertemuan kelompok dibentuk oleh pendamping pada saat

pertemuan awal yang beranggotakan maksimal 25 RTSM dan

dilaksanakan rutin setiap bulan oleh kelompok PKH tersebut

dan dipandu oleh pendamping PKH.

Pemutakhiran Data

Pemutakhiran data dilakukan oleh pendamping setiap ada

perubahan data dari RTSM.

Verifikasi Kesehatan dan Pendidikan

Verifikasi Kesehatan dan Pendidikan dicetak 3 bulan sekali

oleh kantor pos Jakarta kemudian dikirim ke kantor pos

kabupaten untuk didistribusikan dan diambil oleh pendamping

dari penyedia layanan kesehatan (puskesmas dan posyandu)

dan pendidikan (Sekolah)

Pembayaran atau pencairan bantuan PKH

Pembayaran atau pencairan bantuan PKH dilaksanakan di

kantor pos kecamatan yang proses pencairannya dimonitoring

oleh pendamping PKH Dinas Instansi terkait.

Rapat Koordinasi

Rapat Koordinasi PKH meliputi Rakor tingkat Kecamatan,

Rakor tingkat Kabupaten untuk menciptakan kesamaan

pemahaman dan kesepakatan tentang tanggung jawab

masing-masing instansi serta menciptakan koordinasi



119

komitmen dari instansi terkait. Serta Rakor rutin pendamping

dan operator setiap seminggu sekali.

Berikut ini data realisasi pembayaran bantuan tunai

bersyarat PKH dimulai sejak 2008-2011 dengan peserta tahun

2010 sebanyak 1628 RTSM dan pada tahun 2011 1969 RTSM.

Sampai dengan Tahun 2012 tercatat dalam perkembangannya

program ini sudah menyasar pada 3.327 RTSM.

Tabel 4.1

Realisasi Bantuan Tunai PKH

Tahun Jumlah Pembayaran

2008 Rp. 1.053.399.000,- (5 kecamatan)

2009 Rp. 2.167.931.000,- (7 kecamatan)

2010 Rp. 2.036.400.000,- (7 kecamatan)

2011 Rp. 4.140.950.000,- (17 kecamatan)

2012 Rp. 3.977.910.000,- (17 kecamatan)

Jumlah Rp. 13.376.590.000,-

Sumber : Dinas Sosial, 2012

4.3.1.2. KUBE PKH

KUBE (Kelompok Usaha Bersama) PKH di Kabupaten

Bantul ada 39 kelompok yang masing-masing kelompok terdiri

dari 10 RTSM peserta PKH dengan bantuan masing-masing

kelompok sebesar Rp. 30 juta rupiah. Pada tahun 2011 ini APBD

menganggarkan KUBE Pengembangan sebesar Rp. Rp. 10 juta.

4.3.1.3. Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin)

Program ini berupa pemberian subsidi beras untuk

keluarga miskin. Alokasi untuk tahun 2010 dan 2011 adalah

46.658 rumah tangga sasaran (RTS). Sampai dengan Bulan Mei

Tahun 2012 RTS penerima Raskin masih 46.658 RTS, kemudian



120

lewat Surat Menko Kesra No. B.910/KMK/DEP.II/IV/2012 tanggal

24 April 2012 perihal Pagu Raskin Provinsi Bulan Juni – Des

2012 mulai Bulan Juni sampai dengan Desember 2012, jumlah

RTS Raskin menjadi 105,778 RTS. Tujuan dari Subsidi raskin

adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran

melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam

bentuk beras. Sedangkan sasaran program adalah berkurangnya

beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran, melalui

pendistribusian beras bersubsidi sebanyak 15 kg/RTS/bulan

dengan harga tebus Rp. 1.600,- per kilo netto. Dari hasil

monitoring tim teknis penanggulangan kemiskinan kabupaten,

program ini sudah cukup baik. Sudah ada bantuan sewa alat

angkut dari APBD Kabupaten, kualitas beras sudah sesuai

standart. Permasalahan yang terkadang muncul adalah adanya

orang yang tidak mendapat jatah raskin tetapi ingin mendapatkan

Raskin sehingga terkadang diperlukan kearifan lokal untuk

memecahkan masalah tersebut. Sumber dana program ini dari

APBN dan APBD. Alokasi dana tahun 2010 sebesar 32,9 milyar

sedang tahun 2011 alokasinya sama dengan tahun 2010.

Adapun dukungan APBD tahun 2011, yang dipergunakan untuk

bantuan alat angkut dari titik distribusi ke penerima manfaat,

rakor serta monev sebesar Rp. 323.035.000,-. SKPD pengelola

program adalah Dinas Sosial.

4.3.1.4. Program Jaminan Kesehatan Masyarakat

(Jamkesmas)

Program ini berupa jaminan kesehatan bagi orang miskin.

Alokasi Jamkesmas tahun 2009 , 2010 dan 2011 dan 2012 sama



121

yaitu 222.987 orang. Untuk pelaksanaan Tahun 2013 penerima

Jamkesmas yang diberi kartu adalah peserta sesuai database

yang bersumber dari TNP2K Sekretaris Kantor Wakil Presiden

sebanyak 397.867 jiwa. Program ini sangat bermanfaat untuk

orang miskin yang akan berobat ke Puskesmas. Permasalahan

yang sering dijumpai adalah keterlambatan juklak juknis

penggunaan Jamkesmas. Biasa juklak-juknis turun pada tengah

tahun padahal Puskemas harus melayani sejak awal tahun. SKPD

pengelola yaitu Dinas Kesehatan.

Selain Jamkesmas, di Provinsi DIY terdapat Jamkesos

yaitu jaminan kesehatan untuk masyarakat miskin kabupaten/

kota yang belum tercover jamkesmas. Tahun 2009 mendapat

alokasi 92.000 orang plus kader Posyandu, tahun 2009 jumlah

alokasi peserta sama dengan tahun 2010. Pada Tahun 2012

jumlah peserta Jamkesos sebanyak 98.086 dengan perincian :

1) Keluarga tidak mampu/rawan miskin yang tidak dijamin

Jamkesmas atau asuransi lain sebanyak 92.000 jiwa.

2) Kader Posyandu balita sebanyak 6.086 jiwa

3) Peserta Jamkesta Mandiri : 638 jiwa

4.3.1.5. Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda)

Bentuk program ini berupa pelayanan kesehatan dasar,

pelayanan kesehatan tingkat lanjutan, dan pelayanan gawat

darurat. Sasaran dari program ini adalah keluarga miskin dan

rawan miskin Kabupaten Bantul yang belum mendapatkan dana

Jamkesmas maupun Jamkesos. Dengan ketentuan Penduduk

Bantul (KTP dan atau Kartu Keluarga (KK) Bantul, belum memiliki

jaminan kesehatan, dan emenuhi kriteria pendataan TKPK

Kabupaten Bantul. Program ini sangat bermanfaat bagi warga



122

miskin yang rawat inap di rumah sakit dan belum mendapat

jaminan kesehatan. Sumber dana yang digunakan dari APBD

Kabupaten Bantul. Alokasi dana untuk tahun 2009 dan 2010

sama masing-masing 3 milyar. Pada tahun 2011 jumlah anggaran

meningkat menjadi Rp. 3.650.000.000,-. Pada Tahun 2012 ini

peserta jamkesda sebanyak 149.235 orang, dengan perincian:

a. Peserta PBI : 88.420 jiwa

b. Peserta COB : 60.815 jiwa

SKPD pengelola program adalah Dinas Sosial.

4.3.1.6. Bantuan Pendidikan

Untuk perluasan program pro rakyat guna meningkatkan

akses Pelayanan Dasar di bidang pendidikan, di Kabupaten

Bantul terdapat Bantuan Pendidikan yang diperuntukkan bagi

masyarakat miskin yang mengalami kesulitan melanjutkan

pendidikan. Bantuan Pendidikan dapat diakses masyarakat

miskin dengan mengajukan proposal kebutuhan dan peruntukan

dana, dilampiri copy kepersertaan jamkesmas atau surat

keterangan miskin dari dukuh, lurah dan camat.

Proposal yang dikirim kepada Bupati c.q Kepala Dinas

Sosial Kabupaten Bantul, akan diseleksi berdasarkan mendesak

atau tidaknya kebutuhan pemohon.

4.3.1.7. Program Beasiswa Miskin dan Bantuan

OperasionalSekolah (BOS)

Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan

beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam

rangka wajib belajar 9 tahun. Secara khusus program BOS

bertujuan untuk:



123

Menggratiskan seluruh siswa miskin di tingkat pendidikan

dasar dari beban biaya operasional sekolah, baik

disekolah negeri maupun sekolah swasta.

Menggratiskan seluruh siswa SD negeri dan SMP negeri

terhadap biaya operasional sekolah, kecuali pada rintisan

sekolah bertaraf internasional (RSBI) dan sekolah bertaraf

internasional (SBI).

Meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa

di sekolah swasta.

Sasaran program BOS adalah semua sekolah SD dan

SMP termasuk sekolah menengah terbuka (SMPT) dan Tempat

Kegiatan Belajar Mandiri (TKBM) yang diselenggarakan oleh

masyarakat baik negeri maupun swasta. Besar biaya satuan BOS

Tahun 2012 yang diterima oleh sekolah termasuk untuk BOS,

dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan untuk

SD/SDLB/MI masing-masing siswa sebesar Rp. 580.000,- selama

satu tahun. Untuk siswa SMP/SMPT masing-masing menerima

Rp. 710.000,- selama satu tahun.

Tahun 2012 dana BOS Kabupaten Bantul untuk

SD/SDLB/MI sebesar Rp.43.330.060.000,00 untuk 74.707 siswa,

dana BOS SMP/SMPT/ MTs Rp.24.918.160.000,00 untuk 35.096

siswa.

Program BOS untuk SD/SDLB dan SMP/SMPT ini di

tangani oleh Dinas Pendidikan Dasar. Sedangkan BOS untuk MI

dan MTs di tangani oleh Kantor Kementrian Agama dengan

sumber dana dari APBN. Disamping BOS, masih ada BOP

(Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) atau Bantuan

Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dengan penjelasan sbb:



124

4.3.1.8. Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) atau Bantuan

Operasional Sekolah Daerah (BOSDA)

Maksud dan tujuan diberikannya BOP adalah untuk

memenuhi kekurangan BOS yang dialokasikan oleh Pemerintah

melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. BOP ini

diberikan kepada satuan pendidikan SD/SDLB/MI Kabupaten dan

SMP/SMPT/ MTs Kabupaten.

BOP dipergunakan untuk membiayai kegiatan operasional

belajar mengajar di sekolah, jenis belanja pegawai, dan belanja

barang dan jasa. Tetapi BOP/BOSDA tidak diperbolehkan untuk

membiayai pengeluaran jenis belanja modal.

