BAB 1PENDAHULUAN1.1. Latar BelakangLaporan Pelaksanaan
Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kota Kotamobagu adalah
dokumen tentang rencana aksi daerah kota kotamobagu dalam rangka
percepatan penanggulangan kemiskinan dan merupakan penjabaran dari
visi, misi, dan program Walikota/Wakil Walikota Kotamobagu. Hal
tersebut sejalan dengan target Pemerintah pusat untuk mengurangi
angka kemiskinan secara nasional hingga mencapai 8-10% pada akhir
tahun 2014 dimana untuk tingkat kemiskinan Kota Kotamobagu berada
pada posisi 7.57%, berada dibawah garis kemiskinan nasional
(13.33%) dan garis kemiskinan provinsi (9.66%) untuk data tahun
2010.Penanggulangan kemiskinan yang komprehensif memerlukan
keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah pusat,
pemerintah daerah, dunia usaha (sektor swata) dan masyarakat
merupakan pihak-pihak yang memiliki tanggungjawab sama terhadap
penanggulangan kemiskinan. Pemerintah telah melaksanakan
penanggulangan kemiskinan melalui berbagai program dalam upaya
pemenuhan kebutuhan dasar warga negara secara layak, meningkatkan
kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat miskin, penguatan
kelembagaan sosial ekonomi masyarakat serta melaksanakan percepatan
pembangunan daerah tertinggal dalam upaya mencapai masyarakat
Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan. Sejalan
dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Kotamobagu juga memiliki
sasaran operasional yang berdasar pada visi misi yang merupakan
acuan dalam penyusunan program kegiatan kebijakan pembangunan.Arah
Kebijakan Pembangunan Ekonomi Kota Kotamobagu Tahun 2008-2013,
Sebagaimana yang diamanatkan dalam RPJMD Kota Kotamobagu Tahun
2008-2013, adalah sebagai berikut.1. Menurunkan jumlah penduduk
miskin dan tingkat pengangguran terbuka.Kondisi perekonomian dunia
yang terjadi saat ini terutama mengenai crisis ekonomi yang sudah
mulai masuk ke Indonesia, secara eksternal siginifikan mempengaruhi
kondisi perekonomian Kota Kotamobagu. Akibatnya diperkirakan jumlah
penduduk miskin dan tingkat pengangguran terbuka akan meningkat.
Tahun 2008 persentase penduduk miskin diperkirakan sebesar 10% dan
tingkat pengangguran terbuka (TPT) di atas 9,00%. Usaha-usaha
pemerintah nasional menstabilkan ekonomi nasional, termasuk
berbagai kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah Propinsi
Sulawesi Utara serta kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah
Kota Kotamobagu untuk lima tahun kedepan dengan prioritas
pembangunan untuk mengurangi persentase penduduk miskin dan tingkat
pengangguran melalui kebijakan pengembangan ekonomi kerakyatan yang
fokus pada pengembangan sektor industri dan jasa, serta pelaksanaan
kebijakan pembangunan di berbagai bidang lain yang dapat
meningkatkan kegiatan ekonomi di berbagai sektor, maka berdasarkan
asumsi-asumsi tersebut diskenariokan dalam jangka menengah akan
menurunkan jumlah penduduk miskin menjadi di bawah 7,00% pada akhir
tahun 2013 dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) akan turun
menjadi 7,50% pada akhir tahun yang sama.2. Meningkatkan
pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapitaSalah satu sasaran dari
pembangunan jangka menengah Kota Kotamobagu 2008-2013 yaitu
meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat. Pendapatan perkapita
masyarakat akan meningkat jika pertumbuhan ekonomi meningkat.
Berbagai kebijakan yang yang akan dilakukan oleh pemerintah Kota
Kotamobagu saat ini melalui kebijakan pengembangan ekonomi
kerakyatan yang fokus pada pengembangan sektor industria dan jasa,
serta pelaksanaan kebijakan pembangunan di berbagai bidang yang
diikuti semakin kondusifnya ekonomi nasional dan berkembangnya
perekonomian propinsi, diyakini dapat mempercepat perputaran roda
perekonomian daerah ini.Kinerja perekonomian Kota Kotamobagu
diproyeksikan dari tahun 2008 hingga 2013 akan mengalami
perkembangan dengan tren relatif cepat. Pertumbuhan ekonomi dalam
kurun lima tahun ini diperkirakan akan tumbuh rata-rata sebesar
lebih dari 7,5% dengan skenario pertumbuhan yaitu 7,27% di tahun
2008, terus tumbuh cepat hingga tahun 2013 sebesar 7,84%.
Bertumbuhnya perekonomian Kota Kotamobagu tersebut dikontribusikan
dari pertumbuhan rata-rata per tahun sektor pertanian sebesar
6,78%, sektor industri pengolahan sebesar 7,05%, Bangunan 7,00%,
Perdagangan, Hotel dan restoran sebesar 8,66%, Angkutan dan
Komunikasi 7,21%, sektor jasa sebesar 6,39%.3. Meningkatkan Taraf
Hidup PetaniSalah satu indikator yang mengukur peningkatan taraf
hidup/kesejahteraan petani yaitu Indeks Nilai Tukar Petani (NTP).
Indeks ini menggambarkan jika angkanya 100 (seratus) berarti apa
yang diterima petani sama dengan apa yang dibayar oleh petani.
Untuk itu ditargetkan bahwa Nilai Tukar Petani yang ada di Kota
Kotamobagu dari tahun 2008 2013 rata-rata setiap tahun harus
mencapai angka 120. Ini berarti petani di Kotamobagu mengalami
surplus pendapatan (yang diterima lebih besar dari yang dibayar).4.
