CoverStatistik Biru April1 - ppatk.go.id · penerimaan sebanyak 182 laporan/hari (1 bulan = 20 hari). Pelaporan LTKM selama bulan ini lebih rendah 31,0 persen (m-to-m) dibandingkan

STATISTIKSTATISTIKSTATISTIKANTI PENCUCIAN UANG &

Jl. Ir H Juanda No. 35 Jakarta 10120 IndonesiaTelp.: +62213850455; +62213853922Fax.: +62213856809; +62213856826e-mail: [email protected]: http://www.ppatk.go.id

PENDANAAN TERORISME

BULLETIN

SEPTEMBER2016

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

1

BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (SEPTEMBER 2016)

bps

Halaman

Ringkasan Eksekutif 1

Ringkasan Statistik 2

Laporan Transaksi 3

A. Laporan Transaksi

Keuangan Mencuri-

gakan (LTKM) 3

B. Laporan Transaksi

Keuangan Tunai

(LTKT) 12

C. Laporan Pembawaan

Uang Tunai (LPUT) 14

D. Laporan dari Penyedia

Barang dan Jasa 17

E. Laporan Transfer Dana

dari/ke Luar Negeri 19

F. Laporan Penundaan

Transaksi (LPT) 22

Analisis dan Pemeriksaan 26

A. Hasil Analisis (HA) 26

B. Karakteristik

Terlapor HA 31

C. HA Terkait

Pendanaan Terorisme 34

D. Hasil Pemeriksaan (HP) 37

E. Tindak Lanjut terhadap

HA/HP 39

F. Permintaan Informasi

Kepada PJK/PBJ Terkait

Hasil Analisis 41

G. Pengaduan

Masyarakat 43

Lain-lain 45

A. Putusan Pengadilan

Terkait TPPU 45

B. Keterangan Ahli 48

C. Audit 50

D. Pertukaran

Informasi Antar FIU 52

E. Nota Kesepahaman

(MoU) 54

Volume 78/Thn VII/2015

September 2016

Volume 36/Thn IV/2013

Maret 2013


Maret 2013


Maret 2013


Maret 2013


Maret 2013


Maret 2013


Maret 2013

D AF T AR I S I :

D AF T AR I S I :

D AF T AR I S I :

D AF T AR I S I :

D AF T AR I S I :

D AF T AR I S I :

D AF T AR I S I :

D AF T AR I S I :

R i n g k a s a n E k s e k u t i f

Bulletin Statistik disusun sebagai salah satu upaya PPATK untuk menyampaikan hasil pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam rangka mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU TPPU) yang mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2010. Dalam bulletin ini, statistik yang dihimpun mencakup: 1. Perkembangan aktivitas pelaporan oleh Pihak Pelapor (Penyedia

Jasa Keuangan/PJK, Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain/PBJ), serta Ditjen Bea Cukai;

2. Penyampaian hasil analisis dan hasil pemeriksaan kepada Apgakum dan/atau penyidik, serta

3. Informasi lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas PPATK.

Mengakhiri kuartal ke tiga tahun 2016, jumlah penyampaian laporan ke PPATK semakin terus bertambah. Penerimaan pelaporan terbanyak selama September 2016 terutama terkait LTKL (Swift Bank), LTKT, LTKM, dan LTPBJ, yang masing-masing bertambah sebanyak 333,0 ribu LTKL, 229,3 ribu LTKT, 3,6 ribu LTKM, dan 3,3 ribu LTPBJ. Dengan adanya penambahan laporan-laporan tersebut, jumlah keseluruhan laporan yang telah diterima PPATK sejak Januari 2003 telah mencapai 36.971.177 laporan atau meningkat sebanyak 21,3 persen dibandingkan jumlah kumulatif laporan per akhir Desember 2015. Bila diamati perkembangan bulanannya (month-to-month, disingkat m-to-m), penerimaan keseluruhan laporan di September 2016 bila dibandingkan penerimaan pada bulan sebelumnya mengalami penurunan sebesar 26,3 persen. Penurunan terbesar terjadi pada penerimaan LTKL dan LTKM, yakni masing-masing sebesar 36,4 persen dan 31,0 persen.

Terkait fungsi analisis, selama September 2016, PPATK telah menyampaikan Hasil Analisis (selanjutnya disebut HA) kepada penyidik sebanyak 52 HA, dengan 38 HA diantaranya merupakan HA inquiry (permintaan dari penyidik), dan selebihnya sebanyak 14 HA merupakan HA Proaktif (inisiatif dari PPATK). Berdasarkan jumlah HA selama periode tersebut, dugaan tindak pidana Korupsi menjadi tindak pidana yang paling dominan, yaitu sebanyak 22 HA (42,3 persen).

Sesuai amanat UU TPPU, selain melakukan fungsi analisis, PPATK juga memiliki fungsi pemeriksaan. Selama September 2016, terdapat 1 penambahan Hasil Pemeriksaan (selanjutnya disebut HP) yang disampaikan kepada Aparat Penegak Hukum. Dengan demikian, jumlah HP telah disampaikan kepada penyidik maupun Kementerian /Lembaga terkait sejak berlakunya UU TPPU, tercatat sebanyak 76 HP, dengan rincian 23 HP diantaranya disampaikan ke Penyidik Kepolisian, 29 HP ke Penyidik Kejaksaan, 33 HP ke Penyidik KPK, 12 HP ke Penyidik DJP, 4 HP ke Penyidik BNN, dan 3 HP ke Penyidik DJBC.

Sementara itu, terkait dengan putusan pengadilan, berdasarkan data terkini, hingga akhir September 2016 terdapat 106 putusan pengadilan terkait TPPU sejak berlakunya UU TPPU. Bila diakumulasikan sejak Januari 2005, jumlah putusan pengadilan terkait TPPU tercatat sudah sebanyak 144 kasus dengan hukuman maksimal penjara seumur hidup dan denda maksimal Rp32 Miliar.

Semoga buku ini dapat bermanfaat.

Jakarta, Oktober 2016

MUHAMMAD YUSUF Kepala PPATK

B u l l e t i n S t a t i s t i k

B u l e t i n S t a t i s t i k







ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORISME








2 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME (SEPTEMBER 2016)

RINGKASAN STAT I ST I K

L A P O R A N T R A N S A K S I

Periode Januari 2003 s.d. September 2016: Jumlah Laporan yang diterima PPATK s.d. September 2016

sebanyak 36.971.177 Laporan.

A. LTKM = 289.482 Laporan, bertambah 14,2 persen dibanding posisi Desember 2015. B. LTKT = 20.379.368 Laporan, bertambah 11,1 persen dibanding posisi Desember 2015. C. LTPBJ = 136.958 Laporan, bertambah 30,6 persen dibanding posisi Desember 2015. D. LPUT = 20.307 Laporan yang diperoleh melalui 21 lokasi pelaporan. E. LTKL = 16.145.062 Laporan (LTKL SWIFT Bank saja terhitung sejak Januari 2014).

Tahun 2016 (s.d. September 2016): Jumlah Laporan yang diterima sebanyak 6.484.090 Laporan

atau naik 4,6 persen dibandingkan jumlah kumulatif periode yang sama tahun 2015 (c-to-c).

A. LTKM = 35.974 Laporan, turun 12,0 persen (c-to-c). B. LTKT = 2.031.472 Laporan, naik 25,3 persen (c-to-c). C. LTPBJ = 32.102 Laporan, naik 8,1 persen (c-to-c). D. LPUT = 6.390 Laporan, naik 63.800,0 persen (c-to-c). E. LTKL = 4.378.152 Laporan, turun 2,8 persen (c-to-c).

September 2016: Jumlah Laporan yang diterima sebanyak 569.259 Laporan, atau turun 26,3 persen

dibandingkan Agustus 2016 (m-to-m), atau turun 21,1 persen dibandingkan September 2015 (y-on-y).

A. LTKM = 3.630 Laporan, turun 31,0 persen (m-to-m), atau turun 20,1 persen (y-on-y). B. LTKT = 229.267 Laporan, turun 4,0 persen (m-to-m), namun naik 14,6 persen (y-on-y). C. LTPBJ = 3.343 Laporan, turun 25,6 persen (m-to-m), atau turun 35,7 persen (y-on-y). D. LPUT = 0 Laporan. E. LTKL = 333.019 Laporan, turun 36,4 persen (m-to-m), atau turun 34,9 persen (y-on-y).

H A S I L A N A L I S I S D A N H A S I L P E M E R I K S A A N

Periode Januari 2003 s.d. September 2016: Hasil Analisis (tidak termasuk Hasil Pemeriksaan) yang disampaikan ke Penyidik

Januari 2003 s.d. September 2016 sebanyak 3.579 HA yang terkait dengan 9.653 LTKM.

A. HA - Proaktif = 1.892 HA yang terkait dengan 4.863 LTKM. - Inquiry = 1.687 HA yang terkait dengan 4.790 LTKM. B. Informasi Hasil Analisis (IHA) = 1.327 IHA. C. HA terkait Pendanaan Terorisme = 97 HA yang terkait dengan 259 LTKM. D. LHP yang disampaikan ke Penyidik/Kementerian/Lembaga Terkait = 76 Laporan.

Tahun 2016 (s.d. September 2016): HA yang disampaikan ke Penyidik selama September 2016 sebanyak 311 HA

yang terkait dengan 311 LTKM.

A. HA - Proaktif = 73 HA yang terkait dengan 73 LTKM. - Inquiry = 238 HA yang terkait dengan 238 LTKM. B. Informasi Hasil Analisis (IHA) = 261 IHA. C. HA terkait Pendanaan Terorisme = 17 HA. D. LHP yang disampaikan ke Penyidik/Kementerian/Lembaga Terkait = 9 Laporan.

3


A. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan

(LTKM)

LTKM merupakan laporan yang disampaikan oleh Penyedia Jasa Keuangan (selanjutnya disebut PJK) berdasarkan UU TPPU Pasal 23 Ayat (1) huruf a, sesuai kriteria pada Pasal 1 Angka 5.

Selama September 2016, jumlah LTKM yang disampaikan PJK kepada PPATK sebanyak 3.630 LTKM, dengan rata-rata penerimaan sebanyak 182 laporan/hari (1 bulan = 20 hari). Pelaporan LTKM selama bulan ini lebih rendah 31,0 persen (m-to-m) dibandingkan jumlah pada bulan lalu, dan lebih rendah 20,1 persen dibandingkan dengan jumlah LTKM selama September 2015 (y-on-y).

Secara keseluruhan LTKM yang diterima oleh PPATK sejak Januari 2003 s.d. September 2016 mencapai sebanyak 289.482 LTKM atau bertambah 14,2 persen dibandingkan jumlah kumulatif LTKM pada akhir Desember 2015.

Peningkatan pelaporan LTKM, terutama terjadi sejak diberlakukannya UU TPPU tanggal 22 Oktober 2010. Jumlah LTKM yang telah diterima PPATK sejak Januari 2011 s.d. September 2016 tercatat sebanyak 225.558 LTKM, atau secara rata-rata tahunan meningkat 390,9 persen dibandingkan periode sebelum diberlakukannya UU TPPU.

Dilihat dari sisi jumlah Pihak Pelapor, selama Januari 2016 s.d. September 2016 tercatat sebanyak 328 PJK telah menyampaikan LTKM kepada PPATK. Sebagian besar LTKM atau sebanyak 51,8 persen LTKM disampaikan oleh PJK Bank, sedangkan 48,2 persen selebihnya disampaikan oleh PJK Non Bank. Mayoritas TKM selama periode ini terjadi di Jakarta (49,8 persen), Jawa Barat (10,8 persen), dan Jawa Timur (8,2 persen).

Berdasarkan profilnya, sebagian besar atau sebanyak 91,7 persen terlapor LTKM yang disampaikan pada Januari 2016 s.d. September 2016 adalah perorangan, sedangkan 8,3 persen selebihnya merupakan korporasi. Mayoritas terlapor perorangan adalah Laki-laki (64,3 persen), dengan pekerjaan utama sebagai Pengusaha/Wiraswasta (30,9 persen), serta sebagian besar berada pada usia produktif antara 30-60 tahun (69,7 persen).

Berdasarkan LTKM selama Januari 2016 s.d. September 2016, diketahui bahwa hanya sebanyak 28,0 persen LTKM saja yang mampu diidentifikasikan oleh Pihak Pelapor terindikasi tindak pidana, dan selebihnya sebanyak 72,0 persen LTKM tidak terisi/mengindikasikan tindak pidana. Indikasi Tindak Pidana Asal yang dominan adalah Penipuan (48,8 persen), Korupsi (21,6 persen), dan Perjudian (8,2 persen).

LAPORAN

TRANSAKSI

LAPORAN

TRANSAKSI

LAPORAN

TRANSAKSI

LAPORAN

TRANSAKSI

LAPORAN

TRANSAKSI

LAPORAN

TRANSAKSI

LAPORAN

UU TPPU Pasal 23 Ayat (1) : “Penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a wajib menyampaikan laporan kepada PPATK yang meliputi: a. Transaksi Keuangan Mencurigakan; b. Transaksi Keuangan Tunai dalam jumlah paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali Transaksi maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) hari kerja; dan/atau c. Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri.” Pasal 1 Angka 5 : “ Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah: a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan; b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.”


Tabel 1 Perbandingan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU

Berdasarkan Jenis PJK Pelapor s.d. September 2016

Sept-2015

Kumulatif

s.d. Sept-

2015

Jan-2015 s.d.

Des-2015

Agustus-

2016Sept-2016

Kumulatif

s.d. Sept-

2016

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Bank 36,309 70,975 2,166 17,646 26,567 2,554 1,866 18,639 116,181 152,490 138

Ø Bank Umum 36,022 70,408 2,122 17,275 25,944 2,503 1,803 18,071 114,423 150,445 106

¤ Bank Milik Negara 11,096 29,311 745 6,660 10,866 1,000 604 6,962 47,139 58,235 4

¤ Bank Swasta 12,540 33,601 1,066 8,998 12,702 1,272 928 9,000 55,303 67,843 57

¤ Bank Pembangunan Daerah 8,614 4,543 191 935 1,441 131 186 1,294 7,278 15,892 27

¤ Bank Asing 2,615 1,566 66 324 446 53 48 458 2,470 5,085 10

¤ Bank Campuran 1,157 1,387 54 358 489 47 37 357 2,233 3,390 8

Ø Bank Perkreditan Rakyat 287 567 44 371 623 51 63 568 1,758 2,045 32

Non Bank 27,615 61,876 2,380 23,244 30,166 2,706 1,764 17,335 109,377 136,992 190

Ø Pasar Modal 1,088 2,201 17 337 437 57 91 378 3,016 4,104 26

Ø Asuransi 2,939 12,920 374 3,439 4,672 306 261 2,397 19,989 22,928 35

Ø Dana Pensiun 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Ø Lembaga Pembiayaan/Leasing 1,435 22,960 1,087 10,927 14,002 382 298 5,499 42,461 43,896 22

Ø Kegiatan Usaha Penukaran Valuta

Asing

22,122 21,179 732 6,805 8,738 461 559 4,770 34,687 56,809 57

Ø Money Remittance/KUPU 30 2,462 164 1,692 2,249 1,312 459 3,673 8,384 8,414 33

Ø Perusahaan Perdagangan Berjangka

Komoditi

0 85 6 28 52 187 96 612 749 749 14

Ø Koperasi 0 69 0 16 16 0 0 2 87 87 1

Ø Penyelenggara E-Money 0 0 0 0 0 1 0 4 4 4 2

Ø Lainnya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total LTKM 63,924 132,851 4,546 40,890 56,733 5,260 3,630 35,974 225,558 289,482 328

Tahun 2016Jenis PJK Pelapor

Sebelum

Berlakunya UU

TPPU

No. 8 Thn 2010

(s.d. Oktober

2010)*)

Sesudah Berlakunya UU TPPU

No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011)Jumlah Jan

2003 s.d.

Sept-2016

Jumlah PJK

Pelapor

2016

(s.d. Sept-

2016)

Tahun

2011-2014

Tahun 2015

Jumlah

*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010. **) Data Tahun 2012 s.d.September 2016 menggunakan Database SIAPUPPT per 30 September 2016.

Grafik 1 Perbandingan Rata-rata LTKM per Tahun

Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Tahun 2010 Berdasarkan Jenis PJK Pelapor

8,198

9,618

1,266

430

388

306

525

3,476

0

7,385

6,033

1,458

130

15

39,227

1,387

1,568

1,077

327

145

36

136

367

0

179

2,765

4

0

0

7,991

- 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000

Bank Milik Negara

Bank Swasta

Bank Pembangunan Daerah

Bank Asing

Bank Campuran

Bank Perkreditan Rakyat

Pasar Modal

Asuransi

Dana Pensiun

Lembaga Pembiayaan/Leasing

Pedagang Valuta Asing

Money Remittance/KUPU

Perusahaan Perdagangan Berjangka Komoditi

Pos dan Giro

Total

Sebelum berlakunya UU TPPU

Sesudah berlakunya UU TPPU

5


Grafik 2

Perkembangan dan Peningkatan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK per-bulan Januari 2015 s.d. September 2016

4,652 4,546 5,182 5,631 5,030 4,424 4,792 4,040 3,892 3,607 3,731 2,598 5,260 3,630

-2.3

14.0

8.7 -10.7

-12.0 8.3-15.7

-3.7-7.3 3.4

-30.4

102.5-31.0

- 40. 0

- 20. 0

0. 0

20. 0

40. 0

60. 0

80. 0

100. 0

120. 0

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000A

ug-

15

Sep

-15

Oct

-15

No

v-1

5

De

c-1

5

Jan

-16

Feb

-16

Mar

-16

Ap

r-1

6

May

-16

Jun

-16

Jul-

16

Au

g-1

6

Sep

-16

2016

LTKM per Bulan % Perkembangan Bulanan (month-to-month)

*) Peningkatan month-to-month (disingkat m-to-m) merupakan perbandingan jumlah pada bulan tertentu terhadap jumlah pada bulan sebelumnya.