Sasaran BOP tingkat SD/SDLB/MI tahun 2012 sebanyak

74.707 siswa dengan besaran bantuan Rp. 28.800 ,-/siswa/tahun.

Sehingga dana yang dialokasikan untuk tahun 2012 sebesar Rp.

2.151.561.600,00. Sedangkan tingkat SMP tahun 2012 sebanyak

28.880 siswa dengan besaran bantuan Rp. 33.500,-

persiswa/tahun. Sehingga dana yang dialokasikan untuk tahun

2012 sebesar Rp.967.480.000,00. SKPD yang menangani

program ini adalah Dinas Pendidikan Dasar.

Selain Bantuan Operasional, Kabupaten Bantul juga

memberikan beasiswa bagi siswa miskin dan siswa berprestasi,

antara lain :

Beasiswa Miskin

Program Bea siswa miskin dimaksudkan untuk

meringankan bea sekolah tingkat SD dan SMP bagi anak

dari keluaga miskin. Syarat untuk memperoleh bea siswa

miskin ini adalah: anak dari keluarga miskin, belum

memperoleh bea siswa dari program lain dan surat

pengajuan dari sekolah. Pada tahun 2011 sasaran program



125

ini untuk anak SD sebanyak 5.350 anak sedangkan untuk

anak SMP sebanyak 1.232 anak. Sumber dana berasal

dari APBD Propinsi DIY sebesar Rp. 1.926.000.000,- untuk

SD dan Rp. 677.600.000,- untuk SMP. SKPD yang

menangani program ini adalah Dinas Pendidikan Dasar.

Beasiswa Bakat dan Prestasi

Program ini dimaksudkan untuk meringankan biaya

pendidikan anak se tingkat SLTP yang mempunyai bakat

dan prestasi tertentu. Syarat untuk memperoleh bea siswa

bakat dan prestasi ini adalah: anak dari siswa mempunyai

bakat dan prestasi yang menonjol dibidang akademik

maupun non akademik, belum memperoleh bea siswa dari

program lain dan surat pengajuan dari sekolah. Penerima

manfaat program ini pada tahun 2011 sebanyak 167 anak

diberikan @ Rp.720.000,-. Alokasi dana untuk tahun 2011

sebanyak Rp. 120.240.000,-. Sumberdana dari APBD

Kabupaten. SKPD yang menangani program ini adalah

Dinas Pendidikan Dasar.

Beasiswa Retrievel

Program ini dimaksudkan untuk meringankan biaya

pendidikan tingkat SD dan SLTP . Syarat untuk

memperoleh bea siswa retrievel ini adalah: anak sudah

berhenti tidak sekolah lagi karena masalah biaya kemudian

ditarik ke sekolah lagi dengan biaya dari bea siswa

retrievel. Penerima manfaat program ini pada tahun 2009

untuk anak SD sebanyak 120 anak dan SMP 35 anak.

Sumberdana dari APBD Propinsi. SKPD yang menangani

program ini adalah Dinas Pendidikan Dasar. Tahun 2011

sudah tidak ada lagi beasiswa ini,



126

Beasiswa SMP Terbuka

Program ini diperuntukkan untuk anak miskin di SMP

terbuka. Sasaran untuk tahun 2011 sebanyak 203 @ Rp

550.000,- per anak. Total alokasi dana sebanyak Rp.

111.650.000 ,-. Sumber dana dari APBD Propinsi. SKPD

yang menangani program ini adalah Dinas Pendidikan

Dasar.

4.3.2. Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Komunitas

PNPM Mandiri adalah program nasional penanggulangan

kemiskinan terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat.

Pengertian yang terkandung mengenai PNPM Mandiri adalah :

a. PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka

kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-

program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan

masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan

pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program,

penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk

mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya

penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.

b. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk

menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara

individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai

persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian

dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan

keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta



127

berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin

keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.

Di Kabupaten Bantul terdapat 6 jenis program PNPM Mandiri,

yaitu PNPM Mandiri Inti (2 macam) PNPM Mandiri Perkotaan dan PNPM

Mandiri Perdesaan dan PNPM Penunjang/Sektoral yaitu PNPM

Pariwisata, PNPM Pertanian, PNPM Kelautan & Perikanan, PNPM

Mandiri PAKET (Pengurangan Kemiskinan Terpadu) dan reward PNPM

P2KP yang berupa PLPBK (Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis

Komunitas). Dari tabel berikut dapat diketahui persebaran PNPM Inti di

Kabupaten Bantul.

Tabel 4.2 Persebaran PNPM Inti

No Kecamatan Jumlah

Desa Jumlah

Pedukuhan Luas (km2)

Keterangan

1 Srandakan 2 43 18,32 PNPM

Perkotaan

2 Sanden 4 62 23,16 PNPM

Perkotaan

3 Pandak 4 49 24,30 PNPM

Perkotaan

4 Bambanglipuro 3 45 22,70 PNPM

Perkotaan

5 Bantul 5 50 21,95 PNPM

Perkotaan

6 Pundong 3 49 23,68 PNPM

Perkotaan

7 Pleret 5 47 22,97 PNPM

Perkotaan

8 Banguntapan 8 57 24,48 PNPM

Perkotaan

9 Kasihan 4 53 32,38 PNPM



128

Perkotaan

10 Sedayu 4 54 34,36 PNPM

Perkotaan

11 Sewon 4 63 27,16 PNPM

Perkotaan

12 Jetis 4 64 24,47 PNPM

Perkotaan

Jumlah (1-12) 50 636 303,93

13 Imogiri 8 72 54,49 PNPM

Pedesaan

14 Piyungan 3 60 32,54 PNPM

Pedesaan

15 Dlingo 6 58 55,87 PNPM

Pedesaan

16 Kretek 5 52 26,77 PNPM

Pedesaan

17 Pajangan 3 55 33,25 PNPM

Pedesaan

Jumlah Total 75 933 506,85

Sumber : Data Base Profil Daerah Kab. Bantul Tahun 2004

4.3.2.1. PNPM Mandiri Perdesaan

Program PNPM Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd)

merupakan kelanjutan dari Program Pengembangan Kecamatan

(PPK). Program PNPM Mandiri Perdesaan pertama kali

didapatkan oleh Kabupaten Bantul pada tahun 2006, dengan

nama Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Rehabilitasi

Paska Bencana. Program ini sebagai respon pemerintah pusat

setelah terjadi bencana gempa bumi yang melanda Daerah

Istimewa Yogyakarta, khususnya di Kabupaten Bantul. Tahun

2006 dan tahun 2007 dari keseluruhan 17 kecamatan di



129

Kabupaten Bantul semua mendapatkan program PNPM Mandiri

Perdesaan, kemudian baru pada tahun 2008 sampai sekarang

hanya tinggal 5 kecamatan yaitu Kecamatan Pajangan, Kretek,

Imogiri, Dlingo, dan Piyungan yang yang mendapat program ini.

Sampai dengan tahun 2012, total dana BLM Kegiatan

PNPM Mandiri Perdesaan yang sudah diterima Kab. Bantul dari

Pemerintah Pusat (APBN) sebesar Rp. 76.015.000.000,-

dengan cost sharing (dana pendamping) dari APBD Kabupaten

sebesar Rp. 4.735.000.000,- Total anggaran di Kabupaten

Bantul sebesar Rp 80.750.000.000,-.

Rincian dana alokasi PNPM Mandiri Perdesaan di

Kabupaten Bantul dari tahun 2006 s/d 2012 dapat dilihat pada

tabel di bawah ini.

Tabel 4.3

Lokasi dan Alokasi Dana BLM PNPM MPd Kegiatan TA. 2006-2012

Thn Nama

Program

Jml

Kec

Dana APBN

(Rp.)

Dana APBD

(Rp.) Jumlah (Rp.)

2006

PPK Rehab

Paska

Bencana

17 40.750.000.000 0 40.750.000.000

2007 PNPM –

PPK 17 14.000.000.000 0 14.000.000.000

2008

PNPM

Mandiri

Perdesaan

5 4.400.000.000 1.100.000.000 5.500.000.000



130

2009

PNPM

Mandiri

Perdesaan

5 7.920.000.000 1.980.000.000 9.900.000.000

2010

PNPM

Mandiri

Perdesaan

5 4.200.000.000 1.050.000.000 5.250.000.000

2011

PNPM

Mandiri

Perdesaan

5 1.800.000.000 450.000.000 2.250.000.000

2012

PNPM

Mandiri

Perdesaan

5 2.945.000.000 155.000.000 3.100.000.000

TOTAL 76.015.000.000 4.735.000.000 80.750.000.000

Sesuai DIPA Nomor : 7313/010-05.5.01/14/2012;

tanggal 9 Desember 2011 alokasi dana untuk Kab. Bantul dari

APBN Murni TA. 2012 sebesar Rp. 3.704.290.000,- dengan

rincian sebagai berikut :

1) Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan (PNPM-

MPd) : Rp. 244.990.000,-

2) Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) ke Kecamatan

Rp. 3.459.300.000,-

Jumlah anggaran :

Rp 3.704.290.000,-



131

Tabel 4.4

Lokasi dan Alokasi BLM APBN PNPM-MPd 2012

No Kecamatan BLM Kegiatan DOK

Jumlah PNPM-MP RBM

1 Pajangan 570.000.000 60.238.000 630.238.000

2 Kretek 570.000.000 66.860.000 636.860.000

3 Imogiri 665.000.000 76.793.000 741.793.000

4 Dlingo 570.000.000 70.171.000 640.171.000

5 Piyungan 570.000.000 60.238.000 180.000.000 630.238.000

Kabupaten 2.945.000.000 334.300.000 180.000.000 3.459.300.000

Sumber : Laporan Faskab PNPM MPd, bulan Oktober 2012

Kegiatan dari Program PNPM Mandiri Perdesaan adalah

di bidang lingkungan berupa pembangunan sarana dan prasarana

lingkungan, pemberdayaan ekonomi berupa pinjaman bergulir

yaitu Simpan Pinjam Perempuan (SPP), bidang kesehatan,

pendidikan, dan pelatihan – pelatihan usaha kecil.