Kebutuhan Investasi Dan Pembiayaan PembangunanBerdasarkan berbagai
arah kebijakan dalam rangka perbaikan ekonomi yang akan
dilaksanakan di berbagai bidang pembangunan yang tertuang dalam
RPJMD Kota Kotamobagu, tingkat efisiensi kegiatan ekonomi yang
diukur dengan indikator ICOR (incremental capital output ratio)
diperkirakan dalam kondisi terjaga/terkontrol yaitu sebesar 3,5 per
tahun Perkiraan tingkat efisiensi investasi yang terkontrol
tersebut, untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi rata-rata
lebih dari 7,5% per tahun dibutuhkan total investasi (PMTB)
kumulatif dari 2008 hingga 2013 sebesar lebih dari 2,93 triliun
rupiah (harga berlaku) dan kumulatif sebesar lebih dari 705,61
miliar rupiah (harga konstan). Dari nilai investasi tersebut
diperkirakan yang hanya mampu dibiayai dari investasi pemerintah
Kotamobagu sendiri yang tertuang dalam APBD hanya 29,48 miliar
rupiah di tahun 2008 dan hingga tahun 2013 hanya sebesar 147,45
miliar rupiah atau hanya sekitar 21%-32% dari total APBD. Secara
kumulatif total investasi pemerintah Kota yang harus dialokasikan
dari APBD Kota Kotamobagu dari 2008 hingga 2013 adalah sebesar
702,44 miliar rupiah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang sudah
ditargetkan. Dengan kata lain bahwa pemerintah Kota Kotamobagu
mampu membiayai keperluan investasi hanya sebesar 21% hingga 32%
dari total investasi yang dibutuhkan. Sisa kebutuhan investasi yang
ditargetkan tersebut yaitu sebesar lebih dari 68% hingga 80%
diharapkan berasal dari investasi yang akan dilakukan oleh
pemerintah propinsi yang berasal dari APBD propinsi dan pemerintah
pusat lewat anggaran dekonsentrasi dan sebagainya termasuk
investasi yang dilakukan oleh masyarakat dan swasta. keseluruhan
upaya tersebut belum maksimal jika tanpa dukungan dari para
pemangku kepentingan lainnya. Untuk menunjang penanggulangan
kemiskinan yang komprehensif dan mewujudkan percepatan
penanggulangan kemiskinan, pemerintah Kota Kotamobagu merumuskan
beberapa startegi utama. Strategi-strategi penanggulangan
kemiskinan tersebut diantaranya:a) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
daerah dengan mengembangkan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi
dominan, yang bertumpu pada peran ekonomi, kesehatan dan
pendidikan. Pertumbuhan ekonomi dengan percepatan yang lebih
tinggi, terjaganya stabilitas ekonomi makro. Dengan pembenahan yang
sungguh-sungguh pada sektor riil, diharapkan akan dapat mendorong
peningkatan investasi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih
luas dengan fokus utama untuk menurunkan tingkat pengangguran dan
kemiskinan. Dalam hal ini diperlukan strategi kebijakan yang tepat
dengan menempatkan prioritas pengembangan pada sektor-sektor yang
mempunyai efek pengganda tinggi dalam menciptakan kesempatan
kerja.b) Menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif merupakan
tantangan yang cukup berat karena ini menyangkut beberapa peraturan
baik tingkat pusat maupun daerah. Perbaikan iklim investasi perlu
dilakukan pemerintah daerah dengan mensikapi atas perbaikan di
bidang peraturan perundang-undangan di daerah, perbaikan pelayanan,
dan penyederhanaan birokrasi.c) Menyediakan infrastruktur yang
cukup dan berkualitas. Hal ini merupakan prasyarat agar dapat
mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan.
Ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai akan menjadi kendala
bagi masuknya investasi.d) Meningkatkan daya saing ekspor daerah,
untuk mencapai peningkatan pertumbuhan nilai ekspor. Pertumbuhan
ekspor akan mempengaruhi keberlangsungan usaha dan perekonomian
daerah sehingga dapat mempertahankan ketersediaan lapangan kerja
bahkan mungkin dapat menambah lapangan kerja.e) Meningkatkan
partisipasi swasta melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat
dan swasta (public-private partnership). Tantangan ini menjadi
cukup penting karena terbatasnya sumber daya pemerintah dalam
pembiayaan pembangunan, terutama terkait dengan efisiensi
pembiayaan investasi dan penyediaan infrastruktur yang bervariasi
dan berkualitas.f) Meningkatkan pelayanan dan penyediaan fasilitas
ekonomi seperti pasar Moderen, Tradisional dan kawasan khusus PKL
secara memadai bagi pelaku ekonomi dan masyarakat luas untuk
mendukung kegiatan bisnis di Kota Kotamobagu, di samping
menciptakan lapangan kerja.g) Mengembangkan program-program bagi
perusahaan yang berskala mikro dengan menyediakan modal umpan (seed
capital) melalui pendekatan pemberian pinjaman kelompok (a group
lending approach) dalam rangka membangun modal sosial kolektif
serta meningkatkan kepemilikan dan pembentukan modal lokal di Kota
Kotamobagu.h) Memfasilitasi pengembangan koperasi di berbagai
bidang dan lokasi usaha di Kota Kotamobagu sebagai bentuk bisnis
yang dimiliki dan dikelola bersama-sama oleh pekerja untuk
meningkatkan kemampuan menciptakan kesempatan kerja dan pendapatan
melalui sumber daya bersama.i) Membangun promosi bersama (joint
marketing) dalam memasarkan potensi daerah dengan melalui kerjasama
pemerintah dengan pemerintah, dan pemerintah dengan swasta serta
masyarakat.Guna mendukung efektivitas koordinasi dan keterpaduan
pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan
dibentuk kelembagaan koordinasi penanggulangan kemiskinan. Di Pusat
dibentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K),
sedangkan di daerah dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui Permendagri
No. 42 Tahun 2010 sebagai pelaksanaan Perpres No. 15 Tahun 2010.
TKPK-Daerah memiliki tugas untuk melakukan koordinasi kebijakan dan
pengendalian pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di daerah. Dalam
rangka pelaksanaan tugas koordinasi kebijakan penanggulangan
kemiskinan, TKPK-Daerah menjalankan fungsi diantaranya melakukan
penyusunan Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD)
yang merupakan suatu dokumen yang berisi berbagai kebijakan dan
program penanggulangan kemiskinan di daerah sesuai dengan
karateristik dan kearifan lokal.
1.2. Maksud dan Tujuan Maksud dari disusunnya Laporan
Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang dilakukan oleh
Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Kotamobagu
adalah sebagai perwujudan rencana kerja Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Kotamobagu yang telah disusun
sebelumnya. Dengan kegiatan ini diharapkan TKPK Kota Kotamobagu
dapat melakukan tugas dan tanggung jawab pembinaan kelembagaan
penanggulangan kemiskinan dalam daerah.Tujuan dari penyusunan
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah adalah untuk
melihat perkembangan data kemiskinan dan pelaksanaan
program-program penanggulangan kemiskinan di Kota Kotamobagu.
1.3. Landasan Hukum 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;2. Unang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;3. Undang-Undang Nomor 33
Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat
dan Pemerintahan Daerah;4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 2025;5.
Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembaangunan
Jangka Menengah 2009-2014;6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010
tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;7. Peraturan Menteri
Dalam Negeri R.I. Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;8. Peraturan
Gubernur Sulawesi Utara Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pembentukan Tim
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, Percepatan Pencapaian
Millenium Development Goals (MDGs) serta Adaptasi dan Mitigasi
Perubahan Iklim (Climate Change) Provinsi Sulawesi Utara.9. SK
Walikota Nomor Tahun Tentang pembentukan TKPK Daerah.
BAB 2KONDISI KEMISKINAN2.1. Kondisi Umum Kemiskinan Dilihat dari
posisi relatif, Kota Kotamobagu termasuk daerah yang memiliki
tingkat persentase kemiskinan yang rendah di Provinsi Sulawesi
Utara. Pada tahun 2011 tingkat kemiskinan di Kota Kotamobagu
mencapai 6,64% atau yang ke tiga terendah di Sulawesi Utara. Untuk
lebih jelas perhatikan gambar Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan
Kota Kotamobagu dibawah. Dari tahun ke tahun terjadi penurunan
tingkat kemiskinan di Kota Kotamobagu meskipun laju penurunan
melambat 0.6% setiap tahunnya. Pada tahun 2007 tingkat kemiskinan
mencapai 10,02 persen dan turun menjadi 7,60 persen pada tahun
berikutnya. Tingkat kemiskinan kembali turun menjadi 7,57 persen
pada tahun 2009. Begitu juga dengan tahun 2010 dan 2011 yang
masing-masing turun menjadi 7,16 persen dan 6,64 persen. Secara
lebih rinci perkembangan jumlah penduduk miskin di Kota Kotamobagu
priode tahun 2007-2011 dapat dilihat pada gambar dibawah.
Hal serupa juga ditunjukkan oleh data Indeks Keparahan
Kemiskinan dan Kedalaman Kemiskinan yang masih sangat fluktuatif.
Ini menunjukkan masih diperlukannya program kegiatan penunjang
penurunan kedua indikator ini yang lebih tepat. Maksud dari
Kedalaman Kemiskinan (P1) adalah Semakin menurun kedalaman
kemiskinan menunjukkan konsumsi penduduk miskin yang semakin
mendekati garis kemiskinan. Kebijakan dan program penanggulangan
kemiskinan efektif dalam meningkatkan konsumsi golongan pendapatan
rendah hingga mendekati garis kemiskinan. Dan untuk Keparahan
Kemiskinan (P2) menggambarkan ketimpangan pengeluaran penduduk
miskin semakin menurun. Kebijakan dan program penanggulangan
kemiskinan efektif dalam mengurangi ketimpangan pendapatan antar
penduduk miskin.
BAB 3PRIORITAS TARGET BIDANG & INTERVENSI PENANGGULANGAN
KEMISKINAN3.1. Posisi Relatif Bidang Kesehatan
Kemiskinan juga dapat ditinjau dari bidang kesehatan. Bidang
kesehatan berkaitan dengan kondisi kesehatan masyarakat dan akses
pada pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat. Tingkat
kesehatan masyarakat bisa dilihat pada Angka Kematian Bayi (AKB)
per 1000 kelahiran hidup (jiwa), rasio bidan per 100.000 penduduk,
rasio dokter per 100.000 penduduk, proporsi kelahiran yang ditolong
tenaga kesehatan terlatih (%), jarak puskesmas terdekat (km),
penduduk dengan keluhan kesehatan (%), proporsi penduduk dengan
pengobatan sendiri (%), kelahiran ditolong tenaga kesehatan
terlatih (%), dan angka morbiditas (%). Berikut ini adalah capaian
prioritas bidang kesehatan yang berhubungan dengan pengentasan
kemiskinan di Kota Kotamobagu, yang dibandingkan dengan capaian
prioritas di tingkat Provinsi Sulawesi Utara dan Nasional:
Pada Tahun 2009, Posisi Relatif Angka Kematian Bayi (AKB) (Per
1000 Kelahiran Hidup) ada pada posisi 23.19 Persen berada diatas
capaian Provinsi Sulawesi Utara 21.43% dan dibawah capaian Nasional
31.42%.
3.2. Prioritas Target Bidang & Intervensi Bidang
Kesehatan
3.2.1. 3.3. Prioritas Target Bidang & Intervensi Bidang
Pendidikan 3.3.1. Prioritas Target
Posisi relatif APK SD/MI berada dibawah capaian Nasional dan
Provinsi pada tahun 2012. Hal ini menunjukkan perlu kerja keras
untuk meningkatkan posisi capaian APK SD/MI Kota Kotamobagu. Dari
data Perkembangan APK menunjukkan adanya penurunan pada 3 tahun
terakhir meskipun tingkat rata-rata penurunan yang ada masih
lambat.
Untuk APK SMP/MTS sendiri menunjukkan angka yang fluktuatif
dalam perkembangannya dalam 5 tahun terakhir. Dengan capaian yang
berada diantara Nasional dan Provinsi menunjukkan Kota Kotamobagu
masih memerlukan formula yang tepat untuk membuat APK SMP/MTS tetap
konsisten dalam peningkatannya.
Dari data makro bidang pendidikan Kota Kotamobagu menunjukkan
APK SMA/MA memiliki capaian yang lebih memuaskan dibanding capaian
APK SD/MI maupun SMP/MTS. Dengan capaian diatas rata-rata capaian
Nasional dan Provinsi menjadikan Kota Kotamobagu berada pada posisi
ke 4 tertinggi dalam capaian kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi
utara dengan laju pertumbuhan rata-rata dalam 5 tahun terakhir
sebesar 5.67%.
Posisi relative APM SD/MI Kota Kotamobagu berada pada posisi
91.28% diantara Provinsi dan Nasional dengan laju penurunan yang
lambat dengan rata-rata laju penurunan laju pertumbuhan sebesar
0.68% per tahun. Pada tahun terakhir terjadi penurunan sebesar
0.40%.
Untuk APM SMP/MTS Kota Kotamobagu berada pada posisi 68.86% dan
berada diantara capaian Nasional dan Provinsi dengan perkembangan
APM yang fluktuatif dalam 5 tahun terakhir. Laju pertumbuhan APM
SMP/MTS mengalami penurunan sebesar 2.37% per tahun dengan
peningkatan sebesar 7.52% pada tahun terakhir.
