Pemerintah Kabupaten Probolinggo i Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Probolinggo DAFTAR ISI Halaman BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Maksud dan Tujuan 1.3 Landasan Hukum 1.4 Hubungan RPJP Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 1.5 Sistematika Penulisan I – 1 I – 3 I – 3 I – 5 I – 6 B AB II KONDISI, ANALISIS, DAN PREDIKSI KONDISI UMUM DAERAH 2.1 Kondisi dan Analisis 2.1.1 Geomorfologi dan Lingkungan Hidup 2.1.1.1 Geomorfologi A. Letak Geografis dan Luas Wilayah B. Topografi C. Hidrologi D. Klimatologi 2.1.1.2 Lingkungan Hidup A. Kawasan Budidaya B. Kawasan Lindung C. Kawasan Rawan Bencana 2.1.2 Demografi 2.1.3 Ekonomi dan Sumberdaya Alam 2.1.3.1 Ekonomi A. Industri B. Pariwisata 2.1.3.2 Sumberdaya Alam A. Sumber Daya Alam Tidak Terbarukan B. Sumberdaya Alam Terbarukan Hasil Pertanian Hasil Perkebunan Hasil Kehutanan Hasil Peternakan II – 1 II – 1 II – 1 II – 1 II – 2 II – 5 II – 6 II – 6 II – 9 II – 11 II – 12 II – 13 II – 18 II – 18 II – 20 II – 22 II – 24 II – 24 II – 25 II – 25 II – 28 II – 31 II – 31
93
Embed
DAFTAR ISI Halaman BAB I PENDAHULUAN KONDISI, … · DAFTAR ISI Halaman BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Maksud dan Tujuan 1.3 Landasan Hukum 1.4 Hubungan RPJP Daerah dengan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Pemerintah Kabupaten Probolinggo i
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Probolinggo
DAFTAR ISI Halaman
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Maksud dan Tujuan
1.3 Landasan Hukum
1.4 Hubungan RPJP Daerah dengan Dokumen Perencanaan
Lainnya
1.5 Sistematika Penulisan
I – 1
I – 3
I – 3
I – 5
I – 6
B AB
II
KONDISI, ANALISIS, DAN PREDIKSI KONDISI UMUM DAERAH
2.1 Kondisi dan Analisis
2.1.1 Geomorfologi dan Lingkungan Hidup
2.1.1.1 Geomorfologi
A. Letak Geografis dan Luas Wilayah
B. Topografi
C. Hidrologi
D. Klimatologi
2.1.1.2 Lingkungan Hidup
A. Kawasan Budidaya
B. Kawasan Lindung
C. Kawasan Rawan Bencana
2.1.2 Demografi
2.1.3 Ekonomi dan Sumberdaya Alam
2.1.3.1 Ekonomi
A. Industri
B. Pariwisata
2.1.3.2 Sumberdaya Alam
A. Sumber Daya Alam Tidak Terbarukan
B. Sumberdaya Alam Terbarukan
Hasil Pertanian
Hasil Perkebunan
Hasil Kehutanan
Hasil Peternakan
II – 1
II – 1
II – 1
II – 1
II – 2
II – 5
II – 6
II – 6
II – 9
II – 11
II – 12
II – 13
II – 18
II – 18
II – 20
II – 22
II – 24
II – 24
II – 25
II – 25
II – 28
II – 31
II – 31
Pemerintah Kabupaten Probolinggo ii
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Probolinggo
Hasil Perikanan dan Kelautan
2.1.4 Sosial Budaya dan Politik
2.1.4.1 Sosial Budaya
A. Agama
B. Pendidikan
C. Kesehatan
D. Sosial Lainnya
2.1.4.2 Politik
2.1.5 Prasarana dan Sarana
2.1.5.1 Transportasi dan Perhubungan
2.1.5.2 Telekomunikasi dan Informasi
2.1.5.3 Listrik, Air Bersih, dan Drainase
2.1.6 Pemerintahan
2.1.7 Tata Ruang dan Kewilayahan
2.2 Prediksi Kondisi Umum Daerah
II – 32
II – 33
II – 33
II – 35
II – 36
II – 39
II – 42
II – 43
II – 44
II – 45
II – 46
II – 48
II – 52
II – 54
II – 57
BAB
III
VISI, MISI, DAN ARAH PEMBANGUNAN DAERAH
3.1 Visi
3.2 Misi
3.3 Arah Pembangunan Daerah
3.3.1 Sasaran Pembangunan Jangka Panjang Tahun
2005–2025
3.3.2 Arah Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005–
2025
3.3.3 Tahapan dan Skala Prioritas
III – 1
III – 2
III – 4
III – 4
III – 8
III – 17
BAB
IV
PENUTUP IV – 1
Pemerintah Kabupaten Probolinggo I - 1
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Probolinggo
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, lebih
mengutamakan pelaksanaan desentralisasi yang memberikan
keleluasaan dan sebagian besar kewenangan kepada daerah untuk
penyelenggaraan otonomi daerah, kewenangan untuk menentukan dan
melaksanakan kebijakan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi
masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan
evaluasi.
Terselenggaranya kepemerintahan yang baik dan bersih (good and
clean governance) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk
mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita
bangsa dan negara. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan
pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat,
jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan
pelaksanaan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna,
berhasilguna, bersih, dan bertanggungjawab (akuntabel).
Pelaksanaan desentralisasi dilakukan dalam rangka
pengintegrasian Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Sistem
Pembangunan Nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun
Pemerintah Kabupaten Probolinggo I - 2
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Probolinggo
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam hal ini
setiap Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun dokumen perencanaan
daerah, yang berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah
Kabupaten Probolinggo disusun dalam upaya mengantisipasi arah
pembangunan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun kedepan, yaitu
periode 2005 2025 berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip
kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta
kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan
Nasional. Oleh karena itu, Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Probolinggo harus disusun secara terencana, terarah, terpadu,
sistematis, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan dengan
memperhatikan kondisi, potensi dan proyeksi kemampuan sumber daya
daerah, mengoptimalkan partisipasi masyarakat, serta menjamin
terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar fungsi pemerintahan
dan antara Daerah serta Pusat.
Dokumen RPJP Daerah Kabupaten Probolinggo bersifat makro
yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang daerah,
yang proses penyusunannya dilakukan secara partisipasif dengan
melibatkan seluruh unsur pelaku pembangunan.
