CoverStatistik Biru April1 - ppatk.go.id · Pelaporan LTKM selama bulan ini lebih tinggi 101,7 persen (m-to-m) dibandingkan jumlah pada bulan lalu, dan lebih tinggi 12,6 persen dibandingkan

STATISTIKSTATISTIKSTATISTIKANTI PENCUCIAN UANG &

Jl. Ir H Juanda No. 35 Jakarta 10120 IndonesiaTelp.: +62213850455; +62213853922Fax.: +62213856809; +62213856826e-mail: [email protected]: http://www.ppatk.go.id

PENDANAAN TERORISME

BULLETIN

AGUSTUS2016

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

1

BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (AGUSTUS 2016)

bps

Halaman

Ringkasan Eksekutif 1

Ringkasan Statistik 2

Laporan Transaksi 3

A. Laporan Transaksi

Keuangan Mencuri-

gakan (LTKM) 3

B. Laporan Transaksi

Keuangan Tunai

(LTKT) 12

C. Laporan Pembawaan

Uang Tunai (LPUT) 14

D. Laporan dari Penyedia

Barang dan Jasa 17

E. Laporan Transfer Dana

dari/ke Luar Negeri 19

F. Laporan Penundaan

Transaksi (LPT) 22

Analisis dan Pemeriksaan 26

A. Hasil Analisis (HA) 26

B. Karakteristik

Terlapor HA 31

C. HA Terkait

Pendanaan Terorisme 34

D. Hasil Pemeriksaan (HP) 37

E. Tindak Lanjut terhadap

HA/HP 39

F. Permintaan Informasi

Kepada PJK/PBJ Terkait

Hasil Analisis 41

G. Pengaduan

Masyarakat 43

Lain-lain 45

A. Putusan Pengadilan

Terkait TPPU 45

B. Keterangan Ahli 48

C. Audit 50

D. Pertukaran

Informasi Antar FIU 52

E. Nota Kesepahaman

(MoU) 54

Volume 78/Thn VII/2015

Agustus 2016

Volume 36/Thn IV/2013

Maret 2013


Maret 2013


Maret 2013


Maret 2013


Maret 2013


Maret 2013


Maret 2013

D AF T AR I S I :

D AF T AR I S I :

D AF T AR I S I :

D AF T AR I S I :

D AF T AR I S I :

D AF T AR I S I :

D AF T AR I S I :

D AF T AR I S I :

R i n g k a s a n E k s e k u t i f

Bulletin Statistik disusun sebagai salah satu upaya PPATK untuk menyampaikan hasil pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam rangka mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU TPPU) yang mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2010. Dalam bulletin ini, statistik yang dihimpun mencakup: 1. Perkembangan aktivitas pelaporan oleh Pihak Pelapor (Penyedia

Jasa Keuangan/PJK, Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain/PBJ), serta Ditjen Bea Cukai;

2. Penyampaian hasil analisis dan hasil pemeriksaan kepada Apgakum dan/atau penyidik, serta

3. Informasi lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas PPATK.

Mengawali paruh kedua tahun 2016, jumlah penyampaian laporan ke PPATK semakin terus bertambah. Penerimaan pelaporan terbanyak selama Agustus 2016 terutama terkait LTKL (Swift Bank), LTKT, LTKM, dan LTPBJ, yang masing-masing bertambah sebanyak 487,0 ribu LTKL, 211,2 ribu LTKT, 5,2 ribu LTKM, dan 4,1 ribu LTPBBJ. Dengan adanya penambahan laporan-laporan tersebut, jumlah keseluruhan laporan yang telah diterima PPATK sejak Januari 2003 telah mencapai 36.319.191 laporan atau meningkat sebanyak 19,1 persen dibandingkan jumlah kumulatif laporan per akhir Desember 2015. Bila diamati perkembangan bulanannya (month-to-month, disingkat m-to-m), penerimaan keseluruhan laporan di Agustus 2016 bila dibandingkan penerimaan pada bulan sebelumnya mengalami kenaikan sebesar 8,6 persen, terutama penerimaan LTKM, LTKL dan LTPBJ.

Terkait fungsi analisis, selama Agustus 2016, PPATK telah menyampaikan Hasil Analisis (selanjutnya disebut HA) kepada penyidik sebanyak 29 HA, dengan 22 HA diantaranya merupakan HA inquiry (permintaan dari penyidik), dan selebihnya sebanyak 2 HA merupakan HA Proaktif (inisiatif dari PPATK). Berdasarkan jumlah HA selama periode tersebut, dugaan tindak pidana Korupsi menjadi tindak pidana yang paling dominan, yaitu sebanyak 10 HA (34,5 persen).

Sesuai amanat UU TPPU, selain melakukan fungsi analisis, PPATK juga memiliki fungsi pemeriksaan. Selama Agustus 2016, terdapat 4 penambahan Laporan Hasil Pemeriksaan (selanjutnya disebut LHP) yang disampaikan kepada Aparat Penegak Hukum. Dengan demikian, jumlah LHP telah disampaikan kepada penyidik maupun Kementerian /Lembaga terkait sejak berlakunya UU TPPU, tercatat sebanyak 75 LHP, dengan rincian 22 LHP diantaranya disampaikan ke Penyidik Kepolisian, 29 LHP ke Penyidik Kejaksaan, 33 LHP ke Penyidik KPK, 12 LHP ke Penyidik DJP, 4 LHP ke Penyidik BNN, dan 3 LHP ke Penyidik DJBC.

Sementara itu, terkait dengan putusan pengadilan, berdasarkan data terkini, hingga akhir Agustus 2016 terdapat 103 putusan pengadilan terkait TPPU sejak berlakunya UU TPPU. Bila diakumulasikan sejak Januari 2005, jumlah putusan pengadilan terkait TPPU tercatat sudah sebanyak 141 kasus dengan hukuman maksimal 18 tahun dan denda maksimal Rp15 Miliar.

Semoga buku ini dapat bermanfaat.

Jakarta, September 2016

MUHAMMAD YUSUF Kepala PPATK

B u l l e t i n S t a t i s t i k

B u l e t i n S t a t i s t i k







ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORISME








2 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (AGUSTUS 2016)

RINGKASAN STAT I ST I K

L A P O R A N T R A N S A K S I

Periode Januari 2003 s.d. Agustus 2016: Jumlah Laporan yang diterima PPATK s.d. Agustus 2016

sebanyak 36.319.191 Laporan.

A. LTKM = 285.800 Laporan, bertambah 12,7 persen dibanding posisi Desember 2015. B. LTKT = 20.122.313 Laporan, bertambah 9,7 persen dibanding posisi Desember 2015. C. LTPBJ = 133.250 Laporan, bertambah 27,1 persen dibanding posisi Desember 2015. D. LPUT = 20.307 Laporan yang diperoleh melalui 21 lokasi pelaporan. E. LTKL = 15.757.521 Laporan (LTKL SWIFT Bank saja terhitung sejak Januari 2014).

Tahun 2016 (s.d. Agustus 2016): Jumlah Laporan yang diterima sebanyak 5.832.099 Laporan

atau naik 6,5 persen dibandingkan jumlah kumulatif periode yang sama tahun 2015 (c-to-c).

A. LTKM = 32.292 Laporan, turun 11,1 persen (c-to-c). B. LTKT = 1.774.417 Laporan, naik 24,8 persen (c-to-c). C. LTPBJ = 28.394 Laporan, naik 15,9 persen (c-to-c). D. LPUT = 6.390 Laporan, naik 91.185,7 persen (c-to-c). E. LTKL = 3.990.606 Laporan, turun 0,1 persen (c-to-c).

Agustus 2016: Jumlah Laporan yang diterima sebanyak 707.470 Laporan, atau naik 8,6 persen

dibandingkan Juli 2016 (m-to-m), atau naik 4,1 persen dibandingkan Agustus 2015 (y-on-y).

A. LTKM = 5.236 Laporan, naik 101,7 persen (m-to-m), atau naik 12,6 persen (y-on-y). B. LTKT = 211.152 Laporan, naik 0,7 persen (m-to-m), atau naik 14,8 persen (y-on-y). C. LTPBJ = 4.129 Laporan, naik 98,8 persen (m-to-m), atau naik 42,5 persen (y-on-y). D. LPUT = 0 Laporan. E. LTKL = 486.953 Laporan, naik 11,4 persen (m-to-m), namun turun 0,2 persen (y-on-y).

H A S I L A N A L I S I S D A N H A S I L P E M E R I K S A A N

Periode Januari 2003 s.d. Agustus 2016: Hasil Analisis (tidak termasuk Hasil Pemeriksaan) yang disampaikan ke Penyidik

Januari 2003 s.d. Agustus 2016 sebanyak 3.521 HA yang terkait dengan 9.595 LTKM.

A. HA - Proaktif = 1.876 HA yang terkait dengan 4.847 LTKM. - Inquiry = 1.645 HA yang terkait dengan 4.748 LTKM. B. Informasi Hasil Analisis (IHA) = 1.293 IHA. C. HA terkait Pendanaan Terorisme = 92 HA yang terkait dengan 254 LTKM. D. LHP yang disampaikan ke Penyidik/Kementerian/Lembaga Terkait = 75 Laporan.

Tahun 2016 (s.d. Agustus 2016): HA yang disampaikan ke Penyidik selama Agustus 2016 sebanyak 253 HA

yang terkait dengan 253 LTKM.

A. HA - Proaktif = 57 HA yang terkait dengan 57 LTKM. - Inquiry = 196 HA yang terkait dengan 196 LTKM. B. Informasi Hasil Analisis (IHA) = 227 IHA. C. HA terkait Pendanaan Terorisme = 12 HA. D. LHP yang disampaikan ke Penyidik/Kementerian/Lembaga Terkait = 8 Laporan.

3


A. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan

(LTKM)

LTKM merupakan laporan yang disampaikan oleh Penyedia Jasa Keuangan (selanjutnya disebut PJK) berdasarkan UU TPPU Pasal 23 Ayat (1) huruf a, sesuai kriteria pada Pasal 1 Angka 5.

Selama Agustus 2016, jumlah LTKM yang disampaikan PJK kepada PPATK sebanyak 5.236 LTKM, dengan rata-rata penerimaan sebanyak 262 laporan/hari (1 bulan = 20 hari). Pelaporan LTKM selama bulan ini lebih tinggi 101,7 persen (m-to-m) dibandingkan jumlah pada bulan lalu, dan lebih tinggi 12,6 persen dibandingkan dengan jumlah LTKM selama Agustus 2015 (y-on-y).

Secara keseluruhan LTKM yang diterima oleh PPATK sejak Januari 2003 s.d. Agustus 2016 mencapai sebanyak 280.564 LTKM atau bertambah 12,7 persen dibandingkan jumlah kumulatif LTKM pada akhir Desember 2015.

Peningkatan pelaporan LTKM, terutama terjadi sejak diberlakukannya UU TPPU tanggal 22 November 2010. Jumlah LTKM yang telah diterima PPATK sejak Januari 2011 s.d. Agustus 2016 tercatat sebanyak 221.876 LTKM, atau secara rata-rata tahunan meningkat 390,0 persen dibandingkan periode sebelum diberlakukannya UU TPPU.

Dilihat dari sisi jumlah Pihak Pelapor, selama Januari 2016 s.d. Agustus 2016 tercatat sebanyak 310 PJK telah menyampaikan LTKM kepada PPATK. Sebagian besar LTKM atau sebanyak 51,9 persen LTKM disampaikan oleh PJK Bank, sedangkan 48,1 persen selebihnya disampaikan oleh PJK Non Bank. Mayoritas TKM selama periode ini terjadi di Jakarta (49,2 persen), Jawa Barat (10,5 persen), dan Jawa Timur (8,4 persen).

Berdasarkan profilnya, sebagian besar atau sebanyak 91,9 persen terlapor LTKM yang disampaikan pada Januari 2016 s.d. Agustus 2016 adalah perorangan, sedangkan 8,1 persen selebihnya merupakan korporasi. Mayoritas terlapor perorangan adalah Laki-laki (64,6 persen), dengan pekerjaan utama sebagai Pengusaha/Wiraswasta (31,3 persen), serta sebagian besar berada pada usia produktif antara 30-60 tahun (69,9 persen).

Berdasarkan LTKM selama Januari 2016 s.d. Agustus 2016, diketahui bahwa hanya sebanyak 28,1 persen LTKM saja yang mampu diidentifikasikan oleh Pihak Pelapor terindikasi tindak pidana, dan selebihnya sebanyak 71,9 persen LTKM tidak terisi/mengindikasikan tindak pidana. Indikasi Tindak Pidana Asal yang dominan adalah Penipuan (48,4 persen), Korupsi (21,7 persen), dan Perjudian (9,0 persen).

LAPORAN

TRANSAKSI

LAPORAN

TRANSAKSI

LAPORAN

TRANSAKSI

LAPORAN

TRANSAKSI

LAPORAN

TRANSAKSI

LAPORAN

TRANSAKSI

LAPORAN

UU TPPU Pasal 23 Ayat (1) : “Penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a wajib menyampaikan laporan kepada PPATK yang meliputi: a. Transaksi Keuangan Mencurigakan; b. Transaksi Keuangan Tunai dalam jumlah paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali Transaksi maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) hari kerja; dan/atau c. Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri.” Pasal 1 Angka 5 : “ Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah: a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan; b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.”


Tabel 1 Perbandingan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU

Berdasarkan Jenis PJK Pelapor s.d. Agustus 2016

Agustus-

2015

Kumulatif

s.d. Agustus-

2015

Jan-2015 s.d.

Des-2015Juli-2016

Agustus-

2016

Kumulatif

s.d. Agustus-

2016(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Bank 36,309 70,975 2,007 15,480 26,567 1,267 2,552 16,771 114,313 150,622 130

Ø Bank Umum 36,022 70,408 1,919 15,153 25,944 1,215 2,501 16,266 112,618 148,640 104

¤ Bank Milik Negara 11,096 29,311 754 5,915 10,866 407 1,000 6,358 46,535 57,631 4

¤ Bank Swasta 12,540 33,601 985 7,932 12,702 637 1,270 8,070 54,373 66,913 55

¤ Bank Pembangunan Daerah 8,614 4,543 102 744 1,441 107 131 1,108 7,092 15,706 27

¤ Bank Asing 2,615 1,566 36 258 446 39 53 410 2,422 5,037 10

¤ Bank Campuran 1,157 1,387 42 304 489 25 47 320 2,196 3,353 8

Ø Bank Perkreditan Rakyat 287 567 88 327 623 52 51 505 1,695 1,982 26

Non Bank 27,615 61,876 2,645 20,864 30,166 1,329 2,684 15,521 107,563 135,178 180

Ø Pasar Modal 1,088 2,201 119 320 437 20 57 287 2,925 4,013 26

Ø Asuransi 2,939 12,920 476 3,065 4,672 313 297 2,126 19,718 22,657 32

Ø Dana Pensiun 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Ø Lembaga Pembiayaan/Leasing 1,435 22,960 1,002 9,840 14,002 310 376 5,195 42,157 43,592 20

Ø Kegiatan Usaha Penukaran Valuta

Asing

22,122 21,179 702 6,073 8,738 404 460 4,210 34,127 56,249 56

Ø Money Remittance/KUPU 30 2,462 332 1,528 2,249 256 1,306 3,182 7,893 7,923 30

Ø Perusahaan Perdagangan Berjangka

Komoditi

0 85 14 22 52 24 187 515 652 652 13

Ø Koperasi 0 69 0 16 16 2 0 2 87 87 1

Ø Penyelenggara E-Money 0 0 0 0 0 0 1 4 4 4 2

Ø Lainnya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total LTKM 63,924 132,851 4,652 36,344 56,733 2,596 5,236 32,292 221,876 285,800 310

Tahun 2016Jenis PJK Pelapor

Sebelum

Berlakunya UU

TPPU

No. 8 Thn 2010

(s.d. Oktober

2010)*)

Sesudah Berlakunya UU TPPU

No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011) Jumlah Jan

2003 s.d.

Agustus-

2016

Jumlah PJK

Pelapor

2016

(s.d. Agustus-

2016)

Tahun

2011-2014

Tahun 2015

Jumlah

*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010. **) Data Tahun 2012 s.d.Agustus 2016 menggunakan Database SIAPUPPT per 31 Agustus 2016.

Grafik 1 Perbandingan Rata-rata LTKM per Tahun

Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Tahun 2010 Berdasarkan Jenis PJK Pelapor

8,212

9,595

1,252

427

388

299

516

3,480

0

7,439

6,022

1,393

115

15

39,155

1,387

1,568

1,077

327

145

36

136

367

0

179

2,765

4

0

0

7,991

- 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000

Bank Milik Negara

Bank Swasta

Bank Pembangunan Daerah

Bank Asing

Bank Campuran

Bank Perkreditan Rakyat

Pasar Modal

Asuransi

Dana Pensiun

Lembaga Pembiayaan/Leasing

Pedagang Valuta Asing

Money Remittance/KUPU

Perusahaan Perdagangan Berjangka Komoditi

Pos dan Giro

Total

Sebelum berlakunya UU TPPU

Sesudah berlakunya UU TPPU

5


Grafik 2

Perkembangan dan Peningkatan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK per-bulan Januari 2015 s.d. Agustus 2016

4,532 4,652 4,546 5,182 5,631 5,030 4,424 4,792 4,040 3,892 3,581 3,731 2,596 5,236

2.6 -2.3

14.0

8.7-10.7

-12.0 8.3-15.7

-3.7-8.0

4.2

-30.4

101.7

- 40. 0

- 20. 0

0. 0

20. 0

40. 0

60. 0

80. 0

100. 0

120. 0

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000Ju

l-1

5

Au

g-1

5

Sep

-15

Oct

-15

No

v-1

5

De

c-1

5

Jan

-16

Feb

-16

Mar

-16

Ap

r-1

6

May

-16

Jun

-16

Jul-

16

Au

g-1

6

2016

LTKM per Bulan % Perkembangan Bulanan (month-to-month)

*) Peningkatan month-to-month (disingkat m-to-m) merupakan perbandingan jumlah pada bulan tertentu terhadap jumlah pada bulan sebelumnya.