APM SMA/MA Kota Kotamobagu berada pada posisi 64.03% diatas
capaian Provinsi dan Nasional dengan laju pertumbuhan 1.9% per
tahun meskipun dengan tingkat pertumbuhan yang cenderung fluktuatif
disetiap tahunnya.
3.4. Prioritas Target Bidang & Intervensi Bidang Prasarana
Dasar3.4.1. Prioritas Target
BAB 4RELEVANSI DAN EFEKTIVITAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJAKOTA KOTAMOBAGU4.1. EVALUASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KOTA KOTAMOBAGU Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota
Kotamobagu perlu dievaluasi untuk menunjukkan relevansi dan
efektivitasnya dalam penanggulangan kemiskinan dengan menggunakan
dokumen Laporan Realisasi Anggaran (LRA) selama 5 tahun terakhir
(tahun 2008-2012). Langkah pertama yang dilakukan dengan melakukan
evaluasi terhadap besaran anggaran pendapatan dan belanja secara
keseluruhan menyangkut struktur anggaran, besaran pendapatan dan
belanja, sumber-sumber pendapatan, kapasitas fiskal, derajat
otonomi fiskal dan pembagian proporsi belanja antara belanja
langsung dan tidak langsung. Kapasitas fiskal dan derajat otonomi
fikal akan ditunjukkan oleh besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)
sehingga dapat dilihat kemandirian Kota Kotamobagu semakin besar
atau kecil ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat.
Dampaknya adalah terhadap fleksibelitas dalam perencanaan
penganggaran untuk menjalankan program dan kegiatannya termasuk
dalam penanggulangan kemiskinan, selain itu kemandirian suatu
daerah juga dapat menjamin keberlangsungan (sustainability)
program-program penanggulangan kemiskinan yang menjadi inisiatif
daerah sendiri.Selain yang telah disebutkan di atas, analisis
struktur anggaran pendapatan dan belanja juga melihat perkembangan
pendapatan dan belanja dari tahun ke tahun, serta komposisi
komponen pendapatan maupun belanja tersebut. Pendapatan dapat
dilihat dari PAD, dana perimbangan (DAK dan DAU), serta pendapatan
lain daerah yang sah. Dari sisi belanja dapat dilihat perkembangan
proporsi antara belanja langsung dan tidak langsung. Selanjutnya
pada analisis belanja yang lebih rinci akan melihat perkembangan
proporsi masing-masing komponen dari belanja langsung dan tidak
langsung tersebut.Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Kotamobagu
terdiri dari dua komponen, yaitu pendapatan dan belanja. Tabel
dibawah menunjukkan bahwa Kota Kotamobagu telah mampu meningkatkan
pendapatannya dari tahun ke tahun. Hal ini tentunya membuat
pemerintah daerah dapat meningkatkan pula belanjanya untuk
kepentingan publik.
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA KOTAMOBAGU
KOMPONENTAHUN2008TAHUN2009TAHUN2010TAHUN2011TAHUN 2012
PENDAPATAN 134,589,898,082.00 308,388,576,553.00
373,073,381,501.00 398,888,262,348.00 366,979,721,703.00
BELANJA 118,321,979,873.00 286,198,421,722.00 362,179,212,167.00
380,609,742,183.00 367,995,280,953.00
Sumber: Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2008, 2009,
2010, 2011 dan 2012
Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2011 merupakan
penyumbang terbesar pada pendapatan Kota Kotamobagu lima tahun
terakhir. Penyumbang terbesar pendapatan Kota Kotamobagu terbesar
adalah dana perimbangan dari Pemerintah Pusat sebagaimana
ditunjukkan tabel berikut ini:KOMPONENTAHUN 2008TAHUN 2009TAHUN
2010TAHUN 2011TAHUN 2012
Pendapatan Asli Daerah
(PAD)1,370,864,926.006,142,246,220.008,957,373,862.009,355,251,155.0011,188,179,886.00
Dana
Perimbangan109,595,829,273.00290,226,092,873.00307,292,206,449.00352,566,748,616.00342,469,146,875.00
Lain-lain Pendapatan Daerah yan Sah 19,107,142,858.00
4,557,150,000.00 49,447,010,113.00 27,786,387,420.00 -
Kapasitas Fiskal15.46%36.99%39.06%31.73%33.84%
Derajat Otonomi Fiskal1.02%1.99%2.40%2.35%3.05%
Sumber: Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2008, 2009,
2010, 2011 dan 2012Tabel diatas menunjukkan APBK Kota Kotamobagu
menurut pendapatan, kapasitas fiskal dan derajat otonomi daerah.