Grafik 3 Jumlah dan Persentase Kumulatif LTKM

Menurut Jenis PJK Pelapor Januari 2016 s.d. September 2016

Bank18,639 52%

Non Bank17,335 48%

Grafik 4 Jumlah dan Persentase Kumulatif PJK Pelapor yang

Menyampaikan LTKM Januari 2016 s.d. September 2016

Bank138 42%

Non Bank190 58%


Grafik 5 Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif LTKM

Januari 2012 s.d. September 2016

115,167 157,087196,775

253,508289,482

31,021 41,920 39,688 56,733 35,974

36.4%

25.3%

28.8%

14.2%

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

2012 2013 2014 2015 2016

Jumlah Kumulatif Jumlah Per-tahun Perkembangan Kumulatif (%)

Catatan : - Jumlah Kumulatif dihitung sejak Januari 2003 - Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2012

s.d. September 2016

Grafik 6 Perkembangan Jumlah LTKM per-tahun dan Rata-rata Penerimaan per-Bulan


31,021

41,92039,688

56,733

35,974

2,585 3,493 3,307 4,728 3,997

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

2012 2013 2014 2015 2016

Jumlah Per-tahun Rata-rata per-bulan

Catatan : - Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2012 s.d. September 2016

7


Grafik 7 Perkembangan Jumlah LTKM per-tahun Berdasarkan Jenis PJK


31,021

41,920 39,688

56,733

35,974

16,835

20,663

23,790 26,567

18,63914,186

21,257

15,898

30,166

17,335

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

2012 2013 2014 2015 2016

Bank + Non Bank Bank Non Bank

Catatan : - Jumlah LTKM per tahun dihitung berdasarkan penerimaan LTKM oleh PPATK pada tahun

berjalan. - Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2012

s.d.September 2016

Grafik 8 Perkembangan Rata-rata Penerimaan LTKM per-Bulan


2,585.1

3,493.3

3,307.3

4,727.8

3,997.1

0.0 1,000.0 2,000.0 3,000.0 4,000.0 5,000.0

2012

2013

2014

2015

2016

Catatan : - Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2012 s.d. September 2016


Tabel 2

Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Berdasarkan Propinsi Domisili Kantor Penyedia Jasa Keuangan Pelapor Kejadian Transaksi

s.d. September 2016

Sept-2015

Tahun 2015

(s.d. Sept-

2015)

Jan-2015

s.d. Des-

2015

Agustus-

2016Sept-2016

Tahun 2016

(s.d. Sept-

2016)

m-to-m y-on-y c-to-c

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Nanggroe Aceh Darussalam 37 259 789 21 10 255 0.7 -96.4 -73.0 -1.5

Sumatera Utara 189 1,639 2,222 121 109 1,356 3.8 -39.1 -42.3 -17.3

Sumatera Barat 15 219 262 14 14 145 0.4 -30.0 -6.7 -33.8

Sumatera Selatan 77 657 901 385 81 946 2.6 20.9 5.2 44.0

Bengkulu 20 106 163 5 11 83 0.2 -8.3 -45.0 -21.7

Jambi 34 266 344 25 26 238 0.7 -3.7 -23.5 -10.5

Riau 46 515 654 64 22 396 1.1 -56.9 -52.2 -23.1

Kepulauan Riau 84 610 927 99 55 699 1.9 -53.4 -34.5 14.6

Lampung 52 712 1,098 113 70 879 2.4 -42.6 34.6 23.5

Kep Bangka Belitung 3 61 79 55 4 106 0.3 -42.9 33.3 73.8

Banten 363 2,364 3,221 399 137 1,926 5.4 -17.0 -62.3 -18.5

DKI Jakarta 2,016 18,779 26,145 2,800 1,999 17,918 49.8 -11.7 -0.8 -4.6

Jawa Barat 519 4,832 6,333 514 476 3,868 10.8 0.8 -8.3 -20.0

Jawa Tengah 187 1,725 2,270 119 61 1,220 3.4 -60.1 -67.4 -29.3

Jawa Timur 437 4,405 5,747 257 217 2,939 8.2 -44.4 -50.3 -33.3

DI Yogyakarta 37 462 600 40 36 425 1.2 -32.1 -2.7 -8.0

Bali 71 697 893 40 55 470 1.3 5.8 -22.5 -32.6

Nusa Tenggara Barat 4 107 151 12 49 164 0.5 308.3 1,125.0 53.3

Nusa Tenggara Timur 5 53 63 5 21 66 0.2 2,000.0 320.0 24.5

Maluku 2 24 30 5 1 81 0.2 -50.0 -50.0 237.5

Maluku Utara 3 11 23 0 2 23 0.1 -33.3 -33.3 109.1

Kalimantan Barat 24 275 393 8 33 194 0.5 17.9 37.5 -29.5

Kalimantan Timur 46 425 592 21 37 326 0.9 -24.5 -19.6 -23.3

Kalimantan Tengah 11 99 128 4 8 62 0.2 0.0 -27.3 -37.4

Kalimantan Selatan 31 243 312 16 13 164 0.5 -27.8 -58.1 -32.5

Kalimantan Utara 0 0 1 1 4 11 0.0 300.0 n.a. n.a.

Sulawesi Utara 16 135 174 8 6 97 0.3 -45.5 -62.5 -28.1

Sulawesi Selatan 174 765 1,027 72 37 577 1.6 -66.4 -78.7 -24.6

Sulawesi Tengah 6 76 116 8 10 66 0.2 -16.7 66.7 -13.2

Sulawesi Tenggara 5 124 149 10 10 91 0.3 11.1 100.0 -26.6

Sulawesi Barat 0 0 0 0 0 1 0.0 n.a. n.a. n.a.

Gorontalo 1 27 40 3 3 26 0.1 -40.0 200.0 -3.7

Papua 31 218 886 16 12 153 0.4 -96.4 -61.3 -29.8

Papua Barat 0 0 0 0 1 3 0.0 n.a. n.a. n.a.

Total LTKM 4,546 40,890 56,733 5,260 3,630 35,974 100.0 -27.8 -20.1 -12.0

Propinsi Kantor PJK Pelapor

Kejadian Transaksi

Jumlah LTKM% Distribusi

Tahun 2016

(s.d. Sept-2016)

Perkembangan Sept-2016

(Dalam Persen)

Catatan: - Angka tidak mencerminkan kejadian tindak pidana pada wilayah pelaporan - Angka ”0.0” mencerminkan tidak adanya PJK yang melaporkan adanya transaksi keuangan mencurigakan

pada wilayah tersebut atau dalam pelaporan tidak disebutkan wilayah kejadian sehingga dihitung sebagai laporan dari kantor pusat (DKI Jakarta).

- Peningkatan month-to-month (disingkat m-to-m) merupakan perbandingan jumlah pada bulan tertentu terhadap jumlah pada bulan sebelumnya.

- Peningkatan year-on-year (disingkat y-on-y) merupakan perbandingan jumlah pada bulan tertentu terhadap jumlah pada bulan yang sama tahun sebelumnya.

- Peningkatan cummulative-to-cummulative (disingkat c-to-c) merupakan perbandingan jumlah kumulatif tahunan hingga bulan tertentu terhadap jumlah kumulatif pada periode yang sama tahun sebelumnya.

9


Gam

bar

1. P

em

eta

an P

rop

insi

Me

nu

rut

Kat

ego

ri P

erse

nta

se K

um

ula

tif

LTK

M

Jan

uar

i 20

16

s.d

. Se

pte

mb

er

20

16

LTK

M M

en

uru

t P

rovi

nsi

Ke

jad

ian

Te

rlap

or

Jan

uar

i 20

03

s.d

. M

are

t 2

01

3

LTK

M M

en

uru

t P

rovi

nsi

Ke

jad

ian

Te

rlap

or

Jan

uar

i 20

03

s.d

. M

are

t 2

01

3

LTK

M M

en

uru

t P

rovi

nsi

Ke

jad

ian

Te

rlap

or

Jan

uar

i 20

03

s.d

. M

are

t 2

01

3

LTK

M M

en

uru

t P

rovi

nsi

Ke

jad

ian

Te

rlap

or

Jan

uar

i 20

03

s.d

. M

are

t 2

01

3

LTK

M M

en

uru

t P

rovi

nsi

Ke

jad

ian

Te

rlap

or

Jan

uar

i 20

03

s.d

. M

are

t 2

01

3

LTK

M M

en

uru

t P

rovi

nsi

Ke

jad

ian

Te

rlap

or

Jan

uar

i 20

03

s.d

. M

are

t 2

01

3

LTK

M M

en

uru

t P

rovi

nsi

Ke

jad

ian

Te

rlap

or

Jan

uar

i 20

03

s.d

. M

are

t 2

01

3

Cat

atan

: J

um

lah

LTK

M d

ihit

un

g b

erd

asa

rka

n L

oka

si P

ela

po

ran

. Ju

mla

h L

TK

M t

ida

k M

ence

rmin

kan

Ter

jad

inya

Tin

da

k P

ida

na

.


Tabel 3 Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK

Berdasarkan Kategori Terlapor s.d. September 2016

Sept-2015

Tahun 2015

(s.d. Sept-

2015)

Jan-2015

s.d. Des-

2015

Agustus-

2016Sept-2016

Tahun 2016

(s.d. Sept-

2016)


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Perorangan 4,071 37,532 52,381 4,840 3,264 32,979 91.7 -31.7 -19.8 -12.1

Ø Laki-Laki 2,628 24,607 34,297 3,039 2,018 21,196 64.3 -35.8 -23.2 -13.9

Ø Perempuan 1,443 12,925 18,084 1,801 1,246 11,783 35.7 -23.7 -13.7 -8.8

Perusahaan/Korporasi 475 3,358 4,352 420 366 2,995 8.3 44.1 -22.9 -10.8

Total LTKM 4,546 40,890 56,733 5,260 3,630 35,974 100.0 -27.8 -20.1 -12.0

Jenis Kategori Terlapor


Tahun 2016

(s.d. Sept-2016)


(Dalam Persen)


Berdasarkan Jenis Pekerjaan Terlapor Perseorangan s.d. September 2016

Sept-2015

Tahun 2015

(s.d. Sept-

2015)

Jan-2015

s.d. Des-

2015

Agustus-

2016Sept-2016

Tahun 2016

(s.d. Sept-

2016)


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Ø Pengusaha/Wiraswasta 1,452 13,300 18,451 1,545 871 10,180 30.9 -39.6 -40.0 -23.5

Ø Pegawai Swasta 1,111 9,733 13,588 1,047 809 8,463 25.7 -26.3 -27.2 -13.0

Ø PNS (termasuk pensiunan) 328 2,938 4,443 425 358 3,136 9.5 -55.2 9.1 6.7

Ø Ibu Rumah Tangga 261 2,367 3,270 338 254 2,099 6.4 0.0 -2.7 -11.3

Ø Pedagang 153 1,825 2,473 176 114 1,430 4.3 -36.7 -25.5 -21.6

Ø Pelajar/Mahasiswa 111 1,007 1,406 218 133 1,357 4.1 18.8 19.8 34.8

Ø Profesional dan Konsultan 82 799 1,110 128 74 972 2.9 -26.0 -9.8 21.7

Ø TNI/Polri (termasuk pensiunan) 65 648 954 104 72 697 2.1 -57.1 10.8 7.6

Ø Pegawai BI/BUMN/BUMD

(termasuk pensiunan)46 540 799 114 89 601 1.8 -19.1 93.5 11.3

Ø Pejabat Lembaga Legislatif dan

Pemerintah73 659 898 60 65 595 1.8 -33.7 -11.0 -9.7

Ø Pengajar dan Dosen 42 471 656 44 30 382 1.2 -53.1 -28.6 -18.9

Ø Pegawai Bank 46 303 414 7 11 177 0.5 -80.7 -76.1 -41.6

Ø Pengurus dan pegawai

yayasan/lembaga berbadan hukum

lainnya

5 204 231 11 44 131 0.4 340.0 780.0 -35.8

Ø Petani dan Nelayan 10 88 120 35 29 121 0.4 163.6 190.0 37.5

Ø Buruh, Pembantu Rumah Tangga

dan Tenaga Keamanan8 67 100 28 30 109 0.3 100.0 275.0 62.7

Ø Pengurus/Pegawai LSM/organisasi

tidak berbadan hukum lainnya2 77 110 2 0 66 0.2 -100.0 -100.0 -14.3

Ø Ulama/Pendeta/Pimpinan

organisasi dan kelompok keagamaan3 40 54 3 1 37 0.1 -80.0 -66.7 -7.5

Ø Pengurus Parpol 1 13 20 4 3 19 0.1 0.0 200.0 46.2

Ø Pegawai Money Changer 3 9 11 0 0 3 0.0 n.a. -100.0 -66.7

Ø Pengrajin 1 5 6 0 0 0 0.0 n.a. -100.0 -100.0

Ø Tidak Teridentifikasi dll 268 2,439 3,267 551 277 2,404 7.3 13.5 3.4 -1.4

Total Terlapor Perseorangan 4,071 37,532 52,381 4,840 3,264 32,979 100.0 -31.7 -19.8 -12.1

Jenis Pekerjaan Utama

Terlapor Perseorangan


Tahun 2016

(s.d. Sept-2016)


(Dalam Persen)

11


Tabel 5

Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Berdasarkan Kelompok Umur Terlapor Perseorangan

s.d. September 2016

Sept-2015

Tahun 2015

(s.d. Sept-

2015)

Jan-2015

s.d. Des-

2015

Agustus-

2016Sept-2016

Tahun 2016

(s.d. Sept-

2016)


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Ø Usia Dibawah 30 tahun 755 7,587 10,532 1,292 774 7,834 23.8 -16.9 2.5 3.3

Ø Usia 30 - 40 tahun 1,242 11,310 15,609 1,449 900 9,599 29.1 -32.7 -27.5 -15.1

Ø Usia 40 - 50 tahun 1,101 10,074 14,252 1,133 807 8,336 25.3 -42.8 -26.7 -17.3

Ø Usia 50 - 60 tahun 713 6,350 8,845 658 525 5,066 15.4 -35.6 -26.4 -20.2

Ø Usia Diatas 60 tahun 213 1,837 2,591 213 220 1,754 5.3 -1.8 3.3 -4.5

Ø Tidak Teridentifikasi 47 374 552 95 38 390 1.2 -33.3 -19.1 4.3

Total Terlapor Perseorangan 4,071 37,532 52,381 4,840 3,264 32,979 100.0 -31.7 -19.8 -12.1

Kategori Umur

Terlapor Perseorangan


Tahun 2016

(s.d. Sept-2016)


(Dalam Persen)


Berdasarkan Dugaan Tindak Pidana Asal s.d. September 2016

Sept-2015

Tahun 2015

(s.d. Sept-

2015)

Jan-2015

s.d. Des-

2015

Agustus-

2016Sept-2016

Tahun 2016

(s.d. Sept-

2016)


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Terkait Tindak Pidana 1,037 9,043 13,534 1,540 981 10,072 28.0 -5.5 -5.4 11.4

Ø Penipuan 520 4,604 6,379 504 509 4,913 48.8 -10.1 -2.1 6.7

Ø Korupsi 231 1,601 2,079 252 204 2,176 21.6 25.2 -11.7 35.9

Ø Perjudian 1 735 1,087 118 8 822 8.2 -91.0 700.0 11.8

Ø Di Bidang Perbankan 46 574 1,865 436 24 518 5.1 -36.8 -47.8 -9.8

Ø Narkotika 75 323 504 29 47 343 3.4 -42.7 -37.3 6.2

Ø Di Bidang Perpajakan 75 395 622 25 35 263 2.6 -27.1 -53.3 -33.4

Ø Penyuapan 22 105 160 9 26 235 2.3 44.4 18.2 123.8

Ø Terorisme 14 135 185 67 35 217 2.2 94.4 150.0 60.7

Ø Penggelapan 23 192 211 8 14 94 0.9 366.7 -39.1 -51.0

Ø Di Bidang Kelautan 0 16 16 71 0 72 0.7 n.a. n.a. 350.0

Ø Perdagangan Manusia 0 12 12 1 51 58 0.6 n.a. n.a. 383.3

Ø Di Bidang Kehutanan 0 7 12 1 0 7 0.1 -100.0 n.a. 0.0

Ø Pencurian 3 40 43 0 0 7 0.1 -100.0 -100.0 -82.5

Ø Prostitusi 2 6 10 0 0 7 0.1 -100.0 -100.0 16.7

Ø Psikotropika 0 0 1 0 4 6 0.1 n.a. n.a. n.a.

Ø Pemalsuan Uang 0 1 2 0 3 5 0.0 n.a. n.a. 400.0

Ø Di Bidang Pasar Modal 0 4 5 1 1 4 0.0 n.a. n.a. 0.0

Ø Penyelundupan Barang 0 2 3 0 0 4 0.0 -100.0 n.a. 100.0

Ø Di Bidang Lingkungan Hidup 8 18 19 0 2 3 0.0 n.a. -75.0 -83.3

Ø Penyelundupan Imigran 0 6 8 0 0 1 0.0 n.a. n.a. -83.3

Ø Di Bidang Asuransi 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Ø Penculikan 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Ø Penyelundupan Tenaga Kerja 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Ø Perdagangan Senjata Gelap 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Ø Tindak pidana lain yang diancam

dengan pidana penjara 4 tahun atau

lebih

17 267 311 18 18 317 3.1 200.0 5.9 18.7

Tidak Teridentifikasi Tindak

Pidana/dll3,509 31,847 43,199 3,720 2,649 25,902 72.0 -33.6 -24.5 -18.7

Total LTKM 4,546 40,890 56,733 5,260 3,630 35,974 100.0 -27.8 -20.1 -12.0

Dugaan Tindak Pidana Asal


Tahun 2016

(s.d. Sept-2016)


(Dalam Persen)


B. Laporan Transaksi

Keuangan Tunai (LTKT)

LTKT adalah laporan atas transaksi yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam yang dilaporkan oleh PJK. Kewajiban ini sesuai dengan UU TPPU, Pasal 23.