Pemerintah Kabupaten Probolinggo I - 3
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Probolinggo
1.2 Maksud dan Tujuan
Maksud disusunnya RPJP Daerah Kabupaten Probolinggo periode
2005 2025 adalah sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan
daerah guna mewujudkan visi,misi, tujuan, sasaran dan arah
pembangunan jangka panjang sesuai kewenangan daerah. RPJP Daerah
juga digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan penyusunan
pembangunan tahunan Kabupaten Probolinggo.
Sedangkan tujuan penyusunan RPJP Daerah Kabupaten
Probolinggo adalah:
1. Meningkatkan koordinasi antar pelaku pembangunan;
2. Menciptakan sinkronisasi dan sinergi antar fungsi dan antar daerah
baik di tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Nasional;
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan;
4. Meningkatkan penggunaan sumber daya yang efektif, efisien,
berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan secara merata;
5. Menjaga keberlanjutan pembangunan yang dilaksanakan per-lima
tahunan.
1.3 Landasan Hukum
Landasan hukum dan operasional penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Probolinggo
adalah:
Pemerintah Kabupaten Probolinggo I - 4
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Probolinggo
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan
Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan
Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan
Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 19 Tahun 2000
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Probolinggo
Tahun 2000 – 2010;
10. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ tahun
2005 Tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan
RPJM Daerah.
Pemerintah Kabupaten Probolinggo I - 5
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Probolinggo
1.4 Hubungan RPJP Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
Penggambaran keterkaitan RPJP Daerah Kabupaten Probolinggo
dengan dokumen perencanaan lainnya mengacu pada Undang - Undang
Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 5, seperti ditunjukkan Gambar 1.1 berikut ini:
Gambar 1.1. Keterkaitan RPJP Daerah Kabupaten Probolinggo
dengan dokumen perencanaan lainnya
Berdasarkan gambar diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. RPJP Daerah Kabupaten Probolinggo periode 2005 - 2025
mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Provinsi Jawa Timur;
2. RPJP Daerah Kabupaten Probolinggo disusun dengan
memperhatikan keterkaitan dengan dokumen-dokumen
perencanaan pembangunan lainnya baik dokumen milik pemerintah
daerah sendiri maupun dokumen di tingkat Provinsi;
Penyerasian melalui
musrenbangDiperhatikanAcuan
Renstra
KL
RPJM
Nasional
RKP RPJMP
Nasional
RPJMP
Daerah
RPJM
Daerah
RKPD
Renstra
SKPD
Renja
KL
Renja
SKPD
Visi, misi & program
kepala daerah
Visi misi& program
presiden
Pedoman Jabaran
Pedoman
Jabaran
Pedoman
Pedoman
Pem
eri
nta
hP
usat
Pem
eri
nta
hD
aera
h
Penyerasian melalui
musrenbangDiperhatikanAcuan
Renstra
KL
RPJM
Nasional
RKP RPJMP
Nasional
RPJMP
Daerah
RPJM
Daerah
RKPD
Renstra
SKPD
Renja
KL
Renja
SKPD
Visi, misi & program
kepala daerah
Visi misi& program
presiden
Pedoman Jabaran
Pedoman
Jabaran
Pedoman
Pedoman
Pem
eri
nta
hP
usat
Pem
eri
nta
hD
aera
h
Pemerintah Kabupaten Probolinggo I - 6
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Probolinggo
3. RPJP Daerah Kabupaten Probolinggo merupakan penjabaran dari
visi, misi, dan program Kabupaten Probolinggo yang
penyusunannya berpedoman pada RPJP Propinsi Jawa Timur;
4. RPJM Daerah Kabupaten Probolinggo merupakan penjabaran dari
visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya
berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM
Nasional;
5. RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu
pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas
pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik
yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang
ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
1.5 Sistematika Penulisan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah
Kabupaten Probolinggo disusun dengan sistematika penulisan sebagai
berikut:
BAB I : PENDAHULUAN
Bab ini berisi tentang latar belakang, maksud dan tujuan,
landasan hukum, hubungan RPJP Daerah dengan dokumen
perencanaan lainnya, dan sistematika penulisan.
Pemerintah Kabupaten Probolinggo I - 7
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Probolinggo
BAB II : KONDISI, ANALISIS, DAN PREDIKSI KONDISI
UMUM DAERAH
Bab ini berisi tentang kondisi dan analisis dari masing-
masing aspek kehidupan seperti geomorfologi, lingkungan
hidup, demografi, ekonomi, sumberdaya alam, sosial
budaya, politik, prasarana dan sarana daerah, pemerintahan,
serta tata ruang dan kewilayahan dengan menyertakan
prediksi kondisi umum daerah.
BAB III : VISI, MISi, DAN ARAH PEMBANGUNAN DAERAH
Bab ini berisi tentang visi, misI, dan arah pembangunan
daerah Kabupaten Probolinggo dalam Rencana
Pembangunan Jangka Panjang yang ingin dicapai
BAB IV : PENUTUP
Bab ini berisi tentang penegasan kembali pentingnya RPJP
Daerah sebagai pedoman bagi seluruh pemangku
kepentingan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah
dan pembangunan.
Pemerintah Kabupaten Probolinggo II - 1
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Probolinggo
BAB II
KONDISI, ANALISIS
DAN PREDIKSI KONDISI UMUM DAERAH
2.1 Kondisi dan Analisis
2.1.1 Geomorfologi dan Lingkungan Hidup
2.1.1.1 Geomorfologi
A. Letak Geografis dan Luas Wilayah
Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu Kabupaten yang
terletak di Provinsi Jawa Timur berada pada posisi 7º40΄ - 8º10΄ Lintang
Selatan (LS) dan 112º50΄ - 113º30΄ Bujur Timur (BT), dengan luas wilayah
mencapai 1.696,17 km2. Batas-batas wilayah Kabupaten Probolinggo,
adalah:
- Sebelah Utara (7º40΄ LS) : Selat Madura.
- Sebelah Timur (113º30΄ BT) : Kabupaten Situbondo.
- Sebelah Barat (80º10΄ LS) : Kabupaten Pasuruan.
- Sebelah Selatan (112º50΄ BT) : Kabupaten Lumajang dan Kabupaten
Jember.
- Sedangkan di sebelah Utara bagian tengah terdapat Daerah Otonom,
yaitu Kota Probolinggo.