Dapat disimpulkan bahwa Kota Kotamobagu memiliki kapasitas fiskal
dan derajat otonomi fiskal yang rendah. Hampir setiap tahunnya
(2008-2012) capaian PAD Kota Kotamobagu berada di bawah capaian
dana perimbangan dari Pemerintah Pusat. Bila dihubungkan dengan
jumlah penduduk miskin, Kota Kotamobagu belumlah mampu untuk
menanggulanginya secara mandiri oleh karena kapasitas fiskal dan
derajat otonomi fiskal yang sangat rendah. Tentunya peran dari
Pemerintah Pusat sangat diharapkan dalan percepatan penanggulangan
kemiskinan di daerah ini. Fleksibilitas dan sustainabilitas
program-program penanggulangan kemiskinan di Kota Kotamobagu belum
bisa diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah, melainkan
perlu peran serta Pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara dan
Pemerintah Pusat yang secara perlahan perannya dapat dikurangi
dimasa mendatang. Belanja di Kota Kotamobagu terdiri dari belanja
langsung dan belanja tidak langsung sebagaimana ditunjukkan tabel
berikut ini:
20082009201020112012
belanja langsung 4,407,387,100.00 11,414,383,605.71
18,666,348,609.00 22,394,558,234.00 19,544,341,565.00
belanja tidak langsung 82,770,784,280.00 111,293,380,513.00
139,259,219,887.00 159,427,809,311.00 185,345,663,389.00
Sumber: Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2008, 2009,
2010, 2011 dan 20124.2 Evaluasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah
(PAD)Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber
pendapatan di Kota Kotamobagu terdiri dari 4 (empat) komponen,
yaitu pajak derah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli
daerah yang sah.Dari evaluasi Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah
Kota Kotamobagu berupaya meningkatkan komponen pendapatan untuk
meningkatkan kemandirian daerah. Untuk lebih jelas perhatikan Tabel
berikut ini:20082009201020112012
pajak daerah 155,435,925.00 1,710,205,729.00 2,112,469,416.00
2,905,857,027.00 4,807,103,221.00
hasil retribusi daerah 901,727,935.00 1,945,334,250.00
2,206,448,879.00 1,937,897,007.00 1,508,246,462.00
hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan - - - - -
lain-lain pad yang sah 313,701,066.00 2,486,706,241.00
4,638,455,567.00 4,511,497,121.00 4,872,830,239.00
Sumber: Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2008, 2009,
2010, 2011 dan 2012
Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya retribusi secara nominal
terus meningkat dari tahun ke tahun namun persentase komponennya
berubah. Pada tahun 2008 komponen retribusi jasa umum memberikan
sumbangan sebanyak 740,081,450.00. Kemudian diikuti oleh komponen
retribusi perijinan tertentu sebesar 148,019,285.00 dan retribusi
jasa usaha sebesar 13,627,200.00. Pada tahun 2009 sumbangan
terbesar terhadap retribusi diberikan oleh komponen yang sama dari
tahun sebelumnya, yaitu retribusi jasa umum sebanyak
1,473,005,825.00 atau lebih rendah dari tahun sebelumnya. Untuk
lebih jelas perhatikan tabel dibawah ini:20082009201020112012
retribusi jasa umum 740,081,450.00 1,473,005,825.00
1,798,273,075.00 1,607,475,000.00 1,045,601,476.00
retribusi jasa usaha 13,627,200.00 92,852,500.00 106,407,300.00
92,500,000.00 44,410,000.00
retribusi perizinan tertentu 148,019,285.00 379,475,925.00
301,768,504.00 410,852,500.00 418,234,950.00
Sumber: Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2008, 2009,
2010, 2011 dan 20124.3 Evaluasi Anggaran BelanjaEvaluasi anggaran
belanja dilakukan untuk melihat proporsi belanja langsung maupun
tidak langsung yang berkaitan dengan perbaikan indikator utama pada
tiap bidang. Evaluasi anggaran belanja pertama kali dilakukan
dengan melihat komposisi belanja langsung dan tidak langsung
beserta masing-masing komponennya, dalam analisis antar waktu
dengan melihat perkembangan belanjannya. Poin-poin yang perlu
dilihat adalah berapa (nominal dan proporsi) dan untuk apa belanja
pegawai, belanja modal, belanja bansos, dan belanja subsidi.
Kemudian evaluasi belanja dilakukan pada setiap bidang untuk
melihat relevansi dan efektivitas belanja terhadap program
prioritas dan perbaikan capaian program tersebut dari waktu ke
waktu.Tabel dibawah menunjukkan belanja menurut belanja langsung
dan belanja tidak langsung. Berdasarkan perkembangannya belanja
langsung mengalami peningkatan dari tahun 2008 ke tahun 2010 dan
kemudian mengalami penurunan pada tahun 2011 dan 2012. Sedangkan
perkembangan belanja tidak langsung berdasarkan perkembangannya
semakin bertambah dari tahun ke tahun secara persentase. Pada tahun
2012 komposisi anggaran belanja sektoral untuk membiayai program
percepatan penanggulangan kemiskinan di Kota Kotamobagu ditetapkan
berdasarkan prioritas program dan kegiatan yang mendesak yang perlu
mendapat perhatian dan penanganannya. Program-program tersebut
dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi baik dengan program dan
kegiatan dari Pemerintah Pusat maupun dengan program dan kegiatan
dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara serta program yang
dilaksanakan oleh dunia usaha (swasta) dan
masyarakat.20082009201020112012
Belanja Langsung 40,077,057,614.00 182,015,750,451.00
222,396,094,900.00 210,507,359,272.00 171,844,137,664.00
Belanja Pegawai 4,072,085,100.00 10,793,063,120.00
17,182,244,435.00 22,394,558,234.00 19,544,341,565.00
Belanja Barang dan Jasa 12,650,745,135.00 39,249,890,730.00
55,569,062,717.00 71,532,901,974.00 64,766,334,030.00
Belanja Modal 23,354,227,379.00 131,972,796,601.00
149,644,787,748.00 116,579,899,064.00 87,533,462,069.00
Belanja Tidak Langsung 78,244,922,259.00 104,182,671,271.00
139,783,117,267.00 170,102,382,911.00 196,151,143,289.00
Belanja Pegawai 73,280,339,221.00 100,444,160,507.00
130,110,261,867.00 159,427,809,311.00 185,345,663,389.00
Belanja Bunga - - - - -
Belanja Subsidi - - - - -
Belanja Hibah 3,615,633,038.00 1,975,000,000.00 4,017,500,000.00
5,823,037,500.00 7,670,000,000.00
Bantuan Sosial 849,450,000.00 1,463,510,764.00 3,932,179,900.00
3,242,300,000.00 1,343,000,000.00
Bagi Hasil Kepada Provinsi Atau Pemerintah Daerah - - - - -
Bantuan Kepada Provinsi Atau Pemerintah Daerah 499,500,000.00
300,000,000.00 375,000,000.00 1,609,236,100.00 1,634,979,900.00
Belanja Tidak Terduga - - 1,348,175,500.00 - 157,500,000.00
Sumber: Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2008, 2009,
2010, 2011 dan 2012Pada tahun 2012 sektor Pendidikan mendapat
alokasi anggaran belanja yang cukup mememadai untuk membiayai
program percepatan penanggulangan kemiskinan di Kota Kotamobagu.