Jumlah LTKT yang disampaikan PJK kepada PPATK selama September 2016 sebanyak 229.267 LTKT, dengan rata-rata penerimaan sebanyak 11.463 laporan/hari (1 bulan = 20 hari). Dibandingkan jumlah LTKT pada bulan sebelumnya, jumlah tersebut turun 4,0 persen (m-to-m), namun masih tercatat naik 14,0 persen jika dibandingkan jumlah pada September 2015 (y-on-y).

Bila diakumulasikan sejak Januari 2003 s.d. September 2016, PPATK mencatat telah menerima sebanyak 20,4 juta LTKT dari PJK.

Dilihat berdasarkan jenis industri PJK pelapor, mayoritas LTKT disampaikan oleh PJK Bank (99,5 persen), utamanya PJK Bank Umum (99,4 persen).

Sejak diberlakukannya UU TPPU, jumlah LTKT telah mengalami penambahan sebesar 87,9 persen atau sebanyak 11,7 juta laporan dibandingkan dengan sebelum berlakunya UU TPPU.

Grafik 9 Perkembangan dan Peningkatan Jumlah LTKT yang Diterima PPATK per-bulan

s.d. September 2016

18

3,8

66

20

0,0

05

20

4,9

92

19

3,9

90

20

5,9

59

22

5,6

88

21

6,1

04

23

6,7

80

22

8,3

00

22

0,2

68

22

6,3

80

20

9,8

40

23

8,8

45

22

9,2

67

8.82.5

-5.46.2

9.6-4.2 9.6 -3.6 -3.5 2.8

-7.313.8 -4.0

- 15. 0

- 10. 0

- 5. 0

0. 0

5. 0

10. 0

15. 0

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

Au

g-1

5

Sep

-15

Oct

-15

No

v-1

5

De

c-1

5

Jan

-16

Feb

-16

Mar

-16

Ap

r-1

6

May

-16

Jun

-16

Jul-

16

Au

g-1

6

Sep

-16

2016

LTKT per Bulan % Perkembangan Bulanan (month-to-month)

UU TPPU Pasal 1 Angka 6 : “Transaksi Keuangan Tunai adalah Transaksi Keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam.”

13


Tabel 7

Perbandingan Jumlah LTKT yang Diterima PPATK Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Jenis PJK Pelapor

s.d. September 2016

Sept-2015

Kumulatif

s.d. Sept-

2015

Jan-2015

s.d. Des-

2015

Agustus-

2016Sept-2016

Kumulatif

s.d. Sept-

2016

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Bank 8,620,893 7,460,973 198,892 1,613,408 2,215,412 237,525 228,085 2,021,573 11,697,958 20,318,851 141

Ø Bank Umum 8,619,074 7,451,344 198,740 1,611,718 2,213,160 237,089 227,724 2,019,015 11,683,519 20,302,593 109

Ø Bank Perkreditan Rakyat 1,819 9,629 152 1,690 2,252 436 361 2,558 14,439 16,258 32

Non Bank 10,530 28,751 1,113 8,400 11,337 1,320 1,182 9,899 49,987 60,517 41

Ø Pasar Modal 44 24 0 10 10 0 1 2 36 80 0

Ø Asuransi 165 517 125 255 346 0 0 4 867 1,032 0

Ø Dana Pensiun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ø Lembaga Pembiayaan/Leasing 3 123 35 181 353 20 30 233 709 712 3

Ø Kegiatan Usaha Penukaran Valuta

Asing

9,972 25,188 888 7,164 9,564 1,239 1,108 9,062 43,814 53,786 33

Ø Money Remittance/KUPU 346 2,898 49 769 929 61 43 437 4,264 4,610 4

Ø Pos dan Giro 0 1 0 2 2 0 0 0 3 3 0

Ø Koperasi 0 0 0 3 3 0 0 84 87 87 0

Ø Pegadaian 0 0 16 16 130 0 0 77 207 207 1

Ø Lainnya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total LTKT 8,631,423 7,489,724 200,005 1,621,808 2,226,749 238,845 229,267 2,031,472 11,747,945 20,379,368 182

Tahun 2011-

2014

Jumlah PJK

Pelapor

Jan 2014

s.d. Sept-

2016Jumlah

Jenis Pihak Pelapor

Jumlah Jan

2003 s.d.

Sept-2016

Sebelum

Berlakunya UU

TPPU

No. 8 Thn 2010

(s.d. Oktober

2010)*)


No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011)

Tahun 2015 Tahun 2016

*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010

Grafik 10 Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif LTKT


12,247,14114,270,061

16,121,14718,347,896

20,379,368

2,033,228 2,022,920 1,851,086 2,226,749 2,031,472

16.5%

13.0%

13.8%

11.1%

0

3,000,000

6,000,000

9,000,000

12,000,000

15,000,000

18,000,000

21,000,000

24,000,000

2012 2013 2014 2015 2016

Kumulatif LTKT LTKT Per-Tahun Perkembangan Kumulatif (%)

Catatan : - Jumlah Kumulatif dihitung sejak Januari 2003

- Perkembangan LTKT yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2011 s.d.September 2016.


C. Laporan Pembawaan

Uang Tunai (LPUT)

LPUT merupakan laporan atas pembawaan uang tunai ke dalam atau ke luar daerah kepabeanan Indonesia. Penyampaian LPUT dilakukan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai RI kepada PPATK, dan mulai efektif per Januari 2006.

Selama September 2016, tidak terdapat penambahan LPUT yang disampaikan Direktorat Jendral Bea dan Cukai RI kepada PPATK.

Dengan tidak adanya penambahan LPUT selama September 2016 tersebut, maka jumlah total LPUT yang diterima PPATK sejak Januari 2006 s.d. September 2016 tercatat tetap sebanyak 20.307 laporan dengan penerimaan laporan terbanyak berasal dari Soekarno Hatta dan Batam.

Selain menerima LPUT, PPATK juga telah menerima pelaporan pembawaan uang tunai dari Dirjen Bea dan Cukai RI. Hingga September 2016, tercatat terjadi 257 pelanggaran pembawaan uang tunai yang terjadi di 16 lokasi pelaporan. Berdasarkan lokasinya, sebagaian besar pelanggaran pembawaaan uang tunai terjadi di Ngurah Rai Denpasar, yakni sebanyak 53,3 persen atau 137 Laporan.

Tabel 8 Perbandingan Jumlah LPUT Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU

Berdasarkan Lokasi Pelaporan s.d. September 2016

Sept-2015

Kumulatif

s.d. Sept-

2015

Jan-2015 s.d.

Des-2015

Agustus-

2016Sept-2016

Kumulatif

s.d. Sept-

2016

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Ø Batam 2,683 1,612 0 1 1 0 0 3,591 5,204 7,887

Ø Soekarno Hatta 2,866 6,430 0 0 0 0 0 2,708 9,138 12,004

Ø Bandung 3 4 0 0 0 0 0 0 4 7

Ø Tanjung Balai Karimun 0 27 0 4 7 0 0 2 36 36

Ø Tj. Pinang 97 15 0 0 0 0 0 2 17 114

Ø Ngurah Rai Denpasar 50 73 1 1 2 0 0 70 145 195

Ø Dumai 1 4 0 0 0 0 0 0 4 5

Ø Teluk Bayur 7 2 0 0 0 0 0 0 2 9

Ø Teluk Nibung 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Ø Medan 3 1 0 0 0 0 0 1 2 5

Ø Balikpapan 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2

Ø Pontianak 0 1 1 1 1 0 0 0 2 2

Ø Pekanbaru 0 1 1 1 1 0 0 0 2 2

Ø Semarang (Tj. Emas) 0 1 0 0 2 0 0 2 5 5

Ø Lombok 0 12 0 0 0 0 0 0 12 12

Ø Palembang 0 1 0 0 0 0 0 1 2 2

Ø Yogyakarta 0 2 0 2 2 0 0 0 4 4

Ø Mataram 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1

Ø Entikong 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1

Ø Kuala Namu 0 0 0 0 0 0 0 13 13 13

Ø Juanda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total LPUT 5,711 8,188 3 10 18 0 0 6,390 14,596 20,307

Lokasi Pelaporan



2006 s.d.

Sept-2016Tahun 2011-

2014

Sebelum

Berlakunya UU

TPPU

No. 8 Thn 2010

(s.d. Oktober

2010)*)

Tahun 2015

Jumlah

Tahun 2016

*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010.

UU TPPU Pasal 34 Ayat (1) : “Setiap orang yang membawa uang tunai dalam mata uang rupiah dan/atau mata uang asing, dan/atau instrumen pembayaran lain dalam bentuk cek, cek perjalanan, surat sanggup bayar, atau bilyet giro paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau yang nilainya setara dengan itu ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia wajib memberitahukannya kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.“ Pasal 35 Ayat (1) : “Setiap orang yang tidak memberitahukan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari seluruh jumlah uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain yang dibawa dengan jumlah paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

15


Grafik 11 Perbandingan Jumlah LPUT Berdasarkan Lokasi Pelaporan


7,887

12,004

7

36

114

195

5

9

1

5

2

2

2

5

12

2

4

1

1

13

0

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000

Batam

Soekarno Hatta

Bandung

Tj. Pinang

Ngurah Rai Denpasar

Dumai

Teluk Bayur

Teluk Nibung

Medan

Balikpapan

Pontianak

Pekanbaru

Semarang (Tj. Emas)

Lombok

Palembang

Yogyakarta

Mataram

Entikong

Kuala Namu

Juanda

Grafik 12 Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif LPUT


8,971

12,43213,899 13,917

20,307

2,027 3,461 1,467 18 6,390

38.6%

11.8%0.1%

45.9%

0

4,000

8,000

12,000

16,000

20,000

24,000

2012 2013 2014 2015 2016

Kumulatif LPUT LPUT Per-Tahun Perkembangan Kumulatif (%)

Catatan : - Jumlah Kumulatif dihitung sejak Januari 2006

- Perkembangan LPUT yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2011 s.d. September 2016.


Tabel 9

Jumlah Kumulatif Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai Menurut Lokasi Pelaporan


(1) (2) (3)

Ngurah Rai Denpasar 137 53.3%

Batam 49 19.1%

Soekarno Hatta 37 14.4%

Pekan Baru 8 3.1%

Medan 6 2.3%

Pontianak 5 1.9%

Dumai 3 1.2%

Tj. Pinang 2 0.8%

Teluk Bayur 2 0.8%

Tarakan 2 0.8%

Bandung 1 0.4%

Tj. Balai Karimun 1 0.4%

Halim Perdana Kusumah 1 0.4%

Teluk Nibung 1 0.4%

Juanda 1 0.4%

Mataram 1 0.4%

Total Pelanggaran

Pembawaan Uang Tunai257 100.0%

%Lokasi Pelaporan

Jumlah

Jan-2006

s.d. Sept-2016

Grafik 13

Perbandingan Jumlah Kumulatif Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai Menurut Lokasi Pelaporan


137

49

37

8

6

5

3

2

2

2

1

1

1

1

1

1

Ngurah Rai Denpasar

Batam

Soekarno Hatta

Pekan Baru

Medan

Pontianak

Dumai

Tj. Pinang

Teluk Bayur

Tarakan

Bandung

Tj. Balai Karimun

Halim Perdana Kusumah

Teluk Nibung

Juanda

Mataram

17


D. Laporan dari Penyedia

Barang dan Jasa (PBJ)

Laporan dari PBJ telah diatur dalam UU TPPU, Pasal 17 ayat (1). Laporan dari PBJ mulai efektif diterima PPATK sejak Mei 2012.

Jumlah Laporan Transaksi dari PBJ (LTPBJ) yang disampaikan kepada PPATK selama September 2016 tercatat bertambah sebanyak 3.343 Laporan, atau turun sebesar 25,6 persen (m-to-m) dibandingkan jumlah pada bulan sebelumnya, atau turun 35,7 persen dibandingkan jumlah pada September 2015.

Dengan adanya penambahan tersebut, jumlah LTPBJ yang diterima PPATK selama Januari 2016 s.d. September 2016 tercatat sebanyak 32.102 laporan.

Dengan demikian, bila diakumulasikan sejak Mei 2012, jumlah LTPBJ yang diterima PPATK hingga September 2016 telah mencapai 136.958 laporan yang berasal dari 323 PBJ.

Dari sejumlah 32.102 LTPBJ yang dilaporkan selama Januari 2016 s.d. September 2016, sebagian besar laporan transaksi yang dilaporkan berasal dari PBJ di bidang Properti, yaitu sebanyak 21.794 laporan atau 67,9 persen, diikuti oleh Pedagang Kendaraan Bermotor sebanyak 9.633 laporan atau 30,0 persen, Pedagang Perhiasan/Logam Mulia sebanyak 569 laporan atau 1,8 persen, Balai Lelang sebanyak 102 laporan atau 0,3 persen, dan Pedagang Barang Seni/Antik sebanyak 4 laporan atau 0,0 persen.

Tabel 10

Jumlah Kumulatif Laporan Transaksi dari Penyedia Barang dan Jasa (PBJ) Mei 2012 s.d. September 2016

Sept-2015Kumulatif s.d.

Sept-2015

Jan-2015

s.d. Des-

2015

Agustus-

2016Sept-2016

Kumulatif s.d.

Sept-2016

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Ø Perusahaan Properti 34,414 2,479 19,915 28,785 2,808 1,976 21,794 84,993 201

Ø Pedagang Kendaraan Bermotor 26,062 2,655 9,157 12,513 1,602 1,323 9,633 48,208 108

Ø Pedagang Perhiasan/logam mulia 1,853 54 552 825 49 20 569 3,247 4

Ø Balai Lelang 276 13 44 66 32 24 102 444 10

Ø Barang Seni / Antik 0 0 0 0 0 0 4 4 0

Ø Tidak terklasifikasi 21 0 41 41 0 0 0 62 0

Total LTPBJ 62,626 5,201 29,709 42,230 4,491 3,343 32,102 136,958 323

Jumlah PBJ

Pelapor

Mei 2012

s.d. Sept-

2016

Jenis Perusahaan

Penyedia Barang dan Jasa Lainnya (PBJ)

Tahun

2012-2014

Tahun 2015 Jumlah

LTPBJ Mei

2012 s.d.

Sept-2016

Tahun 2016

Catatan : Laporan dari PBJ diterima sejak Mei 2012, setelah diundangkannya UU TPPU (Oktober 2010).

UU TPPU Pasal 17 Ayat (1) : ”Pihak Pelapor meliputi: a. penyedia jasa keuangan:

1. bank; 2. perusahaan pembiayaan; 3. perusahaan asuransi dan

perusahaan pialang asuransi; 4. dana pensiun lembaga keuangan; 5. perusahaan efek; 6. manajer investasi; 7. kustodian; 8. wali amanat; 9. perposan sebagai penyedia jasa giro; 10. pedagang valuta asing; 11. penyelenggara alat pembayaran

menggunakan kartu; 12. penyelenggara e-money dan/atau e-

wallet; 13. koperasi yang melakukan kegiatan

simpan pinjam; 14. pegadaian; 15. perusahaan yang bergerak di bidang

perdagangan berjangka komoditi; atau

16. penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.

b. penyedia barang dan/atau jasa lain: 1. perusahaan properti/agen properti; 2. pedagang kendaraan bermotor; 3. pedagang permata dan

perhiasan/logam mulia; 4. pedagang barang seni dan antik;

atau 5. balai lelang.”


Grafik 14

Perbandingan Jumlah Kumulatif Laporan Transaksi dari PBJ dan Jumlah PBJ Pelapor Mei 2012 s.d. September 2016

201

108

4

10

0

84,993

48,208

3,247

444

4

0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000

Perusahaan Properti

Pedagang Kendaraan Bermotor

Perhiasan / logam mulia

Balai Lelang

Barang Seni / Antik

Jumlah Laporan Transaksi Jumlah PBJ

Grafik 15 Jumlah dan Persentase Kumulatif Transaksi dari PBJ

Tahun 2016 (s.d. September 2016)

Perusahaan Properti21,794

68%

Pedagang Kendaraan Bermotor

9,63330%

Perhiasan /

logam mulia1295%

Balai Lelang1020%

Barang Seni / Antik

40%

19


E. Laporan Transaksi

Keuangan Transfer Dana

dari/ke Luar Negeri (LTKL) Pelaksanaan kewajiban pelaporan LTKL mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2014 untuk Bank Umum dan 1 September 2015 untuk PJK selain Bank Umum. Kewajiban ini sesuai dengan UU TPPU, Pasal 23 Angka 1 huruf c.

Hingga akhir September 2016 sebanyak 104 PJK telah menyampaikan LTKL kepada PPATK, yang terdiri dari 80 PJK Bank Umum dan 24 PJK selain Bank Umum. Dominansi pelaporan LTKL berasal dari Bank Umum, yakni sebesar 90 persen dari keseluruhan LTKL.

Dilihat berdasarkan jenis laporan, mayoritas LTKL disampaikan oleh Bank Umum melalui LTKL SWIFT (29 persen), diikuti NON SWIFT oleh selain Bank Umum (37 persen), dan KUPU (34 persen).