4.3.2.2. PNPM Mandiri Perkotaan

Program ini dilaksanakan di 12 kecamatan. Bentuk

kegiatan yang dilaksanakan diantaranya adalah simpan pinjam,

kegiatan sosial dan pembangunan lingkungan. Sumber dana

sharing antara dana APBN dan APBD Kabupaten. Pada awalnya

daerah disyaratkan untuk sharing DDUB (Dana Daerah untuk

Urusan Bersama) 20% dari BLM. Tetapi karena keterbatasan

kemampuan keuangan daerah, maka baik PNPM Mandiri



132

Perdesaan maupun Perkotaan, sharing daerah hanya berkisar

10-5%. Pada tahun 2011 ini karena Kabupaten Bantul tergolong

dalam daerah yang IFKD -nya (Index Finansial Kemampuan

Daerah) rendah, maka secara resmi Bantul hanya diwajibkan

sharing 5%. SKPD yang menangani program ini Dinas Pekerjaan

Umum Kabupaten Bantul. Dalam PNPM Mandiri Perkotaan,

pendanaan disusun melalui skema sharing antara anggaran

Pusat dan Daerah. Gabungan pendanaan disebut BLM (Bantuan

Langsung Masyarakat) yang kemudian disalurkan kepada agent

pengentasan kemiskinan di level masyarakat yaitu BKM (Badan

Keswadayaan Masyarakat). BLM sebagai stimulan bagi

masyarakat untuk mengaktualisasikan apa yang sudah

masyarakat rencanakan dan sepakati dalam perencanaan

partisipatif, sehingga masyarakat belajar melalui praktek

membangun yang dikelola sendiri. Dari sinilah diharapkan tujuan

pemberdayaan tercapai. kategori BLM th. 2011 di kabupaten

Bantul terbagi menjadi 2 kategori lokasi yaitu lokasi lama dan

lokasi lanjutan 2011, yang mana di tahun 2011 ini telah

mencairkan dana BLM untuk tahap 2 lokasi lanjutan dan Tahap 1

untuk lokasi lama dengan total cair ke BKM (41 BKM) sebesar

Rp. 4,905,000,000,-

BLM PNPM MP Tahun 2012 ini, Alokasi DIPA untuk BLM

senilai 9.120 M dan alokasi dari DDUB senilai 480 juta rupiah

yang akan dimanfaatkan untuk 50 Desa. Capaian BLM tahun

2012 sampai dengan saat ini telah masuk termin II ke seluruh

rekening BKM/LKM senilai 80% dari masing-masing pagu BLM

tiap lokasi. Pagu BLM untuk Kabupaten Bantul pada tahun ini

adalah lokasi besar dengan KK miskin lebih dari 10% senilai 250

juta rupiah, lokasi sedang senilai 150 juta rupiah dan lokasi besar



133

dengan KK miskin kurang dari 10% mendapatkan pagu BLM 100

juta rupiah.

Selanjutnya, kegiatan BKM ini tersusun dalam siklus-

siklus, dimana pentahapan siklus ini dibantu oleh Konsultan

Perkotaan yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat. Mulai dari

pencairan dana BLM sampai dengan pelaksanaan kegiatannya

seperti; Penyusunan PJM Pronangkis, Rembug Warga Tahunan,

Review Keuangan, Pemilu BKM, Channeling (kemitraan) BKM

dengan pihak lain serta Sinergisme PJM dengan Musrenbang,

dikawal oleh Konsultan.

Dari 50 Desa di Kabupaten Bantul, sampai dengan Bulan

Juli 2011 ini sebagian besar BKM (35 BKM) telah berpengalaman

melakukan channeling dan kemitraan dengan pihak lain, baik

Pemerintah, Swasta, Badan Usaha, Perguruan Tinggi, LSM,

Perbankan maupun kelompok peduli lain. Dengan Pemerintah

Daerah, BKM-BKM melakukan kemitraan dalam Program PAKET

baik tahun 2007 (realisasi 2008) maupun PAKET Tahap 2 Tahun

2008 (Realisasi 2009), sedangkan untuk Program PAKET Tahap

3 saat ini sedang melaksanakan kegiatan yang dibiayai dari

sumber dana swadaya dan APBD. Dinas-dinas yang melakukan

kemitraan dalam program PAKET ini antara lain Bagian

Administrasi Pembangunan Setda, BKK, Kantor PMD, Dinas

Peternakan, Dinas Sumber Daya Air (SDA), Dinas Perindagkop

dan Dinas Pertanian. Pihak lain yang telah melakukan channeling

dengan BKM diantaranya UNDP, IOM, LSM PALUMA, YGM,

Perguruan Tinggi (STTNAS, IKIP PGRI, STIE API), Sedangkan

Badan usaha yang pernah melakukan kemitraan antara lain SGM

(pabrik susu), Bank Mandiri, BLK, PT Arindo, PT Peksi dan lain-

lain.



134

4.3.2.3. PNPM Mandiri Kelautan Perikanan

Program ini berupa bantuan langsung kepada kelompok

untuk pembudidayaan perikanan dan kelautan. Bantuan ini

diberikan kepada 11 kelompok di wilayah Kecamatan Srandakan.

Sumber dana dari APBN. Untuk tahun 2009 BLM yang dikucurkan

Rp. 514.046.000,- dengan dukungan dana untuk operasional

sebesar Rp. 412.254.000,- sehingga jumlah total Rp.

926.300.000,-. Pada tahun 2010 dana yang dikucurkan sebesar

Rp. 475.890.000 ,-, dengan jumlah anggaran operasional sebesar

Rp. 274.110.000,- sehingga total anggarannya Rp. 750.000.000,-.

Tahun 2011 Program ini terpetakan menjadi 2, yaitu untuk

Kelompok Perikanan Tangkap @Rp 100.000.000,- untuk 8

Kelompok dan Perikanan Budidaya.

Pada Tahun 2012 ini nama program berubah menjadi

Pengembangan Uasaha Mina Pedesaan (PUMP). Ada 3 jenis

kegiatan program PUMP yaitu PUMP Tangkap, PUMP Budidaya,

dan PUMP P2HP.

PUMP Tangkap menyasar pada Nelayan dan

pembudidaya di lahan pesisir dengan dana BLM APBN sebesar

Rp. 1.300.000.000,00 untuk 13 Kelompok Usaha Bersama (KUB)

di 3 (tiga) wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Kretek, Sanden,

dan Srandakan. Program PUMP Tangkap juga disertai dengan

dana pendampingan dari APBD II sebesar Rp. 55.000.000,00

untuk pelatihan kelompok penerima BLM dan peningkatan

kapasitas PUMP.

PUMP Budidaya diperuntukkan bagi kelompok budi daya

ikan (pokdakan) sejumlah 15 kelompok di : kecamatan Piyungan

3 kelompok, Kecamatan Jetis 2 kelompok, Kecamatan

Banguntapan 2 kelompok, Kecamatan Pundong 2 kelompok, dan



135

Kecamatan Pandak, Kretek, Kasihan, Sewon, Srandakan, dan

Dlingo masing – masing 1 kelompok. BLM program ini dari APBN

sebesar Rp. 975.000.000,00 dan dana pendampingan dari APBD

II sebesar Rp. 65.000.000,00 untuk pelatihan kelompok penerima

BLM dan peningkatan kapasitas PUMP.

PUMP P2HP diperuntukkan bagi kelompok pengolah dan

pemasar (poklahsar) hasil perikanan sejumlah 20 kelompok di

Kecamatan Srandakan, Pandak, Banguntapan, Sewon, Kasihan,

Sanden dan Kretek. Dana APBN sebesar 1.000.000.000,00 dan

pendampingan dari APBD II sebesar Rp. 55.000.000,00 untuk

pelatihan kelompok penerima BLM dan peningkatan kapasitas

PUMP.

SKPD yang menangani program ini adalah Dinas Kelautan

Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bantul. SKPD yang

menangani program ini adalah Dinas Kelautan Perikanan dan

Peternakan Kabupaten Bantul.

4.3.2.4. PNPM Mandiri Bidang Pertanian (PUAP)

Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)

merupakan program terobosan Departemen Pertanian untuk

penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja di

perdesaan, sekaligus mengurangi kesenjangan pembangunan

antar wilayah pusat dan daerah serta antar subsektor. PUAP

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Program Nasional

Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang dikordinasikan

oleh kantor Menko KESRA.



136

Tujuan dari PUAP:

Menumbuhkembangkan usaha agribisnis untuk

mengurangi kemiskinan dan pengangguran di perdesaan.

Meningkatkan kemampuan pelaku usaha agribisnis

perdesaan utamanya pengurus Gapoktan, penyuluh dan

penyelia mitra tani.

Memberdayakan kelembagaan petani dan ekonomi

perdesaan untuk pengembangan kegiatan usaha

agribisnis

Meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi petani

menjadi jejaring atau mitra lembaga keuangan dalam

rangka akses ke permodalan.

Sasaran dari PUAP :

Desa miskin/tertinggal yang mempunyai potensi pertanian.

Gapoktan/ Poktan yang dimiliki dan dikelola petani.

Rumah tangga tani miskin, petani/peternak (pemilik dan

atau penggarap) skala kecil dan buruh tani.

Pelaku usaha agribisnis yang mempunyai transaksi hasil

usaha harian, mingguan maupun musiman.

Pada awalnya PUAP berada di SKPD Dinas Pertanian

dan Kehutanan, kemudian mulai tahun 2010 di bawah SKPD

Badan Ketahanan Pangan. Selengkapnya data perkembangan

jumlah PUAP dalam tabel 4.5.



137

Tabel 4.5

Perkembangan Alokasi Anggaran PUAP

No. Tahun Volume/Desa Jml Anggaran

(Rp)

1. 2008 25 2.500.000.000,-

2. 2009 23 2.300.000.000,-

3. 2010 17 1.700.000.000,-

4. 2011 10 1.000.000.000,-

Jumlah 7.500.000.000,-

Sumber: BKP3 Kab. Bantul, 2011

Sampai dengan akhir Tahun 2011 seluruh desa di

Kabupaten Bantul yang berjumlah 75 desa telah mendapatkan

bantuan Program PUAP ini dengan pagu anggaran untuk masing

- masing gapoktan di tiap desa sebesar Rp. 100.000.000,00 yang

diperuntukkan untuk pinjaman bergulir yang menunjang kegiatan

usaha pengembangan kegiatan usaha agribisnis

4.3.2.4. PNPM Mandiri Pariwisata

Pariwisata merupakan alat yang efektif dalam rangka

program pemberdayaan dan penanggulangan kemiskinan.

Sasaran dari program ini adalah kelompok warga di

kelurahan/desa yang mempunyai PNPM Mandiri inti.

Desa/kelurahan penerima manfaat program ini adalah:

Desa yang memiliki potensi pariwisata dan sudah

dikunjungi wisatawan

Terdapat masyarakat miskin yang tinggal di desa tersebut

Sudah memiliki aktivitas kepariwisataan



138

Diprioritaskan desa yang sudah memiliki RPJM desa

Diprioritaskan desa yang sudah melaksanakan PNPM inti.