Sektor ini merupakan salah satu penyebab utama terjadinya
kemiskinan sehingga membutuhkan perhatian yang maksimal dan dana
besar untuk penanganannya. Selanjutnya alokasi anggaran belanja
terbesar kedua di sektor Prasarana Dasar, disusul kemudian sektor
Kesehatan, Penanggulangan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan. Untuk
lebih jelas perhatikan tabel tentang jumlah alokasi anggaran
belanja sektoral untuk pelaksanaan program percepatan
penanggulangan kemiskinan pada tahun 2012.BidangTotalPresentase
Pendidikan [Pendidikan+Pemuda OR+Perpustakaan] 31,959,835,245.00
39.52%
Kesehatan 7,506,469,498.00 9.28%
Prasarana Dasar [PU+Perumahan] 39,257,710,987.00 48.54%
Penanggulangan Kemiskinan [sosial+naker+PMD+Perempuan dan
anak+KKBN+KUKM] 1,935,213,649.00 2.39%
Ketahanan Pangan [Kelautan Perikanan+Pertanian+ Ketahanan
Pangan] 214,669,000.00 0.27%
Total 80,873,898,379.00 100%
Sumber: LKPJ 2008-2012Komposisi Anggaran Belanja Sektoral
Penanggulangan Kemiskinan Kota Kotamobagu Tahun 2012
BAB 5 KAJI ULANG KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS5.1. Pemetaan
ProgramMasalah kemiskinan tidak dapat dipecahkan melalui kebijakan
yangbersifat sektoral, parsial dan berjangka pendek, tetapi
kebijakan yang konsisten,terpadu dan terencana. Kebijakan
penanggulangan kemiskinan bertumpu padakebijakan publik yang
berpihak kepada orang miskin (pro-poor policy). Kebijakanyang
berpihak kepada orang miskin tersebut harus diterjemahkan
dalampembangunan yang berpihak kepada orang miskin (pro-poor
development) danpertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada orang
miskin (pro-poor growth).Atas dasar hal tersebut diperlukan
sinkronisasi kebijakan sebagai acuanpenanggulangan kemiskinan yang
dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah,dunia usaha, organisasi
non-pemerintah dan komponen masyarakat lainnya.Penanggulangan
kemiskinan merupakan hasil komulatif dari seluruh
prosespembangunan, setiap upaya pembangunan hasilnya akan
berkontribusi terhadappenanggulangan kemiskinan seperti pembangunan
jalan, jembatan, investasisektor swasta, bahkan pengangkatan
pegawai. Namun ada program-program yanglangsung dialokasikan dengan
sasaran khusus penduduk miskin sebagai bentukafirmasi terhadap
kemiskinan.Pergeseran paradigma pembangunan di Indonesia mulai dari
paradigmapembangunan ekonomi, paradigma pembangunan kesejahteraan
sosial, dan kinibergeser pada paradigma pembangunan manusia telah
membawa dampakperubahan dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan.
Selain itu, pengutamaankemiskinan dalam pembangunan membawa
konsekuensi setiap kebijakanpembangunan harus berorientasi dan
bermanfaat bagi orang miskin (pro-poordevelopment), baik di bidang
ekonomi, sosial, politik, hukum, dan keamanan.Paradigma
penanggulangan kemiskinan yang dianut pemerintah saat ini
adalahparadigma pemenuhan hak-hak dasar manusia yang lebih
menekankan otonomiindividu dari sekedar pendekatan kebutuhan
masyarakat. Komitmen pemerintahmenandatangani deklarasi pencapaian
Millenium Development Goals (MDG's)pada September Tahun 2000 lalu
merupakan langkah terukur dan signifikandalam menanggulangi
kemiskinan dengan orientasi pemenuhan hak dasarmanusia.Meninjau
pelaksanaan kebijakan pronangkis akhir-akhir ini
memunculkankesepahaman bahwasanya pola dan paradigma baru
penanganan kemiskinan.Secara umum memiliki ciri sebagai berikut:1.
Kemiskinan tidak hanya dilihat dari karakteristik orang miskin yang
statis,melainkan dilihat secara dinamis.2. Indikator untuk mengukur
kemiskinan adalah komposit.3. Konsep kemampuan sosial (social
capabilities) dipandang dari pendapatandalam memotret dinamika
kemiskinan.4. Pengukuran kemampuan sosial keluarga miskin pada
beberapa indikatorkunci mencakup kemampuan keluarga miskin dalam
memperoleh matapencaharian (lifelihoods capabilities), memenuhi
kebutuhan dasar (basicneeds fulfilment), mengelola aset (asset
management), berpartisipasi dalamkegiatan kemasyarakatan (access to
social capital), serta kemampuan dalammenghadapi guncangan dan
tekanan (cope with shocks and stresses)5. Berorientasi pada
penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hakdasar (right-based
approach) masyarakat miskin.6. Bertumpu pada community based
development dengan pola memberikankewenangan kepada masyarakat
sampai pada tingkat terbawah, khususnyamasyarakat lokal dalam
pengambilan keputusan dan pengelolaan program(people centered
development).7. Mengedepankan keterlibatan pelaku-pelaku kunci
untuk diarahkan padapemberdayaan potensi masyarakat miskin.8.
Mengarah pada pola-pola penanganan yang bersifat multisektoral
namuntetap terkoordinir secara sistematis, holistik, partisipatif
dan berkelanjutandalam sebuah wadah kelembagaan dan payung
kebijakan nasional.9. Terintegrasi dalam skema perencanaan
pembangunan dan penganggarandaerah.10. Bersifat pemenuhan hak dasar
utama individu dan rumah tangga miskin padaprogram-program nangkis
berbasis perlindungan dan jaminan sosial sepertidalam bidang
pendidikan, pelayanan kesehatan, pangan, kesempatan kerja,sanitasi
dan air bersih.11. Mengutamakan pendekatan partisipatif dalam
setiap prosesnya, adanya unsurdesentralisasi dan pengembangan
kapasitas kelembagaan pada Pronangkisberbasis pemberdayaan
masyarakat.12. Dibidang pembangunan ekonomi, lebih berorientasi
pada pemberdayaan danpengembangan usaha mikro dan kecil.13.
Mengutamakan keterlibatan perempuan dan kelompok marjinal
dalampengambilan keputusan dan seluruh proses pengelolaan program
untukmengakses pelayanan dasar.14. Memperhatikan keragaman budaya,
bersifat inovatif dan memberdayakanmasyarakat miskin.Dalam
Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang
PercepatanPananggulangan Kemiskinan, pada pasal 1 disebutkan bahwa
PenanggulanganKemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah
dan pemerintah daerahyang dilakukan secara sistematis terencana dan
bersinergi dengan dunia usaha danmasyarakat untuk mengurangi jumlah
penduduk miskin dalam rangkameningkatkan derajat kesejahteraan
rakyat. Sedangkan arah kebijakanpenanggulangan kemiskinan seperti
disebutkan dalam pasal 2 adalah sebagaiberikut : (1) arah kebijakan
penanggulangan kemiskinan nasional berpedomanpada Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); (2) arah kebijakanpenanggulangan
kemiskinan daerah berpedoman pada Rencana PembangunanJangka Panjang
Daerah (RPJPD). Terkait dengan hal ini penanggulangankemiskinan
tidak termasuk kategori sektor atau urusan, namun merupakanprogram
lintas sektor yang bersifat mainstreaming (pengutamaan), dan
bisamelekat pada setiap urusan pembangunan daerah. Dalam pasal 3
Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 disebutkan bahwa Strategi
percepatanpenanggulangan kemiskinan dilakukan dengan:1. Mengurangi
beban pengeluaran masyarakat miskin;2. Meningkatkan kemampuan dan
pendapatan masyarakat miskin;3. Mengembangkan dan menjamin
keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil;4. Mensinergikan kebijakan dan
program penanggulangan kemiskinan.Sedangkan dalam pasal 5
disebutkan bahwa program percepatanpenanggulangan kemiskinan
terdiri dari:1. Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis
keluarga, bertujuan untukmelakukan pemenuhan hak dasar,pengurangan
beban hidup, dan perbaikankualitas hidup masyarakat miskin;2.
Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis
pemberdayaanmasyarakat, mengembangkan potensi dan kelompok
masyarakat miskinpembangunan yang didasarkan pemberdayaan
masyarakat;3. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis
pemberdayaanusaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk
memberikan akses danpenguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala
mikro dan kecil;4. Program-program lainnya yang baik secara
langsung ataupun tidak langsungdapat meningkatkan kegiatan ekonomi
dan kesejahteraan masyarakat miskin.Kebijakan yang dilakukan dalam
pelaksanaan penanggulangan kemiskinanperlu dilaksanakan secara
koordinatif, terpadu, terukur, sinergis dan terencanayang dilandasi
oleh kemitraan dan keterlibatan berbagai pihak dan dikelolasebagai
suatu gerakan bersama penanggulangan kemiskinan. Berbagai
kebijakanyang diambil Pemerintah Kota Kotamobagu antara lain:1.
Kebijakan Ekonomi yang Pro Growth, Pro Job, dan Pro Poor.
PemerintahKota Kotamobagu, mengarahkan kebijakan ekonomi pada
terwujudnyalingkungan yang kondusif bagi pengembangan usaha dan
terbukanyakesempatan berusaha yang luas bagi peningkatan
kapabilitas masyarakat.Penjabaran dari kebijakan di bidang ini
antara lain:a. Upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi dilakukan
melalui berbagaikebijakan yang diarahkan untuk mengembangkan iklim
investasi diperdesaan, meningkatkan produktivitas, memperluas
perdagangan danmeningkatkan pembangunan infrastruktur;b. Kebijakan
pembangunan infrastruktur yang mendukung kegiatan sosialekonomi
masyarakat miskin dan merangsang investor untukmengembangkan usaha
di wilayah perdesaan;c. Kebijakan pengembangkan investasi yang
mendasarkan padapertumbuhan ekonomi yang banyak menyerap tenaga
kerja danpengembangan usaha, reformasi perijinan
investasi,pengembangan industrialisasi untuk memicu dan
memacuperkembangan wilayah, peningkatan daya tarik investasi dan
menjaminkepastian investasi;d. Kebijakan di bidang pertanian
ditempuh dengan berbagai upaya antaralain: reorientasi pengelolaan
usaha tani, peningkatan akses petani terhadap modal, prasarana dan
sarana, teknologi dan pasar;e. Kebijakan di bidang perdagangan
ditempuh melalui peningkatankemudahan dalam perdagangan terutama
bagi pelaku usaha kecil danmikro dan koperasi bagi petani dan
nelayan, kelancaran aliran barang,jasa dan manusia antar wilayah,
pemberian perlindungan padaperdagangan hasil pertanian dan usaha
kecil;f. Kebijakan di bidang tenaga kerja ditempuh melalui
penetapan upahminimum provinsi; jaminan perlindungan bagi tenaga
kerja informal dankesetaraan antara pekerja laki-laki dan
perempuan.2. Kebijakan Perluasan Kesempatan Kerja dan Berusaha.
Upaya perluasankesempatan kerja dan berusaha dilakukan melalui
berbagai kebijakan yangdiarahkan untuk menciptakan lapangan kerja,
meningkatkan produktifitastenaga kerja dan usaha.a. Kebijakan untuk
menciptakan lapangan kerja. Kebijakan untukmenciptakan lapangan
kerja dilaksanakan dengan memperhatikan situasidan kondisi
masyarakat miskin dan mampu menjamin penghasilan yangtetap. Selain
itu juga mendorong masyarakat miskin untuk belajarberusaha secara
mandiri melalui kelompok, sehingga mampu mewujudkanjiwa
kewirausahaan.1. Peningkatan kesempatan kerja masyarakat miskin.
Upaya peningkatankesempatan kerja dilakukan melalui penciptaan
lapangan kerjaproduktif dengan memanfaatkan potensi lokal secara
optimal dandilakukan secara mandiri.2. Peningkatan akses permodalan
bagi masyarakat miskin. Peningkatanakses permodalan dilakukan
dengan membangun kemitraan bersamakoperasi, instansi terkait,
lembaga keuangan dan BUMN/BUMD.Selain itu dilakukan pula
pendampingan pengelolaan manajerial danpemasaran.3. Pengembangan
usaha. Pengembangan usaha dilakukan melaluipengembangan budaya
usaha dan pelatihan kewirausahaan.b. Kebijakan untuk meningkatkan
produktivitas tenaga kerja antara lain :1. Pengembangan
kewirausahaan. Upaya ini dilakukan denganpenguatan kelembagaan dan
kemampuan manajemen usaha.2. Peningkatan kapasitas kerja masyarakat
miskin. Upaya ini dilakukanmelalui peningkatan kualitas,
kompetensi, kemampuan manajemendan penerapan teknologi tepat
guna.c. Kebijakan untuk meningkatkan usaha produktif bagi
masyarakat miskin,meliputi:1. Pengembangan usaha pada masyarakat
miskin. Pengembangan usahadilakukan melalui pendampingan kegiatan
usaha, peningkatanperlindungan usaha dan disertai pembentukan serta
pengembangansentra-sentra usaha.2. Peningkatan akses sumberdaya
produktif bagi kelompok masyarakatmiskin. Peningkatan akses
sumberdaya produktif dilakukan melaluipemberdayaan masyarakat untuk
memanfaatkan potensi lokal denganpenggunaan teknologi tepat guna,
sehingga diharapkan mampumeningkatkan kegiatan usaha.3. Kebijakan
Pemenuhan Hak Dasar. Kebijakan penanggulangan kemiskinandipusatkan
pada prioritas penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hakatas
pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih,
tanah,lingkungan hidup dan sumber daya alam, rasa aman, dan
berpartisipasidengan memperhitungkan kemajuan secara bertahap.