Jumlah LTKL SWIFT yang disampaikan PJK Bank kepada PPATK selama Januari 2014 s.d. September 2016 sebanyak 16,1 juta LTKL, dengan rata-rata penerimaan per bulan sebanyak 489,2 ribu laporan atau sebanyak 24,5 ribu laporan/hari (1 bulan = 20 hari).

Dilihat berdasarkan jumlah laporan, sebagian besar LTKL SWIFT merupakan LTKL Incoming, yakni sebanyak 9,6 juta Laporan atau 59,5 persen sedangkan LTKL Outgoing sebanyak 6,5 juta Laporan atau 40,5 persen. Namun bila dilihat berdasarkan nilai dana yang ditransaksikan pada LTKL SWIFT, nilai transfer dana ke luar negeri (Outgoing) lebih besar daripada nilai transfer dana yang masuk dari luar negeri (Incoming). Hal ini dikarenakan besarnya rata-rata transfer dana Outgoing lebih besar daripada Incoming, yakni masing-masing sebesar Rp1.337 juta untuk setiap LTKL Outgoing dan Rp946 juta untuk setiap LTKL Incoming.

UU TPPU Pasal 23 Angka 1 : “Penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a wajib menyampaikan laporan kepada PPATK yang meliputi: c. Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri..” Peraturan Kepala PPATK No: PER-12/1.02/PPATK/06/13 tentang Tata Cara Penyampaian LTKL bagi Penyedia Jasa Keuangan Pasal 1 Angka 4: Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari Pengirim Asal yang bertujuan memindahkan sejumlah Dana dari dan ke luar wilayah Indonesia kepada Penerima yang disebutkan dalam Perintah Transfer Dana sampai dengan diterimanya Dana oleh Penerima.

Grafik 17 Jumlah LTKL

Menurut Jenis Pihak Pelapor

BANK UMUM

90.9%

NON BANK

UMUM9.1%

Grafik 16 Jumlah Pihak Pelapor LTKL

Menurut Jenis Pihak Pelapor

BANK UMUM

8077%

NON BANK

UMUM24

23%


Grafik 18 Persentase Komposisi LTKL Menurut Jenis Laporan

Periode Januari 2014 s.d. September 2016

SWIFT

29%

NON SWIFT

37%

KUPU

34%

Grafik 19

Jumlah LTKL SWIFT Menurut Jenis Laporan Periode Januari 2014 s.d. September 2016

Outgoing6,546,155

41%Incoming

9,598,907

59%

Grafik 20 Total Nilai LTKL SWIFT Menurut Jenis Laporan

Periode Januari 2014 s.d. September 2016

OutgoingRp4,547,319,

848,467,690

52%IncomingRp4,124,185,

116,965,79048%

21


Grafik 21 Perkembangan Jumlah LTKL SWIFT Bank

Periode September 2015 s.d. September 2016

203

255215

208195

175

212 203 198227

174207

133

309354

291

330

266 266

315 313 313

402

263

317

200

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sep-16

Ribu Laporan

Outgoing Incoming

Grafik 22 Perkembangan Total Nilai (Rp) LTKL SWIFT Bank Periode September 2015 s.d. September 2016

345 366

479

370

268 239

314 323324

608

320311

205

470

341

312 330

224 224

293308

294

457

271

466

224

50

250

450

650


Triliun Rp

Outgoing Incoming

Grafik 23 Perkembangan Rata-rata Nilai (Rp) LTKL SWIFT Bank

Periode September 2015 s.d. September 2016

1,704

1,437

2,228

1,784

1,373 1,3681,480

1,592 1,641

2,682

1,836

1,504 1,5351,521

963 1,073 998844 841

929984

940

1,136 1,031

1,469

1,124

0.0

1,000.0

2,000.0

3,000.0


Juta Rp/Laporan

Outgoing Incoming


F. Laporan

Penundaan Transaksi

(LPT)

Sesuai UU TPPU Pasal 26, Penyedia jasa keuangan dapat melakukan penundaan Transaksi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penundaan Transaksi dilakukan. Berikut ini perkembangan pelaporan LPT sampai dengan September 2016.

Jumlah LPT yang dilaporkan oleh PJK kepada PPATK selama September 2016 tercatat sebanyak 23 Laporan, atau turun sebesar 41,0 persen dibandingkan jumlah pada Agustus 2016.

Dengan adanya penambahan tersebut, jumlah LPT yang diterima PPATK selama Januari 2016 s.d. September 2016 tercatat sebanyak 280 laporan.

Mayoritas penundaan transaksi selama Januari 2016 s.d. September 2016 dilakukan oleh PJK Bank (93,9 persen), terutama Bank Negara (61,1 persen) dan BPD (27,9 persen). Sebagian besar transaksi yang ditunda berupa transfer (50,0 persen). Dilihat dari profil terlapor, mayoritas terlapor adalah perorangan (99,3 persen) dengan profesi utama sebagai Pengusaha/Wiraswasta (33,2 persen), Pegawai Swasta (21,4 persen), Pelajar/Mahasiswa (13,2 persen), dan Ibu Rumahtangga (12,1 persen).

Bila dilihat dari besaran nominalnya, sebagian besar transaksi yang ditunda selama Januari 2016 s.d. September 2016 bernilai dibawah Rp100 juta (92,4 persen). Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan pemenuhan aspeknya, sebagian besar LPT selama periode tersebut atau sebanyak 96,4 persen telah memenuhi aspek formil, namun disisi lain belum memenuhi aspek materil.

Bila dilihat menurut domisili PJK Penunda Transaksi, mayoritas dari transaksi yang ditunda selama Januari 2016 s.d. September 2016 terjadi di Propinsi DKI Jakarta (45,0 persen), Sumatera Selatan (28,2 persen), Jawa Barat (10,7 persen), dan Banten (3,6 persen).

Alasan Penundaan Transaksi: Sebagian besar transaksi yang ditunda oleh PJK atau sebanyak 52,9 persen, belum teridentifikasi dengan jelas alasan yang menjadi pertimbangan penundaan transaksi sesuai ketentuan UU TPPU. Dari sejumlah transaksi yang telah teridentifikasi alasan penundaannya, sebagian besar LPT didasari atas pertimbangan bahwa Pengguna Jasa melakukan transaksi yang patut diduga menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana.

UU TPPU Pasal 26 Ayat (1) : (1) Penyedia jasa keuangan dapat

melakukan penundaan Transaksi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penundaan Transaksi dilakukan.

(2) Penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Pengguna Jasa: a. melakukan Transaksi yang patut

diduga menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);

b. memiliki rekening untuk menampung Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); atau

c. diketahui dan/atau patut diduga menggunakan Dokumen palsu.

(3) Pelaksanaan penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam berita acara penundaan Transaksi.

(4) Penyedia jasa keuangan memberikan salinan berita acara penundaan Transaksi kepada Pengguna Jasa.

(5) Penyedia jasa keuangan wajib melaporkan penundaan Transaksi kepada PPATK dengan melampirkan berita acara penundaan Transaksi dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak waktu penundaan Transaksi dilakukan.

(6) Setelah menerima laporan penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) PPATK wajib memastikan pelaksanaan penundaan Transaksi dilakukan sesuai dengan Undang-Undang ini.

(7) Dalam hal penundaan Transaksi telah dilakukan sampai dengan hari kerja kelima, penyedia jasa keuangan harus memutuskan akan melaksanakan Transaksi atau menolak Transaksi tersebut.

23


Grafik 24 Perkembangan Bulanan Jumlah LPT yang Diterima PPATK

September 2015 s.d. September 2016

43

28

36 36

23

33 34 34

41

2924

39

23

0

20

40

60


Tabel 11 Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK

Berdasarkan Jenis PJK Pelapor s.d. September 2016

September-

2015

Tahun 2015

(s.d. September-

2015)

Jan-2015

s.d. Des-

2015

Agustus-

2016

September-

2016

Tahun 2016

(s.d. September-

2016)


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Bank 42 378 472 35 22 263 93.9 -33.3 -47.6 -30.4

Ø Bank Negara 28 285 353 13 12 171 61.1 -55.6 -57.1 -40.0

Ø Bank Swasta 4 25 30 1 0 11 3.9 -100.0 -100.0 -56.0

Ø BPD 10 64 84 19 9 78 27.9 125.0 -10.0 21.9

Ø Bank Asing 0 1 2 1 1 2 0.7 0.0 n.a. 100.0

Ø Bank Campuran 0 3 3 1 0 1 0.4 n.a. n.a. -66.7

Non Bank 1 24 30 4 1 17 6.1 -66.7 0.0 -29.2

Ø Asuransi 1 23 29 4 1 17 6.1 -66.7 0.0 -26.1

Ø Pasar Modal 0 1 1 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0

Total LPT 43 402 502 39 23 280 100.0 -36.1 -46.5 -30.3

Perkembangan September-2016

(Dalam Persen)

Jenis Pihak Pelapor

Jumlah LPT % Distribusi

Tahun 2016

(s.d. September-

2016)

Tabel 12

Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK Berdasarkan Pemenuhan Aspek Formil dan Aspek Materil

s.d. September 2016

September-

2015

Tahun 2015

(s.d. September-

2015)

Jan-2015

s.d. Des-

2015

Agustus-

2016

September-

2016

Tahun 2016

(s.d. September-

2016)


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Aspek Formil dan Aspek Materil

terpenuhi1 4 6 1 0 8 2.9 -100.0 -100.0 100.0

Aspek Formil terpenuhi, namun Aspek

Materil tidak terpenuhi42 397 495 38 23 270 96.4 -34.3 -45.2 -32.0

Aspek Formil tidak terpenuhi, namun

Aspek Materil terpenuhi0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Aspek Formil dan Aspek Materil tidak

terpenuhi0 1 1 0 0 2 0.7 n.a. n.a. 100.0

Total LPT 43 402 502 39 23 280 100.0 -36.1 -46.5 -30.3

Pemenuhan Aspek Formil

dan Aspek Materil

Laporan Penundaan Transaksi


Tahun 2016

(s.d. September-

2016)


(Dalam Persen)

Keterangan: (1) Aspek formil terpenuhi bila Berita Acara/Pernyataan telah dilakukan penundaan transaksi dibuat tidak lebih dari 24 jam

setelah transaksi ditunda. (2) Aspek materil terpenuhi bila transaksi yang ditunda bernilai Rp100 juta atau lebih.



Berdasarkan Jenis Transaksi Yang Ditunda

s.d. September 2016

September-

2015

Tahun 2015

(s.d. September-

2015)

Jan-2015

s.d. Des-

2015

Agustus-

2016

September-

2016

Tahun 2016

(s.d. September-

2016)


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Transfer 23 163 212 23 12 140 50.0 -20.0 -47.8 -14.1

Tarik/Setor Tunai 3 32 46 4 3 33 11.8 -50.0 0.0 3.1

SMS/Mobile Banking 3 21 24 3 1 14 5.0 0.0 -66.7 -33.3

Polis Asuransi 0 11 15 2 1 11 3.9 -50.0 n.a. 0.0

Incoming Valas 0 0 5 0 1 3 1.1 -75.0 n.a. n.a.

Remittance 0 7 7 0 0 3 1.1 n.a. n.a. -57.1

Internet Banking 1 2 3 0 0 0 0.0 n.a. -100.0 -100.0

Penukaran Valas 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Saham 0 1 1 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0

Redemption penyertaan 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Pembayaran 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Kirim Valas 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Lainnya 3 48 62 2 3 35 12.5 0.0 0.0 -27.1

Tidak Terisi 10 117 127 5 2 41 14.6 -60.0 -80.0 -65.0

Total LPT 43 402 502 39 23 280 100.0 -36.1 -46.5 -30.3

Jenis Transaksi Yang Ditunda


Tahun 2016

(s.d. September-

2016)


(Dalam Persen)


Berdasarkan Jenis Terlapor dan Jenis Pekerjaan Utama Terlapor Perorangan

s.d. September 2016

September-

2015

Tahun 2015

(s.d. September-

2015)

Jan-2015

s.d. Des-

2015

Agustus-

2016

September-

2016

Tahun 2016

(s.d. September-

2016)


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Perorangan 43 398 497 39 23 278 99.3 -34.3 -46.5 -30.2

Ø Pengusaha/Wiraswasta 16 140 178 17 14 93 33.2 27.3 -12.5 -33.6

Ø Pegawai Swasta 8 49 73 7 5 60 21.4 0.0 -37.5 22.4

Ø Pelajar/Mahasiswa 4 42 48 3 1 37 13.2 0.0 -75.0 -11.9

Ø Ibu Rumahtangga 5 23 34 6 2 34 12.1 -60.0 -60.0 47.8

Ø Pedagang 4 24 33 3 0 10 3.6 -100.0 -100.0 -58.3

Ø Buruh 1 14 15 0 0 7 2.5 n.a. -100.0 -50.0

Ø PNS 0 5 5 0 1 6 2.1 n.a. n.a. 20.0

Ø PEPS 2 9 10 1 0 4 1.4 -100.0 -100.0 -55.6

Ø Pengajar/Dosen 1 3 3 1 0 2 0.7 n.a. -100.0 -33.3

Ø TNI/POLRI (Termasuk Pensiunan) 0 3 3 0 0 1 0.4 n.a. n.a. -66.7

Ø Profesional 0 2 3 0 0 0 0.0 -100.0 n.a. -100.0

Ø TKW 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Ø Belum/Tidak Bekerja 0 2 2 0 0 3 1.1 n.a. n.a. 50.0

Ø Tidak Teridentifikasi 2 82 90 1 0 21 7.5 -100.0 -100.0 -74.4

Korporasi 0 4 5 0 0 2 0.7 -100.0 n.a. -50.0

Total LPT 43 402 502 39 23 280 100.0 -36.1 -46.5 -30.3

Jenis Terlapor dan

Pekerjaan Utama

Terlapor Perorangan


(Dalam Persen)Jumlah LPT % Distribusi

Tahun 2016

(s.d. September-

2016)


Berdasarkan Kategori Nominal Transaksi Yang Ditunda

s.d. September 2016

September-

2015

Tahun 2015

(s.d. September-

2015)

Jan-2015

s.d. Des-

2015

Agustus-

2016

September-

2016

Tahun 2016

(s.d. September-

2016)


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Ø Dibawah Rp100 juta 42 387 479 34 20 259 92.5 -37.5 -52.4 -33.1

Ø Rp100 juta s.d. Rp1 miliar 0 11 17 4 3 13 4.6 0.0 n.a. 18.2

Ø Diatas Rp1 miliar 1 4 6 1 0 8 2.9 -100.0 -100.0 100.0

Total LPT 43 402 502 39 23 280 100.0 -36.1 -46.5 -30.3


Tahun 2016

(s.d. September-

2016)

Kategori Nominal Transaksi


(Dalam Persen)

25


Tabel 16

Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK Berdasarkan Propinsi Kantor PJK Pelapor Penundaan Transaksi

s.d. September 2016

September-

2015

Tahun 2015

(s.d. September-

2015)

Jan-2015

s.d. Des-

2015

Agustus-

2016

September-

2016

Tahun 2016

(s.d. September-

2016)


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

DKI JAKARTA 16 179 232 16 5 126 45.0 -75.0 -68.8 -29.6

SUMSEL 8 56 73 18 9 79 28.2 200.0 12.5 41.1

JAWA BARAT 9 60 76 3 2 30 10.7 -66.7 -77.8 -50.0

BANTEN 0 13 15 0 1 10 3.6 -50.0 n.a. -23.1

RIAU 2 9 10 1 2 8 2.9 n.a. 0.0 -11.1

JAWA TIMUR 3 27 33 0 0 8 2.9 -100.0 -100.0 -70.4

SUMUT 0 10 10 0 1 4 1.4 n.a. n.a. -60.0

KALTIM 0 0 0 1 0 2 0.7 n.a. n.a. n.a.

LAMPUNG 0 9 10 0 0 2 0.7 n.a. n.a. -77.8

SULTENG 1 1 1 0 0 1 0.4 n.a. -100.0 0.0

NAD 0 1 1 0 0 1 0.4 n.a. n.a. 0.0

SUMBAR 0 5 5 0 0 1 0.4 n.a. n.a. -80.0

KALTENG 0 5 5 0 0 1 0.4 n.a. n.a. -80.0

SULSEL 0 4 4 0 1 1 0.4 n.a. n.a. -75.0

JAMBI 1 1 2 0 0 1 0.4 n.a. -100.0 0.0

SULTRA 0 1 1 0 0 1 0.4 n.a. n.a. 0.0

KEP BABEL 0 3 3 0 1 1 0.4 n.a. n.a. -66.7

JAWA TENGAH 1 9 12 0 0 1 0.4 -100.0 -100.0 -88.9

KEPRI 0 2 2 0 1 1 0.4 n.a. n.a. -50.0

DIY 1 1 1 0 0 1 0.4 n.a. -100.0 0.0

BENGKULU 1 1 1 0 0 0 0.0 n.a. -100.0 -100.0

SULBAR 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

GORONTALO 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

BALI 0 3 3 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0

KALBAR 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

KALSEL 0 1 1 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0

NTT 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

NTB 0 1 1 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0

MALUKU 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

SULUT 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

PAPUA 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Total LPT 43 402 502 39 23 280 100.0 -36.1 -46.5 -30.3


Tahun 2016

(s.d. September-

2016)


(Dalam Persen)Propinsi Kantor PJK

Penunda Transaksi

Tabel 17 Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK Berdasarkan Jenis Alasan Penundaan Transaksi

s.d. September 2016

September-

2015

Tahun 2015

(s.d. September-

2015)

Jan-2015

s.d. Des-

2015

Agustus-

2016

September-

2016

Tahun 2016

(s.d. September-

2016)


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Pertimbangan (1) dan (2) 2 18 33 0 0 37 13.2 -100.0 -100.0 105.6

Pertimbangan (1) dan (3) 0 1 1 0 0 1 0.4 n.a. n.a. 0.0

Pertimbangan (2) dan (3) 0 8 9 1 0 2 0.7 -100.0 n.a. -75.0

Pertimbangan (1) saja 2 95 100 5 0 32 11.4 -100.0 -100.0 -66.3

Pertimbangan (2) saja 7 61 82 11 10 46 16.4 100.0 42.9 -24.6

Pertimbangan (3) saja 4 26 33 0 0 14 5.0 -100.0 -100.0 -46.2

Tidak Teridentifikasi 28 193 244 22 13 148 52.9 -38.1 -53.6 -23.3

Total LPT 43 402 502 39 23 280 100.0 -36.1 -46.5 -30.3

Alasan Penundaan Transaksi


Tahun 2016

(s.d. September-

2016)


(Dalam Persen)

Keterangan: (1) Pengguna Jasa melakukan transaksi yang patut diduga menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak

pidana; (2) Pengguna Jasa memiliki rekening untuk menampung Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana; (3) Penguna Jasa diketahui dan/atau patut diduga menggunakan Dokumen palsu.