Di Kabupaten Bantul untuk tahun 2009 mendapatkan

alokasi PNPM Pariwisata sebanyak 10 desa yaitu desa

Kebonagung, Karangtengah, Imogiri, Wukirsari, Seloharjo,

Panjangrejo, Parangtritis, Tirtosari, Guwosari, dan Sedangsari.

Alokasi dana tahun 2009 dari APBN sebesar Rp. 531.177.000,-.

Tahun 2010 dana yang disalurkan sebesar @ Rp60 juta per

desa untuk 11 desa wisata dan di tahun 2011 sebesar @ Rp.

65-100 juta untuk 6 desa.

Pada tahun 2012 ini Program PNPM Pariwisata yang

berlanjut pada 6 lokasi desa wisata yaitu di desa wisata Goa

Cemara Gadingsari, desa wisata Kwaru, Poncosari, desa wisata

Manding Sabdodadi, desa wisata Tembi Timbulharjo, desa

wisataKasongan Bangunjiwo, desa wisata Mangunan. Alokasi

dana bantuan yang diberikan adalah sebesar Rp. 75.000.000

pada desa mangunan, sedangkan 5 desa wisata yang lain

mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 100.000.000,-. SKPD

yang menangani adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kabupaten Bantul.

4.3.2.5. PNPM Mandiri PAKET

PNPM Mandiri PAKET (Penanggulangan Kemiskinan

Terpadu) adalah program percepatan pengentasan kemiskinan.

Program ini mulai diluncurkan tahun 2007, dengan realisasi dari

tahun 2008 hingga 2011 Rp. 7.500.000.000,-. Dengan rincian

pada tahun 2008 dana yang diluncurkan Rp. 2.500.000.000,-,

tahun 2009 Rp. 3.000.000.000,-, tahun 2010 sebesar Rp.



139

1.000.000.000,- (seharusnya Rp 2.000.000.000,-) Lokasi

program sama dengan lokasi PNPM mandiri Perkotaan. Lokasi

kecamatan yang menjadi sasaran yaitu kecamatan:

Bambanglipuro, Pandak, Bantul, Piyungan, Pleret, Sewon,

Imogiri, Sanden, Srandakan, Sedayu, Banguntapan, Kasihan.

Sumber dana dari sharing dana APBN dan APBD Kabupaten

serta swadaya masyarakat. SKPD yang menangani BKK PP dan

KB.

4.3.2.6. PNPM Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis

Komunitas (PLPBK)

Kegiatan PLPBK merupakan intervensi lanjut dari P2KP

terutama untuk lokasi-lokasi yang masih mempunyai persoalan

lingkungan permukiman yang sangat kompleks serta merupakan

stimulan bagi keberhasilan masyarakat di desa-desa sasaran

program P2KP yang mampu membangun lembaga masyarakat

(BKM) di wilayahnya mencapai kualifikasi BKM berdaya.

Tahun 2010, Kabupaten Bantul mendapat PNPM

Neighbourhood Development/PLPBK di Desa Tirtonirmolo

Kecamatan Kasihan dan Desa Pleret kecamatan Pleret masing-

masing desa mendapat alokasi dana sebesar Rp 1 (satu) milyar

yang pencairannya dilaksanakan dalam 3 tahap. Penggunaan

dana tersebut untuk rencana penataan lingkungan permukiman

(RPLP), pengelolaan permukiman, kelembagaan pembangunan

serta pembangunan fisik kawasan prioritas.

Tahun 2011, dari 51 desa lokasi P2KP yang lolos seleksi

PLPBK sebanyak 11 desa, yaitu; desa Potorono, Banguntapan;

Desa Bangunjiwo, Kasihan; Desa Wijirejo, Pandak; Desa

Srigading Sanden; Desa Argomulyo Sedayu dan Desa Trimurti,



140

Srandakan, desa Wonokromo, Pleret, Desa Sumbermulyo,

Bambanglipuro, desa Panjangrejo, Pundong, desa Pendowoharjo,

Sewon, dan desa Sabdodadi, Bantul. Hasil seleksi Tim Penilai

Kabupaten ini kemudian masih diverifikasi oleh Tim Penilai

Provinsi yang kemudian diusulkan ke Pusat.

4.3.3. Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Usaha Mikro

dan Kecil

Program ini terurai dengan skema pemberian modal usaha bagi

Industri Kecil Menegah (IKM), UMKM dan Koperasi. Saat ini Dinas

Perindustrian & Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul

mempunyai beberapa Program Penanggulangan Kemiskinan. Program-

program tersebut antara lain :

a. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah(IKM)

Program ini merupakan kegiatan pemberdayaan Gakin yang

bertempat tinggal di sekitar perusahaan rokok. Gakin yang

mempunyai usaha, diberikan bantuan berupa modal dan

peralatan. Total dana hibah yang disalurkan Rp. 190.000.000,-.

b. Program Kemitraan Bina Lingkungan

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten

Bantul bekerjasama dengan beberapa BUMN memberikan

bantuan modal dengan bunga kompetitif bagi UMKM.

Disperindagkop hanya berfungsi memberikan rekomendasi bagi

calon kreditur. Proses pengajuan kredit, realisasi maupun

penagihan sepenuhnya menjadi tanggung jawab BUMN yang

menyalurkan yaitu Bank Mandiri, BRI, Perum Peruri, PT. ASEI.



141

Berikut ini adalah tabel pencairan Program Kemitraan Bina

Lingkungan yang merupakan rekomendasi Dinas Perindagkop

Kabupaten Bantul.

Tabel 4.6

Pencairan Program Kemitraan Bina Lingkungan

NO NAMA TAHUN

TAHUN 2008

TAHUN 2009

TAHUN 2010

TAHUN 2011

BUMN

JML UKM

RP. (Jt)

Jml. UKM

Rp.(Jt)

Jml. UKM

Rp (Jt)

Jml. UKM

Rp (Jt)

Jml. UKM

Rp (Jt)

1 PT. ASEI 11 250 16 495 16 495 13 315

2 PERUM PERURI 4 60 5 80 2 65 5 150 6

1465

3 BANK MANDIRI 0 37 517 72

1002 139

232.5 168

2101

Sumber : Disperindagkop, 2011

c. Program Hibah Kementrian Koperasi dan UKM

Kabupaten Bantul melalui Disperindagkop memperoleh dana

hibah dari Kementrian Koperasi dan UKM sebesar 1 Milyar.

Bagi koperasi yang akan menggunakan dana tersebut harus

membuat proposal yang ditujukan kepada Disperindagkop

Kabupaten Bantul, kemudian proposal akan di verifikasi untuk

menetukan kelayakannya.

4.3.4. Program Penanggulangan Kemiskinan Inisiatif Daerah

4.3.4.1. Bantuan Sosial Kemasyarakatan

Sasaran program ini adalah KK miskin. Sumber dana APBD

kabupaten Bantul tahun 2009 sebesar Rp. 4,8 Milyar. Masyarakat



142

miskin yang membutuhkan dana ini mengajukan proposal

bantuan kepada Bupati lewat Dinas Sosial. Pada tahun 2010

meningkat menjadi Rp. 4.000.000.000,- sedangkan 2011

mengalami penurunan menjadi Rp. 3.150.000.000,-. Anggaran ini

bertujuan untuk penguatan modal usaha bagi keluarga miskin.

4.3.4.2. Bantuan Pengembangan Usaha bagi Keluarga

Miskin Melalui Stimulan Modal Usaha

Program ini berupa pemberian bantuan untuk

pengembangan usaha bagi Gakin melalui stimulan modal untuk

usaha produktif. Untuk tahun 2009 sasaran program ini adalah

1.500 Gakin, masing-masing Gakin diberikan bantuan bergulir Rp.

1.000.000,- .Program ini merupakan pengembangan program

Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Miskin (PEKM) yang sudah

diluncurkan pada tahun 2006 dan telah dinilai sukses. Sumber

dana APBD Kabupaten sebesar Rp.1.500.000.000 ,- pada tahun

2009. Sampai dengan 2011 perkembangan PEKM dapat

diuraikan sebagai berikut:

Modal awal : Rp. 23.500.000.000,-

Tambahan dari revolving : Rp. 22.831.000.000,-

+

Dana Keluar : Rp. 46.331.000.000,-

Angsuran Masuk : Rp. 41.432.415.263,-

Keluar revolving : Rp. 22.831.000.000,-

Keluar reward : Rp. 17.523.007.000,-

Keluar utk kandang : Rp. 836.250.000,-

Utk Bansos/peningkt SDM/adm : Rp. 181.607.500,-

_



143

Dana angsuran sisa : Rp. 60.550.730,-

Dana PEKM beredar : Rp. 4.898. 584.737,-

+

Total Dana PEKM : Rp. 4.959.135.500,-

(Dana yang masih beredar & total saldo dana di

Tabungan)

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini

antara lain :

Jenis usaha masih terbatas usaha rumah tangga

Belum ada administrasi kelompok yang bisa optimal

Usaha kelompok masih bersifat perorangan

Pemasaran masih terbatas lingkup wilayah

Kurangnya pembinaan secara rutin

Perkembangan PEKM di Kabupaten Bantul sampai dengan

tahun 2011:

Sudah ada beberapa pengguna PEKM yang telah

beralih ke sumber modal yang lain (KESGA, KUPK dan

KOPAKU) yanbg berjumlah 155 kelompok

Kelompok PEKM telah berpartisipasi di Bantul Expo.

Anggota kelompok PEKM yang usahanya baik, diikutkan

pelatihan sertifikasi penyuluhan industri rumah tangga

(SP IRT)

Pada prinsipnya anggaran sangat bermanfaat untuk

usaha kelompok, meskipun ada beberapa tunggakan

angsuran.

Pada Tahun 2012 jumlah besaran anggaran untuk PEKM

adalah Rp. 1.000.000.000,-



144

4.3.4.3. Bantuan Modal bagi Pedagang Pasar Tradisional

Salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Bantul dalam

mengentaskan kemiskinan adalah dengan memberi bantuan

pemberdayaan pedagang pasar. Sebagai bahan informasi, di

Kabupaten Bantul terdapat 29 Pasar Kabupaten dan 21 Pasar

Desa. Kedua jenis pasar ini tergolong Pasar Tradisional, dimana

ciri-ciri fisik dan sosialnya sama yaitu bangunan dan cara

transaksinya masih tradisional. Sejalan dengan perkembangan

jaman, eksistensi pasar tradisional mulai terancam dengan

adanya pasar modern. Maka Pemerintah Kabupaten Bantul telah

menerbitkan Perda tentang Perlindungan Pasar Tradisional dan

Pembatasan Pasar Modern. Disamping itu terbit pula Peraturan

Bupati Bantul Nomor 08 Tahun 2008 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Pedagang Pasar di

Kabupaten Bantul. Di dalam Perbup tersebut mengatur tentang

ketugasan Kantor Pengelolaan Pasar berkaitan dengan

penyaluran kredit lunak bagi pedagang pasar serta

mekanismenya. Sebagai tahap awal maka maksimal pengajuan

pinjaman hanya sebesar Rp 1 juta. Tahap awal peluncuran

kredit tersebut adalah Juni 2008. Tahap awal diujicobakan di

Pasar-pasar yang relatif besar luasan dan banyak jumlah

pedagangnya yaitu Pasar Bantul, Imogiri dan Pasar Piyungan.