Dari luas wilayah yang ada, pemanfaatan paling besar 513,80 Km
untuk tegal, 426,46 Km2 untuk hutan dan 373,13 Km2 untuk persawahan.
Sedangkan sisanya sebesar 383,38 Km2 bagi peruntukan lainnya yaitu
Pemerintah Kabupaten Probolinggo II - 2
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Probolinggo
permukiman, perkebunan, tambak/kolam, sempadan sungai dan
pantai. Dalam jangka waktu 20 tahun yang akan datang distribusi
pemanfaatan tata ruang ini bisa berubah dengan adanya peningkatan
kebutuhan permukiman dengan perkembangan jumlah penduduk, untuk
kawasan industri (manufaktur maupun jasa) yang bisa mendesak turunnya
proporsi untuk pertanian. Dengan demikian perlu dipikirkan kualitas dari
rencana tata ruang yang lebih baik serta diterapkannya perundangan
penataan ruang sebagai payung kebijakan pemanfaatan ruang bagi semua
sektor. Oleh karena jika terjadi perubahan tata guna lahan perlu mengikuti
perencanaan tata ruang daerah/wilayah Kabupatan Probolinggo sampai 20
tahun kedepan.
B. Topografi
Secara topografi Kabupaten Probolinggo mempunyai ciri-ciri fisik
yang menggambarkan kondisi geografis terdiri dari dataran rendah pada
bagian Utara, lereng-lereng gunung pada bagian Tengah dan dataran tinggi
pada bagian Selatan dengan tingkat kesuburan dan pola penggunaan tanah
yang berbeda. Kabupaten Probolinggo terletak di lereng gunung-gunung
membujur dari Barat ke Timur, yaitu Gunung Semeru, Gunung Argopuro,
Gunung Tengger dan Gunung Lamongan. Kabupaten Probolinggo terletak
pada ketinggian 0 – 2500 m di atas permukaan laut dengan temperatur
rata-rata 27ºC - 30ºC, sedangkan bagian Selatan yaitu Kecamatan
Sukapura, Sumber, Tiris dan Krucil udaranya relatif bertemperatur rendah.
Tanahnya berupa tanah vulkanis yang banyak mengandung mineral berasal
Pemerintah Kabupaten Probolinggo II - 3
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Probolinggo
dari ledakan gunung berapi yang berupa pasir dan batu, lumpur bercampur
dengan tanah liat yang berwarna kelabu kekuning-kuningan. Sifat tanah
semacam ini mempunyai tingkat kesuburan tinggi dan sangat cocok untuk
jenis tanaman sayur-sayuran (hortikultura) seperti di sekitar pegunungan
Tengger yang mempunyai ketinggian antara 750 – 2.500 m di atas
permukaan laut. Meskipun demikian perlu diwaspadai kemungkinan terjadi
bencana meletusnya gunung berapi, mengingat gunung Semeru masih aktif
dan kadang kala menyemburkan pasir seperti hujan pasir yang dapat
dirasakan juga oleh masyarakat Kabupaten Probolinggo.
Tanah yang membujur dari Barat ke Timur di bagian Selatan yang
berada di kaki pegunungan Argopuro dan berketinggian antara 150 – 750 m
di atas permukaan laut sangat cocok untuk tanaman kopi, buah-buahan
seperti durian, alpukat dan mangga. Wilayah Kecamatan yang sangat tepat
untuk tanaman buah-buahan ini adalah Kecamatan Krucil dan Tiris.
Kabupaten Probolinggo memang terkenal dengan buah mangga yang
merupakan tanaman musiman, sehingga kalau sedang musim, produksi
buah mangga sangat melimpah. Oleh karena buah ini tidak tahan lama,
maka perlu dipikirkan upaya untuk menggunakan buah mangga sebagai
bahan dasar untuk membuat berbagai makanan dan minuman yang
mempunyai nilai jual lebih tinggi, seperti selai, kripik, jus, dan dodol.
Bentuk permukaan daratan di kabupaten Probolinggo diklasifikasikan
atas tiga (3) jenis, yaitu:
Pemerintah Kabupaten Probolinggo II - 4
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Probolinggo
1. Dataran rendah dan tanah pesisir dengan ketinggian 0 - 100 m diatas
permukaan air laut, daerah ini membentang di sepanjang pantai
Utara mulai dari Barat ke arah Timur. Dengan demikian keberadaan
laut tersebut cukup potensi untuk meningkatkan ekonomi
masyarakat, namun juga perlu mengamankan wilayah pesisir pantai
supaya tidak terjadi abrasi, yaitu dengan cara menanami bakau
sepanjang tepi pantai dan tidak diperkenankan adanya reklamasi
untuk lahan bangunan.
2. Daerah perbukitan dengan ketinggian antara 100 - 1.000 m diatas
permukaan air laut, daerah ini terletak di wilayah bagian Tengah
sepanjang kaki Gunung Semeru dan Pegunungan Tengger serta
pada bagian Utara sisi bagian Timur sekitar Gunung Lamongan.
3. Daerah pegunungan dengan ketinggian diatas 1.000 m dari
permukaan air laut, daerah ini terletak di sebelah Barat Daya yaitu
sekitar Pegunungan Tengger dan di sebelah Tenggara yaitu disekitar
Pegunungan Argopuro.
Kondisi yang bervariasi tersebut telah memperkaya sumberdaya
alam, baik yang terdapat di darat, laut, dan udara dalam bentuk
keanekaragaman flora, fauna, sumberdaya mineral, dan sumberdaya air
yang diharapkan dapat didayagunakan secara optimal, bertanggung jawab
dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat.
Sedangkan pola penggunaan tanah menggambarkan mayoritas
untuk lahan pertanian dan sebagian untuk permukiman dan industri. Namun
perlu diperhatikan tata ruang yang disusun jangan sampai dalam
Pemerintah Kabupaten Probolinggo II - 5
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Probolinggo
prakteknya terjadi perubahan fungsi lahan yang tidak sesuai
peruntukkannya.
Selain itu di Kabupaten Probolinggo juga terdapat kawasan rawan
bencana berupa tanah longsor, seperti kawasan pantai, tanah gundul di
kawasan hutan lindung dan kawasan berkelerengan lebih dari 40 %. Hal ini
perlu diantisipasi supaya tidak menimbulkan bencana dikemudian hari.