A. Hasil Analisis (HA)

Selama September 2016, PPATK telah menyampaikan kepada Penyidik sebanyak 52 HA dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 52 laporan, yang terdiri dari:

o HA Proaktif sebanyak 14 HA (26,9 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 14 laporan, dan

o HA Inquiry sebanyak 38 HA (73,1 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 38 laporan.

Selama tahun 2016 (s.d. September 2016), PPATK telah menyampaikan kepada Penyidik sebanyak 311 HA dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 311 laporan, yang terdiri dari:

o HA Proaktif sebanyak 73 HA (23,5 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 73 laporan, dan

o HA Inquiry sebanyak 238 HA (76,5 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 238 laporan.

Setelah berlakunya UU TPPU s.d. September 2016, PPATK telah menyampaikan kepada Penyidik sebanyak 2.148 HA dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 6.543 laporan, yang terdiri dari:

o HA Proaktif sebanyak 720 HA (33,5 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 2.012 laporan, dan

o HA Inquiry sebanyak 1.428 HA (66,5 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 4.531 laporan.

Dengan demikian, sejak Januari 2003 s.d. September 2016, jumlah HA (tidak termasuk Hasil Pemeriksaan) yang disampaikan kepada Penyidik sudah mencapai 3.579 HA dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 9.653 laporan, yang terdiri dari:

o HA Proaktif sebanyak 1.892 HA (52,9 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 4.863 laporan, dan

o HA Inquiry sebanyak 1.687 HA (47,1 persen) denga jumlah LTKM terkait sebanyak 4.790 laporan.

Berdasarkan HA selama tahun 2016 (s.d. September 2016), dugaan tindak pidana Korupsi masih menjadi tindak pidana yang paling dominan dalam HA, yaitu sebanyak 153 HA (49,2 persen). Jumlah HA dengan dugaan tindak pidana Korupsi tersebut meningkat sebesar 25,4 persen dibandingkan jumlah HA selama tahun 2015 (s.d. September 2015) yang jumlahnya tercatat sebanyak 122 HA. Sementara itu, jumlah HA dengan dugaan tindak pidana di bidang perpajakan yang merupakan tindak pidana dominan berikutnya mengalami penurunan sebesar 29,8 persen.

PPATK juga menyampaikan Informasi Hasil Analisis kepada pihak-pihak yang telah menjalin kerjasama pertukaran informasi dengan PPATK. Selama tahun 2016 (s.d. September 2016), jumlah IHA yang telah disampaikan sebanyak 261 IHA.

ANALISIS & PEMERIKSAAN








UU TPPU Pasal 44 Ayat (1) : “Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, PPATK dapat: a. meminta dan menerima laporan dan informasi dari Pihak Pelapor; b. meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait; c. meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan pengembangan hasil analisis PPATK; d. meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan permintaan dari instansi penegak hukum atau mitra kerja di luar negeri; e. meneruskan informasi dan/atau hasil analisis kepada instansi peminta, baik di dalam maupun di luar negeri; f. menerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana Pencucian Uang; g. meminta keterangan kepada Pihak Pelapor dan pihak lain yang terkait dengan dugaan tindak pidana Pencucian Uang; h. merekomendasikan kepada instansi penegak hukum mengenai pentingnya melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; i. meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana; j. meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan tindak pidana Pencucian Uang; k. mengadakan kegiatan administratif lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; dan l. meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik.”

27


Tabel 18 Jumlah HA yang Disampaikan ke Penyidik dan Jumlah LTKM yang menjadi Dasar Analisis (Terkait)

Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Jenis HA Januari 2003 s.d. September 2016

Sept-2015

Kumulatif

s.d. Sept-

2015

Jan-2015

s.d. Des-

2015

Agustus-

2016Sept-2016

Kumulatif

s.d. Sept-

2016

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

PROAKTIF

Ø Hasil Analisis 1,172 537 10 76 110 9 14 73 720 1,892

Ø LTKM Terkait 2,851 1,801 10 104 138 9 14 73 2,012 4,863

INQUIRY**)

Ø Hasil Analisis 259 939 13 188 251 26 38 238 1,428 1,687

Ø LTKM Terkait 259 3,643 13 587 650 26 38 238 4,531 4,790

TOTAL

Ø Hasil Analisis 1,431 1,476 23 264 361 35 52 311 2,148 3,579

Ø LTKM Terkait 3,110 5,444 23 691 788 35 52 311 6,543 9,653

Tahun 2011-

2014

Tahun 2015

Jumlah

Jenis Hasil Analisis (HA)



2003 s.d.

Sept-2016

Sebelum

Berlakunya UU

TPPU

No. 8 Thn 2010

(s.d. Oktober

2010)*)

Tahun 2016

Keterangan : - Cut off data per 30 September 2016. - Proaktif adalah HA yang disampaikan atas insiatif PPATK. - Inquiry adalah HA yang disampaikan sebagai jawaban atas permintaan dari Apgakum. - Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010. - HA Inquiry Januari 2004 sampai dengan Desember 2008, hanya diperhitungkan sebagai catatan biasa dan tidak diperhitungkan

sebagai HA.

Grafik 25 Perkembangan Jumlah HA per-Tahun yang Disampaikan ke Penyidik

Berdasarkan Jenis HA Januari 2012 s.d. September 2016

277301

456

361311

97

70 73

110

73

180

231

383

251

238

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2012 2013 2014 2015 2016

HA per-Tahun Proaktif Inquiry


Tabel 19 Jumlah Kumulatif HA yang Disampaikan ke Penyidik Berdasarkan Jenis Penyidik


Sept-2015

Kumulatif

s.d. Sept-

2015

Jan-2015

s.d. Des-

2015

Agustus-

2016Sept-2016

Kumulatif

s.d. Sept-

2016

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Ø KEPOLISIAN SAJA 0 510 8 95 135 22 28 128 773 773Ø KEJAKSAAN SAJA 104 256 5 57 72 4 7 59 387 491Ø KPK SAJA 0 428 3 49 59 8 12 70 557 557Ø KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN KPK 0 99 0 0 0 0 0 0 99 99Ø KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN 1,327 52 0 0 0 0 0 0 52 1,379Ø KEPOLISIAN DAN KPK 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2Ø KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN BNN 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2

Ø KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN

DITJEN PAJAK0 5 0 0 0 0 0 0 5 5

Ø KEJAKSAAN DAN KPK 0 7 0 0 0 0 0 0 7 7Ø DITJEN PAJAK 0 71 7 62 91 1 5 45 207 207Ø DITJEN BEA DAN CUKAI 0 9 0 1 3 0 0 1 13 13Ø BADAN NARKOTIKA NASIONAL

(BNN)0 35 0 0 1 0 0 8 44 44

JUMLAH HA 1,431 1,476 23 264 361 35 52 311 2,148 3,579

Penyidik

Sebelum

Berlakunya UU

TPPU

No. 8 Thn 2010

(s.d. Oktober

2010)*)



2003 s.d.

Sept-2016Tahun 2011-

2014

Tahun 2015

Jumlah

Tahun 2016

Catatan : Jumlah Inquiry belum memperhitungkan inquiry Januari 2004 s.d. Desember 2008, sebanyak 295 laporan.

Tabel 20 Jumlah HA yang Disampaikan ke Penyidik

Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Dugaan Tindak Pidana Asal Januari 2003 s.d. September 2016

Sept-2015

Kumulatif

s.d. Sept-

2015

Jan-2015

s.d. Des-

2015

Agustus-

2016Sept-2016

Kumulatif

s.d. Sept-

2016

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Ø Korupsi; 580 789 11 122 155 12 22 153 1,097 1,677

Ø Penyuapan; 40 48 0 0 0 3 5 8 56 96

Ø Narkotika; 47 58 0 2 4 4 5 25 87 134

Ø Di bidang perbankan; 46 23 0 6 7 2 0 8 38 84

Ø Di bidang Pasar Modal 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1

Ø Di bidang perasuransian; 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Ø Kepabeanan; 9 14 0 1 4 0 0 1 19 28

Ø Terorisme; 19 30 0 7 15 1 5 17 62 81

Ø Pencurian; 4 5 0 0 0 0 0 0 5 9

Ø Penggelapan; 42 51 1 3 8 0 3 4 63 105

Ø Penipuan; 419 189 3 26 35 7 7 42 266 685

Ø Pemalsuan uang; 5 5 0 0 0 0 0 0 5 10

Ø Perjudian; 17 20 0 13 15 3 0 5 40 57

Ø Prostitusi; 4 0 0 0 1 0 0 1 2 6

Ø Di bidang perpajakan; 7 68 7 57 83 1 5 40 191 198

Ø Di bidang kehutanan; 6 4 0 0 3 0 0 0 7 13

Ø Di bidang kelautan dan

perikanan;

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ø Perdagangan orang; 0 3 0 1 1 1 0 1 5 5Ø Pidana lain yang diancam dengan

penjara 4 tahun atau lebih0 22 0 3 3 1 0 1 26 26

Ø Tidak Teridentifikasi / dll 185 146 1 23 27 0 0 5 178 363

JUMLAH HA 1,431 1,476 23 264 361 35 52 311 2,148 3,579

Sebelum

Berlakunya UU

TPPU

No. 8 Thn 2010

(s.d. Oktober

2010)*)



2003 s.d.

Sept-2016

Tahun 2015Dugaan Tindak Pidana Asal

JumlahTahun 2011-

2014

Tahun 2016

29


Tabel 21

Jumlah HA yang Tidak Ditemukan Indikasi berkaitan dengan Tindak Pidana dan Tidak disampaikan ke Penyidik Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU

Januari 2003 s.d. September 2016 (HA database)

Hasil

Analisis

LTKM

Terkait

Sebelum

Berlakunya UU TPPU

No. 8 Thn 2010

(s/d Oktober 2010)*

Januari 2003 -

Desember 2010 553 938

2011 149 323

2012 71 137

2013 35 44

2014 36 63

2015 1 1

2016

(s.d. Sept 2016) - -

Jumlah 292 568

845 1,506 Jumlah Tahun 2003 s.d. Sept 2015

Tahun

Sesudah

Berlakunya UU TPPU

No. 8 Thn 2010

(sejak Januari 2011)

*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010 Catatan : HA dimasukan dalam database karena tidak terindikasi terkait dugaan tindak

pidana, dianggap sesuai dengan profil dan memiliki underlying yang wajar serta keterbatasan data.

Grafik 26

Perkembangan Jumlah HA per-Tahun yang Tidak Terindikasi Tindak Pidana (HA database) dan Jumlah HA yang disampaikan ke Penyidik


71

35 36

1 0

277301

456

361

311

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2012 2013 2014 2015 2016

HA Database HA ke Penyidik


Tabel 22

Jumlah Informasi Hasil Analisis (IHA) Terkait dengan Pemberian Informasi sesuai dengan MoU dengan Lembaga/Instansi

#) Terkait Berdasarkan Lembaga/Instansi Penyampaian IHA


Sept-2015

Kumulatif

s.d. Sept-

2015

Jan-2015

s.d. Des-

2015

Agustus-

2016Sept-2016

Kumulatif

s.d. Sept-

2016

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Ø Komisi Pemberantasan

Korupsi

378 27 2 10 18 1 3 24 69 447

Ø Badan Pengawas Pemilu 9 3 0 1 1 0 0 0 4 13

Ø Komisi Yudisial 5 13 0 7 7 0 1 2 22 27

Ø Tim Tas TIPIKOR

(Bubar Tgl 11/06/2007)

1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Ø BAPEPAM-LK (Menjadi OJK Th.

2012)

34 14 0 0 0 0 0 0 14 48

Ø Bank Indonesia 8 11 1 1 2 0 0 4 17 25

Ø Dirjen Pajak 47 8 4 15 35 2 2 48 91 138

Ø Kementrian Luar Negeri 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Ø Kementrian Kehutanan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Ø Badan Pemeriksa Keuangan 13 8 2 3 5 1 1 2 15 28

Ø Badan Pengawasan Keuangan

dan Pembangunan

6 0 0 0 0 0 0 0 0 6

Ø Kementrian Keuangan 39 79 5 23 31 4 1 19 129 168

Ø Lembaga Penjamin Simpanan 1 0 0 0 1 0 0 4 5 6

Ø Ditjen Bea dan Cukai 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2

Ø Badan Narkotika Nasional 12 2 0 2 2 0 0 3 7 19

Ø Kementrian Hukum dan HAM 1 18 0 2 2 0 0 0 20 21

Ø Kementrian Dalam Negeri 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1

Ø Ombudsman 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2

Ø Kementrian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi

0 1 0 1 1 0 0 1 3 3

Ø Kementerian Koordinator

Bidang Politik, Hukum, dan

Keamanan

0 2 0 0 0 0 0 2 4 4

Ø KPPU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ø Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 0 11 0 1 2 1 0 4 17 17

Ø Kementerian Lingkungan

Hidup dan Kehutanan RI

0 0 0 3 3 0 1 1 4 4

Ø Kementerian Kelautan dan

Perikanan RI

0 0 0 4 5 2 0 5 10 10

Ø Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian RI

0 0 0 1 1 0 0 0 1 1

Ø Kementerian Komunikasi dan

Informatika RI

0 0 0 4 4 0 0 4 8 8

Ø Kementerian Agama RI 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1

Ø Tentara Nasional Indonesia 0 0 0 0 2 4 1 13 15 15

Ø BNPB 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

Ø Kementerian Pertahanan 0 0 0 0 0 1 0 5 5 5

Ø Bappenas 0 0 0 0 0 1 0 2 2 2

Ø Kementerian Pekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat

0 0 0 0 0 1 0 2 2 2

Ø Badan Kepegawaian Negara 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

Ø Kementerian Kesehatan 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1

Ø Kementerian Agraria dan Tata

Ruang / Badan Pertanahan

0 0 0 0 0 1 0 1 1 1

Ø Lainnya 6 102 4 55 78 20 16 111 291 297

JUMLAH IHA 563 302 18 133 201 40 26 261 764 1,327

Tahun 2016

Tahun 2011-

2014

Sebelum

Berlakunya UU

TPPU

No. 8 Thn 2010

(s.d. Oktober

2010)*)



2003 s.d.

Sept-2016

Tahun 2015Instansi

Jumlah

*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010. #) Pada periode sebelum berlakunya UU TPPU No.8 Tahun 2010, Instansi KPK, Ditjen Pajak, BNN, Ditjen Bea dan Cukai belum

dinyatakan sebagai instansi yang berwenang untuk menerima HA dari PPATK.

31


B. Karakteristik Terlapor

Berdasarkan HA

Berdasarkan register data HA Proaktif selama tahun 2016

(s.d. September 2016) yang berjumlah sebanyak 73 HA,

mayoritas terlapor HA proaktif adalah non

perorangan/korporasi (53,4 persen atau sebanyak 39 HA).

Dilihat berdasarkan nominal transaksinya, mayoritas HA

proaktif selama tahun 2016 (s.d. September 2016)

bernominal di atas Rp5 Miliar, yakni sebesar 75,0 persen atau

sebanyak 51 HA.

Berdasarkan lokus kejadiannya, diketahui bahwa sebagian

besar kasus dugaan TPPU dalam HA proaktif terjadi di

Propinsi DKI Jakarta atau sebesar 63,0 persen.

Tabel 23 Perkembangan HA Proaktif Berdasarkan Kategori Terlapor

s.d. September 2016

Sept-2015

Tahun 2015

(s.d. Sept-

2015)

Jan-2015 s.d.

Des-2015

Agustus-

2016Sept-2016

Tahun 2016

(s.d. Sept-

2016)


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Perorangan 8 65 90 1 1 34 46.6 -92.3 -87.5 -47.7

Ø Laki-Laki 7 53 74 1 1 32 43.8 -90.0 -85.7 -39.6

Ø Perempuan 1 12 16 0 0 2 2.7 -100.0 -100.0 -83.3

Non Perorangan/Korporasi 2 11 20 8 13 39 53.4 62.5 550.0 254.5

Total HA Proaktif 10 76 110 9 14 73 100.0 -33.3 40.0 -3.9

Kategori Terlapor

Jumlah HA% Distribusi

Tahun 2016

(s.d. Sept-2016)


(Dalam Persen)

Grafik 27 Persentase HA Proaktif Berdasarkan Kategori Nominal Transaksi HA


Dibawah Rp1

Miliar7.47%

Rp1 Miliar - Rp2

Miliar7.47% Rp2 Miliar - Rp3

Miliar1.5

Rp3 Miliar - Rp4

Miliar2.93%

Rp4 Miliar - Rp5

Miliar5.9

Di atas Rp 5

Miliar75.0

UU TPPU Pasal 1 Angka 9 : “Setiap Orang adalah orang perseorangan atau Korporasi.”