Grafik 3 Jumlah dan Persentase Kumulatif LTKM

Menurut Jenis PJK Pelapor Januari 2016 s.d. Agustus 2016

Bank16,771 52%

Non Bank15,521

48%

Grafik 4 Jumlah dan Persentase Kumulatif PJK Pelapor yang

Menyampaikan LTKM Januari 2016 s.d. Agustus 2016

Bank130 42%

Non Bank180

58%


Grafik 5 Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif LTKM

Januari 2012 s.d. Agustus 2016

115,167 157,087196,775

253,508285,800

31,021 41,920 39,688 56,733 32,292

36.4%

25.3%

28.8%

12.7%

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

2012 2013 2014 2015 2016

Jumlah Kumulatif Jumlah Per-tahun Perkembangan Kumulatif (%)

Catatan : - Jumlah Kumulatif dihitung sejak Januari 2003 - Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2012

s.d. Agustus 2016

Grafik 6 Perkembangan Jumlah LTKM per-tahun dan Rata-rata Penerimaan per-Bulan


31,021

41,92039,688

56,733

32,292

2,585 3,493 3,307 4,728 4,037

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

2012 2013 2014 2015 2016

Jumlah Per-tahun Rata-rata per-bulan

Catatan : - Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2012 s.d. Agustus 2016

7


Grafik 7 Perkembangan Jumlah LTKM per-tahun Berdasarkan Jenis PJK


31,021

41,920 39,688

56,733

32,292

16,835

20,663

23,790 26,567

16,77114,186

21,257

15,898

30,166

15,521

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

2012 2013 2014 2015 2016

Bank + Non Bank Bank Non Bank

Catatan : - Jumlah LTKM per tahun dihitung berdasarkan penerimaan LTKM oleh PPATK pada tahun

berjalan. - Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2012

s.d.Agustus 2016

Grafik 8 Perkembangan Rata-rata Penerimaan LTKM per-Bulan


2,585.1

3,493.3

3,307.3

4,727.8

4,036.5

0.0 1,000.0 2,000.0 3,000.0 4,000.0 5,000.0

2012

2013

2014

2015

2016

Catatan : - Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2012 s.d. Agustus 2016


Tabel 2

Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Berdasarkan Propinsi Domisili Kantor Penyedia Jasa Keuangan Pelapor Kejadian Transaksi

s.d. Agustus 2016

Agustus-

2015

Tahun 2015

(s.d.

Agustus-

2015)

Jan-2015

s.d. Des-

2015

Juli-2016Agustus-

2016

Tahun 2016

(s.d.

Agustus-

2016)

m-to-m y-on-y c-to-c

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Nanggroe Aceh Darussalam 31 222 789 18 21 245 0.8 -92.5 -32.3 10.4

Sumatera Utara 196 1,450 2,222 71 121 1,247 3.9 -32.4 -38.3 -14.0

Sumatera Barat 25 204 262 8 14 131 0.4 -30.0 -44.0 -35.8

Sumatera Selatan 62 580 901 26 384 864 2.7 473.1 519.4 49.0

Bengkulu 15 86 163 3 5 72 0.2 -58.3 -66.7 -16.3

Jambi 22 232 344 13 23 210 0.7 -14.8 4.5 -9.5

Riau 53 469 654 37 64 374 1.2 25.5 20.8 -20.3

Kepulauan Riau 53 526 927 39 99 644 2.0 -16.1 86.8 22.4

Lampung 125 660 1,098 62 113 809 2.5 -7.4 -9.6 22.6

Kep Bangka Belitung 14 58 79 7 55 102 0.3 685.7 292.9 75.9

Banten 212 2,001 3,221 56 399 1,789 5.5 141.8 88.2 -10.6

DKI Jakarta 2,296 16,763 26,145 1,418 2,784 15,875 49.2 23.0 21.3 -5.3

Jawa Barat 490 4,313 6,333 348 513 3,391 10.5 8.7 4.7 -21.4

Jawa Tengah 150 1,538 2,270 95 119 1,159 3.6 -22.2 -20.7 -24.6

Jawa Timur 472 3,968 5,747 160 257 2,722 8.4 -34.1 -45.6 -31.4

DI Yogyakarta 48 425 600 39 40 389 1.2 -24.5 -16.7 -8.5

Bali 85 626 893 72 40 415 1.3 -23.1 -52.9 -33.7

Nusa Tenggara Barat 16 103 151 14 12 115 0.4 0.0 -25.0 11.7

Nusa Tenggara Timur 5 48 63 7 5 45 0.1 400.0 0.0 -6.3

Maluku 3 22 30 0 5 80 0.2 150.0 66.7 263.6

Maluku Utara 1 8 23 3 0 21 0.1 -100.0 -100.0 162.5

Kalimantan Barat 31 251 393 9 8 161 0.5 -71.4 -74.2 -35.9

Kalimantan Timur 40 379 592 16 17 285 0.9 -65.3 -57.5 -24.8

Kalimantan Tengah 8 88 128 4 4 54 0.2 -50.0 -50.0 -38.6

Kalimantan Selatan 18 212 312 9 16 151 0.5 -11.1 -11.1 -28.8

Kalimantan Utara 0 0 1 1 1 7 0.0 0.0 n.a. n.a.

Sulawesi Utara 26 119 174 11 8 91 0.3 -27.3 -69.2 -23.5

Sulawesi Selatan 64 591 1,027 40 72 540 1.7 -34.5 12.5 -8.6

Sulawesi Tengah 8 70 116 3 8 56 0.2 -33.3 0.0 -20.0

Sulawesi Tenggara 14 119 149 4 10 81 0.3 11.1 -28.6 -31.9

Sulawesi Barat 0 0 0 0 0 1 0.0 n.a. n.a. n.a.

Gorontalo 1 26 40 1 3 23 0.1 -40.0 200.0 -11.5

Papua 68 187 886 2 16 141 0.4 -95.1 -76.5 -24.6

Papua Barat 0 0 0 0 0 2 0.0 n.a. n.a. n.a.

Total LTKM 4,652 36,344 56,733 2,596 5,236 32,292 100.0 4.1 12.6 -11.1

Propinsi Kantor PJK Pelapor

Kejadian Transaksi

Jumlah LTKM % Distribusi

Tahun 2016

(s.d. Agustus-

2016)

Perkembangan Agustus-2016

(Dalam Persen)

Catatan: - Angka tidak mencerminkan kejadian tindak pidana pada wilayah pelaporan - Angka ”0.0” mencerminkan tidak adanya PJK yang melaporkan adanya transaksi keuangan mencurigakan

pada wilayah tersebut atau dalam pelaporan tidak disebutkan wilayah kejadian sehingga dihitung sebagai laporan dari kantor pusat (DKI Jakarta).

- Peningkatan month-to-month (disingkat m-to-m) merupakan perbandingan jumlah pada bulan tertentu terhadap jumlah pada bulan sebelumnya.

- Peningkatan year-on-year (disingkat y-on-y) merupakan perbandingan jumlah pada bulan tertentu terhadap jumlah pada bulan yang sama tahun sebelumnya.

- Peningkatan cummulative-to-cummulative (disingkat c-to-c) merupakan perbandingan jumlah kumulatif tahunan hingga bulan tertentu terhadap jumlah kumulatif pada periode yang sama tahun sebelumnya.

9


Gam

bar

1. P

em

eta

an P

rop

insi

Me

nu

rut

Kat

ego

ri P

erse

nta

se K

um

ula

tif

LTK

M

Jan

uar

i 20

16

s.d

. A

gust

us

20

16

LTK

M M

en

uru

t P

rovi

nsi

Ke

jad

ian

Te

rlap

or

Jan

uar

i 20

03

s.d

. M

are

t 2

01

3

LTK

M M

en

uru

t P

rovi

nsi

Ke

jad

ian

Te

rlap

or

Jan

uar

i 20

03

s.d

. M

are

t 2

01

3

LTK

M M

en

uru

t P

rovi

nsi

Ke

jad

ian

Te

rlap

or

Jan

uar

i 20

03

s.d

. M

are

t 2

01

3

LTK

M M

en

uru

t P

rovi

nsi

Ke

jad

ian

Te

rlap

or

Jan

uar

i 20

03

s.d

. M

are

t 2

01

3

LTK

M M

en

uru

t P

rovi

nsi

Ke

jad

ian

Te

rlap

or

Jan

uar

i 20

03

s.d

. M

are

t 2

01

3

LTK

M M

en

uru

t P

rovi

nsi

Ke

jad

ian

Te

rlap

or

Jan

uar

i 20

03

s.d

. M

are

t 2

01

3

LTK

M M

en

uru

t P

rovi

nsi

Ke

jad

ian

Te

rlap

or

Jan

uar

i 20

03

s.d

. M

are

t 2

01

3

Cat

atan

: J

um

lah

LTK

M d

ihit

un

g b

erd

asa

rka

n L

oka

si P

ela

po

ran

. Ju

mla

h L

TK

M t

ida

k M

ence

rmin

kan

Ter

jad

inya

Tin

da

k P

ida

na

.


Tabel 3 Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK

Berdasarkan Kategori Terlapor s.d. Agustus 2016

Agustus-

2015

Tahun 2015

(s.d.

Agustus-

2015)

Jan-2015

s.d. Des-

2015

Juli-2016Agustus-

2016

Tahun 2016

(s.d.

Agustus-

2016)


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Perorangan 4,067 33,461 52,381 2,340 4,824 29,673 91.9 1.0 18.6 -11.3

Ø Laki-Laki 2,676 21,979 34,297 1,461 3,031 19,161 64.6 -3.6 13.3 -12.8

Ø Perempuan 1,391 11,482 18,084 879 1,793 10,512 35.4 9.9 28.9 -8.4

Perusahaan/Korporasi 585 2,883 4,352 256 412 2,619 8.1 62.2 -29.6 -9.2

Total LTKM 4,652 36,344 56,733 2,596 5,236 32,292 100.0 4.1 12.6 -11.1

Jenis Kategori Terlapor


Tahun 2016

(s.d. Agustus-

2016)


(Dalam Persen)


Berdasarkan Jenis Pekerjaan Terlapor Perseorangan s.d. Agustus 2016

Agustus-

2015

Tahun 2015

(s.d.

Agustus-

2015)

Jan-2015

s.d. Des-

2015

Juli-2016Agustus-

2016

Tahun 2016

(s.d.

Agustus-

2016)


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Ø Pengusaha/Wiraswasta 1,403 11,848 18,451 654 1,540 9,288 31.3 6.8 9.8 -21.6

Ø Pegawai Swasta 982 8,622 13,588 559 1,046 7,647 25.8 -4.7 6.5 -11.3

Ø PNS (termasuk pensiunan) 367 2,610 4,443 237 421 2,774 9.3 -47.3 14.7 6.3

Ø Ibu Rumah Tangga 231 2,106 3,270 153 336 1,841 6.2 32.3 45.5 -12.6

Ø Pedagang 221 1,672 2,473 101 176 1,316 4.4 -2.2 -20.4 -21.3

Ø Pelajar/Mahasiswa 144 896 1,406 115 218 1,224 4.1 94.6 51.4 36.6

Ø Profesional dan Konsultan 83 717 1,110 71 128 896 3.0 28.0 54.2 25.0

Ø TNI/Polri (termasuk pensiunan) 66 583 954 64 103 624 2.1 -38.7 56.1 7.0

Ø Pejabat Lembaga Legislatif dan

Pemerintah67 586 898 64 60 530 1.8 -38.8 -10.4 -9.6

Ø Pegawai BI/BUMN/BUMD

(termasuk pensiunan)85 494 799 51 113 511 1.7 2.7 32.9 3.4

Ø Pengajar dan Dosen 47 429 656 20 44 352 1.2 -31.3 -6.4 -17.9

Ø Pegawai Bank 37 257 414 5 7 166 0.6 -87.7 -81.1 -35.4

Ø Petani dan Nelayan 10 78 120 4 35 92 0.3 218.2 250.0 17.9

Ø Pengurus dan pegawai

yayasan/lembaga berbadan hukum

lainnya

5 199 231 7 11 87 0.3 10.0 120.0 -56.3

Ø Buruh, Pembantu Rumah Tangga

dan Tenaga Keamanan11 59 100 10 28 79 0.3 86.7 154.5 33.9

Ø Pengurus/Pegawai LSM/organisasi

tidak berbadan hukum lainnya4 75 110 0 2 66 0.2 -66.7 -50.0 -12.0

Ø Ulama/Pendeta/Pimpinan

organisasi dan kelompok keagamaan7 37 54 9 3 36 0.1 -40.0 -57.1 -2.7

Ø Pengurus Parpol 2 12 20 0 4 16 0.1 33.3 100.0 33.3

Ø Pegawai Money Changer 0 6 11 0 0 3 0.0 n.a. n.a. -50.0

Ø Pengrajin 0 4 6 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0

Ø Tidak Teridentifikasi dll 295 2,171 3,267 216 549 2,125 7.2 125.0 86.1 -2.1

Total Terlapor Perseorangan 4,067 33,461 52,381 2,340 4,824 29,673 100.0 1.0 18.6 -11.3

Jenis Pekerjaan Utama

Terlapor Perseorangan


Tahun 2016

(s.d. Agustus-

2016)


(Dalam Persen)

11


Tabel 5

Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Berdasarkan Kelompok Umur Terlapor Perseorangan

s.d. Agustus 2016

Agustus-

2015

Tahun 2015

(s.d.

Agustus-

2015)

Jan-2015

s.d. Des-

2015

Juli-2016Agustus-

2016

Tahun 2016

(s.d.

Agustus-

2016)


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Ø Usia Dibawah 30 tahun 836 6,832 10,532 510 1,292 7,050 23.8 38.8 54.5 3.2

Ø Usia 30 - 40 tahun 1,191 10,068 15,609 616 1,445 8,686 29.3 8.0 21.3 -13.7

Ø Usia 40 - 50 tahun 1,042 8,973 14,252 548 1,129 7,521 25.3 -20.0 8.3 -16.2

Ø Usia 50 - 60 tahun 740 5,637 8,845 423 651 4,531 15.3 -20.1 -12.0 -19.6

Ø Usia Diatas 60 tahun 211 1,624 2,591 199 213 1,534 5.2 -4.9 0.9 -5.5

Ø Tidak Teridentifikasi 47 327 552 44 94 351 1.2 64.9 100.0 7.3

Total Terlapor Perseorangan 4,067 33,461 52,381 2,340 4,824 29,673 100.0 1.0 18.6 -11.3

Kategori Umur

Terlapor Perseorangan


Tahun 2016

(s.d. Agustus-

2016)


(Dalam Persen)


Berdasarkan Dugaan Tindak Pidana Asal s.d. Agustus 2016

Agustus-

2015

Tahun 2015

(s.d.

Agustus-

2015)

Jan-2015

s.d. Des-

2015

Juli-2016Agustus-

2016

Tahun 2016

(s.d.

Agustus-

2016)


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Terkait Tindak Pidana 1,021 8,006 13,534 691 1,537 9,088 28.1 48.1 50.5 13.5

Ø Penipuan 550 4,084 6,379 293 503 4,403 48.4 -11.1 -8.5 7.8

Ø Korupsi 210 1,370 2,079 191 250 1,970 21.7 53.4 19.0 43.8

Ø Perjudian 11 734 1,087 26 118 814 9.0 32.6 972.7 10.9

Ø Di Bidang Perbankan 57 528 1,865 7 436 494 5.4 1,047.4 664.9 -6.4

Ø Narkotika 43 248 504 13 29 296 3.3 -64.6 -32.6 19.4

Ø Di Bidang Perpajakan 53 320 622 60 25 228 2.5 -47.9 -52.8 -28.8

Ø Penyuapan 15 83 160 25 9 209 2.3 -50.0 -40.0 151.8

Ø Terorisme 10 121 185 40 67 182 2.0 272.2 570.0 50.4

Ø Penggelapan 33 169 211 8 8 80 0.9 166.7 -75.8 -52.7

Ø Di Bidang Kelautan 0 16 16 0 71 72 0.8 n.a. n.a. 350.0

Ø Di Bidang Kehutanan 1 7 12 0 1 7 0.1 0.0 0.0 0.0

Ø Pencurian 3 37 43 0 0 7 0.1 -100.0 -100.0 -81.1

Ø Perdagangan Manusia 0 12 12 2 1 7 0.1 n.a. n.a. -41.7

Ø Prostitusi 0 4 10 0 0 7 0.1 -100.0 n.a. 75.0

Ø Penyelundupan Barang 1 2 3 0 0 4 0.0 -100.0 -100.0 100.0

Ø Di Bidang Pasar Modal 1 4 5 0 1 3 0.0 n.a. 0.0 -25.0

Ø Pemalsuan Uang 0 1 2 0 0 2 0.0 n.a. n.a. 100.0

Ø Psikotropika 0 0 1 0 0 2 0.0 n.a. n.a. n.a.

Ø Di Bidang Lingkungan Hidup 5 10 19 0 0 1 0.0 n.a. -100.0 -90.0

Ø Penyelundupan Imigran 0 6 8 0 0 1 0.0 n.a. n.a. -83.3

Ø Di Bidang Asuransi 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Ø Penculikan 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Ø Penyelundupan Tenaga Kerja 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Ø Perdagangan Senjata Gelap 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Ø Tindak pidana lain yang diancam

dengan pidana penjara 4 tahun atau

lebih

28 250 311 26 18 299 3.3 200.0 -35.7 19.6

Tidak Teridentifikasi Tindak

Pidana/dll3,631 28,338 43,199 1,905 3,699 23,204 71.9 -7.3 1.9 -18.1

Total LTKM 4,652 36,344 56,733 2,596 5,236 32,292 100.0 4.1 12.6 -11.1

Dugaan Tindak Pidana Asal


Tahun 2016

(s.d. Agustus-

2016)


(Dalam Persen)


B. Laporan Transaksi

Keuangan Tunai (LTKT)

LTKT adalah laporan atas transaksi yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam yang dilaporkan oleh PJK. Kewajiban ini sesuai dengan UU TPPU, Pasal 23.