Dengan demikian, sebagian besar daratan digunakan untuk
penyediaan pangan dan kegiatan pertanian lainnya, hal ini menunjukkan
bahwa sektor pertanian masih merupakan sektor andalan masyarakat
Kabupaten Probolinggo.
C. Hidrologi
Menurut Dinas Pengairan Kabupaten Probolinggo, terdapat 25
sungai yang mengalir di wilayah Kabupaten Probolinggo. Sungai terpanjang
adalah Rondoningo dengan panjang 95,2 km sedangkan sungai terpendek
adalah Afour Bujel dengan panjang hanya 2 km. Sungai yang paling lebar
adalah sungai Pancarlagas dengan lebar 50 m dan panjang 85,70 Km.
Sungai-sungai yang mempunyai debit air terkecil adalah sungai Pekalen
dengan debit 3.300 (ml/dt), panjang 35,10 Km dan lebar 35 m serta baku
lahan paling luas diairi 6.983 Ha. Sementara itu, terdapat areal irigasi yang
cukup luas, yaitu 35.031 Ha, sehingga membuka peluang bagi petani untuk
meningkatkan hasil produksinya. Namun untuk mempertahankan kondisi
tersebut perlu menjaga debit air yang stabil. Kenyataanya debit air
Pemerintah Kabupaten Probolinggo II - 6
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Probolinggo
tergantung pada kemampuan tangkapan air di musim hujan dan kondisi
hutan di daerah hulu sungai. Untuk keperluan tersebut pemeliharaan sungai
perlu lebih diperhatikan, jangan sampai sempadan sungai dimanfaatkan
untuk kegiatan yang tidak selayaknya, misalnya adanya bangunan hunian di
kawasan yang seharusnya untuk peruntukan tanaman.
Selain sungai, di Kabupaten Probolinggo juga terdapat Danau/Ranu,
yaitu Danau/Ranu Segaran, Danau/Ranu Agung, dan Danau/Ranu Gedang,
yang sampai saat ini belum didayagunakan sebagaimana mestinya.
Danau/Ranu tersebut dapat meningkatkan aset Kabupaten Probolinggo jika
dikelola dengan baik yaitu dapat digunakan sebagai daerah wisata maupun
untuk budidaya perikanan air tawar.
D. Klimatologi
Lokasi Kabupaten Probolinggo yang berada di sekitar garis
khatulistiwa berarti daerah ini mengalami perubahan iklim dua jenis setiap
tahun, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Untuk musim kemarau
berkisar pada bulan April hingga bulan Oktober dengan rata-rata curah
hujan ± 29,5 mm per hari hujan, sedangkan musim penghujan dari bulan
Oktober hingga April dengan rata-rata curah hujan ± 229 mm per hari hujan.
Curah hujan yang cukup tinggi terjadi pada bulan Desember sampai dengan
Maret dengan rata-rata ± 360 mm per hari hujan. Melihat rentang curah
hujan yang sangat besar perlu diwaspadai timbulnya banjir pada bulan-
bulan dengan curah hujan tertinggi. Diantara dua musim tersebut
Pemerintah Kabupaten Probolinggo II - 7
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Probolinggo
terdapat musim pancaroba yang biasanya ditandai dengan tiupan angin
kering yang cukup kencang yang biasa disebut Angin Gending.
2.1.1.2 Lingkungan Hidup
Pembangunan bidang lingkungan hidup diarahkan untuk
meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan. Untuk
mewujudkan arah pembangunan bidang lingkungan hidup tersebut
ditetapkan strategi dan prioritas pembangunan bidang lingkungan hidup,
yaitu pengendalian dan pemulihan pencemaran udara, tanah, air pada
daerah yang memiliki industri bsar dan sedang sampai ke hilir.
Pembangunan yang dilakukan di seluruh wilayah Indonesia termasuk
di Kabupaten Probolinggo masih sering mengutamakan pencapaian tujuan
jangka pendek dan kurang mempertimbangkan keberlanjutannya dan
adanya daya dukung lingkungan. Keinginan untuk memperoleh keuntungan
ekonomi jangka pendek seringkali menimbulkan eksploitasi sumberdaya
alam (SDA) secara berlebihan sehingga menurunkan kualitas dan kuantitas
SDA dan lingkungan hidup termasuk terjadinya konflik pemanfaatan ruang
untuk berbagai peruntukannya. Penyebab terjadinya permasalahan tersebut
adalah (1) pembangunan yang dilakukan dalam wilayah tersebut belum
menggunakan rencana tata ruang sebagai acuan koordinasi dan
sinkronisasi pembangunan antar sektor dan antar wilayah; (2) pemanfaatan
dan pengendalian tata ruang yang tidak konsisten, dan (3) belum adanya
kesepahaman serta komitmen antar pelaku pembangunan dalam
pengelolaan tata ruang.
Pemerintah Kabupaten Probolinggo II - 8
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Probolinggo
Pengelolaan lingkungan hidup di wilayah pedesaan kabupaten
Probolinggo yang diarahkan melalui lima macam pengembangan, yaitu (1)
pengembangan agropolitan terutama bagi kawasan yang berbasis
pertanian; (2) peningkatan kapasitas SDM di pedesaan khususnya dalam
pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya; (3) pengembangan jaringan
infrastruktur penunjang kegiatan produksi di kawasan pedesaan dalam
upaya menciptakan keterkaitan fisik, sosial, dan ekonomi yang
komplementer serta saling menguntungkan; (4) peningkatan akses
informasi dan pemasaran, lembaga keuangan, kesempatan kerja, dan
teknologi serta (5) pengembangan social capital dan human capital yang
belum tergali potensinya, sehingga kawasan pedesaan tidak semata-mata
mengandalkan sumberdaya alamnya saja.