Kemudian pada bulan November 2008 ditambah pasar Niten.

Selanjutnya pada tahun 2010 dikucurkan di 3 pasar lagi yaitu

Pasar Barongan, Semampir dan Sungapan. Sampai dengan

bulan September 2011 telah dikucurkan dana pinjaman untuk 8

pasar yaitu; Pasar Piyungan, Bantul, Imogiri, Niten, Semampir,

Sungapan, Panasan dan Barongan. Besarnya kredit yang



145

dikucurkan sebesar Rp. 1.194.272.000,- (per 30 September

2011).

4.3.4.4. Bantuan Cacat Korban Gempa

Bantuan ini diberikan kepada penyandang cacat korban

gempa usia produktif dengan kriteria antara umur 20 tahun s/d 50

tahun. Diharapkan bantuan ini bertujuan untuk memberdayakan

penderita cacat korban gempa agar dapat mandiri dan

mempunyai usaha kecil untuk dapat meningkatkan pendapatan

keluarga serta dapat memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarga

pada umumnya sehingga tidak menggantungkan diri kepada

orang lain. Sasaran untuk tahun 2009 sebanyak 422 orang

sedang tahun 2010 sebanyak 75 orang. Sumber dana dari APBD

Kabupaten. Alokasi tahun 2009 sebesar Rp. 295.400.000,-

sedang tahun 2010 sebesar Rp. 50.000.000,-. Pada tahun 2011

anggaran sebesar Rp. 20.000.000,-. SKPD pengelola program

adalah Dinas Sosial.

4.3.4.5. Bantuan Modal Bagi Lansia Potensial

Bantuan ini diberikan kepada kelompok lanjut usia yang

masih potensial di tiga kecamatan yaitu Srandakan, Sanden,

Sewon. Sasaran 60 orang. Sumber dana dari APBD Kabupaten.

Alokasi tahun 2010 sebesar 50 juta rupiah. Pada tahun 2011

anggaran menurun drastis sebesar Rp. 5.juta. SKPD pengelola




146

4.3.4.6. Program Pemberdayaan Fakir Miskin (KUBE

Penumbuhan)

Program ini berupa bantuan kelompok usaha bersama

(KUBE) untuk fakir miskin terutama untuk pendampingan

pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan KUBE Bantuan

Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS). Sumber dana dari

APBN dan dari APBD Provinsi. Alokasi untuk tahun 2009 dan

2010 sama, masing-masing 1,8 milyar. Sedangkan tahun 2011

diserahkan untuk 90 kelompok @ Rp. 17,5 juta. SKPD pengelola


4.3.4.7. Program Pemberdayaan Fakir Miskin (KUBE BLPS)

Program ini berupa bantuan penguatan modal pada KUBE.

Sasaran untuk tahun 2009 sebanyak 40 kelompok sedang tahun

2010 sebanyak 30 kelompok. Diharapkan dengan program ini

masyarakat miskin bisa berdaya dengan usaha mandiri. Sumber

dana dari APBN. Alokasi dana 2009 sebanyak 120 juta rupiah

sedang tahun 2010 sebanyak 900 juta rupiah. Pada tahun 2011

diserahkan kepada 30 kelompok @ Rp 30 juta. SKPD pengelola


4.3.4.8. Bantuan Permodalan Bagi Gakin

Program ini berupa pemberian bantuan modal usaha bagi

keluarga miskin. Sasaran program ini pada tahun 2010 sebanyak

2.385 keluarga miskin yang tersebar di 17 kecamatan. Alokasi

dana yang dikucurkan sebanyak 358 juta. SKPD pengelola




147

4.3.4.9. Fasilitasi Anak Yatim

Program ini berupa pemberian uang saku kepada anak

yatim se Kabupaten Bantul dan pengajian serta makan bersama.

Sasaran sebanyak 1.700 anak yatim. Alokasi dana tahun 2009

sebesar Rp. 116.250.000,- sedang 2010 sebesar Rp.

125.000.000,- untuk bantuan alat tulis ditambah Rp. 90.000.000,-

untuk acara penyantunan tersebut sebanyak 17 kali. Pada tahun

2011 bantuan meningkat menjadi Rp. 259.264.000,- kemudian

meningkat lagi pada Tahun 2012 menjadi Rp.276,046,000,- untuk

santunan alat tulis dan fasilitasi acara penyantunan selama 17 kali

dalam satu tahun. Sumber dana dari APBD Kabupaten. SKPD

pengelola program adalah Dinas Sosial.

4.3.4.10. Bantuan Operasional Posyandu

Bentuk program berupa pemberian bantuan operasional

untuk Posyandu balita se Kabupaten Bantul. Sasaran tahun 2009

sebanyak 1.099 posyandu Balita sedang tahun 2010 sebanyak

1.123 Posyandu Balita. Tujuan dari program ini adalah untuk

meningkatkan status gizi Balita. Sumber dana APBD Kabupaten

sebesar Rp. 2.307.900.000,- tahun 2009. Sedang tahun 2010

sebesar Rp. 1.153.950.000,-. Tahun 2012 jumlah anggaran masih

sama besarannya. SKPD pengelolan Dinas Kesehatan.

4.3.4.11. Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah

(PMTAS)

SKPD pengampu Program ini adalah Kantor

Pemberdayaan Masyarakat Desa. Program ini mulai dilaksanakan

sejak tahun 2003. Sasaran program adalah anak-anak TK se



148

Kabupaten Bantul, dengan persyaratan TK mengajukan proposal

kepada Bupati Bantul. Penetapan sasaran (TK dan siswa)

ditetapkan dengan SK Bupati. Tujuan program ini adalah untuk

memperbaiki gizi dan ketahanan fisik anak, menambah semangat

belajar serta mengurangi absensi siswa. Pada tahun 2011

anggaran sebesar Rp. 2.331.636.000,-. Kemudian pada Tahun

2012 ini meningkat menjadi Rp. 2,735,690,920,-.

4.3.4.12. Pinjaman Bergulir Usaha Ekonomi Produktif/KUPK

(Kredit Usaha untuk Peningkatan Kesejahteraan)

Program ini diharapkan dapat meningkatkan ekonomi

masyarakat dan mempercepat penurunan angka kemiskinan.

Ternyata cukup diminati oleh masyarakat terbukti dengan

banyaknya proposal yang masuk. Total dana yang sudah

dikucurkan tahun 2009 sebesar Rp. 689.000.000,- sedang tahun

2010 Rp. 517.000.000,-. Hingga tahun 2011 meningkat menjadi

Rp. 655.178.725,- dengan dana pendukung sebesar Rp.

13.872.000,-. Sumber dana APBD kabupaten. Bantuan usaha ini

digulirkan sejak tahun 2003. Pernah berhenti beberapa lama,

kemudian dari tahun 2009 hingga 2011 ini berjalan lagi. Bantuan

ini diberikan kepada individu dengan kriteria berpenghasilan

rendah (dibawah Rp 1 juta), yang mempunyai usaha kecil yang

bersedia disurvey oleh Tim dari Kabupaten. Bantuan ini diberikan

secara berkelompok (10 Orang) @ Rp 1.000.000,-/Orang dengan

suku bunga 10% pertahun. Jumlah KUPK penerima manfaat saat

ini (2011) sebanyak 317 kelompok dengan jumlah anggota 3807

Orang anggota. Besarnya penyerapan dana tahun 2010 sebesar

Rp. 3. 160.500.000,-. Pada tahun 2011 ini meningkat menjadi Rp.



149

3.759.500.000,-. Untuk pengangsuran dan administrasinya

Bagian Kerjasama dan Pengembangan Potensi Daerah selaku

pengampu program bekerjasama dengan Bank Bantul. Apabila

yang bersangkutan sudah tertib mengangsur, tetapi masih

memerlukan modal untuk mengembangkan usahanya maka akan

disarankan untuk mengikuti tahap lanjutan yaitu dengan

meminjam dana dari program PEKM (Pemberdayaan Ekonomi

Keluarga Miskin) yang diampu oleh Badan Kesejahteraan

Keluarga, Keluarga Berencana & Pembedayaan Perempuan.

4.3.4.13. Kegiatan Fasilitasi Permodalan bagi UMKM di

Pedesaan

Bentuk program berupa bantuan bergulir Usaha Ekonomi

Produktif bagi kelompok Dasa Wisma. Setiap Dasa Wisma

memperoleh bantuan @ satu juta. Total dana yang sudah

dikucurkan tahun 2009 sebesar Rp. 75.000.000,- sedang tahun

2010 Rp. 24.000.000,-. Sumber dana APBD kabupaten.

Pengelola program Bagian KPPD Set Kab. Bantul.

4.3.4.14. Program Pemberdayaan Mansyarakat Bantuan

Keuangan Pemerintah Propinsi kepada Desa

Bentuk program berupa bantuan keuangan untuk

masyarakat desa. Masyarakat harus membentuk kelompok untuk

membuat usaha bersama. Pada tahun 2009 program diterima

oleh 740 kelompok di 17 Kecamatan 75 desa se Kabupaten

Bantul. Alokasi dana tahun 2009 dan 2010 masing–masing

sebesar 3,75 milyar. Tahun 2012 terdiri dari Program

Pemberdayaan dan CDMK dengan jumlah anggaran 6,7 milyar.



150

Sumber dana dari APBD Propinsi DIY. Pengelola program Bagian

Pemdes Kab. Bantul.

4.3.4.15. Pendampingan Program Layanan bagi Keluarga

Miskin

Bentuk program adalah membantu dan menfasilitasi

kegiatan bagi keluarga miskin. Sasaran program adalah Keluarga

miskin. Alokas i dana tahun 2011 sebesar 81,5 juta berasal dari

dana APBD Kabupaten. SKPD pengelola BKK PPKB Kabupaten

Bantul.

4.3.4.16. Program Promosi Hasil Usaha Gakin

Bentuk program adalah membantu dan menfasilitasi

promosi hasil usaha yang dilakukan keluarga miskin. Sasaran

program adalah Keluarga miskin yang sudah mempunyai usaha.

Alokasi dana tahun 2011 sebesar 10 juta berasal dari dana

APBD Kabupaten. SKPD pengelola BKK PPKB Kabupaten

Bantul.