Tabel 24 Perkembangan HA Proaktif

Menurut Locus (Tempat Kejadian) Indikasi Terjadinya Tindak Pidana s.d. September 2016

Sept-2015

Tahun 2015

(s.d. Sept-

2015)

Jan-2015 s.d.

Des-2015

Agustus-

2016Sept-2016

Tahun 2016

(s.d. Sept-

2016)


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Nanggroe Aceh Darussalam 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Sumatera Utara 0 0 1 0 1 4 5.5 n.a. n.a. n.a.

Sumatera Barat 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Sumatera Selatan 0 1 1 0 0 1 1.4 n.a. n.a. 0.0

Bengkulu 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Jambi 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Riau 0 2 2 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0

Kepulauan Riau 0 1 1 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0

Lampung 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Kep Bangka Belitung 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Banten 2 3 3 0 0 1 1.4 n.a. -100.0 -66.7

DKI Jakarta 7 56 82 6 9 46 63.0 -50.0 28.6 -17.9

Jawa Barat 0 2 2 2 0 4 5.5 n.a. n.a. 100.0

Jawa Tengah 0 4 5 0 0 1 1.4 -100.0 n.a. -75.0

Jawa Timur 1 1 2 0 0 3 4.1 n.a. -100.0 200.0

DI Yogyakarta 0 0 0 0 1 2 2.7 n.a. n.a. n.a.

Bali 0 0 1 0 0 1 1.4 n.a. n.a. n.a.

Nusa Tenggara Barat 0 0 0 0 1 1 1.4 n.a. n.a. n.a.

Nusa Tenggara Timur 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Maluku 0 0 0 0 1 2 2.7 n.a. n.a. n.a.

Maluku Utara 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Kalimantan Barat 0 0 0 0 0 1 1.4 n.a. n.a. n.a.

Kalimantan Timur 0 2 2 0 0 3 4.1 n.a. n.a. 50.0

Kalimantan Tengah 0 0 0 0 1 1 1.4 n.a. n.a. n.a.

Kalimantan Selatan 0 3 3 0 0 1 1.4 n.a. n.a. -66.7

Sulawesi Utara 0 0 1 0 0 0 0.0 -100.0 n.a. n.a.

Sulawesi Selatan 0 0 2 0 0 0 0.0 -100.0 n.a. n.a.

Sulawesi Tengah 0 1 1 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0

Sulawesi Tenggara 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Sulawesi Barat 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Gorontalo 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Papua 0 0 1 1 0 1 1.4 n.a. n.a. n.a.

Papua Barat 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Total HA Proaktif 10 76 110 9 14 73 100.0 -33.3 40.0 -3.9

Propinsi

Jumlah HA% Distribusi

Tahun 2016

(s.d. Sept-2016)


(Dalam Persen)

Catatan : Provinsi kejadian terlapor merupakan locus (tempat kejadian) dugaan tindak pidana yang berindikasi dalam HA terdiri dari seluruh dugaan tindak pidana, dan juga dari seluruh profil pekerjaan.

33


Cat

atan

: T

erka

it d

eng

an

sel

uru

h t

ind

ak

pid

an

a s

eba

ga

ima

na

dim

aks

ud

da

lam

pa

sal 2

UU

No

.8 t

ah

un

20

10

, ta

np

a m

emb

eda

kan

pro

file

ter

lap

or.

Gam

bar

2.

Pe

me

taan

Pro

pin

si M

enu

rut

Kat

ego

ri P

ers

en

tase

Lo

cus

(Te

mp

at K

ejad

ian

)

Du

gaan

Tin

dak

Pid

ana

yan

g T

erin

dik

asik

an d

alam

HA

Pro

akti

f

Jan

uar

i 20

16

s.d

. Se

pte

mb

er

20

16

Pe

me

taan

Me

nu

rut

Locu

s (t

em

pat

kej

adia

n)

du

gaan

tin

dak

pid

ana

yan

g te

rin

dik

asik

an d

alam

HA

Jan

uar

i 20

03

s.d

. M

are

t 2

01

3

Pe

me

taan

Men

uru

t Lo

cus

(te

mp

at k

ejad

ian

)

du

gaan

tin

dak

pid

ana

yan

g te

rin

dik

asik

an d

alam

HA

Jan

uar

i 20

03

s.d

. M

are

t 2

01

3

Pe

me

taan

Men

uru

t Lo

cus

(te

mp

at k

ejad

ian

)

du

gaan

tin

dak

pid

ana

yan

g te

rin

dik

asik

an d

alam

HA

Jan

uar

i 20

03

s.d

. M

are

t 2

01

3

Pe

me

taan

Men

uru

t Lo

cus

(te

mp

at k

ejad

ian

)

du

gaan

tin

dak

pid

ana

yan

g te

rin

dik

asik

an d

alam

HA

Jan

uar

i 20

03

s.d

. M

are

t 2

01

3

Pe

me

taan

Men

uru

t Lo

cus

(te

mp

at k

ejad

ian

)

du

gaan

tin

dak

pid

ana

yan

g te

rin

dik

asik

an d

alam

HA

Jan

uar

i 20

03

s.d

. M

are

t 2

01

3

Pe

me

taan

Men

uru

t Lo

cus

(te

mp

at k

ejad

ian

)

du

gaan

tin

dak

pid

ana

yan

g te

rin

dik

asik

an d

alam

HA

Jan

uar

i 20

03

s.d

. M

are

t 2

01

3

Pe

me

taan

Men

uru

t Lo

cus

(te

mp

at k

ejad

ian

)

du

gaan

tin

dak

pid

ana

yan

g te

rin

dik

asik

an d

alam

HA

Jan

uar

i 20

03

s.d

. M

are

t 2

01

3


C. HA Pendanaan Terorisme

Sepanjang tahun 2016 (hingga September 2016), terdapat

17 HA yang terkait dengan dugaan tindak pidana terorisme.

Dengan demikian, sejak Januari 2003 s.d. September 2016,

jumlah seluruh HA yang telah disampaikan kepada penyidik

terkait dengan dugaan tindak pidana terorisme sebanyak

97 HA, yang terdiri dari:

o HA Proaktif : sebanyak 43 HA

o HA Inquiry : sebanyak 54 HA (sudah termasuk Inquiry

pada periode Januari tahun 2007 s.d. Desember 2008

dimana pada periode tersebut belum dicatat sebagai HA)

Jumlah LTKM yang disampaikan PJK kepada PPATK terkait

dengan HA dengan dugaan tindak pidana terorisme sejak

Januari 2003 s.d. September 2016 sebanyak 259 LTKM.

Tabel 25 Jumlah HA dengan Dugaan Tindak Pidana Terorisme

Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Jenis HA Januari 2003 s.d. September 2016

Proaktif Inquiry

Sebelum

Berlakunya UU TPPU

No. 8 Thn 2010

(s/d Oktober 2010)*

Januari 2003 -

Desember 20108 27 35 35

2011 3 6 9 44

2012 6 1 7 51

2013 3 2 5 56

2014 3 6 9 65

2015 11 4 15 80

2016

(s.d. September 2016)9 8 17 97

Jumlah 35 27 62 97

43 54 97

TahunHasil Analisis

Jumlah

HA

Jumlah

Kumulatif

HA

Sesudah

Berlakunya UU TPPU

No. 8 Thn 2010

(Sejak Januari 2011)

Jumlah Jan-2003 s.d. September-2016

*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010. - HA Inquiry Januari 2004 sampai dengan Desember 2008, hanya diperhitungkan sebagai catatan

biasa dan tidak diperhitungkan sebagai HA.

UU TPPU Pasal 2 Ayat (2) : “Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.” Pasal 93: “Dalam hal ada perkembangan konvensi internasional atau rekomendasi internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan pendanaan terorisme, PPATK dan instansi terkait dapat melaksanakan ketentuan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

35


Grafik 28

Perkembangan Jumlah per-Tahun dan Kumulatif HA Terkait dengan Dugaan Tindak Pidana Terorisme


5156

65

80

97

7 5 9 15 170

20

40

60

80

100

120

2012 2013 2014 2015 2016

Jumlah Kumulatif Jumlah Per-Tahun

Catatan : Jumlah Kumulatif pada tahun 2010 dihitung sejak Januari 2003.

Grafik 29 Perkembangan Jumlah per-Tahun dan Kumulatif LTKM

Terkait dengan HA dengan Dugaan Tindak Pidana Terorisme Januari 2003 s.d. September 2016

191204

230242

259

33 13 26 12 170

50

100

150

200

250

300

2012 2013 2014 2015 2016

Jumlah Kumulatif Jumlah per Tahun

Catatan : Jumlah Kumulatif pada tahun 2010 dihitung sejak Januari 2003.


Grafik 30

Jumlah dan Persentase Kumulatif HA yang Disampaikan ke Penyidik, Terkait dengan

Dugaan Tindak Pidana Terorisme Januari 2003 s.d. September 2016

Proaktif

25 HA36%

Inquiry

44 HA64%

Tabel 26 Jumlah LTKM Yang Disampaikan PJK Kepada PPATK

Terkait Dengan HA dengan Dugaan Tindak Pidana Terorisme Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Januari 2003 s.d. September 2016

Jumlah LTKMJumlah

Kumulatif LTKM

Sebelum

Berlakunya UU TPPU

No. 8 Thn 2010

(s/d Oktober 2010)*

Januari 2003 -

Desember 2010128 128

2011 30 158

2012 33 191

2013 13 204

2014 26 230

2015 12 242

2016

(s.d. September 2016)17 259

Jumlah 131 259

259

Tahun

Sesudah

Berlakunya UU TPPU

No. 8 Thn 2010


Jumlah Jan-2003 s.d. September-2016

*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010.

37


D. Hasil Pemeriksaan (HP)

Selama September 2016, terdapat penambahan 1 Hasil

Pemeriksaan (HP) yang disampaikan PPATK kepada kepada

Aparat Penegak Hukum, yaitu kepada Penyidik Kepolisian yang

berindikasi TPPU dengan tindak pidana asal Perjudian.

Dengan demikian, jumlah keseluruhan HP yang telah

disampaikan oleh PPATK ke Penyidik sejak berlakunya UU TPPU

hingga akhir September 2016 tercatat sebanyak 76 HP, dengan

perincian: 23 HP diantaranya disampaikan ke Penyidik

Kepolisian, 29 HP ke Penyidik Kejaksaan, 33 HP ke Penyidik

KPK, 12 HP ke Ditjen Pajak, 4 HP ke Penyidik BNN, 3 HP masing-

masing ke Gubernur BI dan Ditjen Bea Cukai, serta 1 HP ke

Panglima TNI, Ketua Dewan OJK, Kemendagri, dan

Kementerian Koperasi dan UKM.

Berkaitan dengan perkara TPPU yang telah diperiksa oleh

PPATK sejak berlakunya UU TPPU, pemeriksaan telah dilakukan

setidaknya terhadap 5.874 rekening Pihak Terkait yang

tersebar pada 663 PJK.

Tabel 27 Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang disampaikan oleh PPATK per Bulan


Kepolisian Kejaksaan KPK BNN DJP DJBCGubernur

BI

Panglima

TNI

Ketua Dewan

OJKKemendagri

Kemenkop &

UKM

Tahun 2011 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0

Tahun 2012 13 7 10 5 1 0 0 2 0 0 0 0

Tahun 2013 10 4 4 6 0 1 0 0 0 0 0 0

Tahun 2014 19 2 7 7 1 4 1 1 1 1 1 1

Tahun 2015 20 1 3 9 1 6 0 0 0 0 0 0

Maret 2015 3 - 1 - 1 1 - - - - - -

Mei 2015 1 - - 1 - - - - - - - -

Juni 2015 5 1 - 2 - 2 - - - - - -

Agustus 2015 2 - - 1 - 1 - - - - - -

Desember 2015 9 - 2 5 - 2 - - - - - -

Tahun 2016 9 4 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0

Maret 2016 3 - - 1 1 - 1 - - - - -

Mei 2016 1 - - - - - 1 - - - - -

Agustus 2016 4 3 - - - 1 - - - - - -

September 2016 1 1 - - - - - - - - - -

Jumlah 76 23 29 33 4 12 3 3 1 1 1 1

Periode Jumlah LHP

Jumlah HP ke Penyidik Jumlah IHP ke Penyidik Lainnya Jumlah IHP ke Instansi Lainnya

UU TPPU Pasal 1 Angka 8 : “Hasil Pemeriksaan adalah penilaian akhir dari seluruh proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional yang disampaikan kepada penyidik.” Pasal 90 Ayat (1) : “Dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, PPATK dapat melakukan kerja sama pertukaran informasi berupa permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi dengan pihak, baik dalam lingkup nasional maupun internasional, yang meliputi: a. instansi penegak hukum; b. lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan; c. lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; d. lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang; dan e. financial intelligence unit negara lain.” Pasal 47 Ayat (1) dan Ayat (2) : ”PPATK membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya secara berkala setiap 6 (enam) bulan.” “Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.“


Tabel 28 Jumlah HP Berdasarkan Tahun Penyampaian


Tahun Jumlah LHP Jumlah PJKJumlah

Rekening

2011 5 16 137

2012 13 117 780

2013 10 58 471

2014 19 95 1,410

2015 20 200 1,831

2016 (s.d. September 2016) 9 177 1,245

Jumlah Kumulatif 76 663 5,874

Grafik 31 Perkembangan Jumlah HP, Jumlah PJK, dan Jumlah Rekening yang Diperiksa


5

13 10 19 20 9 7616 117 58 95 200 177

663

137

780

471

1,410

1,831

1,245

5,874

2011 2012 2013 2014 2015 2016 (s.d. September

2016)

Jumlah Kumulatif

Jumlah LHP Jumlah PJK Jumlah Rekening

39


E. Tindak Lanjut Terhadap

HA/HP/Informasi

Terhadap HA dan/atau HP dan/atau Informasi Hasil Analisis (IHA) yang telah disampaikan kepada penyidik, PPATK telah melakukan pemantauan tindak lanjut (feedback). Tindak lanjut oleh penyidik tersebut diantaranya dapat berupa pengumpulan bahan dan keterangan/penelahaan, penyelidikan, penyidikan, dalam proses penuntutan, pemeriksaan di persidangan, ataupun sudah berkekuatan hukum tetap. HA/HP/IHA PPATK juga digunakan untuk mendukung proses pelacakan aset, mendorong peningkatan pendapatan negara melalui optimalisasi penerimaan pajak, serta mendukung validitas LHKPN.

Tindak lanjut terhadap HA/HP/IHA yang disampaikan kepada penyidik dalam publikasi ini merupakan informasi tindak lanjut atas HA/HP/IHA yang telah disampaikan oleh PPATK kepada Penyidik, selama periode Januari 2015 s.d. Agustus 2016.

Berdasarkan register feedback HA/HP, diketahui bahwa penerimaan feedback HA/HP/IHA dari Instansi Penyidik TPPU masih belum optimal. Tingkat rasio penyampaian feedback atas HA, HP, dan Informasi Proaktif secara rata-rata sebesar 47,3 persen, dengan rasio feedback tertinggi adalah terkait HA Proaktif, yaitu sebesar 62,0 persen, diikuti oleh HA Inquiry sebesar 52,5 persen, IHA sebesar 32,0 persen, dan HP sebesar 28,6 persen.

Dilihat berdasarkan bentuk tindak lanjut atas feedback selama Januari 2015-Agustus 2016, mayoritas status tindak lanjutnya masih dalam tahap penyidikan, yaitu sebesar 47,1 persen.

Grafik 32 Komposisi Jumlah Feedback HA/HP/IHA yang Diterima PPATK menurut Jenis HA/HP/IHA

Januari 2015 s.d. Agustus 2016

HA-Proaktif10624%

HA-Inquiry23454%

IHA89

20%

HP8

2%

UU TPPU Pasal 44 Ayat (1) : “Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, PPATK dapat :

j. meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan tindak pidana Pencucian Uang.”


Grafik 33

Perbandingan Jumlah HA/HP/IHA dengan Feedback yang Diterima Januari 2015 s.d. Agustus 2016

171

446

278

28

923

106

234

89

8

437

62.0%

52.5%

32.0%28.6%

47.3%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

0

200

400

600

800

1000

HA-Proaktif HA-Inquiry IHA HP Total

Jumlah HA/HP/INF Jumlah Feedback Rasio Feedback

Grafik 34 Persentase Bentuk Tindak Lanjut atas Feedback HA/HP?IHA yang diterima

Januari 2015 – Agustus 2016

Pemeriksaan

9.2%9%

Penyelidikan

28.1%28%

Penyidikan

47.1%47%

Henti

Penyidikan0.9%1% SP-3

3.2%3%

Persidangan

3.2%3%

Putusan

Hakim8.2%9%

41


F. Permintaan Informasi

Kepada PJK/PBJ

Terkait HA

Terkait kegiatan analisis transaksi keuangan, selama September 2016, PPATK telah menyampaikan sebanyak 317 permintaan informasi, dengan rincian 248 permintaan informasi kepada PJK Bank, dan 69 permintaan informasi kepada PJK Non Bank.

Dengan demikian, jumlah permintaan informasi yang disampaikan kepada PJK/PBJ/instansi lainnya dalam rangka mendukung penyusunan HA sejak Januari 2010 s.d. September 2016 telah mencapai sebanyak 16.952 permintaan.

Sebagian besar permintaan informasi selama Januari 2010 s.d. September 2016 disampaikan kepada PJK Bank (84,3 persen atau 14.287 permintaan), kepada PJK Non Bank (15,2 persen atau 2.585 permintaan), serta kepada regulator/instansi lainnya (0,5 persen atau 80 permintaan).