Jumlah LTKT yang disampaikan PJK kepada PPATK selama Agustus 2016 sebanyak 211.152 LTKT, dengan rata-rata penerimaan sebanyak 10.558 laporan/hari (1 bulan = 20 hari). Dibandingkan jumlah LTKT pada bulan sebelumnya, jumlah tersebut naik 0,7 persen (m-to-m), atau tercatat naik 14,8 persen jika dibandingkan jumlah pada Agustus 2015 (y-on-y).

Bila diakumulasikan sejak Januari 2003 s.d. Agustus 2016, PPATK tercatat telah menerima sebanyak 20,1 juta LTKT dari PJK.

Dilihat berdasarkan jenis industri PJK pelapor, mayoritas LTKT disampaikan oleh PJK Bank (99,5 persen), utamanya PJK Bank Umum (99,4 persen).

Sejak diberlakukannya UU TPPU, jumlah LTKT telah mengalami penambahan sebesar 87,9 persen atau sebanyak 11,5 juta laporan dibandingkan dengan sebelum berlakunya UU TPPU.

Grafik 9 Perkembangan dan Peningkatan Jumlah LTKT yang Diterima PPATK per-bulan

s.d. Agustus 2016

20

2,6

63

18

3,8

66

20

0,0

05

20

4,9

92

19

3,9

90

20

5,9

59

22

5,6

88

21

6,1

04

23

6,7

80

22

8,3

00

22

0,2

68

22

6,3

47

20

9,7

78

21

1,1

52

-9.3 8.82.5 -5.4 6.2

9.6 -4.29.6 -3.6

-3.5 2.8-7.3 0.7

- 15. 0

- 10. 0

- 5. 0

0. 0

5. 0

10. 0

15. 0

20. 0

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

Jul-

15

Au

g-1

5

Sep

-15

Oct

-15

No

v-1

5

De

c-1

5

Jan

-16

Feb

-16

Mar

-16

Ap

r-1

6

May

-16

Jun

-16

Jul-

16

Au

g-1

6

2016

LTKT per Bulan % Perkembangan Bulanan (month-to-month)

UU TPPU Pasal 1 Angka 6 : “Transaksi Keuangan Tunai adalah Transaksi Keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam.”

13


Tabel 7

Perbandingan Jumlah LTKT yang Diterima PPATK Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Jenis PJK Pelapor

s.d. Agustus 2016

Agustus-

2015

Kumulatif

s.d. Agustus-

2015

Jan-2015

s.d. Des-

2015

Juli-2016Agustus-

2016

Kumulatif

s.d. Agustus-

2016(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Bank 8,620,893 7,460,973 182,741 1,414,516 2,215,412 208,748 209,934 1,765,805 11,442,190 20,063,083 141

Ø Bank Umum 8,619,074 7,451,344 182,579 1,412,978 2,213,160 208,520 209,680 1,763,803 11,428,307 20,047,381 109

Ø Bank Perkreditan Rakyat 1,819 9,629 162 1,538 2,252 228 254 2,002 13,883 15,702 32

Non Bank 10,530 28,751 1,125 7,287 11,337 1,030 1,218 8,612 48,700 59,230 41

Ø Pasar Modal 44 24 9 10 10 0 0 0 34 78 0

Ø Asuransi 165 517 116 130 346 0 0 4 867 1,032 0

Ø Dana Pensiun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ø Lembaga Pembiayaan/Leasing 3 123 22 146 353 20 20 201 677 680 3

Ø Kegiatan Usaha Penukaran Valuta

Asing

9,972 25,188 945 6,276 9,564 957 1,137 7,852 42,604 52,576 33

Ø Money Remittance/KUPU 346 2,898 33 720 929 53 61 394 4,221 4,567 4

Ø Pos dan Giro 0 1 0 2 2 0 0 0 3 3 0

Ø Koperasi 0 0 0 3 3 0 0 84 87 87 0

Ø Pegadaian 0 0 0 0 130 0 0 77 207 207 1

Ø Lainnya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total LTKT 8,631,423 7,489,724 183,866 1,421,803 2,226,749 209,778 211,152 1,774,417 11,490,890 20,122,313 182

Tahun 2015 Tahun 2016Tahun 2011-

2014

Jumlah PJK

Pelapor

Jan 2014

s.d.

Agustus-

2016

Jumlah

Jenis Pihak Pelapor

Jumlah Jan

2003 s.d.

Agustus-

2016

Sebelum

Berlakunya UU

TPPU

No. 8 Thn 2010

(s.d. Oktober

2010)*)


No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011)

*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010

Grafik 10 Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif LTKT


12,247,14114,270,061

16,121,14718,347,896

20,122,313

2,033,228 2,022,920 1,851,086 2,226,749 1,774,417

16.5%

13.0%

13.8%

9.7%

0

3,000,000

6,000,000

9,000,000

12,000,000

15,000,000

18,000,000

21,000,000

24,000,000

2012 2013 2014 2015 2016

Kumulatif LTKT LTKT Per-Tahun Perkembangan Kumulatif (%)

Catatan : - Jumlah Kumulatif dihitung sejak Januari 2003

- Perkembangan LTKT yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2011 s.d.Agustus 2016.


C. Laporan Pembawaan

Uang Tunai (LPUT)

LPUT merupakan laporan atas pembawaan uang tunai ke dalam atau ke luar daerah kepabeanan Indonesia. Penyampaian LPUT dilakukan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai RI kepada PPATK, dan mulai efektif per Januari 2006.

Selama Agustus 2016, tidak terdapat penambahan LPUT yang disampaikan Direktorat Jendral Bea dan Cukai RI kepada PPATK.

Dengan tidak adanya penambahan LPUT selama Agustus 2016 tersebut, maka jumlah total LPUT yang diterima PPATK sejak Januari 2006 s.d. Agustus 2016 tercatat tetap sebanyak 20.307 laporan dengan penerimaan laporan terbanyak berasal dari Soekarno Hatta dan Batam.

Selain menerima LPUT, PPATK juga telah menerima pelaporan pembawaan uang tunai dari Dirjen Bea dan Cukai RI. Hingga Agustus 2016, tercatat terjadi 257 pelanggaran pembawaan uang tunai yang terjadi di 16 lokasi pelaporan. Berdasarkan lokasinya, sebagaian besar pelanggaran pembawaaan uang tunai terjadi di Ngurah Rai Denpasar, yakni sebanyak 53,3 persen atau 137 Laporan.

Tabel 8 Perbandingan Jumlah LPUT Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU

Berdasarkan Lokasi Pelaporan s.d. Agustus 2016

Agustus-

2015

Kumulatif

s.d. Agustus-

2015

Jan-2015 s.d.

Des-2015Juli-2016

Agustus-

2016

Kumulatif

s.d. Agustus-

2016(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Ø Batam 2,683 1,612 0 1 1 0 0 3,591 5,204 7,887

Ø Soekarno Hatta 2,866 6,430 0 0 0 0 0 2,708 9,138 12,004

Ø Bandung 3 4 0 0 0 0 0 0 4 7

Ø Tanjung Balai Karimun 0 27 0 4 7 0 0 2 36 36

Ø Tj. Pinang 97 15 0 0 0 0 0 2 17 114

Ø Ngurah Rai Denpasar 50 73 0 0 2 0 0 70 145 195

Ø Dumai 1 4 0 0 0 0 0 0 4 5

Ø Teluk Bayur 7 2 0 0 0 0 0 0 2 9

Ø Teluk Nibung 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Ø Medan 3 1 0 0 0 0 0 1 2 5

Ø Balikpapan 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2

Ø Pontianak 0 1 0 0 1 0 0 0 2 2

Ø Pekanbaru 0 1 0 0 1 0 0 0 2 2

Ø Semarang (Tj. Emas) 0 1 0 0 2 0 0 2 5 5

Ø Lombok 0 12 0 0 0 0 0 0 12 12

Ø Palembang 0 1 0 0 0 0 0 1 2 2

Ø Yogyakarta 0 2 0 2 2 0 0 0 4 4

Ø Mataram 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1

Ø Entikong 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1

Ø Kuala Namu 0 0 0 0 0 0 0 13 13 13

Ø Juanda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total LPUT 5,711 8,188 0 7 18 0 0 6,390 14,596 20,307

Lokasi Pelaporan



2006 s.d.

Agustus-

2016Tahun 2011-

2014

Sebelum

Berlakunya UU

TPPU

No. 8 Thn 2010

(s.d. Oktober

2010)*)

Tahun 2015

Jumlah

Tahun 2016

*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010.

UU TPPU Pasal 34 Ayat (1) : “Setiap orang yang membawa uang tunai dalam mata uang rupiah dan/atau mata uang asing, dan/atau instrumen pembayaran lain dalam bentuk cek, cek perjalanan, surat sanggup bayar, atau bilyet giro paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau yang nilainya setara dengan itu ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia wajib memberitahukannya kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.“ Pasal 35 Ayat (1) : “Setiap orang yang tidak memberitahukan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari seluruh jumlah uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain yang dibawa dengan jumlah paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

15


Grafik 11 Perbandingan Jumlah LPUT Berdasarkan Lokasi Pelaporan


7,887

12,004

7

36

114

195

5

9

1

5

2

2

2

5

12

2

4

1

1

13

0

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000

Batam

Soekarno Hatta

Bandung

Tj. Pinang

Ngurah Rai Denpasar

Dumai

Teluk Bayur

Teluk Nibung

Medan

Balikpapan

Pontianak

Pekanbaru

Semarang (Tj. Emas)

Lombok

Palembang

Yogyakarta

Mataram

Entikong

Kuala Namu

Juanda

Grafik 12 Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif LPUT


8,971

12,43213,899 13,917

20,307

2,027 3,461 1,467 18 6,390

38.6%

11.8%0.1%

45.9%

0

4,000

8,000

12,000

16,000

20,000

24,000

2012 2013 2014 2015 2016

Kumulatif LPUT LPUT Per-Tahun Perkembangan Kumulatif (%)

Catatan : - Jumlah Kumulatif dihitung sejak Januari 2006

- Perkembangan LPUT yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2011 s.d. Agustus 2016.


Tabel 9

Jumlah Kumulatif Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai Menurut Lokasi Pelaporan


(1) (2) (3)

Ngurah Rai Denpasar 137 53.3%

Batam 49 19.1%

Soekarno Hatta 37 14.4%

Pekan Baru 8 3.1%

Medan 6 2.3%

Pontianak 5 1.9%

Dumai 3 1.2%

Tj. Pinang 2 0.8%

Teluk Bayur 2 0.8%

Tarakan 2 0.8%

Bandung 1 0.4%

Tj. Balai Karimun 1 0.4%

Halim Perdana Kusumah 1 0.4%

Teluk Nibung 1 0.4%

Juanda 1 0.4%

Mataram 1 0.4%

Total Pelanggaran

Pembawaan Uang Tunai257 100.0%

%Lokasi Pelaporan

Jumlah

Jan-2006

s.d. Agustus-

2016

Grafik 13

Perbandingan Jumlah Kumulatif Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai Menurut Lokasi Pelaporan


137

49

37

8

6

5

3

2

2

2

1

1

1

1

1

1

Ngurah Rai Denpasar

Batam

Soekarno Hatta

Pekan Baru

Medan

Pontianak

Dumai

Tj. Pinang

Teluk Bayur

Tarakan

Bandung

Tj. Balai Karimun

Halim Perdana Kusumah

Teluk Nibung

Juanda

Mataram

17


D. Laporan dari Penyedia

Barang dan Jasa (PBJ)

Laporan dari PBJ telah diatur dalam UU TPPU, Pasal 17 ayat (1). Laporan dari PBJ mulai efektif diterima PPATK sejak Mei 2012.

Jumlah Laporan Transaksi dari PBJ (LTPBJ) yang disampaikan kepada PPATK selama Agustus 2016 tercatat bertambah sebanyak 4.129 Laporan, atau naik sebesar 98,8 persen (m-to-m) dibandingkan jumlah pada bulan sebelumnya, atau naik 42,5 persen dibandingkan jumlah pada Agustus 2015.

Dengan adanya penambahan tersebut, jumlah LTPBJ yang diterima PPATK selama Januari 2016 s.d. Agustus 2016 tercatat sebanyak 28.394 laporan.

Dengan demikian, bila diakumulasikan sejak Mei 2012, jumlah LTPBJ yang diterima PPATK hingga Agustus 2016 telah mencapai 133.250 laporan yang berasal dari 323 PBJ.

Dari sejumlah 28.394 LTPBJ yang dilaporkan selama Januari 2016 s.d. Agustus 2016, sebagian besar laporan transaksi yang dilaporkan berasal dari PBJ di bidang Properti, yaitu sebanyak 19.710 laporan atau 69,4 persen, diikuti oleh Pedagang Kendaraan Bermotor sebanyak 8.065 laporan atau 28,4 persen, Pedagang Perhiasan/Logam Mulia sebanyak 540 laporan atau 1,9 persen, Balai Lelang sebanyak 75 laporan atau 0,3 persen, dan Pedagang Barang Seni/Antik sebanyak 4 laporan atau 0,0 persen.

Tabel 10

Jumlah Kumulatif Laporan Transaksi dari Penyedia Barang dan Jasa (PBJ) Mei 2012 s.d. Agustus 2016

Agustus-

2015

Kumulatif s.d.

Agustus-2015

Jan-2015

s.d. Des-

2015

Juli-2016Agustus-

2016

Kumulatif s.d.

Agustus-2016

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Ø Perusahaan Properti 34,414 2,145 17,436 28,785 1,149 2,703 19,710 82,909 201

Ø Pedagang Kendaraan Bermotor 26,062 694 6,502 12,513 890 1,357 8,065 46,640 108

Ø Pedagang Perhiasan/logam mulia 1,853 57 498 825 26 40 540 3,218 4

Ø Balai Lelang 276 2 31 66 12 29 75 417 10

Ø Barang Seni / Antik 0 0 0 0 0 0 4 4 0

Ø Tidak terklasifikasi 21 0 41 41 0 0 0 62 0

Total LTPBJ 62,626 2,898 24,508 42,230 2,077 4,129 28,394 133,250 323

Jumlah PBJ

Pelapor

Mei 2012

s.d.

Agustus-

2016

Jenis Perusahaan

Penyedia Barang dan Jasa Lainnya (PBJ)

Tahun

2012-2014

Tahun 2015Jumlah

LTPBJ Mei

2012 s.d.

Agustus-

2016

Tahun 2016

Catatan : Laporan dari PBJ diterima sejak Mei 2012, setelah diundangkannya UU TPPU (November 2010).

UU TPPU Pasal 17 Ayat (1) : ”Pihak Pelapor meliputi: a. penyedia jasa keuangan:

1. bank; 2. perusahaan pembiayaan; 3. perusahaan asuransi dan

perusahaan pialang asuransi; 4. dana pensiun lembaga keuangan; 5. perusahaan efek; 6. manajer investasi; 7. kustodian; 8. wali amanat; 9. perposan sebagai penyedia jasa giro; 10. pedagang valuta asing; 11. penyelenggara alat pembayaran

menggunakan kartu; 12. penyelenggara e-money dan/atau e-

wallet; 13. koperasi yang melakukan kegiatan

simpan pinjam; 14. pegadaian; 15. perusahaan yang bergerak di bidang

perdagangan berjangka komoditi; atau

16. penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.

b. penyedia barang dan/atau jasa lain: 1. perusahaan properti/agen properti; 2. pedagang kendaraan bermotor; 3. pedagang permata dan

perhiasan/logam mulia; 4. pedagang barang seni dan antik;

atau 5. balai lelang.”


Grafik 14

Perbandingan Jumlah Kumulatif Laporan Transaksi dari PBJ dan Jumlah PBJ Pelapor Mei 2012 s.d. Agustus 2016

201

108

4

10

0

82,909

46,640

3,218

417

4

0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000

Perusahaan Properti

Pedagang Kendaraan Bermotor

Perhiasan / logam mulia

Balai Lelang

Barang Seni / Antik

Jumlah Laporan Transaksi Jumlah PBJ

Grafik 15 Jumlah dan Persentase Kumulatif Transaksi dari PBJ

Tahun 2016 (s.d. Agustus 2016)

Perusahaan Properti19,710

70%

Pedagang Kendaraan Bermotor

8,06528% Perhiasan /

logam mulia1295%

Balai Lelang750%

Barang Seni / Antik

40%

19


E. Laporan Transaksi

Keuangan Transfer Dana

dari/ke Luar Negeri (LTKL) Pelaksanaan kewajiban pelaporan LTKL mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2014 untuk Bank Umum dan 1 Agustus 2015 untuk PJK selain Bank Umum. Kewajiban ini sesuai dengan UU TPPU, Pasal 23 Angka 1 huruf c.

Hingga akhir Agustus 2016 sebanyak 104 PJK telah menyampaikan LTKL kepada PPATK, yang terdiri dari 80 PJK Bank Umum dan 24 PJK selain Bank Umum. Dominansi pelaporan LTKL berasal dari Bank Umum, yakni sebesar 90 persen dari keseluruhan LTKL.

Dilihat berdasarkan jenis laporan, mayoritas LTKL disampaikan oleh Bank Umum melalui LTKL SWIFT (29 persen), diikuti NON SWIFT oleh selain Bank Umum (37 persen), dan KUPU (34 persen).