Permasalahan yang dihadapi dari sektor lingkungan hidup, antara
lain (1) terbatasnya SDM aparatur yang berkualifikasi lingkungan hidup; (2)
adanya instrumen kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yang belum
dapat diterapkan secara menyeluruh; (3) masih rendahnya kesadaran
masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup; (4)
belum optimalnya peran organisasi lingkungan hidup; (5) terjadinya
fenomena pembangunan oleh masyarakat yang tidak serasi dengan
rencana tata ruang, dan (6) masih adanya pelanggaran di bidang
sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Sedangkan permasalahan yang
berkaitan dengan lingkungan hidup lainnya dibedakan menjadi pencemaran
dan kerusakan lingkungan hidup. Penyebab terjadinya pencemaran
lingkungan hidup, antara lain (1) aktifitas pembuangan air limbah industri di
Pemerintah Kabupaten Probolinggo II - 9
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Probolinggo
Kabupaten Probolinggo telah memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah
(IPAL), namun demikian pada beberapa industri (pada saat tertentu) pernah
terjadi kualitas air limbahnya untuk beberapa parameter masih diatas
ambang baku mutu, antara lain pabrik tahu dan pabrik gula; (2) aktivitas
pembuangan air limbah dan sampah domestik ke sungai. Sedangkan
penyebab terjadinya kerusakan lingkungan hidup, antara lain (1)
penebangan mangrove secara liar; (2) perusakan mangrove oleh pada
pencari cacing rofus; (3) aktivitas penambangan Bahan Galian Golongan C
yang tidak berwawasan lingkungan; (4) aktivitas penangkapan ikan dengan
menggunakan jaring pukat harimau yang menyebabkan kerusakan terumbu
karang; (5) aktivitas pengangkutan batu bara PLTU yang menimbulkan
ceceran di pantai secara akumulatif berpotensi mengganggu kehidupan
terumbu karang; (6) aktivitas produksi biomasa tanaman semusim pada
lahan dengan kelerengan > 45 % tanpa diikuti usaha konservasi lahan
(terasering).
Berkaitan dengan upaya pengelolaan lingkungan hidup, Kabupaten
Probolinggo terpisah menjadi beberapa kawasan yaitu kawasan budidaya,
kawasan lindung dan kawasan rawan bencana. Terdapat juga satu
kawasan yang disebut dengan kawasan khusus, yaitu kawasan PLTU
Paiton, kawasan Pulau Gili Ketapang dan kawasan hortikultura (mangga
estate). Luas kawasan khusus ini adalah 1.550,00 Ha atau 0,91 % dari luas
wilayah Kabupaten Probolinggo
Pemerintah Kabupaten Probolinggo II - 10
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Probolinggo
A. Kawasan Budidaya
Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan sebagai fungsi
utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya
alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan. Klasifikasi kawasan
budidaya meliputi kawasan perkotaan dan kawasan pedesaan dengan jenis
peruntukan hutan 426,46 Km2, tegalan 513,80 Km2, serta persawahan
373,13 Km2. Sedangkan lahan permukiman yang merupakan kawasan
terbangun hanya meliputi 147,74 Km2 dari seluruh luas lahan. Pengaturan
zoning kawasan budidaya diarahkan untuk mengendalikan perkembangan
pemanfaatan ruang yang cenderung dapat berpengaruh negatif terhadap
lingkungan sekitar. Pengaturan zoning kawasan budidaya ini mencakup
pengembangan lokasi/kawasan industri, kawasan pertanian, kawasan
pariwisata, kawasan permukiman perkotaan dan pedesaan. Arah
pengembangan perindustrian direncanakan menyebar. Pengendalian untuk
kawasan ini dilakukan secara ketat agar tidak menimbulkan masalah
lingkungan (pencemaran). Pengembangan untuk kawasan ini hanya
diizinkan untuk kegiatan penunjang industri. Antara industri dan kegiatan
penunjang diberi jalur hijau yang berfungsi sebagai pemisah (barrier) dan
KDB maksimum sebesar 40 % dari tanah yang dimiliki.
Pengaturan zoning kawasan pertanian yang terdiri pertanian basah
dan pertanian kering adalah (1) untuk sawah pertanian basah perubahan
tidak boleh melebihi 50 % dari tanah yang ada di setiap kecamatan; (2)
untuk pertanian kering peralihan diijinkan untuk kegiatan yang memberi nilai
ekonomis tinggi dan tidak menimbulkan pencemaran, dan (3) untuk
Pemerintah Kabupaten Probolinggo II - 11
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Probolinggo
perkebunan peralihan fungsinya diizinkan maksimum 5 % dari luas wilayah
perkebunan yang ada.
Pengaturan zoning kawasan pariwisata pada berbagai wilayah
kecamatan perlu dilakukan peningkatan pelayanan atas kondisi dan
keindahan wisata tanpa perubahan fungsi. Sementara itu pengaturan
zoning kawasan permukiman perkotaan dan pedesaan dikembangkan
sesuai dengan peran dan fungsinya yaitu konsep fleksibel zoning bagi
kawasan yang rawan perubahan dan mempunyai fungsi yang sangat
penting, sedangkan pada kawasan lainnya menggunakan konsep fixed
zoning.
B. Kawasan Lindung
Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi
utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup
sumberdaya alam, sumberdaya buatan dan nilai sejarah serta budaya
bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Salah satu
kawasan lindung yang perlu terus menerus dimantapkan adalah kawasan
suaka alam. Kawasan ini di Kabupaten Probolinggo telah ditetapkan sesuai
dengan arahan RTRW Provinsi Jawa Timur. Pada dasarnya pemantapan
kawasan ini bertujuan untuk melestarikan lingkungan dan melindungi biota,
ekosistem, ilmu pengetahuan dan pembangunan pada umumnya.
Perlindungan kawasan suaka alam terdiri dari cagar alam, suaka
margasatwa, hutan wisata, daerah perlindungan plasma nutfah dan daerah
pengungsian satwa.
Pemerintah Kabupaten Probolinggo II - 12
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Probolinggo
Kawasan suaka alam selain untuk mempertahankan kelestarian
alam, juga berperan dalam pengembangan dunia ilmu pengetahuan dan
kegiatan wisata. Kegiatan ini tetap harus dipertahankan berdasarkan pada
konsepsi menjaga kawasan suaka alam, termasuk kawasan suaka alam
Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.
Pengaturan zoning kawasan lindung dikendalikan secara ketat
sesuai dengan kondisi dan penambahan fungsi kawasan tersebut antara
lain (1) kawasan suaka alam dan pelestarian tidak ada perubahan fungsi,
sedangkan luas kawasan serta kegiatan tambahan berupa bangunan hanya
diizinkan untuk menunjang pariwisata; (2) kawasan hutan lindung mutlak
tidak diizinkan adanya perubahan fungsi kawasan selain hanya untuk
kawasan lindung; (3) kawasan lindung yang terdapat kawasan terbangun
penunjang pariwisata yang memiliki kelerengan tanah tinggi dibatasi
pengembangannya, kawasan ini dimanfaatkan sebagai kawasan wisata
alam dan (4) kondisi pemanfaatan ruang di sepanjang daerah aliran sungai
pada sebagian kawasan telah dimanfaatkan untuk pertanian, permukiman
atau pemanfaatan bahan galian pasir. Untuk melindungi kawasan ini, maka
kawasan yang belum digunakan sebagai kawasan budidaya harus tetap
dipertahankan dan tidak boleh terjadi perubahan fungsi.