Kebijakan pemenuhanhak dasar masyarakat meliputi:a. Pemenuhan hak
pangan bagi masyarakat meliputi:1. Peningkatan produksi dan
distribusi pangan secara merata;2. Peningkatan dan stabilitas
ketahanan pangan lokal;3. Peningkatan pendapatan petani;4.
Peningkatan pengetahuan masyarakat akan diversifikasi pangan;5.
Peningkatan sistem kewaspadaan dini dalam gizi dan rawan pangan.b.
Pemenuhan hak atas layanan kesehatan, meliputi :1. Peningkatan
dalam penyediaan pelayanan kesehatan bagi masyarakatmiskin;2.
Peningkatan pengetahuan masyarakat miskin tentang arti
pentingnyakesehatan dan gizi masyarakat;3. Peningkatan kerjasama
global dalam penanggulangan masalahkesehatan.c. Pemenuhan hak atas
layanan pendidikan, meliputi :1. Peningkatan partisipasi layanan
pendidikan baik formal maupun nonformal bagi masyarakat miskin;2.
Pemberian kesempatan bagi anak berprestasi dari keluarga
miskinuntuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi;d.
Pemenuhan hak atas perumahan, meliputi:1. Penyediaan rumah yang
layak dan sehat yang terjangkau bagimasyarakat miskin;2.
Peningkatan perlindungan terhadap lingkungan permukiman
danperumahan rakyat terutama komunitas adat.e. Pemenuhan hak atas
air bersih dan sanitasi, meliputi :1. Penyediaan air bersih bagi
masyarakat;2. Peningkatan sanitasi lingkungan masyarakat miskin.f.
Pemenuhan sumber daya alam dan lingkungan hidup, meliputi:1.
Pengembangan sistem pengelolaan sumber daya alam
yangberkelanjutan.2. Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam
pengelolaan sumber dayaalam dan lingkungan hidup.3. Menjalin
kerjasama global dalam pengelolaan sumber daya alam danlingkungan
hidup secara berkelanjutan.g. Pemenuhan hak atas tanah, meliputi:1.
Peningkatan peran masyarakat dalam penataan ruang daerah.2.
Melindungi hak atas tanah bagi komunitas adat.3. Optimalisasi
pemanfaatan tanah secara terencana dan sesuai tata ruangdaerah.h.
Pemenuhan hak untuk berpartisipasi, meliputi:1. Pengembangan
partisipasi masyarakat melalui mekanismetransparansi dalam proses
pembangunan tanpa diskriminasi.2. Peningkatan kapasitas kelembagaan
masyarakat miskin.i. Perwujudan keadilan, rasa aman dan kesetaraan
gender, meliputi:1. Mendorong pengarusutamaan gender di
masyarakat.2. Peningkatan pelayanan publik yang berkeadilan gender,
perlindunganterhadap perempuan baik di sektor publik maupun
domestik danpartipasi perempuan dalam pengambilan keputusan.3.
Memperkuat kelembagaan dan organisasi perempuan.4. Memperluas
partisipasi masyarakat miskin dalam keseluruhan
prosespembangunan.4. Kebijakan Percepatan Pembangunan Perdesaan.
Upaya percepatanpembangunan perdesaan dilakukan dengan mengarahkan
kembali orientasipembangunan ke perdesaan yang bersifat menyeluruh,
terkait pengembangsumberdaya manusia, sumberdaya alam dan
lingkungan, social budaya,politik dan kewilayahan. Segenap potensi
masyarakat Kota Kotamobagu,baik pengetahuan, ketrampilan,
teknologi, dan informasi serta permodalandiarahkan untuk mendukung
pembangunan perdesaan secara terpadu.
BAB 7KESIMPULAN DAN RINGKASAN REKOMENDASI7.1. Kesimpulan 1.
Jumlah penduduk miskin di Kota Kotamobagu dari tahun ke tahun
mengalami penurunan, meskipun pada tahun 2010 mengalami kenaikan
dimana pada tahun 2009 tingkat kemiskinan berada pada angka 7.16%
dan pada tahun 2010 berada pada angka 7.57%.
2. Pemerintah Kota Kotamobagu telah menerbitkan Keputusan
Walikota Kotamobagu No. 123.a Tahun 2010, tgl 29 Oktober 2010
tentang Pembentukan Kembali Tim Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan Daerah (TKPKD), untuk menyesuaikan kelembagaan sesuai
Perpres No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan
Kemiskinan.
3. Dalam upaya menanggulangi kemiskinan masih dihadapi berbagai
permasalahan baik yang bersifat umum maupun permasalahan khusus,
terutama di bidang pembangunan kesehatan, pendidikan, perumahan dan
ekonomi.
7.2. Rekomendasi dan Saran 1. Perlu adanya kesatuan data
penduduk miskin (by name, by addres, by case) sebagai dasar
penentuan target sasaran dan evaluasi keberhasilan pelaksanan
program penanggulangan kemiskinan.
2. Perlu adanya sinergitas dan harmonisasi berbagai
program/kegiatan penanggulangan kemiskinan terutama yang berkaitan
penentuan fokus dan lokus dengan mempertimbangkan dimensi
kewilayahan.
3. Perlu dipertimbangkan pembentukan sebuah badan/lembaga khusus
yang menangani masalah kemiskinan dan pengangguran baik di tingkat
pusat maupun daerah yang diberi kewenangan untuk melakukan
koordinasi penanggulangan kemiskinan sesuai tingkatannya.
4. Perlu dikaji kembali kebijakan yang berdampak terhadap
ketidakseimbangan alokasi anggaran untuk kepentingan politik
(Pilkada) dengan alokasi anggaran untuk penanggulangan
kemiskinan.
5. Perlu adanya komitmen dan konsistensi dalam percepatan
penurunan jumlah penduduk miskin yang diarahkan untuk mendukung
pencapaian target nasional, provinsi dan MDGs.
6. Perlu peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)
terlatih dengan mengadakan pelatihan yang terfokus pada analisis
pro-ram pencapaian penanggulangan kemiskinan yang dipergunakan
untuk pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan secara
kewilayahan, sekaligus sebagai bahan evaluasi dan pelaporan; 7.
Perlu adanya pertemuan secara rutin/periodik baik di TKPK Provinsi
maupun dengan TKPK Kabupaten/Kota guna membahas perkembangan
penanganan kemiskinan.