Jumlah LTKL SWIFT yang disampaikan PJK Bank kepada PPATK selama Januari 2014 s.d. Agustus 2016 sebanyak 15,8 juta LTKL, dengan rata-rata penerimaan per bulan sebanyak 493,6 ribu laporan atau sebanyak 24,7 ribu laporan/hari (1 bulan = 20 hari).

Dilihat berdasarkan jumlah laporan, sebagian besar LTKL SWIFT merupakan LTKL Incoming, yakni sebanyak 9,4 juta Laporan atau 59,3 persen sedangkan LTKL Outgoing sebanyak 6,4 juta Laporan atau 40,7 persen. Namun bila dilihat berdasarkan nilai dana yang ditransaksikan pada LTKL SWIFT, nilai transfer dana ke luar negeri (Outgoing) lebih besar daripada nilai transfer dana yang masuk dari luar negeri (Incoming). Hal ini dikarenakan besarnya rata-rata transfer dana Outgoing lebih besar daripada Incoming, yakni masing-masing sebesar Rp1.361 juta untuk setiap LTKL Outgoing dan Rp969 juta untuk setiap LTKL Incoming.

UU TPPU Pasal 23 Angka 1 : “Penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a wajib menyampaikan laporan kepada PPATK yang meliputi: c. Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri..” Peraturan Kepala PPATK No: PER-12/1.02/PPATK/06/13 tentang Tata Cara Penyampaian LTKL bagi Penyedia Jasa Keuangan Pasal 1 Angka 4: Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari Pengirim Asal yang bertujuan memindahkan sejumlah Dana dari dan ke luar wilayah Indonesia kepada Penerima yang disebutkan dalam Perintah Transfer Dana sampai dengan diterimanya Dana oleh Penerima.

Grafik 17 Jumlah LTKL

Menurut Jenis Pihak Pelapor

BANK UMUM

90.9%

NON BANK

UMUM9.1%

Grafik 16 Jumlah Pihak Pelapor LTKL

Menurut Jenis Pihak Pelapor

BANK UMUM

8077%

NON BANK

UMUM24

23%


Grafik 18 Persentase Komposisi LTKL Menurut Jenis Laporan

Periode Januari 2014 s.d. Agustus 2016

SWIFT

29%

NON SWIFT

37%

KUPU

34%

Grafik 19

Jumlah LTKL SWIFT Menurut Jenis Laporan Periode Januari 2014 s.d. Agustus 2016

Outgoing

6,424,279

41%Incoming9,371,161

59%

Grafik 20 Total Nilai LTKL SWIFT Menurut Jenis Laporan

Periode Januari 2014 s.d. Agustus 2016

OutgoingRp4,547,319,

848,467,690

52%IncomingRp4,124,185,

116,965,79048%

21


Grafik 21 Perkembangan Jumlah LTKL SWIFT Bank Periode Agustus 2015 s.d. Agustus 2016

200

228

255

215 208195

175

212 203 198

227

174193

288321

354

291

330

266 266

315 313313

385

263

294

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16

Ribu Laporan

Outgoing Incoming

Grafik 22 Perkembangan Total Nilai (Rp) LTKL SWIFT Bank

Periode Agustus 2015 s.d. Agustus 2016

334 345

366479

370268 239

314 323 324

608

320290

1,421

470

341312 330

224 224293 308 294

448

271

416

50

350

650

950

1,250


Triliun Rp

Outgoing

Incoming

Grafik 23 Perkembangan Rata-rata Nilai (Rp) LTKL SWIFT Bank

Periode Agustus 2015 s.d. Agustus 2016

1,666 1,512

1,437

2,228

1,784

1,3731,368

1,4801,592 1,641

2,682

1,8361,502

4,938

1,463

963 1,073 998844 841

929 984 9401,166

1,031

1,413

500.0

1,500.0

2,500.0

3,500.0

4,500.0

5,500.0


Juta Rp/Laporan

Outgoing

Incoming


F. Laporan

Penundaan Transaksi

(LPT)

Sesuai UU TPPU Pasal 26, Penyedia jasa keuangan dapat melakukan penundaan Transaksi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penundaan Transaksi dilakukan. Berikut ini perkembangan pelaporan LPT sampai dengan Agustus 2016.

Jumlah LPT yang dilaporkan oleh PJK kepada PPATK selama Agustus 2016 tercatat sebanyak 39 Laporan, atau naik sebesar 62,5 persen dibandingkan jumlah pada Juli 2016.

Dengan penambahan tersebut, jumlah LPT yang diterima PPATK selama Januari 2016 s.d. Agustus 2016 tercatat sebanyak 257 laporan.

Mayoritas penundaan transaksi selama Januari 2016 s.d. Agustus 2016 dilakukan oleh PJK Bank (93,8 persen), terutama Bank Negara (61,9 persen) dan BPD (26,8 persen). Sebagian besar transaksi yang ditunda berupa transfer (49,8 persen). Dilihat dari profil terlapor, mayoritas terlapor adalah perorangan (99,2 persen) dengan profesi utama sebagai Pengusaha/Wiraswasta (30,7 persen), Pegawai Swasta (21,4 persen), Pelajar/Mahasiswa (14,0 persen), dan Ibu Rumahtangga (12,5 persen).

Bila dilihat dari besaran nominalnya, sebagian besar transaksi yang ditunda selama Januari 2016 s.d. Agustus 2016 bernilai dibawah Rp100 juta (93,0 persen). Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan pemenuhan aspeknya, sebagian besar LPT selama periode tersebut atau sebanyak 96,1 persen telah memenuhi aspek formil, namun disisi lain belum memenuhi aspek materil.

Bila dilihat menurut domisili PJK Penunda Transaksi, mayoritas dari transaksi yang ditunda selama Januari 2016 s.d. Agustus 2016 terjadi di Propinsi DKI Jakarta (47,1 persen), Sumatera Selatan (27,2 persen), Jawa Barat (10,9 persen), dan Banten (3,5 persen).

Alasan Penundaan Transaksi: Sebagian besar transaksi yang ditunda oleh PJK atau sebanyak 52,5 persen, belum teridentifikasi dengan jelas alasan yang menjadi pertimbangan penundaan transaksi sesuai ketentuan UU TPPU. Dari sejumlah transaksi yang telah teridentifikasi alasan penundaannya, sebagian besar LPT didasari atas pertimbangan bahwa Pengguna Jasa melakukan transaksi yang patut diduga menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana.

UU TPPU Pasal 26 Ayat (1) : (1) Penyedia jasa keuangan dapat

melakukan penundaan Transaksi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penundaan Transaksi dilakukan.

(2) Penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Pengguna Jasa: a. melakukan Transaksi yang patut

diduga menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);

b. memiliki rekening untuk menampung Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); atau

c. diketahui dan/atau patut diduga menggunakan Dokumen palsu.

(3) Pelaksanaan penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam berita acara penundaan Transaksi.

(4) Penyedia jasa keuangan memberikan salinan berita acara penundaan Transaksi kepada Pengguna Jasa.

(5) Penyedia jasa keuangan wajib melaporkan penundaan Transaksi kepada PPATK dengan melampirkan berita acara penundaan Transaksi dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak waktu penundaan Transaksi dilakukan.

(6) Setelah menerima laporan penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) PPATK wajib memastikan pelaksanaan penundaan Transaksi dilakukan sesuai dengan Undang-Undang ini.

(7) Dalam hal penundaan Transaksi telah dilakukan sampai dengan hari kerja kelima, penyedia jasa keuangan harus memutuskan akan melaksanakan Transaksi atau menolak Transaksi tersebut.

23


Grafik 24 Perkembangan Bulanan Jumlah LPT yang Diterima PPATK

Agustus 2015 s.d. Agustus 2016

36

43

28

36 36

23

33 34 34

41

29

24

39

0

20

40

60


Tabel 11 Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK

Berdasarkan Jenis PJK Pelapor s.d. Agustus 2016

Agustus-

2015

Tahun 2015

(s.d. Agustus-

2015)

Jan-2015

s.d. Des-

2015

Juli-2016Agustus-

2016

Tahun 2016

(s.d. Agustus-

2016)


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Bank 32 336 472 22 35 241 93.8 6.1 9.4 -28.3

Ø Bank Negara 26 257 353 6 13 159 61.9 -51.9 -50.0 -38.1

Ø Bank Swasta 0 21 30 0 1 11 4.3 0.0 n.a. -47.6

Ø BPD 4 54 84 16 19 69 26.8 375.0 375.0 27.8

Ø Bank Asing 1 1 2 0 1 1 0.4 0.0 0.0 0.0

Ø Bank Campuran 1 3 3 0 1 1 0.4 n.a. 0.0 -66.7

Non Bank 4 23 30 2 4 16 6.2 33.3 0.0 -30.4

Ø Asuransi 3 22 29 2 4 16 6.2 33.3 33.3 -27.3

Ø Pasar Modal 1 1 1 0 0 0 0.0 n.a. -100.0 -100.0

Total LPT 36 359 502 24 39 257 100.0 8.3 8.3 -28.4


(Dalam Persen)

Jenis Pihak Pelapor

Jumlah LPT% Distribusi

Tahun 2016

(s.d. Agustus-2016)

Tabel 12

Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK Berdasarkan Pemenuhan Aspek Formil dan Aspek Materil

s.d. Agustus 2016

Agustus-

2015

Tahun 2015

(s.d. Agustus-

2015)

Jan-2015

s.d. Des-

2015

Juli-2016Agustus-

2016

Tahun 2016

(s.d. Agustus-

2016)


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Aspek Formil dan Aspek Materil

terpenuhi0 3 6 0 1 8 3.1 0.0 n.a. 166.7

Aspek Formil terpenuhi, namun Aspek

Materil tidak terpenuhi35 355 495 24 38 247 96.1 8.6 8.6 -30.4

Aspek Formil tidak terpenuhi, namun

Aspek Materil terpenuhi0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Aspek Formil dan Aspek Materil tidak

terpenuhi1 1 1 0 0 2 0.8 n.a. -100.0 100.0

Total LPT 36 359 502 24 39 257 100.0 8.3 8.3 -28.4

Pemenuhan Aspek Formil

dan Aspek Materil

Laporan Penundaan Transaksi

Jumlah LPT% Distribusi

Tahun 2016

(s.d. Agustus-2016)


(Dalam Persen)

Keterangan: (1) Aspek formil terpenuhi bila Berita Acara/Pernyataan telah dilakukan penundaan transaksi dibuat tidak lebih dari 24 jam

setelah transaksi ditunda. (2) Aspek materil terpenuhi bila transaksi yang ditunda bernilai Rp100 juta atau lebih.



Berdasarkan Jenis Transaksi Yang Ditunda

s.d. Agustus 2016

Agustus-

2015

Tahun 2015

(s.d. Agustus-

2015)

Jan-2015

s.d. Des-

2015

Juli-2016Agustus-

2016

Tahun 2016

(s.d. Agustus-

2016)


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Transfer 18 140 212 11 23 128 49.8 53.3 27.8 -8.6

Tarik/Setor Tunai 4 29 46 2 4 30 11.7 -33.3 0.0 3.4

SMS/Mobile Banking 1 18 24 2 3 13 5.1 200.0 200.0 -27.8

Polis Asuransi 1 11 15 1 2 10 3.9 0.0 100.0 -9.1

Remittance 1 7 7 0 0 3 1.2 n.a. -100.0 -57.1

Incoming Valas 0 0 5 0 0 2 0.8 -100.0 n.a. n.a.

Saham 1 1 1 0 0 0 0.0 n.a. -100.0 -100.0

Penukaran Valas 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Internet Banking 0 1 3 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0

Redemption penyertaan 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Pembayaran 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Kirim Valas 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Tidak Terisi 6 107 127 4 5 39 15.2 0.0 -16.7 -63.6

Lainnya 4 45 62 4 2 32 12.5 -33.3 -50.0 -28.9

Total LPT 36 359 502 24 39 257 100.0 8.3 8.3 -28.4

Jumlah LPT % Distribusi

Tahun 2016

(s.d. Agustus-2016)


(Dalam Persen)Jenis Transaksi Yang Ditunda


Berdasarkan Jenis Terlapor dan Jenis Pekerjaan Utama Terlapor Perorangan

s.d. Agustus 2016

Agustus-

2015

Tahun 2015

(s.d. Agustus-

2015)

Jan-2015

s.d. Des-

2015

Juli-2016Agustus-

2016

Tahun 2016

(s.d. Agustus-

2016)


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Perorangan 35 355 497 24 39 255 99.2 11.4 11.4 -28.2

Ø Pengusaha/Wiraswasta 17 124 178 4 17 79 30.7 54.5 0.0 -36.3

Ø Pegawai Swasta 1 41 73 5 7 55 21.4 40.0 600.0 34.1

Ø Pelajar/Mahasiswa 2 38 48 6 3 36 14.0 200.0 50.0 -5.3

Ø Ibu Rumahtangga 0 18 34 3 6 32 12.5 20.0 n.a. 77.8

Ø Pedagang 4 20 33 1 3 10 3.9 -40.0 -25.0 -50.0

Ø Buruh 3 13 15 1 0 7 2.7 n.a. -100.0 -46.2

Ø PNS 0 5 5 1 0 5 1.9 n.a. n.a. 0.0

Ø PEPS 3 7 10 0 1 4 1.6 0.0 -66.7 -42.9

Ø Pengajar/Dosen 0 2 3 0 1 2 0.8 n.a. n.a. 0.0

Ø TNI/POLRI (Termasuk Pensiunan) 1 3 3 0 0 1 0.4 n.a. -100.0 -66.7

Ø Profesional 0 2 3 0 0 0 0.0 -100.0 n.a. -100.0

Ø TKW 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Ø Belum/Tidak Bekerja 1 2 2 1 0 3 1.2 n.a. -100.0 50.0

Ø Tidak Teridentifikasi 3 80 90 2 1 21 8.2 -83.3 -66.7 -73.8

Korporasi 1 4 5 0 0 2 0.8 -100.0 -100.0 -50.0

Total LPT 36 359 502 24 39 257 100.0 8.3 8.3 -28.4


Tahun 2016

(s.d. Agustus-2016)

Jenis Terlapor dan

Pekerjaan Utama

Terlapor Perorangan


(Dalam Persen)


Berdasarkan Kategori Nominal Transaksi Yang Ditunda

s.d. Agustus 2016

Agustus-

2015

Tahun 2015

(s.d. Agustus-

2015)

Jan-2015

s.d. Des-

2015

Juli-2016Agustus-

2016

Tahun 2016

(s.d. Agustus-

2016)


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Ø Dibawah Rp100 juta 35 345 479 23 34 239 93.0 6.3 -2.9 -30.7

Ø Rp100 juta s.d. Rp1 miliar 1 11 17 1 4 10 3.9 33.3 300.0 -9.1

Ø Diatas Rp1 miliar 0 3 6 0 1 8 3.1 0.0 n.a. 166.7

Total LPT 36 359 502 24 39 257 100.0 8.3 8.3 -28.4


(Dalam Persen)% Distribusi

Tahun 2016

(s.d. Agustus-2016)

Kategori Nominal Transaksi

Jumlah LPT

25


Tabel 16

Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK Berdasarkan Propinsi Kantor PJK Pelapor Penundaan Transaksi

s.d. Agustus 2016

Agustus-

2015

Tahun 2015

(s.d. Agustus-

2015)

Jan-2015

s.d. Des-

2015

Juli-2016Agustus-

2016

Tahun 2016

(s.d. Agustus-

2016)


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

DKI JAKARTA 10 163 232 5 16 121 47.1 -20.0 60.0 -25.8

SUMSEL 5 48 73 16 18 70 27.2 500.0 260.0 45.8

JAWA BARAT 12 51 76 0 3 28 10.9 -50.0 -75.0 -45.1

BANTEN 3 13 15 1 0 9 3.5 -100.0 -100.0 -30.8

JAWA TIMUR 3 24 33 0 0 8 3.1 -100.0 -100.0 -66.7

RIAU 0 7 10 1 1 6 2.3 n.a. n.a. -14.3

SUMUT 1 10 10 0 0 3 1.2 n.a. -100.0 -70.0

KALTIM 0 0 0 0 1 2 0.8 n.a. n.a. n.a.

LAMPUNG 0 9 10 0 0 2 0.8 n.a. n.a. -77.8

JAWA TENGAH 1 8 12 0 0 1 0.4 -100.0 -100.0 -87.5

SULTRA 0 1 1 0 0 1 0.4 n.a. n.a. 0.0

SULTENG 0 0 1 1 0 1 0.4 n.a. n.a. n.a.

KALTENG 1 5 5 0 0 1 0.4 n.a. -100.0 -80.0

SUMBAR 0 5 5 0 0 1 0.4 n.a. n.a. -80.0

JAMBI 0 0 2 0 0 1 0.4 n.a. n.a. n.a.

NAD 0 1 1 0 0 1 0.4 n.a. n.a. 0.0

DIY 0 0 1 0 0 1 0.4 n.a. n.a. n.a.