Masalah yang timbul di dalam kawasan hutan lindung yang
terbentang di sepanjang aliran sungai adalah adanya perambahan hutan,
pemanfaatan hutan lindung menjadi tanah pertanian dan atau pemukiman
dan penambangan liar bahan galian pasir.
Pemerintah Kabupaten Probolinggo II - 13
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Probolinggo
Pelestarian lingkungan hidup melalui pengaturan kawasan, terutama
untuk kawasan lindung dilakukan untuk tetap dapat mempertahankan
kelestarian alam, pengendalian dan pencemaran udara, tanah, dan air.
Pengendalian tersebut perlu terus menerus dipantau, agar kualitas
lingkungan hidup di Kabupaten Probolinggo terjaga.
C. Kawasan Rawan Bencana
Penetapan kawasan rawan bencana di Kabupaten Probolinggo
bertujuan untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana yang
disebabkan oleh alam maupun secara tidak langsung oleh perbuatan
manusia itu sendiri. Bencana yang dimaksudkan berupa tanah longsor,
termasuk didalamnya adalah wilayah rentan yaitu daerah-daerah yang
memiliki tingkat erosi tinggi, kawasan pantai dan tanah gundul di kawasan
hutan lindung, serta kawasan bersudut lereng lebih dari 40 %. Kawasan
rawan bencana lainnya meliputi kawasan rawan gerakan tanah, rawan
letusan gunung berapi, rawan gempa bumi, dan rawan angin topan.
Kawasan rawan bencana erosi pada umumnya terdapat di bagian
wilayah Selatan yang merupakan daerah dataran tinggi. Berdasarkan
sumber yang berasal dari Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo
bahwa daerah yang memiliki tingkat kemiringan tanah lebih dari 40 % cukup
tinggi, yaitu seluas 35 % dari seluruh luas daerah Kabupaten Probolinggo.
Masalah yang bisa timbul untuk kawasan rawan bencana adalah
adanya ancaman erosi untuk 40 % luas daerah Kabupaten Probolinggo
yang dapat menurunkan produktifitas hasil produksi wilayah tersebut.
Pemerintah Kabupaten Probolinggo II - 14
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Probolinggo
2.1.2 Demografi
Penduduk Kabupaten Probolinggo sebagian besar berasal dari suku
Madura karena wilayah Kabupaten Probolinggo adalah daerah pantai yang
sebagian besar hidup sebagai nelayan. Berdasarkan sebaran penduduk
menunjukkan 72,6 % tinggal di pedesaan sedangkan sisanya sebesar 27,4
% tinggal di perkotaan.
Berdasarkan hasil susenas tahun 2000, Kabupaten Probolinggo
memiliki penduduk sebesar 1.004.967 jiwa jiwa dengan pertumbuhan
penduduk sebesar 0,95% dan hasil survey Sosial dan Ekonomi Nasionan
(Susenas) Tahun 2004, jumlah penduduk menjadi sebesar Rp. 1.043.971
Jiwa yang berarti laju penduduk sebesar 0,96%.
Kondisi ini diikuti pula dengan peningkatan tingkat kepadatan
penduduk sebesar 3,8 % pada tahun 2004. Peningkatan laju pertumbuhan
penduduk dan kepadatan penduduk disamping karena penambahan angka
kelahiran juga disebabkan oleh migrasi dari daerah sekitarnya, karena
Probolinggo merupakan pusat Wilayah Pembangunan (WP) Probolinggo –
Lumajang. Dengan pertumbuhan penduduk sebesar 0,96 % per tahun,
maka diperkirakan dalam jarak waktu 20 tahun ke depan akan bertambah
sebesar 25 %. Dengan bertambahnya jumlah penduduk sebesar 270.000
(angka kelahiran tetap) berarti kebutuhan perumahan bertambah sebanyak
± 70.000 unit, penyediaan air bersih juga ikut bertambah dan demikian pula
perlu adanya penciptaan lapangan pekerjaan baru, karena bertambahnya
proporsi penduduk usia produktif pada periode tersebut. Meningkatnya
jumlah penduduk ini bila tidak diimbangi dengan lapangan kerja yang
Pemerintah Kabupaten Probolinggo II - 15
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Probolinggo
proporsional akan menimbulkan semakin tingginya tingkat pengangguran
dan kemiskinan.
Salah satu cara untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan
adalah melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM didefinisikan
sebagai indeks komposit yang disusun dari tiga indikator, yaitu lama hidup
yang diukur dengan angka harapan hidup ketika lahir, pendidikan yang
diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf
penduduk usia 15 tahun ke atas dan standar hidup yang di ukur dengan
pengeluaran per kapita (PPP Rupiah). IPM sebagai nilai komposit dapat
menunjukkan seberapa besar tingkatan pembangunan manusia dapat
dicapai. Selain itu IPM juga dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan
bagi perencanaan pengembangan peningkatan sumberdaya manusia
(SDM).
IPM Kabupaten Probolinggo selama 5 tahun terakhir terus
mengalami kenaikan yang cukup berarti. Besar IPM tahun 2004 sebesar
58,53. Peningkatan ini menunjukkan bahwa stabilitas ekonomi dan
pembangunan manusia sudah mulai menunjukkan tanda-tanda membaik,
yang hal ini tidak terlepas dari kontribusi komponen penentunya, yaitu
Indeks Harapan Hidup sebesar 59,12, Indeks Pendidikan sebesar 60,53,
dan Indeks Daya Beli Masyarakat sebesar 55,93. Namun, IPM Kabupaten
Probolinggo masih lebih kecil dari IPM Jawa Timur yang besarnya 64,49.
Kondisi ini menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya pemberdayaan
berkelanjutan untuk SDM Kabupaten Probolinggo.