4.3.4.17. Subsidi PBB untuk Keluarga Miskin

Bentuk kegiatan berupa pemberian keringanan untuk

pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB). bagi KK miskin di

seluruh Kabupaten Bantul. Program ini diharapkan dapat

meringankan beban KK miskin dalam pembayaran pajak PBB.

Total dana yang dikucurkan untuk program ini pada tahun 2009

Rp. 998.082.485,- sedang tahun 2010 sebesar Rp. 562.423.848,-.

Sumber dana dari APBD Kabupaten. Pada tahun 2011 anggaran

meningkat menjadi Rp. 1,3 Milyar. SKPD pengelola program ini

adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD).



151

4.3.4.18. Peningkatan Ketrampilan Produktivitas Tenaga

Kerja (PKPTK)

Bentuk program berupa peningkatan pendidikan dan

pelatihan bagi pencari kerja. Dengan program ini diharapkan

calon pencari kerja mempunyai ketrampilan yang cukup untuk

memasuki dunia kerja atau membuka lapangan usaha sendiri.

Selain itu program ini juga untuk peningkatan fungsi dan

revitalisasi Balai Latihan Kerja menjadi lembaga pelatihan

berbasis masyarakat. Diharapkan dengan program ini dapat

mengurangi pengangguran di Kabupaten Bantul. Sumber dana

dari APBN. SKPD pengelola program ini adalah Dinas Tenaga

Kerja dan Transmigrasi Kab. Bantul.

4.3.4.19. Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja

Program ini berupa padat karya produktif, pembinaan LPK,

teknologi tepat guna dan penyuluhan kerja berbasis kompetensi.

Sasaran dari program ini adalah para penganggur dan setengah

penganggur. Diharapkan dengan program ini dapat mengurangi

pengangguran di Kabupaten Bantul. Sumber dana dari APBN,

APBD Propinsi dan dari APBD Kabupaten. SKPD pengelola

program ini adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.

Bantul.

4.3.4.20. Transmigrasi Umum

Program ini berupa pengerahan dan penempatan

transmigrasi, pemberdayaan transmigrasi masyarakat miskin,

pemberdayaan masyarakat miskin, pembinaaan kepada calon

transmigran, pendidikan dan pelatihan kepada calon transmigran,

monitoring ke lokasi transmigran. Sasaran dari program ini adalah



152

pencari kerja terutama keluarga miskin. Sumber dana dari APBD

kabupaten. Alokasi untuk tahun 2009 sebesar Rp. 359.911.300,-

sedang tahun 2010 sebesar Rp. 524.747.100,-. SKPD pengelola


Bantul. Pada tahun 2011 Program Peningkatan Ketrampilan

Produktivitas Tenaga Kerja (PKPTK), Perluasan dan

Pengembangan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi Umum

anggaran total Rp. 2.023.641.000,-. Tahun 2012 jumlah

anggarannya adalah Rp.1,715,654,200,-.

4.3.4.21. Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat

Tumbuh

Sasaran dari kegiatan ini adalah keluarga miskin dan calon

transmigran se Kabupaten Bantul. Sumber dana dari APBD

kabupaten. Alokasi untuk tahun 2009 sebesar Rp. 198.875.000,-

sedang tahun 2010 sebesar Rp. 107.900.000,-. SKPD pengelola


Bantul.

4.3.4.22. Pengembangan Sumberdaya Perikanan

Program ini berupa penguatan modal kepada kelompok

budidaya perikanan. Sasaran program 11 kelompok di Kecamatan

Srandakan. Dengan program ini diharapkan dapat menjadi sarana

alih profesi dari penambang pasir ke budidaya perikanan disekitar

sungai Progo. Sumber dana dari APBN. SKPD pengelola program

ini adalah Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan. Pada tahun

2011 Pemerintah Provinsi DIY mengalokasikan anggaran sebesar

Rp. 1.474.600.000,- ditambah dengan anggaran pendampingan

dari APBD Kabupaten Bantul sebesar Rp. 60.000.000,- untuk



153

kegiatan pemberdayaan keluarga miskin melalui wirausaha budi

daya ikan lele. Sasarannya adalah KK Miskin di 4 desa yaitu

Gilangharjo, Pandak (42 KK), Seloharjo, Pundong (100 KK),

Gadingsari, Sanden (56 KK) dan Guwosari, Pajangan (30 KK).

Jenis bantuan berupa uang senilai Rp. 1.474.600.000,- untuk 228

KK di 4 desa tersebut untuk pembelian terpal, benih ikan, pakan,

perlengkapan budi daya dan pompa air, serta ada pemdampingan

teknis budidaya.

4.3.4.23. Dana Revolving Penguatan Modal (DPM) Perikanan

Budidaya

Program ini berupa penguatan modal bergulir yang

diberikan kepada kelompok perikanan budidaya. Sasaran

penerima program ini untuk tahun 2010 sebanyak 20 kelompok.

Total dana yang dialokasikan tahun 2010 sebesar Rp.

528.000.000,-. Sumber dana dari APBN. SKPD pengelola

program ini adalah Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan.

4.3.4.24. Program Peningkatan Kesejahteraan Peternak

Program ini berupa penguatan modal kepada kelompok

peternak se Kabupaten Bantul. Sasaran penerima program ini

untuk tahun 2009 sebanyak 16 kelompok peternak. Total dana

yang dialokasikan tahun 2009 sebesar Rp. 900 juta rupiah. Untuk

2010 dan 2011 jumlah dananya Rp. 1 Milyar yang digunakan

untuk usaha budi daya ternak kambing dan ternak ayam buras.

Mekanismenya adalah dana ditransfer kepada kelompok

penerima dan dikelola langsung oleh KK Miskin untuk dijadikan

sebagai modal usaha. Sumber dana APBD Provinsi dan



154

Kabupaten Bantul. SKPD pengelola program adalah Dinas

Pertanian dan Kehutanan.

4.3.4.25. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Program ini berupa penguatan modal bergulir

yang diberikan kepada kelompok petani. Sasaran penerima

program ini untuk tahun 2010 sebanyak 11 kelompok petani. Total

dana yang dialokasikan tahun 2010 sebesar Rp. 481.000.000

berasal dari APBD Propinsi DIY. SKPD pengelola program adalah

Dinas Pertanian dan Kehutanan.

4.3.4.26. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Bentuk program berupa pemberdayaan keluarga miskin

disekitar pabrik rokok. Sasaran penerima manfaat tahun 2009

sebesar 76 keluarga miskin sedang tahun 2010 sebanyak 84

keluarga miskin. Total dana yang dialokasikan tahun 2009

sebesar Rp. 150.000.000,- sedang tahun 2010 sebanyak Rp.

202.050.500,-. Sumber dana dari APBD Kabupaten. SKPD

pengelola program adalah Dinas Perindustrian Perdagangan dan

Koperasi Kabupaten Bantul.

4.3.4.27. Program Desa Mandiri Pangan

Bentuk program berupa penguatan modal usaha

kelompok. Program ini ada sejak tahun 2006, dengan rincian

sebagai berikut:

- 2006 : desa Muntuk dan Jatimulyo (Dlingo)

- 2007 : desa Selopamioro dan Wukirsari (Imogiri)

- 2008 : desa Seloharjo (Pundong)

- 2009 : Srihardono (Pundong)



155

- 2010 : desa replikasi ada 3 (Karangtengah, Sriharjo dan

Girirejo)

- 2011 : desa replikasi 3 (Dlingo, Temuwuh dan

Mangunan) + Argodadi.

Total jumlah Desa Mandiri Pangan di Kabupaten Bantul ada 13

desa. Sumber dana merupakan dana APBN. SKPD pengelola

program adalah Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh

Pertanian.

4.4. Penanganan Pengaduan Masyarakat

Penanganan Pengaduan Masyarakat telah terwadahi dalam Pokja

Pengaduan Masyarakat pada Tim Koordinasi Penanggulangan

Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Bantul. Namun demikian, selama ini

masyarakat apabila menemui kesulitan dalam mengakses program atau

kekurangpuasan dalam pelayanan, mereka akan bertanya langsung ke

SKPD pengampu program penanggulangan kemiskinan, SKPD terkait

atau aparat desa yang kemudian meneruskan ke SKPD.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam tiap klaster program

penanggulangan kemiskinan adalah sebagai berikut:

A. Klaster I (Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu Berbasis

Rumah Tangga)

Pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat seperti dalam

skema klaster 1; yaitu Raskin, Jamkesmas dan PKH ditangani oleh

Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat dalam wadah

koordinasi. Upaya tersebut telah berjalan sesuai dengan yang

diharapkan dan terhitung dapat diselasaikan dengan cepat.



156

Pada prinsipnya tidak ada permasalahan berarti dalam

pendistribusian raskin di Kabupaten Bantul. Pending pembayaran

juga dapat di minimalisir. Laporan tentang kondisi beras yang

kurang baik juga langsung ditanggapi oleh BULOG dan segera

diganti dengan beras yang kondisinya baik (selama dilaporkan

saat itu juga dan belum berganti hari). Hanya saja terkait terjadinya

gagal panen di beberapa tempat yang mengakibatkan

ketersediaan beras yang terbatas di gudang Bulog, rencananya

beras Raskin yang akan didistribusikan merupakan beras import

dengan kualitas yang lebih baik. Tetapi beras tersebut dikemas

masing-masing 50 kg. Hal ini menyulitkan RTS karena masih

harus membagi menjadi @ 15 kg. Artinya 3 kemasan beras untuk

10 RTS. Hal ini cukup menyulitkan RTS terutama di daerah yang

lokasinya cukup sulit dijangkau seperti daerah Piyungan, Pundong

dan Dlingo. Selain lokasi yang sulit dijangkau juga jarak antar

rumah yang cukup jauh membuat RTS tetap menginginkan beras

dengan kemasan @ 15kg. Tetapi hal itu tidak dapat dipenuhi

karena stok beras yang ada adalah kemasan 50kg. Untuk itu Tim

Raskin Kecamatan dan Satker di Desa wajib memberikan

sosialisasi dan pemahaman kepada RTS terkait hal tersebut

sehingga soal kemasan beras tidak lagi menjadi masalah. Untuk

PKH permasalahannya terkait juga dengan Jamkesmas karena

seluruh peserta PKH harus menjadi peserta

Jamkesmas/Jamkesos sesuai Surat Edaran Menteri Sosial RI

Nomor B/B.22/BJS/V.09/MS. Tetapi karena perbedaan basis data

yang digunakan serta adanya pembatasan/kuota maka banyak

peserta PKH yang tidak memiliki kartu Jamkesmas. Bagi peserta

PKH yang memiliki kartu Jamkesmas, maka yang bersangkutan

tidak menemui kemdala dimana pun, tapi bagi yang tidak memiliki



157

kartu Jamkesmas, maka bila berobat di Puskesmas/RS di wilayah

Bantul, kartu PKH berlaku sebagai pengganti kartu Jamkesmas.