SULUT 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

NTT 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

KALSEL 0 1 1 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0

PAPUA 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

MALUKU 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

KALBAR 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

BALI 0 3 3 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0

SULBAR 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

BENGKULU 0 0 1 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

SULSEL 0 4 4 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0

GORONTALO 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

KEP BABEL 0 3 3 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0

NTB 0 1 1 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0

KEPRI 0 2 2 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0

Total LPT 36 359 502 24 39 257 100.0 8.3 8.3 -28.4


Tahun 2016

(s.d. Agustus-2016)


(Dalam Persen)Propinsi Kantor PJK

Penunda Transaksi

Tabel 17 Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK Berdasarkan Jenis Alasan Penundaan Transaksi

s.d. Agustus 2016

Agustus-

2015

Tahun 2015

(s.d. Agustus-

2015)

Jan-2015

s.d. Des-

2015

Juli-2016Agustus-

2016

Tahun 2016

(s.d. Agustus-

2016)


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Pertimbangan (1) dan (2) 2 16 33 0 0 37 14.4 -100.0 -100.0 131.3

Pertimbangan (1) dan (3) 0 1 1 0 0 1 0.4 n.a. n.a. 0.0

Pertimbangan (2) dan (3) 4 8 9 0 1 2 0.8 0.0 -75.0 -75.0

Pertimbangan (1) saja 5 93 100 3 5 32 12.5 400.0 0.0 -65.6

Pertimbangan (2) saja 2 54 82 7 11 36 14.0 120.0 450.0 -33.3

Pertimbangan (3) saja 4 22 33 0 0 14 5.4 -100.0 -100.0 -36.4

Tidak Teridentifikasi 19 165 244 14 22 135 52.5 4.8 15.8 -18.2

Total LPT 36 359 502 24 39 257 100.0 8.3 8.3 -28.4

Alasan Penundaan Transaksi


Tahun 2016

(s.d. Agustus-2016)


(Dalam Persen)

Keterangan: (1) Pengguna Jasa melakukan transaksi yang patut diduga menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak

pidana; (2) Pengguna Jasa memiliki rekening untuk menampung Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana; (3) Penguna Jasa diketahui dan/atau patut diduga menggunakan Dokumen palsu.


A. Hasil Analisis (HA)

Selama Agustus 2016, PPATK telah menyampaikan kepada Penyidik sebanyak 29 HA dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 29 laporan, yang terdiri dari:

o HA Proaktif sebanyak 7 HA (24,1,3 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 7 laporan, dan

o HA Inquiry sebanyak 22 HA (75,9 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 22 laporan.

Selama tahun 2016 (s.d. Agustus 2016), PPATK telah menyampaikan kepada Penyidik sebanyak 253 HA dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 253 laporan, yang terdiri dari:

o HA Proaktif sebanyak 57 HA (22,5 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 57 laporan, dan

o HA Inquiry sebanyak 196 HA (77,5 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 196 laporan.

Setelah berlakunya UU TPPU s.d. Agustus 2016, PPATK telah menyampaikan kepada Penyidik sebanyak 2.090 HA dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 6.485 laporan, yang terdiri dari:

o HA Proaktif sebanyak 704 HA (33,7 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 1.996 laporan, dan

o HA Inquiry sebanyak 1.386 HA (66,3 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 4.489 laporan.

Dengan demikian, sejak Januari 2003 s.d. Agustus 2016, jumlah HA (tidak termasuk Hasil Pemeriksaan) yang disampaikan kepada Penyidik sudah mencapai 3.521 HA dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 9.595 laporan, yang terdiri dari:

o HA Proaktif sebanyak 1.876 HA (53,3 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 4.833 laporan, dan

o HA Inquiry sebanyak 1.645 HA (46,7 persen) denga jumlah LTKM terkait sebanyak 4.748 laporan.

Berdasarkan HA selama tahun 2016 (s.d. Agustus 2016), dugaan tindak pidana Korupsi masih menjadi tindak pidana yang paling dominan dalam HA, yaitu sebanyak 129 HA (51,0 persen). Jumlah HA dengan dugaan tindak pidana Korupsi tersebut meningkat sebesar 16,2 persen dibandingkan jumlah HA selama tahun 2015 (s.d. Agustus 2015) yang jumlahnya tercatat sebanyak 111 HA. Sementara itu, jumlah HA dengan dugaan tindak pidana di bidang perpajakan yang merupakan tindak pidana dominan berikutnya juga mengalami kenaikan sebesar 5,5 persen.

PPATK juga menyampaikan Informasi Hasil Analisis kepada pihak-pihak yang telah menjalin kerjasama pertukaran informasi dengan PPATK. Selama tahun 2016 (s.d. Agustus 2016), jumlah IHA yang disampaikan sebanyak 227 IHA.

ANALISIS & PEMERIKSAAN








UU TPPU Pasal 44 Ayat (1) : “Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, PPATK dapat: a. meminta dan menerima laporan dan informasi dari Pihak Pelapor; b. meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait; c. meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan pengembangan hasil analisis PPATK; d. meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan permintaan dari instansi penegak hukum atau mitra kerja di luar negeri; e. meneruskan informasi dan/atau hasil analisis kepada instansi peminta, baik di dalam maupun di luar negeri; f. menerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana Pencucian Uang; g. meminta keterangan kepada Pihak Pelapor dan pihak lain yang terkait dengan dugaan tindak pidana Pencucian Uang; h. merekomendasikan kepada instansi penegak hukum mengenai pentingnya melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; i. meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana; j. meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan tindak pidana Pencucian Uang; k. mengadakan kegiatan administratif lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; dan l. meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik.”

27


Tabel 18 Jumlah HA yang Disampaikan ke Penyidik dan Jumlah LTKM yang menjadi Dasar Analisis (Terkait)

Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Jenis HA Januari 2003 s.d. Agustus 2016

Agustus-

2015

Kumulatif

s.d. Agustus-

2015

Jan-2015

s.d. Des-

2015

Juli-2016Agustus-

2016

Kumulatif

s.d. Agustus-

2016(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

PROAKTIF

Ø Hasil Analisis 1,172 537 10 66 110 7 7 57 704 1,876

Ø LTKM Terkait 2,851 1,801 10 94 138 7 7 57 1,996 4,847

INQUIRY**)

Ø Hasil Analisis 259 939 25 175 251 14 22 196 1,386 1,645

Ø LTKM Terkait 259 3,643 25 574 650 14 22 196 4,489 4,748

TOTAL

Ø Hasil Analisis 1,431 1,476 35 241 361 21 29 253 2,090 3,521

Ø LTKM Terkait 3,110 5,444 35 668 788 21 29 253 6,485 9,595

Tahun 2011-

2014

Tahun 2015

Jumlah

Jenis Hasil Analisis (HA)



2003 s.d.

Agustus-

2016

Sebelum

Berlakunya UU

TPPU

No. 8 Thn 2010

(s.d. Oktober

2010)*)

Tahun 2016

Keterangan : - Cut off data per 31 Agustus 2016. - Proaktif adalah HA yang disampaikan atas insiatif PPATK. - Inquiry adalah HA yang disampaikan sebagai jawaban atas permintaan dari Apgakum. - Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010. - HA Inquiry Januari 2004 sampai dengan Desember 2008, hanya diperhitungkan sebagai catatan biasa dan tidak diperhitungkan

sebagai HA.

Grafik 25 Perkembangan Jumlah HA per-Tahun yang Disampaikan ke Penyidik

Berdasarkan Jenis HA Januari 2012 s.d. Agustus 2016

277301

456

361

253

97

70 73

110

57

180

231

383

251196

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2012 2013 2014 2015 2016

HA per-Tahun Proaktif Inquiry


Tabel 19 Jumlah Kumulatif HA yang Disampaikan ke Penyidik Berdasarkan Jenis Penyidik


Agustus-

2015

Kumulatif

s.d. Agustus-

2015

Jan-2015

s.d. Des-

2015

Juli-2016Agustus-

2016

Kumulatif

s.d. Agustus-

2016(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Ø KEPOLISIAN SAJA 0 510 14 87 135 8 18 96 741 741Ø KEJAKSAAN SAJA 104 256 10 52 72 3 4 52 380 484Ø KPK SAJA 0 428 2 46 59 7 6 56 543 543Ø KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN KPK 0 99 0 0 0 0 0 0 99 99Ø KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN 1,327 52 0 0 0 0 0 0 52 1,379Ø KEPOLISIAN DAN KPK 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2Ø KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN BNN 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2

Ø KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN

DITJEN PAJAK0 5 0 0 0 0 0 0 5 5

Ø KEJAKSAAN DAN KPK 0 7 0 0 0 0 0 0 7 7Ø DITJEN PAJAK 0 71 8 55 91 3 1 40 202 202Ø DITJEN BEA DAN CUKAI 0 9 1 1 3 0 0 1 13 13Ø BADAN NARKOTIKA NASIONAL

(BNN)0 35 0 0 1 0 0 8 44 44

JUMLAH HA 1,431 1,476 35 241 361 21 29 253 2,090 3,521

Penyidik

Sebelum

Berlakunya UU

TPPU

No. 8 Thn 2010

(s.d. Oktober

2010)*)



2003 s.d.

Agustus-

2016Tahun 2011-

2014

Tahun 2015

Jumlah

Tahun 2016

Catatan : Jumlah Inquiry belum memperhitungkan inquiry Januari 2004 s.d. Desember 2008, sebanyak 295 laporan.

Tabel 20 Jumlah HA yang Disampaikan ke Penyidik

Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Dugaan Tindak Pidana Asal Januari 2003 s.d. Agustus 2016

Agustus-

2015

Kumulatif

s.d. Agustus-

2015

Jan-2015

s.d. Des-

2015

Juli-2016Agustus-

2016

Kumulatif

s.d. Agustus-

2016(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Ø Korupsi; 580 789 16 111 155 11 10 129 1,073 1,653

Ø Penyuapan; 40 48 0 0 0 0 2 2 50 90

Ø Narkotika; 47 58 0 2 4 0 3 19 81 128

Ø Di bidang perbankan; 46 23 2 6 7 1 2 8 38 84

Ø Di bidang Pasar Modal 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1

Ø Di bidang perasuransian; 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Ø Kepabeanan; 9 14 1 1 4 0 0 1 19 28

Ø Terorisme; 19 30 1 7 15 0 1 12 57 76

Ø Pencurian; 4 5 0 0 0 0 0 0 5 9

Ø Penggelapan; 42 51 0 2 8 0 0 1 60 102

Ø Penipuan; 419 189 4 23 35 5 5 33 257 676

Ø Pemalsuan uang; 5 5 0 0 0 0 0 0 5 10

Ø Perjudian; 17 20 1 13 15 0 3 5 40 57

Ø Prostitusi; 4 0 0 0 1 0 0 1 2 6

Ø Di bidang perpajakan; 7 68 8 50 83 3 1 35 186 193

Ø Di bidang kehutanan; 6 4 0 0 3 0 0 0 7 13

Ø Di bidang kelautan dan

perikanan;

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ø Perdagangan orang; 0 3 0 1 1 0 1 1 5 5Ø Pidana lain yang diancam dengan

penjara 4 tahun atau lebih0 22 0 3 3 0 1 1 26 26

Ø Tidak Teridentifikasi / dll 185 146 2 22 27 1 0 5 178 363

JUMLAH HA 1,431 1,476 35 241 361 21 29 253 2,090 3,521

Dugaan Tindak Pidana Asal

JumlahTahun 2011-

2014

Tahun 2016

Sebelum

Berlakunya UU

TPPU

No. 8 Thn 2010

(s.d. Oktober

2010)*)



2003 s.d.

Agustus-

2016

Tahun 2015

29


Tabel 21

Jumlah HA yang Tidak Ditemukan Indikasi berkaitan dengan Tindak Pidana dan Tidak disampaikan ke Penyidik Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU

Januari 2003 s.d. Agustus 2016 (HA database)

Hasil

Analisis

LTKM

Terkait

Sebelum

Berlakunya UU TPPU

No. 8 Thn 2010

(s/d Oktober 2010)*

Januari 2003 -

Desember 2010 553 938

2011 149 323

2012 71 137

2013 35 44

2014 36 63

2015 1 1

2016

(s.d. Agustus 2016) - -

Jumlah 292 568

845 1,506 Jumlah Tahun 2003 s.d. Agustus 2015

Tahun

Sesudah

Berlakunya UU TPPU

No. 8 Thn 2010

(sejak Januari 2011)

*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010 Catatan : HA dimasukan dalam database karena tidak terindikasi terkait dugaan tindak

pidana, dianggap sesuai dengan profil dan memiliki underlying yang wajar serta keterbatasan data.

Grafik 26

Perkembangan Jumlah HA per-Tahun yang Tidak Terindikasi Tindak Pidana (HA database) dan Jumlah HA yang disampaikan ke Penyidik


71

35 36

1 0

277301

456

361

253

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2012 2013 2014 2015 2016

HA Database HA ke Penyidik


Tabel 22

Jumlah Informasi Hasil Analisis (IHA) Terkait dengan Pemberian Informasi sesuai dengan MoU dengan Lembaga/Instansi

#) Terkait Berdasarkan Lembaga/Instansi Penyampaian IHA


Agustus-

2015

Kumulatif

s.d. Agustus-

2015

Jan-2015

s.d. Des-

2015

Juli-2016Agustus-

2016

Kumulatif

s.d. Agustus-

2016(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Ø Komisi Pemberantasan

Korupsi

378 27 0 8 18 4 1 21 66 444

Ø Badan Pengawas Pemilu 9 3 0 1 1 0 0 0 4 13

Ø Komisi Yudisial 5 13 1 7 7 0 0 1 21 26

Ø Tim Tas TIPIKOR

(Bubar Tgl 11/06/2007)

1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Ø BAPEPAM-LK (Menjadi OJK Th.

2012)

34 14 0 0 0 0 0 0 14 48

Ø Bank Indonesia 8 11 0 0 2 0 0 4 17 25

Ø Dirjen Pajak 47 8 3 11 35 2 2 46 89 136

Ø Kementrian Luar Negeri 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Ø Kementrian Kehutanan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Ø Badan Pemeriksa Keuangan 13 8 0 1 5 0 1 1 14 27

Ø Badan Pengawasan Keuangan

dan Pembangunan

6 0 0 0 0 0 0 0 0 6

Ø Kementrian Keuangan 39 79 3 18 31 1 4 18 128 167

Ø Lembaga Penjamin Simpanan 1 0 0 0 1 1 0 4 5 6

Ø Ditjen Bea dan Cukai 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2

Ø Badan Narkotika Nasional 12 2 0 2 2 0 0 3 7 19

Ø Kementrian Hukum dan HAM 1 18 0 2 2 0 0 0 20 21

Ø Kementrian Dalam Negeri 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1

Ø Ombudsman 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2

Ø Kementrian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi

0 1 0 1 1 0 0 1 3 3

Ø Kementerian Koordinator

Bidang Politik, Hukum, dan

Keamanan

0 2 0 0 0 0 0 2 4 4

Ø KPPU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ø Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 0 11 0 1 2 0 0 3 16 16

Ø Kementerian Lingkungan

Hidup dan Kehutanan RI

0 0 0 3 3 0 0 0 3 3

Ø Kementerian Kelautan dan

Perikanan RI

0 0 0 4 5 1 2 5 10 10

Ø Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian RI

0 0 0 1 1 0 0 0 1 1

Ø Kementerian Komunikasi dan

Informatika RI

0 0 1 4 4 0 0 4 8 8

Ø Kementerian Agama RI 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1

Ø Tentara Nasional Indonesia 0 0 0 0 2 0 1 9 11 11

Ø BNPB 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

Ø Kementerian Pertahanan 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5

Ø Bappenas 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2

Ø Kementerian Pekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat

0 0 0 0 0 0 1 2 2 2

Ø Badan Kepegawaian Negara 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

Ø Kementerian Kesehatan 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1

Ø Kementerian Agraria dan Tata

Ruang / Badan Pertanahan

0 0 0 0 0 0 1 1 1 1

Ø Lainnya 6 102 6 51 78 14 16 91 271 277

JUMLAH IHA 563 302 14 115 201 23 32 227 730 1,293

Instansi

Jumlah

Tahun 2016Tahun 2011-

2014

Sebelum

Berlakunya UU

TPPU

No. 8 Thn 2010

(s.d. Oktober

2010)*)



2003 s.d.

Agustus-

2016

Tahun 2015

*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010. #) Pada periode sebelum berlakunya UU TPPU No.8 Tahun 2010, Instansi KPK, Ditjen Pajak, BNN, Ditjen Bea dan Cukai belum

dinyatakan sebagai instansi yang berwenang untuk menerima HA dari PPATK.

31


B. Karakteristik Terlapor

Berdasarkan HA

Berdasarkan register data HA Proaktif selama tahun 2016

(s.d. Agustus 2016) yang berjumlah sebanyak 57 LHA,

mayoritas terlapor HA proaktif adalah perorangan

(56,1 persen atau sebanyak 32 HA).

Dilihat berdasarkan nominal transaksinya, mayoritas HA

proaktif selama tahun 2016 (s.d. Agustus 2016) bernominal di

atas Rp5 Miliar, yakni sebesar 73,1 persen atau sebanyak 38

HA.

Berdasarkan lokus kejadiannya, diketahui bahwa sebagian

besar kasus dugaan TPPU dalam HA proaktif terjadi di

Propinsi DKI Jakarta atau sebesar 61,4 persen.

Tabel 23 Perkembangan HA Proaktif Berdasarkan Kategori Terlapor

s.d. Agustus 2016

Agustus-

2015

Tahun 2015

(s.d. Agustus-

2015)

Jan-2015 s.d.

Des-2015Juli-2016

Agustus-

2016

Tahun 2016

(s.d. Agustus-

2016)


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Perorangan 9 57 90 0 0 32 56.1 -100.0 -100.0 -43.9

Ø Laki-Laki 8 46 74 0 0 30 52.6 -100.0 -100.0 -34.8

Ø Perempuan 1 11 16 0 0 2 3.5 -100.0 -100.0 -81.8

Perusahaan/korporasi 1 9 20 7 7 25 43.9 -12.5 600.0 177.8

Total HA Proaktif 10 66 110 7 7 57 100.0 -66.7 -30.0 -13.6

Kategori Terlapor

Jumlah HA% Distribusi

Tahun 2016

(s.d. Agustus-2016)


(Dalam Persen)

Grafik 27 Persentase HA Proaktif Berdasarkan Kategori Nominal Transaksi HA


Dibawah Rp1

Miliar7.78%

Rp1 Miliar - Rp2

Miliar9.69% Rp2 Miliar - Rp3

Miliar1.9

Rp3 Miliar - Rp4

Miliar1.92%

Rp4 Miliar - Rp5

Miliar5.8

Di atas Rp 5

Miliar73.1

UU TPPU Pasal 1 Angka 9 : “Setiap Orang adalah orang perseorangan atau Korporasi.”