Pemerintah Kabupaten Probolinggo II - 16
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Probolinggo
Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Kabupaten Probolinggo
dalam angka, jumlah murid yang menempuh pendidikan (SD, SMA, dan
SMA) semakin meningkat yang diikuti dengan peningkatan rasio guru dan
murid. Sementara itu apabila ditinjau dari kesehatan, ditunjukkan bahwa
terdapatnya penurunan balita dan ibu melahirkan.
Permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan kependudukan
adalah persebaran penduduk yang tidak merata bahwa sebagian besar
penduduk dengan kepadatan tinggi tinggal di sekitar perkotaan, sedangkan
penduduk dengan kepadatan rendah tinggal di daerah pedesaan. Hal ini
menimbulkan permasalahan bagi pembangunan wilayah yaitu terjadi
ketidakseimbangan pertumbuhan pembangunan antara daerah pusat kota
dengan daerah pedesaan. Tantangan kependudukan untuk tahun 2005
adalah pengendalian laju pertumbuhan penduduk, pemerataan persebaran
penduduk, kualitas penduduk, serta penyediaan sarana dan prasarana
untuk menunjang kehidupan penduduk.
Struktur penduduk berdasarkan jumlah pencari kerja pada tahun
2004 tercatat 1.061 orang yang terdiri dari laki-laki 569 orang dan
perempuan 492 orang. Jumlah pencari kerja ini sebatas yang terekam
lewat kantor tenaga kerja. Diyakini jumlah pencari kerja sebenarnya lebih
besar dari angka tersebut karena banyak yang tidak mendaftar ke kantor
tenaga kerja. Dibandingkan dengan tahun 2003 jumlah pencari kerja ini
mengalami kenaikan yang cukup tajam, yaitu 60 %. Jumlah lowongan
yang tersedia untuk Tahun 2004 hanya 145 orang atau turun sebesar 326%
dari Tahun lalu. Sedangkan besaran penempatan kerja di Tahun 2004
Pemerintah Kabupaten Probolinggo II - 17
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Probolinggo
hanya mencapai 2,19% dari seluruh pencari kerja dengan kata lain
mengalami penurunan sekitar 5% dibanding Tahun lalu.
Berdasarkan struktur umur dengan pertumbuhan rata-rata usia
produktif 0,21 % pertahun, penduduk usia produktif pada tahun 2025
diproyeksikan akan mencapai 994.232 penduduk atau sekitar 82 % dari
jumlah penduduk pada tahun 2025. Jumlah ini lebih tinggi dari perkiraan
penduduk usia produktif Indonesia sebesar 40 %. Jumlah ini
mengindikasikan terjadinya pertumbuhan penduduk usia produktif, sehingga
penanganan untuk penyediaan kesempatan kerja harus mendapat
perhatian lebih besar karena adanya kecenderungan peningkatan usia
produktif yang masuk pasar kerja.
Berdasarkan hasil sensus ekonomi tahun 2004 di Kabupaten
Probolinggo terdapat 138.382 Rumah Tangga Miskin (RTM) dengan jumlah
anggota rumah tangga sebanyak 421.795 jiwa. Adapun kecamatan yang
memiliki jumlah rumah tangga miskin terbesar yaitu kecamatan besuk
terdapat 11.087 RTM dengan jumlah anggota sebanyak 32.306 jiwa. Hal ini
menunjukkan bahwa Kabupaten Probolinggo masih diperlukannya
penanganan lebih intensif yang dilakukan secara berkala untuk mengatasi
masalah kemiskinan baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun
masyarakat, karena hal ini berkaitan dengan masalah mutu sumberdaya
manusia (SDM), hak asasi manusia (HAM) dan pemerataan kesejahteraan.
Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan bidang
kependudukan antara lain (1) tingginya laju pertumbuhan penduduk; (2)
cenderung meningkatnya jumlah rumah tangga miskin; dan (3) tingkat
Pemerintah Kabupaten Probolinggo II - 18
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Probolinggo
kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen penduduk (KTP, KK, akta-
akta Catatan Sipil) masih rendah.
2.1.3 Ekonomi dan Sumberdaya Alam
2.1.3.1 Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya merupakan gambaran dari
aktifitas perekonomian masyarakat di Kabupaten Probolinggo yang juga
digunakan sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan pelaksanaan
pembangunan. Berdasarkan indikator Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB) atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun 2000, pertumbuhan
ekonomi Kabupaten Probolinggo sampai Tahun 2004 mengalami
pertumbuhan sebesar 4,51% dengan PDRB atas dasar harga konstan
mencapai Rp. 4.894.000.000,9. Namun dibandingkan dengan kondisi
sebelum krisis ekonomi pertumbuhan ini masih belum kembali seperti
semula
Sementara itu indikator pertumbuhan ekonomi lainnya dapat di ukur
melalui pendapatan regional perkapita yang menunjukkan peningkatan
dalam kurun waktu lima tahun terakhir, yaitu dari Rp. 3.846.065,99 pada
tahun 2000 menjadi Rp. 5.925.277,24 pada tahun 2004. Berdasarkan
trend yang ada, PDRB untuk lima tahun ke depan diperkirakan masih akan
mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 5,23 % per tahun. Sedangkan
untuk pendapatan perkapita ADHB diharapkan tumbuh rata-rata sebesar
6,33 % per tahun.
Pemerintah Kabupaten Probolinggo II - 19
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Probolinggo
Selanjutnya berdasarkan ADHB, sektor pertanian menyumbang
sekitar 33,81 % dari total nilai PDRB Kabupaten yang diikuti oleh sektor
perdagangan, hotel, dan restoran sebesar 24,73 % sedangkan sektor paling
kecil adalah sektor pertambangan dan penggalian sebesar 2,01 %.
Pemerintah Kabupaten Probolinggo selalu berusaha meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memacu penggalian sumber
keuangan baru secara intensif, wajar dan tertib agar dana pembangunan
tidak terlalu tergantung dari Pemerintah Pusat. Secara umum PAD dari
tahun ke tahun mengalami kenaikan jika pada tahun 2003 sebesar Rp.
23.705.403.724,18 menjadi sebesar Rp. 19.561.775.961,05 pada tahun
2004 yang disebabkan adanya perubahan obyek pajak. Apabila
dibandingkan dengan besarnya APBD Tahun 2004 yang sebesar Rp.
347.004.328.154 maka kontribusi PAD sebesar 5,52%. Sehingga keuangan
Kabupaten Probolinggo masih dapat dikatakan masih bergantung pada
Pemerintah Pusat.