Tabel 29 Jumlah Permintaan Informasi Kepada PJK /PBJ Berdasarkan Jenis PJK/PBJ/Instansi


Tahun Bank Non BankRegulator/

Instansi Lainnya Jumlah

2012 1,317 146 0 1,463

2013 1,154 121 21 1,296

2014 2,756 284 8 3,048

2015 3,205 616 4 3,825

2016

(s.d. Sep 2016)3,064 608 47 3,719

Jumlah Jan 2010 -

s.d. Sep 201614,287 2,585 80 16,952

% Distribusi 84.3 15.2 0.5 100.0


Grafik 35 Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif Permintaan Informasi Kepada PJK /PBJ


6,3609,408

13,233

16,952

1,463 1,296 3,048 3,825 3,719

25.6%

47.9%

40.7%

28.1%

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

2012 2013 2014 2015 2016

(s.d. Sep 2016)

Jumlah Kumulatif Jumlah per Tahun

Grafik 36 Perkembangan Jumlah Permintaan Informasi Kepada PJK /PBJ per tahun

Berdasarkan Jenis PJK/PBJ Januari 2012 s.d. September 2016

1,3171,154

2,756

3,205 3,064

146 121284

616 608

0 21 8 4 470

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

2012 2013 2014 2015 2016 (s.d. Sep 2016)

Bank Non Bank Regulator/Instansi Lainnya

43


G. Pengaduan Masyarakat

(Dumas)

Sejak Januari 2013 s.d. September 2016, PPATK telah menerima 532 Dumas, dengan 47 Dumas diantaranya disampaikan selama tahun 2016 (s.d. September 2016).

Sebagian besar Dumas selama tahun 2016 (s.d. September 2016) disampaikan oleh Pihak Pelapor berupa Individu, yakni sebanyak 37 Dumas atau sebesar 78,7 persen. Sedangkan Dumas yang disampaikan oleh Lembaga sebanyak 10 Dumas saja atau sebesar 21,3 persen.

Terhadap 47 laporan Dumas yang telah disampaikan oleh Pihak Pelapor kepada PPATK selama September 2015 s.d. September 2016, tercatat keseluruhan Laporan atau sebesar 100,0 persen Dumas telah ditindaklanjuti.

Tabel 30 Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Disampaikan Kepada PPATK


Individu Lembaga Total

2013 33 54 87

2014 219 63 282

2015 99 17 116

2016 (s.d. Sept-2016) 37 10 47

Jumlah

Jan-2013 s.d. Sept-2016388 144 532

PeriodeJenis Pelapor

Grafik 37 Distribusi Pengaduan Masyarakat yang DIsampaikan Kepada PPATK

Berdasarkan Jenis Pihak Pelapor Selama Tahun 2016 (s.d. September 2016)

Individu37

79%

Lembaga10

21%


Tabel 31 Rasio Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat oleh PPATK

Berdasarkan Jenis Pihak Pelapor Dumas Selama September 2015 s.d. September 2016


Jumlah Laporan Dumas 37 10 47

Jumlah Dumas yang

DitindaklanjutI37 10 47

Rasio Tindak Lanjut Dumas 100.0% 100.0% 100.0%

Pengaduan Masyarakat

Tahun 2016

(s.d. Sept-2016)

Jenis Pelapor

Grafik 38 Perbandingan Jumlah Dumas yang diterima terhadap Jumlah Dumas yang telah ditindaklanjuti oleh PPATK

Berdasarkan Jenis Pihak Pelapor Dumas Selama Tahun 2016 (s.d. September 2016)

37

10

47

37

10

47

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50


Jumlah Laporan Dumas Jumlah Dumas yang DitindaklanjutI

45


A. Putusan Pengadilan

Terkait TPPU

Berdasarkan data terkini, telah terdapat 144 perkara TPPU yang telah diputus oleh Pengadilan sejak Januari 2005 s.d. September 2016.

Selama periode tersebut, sebagian besar Putusan Pengadilan terkait TPPU diputus oleh Pengadilan (mencakup Pengadilan Negeri/Tipikor, Pengadilan Tinggi, dan atau Mahkamah Agung) di wilayah DKI Jakarta, yaitu sebanyak 67 putusan atau 46,5 persen.

Putusan yang telah diputus oleh Pengadilan terkait TPPU adalah hukuman maksimal selama seumur hidup dan denda maksimal sebesar Rp32 Miliar.

Sebagian besar putusan Pengadilan perkara TPPU terkait dengan tindak pidana asal Korupsi, yakni sebanyak 40 putusan atau 28,4 persen dari total keseluruhan putusan TPPU.

Tabel 32 Jumlah Kumulatif Putusan Pengadilan Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang

Menurut Propinsi Januari 2005 s.d. September 2016

PropinsiKumulatif

2005 s.d. 2016

(s.d. September

%

Distribusi

Banda Aceh 4 2.8

Sumatera Utara 9 6.3

Lampung 1 0.7

Riau 3 2.1

Kepri 2 1.4

Sumatera Selatan 2 1.4

DKI Jakarta 67 46.5

Banten 3 2.1

Jawa Barat 10 6.9

Jawa Tengah 18 12.5

Jawa Timur 5 3.5

Bali 5 3.5

Sulawesi Utara 1 0.7

Kalimantan Timur 2 1.4

Kalimantan Barat 3 2.1

Kalimantan Selatan 5 3.5

Papua Barat 1 0.7

Sulawesi Tengah 1 0.7

Sulawesi Barat 1 0.7

Sulawesi Barat 1 0.7

Jumlah 144 100.0

LAIN-LAIN

LAIN-LAIN

LAIN-LAIN

LAIN-LAIN

LAIN-LAIN

LAIN-LAIN

LAIN-LAIN

LAIN-LAIN

UU TPPU Pasal 69: “Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.” Pasal 77: “Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.”


Grafik 39 Perbandingan Jumlah Kumulatif Putusan Pengadilan Terkait TPPU Menurut Dugaan Tindak Pidana Asal


1

1

1

1

2

2

5

6

13

16

18

37

41

Pencurian

Penyuapan

Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai

Kehutanan

Psikotropika

Perjudian

Tindak Pidana Lain yang berkaitan dengan TPPU

Pemalsuan Surat

Perbankan

Penggelapan

Penipuan

Narkotika

Korupsi

Tabel 33 Jumlah Kumulatif Putusan Pengadilan Terkait TPPU Menurut Dugaan Tindak Pidana Asal


Tindak Pidana Asal

Kumulatif

2005 s.d. 2016

(s.d. September

2016)

%

Distribusi

Penggelapan 16 11.1

Penipuan 18 12.5

Narkotika 37 25.7

Psikotropika 2 1.4

Pencurian 1 0.7

Korupsi 41 28.5

Pemalsuan Surat 6 4.2

Perbankan 13 9.0

Perjudian 2 1.4

Penyuapan 1 0.7

Tindak Pidana Lain yang

berkaitan dengan TPPU5 3.5

Pelanggaran

Pembawaan Uang Tunai1 0.7

Kehutanan 1 0.7

Jumlah 144 100.0

47


Tabel 34 Putusan Pengadilan Terkait TPPU Menurut Tahun Putusan dan Hukuman


Minimal Maksimal Minimal Maksimal

Sebelum

Berlakunya UU TPPU

No. 8 Thn 2010

(s/d Oktober 2010) *

Januari 2003 - Desember

201038 5 (bulan) 17 5,000,000 15,000,000,000 72,555,000,000

2011 4 7 10 300,000,000 500,000,000 8,300,000,000

2012 51 1 13 50,000,000 10,000,000,000 12,600,000,000

2013 12 - - - - -

2014 22 - 18 - 32,000,000,000 -

2015 10 - Seumur

Hidup- - -

2016

(s.d. September 2016)7 - - - - -

Jumlah 106 1Seumur

Hidup50,000,000 32,000,000,000 20,900,000,000

144 5 (bulan)Seumur

Hidup5,000,000 32,000,000,000 93,455,000,000

Total Denda

(dalam rupiah)

Sesudah

Berlakunya UU TPPU

No. 8 Thn 2010


Jumlah

TahunJumlah

Putusan

Hukuman Penjara

(dalam Tahun)

Hukuman Denda

(dalam Rupiah)


Grafik 40 Perkembangan Jumlah Putusan Pengadilan Terkait TPPU Berdasarkan Dugaan Tindak Pidana Asal


93

105

127137 144

51 12 22 10 70

20

40

60

80

100

120

140

160

2012 2013 2014 2015 2016

Kumulatif Putusan Jumlah Putusan


B. Keterangan Ahli

Berdasarkan data terkini, dalam mendukung proses penegakan hukum TPPU, PPATK telah memenuhi sebanyak 161 permintaan keterangan ahli selama tahun 2016 (s.d. September 2016).

Bila diakumulasikan sejak Januari 2008 s.d. September 2016, telah terdapat 807 permintaan Keterangan Ahli dari beberapa instansi yang telah dipenuhi PPATK.

Mayoritas permintaan Keterangan Ahli selama Januari 2008 s.d. September 2016 tersebut berasal dari Kepolisian, yakni sebanyak 807 permintaan atau 57,2 persen dari seluruh permintaan yang telah dipenuhi oleh PPATK.

Bila dilihat berdasarkan periode berlakunya UU TPPU, PPATK telah memenuhi permintaan keterangan ahli sebanyak 748 permintaan sejak tahun 2011. Selama periode ini, sebagian besar permintaan keterangan ahli yang dapat dipenuhi oleh PPATK juga berasal dari Kepolisian, yakni sebanyak 429 permintaan atau sebanyak 57,4 persen dari keseluruhan permintaan yang telah dipenuhi oleh PPATK.

Tabel 35 Jumlah Permintaan Keterangan Ahli Dari PPATK Berdasarkan Instansi Pemohon


2011 2012 2013 2014 20152016

(s.d. Sep-2016)Jumlah

BADAN RESERSE DAN KRIMINAL

(BARESKRIM)14 11 19 15 19 19 7 90 104

KEPOLISIAN DAERAH (POLDA) &

RESOR (POLRES)19 35 21 30 86 71 96 339 358

KEJAKSAAN AGUNG RI 26 24 37 45 49 33 29 217 243

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

(KPK)0 0 1 4 1 1 0 7 7

BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) 0 8 21 16 10 7 29 91 91

KOMISI INFORMASI PUSAT (KIP) 0 1 0 0 0 0 0 1 1

PENGADILAN MILITER 0 1 0 0 0 0 0 1 1

DITJEN PAJAK 0 0 0 0 0 2 0 2 2

Jumlah 59 80 99 110 165 133 161 748 807

Jumlah Tahun

2008 s.d. Sep-

2016

Instansi

Sesudah

Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010


Sebelum

Berlakunya UU TPPU No. 8

Thn 2010

(s/d Oktober 2010)*


49


Grafik 41

Perbandingan Jumlah Permintaan Keterangan Ahli Kepada PPATK Berdasarkan Instansi Pemohon Januari 2008 s.d. September 2016

104

358

243

7

91

1 1 2

BARESKRIM POLDA & POLRES KEJAKSAAN KPK BADAN NARKOTIKA

NASIONAL (BNN)

KOMISI INFORMASI PUSAT (KIP)

PENGADILAN MILITER

DITJEN PAJAK

Grafik 42 Perkembangan Jumlah Permintaan Keterangan Ahli Kepada PPATK dan

Jumlah Kumulatif Putusan Pengadilan Terkait TPPU Januari 2008 s.d. September 2016

348

513

646

99 110 165 133 161

93 105127 137 144

-

200

400

600

800

2012 2013 2014 2015 2016

Jumlah Kumulatif Keterangan Ahli

Jumlah Keterangan Ahli per Tahun

Jumlah Kumulatif Putusan Pengadilan


C. Audit

Berdasarkan data terkini, dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor, selama tahun 2016 (s.d. September 2016), PPATK telah melakukan kegiatan 108 audit terhadap Pihak Pelapor, baik kepada Pihak Pelapor Penyedia Jasa Keuangan maupun Penyedia Barang/Jasa Lainnya.

Bila dilihat menurut jenis pihak Pelapor, sebagian besar audit yang dilakukan selama tahun 2016 (s.d. September 2016) dilakukan terhadap Perusahaan Properti/Agen Properti (41,7 persen), Bank (18,5 persen), Pedagang Kendaraan Bermotor (17,6 persen), dan Perusahaan Efek dan Manajer Investasi (12,0 persen).

Bila diakumulasi sejak Januari 2005, jumlah keseluruhan pelaksanaan audit yang telah dilakukan oleh PPATK terhadap PJK/PBJ s.d. September 2016 telah mencapai 988 audit, atau meningkat 12,3 persen dibandingkan jumlah akumulasi audit Januari 2005 s.d. Desember 2015 (880 audit).

UU TPPU Pasal 43: “Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, PPATK berwenang: c. melakukan audit kepatuhan atau audit

khusus; d. menyampaikan informasi dari hasil

audit kepada lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Pihak Pelapor;”

Tabel 36 Jumlah Pihak Pelapor yang telah di Audit

*) Berdasarkan Jenis Pihak Pelapor

s.d. September 2016

Sept-2015Tahun 2015

(s.d. Sept-2015)Des-2015

Jan-2015 s.d.

Des-2015

Agustus-

2016Sept-2016

Tahun 2016

(s.d. Sept-2016)m-to-m y-on-y c-to-c

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

PENYEDIA JASA KEUANGAN:

Bank 1 17 0 19 2 1 20 18.5 n.a. 0.0 17.6

Perusahaan Pembiayaan 0 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Perusahaan Asuransi dan Pialang

Asuransi0 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Dana Pensiun Lembaga Keuangan 0 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Perusahaan Efek dan Manajer

Investasi0 4 0 4 0 0 13 12.0 n.a. n.a. 225.0

Perposan 0 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Kegiatan Usaha Penukaran Valuta

Asing0 15 0 16 2 0 10 9.3 n.a. n.a. -33.3

Koperasi Simpan Pinjam 0 1 0 2 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0

Pegadaian 0 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Penyelenggara Kegiatan Usaha

Pengiriman Uang0 2 0 2 0 0 1 0.9 n.a. n.a. -50.0

PENYEDIA BARANG DAN JASA:

Perusahaan Properti/Agen Properti 4 51 5 76 6 3 45 41.7 -40.0 -25.0 -11.8

Pedagang Kendaraan Bermotor 1 7 0 7 4 2 19 17.6 n.a. 100.0 171.4

Pedagang Permata dan

Perhiasan/Logam Mulia0 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Pedagang Barang Seni dan Antik 0 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Balai Lelang 0 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Total Audit 6 97 5 126 14 6 108 100.0 20.0 0.0 11.3


(Dalam Persen)

Jenis Pihak Pelapor

Jumlah Audit% Distribusi Tahun

2016

(s.d. Sept-2016)

*) Mencakup audit kepatuhan dan audit khusus.

51


Grafik 43

Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif Audit Kepada Pihak Pelapor Januari 2012 s.d. September 2016

573658

754880

988

14.8%

14.6%

16.7%

12.3%

86 85 96 126 1080

200

400

600

800

1,000

2012 2013 2014 2015 2016

Jumlah Kumulatif Perkembangan (%) Jumlah per-Tahun

Grafik 44 Perbandingan Jumlah Pihak Pelapor yang telah di Audit Berdasarkan Jenis Pihak Pelapor


280

63

96

0

115

1

98

7

1

31

124

51

13

0

0

0 50 100 150 200 250 300

Bank

Perusahaan Pembiayaan

Perusahaan Asuransi dan …

Dana Pensiun Lembaga …

Perusahaan Efek dan …

Perposan

Kegiatan Usaha Penukaran …

Koperasi Simpan Pinjam

Pegadaian

Penyelenggara Kegiatan …

Perusahaan Properti/Agen …

Pedagang Kendaraan …

Pedagang Permata dan …

Pedagang Barang Seni dan …

Balai Lelang


D. Pertukaran Informasi

Selama Januari 2016 s.d. September 2016, terdapat 93 pertukaran informasi yang dilakukan antara PPATK dengan FIU lain.

Dengan demikian, jumlah pertukaran informasi sejak berlakunya UU TPPU pada tanggal 22 Oktober 2010 s.d. September 2016 tercatat sebanyak 748 pertukaran informasi, dengan 321 kali atau 42,9 persen merupakan penyampaian informasi Financial Intellegence Unit (FIU) lain kepada PPATK berdasarkan permintaan FIU lain (Outgoing Information).

Dengan demikian, sejak Januari 2003 s.d September 2016, pertukaran informasi yang melibatkan FIU lain sebanyak 1.154 pertukaran informasi.

Sebagian besar pertukaran informasi, didominasi oleh informasi yang berasal Incoming Mutual Request (Outgoing Information), yaitu sebanyak 519 informasi atau sebesar 45,0 persen.

Tabel 37 Jumlah Pertukaran Informasi per Tahun Berdasarkan Jenis Pertukaran Informasi

Januari 2003 s.d. September 2016 Sebelum

Berlakunya UU TPPU

No. 8 Thn 2010

(s/d Oktober 2010)*

Januari 2003 -

Desember 20102011 2012 2013 2014 2015

2016

(s.d. Sep-2016)Jumlah

1 Outgoing Mutual Request

(Incoming Information) 163 32 9 36 15 15 6 113 276 23.9

2 Incoming Mutual Request

(Outgoing Information) 198 59 46 52 46 71 47 321 519 45.0

3 Spontaneous Incoming

Information 37 5 - 18 43 194 32 292 329 28.5

4 Spontaneous Outgoing

Information 8 - - 1 4 9 8 22 30 2.6

406 96 55 107 108 289 93 748 1,154 100.0

% Distribusi

Jumlah

No. Jenis Pertukaran Informasi

Sesudah

Berlakunya UU TPPU

No. 8 Thn 2010


Jumlah

Tahun 2003

s.d. Sep 2016


Keterangan: 1. Outgoing Mutual Request (Incoming Information) : PPATK mengirimkan permintaan informasi kepada FIU lain, dan PPATK menerima informasi

yang diminta. 2. Incoming Mutual Request (Outgoing Information) : PPATK menerima permintaan informasi dari FIU lain, dan PPATK memberikan informasi yang

diminta. 3. Spontaneous Incoming Information : PPATK menerima informasi dari FIUs secara spontan (tanpa diminta). 4. Spontaneous Outgoing Information : PPATK memberikan informasi kepada FIU lain secara spontan (tanpa diminta).

Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip berdasarkan EGMONT Group yang merupakan wadah perhimpunan FIU seluruh dunia.

UU TPPU Pasal 88 Ayat (1) dan Ayat (2) : “Kerja sama nasional yang dilakukan PPATK dengan pihak yang terkait dituangkan dengan atau tanpa bentuk kerja sama formal.” “Pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pihak yang mempunyai keterkaitan langsung atau tidak langsung dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang di Indonesia.” Pasal 89 Ayat (1) dan Ayat (2) : “Kerja sama internasional dilakukan oleh PPATK dengan lembaga sejenis yang ada di negara lain dan lembaga internasional yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.” “Kerja sama internasional yang dilakukan PPATK dapat dilaksanakan dalam bentuk kerja sama formal atau berdasarkan bantuan timbal balik atau prinsip resiprositas. Pasal 90 Ayat (1): “Dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, PPATK dapat melakukan kerja sama pertukaran informasi berupa permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi dengan pihak, baik dalam lingkup nasional maupun internasional, ….”

53


Grafik 45 Perkembangan Jumlah Pertukaran Informasi per-Tahun Berdasarkan Jenis Pertukaran Informasi


9

36

15 15 6

46 52 46

71

47

0

18

43

194

32

0 1 4 9 8 0

50

100

150

200

250

2012 2013 2014 2015 2016

Outgoing Mutual Request (Incoming Information) Incoming Mutual Request (Outgoing Information)

Spontaneous Incoming Information Spontaneous Outgoing Information

Grafik 46 Jumlah dan Persentase Kumulatif Pertukaran Informasi Antara PPATK Dengan FIU Lain

Berdasarkan Jenis Informasi Januari 2003 s.d. September 2016

Outgoing Mutual

Request (Incoming

Information), 276, 24%

Incoming Mutual

Request (Outgoing

Information), 519, 45%

Spontaneous

Incoming Information, 329,

28%

Spontaneous

Outgoing Information, 30, 3%


E. Nota Kesepahaman

(MoU)

Selama September 2016, tidak terdapat penandatangan MoU

baru antara PPATK baik dengan FIU luar negeri maupun

dengan Lembaga/Instansi dalam negeri.

Dengan tidak adanya penambahan MoU selama September

2016, maka sejak Januari 2003 s.d. September 2016, telah

terdapat sebanyak 141 Nota Kesepahaman yang telah

ditandatangani oleh PPATK, dengan 52 MoU diantaranya

merupakan MoU dengan FIU luar negeri serta 89 MoU

merupakan MoU dengan Lembaga/Instansi di dalam negeri.

Bila dilihat berdasarkan periode penandatanganannya,

terdapat 63 MoU ditandatangani setelah berlakunya UU

TPPU pada 22 Oktober 2010, yang terdiri dari 15 MoU

dengan FIU dan 48 MoU dengan Lembaga/Instansi dalam

negeri. Sementara itu, 78 MoU ditandatangani sebelum

berlakunya UU TPPU, dengan 37 MoU dengan FIU dan 41

MoU dengan Lembaga/Instansi dalam negeri.

Tabel 38

Jumlah MoU Berdasarkan Tahun Penandatangan Antara PPATK dengan FIU Atau Instansi/Lembaga,


Internasional

(FIU)

Nasional

(Instansi/

Lembaga)

Jumlah % Distribusi

Sebelum

Berlakunya UU TPPU

No. 8 Thn 2010

(s/d Oktober 2010)*

Januari 2003 -

Desember 201037 41 78 55.3

2011 5 9 14 9.9

2012 2 11 13 9.2

2013 2 8 10 7.1

2014 3 7 10 7.1

2015 1 9 10 7.1

2016

(s.d. September 2016)2 4 6 4.3

Jumlah 15 48 63 44.7

52 89 141 100.0

Tahun

Sesudah

Berlakunya UU TPPU

No. 8 Thn 2010

(sejak Januari 2011)

Jumlah


UU TPPU Pasal 88: (1) Kerja sama nasional yang dilakukan

PPATK dengan pihak yang terkait dituangkan dengan atau tanpa bentuk kerja sama formal.

(2) Pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pihak yang mempunyai keterkaitan langsung atau tidak langsung dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang d Indonesia.

Pasal 90 ayat (1): “Dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, PPATK dapat melakukan kerja sama pertukaran informasi berupa permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi dengan pihak, baik dalam lingkup nasional maupun internasional, yang meliputi: a. instansi penegak hukum; b. lembaga yang berwenang melakukan

pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan;

c. lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;

d. lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang; dan

e. financial intelligence unit negara lain.”

55


Grafik 47

Perkembangan Jumlah MoU yang Telah Ditandatangani antara

PPATK dengan FIU atau Instansi/Lembaga,


3

3

5

7

5 5 5

4

5

2 2

3

1

25 4

1 1

7

5

12

6

9

118

7

9

4

0

2

4

6

8

10

12

14

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

FIU Dalam Negeri

Grafik 48

Jumlah dan Persentase Kumulatif MoU yang Telah Ditandatangani antara

PPATK dengan FIU atau Instansi/Lembaga,


Internasional

(FIU)52

37%Nasional

(Instansi/Lembaga)

8963%

Tabel 39

FIU dari Negara ASEAN Yang Telah Memiliki MoU dengan PPATK

Tempat Tanggal/Bulan/Tahun

1 Thailand Bangkok 24 Maret 2003

2 Malaysia Malaysia 31 Juli 2003

3 Philippines Brunei Darussalam 5 Oktober 2004

4 Vietnam Jakarta 18 Agustus 2010

5 Myanmar Jakarta 14 November 2006

6 Brunei Darussalam Jakarta 17 Desember 2008

Singapore 17 September 2013

Jakarta 25 September 2013

8 Kamboja Jakarta 22 September 2015

9 Laos Bali 11 Agustus 2016

Penandatangan Nota Kesepahaman

Ket

7 Singapura

No. Negara (FIU)


Tabel 40

Lembaga/Organisasi Domestik Yang Telah Memiliki MoU dengan PPATK

Tempat Tanggal Keterangan

1 Bank Indonesia Jakarta 5 Februari 2003 Diperbaharui pada 18 Maret 2010 dan 5 Maret 2015 (disertai

Perjanjian Kerjasama pada 5 Maret 2015)

2 Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) Jakarta 20 Oktober 2003

3 Ditjen Pajak Jakarta 28 Oktober 2003 Diperbaharui pada 19 Oktober 2011

4 Ditjen Lembaga Keuangan (LK) Jakarta 28 Oktober 2003

5 Ditjen Bea & Cukai Jakarta 31 Oktober 2003

6 Center For International Forestry Research Jakarta 16 Januari 2004

7 Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta 29 April 2004 Diperbaharui pada 12 Februari 2015

8 Kepolisian Negara RI Jakarta 16 Juni 2004 Diperbaharui pada 18 April 2011

9 Kejaksaan Agung RI Jakarta 27 September 2004 Diperbaharui pada 18 April 2011

10 Departemen Kehutanan Jakarta 28 Maret 2005

11 Badan Pemeriksa Keuangan Jakarta 25 September 2006 Diperbaharui pada 24 Februari 2015

12 Itjen Departemen Keuangan Jakarta 12 Januari 2007

13 Komisi Yudisial Jakarta 1 Februari 2007

14 Ditjen Administrasi Hukum Umum Jakarta 6 Maret 2007

15 Ditjen Imigrasi Jakarta 6 Maret 2007

16 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Jakarta 19 April 2007

17 Badan Narkotika Nasional Jakarta 13 Juni 2007 Diperbaharui pada 14 Oktober 2011

18 Pemerintah Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Banda Aceh 15 Agustus 2007

19 Universitas Surabaya Jakarta 17 April 2008

20 STIE Perbanas Surabaya Surabaya 31 Juli 2008

21 Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 17 September 2008 Diperbaharui pada 16 November 2015

22 Badan Pengawas Pemilu Jakarta 6 November 2008 Diperbaharui pada 7 Juli 2010

23 Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Jakarta 7 November 2008

24 Universitas Soedirman Purwokerto 23 Januari 2009

25 Badan Pertanahan Nasional Jakarta 17 April 2009

26 Universitas Andalas Padang 18 Mei 2009

27 Ditjen Pos dan Telekomunikasi Jakarta 12 Juni 2009

28 Universitas Hasanuddin Makassar 23 Juni 2009

29 Institut Teknologi Bandung Bandung 25 Juni 2009

30 Universitas Diponogoro Semarang 12 Agustus 2009

31 Lembaga Penjamin Simpanan Jakarta 17 November 2009 Diperbaharui pada 16 Juni 2015

32 Universitas Muhammadiyah Surakarta Solo 20 November 2009

33 Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan Jakarta 3 Desember 2009

34 Universitas Indonesia Jakarta 7 Desember 2009

35 Universitas Jember Jakarta 7 Desember 2009 Diperbaharui pada 20 November 2015

36 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Jakarta 14 April 2010

37 Universitas Padjajaran Bandung 22 Juni 2010

38 Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik Jakarta 7 Juli 2010

39 Universitas Mataram Mataram 27 Juli 2010

40 Universitas Syiah Kuala Banda Aceh 8 Oktober 2010

41 Setjen Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) Jakarta 29 Desember 2010

42 Kementerian Perhubungan RI Jakarta 27 Januari 2011

43 Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Jakarta 18 April 2011

44 Universitas Pattimura Ambon 5 Mei 2011

45 Universitas Indonesia & Bank Indonesia (terkait

pendirian Pusat Kajian TPPU di UI)

Jakarta 29 Juli 2011

46 Ombudsman RI Jakarta 11 Agustus 2011

47 Universitas Sriwijaya Palembang 12 September 2011

48 Universitas Udayana Denpasar 4 Oktober 2011

49 PT. Pertamina (Persero) Jakarta 19 Oktober 2011

50 Universitas Bina Nusantara Jakarta 19 Oktober 2011

51 Universitas Esa Unggul Jakarta 10 januari 2012

52 Universitas Sumatera Utara Jakarta 30 Januari 2012

53 Universitas Airlangga Surabaya 28 Februari 2012

54 Itjen Kementerian Pekerjaan Umum Jakarta 11 April 2012

55 Itjen Kementerian Hukum dan HAM Jakarta 23 Oktober 2012

56 Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin 5 November 2012

57 Universitas Cendrawasih Jayapura 29 November 2012

58 Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Surabaya 3 Desember 2012

59 Satgas REDD Jakarta 20 Desember 2012

60 NCB Interpol Indonesia Jakarta 21 Desember 2012

61 Itjen Kementerian Agama Jakarta 26 Desember 2012

62 Setjen Mahkamah Konstitusi Jakarta 7 Januari 2013

63 LPSE Kementerian Keuangan Jakarta 5 Februari 2013

64 Sisminbakum DJAHU Kementerian Hukum & HAM Jakarta 15 Februari 2013

65 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jakarta 18 Juni 2013

66 Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) Jakarta 21 Juni 2013

67 Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil

Kementerian Dalam Negeri RI

Jakarta 30 Juli 2013

68 Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati Jakarta 27 Agustus 2013

69 Itjen Kemendikbud Jakarta 30 September 2013

70 Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil

(Perjanjian Kerja Sama)

Jakarta 30 Januari 2014

71 Keputusan Bersama antara PPATK dengan Bawaslu,

KPU, KPK, dan KIP

Jakarta 4 April 2014

72 Komisi Pemilihan Umum Jakarta 4 Februari 2014

73 Badan Pengawasan Obat Makanan Jakarta 26 Mei 2014

74 PT. Indonesia Power Jakarta 17 Oktober 2014

75 PT. PLN (persero) Jakarta 19 November 2014

76 Itjen Kementerian Komunikasi dan Informatika Jakarta 18 Desember 2014

77 Kementerian Kelautan dan Perikanan Jakarta 5 Januari 2015

78 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Jakarta 22 Januari 2015

79 Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Samarinda 12 Maret 2015

80 Kementerian Pemuda dan Olahraga Jakarta 25 Maret 2015

81PT Elang Mahkota Teknologi TbK (SCTV, Indosiar dan

Liputan6.com)Jakarta 17 April 2015

82 Kementerian Kesehatan Jakarta 30 April 2015

83 Badan SAR Nasional (BASARNAS) Jakarta 12 Mei 2015

84 Kementerian PPN/BAPPENAS Jakarta 3 Juli 2015

85 Lembaga Sandi Negara Jakarta 9 November 2015

86 Kementerian Pertahanan Jakarta 14 Maret 2016

87Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah (LKPP)Jakarta 2 Mei 2016

88 UIN Alauddin Makassar Gowa 15 Juli 2016

89 Badan Intelijen Negara Jakarta 4 Agustus 2016

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2010

No. Nama Lembaga / OrganisasiPenandatanganan Nota Kesepahaman

Tahun 2003

Tahun 2004

Tahun 2005

Tahun 2006

Tahun 2007

Tahun 2008

Tahun 2009

57


Gam

bar

3.

FIU

yan

g Te

lah

Me

mili

ki M

oU

de

nga

n P

PA

TK


Tabel 41

FIU Yang Telah Memiliki MoU dengan PPATK

Tempat Tanggal/Bulan/Tahun

1 Thailand Bangkok 24 Maret 2003

2 Malaysia Malaysia 31 Juli 2003

3 Korea Jakarta 20 Oktober 2003

4 Australia Bali 4 Februari 2004

5 Philippines Brunei Darussalam 5 Oktober 2004

6 Romania Bucharest 12 Oktober 2004

Jakarta 1 Februari 2005

Brussels 26 Januari 2005

8 Italy Rome 17 Februari 2005

9 Poland Washington 29 Juni 2005

10 Spain Washington 29 Juni 2005

Sofia 6 Oktober 2005

Jakarta 18 Oktober 2005

12 China Jakarta 29 Mei 2006

13 Mexico Limassol - Cyprus 14 Juni 2006

Ottawa 12 Oktober 2006

Jakarta 16 Oktober 2006

15 Myanmar Jakarta 14 November 2006

Jakarta 24 November 2006

Pretoria 29 November 2006

17 Cayman Island Grand Cayman 27 November 2006

Jakarta 18 Desember 2006

Tokyo 19 Desember 2006

19 Bermuda Bermuda 31 Mei 2007

20 Mauritius Bermuda 31 Mei 2007

21 New Zealand Jakarta 18 Juli 2007

Ankara 8 Agustus 2007

Jakarta 13 Agustus 2007

23 Finland Helsinki 27 September 2007

24 Georgia Georgia 10 Maret 2008

25 Croatia Jakarta 21 April 2008

26 Moldova Seoul 28 Mei 2008


Washington 6 Oktober 2008

28 Brunei Darussalam Jakarta 17 Desember 2008

29 Bangladesh Jakarta 16 Maret 2009

31 Sri Lanka Doha 27 Mei 2009

32 Macau Brisbane 10 Juli 2009

33 Fiji Island Brisbane 10 Juli 2009

34 Solomon Island Wollonggong 22 Februari 2010

35 Qatar Cartagena 30 Juni 2010

36 United Arab Emirate Cartagena 30 Juni 2010

37 Vietnam Jakarta 18 Agustus 2010

38 India New Delhi 25 Januari 2011

39 Netherlands Aruba 15 Maret 2011

40 Luxembourg Yerevan-Armenia 12 Juli 2011

41 Saudi Arabia Yerevan-Armenia 12 Juli 2011

42 Samoa Yerevan-Armenia 12 Juli 2011

43 Ukraine Saint Petersburg 10 Juli 2012

44 Russia Saint Petersburg 11 Juli 2012

45 Kazakhstan Astana 2 September 2013

Singapore 17 September 2013


47 Timor Leste Dilli 21 February 2014

48 United Kingdom of Great Britain London 25 February 2014

Jakarta 14 July 2014

Amman 10 August 2014

50 Cambodia Jakarta 22 September 2015

51 Tajikistan Jakarta 1 Agustus 2016

52 Lao PDR Bali 11 Agustus 2016

49 Jordan

Tahun 2015

46 Singapore

Tahun 2016

Tahun 2014

Tahun 2009

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2007

22 Turkey

Tahun 2008

27 United States of America

14 Canada

16 South Africa

18 Japan

Tahun 2006

No. Negara (FIU)Penandatangan Nota Kesepahaman

Tahun 2003

Tahun 2004

Tahun 2005

7 Belgium

11 Peru

STATISTIKSTATISTIKSTATISTIKANTI PENCUCIAN UANG &

Jl. Ir H Juanda No. 35 Jakarta 10120 IndonesiaTelp.: +62213850455; +62213853922Fax.: +62213856809; +62213856826e-mail: [email protected]: http://www.ppatk.go.id

PENDANAAN TERORISME

BULLETIN

SEPTEMBER2016


CoverStatistik Biru April1 - ppatk.go.id · penerimaan sebanyak 182 laporan/hari (1 bulan = 20 hari). Pelaporan LTKM selama bulan ini lebih rendah 31,0 persen (m-to-m) dibandingkan

Documents