Tabel 24 Perkembangan HA Proaktif

Menurut Locus (Tempat Kejadian) Indikasi Terjadinya Tindak Pidana s.d. Agustus 2016

Agustus-

2015

Tahun 2015

(s.d. Agustus-

2015)

Jan-2015 s.d.

Des-2015Juli-2016

Agustus-

2016

Tahun 2016

(s.d. Agustus-

2016)


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Nanggroe Aceh Darussalam 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Sumatera Utara 0 0 1 1 0 3 5.3 n.a. n.a. n.a.

Sumatera Barat 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Sumatera Selatan 0 1 1 0 0 1 1.8 n.a. n.a. 0.0

Bengkulu 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Jambi 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Riau 0 2 2 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0

Kepulauan Riau 0 1 1 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0

Lampung 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Kep Bangka Belitung 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Banten 1 1 3 0 0 1 1.8 n.a. -100.0 0.0

DKI Jakarta 8 49 82 4 4 35 61.4 -77.8 -50.0 -28.6

Jawa Barat 0 2 2 0 2 4 7.0 n.a. n.a. 100.0

Jawa Tengah 0 4 5 0 0 1 1.8 -100.0 n.a. -75.0

Jawa Timur 0 0 2 0 0 3 5.3 n.a. n.a. n.a.

DI Yogyakarta 0 0 0 1 0 1 1.8 n.a. n.a. n.a.

Bali 0 0 1 0 0 1 1.8 n.a. n.a. n.a.

Nusa Tenggara Barat 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Nusa Tenggara Timur 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Maluku 0 0 0 0 0 1 1.8 n.a. n.a. n.a.

Maluku Utara 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Kalimantan Barat 0 0 0 0 0 1 1.8 n.a. n.a. n.a.

Kalimantan Timur 0 2 2 0 0 3 5.3 n.a. n.a. 50.0

Kalimantan Tengah 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Kalimantan Selatan 1 3 3 1 0 1 1.8 n.a. -100.0 -66.7

Sulawesi Utara 0 0 1 0 0 0 0.0 -100.0 n.a. n.a.

Sulawesi Selatan 0 0 2 0 0 0 0.0 -100.0 n.a. n.a.

Sulawesi Tengah 0 1 1 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0

Sulawesi Tenggara 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Sulawesi Barat 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Gorontalo 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Papua 0 0 1 0 1 1 1.8 n.a. n.a. n.a.

Papua Barat 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Total HA Proaktif 10 66 110 7 7 57 100.0 -66.7 -30.0 -13.6

Propinsi

Jumlah HA% Distribusi

Tahun 2016

(s.d. Agustus-2016)


(Dalam Persen)

Catatan : Provinsi kejadian terlapor merupakan locus (tempat kejadian) dugaan tindak pidana yang berindikasi dalam HA terdiri dari seluruh dugaan tindak pidana, dan juga dari seluruh profil pekerjaan.

33


Cat

atan

: T

erka

it d

eng

an

sel

uru

h t

ind

ak

pid

an

a s

eba

ga

ima

na

dim

aks

ud

da

lam

pa

sal 2

UU

No

.8 t

ah

un

20

10

, ta

np

a m

emb

eda

kan

pro

file

ter

lap

or.

Gam

bar

2.

Pe

me

taan

Pro

pin

si M

enu

rut

Kat

ego

ri P

ers

en

tase

Lo

cus

(Te

mp

at K

ejad

ian

)

Du

gaan

Tin

dak

Pid

ana

yan

g T

erin

dik

asik

an d

alam

HA

Pro

akti

f

Jan

uar

i 20

16

s.d

. A

gust

us

20

16

Pe

me

taan

Me

nu

rut

Locu

s (t

em

pat

kej

adia

n)

du

gaan

tin

dak

pid

ana

yan

g te

rin

dik

asik

an d

alam

HA

Jan

uar

i 20

03

s.d

. M

are

t 2

01

3

Pe

me

taan

Men

uru

t Lo

cus

(te

mp

at k

ejad

ian

)

du

gaan

tin

dak

pid

ana

yan

g te

rin

dik

asik

an d

alam

HA

Jan

uar

i 20

03

s.d

. M

are

t 2

01

3

Pe

me

taan

Men

uru

t Lo

cus

(te

mp

at k

ejad

ian

)

du

gaan

tin

dak

pid

ana

yan

g te

rin

dik

asik

an d

alam

HA

Jan

uar

i 20

03

s.d

. M

are

t 2

01

3

Pe

me

taan

Men

uru

t Lo

cus

(te

mp

at k

ejad

ian

)

du

gaan

tin

dak

pid

ana

yan

g te

rin

dik

asik

an d

alam

HA

Jan

uar

i 20

03

s.d

. M

are

t 2

01

3

Pe

me

taan

Men

uru

t Lo

cus

(te

mp

at k

ejad

ian

)

du

gaan

tin

dak

pid

ana

yan

g te

rin

dik

asik

an d

alam

HA

Jan

uar

i 20

03

s.d

. M

are

t 2

01

3

Pe

me

taan

Men

uru

t Lo

cus

(te

mp

at k

ejad

ian

)

du

gaan

tin

dak

pid

ana

yan

g te

rin

dik

asik

an d

alam

HA

Jan

uar

i 20

03

s.d

. M

are

t 2

01

3

Pe

me

taan

Men

uru

t Lo

cus

(te

mp

at k

ejad

ian

)

du

gaan

tin

dak

pid

ana

yan

g te

rin

dik

asik

an d

alam

HA

Jan

uar

i 20

03

s.d

. M

are

t 2

01

3


C. HA Pendanaan Terorisme

Sepanjang tahun 2016 (hingga Agustus 2016), terdapat

12 HA yang terkait dengan dugaan tindak pidana terorisme.

Dengan demikian, sejak Januari 2003 s.d. Agustus 2016, jumlah

seluruh HA yang telah disampaikan kepada penyidik terkait

dengan dugaan tindak pidana terorisme sebanyak

92 HA, yang terdiri dari:

o HA Proaktif : sebanyak 40 HA

o HA Inquiry : sebanyak 52 HA (sudah termasuk Inquiry

pada periode Januari tahun 2007 s.d. Desember 2008

dimana pada periode tersebut belum dicatat sebagai HA)

Jumlah LTKM yang disampaikan PJK kepada PPATK terkait

dengan HA dengan dugaan tindak pidana terorisme sejak

Januari 2003 s.d. Agustus 2016 sebanyak 254 LTKM.

Tabel 25 Jumlah HA dengan Dugaan Tindak Pidana Terorisme

Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Jenis HA Januari 2003 s.d. Agustus 2016

Proaktif Inquiry

Sebelum

Berlakunya UU TPPU

No. 8 Thn 2010

(s/d Oktober 2010)*

Januari 2003 -

Desember 20108 27 35 35

2011 3 6 9 44

2012 6 1 7 51

2013 3 2 5 56

2014 3 6 9 65

2015 11 4 15 80

2016

(s.d. Agustus 2016)6 6 12 92

Jumlah 32 25 57 92

40 52 92

TahunHasil Analisis

Jumlah

HA

Jumlah

Kumulatif

HA

Sesudah

Berlakunya UU TPPU

No. 8 Thn 2010

(Sejak Januari 2011)

Jumlah Jan-2003 s.d. Agustus-2016

*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010. - HA Inquiry Januari 2004 sampai dengan Desember 2008, hanya diperhitungkan sebagai catatan

biasa dan tidak diperhitungkan sebagai HA.

UU TPPU Pasal 2 Ayat (2) : “Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.” Pasal 93: “Dalam hal ada perkembangan konvensi internasional atau rekomendasi internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan pendanaan terorisme, PPATK dan instansi terkait dapat melaksanakan ketentuan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

35


Grafik 28

Perkembangan Jumlah per-Tahun dan Kumulatif HA Terkait dengan Dugaan Tindak Pidana Terorisme


51

56

65

80

92

7 5 9 15 120

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2012 2013 2014 2015 2016

Jumlah Kumulatif Jumlah Per-Tahun

Catatan : Jumlah Kumulatif pada tahun 2010 dihitung sejak Januari 2003.

Grafik 29 Perkembangan Jumlah per-Tahun dan Kumulatif LTKM

Terkait dengan HA dengan Dugaan Tindak Pidana Terorisme Januari 2003 s.d. Agustus 2016

191204

230242

254

33 13 26 12 120

50

100

150

200

250

300

2012 2013 2014 2015 2016

Jumlah Kumulatif Jumlah per Tahun

Catatan : Jumlah Kumulatif pada tahun 2010 dihitung sejak Januari 2003.


Grafik 30

Jumlah dan Persentase Kumulatif HA yang Disampaikan ke Penyidik, Terkait dengan

Dugaan Tindak Pidana Terorisme Januari 2003 s.d. Agustus 2016

Proaktif

25 HA36%

Inquiry

44 HA64%

Tabel 26 Jumlah LTKM Yang Disampaikan PJK Kepada PPATK

Terkait Dengan HA dengan Dugaan Tindak Pidana Terorisme Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Januari 2003 s.d. Agustus 2016

Jumlah LTKMJumlah

Kumulatif LTKM

Sebelum

Berlakunya UU TPPU

No. 8 Thn 2010

(s/d Oktober 2010)*

Januari 2003 -

Desember 2010128 128

2011 30 158

2012 33 191

2013 13 204

2014 26 230

2015 12 242

2016

(s.d. Agustus 2016)12 254

Jumlah 126 254

254

Tahun

Sesudah

Berlakunya UU TPPU

No. 8 Thn 2010


Jumlah Jan-2003 s.d. Agustus-2016

*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010.

37


D. Hasil Pemeriksaan (HP)

Selama Agustus 2016, terdapat penambahan 4 Laporan Hasil

Pemeriksaan (LHP) yang disampaikan PPATK kepada kepada

Aparat Penegak Hukum, yang terdiri dari 3 LHP kepada

Penyidik Kepolisian dan 1 LHP kepada Penyidik Ditjen Pajak.

Dengan demikian, jumlah keseluruhan LHP yang telah

disampaikan oleh PPATK ke Penyidik sejak berlakunya UU TPPU

hingga akhir Agustus 2016 tercatat tetap sebanyak 75 Laporan,

dengan perincian: 22 LHP diantaranya disampaikan ke Penyidik

Kepolisian, 29 LHP ke Penyidik Kejaksaan, 33 LHP ke Penyidik

KPK, 12 LHP ke Ditjen Pajak, 4 LHP ke Penyidik BNN, 3 LHP

masing-masing ke Gubernur BI dan Ditjen Bea Cukai, serta 1

LHP ke Panglima TNI, Ketua Dewan OJK, Kemendagri, dan

Kementerian Koperasi dan UKM.

Berkaitan dengan perkara TPPU yang telah diperiksa oleh

PPATK sejak berlakunya UU TPPU, pemeriksaan telah dilakukan

setidaknya terhadap 5.836 rekening Pihak Terkait yang

tersebar pada 632 PJK.

Tabel 27 Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang disampaikan oleh PPATK per Bulan


Kepolisian Kejaksaan KPK BNN DJP DJBCGubernur

BI

Panglima

TNI

Ketua Dewan

OJKKemendagri

Kemenkop &

UKM

Tahun 2011 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0

Tahun 2012 13 7 10 5 1 0 0 2 0 0 0 0

Tahun 2013 10 4 4 6 0 1 0 0 0 0 0 0

Tahun 2014 19 2 7 7 1 4 1 1 1 1 1 1

Tahun 2015 20 1 3 9 1 6 0 0 0 0 0 0

Maret 2015 3 - 1 - 1 1 - - - - - -

Mei 2015 1 - - 1 - - - - - - - -

Juni 2015 5 1 - 2 - 2 - - - - - -

Agustus 2015 2 - - 1 - 1 - - - - - -

Desember 2015 9 - 2 5 - 2 - - - - - -

Tahun 2016 8 3 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0

Maret 2016 3 - - 1 1 - 1 - - - - -

Mei 2016 1 - - - - - 1 - - - - -

Agustus 2016 4 3 - - - 1 - - - - - -

Jumlah 75 22 29 33 4 12 3 3 1 1 1 1

Periode Jumlah LHP

Jumlah HP ke Penyidik Jumlah IHP ke Penyidik Lainnya Jumlah IHP ke Instansi Lainnya

UU TPPU Pasal 1 Angka 8 : “Hasil Pemeriksaan adalah penilaian akhir dari seluruh proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional yang disampaikan kepada penyidik.” Pasal 90 Ayat (1) : “Dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, PPATK dapat melakukan kerja sama pertukaran informasi berupa permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi dengan pihak, baik dalam lingkup nasional maupun internasional, yang meliputi: a. instansi penegak hukum; b. lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan; c. lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; d. lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang; dan e. financial intelligence unit negara lain.” Pasal 47 Ayat (1) dan Ayat (2) : ”PPATK membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya secara berkala setiap 6 (enam) bulan.” “Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.“


Tabel 28 Jumlah HP Berdasarkan Tahun Penyampaian


Tahun Jumlah LHP Jumlah PJKJumlah

Rekening

2011 5 16 137

2012 13 117 780

2013 10 58 471

2014 19 95 1,410

2015 20 200 1,831

2016 (s.d. Agustus 2016) 8 146 1,207

Jumlah Kumulatif 75 632 5,836

Grafik 31 Perkembangan Jumlah HP, Jumlah PJK, dan Jumlah Rekening yang Diperiksa


5

13 10 19 20 8 7516 117 58 95200 146

632

137

780

471

1,410

1,831

1,207

5,836

2011 2012 2013 2014 2015 2016 (s.d. Agustus

2016)

Jumlah Kumulatif

Jumlah LHP Jumlah PJK Jumlah Rekening

39


E. Tindak Lanjut Terhadap

HA/HP

Terhadap LHA dan/atau LHP yang telah disampaikan kepada penyidik, PPATK telah melakukan pemantauan tindak lanjut (feedback). Tindak lanjut oleh penyidik tersebut diantaranya dapat berupa pengumpulan bahan dan keterangan/penelahaan, penyelidikan, penyidikan, dalam proses penuntutan, pemeriksaan di persidangan, ataupun sudah berkekuatan hukum tetap. HA/HP PPATK juga digunakan untuk mendukung proses pelacakan aset, mendorong peningkatan pendapatan negara melalui optimalisasi penerimaan pajak, serta mendukung validitas LHKPN.

Tindak lanjut terhadap LHA/LHP yang disampaikan kepada penyidik dalam publikasi ini masih terbatas pada tindak lanjut LHA/LHP yang telah disampaikan oleh Penyidik kepada PPATK, selama periode Januari 2010 s.d. Januari 2015.

Berdasarkan register feedback LHA/LHP, diketahui bahwa penerimaan feedback LHA/LHP dari Instansi Penyidik TPPU belum optimal. Tingkat rasio penyampaian feedback hanya mencapai 39,5 persen saja dengan rasio tertinggi dimiliki Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu RI disusul oleh KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian RI. Sedangkan untuk feedback LHP, diketahui bahwa dari 47 LHP yang telah disampaikan PPATK kepada Apgakum, regulator/instansi terkait selama 2011-

2014, PPATK hanya menerima 7 feedback saja.

Grafik 32 Perbandingan Jumlah LHA dengan Feedback yang diterima berdasarkan instansi Penyidik TPPU*)

Januari 2010 s.d. Januari 2015

56

5

38

3

49

6 34

10

83

16

2

14

8

25

4

0 2

54

28.7%

38.6%

51.2%

0.0%

20.0%

65.1%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

0

100

200

300

400

500

600

POLRI KEJAKSAAN KPK BNN DJBC DJP

LHA yang diterima LHA yang ditindaklanjuti Rasio Tindak Lanjut (%)

UU TPPU Pasal 44 Ayat (1) : “Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, PPATK dapat :

j. meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan tindak pidana Pencucian Uang.”


Grafik 33

Perbandingan per Tahun Jumlah LHP yang disampaikan dan Jumlah Feedback LHP yang diterima

Januari 2011 – Januari 2015

5

13

10

19

0 0 0

7

0

5

10

15

20

2011 2012 2013 2014

LHP yang disampaikan

Feedback yang diterima

Grafik 34 Perbandingan Jumlah LHP yang disampaikan

dan Jumlah Feedback LHP yang diterima dari Penyidik Januari 2011 – Januari 2015

18

26

23

2

5

1

1

6

2

4

0

0

0

0

1

0

0 10 20 30

Kepolisian

Kejaksaan

KPK

BNN

DJP

DJBC

Panglima TNI

LainnyaLHP yang disampaikan

Feedback yang diterima

41


F. Permintaan Informasi

Kepada PJK/PBJ

Terkait HA

Terkait kegiatan analisis transaksi keuangan, selama Agustus 2016, PPATK telah menyampaikan sebanyak 465 permintaan informasi, dengan rincian 442 permintaan informasi kepada PJK, dan 23 permintaan informasi kepada instansi terkait lainnya.

Dengan demikian, jumlah permintaan informasi yang disampaikan kepada PJK/PBJ/instansi lainnya dalam rangka mendukung penyusunan HA sejak Januari 2010 s.d. Agustus 2016 telah mencapai sebanyak 16.635 permintaan.

Sebagian besar permintaan informasi selama Januari 2010 s.d. Agustus 2016 disampaikan kepada PJK Bank (84,4 persen atau 14.039 permintaan), kepada PJK Non Bank (15,1 persen atau 2.516 permintaan), serta kepada regulator/instansi lainnya (0,5 persen atau 80 permintaan).