Apabila ditinjau dari besarnya angka Daya Beli Masyarakat (DBM)
tercermin masih kurang kuatnya permintaan barang dan jasa yang di
dorong oleh peningkatan pengeluaran oleh para pelaku ekonomi, tetapi
secara umum pengeluaran kebanyakan masih cenderung terserap pada
konsumsi bukan pada investasi. DBM Kabupaten Probolinggo selama lima
tahun terakhir mengalami peningkatan seiring dengan perkembangan nilai
pendapatan dan pengeluaran per kapita penduduk dan inflasi mata uang
rupiah. Besarnya DBM Kabupaten Probolinggo tahun 2004 adalah Rp
1.967.100,- per kapita per tahun, meningkat 11 % dari tahun 2003. Apabila
Pemerintah Kabupaten Probolinggo II - 20
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Probolinggo
dibandingkan dengan angka rata-rata DBM di Propinsi Jawa Timur sebesar
Rp. 1.756.200,- per kapita per tahun, menunjukkan bahwa DBM Kabupaten
Probolinggo sudah lebih baik. Hal ini diperkuat dengan besarnya Ideks
Daya Beli (IDB) Kabupaten Probolinggo tahun 2004 yang besarnya 58,56
masih lebih tinggi dari IDB Propinsi Jawa Timur.
Mencermati Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Probolinggo menunjukkan bahwa realisasi anggaran
pendapatan melebihi rencana yang telah ditargetkan di tahun 2004, dengan
besar rencana Rp. 344.821.879.000,- dan realisasi sebesar Rp.
345.887.858.145,05,-. Disamping itu anggaran belanja mengalami surplus,
yang berarti tingkat pendapatan melebihi jumlah yang dibelanjakan.
Walaupun demikian perlu dicatat bahwa surplus ini terjadi karena ada
sebagian kegiatan yang tidak terselesaikan sesuai dengan waktu yang
ditetapkan. Apabila kegiatan tersebut bersifat kegiatan investasi Pemerintah
berarti surplus tersebut justru kurang membantu pertumbuhan ekonomi
daerah.
A. Industri
Berdasarkan hasil survei industri yang dilakukan Badan Pusat
Statistik (BPS), terjadi peningkatan jumlah perusahaan, tercatat 14 Industri
Besar dengan penyerapan tenaga kerja ± 1400 orang, 41 industri sedang
dengan penyerapan tenaga kerja 2.500 orang. Tiga jenis industri utama di
Kabupaten Probolinggo adalah industri kerajinan umum (39 %) diikuti oleh
industri pangan (37 %) dan yang terkecil adalah industri logam (3 %).
Pemerintah Kabupaten Probolinggo II - 21
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Probolinggo
Industri kerajinan merupakan jenis industri unggulan dari Kabupaten
Probolinggo, sehingga keberadaannya perlu untuk tetap dipertahankan.
Kerajinan kayu dalam bentuk mebelair memiliki nilai jual yang tinggi
terutama untuk pasar ekspor, karena memiliki kekhasan tersendiri, baik
dilihat bahan bakunya, yaitu umur kayu dan jenis kayu yang dipergunakan
maupun desain hasil produksinya.
Pengelolaan industri kerajinan diarahkan pada peningkatan kualitas
hasil produksi kerajinan, peningkatan usaha kelompok pengrajin dengan
fasilitas kredit lunak, penyebarluasan informasi pemasaran kepada
kelompok usaha. Sedangkan pengelolaan industri pengolahan diarahkan
pada penyiapan kawasan lokalisasi industri berorientasi pengolahan hasil
pertanian, peningkatan dan penggunaan teknologi pengolahan yang bebas
polusi.
Selama periode lima tahun terakhir investasi mengalami peningkatan
rata-rata sebesar 5,3 % per tahun. Sedangkan produksi meningkat rata-
rata sebesar 1,7 % per tahun. Untuk masing-masing sektor peningkatan
yang terjadi adalah (1) Industri mesin, logam dan kimia untuk industri kecil
formal mengalami peningkatan rata-rata sebesar 3,3 % per tahun; (2)
Industri mesin, logam dan kimia untuk industri kecil non formal mengalami
peningkatan rata-rata sebesar 3,3 %; (3) Industri Aneka untuk industri kecil
formal mengalami peningkatan rata-rata sebesar 8,2 %; (4) Industri Aneka
untuk industri kecil non formal mengalami peningkatan rata-rata sebesar 3,6
%, (5) Industri hasil pertanian dan kehutanan untuk industri kecil formal
mengalami peningkatan rata-rata sebesar 14 %.
Pemerintah Kabupaten Probolinggo II - 22
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Probolinggo
Berdasarkan data-data diatas, terlihat bahwa sektor formal
mengalami kenaikan lebih besar daripada sektor non formal. Selain itu,
industri kecil juga mengalami kenaikan yang lebih besar dibandingkan
industri menengah dan besar.
Jumlah industri kecil selama kurun waktu lima tahun terakhir
mengalami kenaikan rata-rata 3,8 %. Di sisi lain, jumlah tenaga kerja yang
terserap pada sektor industri kecil mengalami kenaikan rata-rata 3,3 %
selama lima tahun terakhir. Kondisi Industri yang masuk kriteria baik
mengalami kenaikan rata-rata 1,5 % per tahun. Industri yang masuk kriteria
cukup, mengalami kenaikan rata-rata 17,4 %.
Walaupun perkembangan industri cukup menggembirakan, beberapa
masalah yang perlu mendapatkan perhatian adalah masalah yang berkaitan
dengan pasar yaitu produk yang dihasilkan masih berorientasi pada pasar
lokal, lemahnya inovasi-inovasi dalam networking (jejaring) yang justru
dituntut untuk memasuki pasar global dan masih sedikitnya pemanfaatan
komunikasi pasar melalui internet.
B. Pariwisata
Probolinggo mempunyai banyak obyek wisata, diantaranya Gunung
Bromo, air terjun Madakaripura, Pulau Giliketapang dengan taman lautnya,
Pantai Bentar, Arung Jeram, Danau Ronggojalu, Ranu Segaran, dan
Sumber Air Panas yang terletak di Desa Tiris serta Candi Ketapang dan
Candi Jabung yang mencerminkan kejayaan masa lalu. Selain itu
Kabupaten Probolinggo memiliki bermacam-macam seni budaya khas,
Pemerintah Kabupaten Probolinggo II - 23
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Probolinggo