Akan tetapi apabila RTSM berobat ke wilayah kota Yogyakarta

karena pertimbangan wilayah yang lebih dekat, maka akan

mengalami kesulitan, karena kota Yogyakarta bukan merupakan

lokasi PKH atau kota tidak mendapatkan program PKH. Sebagai

solusi, maka Dinas Sosial Kabupaten Bantul selaku Sekretariat

TKPKH Kabupaten Bantul menerbitkan surat

pengantar/rekomendasi penggunaan kartu PKH sebagai kartu

Jamkesmas ke Rumah Sakit yang bersangkutan dengan tembusan

ke PT ASKES Cabang Bantul.

B. Klaster II (Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis

Komunitas)

Untuk pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan telah tercatat

Penanganan Pengaduan Masyarakat (PPM) sebanyak 311 kali

sampai dengan akhir Agustus 2011, dengan rincian berdasarkan

sifatnya meliputi : 40 berupa kritik, 33 saran, 236 berupa

pertanyaan, 0 mekanisme & prosedure, 0 penyimpangan dana, 0

force majure, 0 kode etik dan 2 lainnya. Sedangkan untuk

pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan relatif tidak menemui

hambatan, pada umumnya apabila ada pertanyaan, konfirmasi dan

sebagainya, selalu diselesaikan oleh fasilitator, PJOK dan aparat

terkait secara berjenjang. Sedangkan PNPM penunjang lainnya

seperti PNPM Pertanian, Pariwisata dan Perikanan/Kelautan,

karena segmentasinya jelas maka penanganan pengaduan

masalah relatif terbatas di samping karena sasarannya terbatas,

juga karena Petunjuk Teknis Operasional/PTO-nya sudah sangat



158

rigid. Sampai dengan saat ini belum menemui kendala

permasalahan yang berarti.

C. Klaster III (Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Usaha

Mikro dan Kecil)

Data mengenai pengaduan masalah tidak dapat digali dari SKPD

terkait karena skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) disalurkan

langsung ke lembaga bank yang ditunjuk pemerintah. Menurut Dr.

Mudrajat Koentjoro, masyarakat miskin pelaku usaha mikro kurang

tertarik dengan skema KUR, karena beberapa alasan seperti;

lemahnya jiwa entrepreuneurship mereka (usaha asal bisa untuk

menutup kebutuhan sehari-hari), tidak mempunyai jaminan untuk

mengajukan kredit, serta pemahaman yang kurang terhadap

prosedur pengajuan kredit.



159

BAB V

KOORDINASI DAN PENGENDALIAN

PELAKSANAAN PROGRAM

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

5.1 Koordinasi Penanggulangan kemiskinan

5.1.1. Koordinasi Tingkat Daerah

Program dan kegiatan pembangunan dalam rangka

penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh

lintas SKPD dalam bidangnya masing – masing yang mencakup

pembangunan infrastruktur dasar, pembangunan pendidikan, ketenaga

kerjaan, peningkatan dan pelayanan kesehatan, pertanian, perikanan,

sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Sesuai dengan Peraturan

Presiden No. 15 tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan

Kemiskinan serta Permendagri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi, Kabupaten dan Kota,

koordinasi program – program yang terkait dengan penanggulangan

kemiskinan ini merupakan tugas dari Tim Koordinasi Penanggulangan

Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Bantul. Dikukuhkan dengan SK Bupati

Nomor 01 Tahun 2012, tim ini terdiri dari unsur aparat SKPD terkait

Program Penanggulangan Kemiskinan, Masyarakat dan unsur organisasi

sosial kemasyarakatan serta Perguruan Tinggi. (SK Bupati Nomor 01

tahun 2012 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Kabupaten Bantul dapat dilihat pada lampiran). TKPK Sepanjang tahun

2012 ini telah beberapa kali mengkoordinasikan permasalahan



160

Penanggulangan Kemiskinan terutama berkaitan dengan validasi data

kemiskinan, program Penanggulangan Kemiskinan di klaster I (Raskin,

PKH, jamkesmas, Jamkesos, jamkesda dan program lainnya) serta

Program klaster II yaitu Program Pemberdayaan seperti PNPM Mandiri

Inti dan PNPM Mandiri Penunjang/sektoral.

5.1.2. Koordinasi dengan Kelembagaan di Tingkat Pusat

Selain koordinasi di tingkat lokal, koordinasi juga dilaksanakan

dengan kelembagaan pusat seperti TNP2K, Kementerian Koordinasi

Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Pekerjaan Umum, Bappenas dan

Kementerian Dalam Negeri. Koordinasi ini berkaitan dengan kebijakan

Program Penanggulangan Kemiskinan dan petunjuk pelaksanaannya,

sinkronisasi program serta jaring aspirasi yang dilaksanakan Pusat ke

daerah-daerah sebagai bahan perumusan kebijakan, aturan main serta

instrumen monitoring dan evaluasi Program Penanggulangan

Kemiskinan.

5.2. Permasalahan Pelaksanaan Koordinasi Penanggulangan

Kemiskinan

Beberapa permasalahan terkait Program Penanggulangan

Kemiskinan di tingkat daerah diantaranya adalah sebagai berikut:

A. Masih adanya egoisme sektoral dan pemahaman yang belum sama

terhadap urgensi Program Penanggulangan Kemiskinan;

B. Unifikasi data masih sulit dilaksanakan karena basis data BPS tidak

berdasar Nomor Induk Kependudukan (NIK), sementara data

Kabupaten Bantul (BKK PP dan KB) berbasis NIK;



161

C. Belum adanya alat pengukur efektivitas Program Penanggulangan

Kemiskinan yang baku yang ditetapkan Pemerintah;

D. Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan belum disertai

dengan SOP yang jelas.

E. TKPK sebagai lembaga yang mengkoordinasi program

penanggulangan kemiskinan, seringkali tidak mengetahui adanya

program-program kemiskinan baru (dengan label PNPM atau

lainnya) yang diluncurkan oleh Departemen/ sektor. TKPK

seringkali tidak mengetahui jalan/ aturan main program

(juklak/juknis) sehingga dalam melaksanakan monitoring dan

evaluasi kurang sesuai.

F. Belum ada format monitoring evaluasi baku untuk program PNPM

(sangat diharapkan TNP2K dapat segera mendisainnya serta

mengkoordinasikannya) (agar dicoret krn sudah ada)

G. Integrasi perencanaan yang dilakukan oleh PNPM baik Perdesaan

maupun Perkotaan dengan perencanaan reguler (MUSRENBANG)

belum optimal dilaksanakan. Perbedaan berlakunya tahun

perencaan masih menjadi kendala.

5.3. Pelaksanaan Kegiatan tahun 2012

Selama kurun waktu 2012 pelaksanaan koordinasi Program

Penanggulangan Kemiskinan baik yang teragendakan di lingkup TKPK

Kabupaten Bantul maupun SKPD terkait (Dinas Sosial, BKK, PP dan KB,

PMD, DPU, Disperindagkop, Dinkes, Disbudpar, Dislautkan, Dispertahut,

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan, Bappeda dan

Disnakertrans) pada umumnya berjalan dengan baik. Selengkapnya

adalah sebagai berikut:



162

A. Di Tingkat TKPK Kabupaten Bantul:

Agar dapat berjalan terarah sesuai dengan Peraturan perundang-

undangan yang berlaku, maka program penanggulangan

kemiskinan harus dapat terkoordinasikan dengan baik. Oleh karena

itu langkah pertama adalah dengan membentuk Tim Koordinasi

Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) sesuai Permendagri Nomor

42 Tahun 2010. Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas

TKPK Kabupaten Bantul dibentuk Sekretariat TKPK Kabupaten

yang mempunyai tugas memberi dukungan administrasi teknis dan

dukungan bahan kebijakan kepada TKPK Kabupaten yang

bertanggung jawab kepada Ketua TKPK Kabupaten dan

berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Bantul. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dilaksanakan

baik di tingkat Pimpinan TKPK mau di Kelompok Kerja (Pokja) dan

Kelompok Program (Pokgram). Kegiatan yang terangkum selama

kurun waktu 2012 adalah sebagai berikut:

1. Rakor Penyusunan Personil TKPK Kabupaten Bantul

2. Rapat Koordinasi TKPK dan sosialisasi tugas Pokja-Pokja di

TKPK

3. Rakor Pokja Pengaduan Masyarakat di TKPK dalam rangka

menyusun verifikasi data penerima Jamkesmas

4. Rakor Pokja Pendataan & Informasi tentang Penyusunan

Data Miskin yang dilaksanakan oleh SKPD BKK, PP dan KB

5. Raoor Pokja Penguatan Pendidikan & Kesehatan dalam

rangka memahas Surat Edaran Menteri Kesehatan tentang

distribusi kartu Jamkesmas 2012.

6. Rakor pembahasan DDUB PNPM Mandiri Perkotaan

7. Rakor pembahasan DDUB PNPM Mandiri Perdesaan



163

8. Ekspos Progress PNPM Inti dan Sektoral yang Ada di

Kabupaten Bantul

9. Rakor Pengisian Kuisioner Kabupaten/Kota Layak Anak

10. Pelatihan Anggaran Responsif Gender

11. Penyusunan Surat Edaran Pembentukan Focal Point di

SKPD

12. Penyusunan RAD Pengarusutamaan Gender di Kabupaten

Bantul 2012

13. Penyusunan RAD Kota Layak Anak di Kabupaten Bantul

2012

14. Magang di Sekretariat TNP2K

15. Study banding TKPK ke Kota Surabaya tentang Program

Pemberdayaan Masyarakat

16. Study banding TKPK Kab. Bantul ke Kabupaten Sleman

tentang pembentukan Tim Penanggulangan Kemiskinan

Desa dan Pedukuhan;

17. Pencermatan Data KK Miskin

18. Rakor Unifikasi Data Miskin dengan BPS dan BKK, PP dan

KB.

19. Rakor Membahas Data KK Miskin untuk Kepesertaan

Jamkesda.

20. Rakor Penyusunan RAD Percepatan Pencapaian MDGs

Kabupaten Bantul

21. Rakor Integrasi Perencanaan Reguler Musrenbang dengan

Perencanaan PNPM Mandiri Perdesaan.

22. Rakor Kajian Monev Program Penanggulangan Kemiskinan

23. Pembuatan draft Petunjuk Teknis Operasional TKPK

24. Monitoring TKPK Kecamatan se Kabupaten Bantul di

wilayah masing-masing.



164

25. Monitor paparan kemajuan TKPK Kecamatan se Kabupaten

Bantul

26. Monitoring Rembug Warga Tahunan BKM se Kabupaten

Bantul.