Tabel 29 Jumlah Permintaan Informasi Kepada PJK /PBJ Berdasarkan Jenis PJK/PBJ/Instansi


Tahun Bank Non BankRegulator/

Instansi Lainnya Jumlah

2012 1,317 146 0 1,463

2013 1,154 121 21 1,296

2014 2,756 284 8 3,048

2015 3,205 616 4 3,825

2016

(s.d. Agustus 2016)2,816 539 47 3,402

Jumlah Jan 2010 -

s.d. Agustus 201614,039 2,516 80 16,635

% Distribusi 84.4 15.1 0.5 100.0


Grafik 35 Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif Permintaan Informasi Kepada PJK /PBJ


6,360

9,408

13,233

1,463 1,296 3,048 3,825 3,402

25.6%

47.9%

40.7%

25.7%

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

2012 2013 2014 2015 2016

(s.d. Agustus 2016)Jumlah Kumulatif Jumlah per Tahun

Grafik 36 Perkembangan Jumlah Permintaan Informasi Kepada PJK /PBJ per tahun

Berdasarkan Jenis PJK/PBJ Januari 2012 s.d. Agustus 2016

1,3171,154

2,756

3,2052,816

146 121284

616 539

0 21 8 4 470

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

2012 2013 2014 2015 2016 (s.d. Agustus

2016)Bank Non Bank Regulator/

Instansi Lainnya

43


G. Pengaduan Masyarakat

(Dumas)

Sejak Januari 2013 s.d. Agustus 2016, PPATK telah menerima 518 Dumas, dengan 330 Dumas diantaranya disampaikan selama tahun 2016 (s.d. Agustus 2016).

Sebagian besar Dumas selama tahun 2016 (s.d. Agustus 2016) disampaikan oleh Pihak Pelapor berupa Individu, yakni sebanyak 27 Dumas atau sebesar 81,8 persen. Sedangkan Dumas yang disampaikan oleh Lembaga sebanyak 6 Dumas saja atau sebesar 18,2 persen.

Terhadap 33 laporan Dumas yang telah disampaikan oleh Pihak Pelapor kepada PPATK selama Agustus 2015 s.d. Agustus 2016, tercatat keseluruhan Laporan atau sebesar 100,0 persen Dumas telah ditindaklanjuti.

Tabel 30 Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Disampaikan Kepada PPATK


Individu Lembaga Total

2013 33 54 87

2014 219 63 282

2015 99 17 116

2016 (s.d. Agustus-2016) 27 6 33

Jumlah

Jan-2013 s.d. Agustus-2016378 140 518

PeriodeJenis Pelapor

Grafik 37 Distribusi Pengaduan Masyarakat yang DIsampaikan Kepada PPATK

Berdasarkan Jenis Pihak Pelapor Selama Tahun 2016 (s.d. Agustus 2016)

Individu27

82%

Lembaga6

18%


Tabel 31 Rasio Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat oleh PPATK

Berdasarkan Jenis Pihak Pelapor Dumas Selama Agustus 2015 s.d. Agustus 2016


Jumlah Laporan Dumas 27 6 33

Jumlah Dumas yang

DitindaklanjutI27 6 33

Rasio Tindak Lanjut Dumas 100.0% 100.0% 100.0%

Pengaduan Masyarakat

Tahun 2016

(s.d. Agustus-2016)

Jenis Pelapor

Grafik 38 Perbandingan Jumlah Dumas yang diterima terhadap Jumlah Dumas yang telah ditindaklanjuti oleh PPATK

Berdasarkan Jenis Pihak Pelapor Dumas Selama Tahun 2016 (s.d. Agustus 2016)

27

6

33

27

6

33

0

5

10

15

20

25

30

35


Jumlah Laporan Dumas Jumlah Dumas yang DitindaklanjutI

45


A. Putusan Pengadilan

Terkait TPPU

Berdasarkan data terkini, telah terdapat 141 perkara TPPU yang telah diputus oleh Pengadilan sejak Januari 2005 s.d. Agustus 2016.

Selama periode tersebut, sebagian besar Putusan Pengadilan terkait TPPU diputus oleh Pengadilan (mencakup Pengadilan Negeri/Tipikor, Pengadilan Tinggi, dan atau Mahkamah Agung) di wilayah DKI Jakarta, yaitu sebanyak 65 putusan atau 46,1 persen.

Putusan yang telah diputus oleh Pengadilan terkait TPPU adalah hukuman maksimal selama 18 tahun dan denda maksimal sebesar Rp15 Miliar.

Sebagian besar putusan Pengadilan perkara TPPU terkait dengan tindak pidana asal Korupsi, yakni sebanyak 40 putusan atau 28,4 persen dari total keseluruhan putusan TPPU.

Tabel 32 Jumlah Kumulatif Putusan Pengadilan Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang

Menurut Propinsi Januari 2005 s.d. Agustus 2016

PropinsiKumulatif

2005 s.d. 2016

(s.d. Agustus 2016)

%

Distribusi

Banda Aceh 4 2.8

Sumatera Utara 9 6.4

Lampung 1 0.7

Riau 3 2.1

Kepri 2 1.4

Sumatera Selatan 2 1.4

DKI Jakarta 65 46.1

Banten 3 2.1

Jawa Barat 10 7.1

Jawa Tengah 18 12.8

Jawa Timur 5 3.5

Bali 5 3.5

Sulawesi Utara 1 0.7

Kalimantan Timur 2 1.4

Kalimantan Barat 3 2.1

Kalimantan Selatan 5 3.5

Papua Barat 1 0.7

Sulawesi Tengah 1 0.7

Sulawesi Barat 1 0.7

Jumlah 141 100.0

LAIN-LAIN

LAIN-LAIN

LAIN-LAIN

LAIN-LAIN

LAIN-LAIN

LAIN-LAIN

LAIN-LAIN

LAIN-LAIN

UU TPPU Pasal 69: “Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.” Pasal 77: “Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.”


Grafik 39 Perbandingan Jumlah Kumulatif Putusan Pengadilan Terkait TPPU Menurut Dugaan Tindak Pidana Asal


1

1

1

1

2

2

5

6

13

16

17

36

40

Pencurian

Penyuapan

Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai

Kehutanan

Psikotrapika

Perjudian

Tindak Pidana Lain yang berkaitan dengan TPPU

Pemalsuan Surat

Perbankan

Penggelapan

Penipuan

Narkotika

Korupsi

Tabel 33 Jumlah Kumulatif Putusan Pengadilan Terkait TPPU Menurut Dugaan Tindak Pidana Asal


Tindak Pidana Asal

Kumulatif

2005 s.d. 2016

(s.d. Agustus 2016)

%

Distribusi

Penggelapan 16 11.3

Penipuan 17 12.1

Narkotika 36 25.5

Psikotropika 2 1.4

Pencurian 1 0.7

Korupsi 40 28.4

Pemalsuan Surat 6 4.3

Perbankan 13 9.2

Perjudian 2 1.4

Penyuapan 1 0.7

Tindak Pidana Lain yang

berkaitan dengan TPPU5 3.5

Pelanggaran

Pembawaan Uang Tunai1 0.7

Kehutanan 1 0.7

Jumlah 141 100.0

47


Tabel 34 Putusan Pengadilan Terkait TPPU Menurut Tahun Putusan dan Hukuman


Minimal Maksimal Minimal Maksimal

Sebelum

Berlakunya UU TPPU

No. 8 Thn 2010

(s/d Oktober 2010) *

Januari 2003 - Desember

201038 5 (bulan) 17 5,000,000 15,000,000,000 72,555,000,000

2011 4 7 10 300,000,000 500,000,000 8,300,000,000

2012 51 1 13 50,000,000 10,000,000,000 12,600,000,000

2013 12 - - - - -

2014 22 - 18 - - -

2015 10 - - - - -

2016

(s.d. Agustus 2016)4 - - - - -

Jumlah 103 1 18 50,000,000 10,000,000,000 20,900,000,000

141 5 (bulan) 18 5,000,000 15,000,000,000 93,455,000,000

Total Denda

(dalam rupiah)

Sesudah

Berlakunya UU TPPU

No. 8 Thn 2010


Jumlah

TahunJumlah

Putusan

Hukuman Penjara

(dalam Tahun)

Hukuman Denda

(dalam Rupiah)


Grafik 40 Perkembangan Jumlah Putusan Pengadilan Terkait TPPU Berdasarkan Dugaan Tindak Pidana Asal


93

105

127137 141

51 12 22 10 40

20

40

60

80

100

120

140

160

2012 2013 2014 2015 2016

Kumulatif Putusan Jumlah Putusan


B. Keterangan Ahli

Berdasarkan data terkini, dalam mendukung proses penegakan hukum TPPU, PPATK telah memenuhi sebanyak 147 permintaan keterangan ahli selama tahun 2016 (s.d. Agustus 2016).

Bila diakumulasikan sejak Januari 2008 s.d. Agustus 2016, telah terdapat 793 permintaan Keterangan Ahli dari beberapa instansi yang telah dipenuhi PPATK.

Mayoritas permintaan Keterangan Ahli selama Januari 2008 s.d. Agustus 2016 tersebut berasal dari Kepolisian, yakni sebanyak 452 permintaan atau 57,0 persen dari seluruh permintaan yang telah dipenuhi oleh PPATK.

Bila dilihat berdasarkan periode berlakunya UU TPPU, PPATK telah memenuhi permintaan keterangan ahli sebanyak 734 permintaan sejak tahun 2011. Selama periode ini, sebagian besar permintaan keterangan ahli yang dapat dipenuhi oleh PPATK juga berasal dari Kepolisian, yakni sebanyak 419 permintaan atau sebanyak 57,1 persen dari keseluruhan permintaan yang telah dipenuhi oleh PPATK.

Tabel 35 Jumlah Permintaan Keterangan Ahli Dari PPATK Berdasarkan Instansi Pemohon


2011 2012 2013 2014 20152016

(s.d. Agustus-

2016)

Jumlah

BADAN RESERSE DAN KRIMINAL

(BARESKRIM) 14 11 19 15 19 19 6 89 103

KEPOLISIAN DAERAH (POLDA) &

RESOR (POLRES) 19 35 21 30 86 71 87 330 349

KEJAKSAAN AGUNG RI 26 24 37 45 49 33 27 215 241

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

(KPK) - - 1 4 1 1 - 7 7

BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) - 8 21 16 10 7 27 89 89

KOMISI INFORMASI PUSAT (KIP) - 1 - - - - - 1 1

PENGADILAN MILITER - 1 - - - - - 1 1

DITJEN PAJAK - - - - - 2 - 2 2

Jumlah 59 80 99 110 165 133 147 734 793

Jumlah Tahun

2008 s.d.

Agustus-2016

Instansi

Sesudah

Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010


Sebelum

Berlakunya UU TPPU No. 8

Thn 2010

(s/d Oktober 2010)*


49


Grafik 41

Perbandingan Jumlah Permintaan Keterangan Ahli Kepada PPATK Berdasarkan Instansi Pemohon Januari 2008 s.d. Agustus 2016

103

349

241

7

89

1 1 2

BARESKRIM POLDA & POLRES KEJAKSAAN KPK BADAN NARKOTIKA

NASIONAL (BNN)

KOMISI INFORMASI PUSAT (KIP)

PENGADILAN MILITER

DITJEN PAJAK

Grafik 42 Perkembangan Jumlah Permintaan Keterangan Ahli Kepada PPATK dan

Jumlah Kumulatif Putusan Pengadilan Terkait TPPU Januari 2008 s.d. Agustus 2016

348

513

646

793

99 110 165 133 147

93 105127 137 141

-

200

400

600

800

2012 2013 2014 2015 2016

Jumlah Kumulatif Keterangan Ahli

Jumlah Keterangan Ahli per Tahun

Jumlah Kumulatif Putusan Pengadilan


C. Audit

Berdasarkan data terkini, dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor, selama tahun 2016 (s.d. Agustus 2016), PPATK telah melakukan kegiatan 102 audit terhadap Pihak Pelapor, baik kepada Pihak Pelapor Penyedia Jasa Keuangan maupun Penyedia Barang/Jasa Lainnya.

Bila dilihat menurut jenis pihak Pelapor, sebagian besar audit yang dilakukan selama tahun 2016 (s.d. Agustus 2016) dilakukan terhadap Perusahaan Properti/Agen Properti (41,2 persen), Bank (18,6 persen), Pedagang Kendaraan Bermotor (16,7 persen), dan Perusahaan Efek dan Manajer Investasi (12,7 persen).

Bila diakumulasi sejak Januari 2005, jumlah keseluruhan pelaksanaan audit yang telah dilakukan oleh PPATK terhadap PJK/PBJ s.d. Agustus 2016 telah mencapai 982 audit, atau meningkat 11,6 persen dibandingkan jumlah akumulasi audit Januari 2005 s.d. Desember 2015 (880 audit).

UU TPPU Pasal 43: “Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, PPATK berwenang: c. melakukan audit kepatuhan atau audit

khusus; d. menyampaikan informasi dari hasil

audit kepada lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Pihak Pelapor;”

Tabel 36 Jumlah Pihak Pelapor yang telah di Audit

*) Berdasarkan Jenis Pihak Pelapor

s.d. Agustus 2016

Agustus-

2015

Tahun 2015

(s.d. Agustus-

2015)

Des-2015Jan-2015 s.d. Des-

2015Juli-2016

Agustus-

2016

Tahun 2016

(s.d. Agustus-

2016)


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

PENYEDIA JASA KEUANGAN:

Bank 8 16 0 19 2 2 19 18.6 n.a. -75.0 18.8

Perusahaan Pembiayaan 0 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Perusahaan Asuransi dan Pialang

Asuransi0 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Dana Pensiun Lembaga Keuangan 0 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Perusahaan Efek dan Manajer

Investasi0 4 0 4 0 0 13 12.7 n.a. n.a. 225.0

Perposan 0 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Kegiatan Usaha Penukaran Valuta

Asing0 15 0 16 0 2 10 9.8 n.a. n.a. -33.3

Koperasi Simpan Pinjam 0 1 0 2 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0

Pegadaian 0 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Penyelenggara Kegiatan Usaha

Pengiriman Uang0 2 0 2 0 0 1 1.0 n.a. n.a. -50.0

PENYEDIA BARANG DAN JASA:

Perusahaan Properti/Agen Properti 13 47 5 76 3 6 42 41.2 20.0 -53.8 -10.6

Pedagang Kendaraan Bermotor 0 6 0 7 0 4 17 16.7 n.a. n.a. 183.3

Pedagang Permata dan

Perhiasan/Logam Mulia0 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Pedagang Barang Seni dan Antik 0 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Balai Lelang 0 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Total Audit 21 91 5 126 5 14 102 100.0 180.0 -33.3 12.1


(Dalam Persen)

Jenis Pihak Pelapor

Jumlah Audit% Distribusi Tahun

2016

(s.d. Agustus-2016)

*) Mencakup audit kepatuhan dan audit khusus.

51


Grafik 43

Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif Audit Kepada Pihak Pelapor Januari 2012 s.d. Agustus 2016

573658

754880

982

14.8%

14.6%

16.7%

11.6%

86 85 96 126 1020

200

400

600

800

1,000

2012 2013 2014 2015 2016

Jumlah Kumulatif Perkembangan (%) Jumlah per-Tahun

Grafik 44 Perbandingan Jumlah Pihak Pelapor yang telah di Audit Berdasarkan Jenis Pihak Pelapor


280

63

96

0

115

1

98

7

1

31

124

51

13

0

0

0 50 100 150 200 250 300

Bank

Perusahaan Pembiayaan

Perusahaan Asuransi dan …

Dana Pensiun Lembaga …

Perusahaan Efek dan …

Perposan

Kegiatan Usaha Penukaran …

Koperasi Simpan Pinjam

Pegadaian

Penyelenggara Kegiatan …

Perusahaan Properti/Agen …

Pedagang Kendaraan …

Pedagang Permata dan …

Pedagang Barang Seni dan …

Balai Lelang


D. Pertukaran Informasi

Selama Januari 2016 s.d. Agustus 2016, terdapat 84 pertukaran informasi yang dilakukan antara PPATK dengan FIU lain.

Dengan demikian, jumlah pertukaran informasi sejak berlakunya UU TPPU pada tanggal 22 November 2010 s.d. Agustus 2016 tercatat sebanyak 739 pertukaran informasi, dengan 313 kali atau 42,4 persen masing-masing merupakan penyampaian informasi Financial Intellegence Unit (FIU) lain kepada PPATK berdasarkan permintaan FIU lain (Outgoing Information).

Dengan demikian, sejak Januari 2003 s.d Agustus 2016, pertukaran informasi yang melibatkan FIU lain sebanyak 1.145 pertukaran informasi.

Sebagian besar pertukaran informasi, didominasi oleh informasi yang berasal Incoming Mutual Request (Outgoing Information), yaitu sebanyak 511 informasi atau sebesar 44,6 persen.

Tabel 37 Jumlah Pertukaran Informasi per Tahun Berdasarkan Jenis Pertukaran Informasi

Januari 2003 s.d. Agustus 2016 Sebelum

Berlakunya UU TPPU

No. 8 Thn 2010

(s/d Oktober 2010)*

Januari 2003 -

Desember 20102011 2012 2013 2014 2015

2016

(s.d. Agustus-

2016)

Jumlah

1 Outgoing Mutual Request

(Incoming Information) 163 32 9 36 15 15 6 113 276 24.1

2 Incoming Mutual Request

(Outgoing Information) 198 59 46 52 46 71 39 313 511 44.6

3 Spontaneous Incoming

Information 37 5 - 18 43 194 32 292 329 28.7

4 Spontaneous Outgoing

Information 8 - - 1 4 9 7 21 29 2.5

406 96 55 107 108 289 84 739 1,145 100.0

% Distribusi

Jumlah

No. Jenis Pertukaran Informasi

Sesudah

Berlakunya UU TPPU

No. 8 Thn 2010


Jumlah

Tahun 2003

s.d. Agustus

2016


Keterangan: 1. Outgoing Mutual Request (Incoming Information) : PPATK mengirimkan permintaan informasi kepada FIU lain, dan PPATK menerima informasi

yang diminta. 2. Incoming Mutual Request (Outgoing Information) : PPATK menerima permintaan informasi dari FIU lain, dan PPATK memberikan informasi yang

diminta. 3. Spontaneous Incoming Information : PPATK menerima informasi dari FIUs secara spontan (tanpa diminta). 4. Spontaneous Outgoing Information : PPATK memberikan informasi kepada FIU lain secara spontan (tanpa diminta).

Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip berdasarkan EGMONT Group yang merupakan wadah perhimpunan FIU seluruh dunia.

UU TPPU Pasal 88 Ayat (1) dan Ayat (2) : “Kerja sama nasional yang dilakukan PPATK dengan pihak yang terkait dituangkan dengan atau tanpa bentuk kerja sama formal.” “Pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pihak yang mempunyai keterkaitan langsung atau tidak langsung dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang di Indonesia.” Pasal 89 Ayat (1) dan Ayat (2) : “Kerja sama internasional dilakukan oleh PPATK dengan lembaga sejenis yang ada di negara lain dan lembaga internasional yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.” “Kerja sama internasional yang dilakukan PPATK dapat dilaksanakan dalam bentuk kerja sama formal atau berdasarkan bantuan timbal balik atau prinsip resiprositas. Pasal 90 Ayat (1): “Dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, PPATK dapat melakukan kerja sama pertukaran informasi berupa permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi dengan pihak, baik dalam lingkup nasional maupun internasional, ….”

53


Grafik 45 Perkembangan Jumlah Pertukaran Informasi per-Tahun Berdasarkan Jenis Pertukaran Informasi


9

36

15 15 6

46 52 46

71

39

0

18

43

194

32

0 1 4 9 7 0

50

100

150

200

250

2012 2013 2014 2015 2016

Outgoing Mutual Request (Incoming Information) Incoming Mutual Request (Outgoing Information)

Spontaneous Incoming Information Spontaneous Outgoing Information

Grafik 46 Jumlah dan Persentase Kumulatif Pertukaran Informasi Antara PPATK Dengan FIU Lain

Berdasarkan Jenis Informasi Januari 2003 s.d. Agustus 2016

Outgoing Mutual

Request (Incoming

Information), 276, 24%

Incoming Mutual

Request (Outgoing

Information), 511, 45%

Spontaneous

Incoming Information, 329,

29%

Spontaneous

Outgoing Information, 29, 2%


E. Nota Kesepahaman

(MoU)

Selama Agustus 2016, terdapat 3 penandatangan MoU baru yang terdiri dari 2 MoU antara PPATK dengan FIU luar negeri serta 1 MoU dengan Lembaga/Instansi dalam negeri.

FIU luar negeri yang menandatangani MoU dengan PPATK pada Agustus 2016 adalah FIU Tajikistan pada 1 Agustus 2016 di Jakarta dan FIU Lao PDR pada 11 Agustus 2016 di Bali. Sementara itu, MoU dalam negeri ditandatangani antara PPATK dengan Badan Intelijen Negara pada 4 Agustus 2016 di Jakarta.

Dengan adanya penambahan 3 MoU tersebut, maka sejak Januari 2003 s.d. Agustus 2016, telah terdapat sebanyak 141 Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani oleh PPATK, dengan 52 MoU diantaranya merupakan MoU dengan FIU luar negeri serta 89 MoU dengan Lembaga/Instansi di dalam negeri.

Bila dilihat berdasarkan periode penandatanganannya, 63 MoU ditandatangani setelah berlakunya UU TPPU pada bulan November 2010, yang terdiri dari 15 MoU dengan FIU dan 48 MoU dengan Lembaga/Instansi dalam negeri. Sementara itu, 78 MoU ditandatangani sebelum berlakunya UU TPPU, dengan 37 MoU dengan FIU dan 41 MoU dengan Lembaga/Instansi dalam negeri.

Tabel 38

Jumlah MoU Berdasarkan Tahun Penandatangan Antara PPATK dengan FIU Atau Instansi/Lembaga,


Internasional

(FIU)

Nasional

(Instansi/

Lembaga)

Jumlah % Distribusi

Sebelum

Berlakunya UU TPPU

No. 8 Thn 2010

(s/d Oktober 2010)*

Januari 2003 -

Desember 201037 41 78 55.3

2011 5 9 14 9.9

2012 2 11 13 9.2

2013 2 8 10 7.1

2014 3 7 10 7.1

2015 1 9 10 7.1

2016

(s.d. Agustus 2016)2 4 6 4.3

Jumlah 15 48 63 44.7

52 89 141 100.0

Tahun

Sesudah

Berlakunya UU TPPU

No. 8 Thn 2010

(sejak Januari 2011)

Jumlah


UU TPPU Pasal 88: (1) Kerja sama nasional yang dilakukan

PPATK dengan pihak yang terkait dituangkan dengan atau tanpa bentuk kerja sama formal.

(2) Pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pihak yang mempunyai keterkaitan langsung atau tidak langsung dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang d Indonesia.

Pasal 90 ayat (1): “Dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, PPATK dapat melakukan kerja sama pertukaran informasi berupa permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi dengan pihak, baik dalam lingkup nasional maupun internasional, yang meliputi: a. instansi penegak hukum; b. lembaga yang berwenang melakukan

pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan;

c. lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;

d. lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang; dan

e. financial intelligence unit negara lain.”

55


Grafik 47

Perkembangan Jumlah MoU yang Telah Ditandatangani antara

PPATK dengan FIU atau Instansi/Lembaga,


3

3

5

7

5 5 5

4

5

2 2

3

1

25 4

1 1

7

5

12

6

9

118

7

9

4

0

2

4

6

8

10

12

14

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

FIU Dalam Negeri

Grafik 48

Jumlah dan Persentase Kumulatif MoU yang Telah Ditandatangani antara

PPATK dengan FIU atau Instansi/Lembaga,


Internasional

(FIU)52

37%Nasional

(Instansi/Lembaga)

8963%

Tabel 39

FIU dari Negara ASEAN Yang Telah Memiliki MoU dengan PPATK

Tempat Tanggal/Bulan/Tahun

1 Thailand Bangkok 24 Maret 2003

2 Malaysia Malaysia 31 Juli 2003

3 Philippines Brunei Darussalam 5 Oktober 2004

4 Vietnam Jakarta 18 Agustus 2010

5 Myanmar Jakarta 14 November 2006

6 Brunei Darussalam Jakarta 17 Desember 2008

Singapore 17 September 2013

Jakarta 25 September 2013

8 Kamboja Jakarta 22 September 2015

9 Laos Bali 11 Agustus 2016

Penandatangan Nota Kesepahaman

Ket

7 Singapura

No. Negara (FIU)


Tabel 40

Lembaga/Organisasi Domestik Yang Telah Memiliki MoU dengan PPATK

Tempat Tanggal Keterangan

1 Bank Indonesia Jakarta 5 Februari 2003 Diperbaharui pada 18 Maret 2010 dan 5 Maret 2015 (disertai

Perjanjian Kerjasama pada 5 Maret 2015)

2 Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) Jakarta 20 Oktober 2003

3 Ditjen Pajak Jakarta 28 Oktober 2003 Diperbaharui pada 19 Oktober 2011

4 Ditjen Lembaga Keuangan (LK) Jakarta 28 Oktober 2003

5 Ditjen Bea & Cukai Jakarta 31 Oktober 2003

6 Center For International Forestry Research Jakarta 16 Januari 2004

7 Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta 29 April 2004 Diperbaharui pada 12 Februari 2015

8 Kepolisian Negara RI Jakarta 16 Juni 2004 Diperbaharui pada 18 April 2011

9 Kejaksaan Agung RI Jakarta 27 September 2004 Diperbaharui pada 18 April 2011

10 Departemen Kehutanan Jakarta 28 Maret 2005

11 Badan Pemeriksa Keuangan Jakarta 25 September 2006 Diperbaharui pada 24 Februari 2015

12 Itjen Departemen Keuangan Jakarta 12 Januari 2007

13 Komisi Yudisial Jakarta 1 Februari 2007

14 Ditjen Administrasi Hukum Umum Jakarta 6 Maret 2007

15 Ditjen Imigrasi Jakarta 6 Maret 2007

16 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Jakarta 19 April 2007

17 Badan Narkotika Nasional Jakarta 13 Juni 2007 Diperbaharui pada 14 Oktober 2011

18 Pemerintah Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Banda Aceh 15 Agustus 2007

19 Universitas Surabaya Jakarta 17 April 2008

20 STIE Perbanas Surabaya Surabaya 31 Juli 2008

21 Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 17 September 2008 Diperbaharui pada 16 November 2015

22 Badan Pengawas Pemilu Jakarta 6 November 2008 Diperbaharui pada 7 Juli 2010

23 Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Jakarta 7 November 2008

24 Universitas Soedirman Purwokerto 23 Januari 2009

25 Badan Pertanahan Nasional Jakarta 17 April 2009

26 Universitas Andalas Padang 18 Mei 2009

27 Ditjen Pos dan Telekomunikasi Jakarta 12 Juni 2009

28 Universitas Hasanuddin Makassar 23 Juni 2009

29 Institut Teknologi Bandung Bandung 25 Juni 2009

30 Universitas Diponogoro Semarang 12 Agustus 2009

31 Lembaga Penjamin Simpanan Jakarta 17 November 2009 Diperbaharui pada 16 Juni 2015

32 Universitas Muhammadiyah Surakarta Solo 20 November 2009

33 Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan Jakarta 3 Desember 2009

34 Universitas Indonesia Jakarta 7 Desember 2009

35 Universitas Jember Jakarta 7 Desember 2009 Diperbaharui pada 20 November 2015

36 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Jakarta 14 April 2010

37 Universitas Padjajaran Bandung 22 Juni 2010

38 Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik Jakarta 7 Juli 2010

39 Universitas Mataram Mataram 27 Juli 2010

40 Universitas Syiah Kuala Banda Aceh 8 Oktober 2010

41 Setjen Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) Jakarta 29 Desember 2010

42 Kementerian Perhubungan RI Jakarta 27 Januari 2011

43 Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Jakarta 18 April 2011

44 Universitas Pattimura Ambon 5 Mei 2011

45 Universitas Indonesia & Bank Indonesia (terkait

pendirian Pusat Kajian TPPU di UI)

Jakarta 29 Juli 2011

46 Ombudsman RI Jakarta 11 Agustus 2011

47 Universitas Sriwijaya Palembang 12 September 2011

48 Universitas Udayana Denpasar 4 Oktober 2011

49 PT. Pertamina (Persero) Jakarta 19 Oktober 2011

50 Universitas Bina Nusantara Jakarta 19 Oktober 2011

51 Universitas Esa Unggul Jakarta 10 januari 2012

52 Universitas Sumatera Utara Jakarta 30 Januari 2012

53 Universitas Airlangga Surabaya 28 Februari 2012

54 Itjen Kementerian Pekerjaan Umum Jakarta 11 April 2012

55 Itjen Kementerian Hukum dan HAM Jakarta 23 Oktober 2012

56 Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin 5 November 2012

57 Universitas Cendrawasih Jayapura 29 November 2012

58 Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Surabaya 3 Desember 2012

59 Satgas REDD Jakarta 20 Desember 2012

60 NCB Interpol Indonesia Jakarta 21 Desember 2012

61 Itjen Kementerian Agama Jakarta 26 Desember 2012

62 Setjen Mahkamah Konstitusi Jakarta 7 Januari 2013

63 LPSE Kementerian Keuangan Jakarta 5 Februari 2013

64 Sisminbakum DJAHU Kementerian Hukum & HAM Jakarta 15 Februari 2013

65 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jakarta 18 Juni 2013

66 Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) Jakarta 21 Juni 2013

67 Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil

Kementerian Dalam Negeri RI

Jakarta 30 Juli 2013

68 Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati Jakarta 27 Agustus 2013

69 Itjen Kemendikbud Jakarta 30 September 2013

70 Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil

(Perjanjian Kerja Sama)

Jakarta 30 Januari 2014

71 Keputusan Bersama antara PPATK dengan Bawaslu,

KPU, KPK, dan KIP

Jakarta 4 April 2014

72 Komisi Pemilihan Umum Jakarta 4 Februari 2014

73 Badan Pengawasan Obat Makanan Jakarta 26 Mei 2014

74 PT. Indonesia Power Jakarta 17 Oktober 2014

75 PT. PLN (persero) Jakarta 19 November 2014

76 Itjen Kementerian Komunikasi dan Informatika Jakarta 18 Desember 2014

77 Kementerian Kelautan dan Perikanan Jakarta 5 Januari 2015

78 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Jakarta 22 Januari 2015

79 Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Samarinda 12 Maret 2015

80 Kementerian Pemuda dan Olahraga Jakarta 25 Maret 2015

81PT Elang Mahkota Teknologi TbK (SCTV, Indosiar dan

Liputan6.com)Jakarta 17 April 2015

82 Kementerian Kesehatan Jakarta 30 April 2015

83 Badan SAR Nasional (BASARNAS) Jakarta 12 Mei 2015

84 Kementerian PPN/BAPPENAS Jakarta 3 Juli 2015

85 Lembaga Sandi Negara Jakarta 9 November 2015

86 Kementerian Pertahanan Jakarta 14 Maret 2016

87Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

(LKPP)Jakarta 2 Mei 2016

88 UIN Alauddin Makassar Gowa 15 Juli 2016

89 Badan Intelijen Negara Jakarta 4 Agustus 2016

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2010

No. Nama Lembaga / OrganisasiPenandatanganan Nota Kesepahaman

Tahun 2003

Tahun 2004

Tahun 2005

Tahun 2006

Tahun 2007

Tahun 2008

Tahun 2009

57


Gam

bar

3.

FIU

yan

g Te

lah

Me

mili

ki M

oU

de

nga

n P

PA

TK


Tabel 41

FIU Yang Telah Memiliki MoU dengan PPATK

Tempat Tanggal/Bulan/Tahun

1 Thailand Bangkok 24 Maret 2003

2 Malaysia Malaysia 31 Juli 2003

3 Korea Jakarta 20 Oktober 2003

4 Australia Bali 4 Februari 2004

5 Philippines Brunei Darussalam 5 Oktober 2004

6 Romania Bucharest 12 Oktober 2004

Jakarta 1 Februari 2005

Brussels 26 Januari 2005

8 Italy Rome 17 Februari 2005

9 Poland Washington 29 Juni 2005

10 Spain Washington 29 Juni 2005

Sofia 6 Oktober 2005

Jakarta 18 Oktober 2005

12 China Jakarta 29 Mei 2006

13 Mexico Limassol - Cyprus 14 Juni 2006

Ottawa 12 Oktober 2006

Jakarta 16 Oktober 2006

15 Myanmar Jakarta 14 November 2006

Jakarta 24 November 2006

Pretoria 29 November 2006

17 Cayman Island Grand Cayman 27 November 2006

Jakarta 18 Desember 2006

Tokyo 19 Desember 2006

19 Bermuda Bermuda 31 Mei 2007

20 Mauritius Bermuda 31 Mei 2007

21 New Zealand Jakarta 18 Juli 2007

Ankara 8 Agustus 2007

Jakarta 13 Agustus 2007

23 Finland Helsinki 27 September 2007

24 Georgia Georgia 10 Maret 2008

25 Croatia Jakarta 21 April 2008

26 Moldova Seoul 28 Mei 2008


Washington 6 Oktober 2008

28 Brunei Darussalam Jakarta 17 Desember 2008

29 Bangladesh Jakarta 16 Maret 2009

31 Sri Lanka Doha 27 Mei 2009

32 Macau Brisbane 10 Juli 2009

33 Fiji Island Brisbane 10 Juli 2009

34 Solomon Island Wollonggong 22 Februari 2010

35 Qatar Cartagena 30 Juni 2010

36 United Arab Emirate Cartagena 30 Juni 2010

37 Vietnam Jakarta 18 Agustus 2010

38 India New Delhi 25 Januari 2011

39 Netherlands Aruba 15 Maret 2011

40 Luxembourg Yerevan-Armenia 12 Juli 2011

41 Saudi Arabia Yerevan-Armenia 12 Juli 2011

42 Samoa Yerevan-Armenia 12 Juli 2011

43 Ukraine Saint Petersburg 10 Juli 2012

44 Russia Saint Petersburg 11 Juli 2012

45 Kazakhstan Astana 2 September 2013

Singapore 17 September 2013


47 Timor Leste Dilli 21 February 2014

48 United Kingdom of Great Britain London 25 February 2014

Jakarta 14 July 2014

Amman 10 August 2014

50 Cambodia Jakarta 22 September 2015

51 Tajikistan Jakarta 1 Agustus 2016

52 Lao PDR Bali 11 Agustus 2016

49 Jordan

Tahun 2015

46 Singapore

Tahun 2016

Tahun 2014

Tahun 2009

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2007

22 Turkey

Tahun 2008

27 United States of America

14 Canada

16 South Africa

18 Japan

Tahun 2006

No. Negara (FIU)Penandatangan Nota Kesepahaman

Tahun 2003

Tahun 2004

Tahun 2005

7 Belgium

11 Peru

STATISTIKSTATISTIKANTI PENCUCIAN UANG &

Jl. Ir H Juanda No. 35 Jakarta 10120 IndonesiaTelp.: +62213850455; +62213853922Fax.: +62213856809; +62213856826e-mail: [email protected]: http://www.ppatk.go.id

PENDANAAN TERORISME

BULLETIN

APRIL2016


CoverStatistik Biru April1 - ppatk.go.id · Pelaporan LTKM selama bulan ini lebih tinggi 101,7 persen (m-to-m) dibandingkan jumlah pada bulan lalu, dan lebih tinggi 12,6 persen dibandingkan

Documents