27. Pelatihan analisis anggaran kemiskinan dengan TNP2K

28. Pembuatan laporan-laporan (LP2KD) dan Laporan

Pemberdayaan.

B. Di Tingkat SKPD

Beberapa SKPD mengampu Program Penanggulangan

Kemiskinan secara langsung, seperti BKK, PP dan KB, Dinas

Pertanian & kehutanan, Dinas Kelautan & Perikanan, Dinas

Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Dinas Kesehatan,

Dinas Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan Menengah dan Non

Formal, Dinas Sosial, Kantor Pengelolaan Pasar, dan Bagian

Kerjasama, Pengembangan Potensi Daerah. SKPD ini mengampu

Program dan kegiatan seperti; pendataan KK miskin, validasi data

KK Miskin, Peningkatan derajat kesehatan masyarakat,

pendidikan, Pemberdayaan Petani & nelayan, pengrajin, pedagang

pasar tradisional dan usaha kecil lainnya.

Di samping melaksanakan program daerah untuk Penanggulangan

Kemiskinan, beberapa SKPD juga melaksanakan program

Pemerintah Pusat dalam kerangka tugas pembantuan. Dinas

Pekerjaan Umum misalnya; selain melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya juga mengampu PNPM Mandiri Perkotaan, Kantor

Pemberdayaan Masyarakat Desa mengampu PNPM Mandiri

Perdesaan, Dinas Kelautan & Perikanan mengampu PNPM

Kelautan & Perikanan, Dinas Pariwisata mengampu PNPM

Pariwisata, Dinas Pertanian & Kehutanan mengampu PNPM



165

Pertanian/ Peningkatan Usaha Agrobisnis Pertanian (PUAP) yang

kemudian diampu oleh Badan Ketahanan Pangan & Pelaksana

Penyuluhan. Selain itu, ada program yang ditujukan untuk

mendukung PNPM yakni Program Pembangunan Lingkungan

Berbasis Komunitas dan Program Sanitasi mendukung PNPM

(USRI Program), serta PNPM Pertanahan.

5.4. Pengendalian Pelaksanaan Program Penanggulangan

Kemiskinan

Pemerintah kabupaten Bantul dalam rangka pengendalian

program pembangunan telah memberikan tugas pokok dan fungsi

pengendalian pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat

Daerah Kabupaten Bantul. Di samping itu secara manajerial sesuai

dengan siklus perencanaan, maka seluruh program pembangunan

dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi,

maka pengendalian suatu program juga menjadi tugas pokok dan

fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melalui Bidang

Pengendalian Program. Demikian pula program yang berkaitan

dengan pengentasan kemiskinan sesuai dengan Inpres Nomor 15

Tahun 2010, maka percepatannya memerlukan media yang dapat

menjadi katalisator upaya tersebut, yaitu dengan membentuk Tim

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPK)

Kabupaten Bantul sesuai amanat Inpres tersebut. Secara in officio

tugas pengendalian ini dibebankan pada Sekretariat TKPK yang

berfungsi untuk menggerakkan Kelompok Kerja dan Kelompok

Program dalam wadah TKPK agar lebih berdaya untuk

merencanakan, melaksanakan serta memonitor dan mengevaluasi

program-program penanggulangan kemiskinan.



166

5.5. Permasalahan dalam Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Secara umum pelaksanaan Program Penanggulangan

Kemiskinan di Kabupaten Bantul telah berjalan bertahun-tahun

dengan baik dan lancar. Pada umumnya, permasalahan yang

dihadapi masih klasik, seperti; koordinasi yang kurang intensif &

padu, lemahnya pengawasan dalam pelaksanaan, serta kurangnya

evaluasi yang menyeluruh, target sasaran yang kurang

mengena/tepat, angka kemiskinan dan realita yang berbeda serta

belum mencukupinya ketersediaan anggaran yang menopang

program penanggulangan kemiskinan di daerah.

Secara khusus mengenai permasalahan dalam koordinasi,

tidak menemui hambatan berarti. Apabila suatu Program

Penanggulangan Kemiskinan kurang dikoordinasikan secara

intensif, hal ini umumnya karena informasi mengenai petunjuk

teknis pelaksanaan program tersebut belum turun atau terlambat,

sehingga dalam pelaksanaannya menemui kendala. Koordinasi

juga memerlukan upaya lanjutan yaitu check dan recheck kondisi

di lapangan, sehingga apa yang digambarkan di belakang meja

apakah sesuai dengan kenyataan di lapangan.



167

BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1. Eksisting Kemiskinan Kabupaten Bantul

Kemiskinan di Kabupaten Bantul disebabkan oleh beberapa aspek,

yaitu aspek penentu, aspek penyebab dan aspek pendukung. Aspek penentu

meliputi pangan, sandang, dan papan. Aspek Penyebab meliputi

penghasilan, yaitu , Jumlah Penghasilan Yang Diterima Seluruh Anggota

Keluarga Yang Berusia 16 Tahun keatas (termasuk KK) rata-rata per bulan

Rp.800.000. Sedangkan aspek pendukung meliputi kesehatan, pendidikan,

kekayaan, air bersih, listrik dan jumlah jiwa dalam keluarga.

Dari pendataan yang dilakukan pada tahun 2012 diketahui, kecamatan

dengan jumlah kemiskinan terbesar adalah kecamatan Kasihan yaitu

sebanyak 12.454 jiwa dengan persentase kemiskinan sebesar 12.66%.

Sementara yang terkecil adalah kecamatan Srandakan yaitu sebesar 4.109

jiwa dengan persentase kemiskinan sebesar 13,69%. Sementara kecamatan

dengan persentase kemiskinan terbesar yaitu kecamatan Dlingo sebesar

19,47% dan yang terkecil adalah Kecamatan Bantul yaitu sebesar 9,85%.

Banyak program dan kegiatan yang telah dilakukan dengan beaya

yang sangat besar melalui beberapa SKPD di Kabupaten Bantul. Dari

beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan, maka pada tahun 2012

berhasil menurunkan angka kemiskinan menjadi sebesar 14,27% (126.980

jiwa). Sementara target tahun 2012 Kabupaten Bantul adalah 13 %. Menurun

dibandingkan pada tahun 2011 sebesar 0,75 % (499 jiwa). Penurunan

terbesar adalah di Kecamatan Sedayu yaitu sebesar 3,37%, sementara di

Kecamatan Pleret justru terjadi peningkatan sebesar 2,87% (1.266 jiwa).



168

6.2. Penyesuaian Program dan Anggaran Belanja

Pemerintah Kabupaten Bantul tetap berkomitmen penuh untuk

program penangulangan kemiskinan dengan menyediakan sharing dana

untuk program penangulangan kemiskinan dari Pusat. Hal ini karena selain

program penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas nasional, di

Kabupaten Bantul merupakan prioritas ke 2 dari 11 prioritas. Adanya DDUB

dalam program PNPM Mandiri, dana pendampingan program

penanggulangan kemiskinan dari pusat, dan dana pendampingan lainnya,

merupakan bukti komitmen yang tinggi dari Pemerintah Kabupaten Bantul

dalam percepatan penanggulangan kemiskinan.

6.3. Rencana Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Program

Penanggulangan Kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan sebenarnya tidak hanya menjadi

tanggungjawab pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat semata.

Sangat banyak faktor eksternal dan internal yang tidak dapat dikontrol

(uncontrollable), justru sangat berpengaruh terhadap berbagai upaya

pengentasan kemiskinan. Untuk mengatasi masalah kemiskinan ini

diperlukan suatu gerakan penanggulangan yang bersifat komprehensif dan

terus mnenerus, yang didukung secara penuh dari berbagai unsur, baik

Pemerintah (Daerah maupun Pusat), Pengusaha, LSM, dan masyarakat luas.

Koordinasi merupakan hal mutlak yang harus dilaksanakan secara

terus menerus. Peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Kabupaten Bantul, yang dibentuk berdasarkan SK Bupati Bantul nomor 1

tahun 2012 merupakan faktor kunci bagi terselenggaranya koordinasi intern

TKPK, juga koordinasi dengan seluruh stakeholderr yang ada, baik SKPD

maupun swasta dan masyarakat.



169

Harus diakui koordinasi belum terlaksana sesuai yang diharapkan.

Masih banyak kendala-kendala yang ada. Diperlukan kelembagaan yang kuat

sampai tingkat pedusunan di seluruh Kabupaten Bantul demi terpadunya

program penanggulangan kemiskinan. Dengan demikian penanggulangan

kemiskinan bisa dilaksanakan secara menyeluruh sampai ke tingkat

pedusunan.

Hal lain yang tidak kalah penting adalah monitoring dan evaluasi

program penanggulangan kemiskinan.Meski belum maksimal, kegiatan

monitoring dan evaluasi telah dilaksanakan melalui TKPK tingkat Kecamatan

se Kabupaten Bantul. Monitor dilakukan tidak hanya sekedar mencari

gambaran pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di tingkat kecamatan,

tapi sekaligus sebagai metode bagi kecamatan untuk mengetahui kondisi

kemiskinan di kecamatan masing-masing. Dengan demikian masing-masing

TKPK Tingkak Kecamatan dapat membuat analisa terhadap kondisi yang

ada, serta mencari terobosan untuk mengatasi permasalahan yang ada.

Monitoring selanjutnya perlu dikembangkan kepada setiap SKPD pengampu

pronangkis serta kepada setiap program penanggulangan kemiskinan.

6.4. Data kemiskinan.

Unifikasi data keluarga miskin merupakan hal yang diinginkan semua

pihak. Sebagaimana diketahui, program-program dari Pusat selalu

berdasarkan data dari hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS)

2011. Sementara di Kabupaten Bantul mempunyai data lokal dengan

indikator tersendiri yang berbeda dengan indikator dari BPS.

Sepertinya unifikasi data merupakan hal yang sulit dilakukan

mengingat basis data yang dipakai sangat berbeda. Sebetulnya hal itu bisa

diatasi apabila data Pendataan BPS berbasis Nomor Induk Kependudukan

(NIK) seperti data lokal Kabupaten Bantul. Kalau sama-sama berbasis NIK,

maka masalah data akan dapat relatif teratasi, karena akan mempermudah



170

proses pemilahan data program, baik yang berasal dari Pusat,DIY maupun

dari inisiatif daerah.

Kalau pendataan tidak bisa dilakukan dengan basis yang sama, maka

proses pemilahan program penanggulangan kemiskinan akan berlangsung

lama dan kurang tepat sasaran.

Daftar Isi - bappeda.bantulkab.go.id · ini dapat diselesaikan. Buku LP2KD Kabupaten Bantul ini menggambarkan kondisi pelaksanaan berbagai program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan

Documents